DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR. BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang. 1.2 Landasan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan Kehadirat Allah SWT, kerena dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemerintahan

Nagari,

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014. Rencana Kerja tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang akan diilaksanakan pada tahun 2014, merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program, kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, Rencana Kerja Tahunan ini merupakan Pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan target yang akan di capai pada tahun 2014 di BPMPNKB&PPR Kabuparten Pesisir Selatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan atau acuan bagi pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tupoksinya pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

RENJA BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR……………………………………………………………………... DAFTAR ISI………………………………………………………………………………. BAB I. PENDAHULUAN……………………………………………………………….. 1.1 Latar Belakang………………………………………………………………………. 1.2 Landasan Hukum…………………………………………………………………… 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan………………………………………………………… 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan……………………………………………………………………………… .. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPNKB&PPr KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013…………………………………………… 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 dan Capaian Renstra BPMPNKB&PPR…………………………… 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPMPNKB&PPr……………………………………. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPNKB&PPr……… 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………………………. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……………………….. 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi……………………………… 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPMPD BPMPNKB&PPr ………………………… 3.3 Program dan Kegiatan…………………………………………………………….. BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………...


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 merupakan kewajiban bagi setiap

lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD. Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPNKB&PPr) merupakan tahun yang ke empat yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Badan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Badan secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan 1.2.

LANDASAN HUKUM 1. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara


Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah; 1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan A. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja BPMPNKB&PPr

Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2014 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun dengan kabupaten/kota serta Bidang- Bidang yang ada di BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia.


B. Tujuan Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu: 1. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD periode sebelumnya. 2. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan 3. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai BPMPNKB&PPr dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. 4. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). 5. Memudahkan seluruh jajaran BPMPNKB&PPr Kab. Pessel dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu terarah dan terukur 6. Memudahkan seluruh jajaran BPMPNKB&PPr Kab. Pessel untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan 7. untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun dengan kabupaten/kota serta bidang-bidang pada BPMPNKB&PPr sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia. 8. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta


sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD: 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional,

seperti SPM dan

MDGs

(Millenium

Development Goalds); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, RENJA BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten / Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan

yang

menyangkut

arah

kebijakan

dan

prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3.

Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPNKB&PPr TAHUN 2012 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPNKB&PPR TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA BPMPNKB&PPr Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi pelaksanaannya. Renja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program / kegiatan, pelaksanaan rencana program / kegiatan serta hasil rencana program / kegiatan. Dalam penyusunan Renja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 , memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, b. Tujuan yang dikehendaki, c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya, Disamping itu penyusunan Renja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 , juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut: a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2014 b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPMPNKB&PPr Analisa

kinerja dan capaian Renstra berdasarkan indikator di atas pada setiap

program dan kegiatan, tersaji lengkap pada uraian berikut Per urusan : A. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 5 program dan 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.379.295.271,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.360.676.000,- atau 96,56% pada Tahun 2012


I.

PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI 1.

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dalam tertib administrasi, pengajuan, permitaan dana pertriwulan dari dana Daun Nagari (APB Nagari), sebelum melakukan permintaan dana maka semua SPJ, BKU dan keuangan dari pemerintahan Nagari di teliti dan di cek keabsahan dari pengeluaran dana yang dilaksanakan di Nagari dengan jalan melihat laporan keuangan dan alur keuangannya. Untuk menunjang kegiatan ini kepada tim bersangkutan diberikan Makan dan Minum Tim Verifikasi dan honorium Tim Verifikasi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini dianggaran Rp. 45.198.375 terealisasi Rp. 45.078.000 (99,735) dan realisasi fisik sebesar 100% sehingga didapatkan produk akhir dari kegiatan ini adalah nagari yang tertib administrasi dan keuangan yang akuntable. Sasaran kegiatan ini adalah aparatur pemerintahan nagari sebanyak 182 nagari se Kabupaten Pesisir Selatan.

II.

PROG.

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PERDESAAN/NAGARI 1.

Penunjang Pamsimas Penunjang pamsimas ini adalah salah satu untuk mendukung program pemerintah pusat yang ada didaerah, dalam menjaga dan memelihara aset-aset yang telah dibangun dalam kegiatan pamsimas selama ini dan perlu dilakukan pelihara aset-aset yang telah dibangun dengan baik. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini Rp. 19.189.500,- dengan realisasi Rp. 18.189.500,- (94,79 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sasaran

dari kegiatan ini adalah

BPSPams

Pamsimas)

(Badan

Pengelola

Sarana

sebanyak

1

angkatan. III. PROG. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DLM MEMBANGUN DESA/NAGARI 1.

Penunjang Administrasi Kegiatan PNPM-MP/LMP/Integrasi Kegiatan ini bertujuan untuk Penunjang Administrasi Program PNPM-MP/LMP/Integrasi, adapun penunjang ini digunakan untuk Sosialisasi PNPM-MP/LMP/Integrasi, Pelatihan bagi pelaku PNPM-


MPd, Workshop Evaluasi PNPM, Jambore Tingkat Propinsi, Pelatihan UPK,PL,BKAN dan PPD, PAP Kecamatan dan operasional setrawan. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 797.332.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 794.089.850,- (99,59%) dengan realisasi fisik sebesar

100%.

Sasaran

kegiatan

ini

adalah

Pelaku

PNPM-

MP/LMP/Integrasi se Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya penunjang administrasi kegiatan PNPMMP/LMP/Integrasi selama tahun 2012. 2.

Kegiatan Perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tujuan kegiatan ini adalah melakukan seleksi dan pembinaan nagari berprestasi dalam rangka mengikuti lomba nagari tingkat Kabupaten dan Propinsi, dengan sasaran Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 133.660.400,-

dan terealisasi sebesar Rp. 133.589.800,- atau

99,95%. Sedangkan hasil capaian fisik adalah 100%. Arah kegiatan yang akan dicapai adalah mendapatkan nagari berprestasi tingkat kabupaten untuk diikutsertakan dalam perlombaan Nagari berprestasi tingkat propinsi. Hasil/ keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba nagari berprestasi tingkat Kabupaten dengan hasil juara I adalah Nagari Bungo Pasang Kecamatan IV Jurai, Juara II Nagari Koto Nan Duo Kecamatan Batang Kapas dan juara III Nagari Lunang Kecamatan Lunang Silaut. 3.

Pembinaan Kredit Mikro Nagari Kegiatan ini bertujuan untuk membina nagari-nagari yang telah mendapatkan kredit mikro dari APBD Kabupaten dan APBD propinsi yang telah diterima kelompok-kelompok pemanfaat yang di koordinir oleh Pokja Nagari. Kegiatan ini anggarannya Rp.49.216.850 dengan realisasi Rp. 48.416.850 (98,37%). Sasaran kegiatan ini adalah Pengurus Pokja Kredit Mikro Nagari sebanyak 76 Pokja. Kegiatan yang diadakan pada tahun anggaran 2012 ini adalah melakukan monitoring kredit mikro ke Nagari-nagari dan melaksanakan Pelatihan pengelolaan

kredit

mikro

Nagari

sehingga

dana

yang

telah

direalisasikan ke pemanfaat dapat teradministrasi dan dikelola dengan baik.


IV. PROGRAM

PENATAN

KELEMBAGAAN

DAN

KETATALAKSANAAN

PEMERINTAHAN NAGARI

1.

Kegiatan Fasilitasi Pemekaran, Pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pemekaran, pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari yang baru terbentuk. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 158.339.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 151.640.300,- (95,77%). Sasaran kegiatan ini 34 Wali Nagari Depenitif di kecamatan koto XI Tarusan, IV Jurai, Pancung Soal dan Lunang

V. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA/NAGARI 1.

Kegiatan

Pembinaan

dan

Pemantapan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari Kegiatan ini bertujuan untuk Pembinaan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dengan melaksanakan rakor dan sosialisasi pemerintahan nagari dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah nagari. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 76.984.500,- serta terealisasi sebesar Rp. 70.298.400,- (91,32%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sasaran kegiatan ini adalah Wali Nagari sebanyak 76 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksana pembinaan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

B. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Dalam rangka meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satu

upaya

yang

dilakukan

oleh

pemerintah

daerah

adalah

mengendalikan jumlah penduduk. Pengendalian jumlah penduduk

dengan dilakukan

dengan melaksanakan program keluarga berencana (KB). Wujud dari program keluarga berencana ini adalah terbentuk keluarga sejahtera di Kabupaten Pesisir Selatan. Program keluarga berencana saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama sejak tahun 2004, dimana terjadinya pengalihan sebahagian kewenangan pengelolaan program KB kepada pemerintah kabupaten/kota.


Dengan demikian penting atau tidaknya program menjadi keputusan daerah. Kebijakan

KB di daerah sepenuhnya

Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir

Selatan tetap melanjutkan program KB ditujukan untuk

mengatasi terjadinya

ledakan penduduk dimasa depan. Apabila terjadi penambahan penduduk hal ini juga akan menjadi

bertambah beratnya beban keluarga terutama keluarga

miskin. Berkaitan dengan hal tersebut diatas pelaksanaan berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

1.234.333.500,-, terealisasi sebesar

di

anggarkan

urusan Keluarga

dana

sebesar

Rp.

Rp. 1.229.363.900,- atau 99,59 % yang

terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

I. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Pelayanan Keluarga Brencana. 1.

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK KB) Kegiatan ini merupakan kegiatan keluarga berencana yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasana KB. Pada tahun 2012 anggran untuk menunjang kegiatan ini Rp. 1.009.580.00 dengan relaisasi Rp.1.005.730.400 (99,62 %) dan realisasi fisik 100%. Sasaran Kegiatan ini adalah Pengadaan komputer 21 unit, pengadaan publik addres 8 buah, Implant Kit 53 set, IUD kit 13 set, Sarana PLKB 16 set dan Pembangunan Balai penyuluh 3 unit (Kecamatan batang kapas, Kecamatan sutera dan Kecamatan linggo sari baganti).

2.

Penunjang DAK Bidang KB Kegitan ini bertujuan

untuk menunjang kegiatan dari DAK dalam

pengadaan-pengadaan sarana dan prasana KB anggarannya Rp. 30.959.000 dengan realisasi 30.109.000 ( 97,25). Sasaran kegiatan ini adalah untuk Detail Engeneering Design (DED) dan biaya operasional untuk penunjang DAK).

II.

Program Advokasi dan KIE Tentang KRR Keluarga Berencana 1.

Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan keluarga berencana, sehingga dapat menunjang dan melaksanakan program nasional dalam menekan angka kelahiran. kegiatan ini dianggaran Rp. 193.794.500


terealisasi Rp. 193.524.500 (99,86) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran Kegiatan ini adalah penyuluh KB dan tenaga operasional lapangan KB.

C. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sampai pembangunan

saat

ini

telah

pemberdayaan

banyak

perempuan.

kemajuan

yang

dicapai

dalam

Permasalahan

utama

dalam

pembangunan pemberdayaan perempuan adalah masih rendahnya kwalitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Berbagai bentuk diskriminatif, exploitasi dan kekerasan masih terus terjadi terhadap perempuan. Masalah lainnya adalah banyak hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, telah membawa implikasi pada masalah kelembagaan dan jaringan kerja di daerah, terutama kelembagaan yang menangani maslah-masalah pemberdayaan perempuan, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Kelembagaan yang ada di daerah tidak memiliki posisi yang kuat sehingga tidak mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, terutama dalam memberikan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perempuan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga seperti berikut ini : Urusan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan anggaran Rp. 354.115.800,-, terelisasi sebesar Rp. 344.018.600,- atau 97,15 %,-. Untuk lebih rincinya dilihat pada tabel berikut ini :


pelaksanaan kegiatan dan realisasinya dapat

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan I.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1.

Penyelenggaraan program PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari Kegiatan ini bertujuan Meningkatkan kesejahteraan Keluarga dan pembinaan

kader

PKK

anggaran sebesar Rp.

se-kabupaten

pesisir

selatan.

dengan

180.410.700 dan realisasi sebesar Rp.

175.351.100 (97,20%) dengan capaian fisik 100%. Sasaran kegiatan ini

yaitu

pengurus

PKK

Kabupaten,

Kecamatan

dan

nagari.

Hasil/keluaran terlaksananya Rapat PKK 2 kali, Jambore PKK Kabupaten 1 kali, Jambore PKK

Propinsi 1 kali, Jambore PKK

Nasional 1 kali, HKG PKK 1 kali dan Pembinaan PKK 20 kali. 2.

Pembinaan dan Pemberdayaan Posyandu Plus (P2WKSS) Tujuan Kegiatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Nagari

adalah pada anggaran 2012 Rp. 81.092.000

dengan realisasi Rp.76.064.400 ( 93,80), realisasi fisik 100% sasaran kegiatan Wanita Miskin hasil keluaran kegiatan ini yaitu: Rapat Nagari binaan P2WKSS 2 kali di Nagari Amping Parak Timur , pembinaan Dasa wisma 20 kali, Pembinaan PHBS 12 kali, Rapat Koordinasi SKPD terkait 3 kali, Pelatihan temu Kader posyandu 1 kali, Lomba Kader posyandu 1 kali, dan lomba kader P2WKSS 1 kali. 3.

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan asupan gizi, meningkatan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik sd/min dalam mengikuti kegiatan belajar, meningkat pengetahuan dan peserta didik untuk menyukai makanan lokal bergizi serta menerapkan hidup bersih dan sehat’ dengan

anggaran 2012 Rp. 43.591.800

dengan realisasi Rp. 43.591.800 (100%), kegiatan ini . Sasaran Kegiatan adalah anak sekolah SD/MIN terutama pada daerah terpencil, terisolir, perbatasan Hasil keluaran kegiatan ini merupakan pemberian makanan tambahan kepada anak sekolah di SD Sei. Nyalo Koto XI Tarusan, Min Calau, SD No 7 Galau Gadang di kecamatan IV Nagari Bayang Utara, SD N 15 Koto Panjang kecamatan Batang


Kapas, SDN 35 Tanjung Gadang Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera, SDN 24 TSM Silaut II Kecamatan Lunang II.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak 1.

Pengembangan fasilitasi P2TP2A dan Forum Anak Daerah (FORADA) Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

memberikan

perlindungan

perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memeberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan kesetaraan jender dengan Rp. 49.021.300 dengan realisasi Rp. 49.011.300 (99,98) , fisik 100%. Sasaran kegiatan adalah para Korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil Keluaran

berupa

rapat

P2TP2A

(Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan anak), Rapat Forada 1 kali terdiri sekolah SLTP,dan SLTA dari kecamatan Koto XI Tarusan samapai lengayang, Bantuan Pembuatan Kandang itik 8 kelompok di 2 kecamatan bayang dan IV jurai dalam 4 nagari (Nagari Talaok, Koto Berapak, Nagari Salido Kecil dan Nagari Lumpo

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPNKB&PPr Dalam

rangka

meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

dan

desa,

pemberdayaan perempuan dan perlindungn anak, keluarga berencana dan Keluarga sejahtera diperlukan pemantapan

pembangunan menuju Kemandirian

Masyarakat Nagari Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Sejahtera dapat dioperasionalkan, BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1.

kurangnya sarana prasarana, terutama bangunan gedung untuk parkir sehingga aset-aset yang telah di beli tidak terpelihara dengan baik dan mengakibatkan banyak yang rusak yang berakibat dapat menambah beban anggaran dalam pemeliharaan asset, hal ini disebabkan asset bergerak seperti mobil kehujanan dan kepanasan tampa ada perlindungan dari cuaca yang ekstrim;

2.

Keterbatasan personil dan kemampuan aparatur sehingga di perlukan anggaran untuk peningkatan kemampuan personil sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan meninta kepada BKD untuk dapat menempatkan personil yang mempunyai kulitas dan bukan menempatkan personil yang


kurang produktif hal ini dapat menambah beban anggaran serta berakibat pada personil yang lain; 3. Keterbatasan anggaran biaya untuk bintek / pelatihan-pelatihan; 4. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pemerintahan desa, Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan; 5. Lemahnya koordinasi antar sektor; 6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang; 7. Ketergantungan dalam pembiayaan anggaran terhadap pemerintah di atasnya;

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD) BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat,Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Rencana Strategis BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2014 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mewujukan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan yang tertuang dalam visi BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai berikut: 1. Rencana Kerja Tahun 2014 merupakan bagian dari Perencanaan Strategis BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya pencapaian kinerja selama 5 tahun. 2. Rencana Kerja 2014 ini merupakan kelanjutan daripada capaian kinerja tahun 2013 3. Rencana Kerja 2014 adalah alat ukur sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana stategis BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan yang didasarkan kepada situasi, kondisi, dan potensi Badan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA Tujuan dan sasaran Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya kalau dilihat dari masing-masing urusan yaitu: A. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa RENJA BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

1. Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan. 2. Lembaga keuangan dan usaha-usaha ekonomi nagari 3. Pengembangan dan pemanfaatan Sumberdaya Nagari untuk kesejahteraan mayarakat Nagari secara bertahap dan berkelanjutan. 4. Serta pemanfaatan TTG ditengah - tengah masyarakat dalam menggali potensi sumber daya Nagari yang ramah lingkungan. 5. Menfasilitasi penyedian data dasar profil Nagari 6. Pengembangan potensi sumberdaya wilayah Nagari 7. Penyelenggaraan

perlombaan

Nagari

berprestasi

sebagai

pelaksanaan

serta

evaluasi

penyelenggaraan pembangunan Nagari 8. Terwujudnya

peningkatan

dan

efektifitas

pengelolaan

administrasi pemerintahan Nagari 9. Tersedianya aparatur pemerintahan Nagari yang memiliki SDM yasng berkualitas 10. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tatakelolah administrasi pemerintahan Nagari guna terwujudnya pelayanan publik yang prima 11. Mewujudkan Kelembagaan Pemerintahan Nagari Yang sesuai dengan Dinamika Peraturan Perundang-undangan dan fasilitasi terhadap masyarakat 12. Terlaksananya pemilihan Wali Nagari dan bamus yang Habis masa Jabatannya Padatahun 2014

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain diarahkan untuk: 1.

Menerapkan

kaidah

good

governance

pada

penyelenggaraan

urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2.

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.

Menerapkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

4.

Mengintegrasikan regulasi pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.

5.

Meningkatkan kesadaran dan menggalang masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

6.

Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan sebagai penerus dan pendidik generasi mendatang.


7.

Menjamin akses bagi perempuan dalam semua aspek pembangunan.

8.

Meningkatkan perlindungan anak.

9.

Memenuhi kebutuhan anak sebagai penerus bangsa.

10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Memenuhi

Standar

Pelayanan

Minimum

(SPM)

lainnya

urusan

wajib

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. C. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain diarahkan untuk: 1.

Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

2.

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

3.

Menerapkan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

4.

Mengintegrasikan regulasi urusan KB dan KS dengan urusaan pemberdayaan masyarakat dan desa urusan kependudukan dan catatan sipil, serta urusan kesehatan.

5.

Mengendalikan pertumbuhan penduduk.

6.

Membudayakan dan mensosialisasikan kembali Program Keluarga Berencana khususnya bagi keluarga miskin.

7.

Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

8.

Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2014 yaitu: A. Urusan Pemberdayaan Masayarakat dan Desa 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari

5.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari


6.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritah Desa/Nagari

7.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Nagari

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan / Nagari

C. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.

Program Keluarga Berencana

2.

Program pelayanan kontrasepsi

3.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

4.

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana


BAB IV PENUTUP

Rencana kerja tahun 2014 BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Sumber dana tahun anggaran 2014 berasal dari APBD dan APBN yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja intansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional.upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis, dengan renstra dan rencana kerja 2014 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melihatkan stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2014 ini. Diharapkan penyusunan rencana Kerja BPMPNKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.



Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan

: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Organisasi

: 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program

Kegiatan

Uraian

1

2

3

Jumlah

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Tahun 2014

Tahun 2015

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

08.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

IV Jurai

17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Aparatur BPMPNKBPPr Kab. Pesisir Selatan dan Stakeholders Aparatur BPMPNKBPPr Kab. Pesisir Selatan

20.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

01. 02. 06.

36.000.000,00 Kantor BPMPNKBPPr Kab. Pesisir Selatan

12 bl

436.772.705,00

25.500.000,00

498.272.705,00

13.500.000,00

13.500.000,00

216.578.000,00

216.578.000,00

1.124.000,00

37.124.000,00

Selama 12 bulan, laptop,printer mesin tik dan hendicam atk selama12 bulan

13.500.000,00

13.500.000,00

23.734.505,00

23.734.505,00

pengandaan surat-surat selama 12 bulan tersedia bola lampu 18 wat 30, lampu 23 wat 10, lampu cas 3 bh dan kabel 1 glg Belnaja Laptop 1 bh, faxi mail 1 buah dan printer epson 1 bh tersedia makan dan minum rapat selama 12 bulan Rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan

20.007.200,00

20.007.200,00

1.987.000,00

1.987.000,00

5 unit kenderaan roda 4, 51 unit kenderaan roda 2 selama 12 bulan

36.000.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00

19.292.000,00

19.292.000,00

78.150.000,00

78.150.000,00

48.900.000,00

48.900.000,00

10

Hal 2 dari 4 1

2

02. 42. 05. 03.

15. 08.

17. 05. 06.

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Desa Mandiri Energi (DME) dan Pengelolaan Pasar Nagari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kesatuan Gerakan PKK Penunjang Administrasi Kegiatan PNPM-MP/LMP/Integrasi

09.

Perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten

16.

Pembinaan Pengelolaan Pamsimas

17.

Evaluasi dan Monitoring Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN)

18. 03.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritah Desa/Nagari Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa

05.

Bimbingan Teknis dan Pemutakhiran Data Profil

07.

Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Nagari

21. 01.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Nagari Fasilitasi Pemekaran, Pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari

4

IV JUrai

Aparatur BPMPNKBPPr Kab. Pesisir Selatan dan Stakeholders

Kabupaten Pesisir Selatan

5

6

rehap wc 1 unit dan cat pagar 1 unit

bintek untuk 12 bulan

pembinaan kelompok TTG dan DME selama 12 bulan 86.150.000,00

Kabupaten pesisir selatan

IV Jurai

182 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan 182 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

pencanangan bbgrm di 1 nagari penunjang dan pengawasan PNPM selama 12 bulan 1 nagari berprestasi tingkat kabupaten monev.87 BP-SPAMS di Nagari 2 orang SPMN

( 1.11. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

8

9=6+7+8

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

33.068.150,00

15.000.000,00

48.068.150,00

33.068.150,00

15.000.000,00

48.068.150,00

911.532.400,00

377.000.000,00

1.374.682.400,00

15.865.150,00

15.865.150,00

46.150.000,00

777.318.650,00

4.000.000,00

91.911.750,00

95.911.750,00

23.500.000,00

23.500.000,00

2.936.850,00

38.936.850,00

36.000.000,00

377.000.000,00

1.200.468.650,00

185.940.700,00

11.500.000,00

197.440.700,00

2 angkatan: 80 orang / Walinagari 20 Orang, Ketua Bamus 20 Orang , Seknag 20 Orang,Bendahara Nagari20 Orang 182 Nagari

75.640.000,00

10.000.000,00

85.640.000,00

Pembinaan 182 nagari

71.804.400,00

38.496.300,00

30.460.000,00 Wali Nagari dan Anggota Bamus

7

8 wali nagari yang habis masa jabatan 2014

30.460.000,00

38.496.300,00 1.500.000,00

73.304.400,00

160.046.000,00

190.506.000,00

160.046.000,00

190.506.000,00

10

Hal 3 dari 4 1

2

15. 06. 16. 10.

20. 01.

3

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengembangan Fasilitasi P2TP2A, PUG dan Forum anak Daerah Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan / Nagari Penyelenggaraan Program PKK Kabupaten, kecamatan dan Nagari (TP-PKK)

4

-


5

6

375 anak sd/mi (12 Bulan)di GALCILTAS

3 buah lembaga (P2TP2A,PUG dan Forada)

7

8

9=6+7+8

48.413.580,00

48.413.580,00

48.413.580,00

48.413.580,00

38.909.782,00

2.500.000,00

41.409.782,00

38.909.782,00

2.500.000,00

41.409.782,00

817.301.740,00

12.100.000,00

829.401.740,00

12.100.000,00

829.401.740,00


pembinaan PKK dari kabupaten sampai nagari

817.301.740,00

305.734.300,00

305.734.300,00


Pelayanan KB pada 15 kecamatan

305.734.300,00

305.734.300,00

135.604.000,00

135.604.000,00


200 Orang Aseptor MOP dan MOW Bagi keluarga tidak Mampu

135.604.000,00

135.604.000,00

146.220.580,00

146.220.580,00

83.780.050,00

83.780.050,00

62.440.530,00

62.440.530,00

( 1.12. ) - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana

15. 05.

Pembinaan Keluarga Berencana Program pelayanan kontrasepsi

17. 04.

18. 03.

04.

25. 01. 02.

Pelayanan KB medis operasi

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Pendukung Safari KB Kes IB/Bhayangkari/TNI/PKK dan Jambore


Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (Penunjang DAK)

Safari KB-Kes IBI/Bhayangkara/TNI/P KK dan Jambore ( Kader IMP, IPKB dan Saka Kencana ) pembinaan Kelompok masyarakat peduli kb selama 12 bl 14.000.000,00


4 buah gedung penyuluh KB dan 1 buah mini bus pendukung pengadaan 1 unit mini bus dan 4 gedung penyuluh KB

14.000.000,00

147.969.230,00

1.030.738.500,00

1.192.707.730,00

111.000.000,00

1.030.738.500,00

1.141.738.500,00

36.969.230,00

50.969.230,00

10

Hal 4 dari 4 1

2

3

4

5

Jumlah

6 166.610.000,00

7 3.394.513.167,00

8

9=6+7+8

1.474.338.500,00

5.035.461.667,00

Painan, 18 Maret 2014

Pengguna Anggaran

MAWARDI ROSKA, S.IP NIP. 19670907 198902 1 001

10

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR. BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang. 1.2 Landasan

Recommend Documents