Daftar Isi. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii

Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)



Kata Pengantar________________________ Pesatnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi, tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh. Pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh secara nasional cukup signifikan yaitu sekitar 1,37% per tahun (BPS) dan diperkirakan, secara total, luas permukiman kumuh pada Tahun 2025 akan mencapai 71.860 ha. Untuk itu, perlu upaya penanganan secara terkoordinasi antar sektor melalui integrasi lingkungan permukiman kumuh terhadap sistem kegiatan kota dengan pelaksanaan berbasis kawasan sehingga penanganan dapat berkelanjutan, serta pada gilirannya akan dapat mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur.

Sehubungan dengan hal di atas, Kementerian Negara Perumahan Rakyat akan melaksanakan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) TA 2010 bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Untuk itu, telah disusun Buku Panduan PLP2K-BK yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pihak. Buku Panduan ini terutama berisikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan, kriteria lokasi yang ditangani, serta jadwal pelaksanaan, yang dapat juga diakses melalui website www.kemenpera.go.id dan www.pengembangankawasan.net. Untuk informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan Kegiatan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK) TA 2010 dapat menghubungi Sekretariat melalui telp/fax : (021) 72788108. Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Buku Panduan PLP2K-BK TA 2010 ini dapat tersusun dan disajikan. Besar harapan kami, Buku Panduan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan.

Jakarta, Oktober 2009

i



Daftar Isi_____________________________ KATA PENGANTAR ................................................................................................ i

DAFTAR ISI............................................................................................................. ii 1. PENDAHULUAN............................................................................................... 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang........................................................................................ 1 Maksud ................................................................................................... 2 Tujuan..................................................................................................... 2 Sasaran .................................................................................................. 3

2. DASAR HUKUM................................................................................................ 3

3. KUMUH VS SQUATTER..................................................................................... 3

4. PRINSIP PLP2K-BK TA 2010 ............................................................................. 4

5. LINGKUP PENANGANAN................................................................................. 5

6. KOMPONEN KEGIATAN UTAMA ..................................................................... 6 7. RENCANA PLP2K-BK VS RENCANA TINDAK KOMUNITAS.............................. 9

8. STIMULAN FISIK KAWASAN ............................................................................ 10

9. STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA .............................................................. 11

10. STIMULAN FISIK PERUMAHAN FORMAL......................................................... 13

11. SUBSIDI PEMBIAYAAN .................................................................................... 15

12. KETERLIBATAN INSTANSI & KEMITRAAN ....................................................... 16 13. KERANGKA TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN......................................... 17

14. KRITERIA LOKASI PENANGANAN ................................................................... 20 15. PRIORITAS LOKASI PENANGANAN................................................................. 21

16. KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN ........................................................ 23

17. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................. 24

18. TUGAS POKOK MASING-MASING PIHAK ........................................................ 25

19. POKOK-POKOK RENCANA KERJA TIM SURVEY PUSAT.................................. 28

20. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN............................................................... 29

21. SEKRETARIAT .................................................................................................. 30 LAMPIRAN ii


Pendahuluan________________________________ 1.1. Lat ar B elak ang

Jumlah penduduk perkotaan saat ini sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia. Pesatnya perkembangan perkembangan penduduk perkotaan tersebut, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya perumahan dan permukiman kumuh. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui fakta bahwa luas perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2004 yang tadinya sebesar 54.000 ha telah berkembang menjadi sebesar 59.000 ha pada tahun 2009. Bahkan diperkirakan apabila tidak dilakukan penanganan maka luas perumahan dan permukiman kumuh akan tumbuh menjadi 71.860 ha pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 1,37% pertahun. Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lain sebagainya. Perumahan dan permukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu segera ditangani, sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam suatu lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pada Sidang Umum PBB, yang diselenggarakan tahun 2000 tercapai kesepakatan tujuan pembangunan global yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu targetnya adalah peningkatan kualitas hidup 100 juta masyarakat dunia di perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2020. Selanjutnya, Kongres Perumahan dan Permukiman II yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2009 yang lalu juga menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 dalam Agenda Menyongsong Era Baru Perumahan dan Permukiman Indonesia. Sejak TA 2004-2009, Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan tersebut antara lain adalah Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan 1


Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), Pembangunan Rusunawa dan Rusunami, Bantuan Stimulan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman dan Penyaluran KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi. Program-program penanganan tesebut sangat perlu untuk disinerjikan dan diintegrasikan dalam skenario pengembangan kawasan. Dalam hal ini, dibutuhkan penanganan yang bersifat multisektoral dan berkelanjutan dengan menekankan pada Pendekatan Tridaya (pembangunan manusia, lingkungan dan ekonomi), pengembangan prasarana dan sarana yang memadai, mengintegrasikan seluruh kondisi dan aktivitas di perumahan dan permukiman kumuh dengan kegiatan kota, mendorong peran pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaku utama penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2010 mulai melaksanakan program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Karakteristik PLP2K-BK TA 2010 tersebut antara lain: 1) mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman terintegrasi dengan tata ruang dan sistem kota, 2) menggunakan Pendekatan Tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi), 3) melengkapi kebutuhan PSU agar terpenuhi lingkungan perrmukiman yang layak, dan 4) mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku lainnya.

1.2. Maksud

Maksud program PLP2K-BK TA 2010 adalah untuk mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak melalui efektivitas dan efesiensi perencanaan dan penanganan serta sinergi tindak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

1.3. Tujua n

Tujuan program PLP2K-BK TA 2010 adalah:

1. Mengupayakan berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan efektivitas penanganan perumahan dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan; 3. Mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan dilaksanakan berdasarkan pendekatan tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi); 4. Mengintegrasikan pendekatan sektor dan stakeholder lainnya; 5. Mendorong terpenuhinya kebutuhan PSU secara memadai. 2

1.4. Sasar an


Sasaran kegiatan PLP2K-BK TA 2010, antara lain:

1. Teridentifikasinya karakteristik lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan tipologi penanganan; 2. Terdeliniasinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang akan ditangani dengan pendekatan berbasis kawasan; 3. Teridentifikasinya dan tertingkatkannya kerjasama dan koordinasi antara pihakpihak yang terkait dengan upaya penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; 4. Terlaksananya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 5. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh dan perilaku peningkatan hidup sehat masyarakat; 6. Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, harmonis dan berkelanjutan.

Dasar Hukum_______________________________

1. 2. 3. 4.

UU No. 4/1994 tentang Perumahan dan Permukiman (Pasal 5, 7, 27 dan 28) UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 11 dan 41) UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5. Permenpera No.22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat 6. Beberapa Permenpera lainnya yang terkait dengan pengembangan kawasan, pengembangan perumahan formal, pengembangan perumahan swadaya, dan aspek pembiayaan.

Kumuh VS Squatter_________________________

1. Kumuh, merupakan lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi, dan budaya, dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

3


2. Squatter, merupakan permukiman liar yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan menghuni suatu lahan yang bukan miliknya/haknya atau tanpa izin dari pemiliknya.

Program PLP2K-BK TA 2010 yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat sementara diprioritaskan pada lingkungan permukiman KUMUH.

Penanganan terhadap SQUATTER dapat dilakukan setelah pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pemutihan yang dilengkapi dengan rencana penanganan yang komprehensif.

Prinsip PLP2K – BK TA 2010________________

4


Penanganan berbasis kawasan dalam penanganan kumuh pada prinsipnya adalah suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui perbaikan dan pembangunan perumahan serta penyediaan PSU yang mamadai untuk mendukung penghidupan dan kehidupan lingkungan menjadi layak dan produktif, yang keseluruhannya disusun berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah yang mengintegrasikan konsep penanganannya dengan potensi kegiatan kota disekitarnya. Rencana penanganan berbasis kawasan terhadap lingkungna perumahan dan permukiman kumuh selanjutnya di sebut dengan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).

Sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 1992 Pasal 27, Rencana PLP2K-BK dilaksanakan dengan Pendekatan Tridaya dimana masyarakat dan pemerintah daerah menjadi unsur utama. Berdasarkan pendekatan Tri Daya tersebut, perlu disusun Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan) yang difasilitasi oleh Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM).

Lingkup Penanganan ________________

Sesuai dengan UU No. 4/1992 Pasal 27, lingkup penanganan lingkungan permukiman kumuh mencakup hal-hal berikut di bawah ini. 1 . P e r ba i ka n d a n Pe mu g a ra n

Secara konseptual, implementasi prinsip perbaikan dan pemugaran meliputi 1) Revitalisasi, 2) Rehabilitasi, 3) Renovasi, 4) Rekonstruksi, dan 5) Preservasi.

adalah upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota. Revitalisasi

Rehabilitasi

Renovasi

merupakan upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi.

melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan permukiman.

merupakan upaya mengembalikan suatu lingkungan permukiman sedekat mungkin dari asalnya yang diketahui, dengan menggunakan komponen-komponen baru maupun lama. Rekonstruksi

5


merupakan upaya mempertahankan suatu lingkungan permukiman dari penurunan kualitas atau kerusakan. Penanganan ini bertujuan untuk memelihara komponen yang berfungsi baik dan mencegah dari proses penyusutan dini (kerusakan), misalnya dengan menggunakan instrumen: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketentuan atau pengaturan tentang: Koefesien Lantai Bangunan, Koefesien Dasar Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Sungai, dan lain sebagainya. Preservasi

2 . P e r e ma ja a n

Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai pemanfaatan lahan yang optimal sesuai dengan potensi lahannya. Di samping itu, diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara ekonomis dan memberi vitalitas baru dari lahan permukiman yang diremajakan. Pada umumnya, peremajaan ini memberikan konsekuensi bentuk teknis penanganan seperti halnya: land consolidation, land re-adjustment dan land sharing.

3 . P e n g el o l a a n d an P e m el i h a ra a n B e r k el a nj u t a n

Pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan adalah upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan atau mengurangi dampak negatif yang timbul, serta meningkatkan dampak positif yang timbul terhadap lingkungan hunian.

Pada Tahun Anggaran 2010 ini, lingkup penanganan program PLP2K-BK difokuskan pada perbaikan dan pemugaran. Penanganan terhadap peremajaan akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Komponen Kegiatan Utama___________ 1. Penetapan dan Pelatihan TPM

Pemilihan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dilakukan oleh masyarakat setempat. TPM berasal dari masyarakat yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakat, berdedikasi tinggi, bisa berkomunikasi dengan baik, dan punya 6


kemauan serta pekerja keras. Jumlah TPM bisa disesuaikan dengan besaran wilayah dan jumlah masyarakat yang didampingi. Di samping itu, sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, karena TPM ini akan dilatih di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota (biasanya tiap 20 KK ada 1 TPM). Sebelumnya, pelatihan TPM akan dilaksanakan terpusat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Training for Trainer (TOT) di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota tersebut. Panduan Pembentukan dan Lingkup Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) disajikan terpisah. 2. Penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Rencana PLP2K-BK, sebagai dokumen perencanaan penanganan lingkungan permukiman kumuh, merupakan rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek, dengan skala ketelitian 1:2000.

Sebuah dokumen Rencana PLP2K-BK harus memuat antara lain mengenai 1) Identifikasi daya dukung lingkungan pengembangan kawasan, 2) Pendataan perumahan dan lingkungannya, khususnya yang mengalami kerusakan, 3) Rencana pengembangan kelembagaan sosial kemasyarakatan, 4) Rencana Struktur dan Pola Tata Ruang Kawasan, 5) Rencana rinci program, lokasi, target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing masing sektor terkait dalam mendukung pengembangan kawasan, 6) Indikasi tipe dan jumlah rumah yang akan dikembangkan, 7) Rincian rencana pembiayaan dan sumber pendanaannya serta pola-pola kredit yang akan dikembangkan, 8) Mekanisme keterpaduan pelaksanaan pengembangan kawasan dan keterpaduan dalam penyediaan sarana dan prasarananya, 9) Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman, 10) Rencana pengembangan kawasan-kawasan produksi, 11) Rencana rinci penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, 12) Rencana pembangunan fisik (Detail Engineering Design) pada wilayah-wilayah prioritas di dalam kawasan, 13) Rencana kegiatan rinci kedeputian di lingkungan Kemenpera serta instansi lainnya dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan Rencana PLP2K-BK ini antara lain adalah:

a. Koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat b. Survey instansional dan aspirasi masyarakat

c. Pelaksanaan hal-hal yang terkait dengan analisis perencanaan

d. Melaksanakan pengukuran lokasi

7


e. Mendiskusikan dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) dan selanjutnya kepada pemerintah pusat f. Finalisasi Rencana PLP2K-BK

g. Rekomendasi keberlanjutan kegiatan yang akan ditangani oleh instansi lainnya dan kedeputian di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat

h. Pelaporan

Pelaksanaan penyusunan Rencana PLP2K-BK akan diserahkan pada pihak ketiga. Untuk itu, akan dibutuhkan proses lelang untuk menetapkan Konsultan Penyedia Jasa.

3. Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan)

Tujuan pelaksanaan penyusunan Rencana Tindak Komunitas (RTK) atau yang dikenal dengan Community Action Plan (CAP) adalah agar masyarakat dapat secara mandiri merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka, serta memiliki kesadaran untuk memeliharanya secara terus menerus. Selain itu, pemerintah daerah setempat, terutama tingkat kabupaten/kota sampai dengan kelurahan/desa juga dapat memberikan dorongan dalam penciptaan lingkungan permukiman yang layak huni. Ada beberapa tahapan perencanaan yang dapat dilakukan dalam rangka penyusunan rencana tindak komunitas, yaitu 1) Tahapan sosialisasi dalam rangka pemberian muatan detil langsung ke masyarakat melalui berbagai forum baik formal maupun informal, 2) Tahapan pengumpulan aspirasi masyarakat, yang terdiri dari kegiatan i) rembug warga I, ii) survey kampung sendiri, iii) rembug warga II, 3) Tahapan menterjemahkan daftar kebutuhan menjadi daftar yang berbahasa program. Keluaran dari penyusunan rencana tindak komunitas adalah matriks program lima tahunan. Setiap lokasi yang akan ditangani akan membuat program jangka menengah yang diwujudkan dalam matriks program termasuk pelaku serta sumber pendanaan.

4. Penyusunan Detailed Engineering Design (DED)

Kegiatan yang akan dilakukan pada penyusunan DED adalah 1) pengumpulan data lapangan, yang terdiri atas i) survey sekunder, ii) pengukuran topografi, iii) survey geoteknik dan hidrologi jalan, 2) perencanaan teknis, yang terdiri atas kegiatankegiatan i) perencanaan geometrik, ii) perencanaan perkerasan, iii) penggambaran, iv) perhitungan kuantitas pekerjaan, serta v) perhitungan biaya pelaksanaan, dan yang terakhir adalah 3) pelaporan dan penyiapan dokumen lelang. 8


Kegiatan Penyusunan DED merupakan kegiatan kontraktual. Untuk itu, sebelumnya akan dilakukan proses lelang untuk menetapkan Konsultan Penyedia Jasa. 5. Pelaksanaan Stimulan Fisik dan NonFisik

Stimulan fisik dan nonfisik yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi terpilih akan mengacu pada rekomendasi Rencana PLP2K-BK, Rencana Tindak Komunitas dan DED. Namun hal ini pada dasarnya akan disesuaikan dengan analisis kebutuhan di lokasi dan ketersediaan anggaran penanganan. Stimulan fisik dan nonfisik yang akan diberikan berupa program-program pada masing-masing kedeputian di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Berikut ini pelaksanaan stimulan fisik dan nonfisik yang ada pada kedeputian di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat:

1) Stimulan Fisik Pengembangan Kawasan, berupa PSU kawasan antara lain mencakup jalan, sarana sosial ekonomi.

2) Stimulan Fisik dan NonFisik Perumahan Swadaya, berupa Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) 3) Stimulan Fisik Perumahan Formal, berupa Pembangunan Rusunawa, Pembangunan Rusunami dan Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman 4) Pembiayaan, berupa Penyaluran KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.

Rencana PLP2K-BK VS Rencana Tindak Komunitas___________

Rencana PLP2K-BK yang akan dilaksanakan selama 10 tahun didasari pada sistem kegiatan kota yang diharapkan dapat mendukung lingkungan permukiman kumuh yang ditangani. Berdasarkan pendekatan Tridaya, selanjutnya disusun Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan) yang difasilitasi oleh Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM). Salah satu keluaran dari Rencana Tindak Komunitas adalah daftar kegiatan stimulan fisik dan nonfisik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara berkelanjutan. Daftar kegiatan stimulan fisik dan nonfisik ini juga diharapkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip makro yang menjadi rekomendasi rencana PLP2K-BK Dengan demikian, pada tahap awal perlu difasilitasi penyusunan perencanaan penanganan lingkungan kumuh berbasis kawasan. Selanjutnya ditugaskan Tenaga 9


Penggerak Masyarakat (TPM) untuk membantu masyarakat menyusun Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan). sAtas dasar ini, maka PLP2K-BK akan dilaksanakan secara bertahap, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Stimulan Fisik Kawasan_______________

Sesuai dengan Permenpera No. 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman, maka bentuk-bentuk stimulan fisik dalam skala kawasan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan adalah stimulan PSU yang antara lain adalah stimulan jalan poros, drainase, air bersih, air limbah, jaringan listrik, penerangan jalan umum, sarana sosial ekonomi. Pada dasarnya, bentuk stimulan fisik yang akan diberikan, akan disesuaikan dengan arahan dan rekomendasi dari Rencanan PLP2K-BK.

10


Stimulan Perumahan Swadaya ________

Sesuai dengan tupoksinya, program dan kegiatan Deputi Bidang Perumahan Formal yang akan mendukung pelaksanaan PLP2K-BK yaitu Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP). 1. Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S)

BSP2S diatur dalam Permenpera No. 08/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB). LKM/LKNB adalah suatu kelembagaan keuangan yang berstatus badan hukum, sebagai penanggung jawab pemberian stimulan untuk perumahan swadaya untuk MBR. Misalnya Koperasi, Koperasi Syariah dan Pegadaian. a. Tujuan

Membantu MBR agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni. Ketentuan

1) Disalurkan melalui LKM/LKNB;

2) Disalurkan kepada MBR yang mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap;

3) Batasan pagu pembiayaan sesuai dengan kemampuan masin-masing kelompok; 4) LKM/LKNB bertanggung jawab untuk mengelola dana;

5) Kelompok MBR mengikuti ketentuan pemberian stimulan sesuai dengan Permenpera; 6) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan BKM serta Kelompok Masyarakat lain dapat memperoleh fasilitas stimulan melalui LKM.

b. Penyaluran

1) Penyaluran pemberian stimulan melalui LKM/LKNB;

2) Penyaluran dalam bentuk transfer langsung dari KPPN kepada LKM/LKNB

3) Kemudian diberikan kepada MBR sasaran; 4) Dilakukan secara bertahap:

- 50% bila ada usulan dari masyarakat melalui LKM/LKNB;

- 50% sisanya bila pekerjaan telah mencapai 30%.

11


2. Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)

PKP diatur dalam Permenpera No. 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan a. Tujuan

Mewujudkan perumahan yang sehat, aman, nyaman dan serasi serta teratur di perdesaan dan perkotaan.

b. Kriteria

1) Lokasi peruntukan perumahan masuk dalam rencana tata ruang kabupaten/kota; 2) Kepadatan bangunan minimal 50 unit per hektar di perkotaan dan antara 30-50 unit untuk perdesaan; 3) Minimal 40% kondisi bangunan tidak memenuhi persyaratan layak huni; 4) PSU tidak memenuhi persyaratan kelayakan.

c. Kriteria penerima bantuan PKP a. Masuk dalam kategori MBR;

b. Berdomisili tetap di SWK (Satuan Wilayah Kegiatan);

c. Status tanah milik bersertifikat/memiliki bukti keabsahan kepemilikan;

d. Belum memiliki rumah dan/atau menempati rumah tidak layak huni;

e. Sebagai anggota KSM;

f. Mengikuti ketentuan yang disepakati oleh KSM, Pokmas, Pokja;

g. Diprioritaskan bagi yg belum menerima bantuan perumahan dari program/sumber lain; h. Terkena pembongkaran akibat perencanaan lokasi (site plan).

Dalam melaksanakan kegiatan BSP2S dan PKP dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja), selaku Tim Pelaksana Kegiatan yang berkedudukan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara umum tugas Pokja adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran, melaksanakan monitoring, menyusun laporan, dengan susunan organisasi: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Unsur Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Perencana penyelenggaraan pemerintah daerah;

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

12


3. Bidang Pekerjaan Umum/Perumahan;

4. Bidang Sosial;

5. Bidang Perekonomian;

Untuk Pokja Kabupaten/Kota ditambah : 1. Bidang Pelayanan Pertanahan

2. Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Stimulan Fisik Perumahan Formal______

Sesuai dengan tupoksinya, program dan kegiatan Deputi Bidang Perumahan Formal yang akan mendukung pelaksanaan PLP2K-BK yaitu Pembangunan Rusunawa, Pembangunan Rusunami dan Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman. 1. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Pembangunan Rusunawa sementara difokuskan pada penyediaan rumah untuk mahasiswa dan penyediaan rumah untuk para pekerja. Persyaratan teknis dan nonteknis pembangunan rusunawa untuk perguruan tinggi diatur dalam Permenpera No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama a. Persyaratan Teknis lokasi, lahan, rancang bangun, dan lain-lain Lokasi

- lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota dengan disertai surat keterangan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Dinas Teknis terkait; - lokasi siap bangun, bebas dari tanaman dan bangunan.

- lokasi memiliki jalan minimal selebar 6 meter

- Lokasi memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan

Lahan

- kejelasan status hukum kepemilikan tanah

- didukung dengan kesiapan infrastruktur kawasan - kemiringan tanah yang sesuai

- luas lahan minimal 3000 m² dengan lebar sekurang-kurangnya 15m 13


- dilengkapi dengan Detail Engineering Design /DED (disiapkan oleh Kemenpera atau dinas terkait)

b. Persyaratan NonTeknis administrasi dan kesiapan pengelola

- Didukung dengan kelengkapan administrasi berupa surat permohonan, surat dukungan, surat pernyataan, surat kesanggupan pernyataan dari Pemerintah daerah setempat. - Melalui tahapan verifikasi di tingkat Kementerian Negara Perumahan Rakyat

- Kesiapan penerima aset (pemerintah daerah) untuk membentuk Badan Pengelola Rusunawa (sesuai dengan Permenpera No. 14 Tahun 2007 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa) - Perhitungan tarif sewa mengacu Permenpera No.18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang dibiayai APBN dan APBD

2. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)

a. Persyaratan Teknis Lokasi, lahan, rancang bangun, dll Lokasi

- terletak di kawasan perkotaan, lokasi strategis, tidak berada pada lokasi bencana, - memiliki luas minimal 5000m²

- memiliki akses masuk kendaraan dengan lebar jalan minimal 8m

- memiliki kesiapan infrastruktur yang terhubung dengan kawasan sekitarnya jaringan jalan, moda transportasi publik, jaringan listrik, air bersih, persampahan, dll

- tersedia rencana zonasi lingkungan Lahan

- status kepemilikan lahan clean and clear

- sesuai dengan peruntukan RTRW (fungsi peruntukan guna lahan) Rancang Bangun

- memiliki rencana site plan kawasan dan DED yang lengkap

- memenuhi kaedah rancang bangun yang sesuai dengan Permen PU No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Rancang Bangun Rusuna Bertingkat Tinggi 14


b. Persyaratan NonTeknis (kelengkapan administrasi) - IMB

- AMDAL

3. Bantuan Stimulan Permukiman

Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan

(Sesuai Permenpera No.10 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman) -

-

-

Sasaran PSU yang dibangun ditujukan untuk masyarakat menengah bawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Lokasi sesuai RTRW dengan peruntukan untuk perumahan dan permukiman

Status tanah clean and clear, tidak dalam sengketa Adanya usulan/permintaan dari daerah

Komponen PSU meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen : jalan lingkungan perumahan, drainase, air bersih, air limbah, pembuangan sampah, penerangan jalan umum, ground reservoir dan rumah pompa, tempat parkir dan bantuan stimulan PSU rusuna. Adanya insentif/kemudahan perizinan dan sharing dari pemerintah daerah

Persyaratan teknis, siteplan dan DED PSU disahkan (ditandatangani Pemda), terintegrasi dengan jaringan infrastruktur skala kawasan dan kota Khusus jalan lingkungan dan tempat parkir, sudah terbentuk badan jalan dan/atau lapisan sub base dan tidak digunakan sebagai jalan proyek.

Melalui tahapan verifikasi di tingkat pusat (Kementerian Negara Perumahan Rakyat-Deputi Bidang Perumahan Formal);

Subsidi Pembiayaan ________________

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada MBR di lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang membangun atau memperbaiki rumah baik yang dilakukan secara langsung maupun secara bertahap, program dan kegiatan Deputi Bidang Pembiayaan yang akan mendukung pelaksanaan PLP2K-BK berupa dukungan Fasilitas Pembiayaan Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, baik secara konvensional maupun syariah.

15

1. KPRS Bersubsidi


Bagi MBR yang ingin memperbaiki/membangun rumahnya secara langsung, bisa mendapatkan fasilitas kredit perumahan swadaya bersubsidi melalui skim KPRS Bersubsidi.

2. KPRS Mikro Bersubsidi

Bagi MBR yang ingin memperbaiki atau membangun secara bertahap, bisa mendapatkan subsidi perumahan melalui skim KPRS Mikro Bersubsidi.

Skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah baik melalui KPRS bersubsidi maupun KPRS Mikro Bersubsidi, harus memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas: 1) Minimum dana tabungan/swadaya debitur, 2) Minimum pinjaman, 3) Maksimum pinjaman, dan 4) Tenor.

Keterlibatan Instansi & Kemitraan____

Rekomendasi yang dihasilkan pada Rencana Tindak Komunitas dan Rencana PLP2KBK serta DED akan melibatkan semua instansi lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Instansi yang terlibat antara lain Departemen PU berupa pembangunan PSDPU jalan menuju kawasan perencanaan, Departemen Sosial berupa pelatihan keterampilan, serta instansi lainnya yang relevan dengan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.

Pelibatan semua stakeholder dalam PLP2K-BK memperkuat pola kemitraan yang. Berbagai program peningkatan kualitas permukiman yang telah dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah dapat menjadi embrio penciptaan program baru yang berkelanjutan, melalui MoU dengan pihak ketiga tersebut atau Cooperate Social Responsibility (CSR). Misalnya dengan BAZNas (Badan Amil Zakat Nasional) melalui Program Bedah Kampung, Badan Wakaf dan Yayasan Damandiri melalui Program Pembiayaan Perumahan, serta lembaga nonpemerintah lainnya yang terkait dengan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh terutama Lembaga Keuangan Lokal (LKL).

16


Kerangka Tahapan Pelaksanaan Kegiatan___________________

PENJELASAN KERANGKA TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1) TAHAP PERENCANAAN 1.

Pembentukan Tim Kerja Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Tim Kerja PLP2K-BK terdiri dari Tim Pelindung, Tim Pengarah, Tim Verifikasi, dan Sekretariat. Tim Pelindung terdiri atas Menteri Negara Perumahan dan Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sedangkan Tim Pengarah adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Tim Verifikasi terdiri atas Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

17


2.

Penyusunan Buku Panduan PLP2K-BK

3.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

4.

Buku Panduan PLP2K-BK disusun oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Buku Panduan ini antara lain akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran kegiatan. Selain itu, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai prinsip penanganan, pola pikir penanganan, lingkup penanganan, komponen kegiatan, kerangka tahapan pelaksanaan kegiatan, kriteria lokasi penanganan, prioritas lokasi penanganan, kerjasama pelaksanaan kegiatan, struktur organisasi serta jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota mengusulkan lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan. Usulan tersebut wajib melampirkan kuesioner dan data pendukung lainnya. Selanjutnya, pemerintah provinsi mengusulkan lokasi penanganan kepada Kemenpera dengan melampirkan usulan pemerintah kabupaten/kota. Surat usulan dari pemerintah provinsi ditandatangani oleh Gubernur/Sekda/Kepala Bappeda, dan ditujukan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, c.q Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan. Penetapan Lokasi Survey

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap usulan dan data pendukung yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, selanjutnya Kementerian Negara Perumahan Rakyat menentukan lokasi-lokasi yang akan disurvey/verifikasi lapangan.

2) TAHAP PEMROGRAMAN 5.

6.

Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Koordinasi Tim dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) Kunjungan lapangan dilakukan oleh Tim Survey Pusat. Tugas utama dari Tim Survey Pusat ini adalah a) menjelaskan dan mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK; b) melaksanakan tinjauan singkat ke lokasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kesiapan pelaksanaan TA 2010; c) berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kota/kabupaten untuk kesiapan pelaksanaan TA 2010 dan rencana pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya; d) mempresentasikan hasil kunjungan lapangan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pusat. Penetapan lokasi PLP2K-BK TA 2010

Berdasarkan usulan pemerintah provinsi dan hasil kunjungan lapangan, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat a/n Menteri Negara 18


Perumahan Rakyat selaku Ketua Tim Pengarah akan menetapkan lokasi PLP2K-BK yang siap ditangani pada TA 2010 dan pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya. 3) TAHAP PELAKSANAAN 7.

8.

9.

Pembentukan Tim Gabungan PLP2K-BK, Tim Teknis Rencana PLP2K-BK, DED, Supervisi Stimulan Fisik, Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan keseluruhan penanganan maka dibentuk Tim Gabungan PLP2K-BK yang terdiri dari Kemenpera, Instansi lainnya, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka koordinasi yang intensif dan untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan fisik maupun nonfisik, perlu dibentuk 1 (satu) Tim Teknis Rencana PLP2K-BK, DED, Supervisi Stimulan Fisik yang mencakup seluruh wilayah penanganan. Selanjutnya, perlu dibentuk juga Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), yang penjelasannya dapat dilihat pada butir 1) Komponen Kegiatan Utama. Guna terwujudnya keberlanjutan pelaksanaan kegiatan, masyarakat perlu membentuk kelompok yang sedapatnya memanfaatkan organisasi yang sudah ada dan relevan dengan kegiatan penanganan kumuh, seperti kelompok masyarakat dalam pelaksanaan P2KP, NUSSP dll.

Penyusunan Rencana PLP2K-BK

Setelah Tim Teknis terbentuk, tahap berikutnya adalah Penyusunan Rencana PLP2K-BK pada lokasi yang akan ditangani. Penjelasannya dapat dilihat pada Komponen Kegiatan Utama (6).

Pada saat penyusunan rencana PLP2K-BK, diharapkan TPM telah bekerja untuk mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK di masyarakat, sebagai langkah awal dalam penyusunan rencana tindak masyarakat. Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan)

Rencana Tindak Komunitas pada dasarnya merupakan perumusan pemecahan-pemecahan masalah yang kemudian diformulasikan dalam suatu bentuk rencana tindak jangka menengah atau jangka panjang. Rencana Tindak Komunitas ini harus dapat menjawab pertanyaan siapa melakukan apa, bagaimana, dan kapan dilaksanakan, serta sumber pembiayaannya. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Komponen Kegiatan Utama (6).

10. Daftar Kegiatan Stimulan Fisik, NonFisik dan Penyusunan DED

Salah satu keluaran dari Rencana Tindak Komunitas adalah daftar kegiatan stimulan fisik dan nonfisik yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk perbaikan kualitas lingkungan permukimannya. Daftar kegiatan stimulan fisik dan 19


nonfisik ini juga diharapkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip makro yang menjadi rekomendasi rencana PLP2K-BK. Selanjutnya, dilakukan penyusunan DED sebagai dokumen rencana membangun stimulan fisik.

11. Pelaksanaan Stimulan Fisik dan NonFisik serta Keberlanjutan Pelaksanaan TA Berikutnya Pelaksanaan stimulan fisik dan nonfisik pada setiap lokasi terpilih akan mengacu kepada rekomendasi rencana PLP2K-BK, rencana tindak komunitas dan DED. Stimulan fisik yang diberikan adalah PSU kawasan antara lain mencakup jalan, sarana sosial ekonomi, pembangunan prasarana jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, dll. Bantuan nonfisik antara lain dapat berupa subsidi pembiayaan, seperti kemudahan penyaluran kredit pembangunan atau perbaikan rumah, bantuan kredit usaha mikro untuk peningkatan industri rumah tangga serta pelatihan keterampilan, dst, yang diselenggarakan oleh instansi lainnya.

4) TAHAP MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan/umpan balik terhadap penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan PLP2K-BK pada tahun anggaran berikutnya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah rekomendasi serah terima aset kepada pemerintah daerah.

Kriteria Lokasi Penanganan__________ 1) Kriteria Umum

1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

Berada atau tidak berada pada peruntukan perumahan dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Kepadatan penduduk > 400 jiwa per ha, > 500 jiwa/ha untuk kota besar dan sedang, dan >750 jiwa/ha untuk kota metropolitan.

>60% rumah tidak/kurang layak huni, dengan angka penyakit akibat buruknya lingkungan permukiman cukup tinggi (demam berdarah, diare, ISPA, dll).

Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi (urban crime, keresahan serta kesenjangan yang tajam, dll). Daerah terbangun melebihi 80% dari luas satuan wilayah.

Luasan satuan wilayah > 5 hektar.

Kondisi bangunan tidak layak huni sekitar 80% 20


8.

Penghasilan penghuni rata-rata di bawah UMR.

9.

Sarana dan prasarana lingkungan di bawah standar pelayanan minimal.

10. Rawan bencana. 2) Kriteria Wajib

1.

Lokasi diperuntukkan sebagai perumahan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota dan pengaturan pemanfaatan sesuai dengan RP4D.

2.

Lokasi lingkungan kumuh mengelompok (cluster), dengan luas wilayah yang mampu menciptakan interaksi dengan sistem perkotaan.

3.

Ditetapkan oleh Pemda sebagai bagian kebijakan dan program penanganan lingkungan permukiman kumuh.

4.

Teralokasinya dana APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk sinergi kegiatan dan keberlanjutan penanganan ke depan sesuai dengan hasil Rencana PLP2K-BK dan Rencana Tindak Komunitas (RTK/CAP).

3) Kriteria Kompetitif

1.

Adanya partisipasi masyarakat.

3.

Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi.

2.

Intensitas kekumuhan.

4.

Besarnya proporsi alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan.

5.

Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang telah siap/memiliki program serupa.

Prioritas Lokasi Penanganan _________

Lokasi PLP2K-BK TA 2010 diprioritaskan pada: 1) Kota dan Kabupaten Pemenang Penghargaan Adiupaya Puritama 2009, 2) Kota dan Kabupaten Usulan Pemerintah Daerah, 3) Kota Metropolitan dan 4) Kota dan Kabupaten Lainnya dari NUSSP dan Sapola.

No. I

1

Provinsi

Kab/kota

Keterangan

Kota dan Kabupaten Pemenang Penghargaan Adiupaya Puritama 2009

Jawa Barat

-

Metropolitan Bandung Kota Bandung (Sapola) Kota Cimahi Kab. Bandung

Kota Metropolitan Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas

21


No. 2

Provinsi Kepulauan Riau

Kab/kota -

Barelang

-

Kota Batam Kota Denpasar

3

Bali

-

4

Nusa Tenggara Barat

-

5

Jambi

-

II

Kota dan Kabupaten Usulan dari Pemerintah Daerah

1

Nusa Tenggara Barat

6 7

2

Jawa Tengah Sulawesi Tengah

-

-

Kota Mataram (NUSSP) (Kec. Ampenan - kumuh berat) Kota Jambi (NUSSP)

Kab. Rembang (NUSSP) Kab. Donggala

Kab. Sumbawa (Kws Brangrea)

Bangka Belitung

-

Kota Pangkalpinang

3

Sulawesi Tenggara

4

Kalimantan Barat

5

Jawa Timur

-

Kabupaten Buton (NUSSP) Kabupaten Konawe Kota Pontianak (NUSSP) Kota Singkawang

-

Kota Caruban (Kab.Madiun)

-

Kabupaten Serang

-

Jabodetabek

6

Banten

III

Kota Metropolitan

1

DKI Jakarta, Banten, &

-

-

Jawa Barat

Kabupaten Belitung Timur

Kota Probolinggo

Keterangan Pemenang Hapernas Kota Metropolitan, Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas

Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas

Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas

Usulan dari Gubernur NTB Usulan dari Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Usulan dari Provinsi Usulan dari Gubernur Kalimantan Barat Usulan dari Walikota Probolinggo Usulan dari Bupati Madiun Usulan dari Bupati Serang

Kota Metropolitan

(Kab. Tangerang -NUSSP)

2

DI Yogyakarta

-

3

Jawa Timur

-

4

Sumatera Selatan

-

5

Kalimantan Selatan

-

6

Sulawesi Selatan

-

Kartamantul (Kota Yogyakarta - NUSSP) Gerbangkartasusilo (Kota Surabaya - NUSSP & Sapola) Patung Raya (Kota Palembang - NUSSP & Sapola) Banjarmaskuala (Kota Banjarmasin - Sapola) Maminasata (Kota Makassar - NUSSP & Sapola)

Kota Metropolitan Kota Metropolitan Kota Metropolitan Kota Metropolitan Kota Metropolitan

22


No.

Provinsi

Kab/kota

7

Sumatera Utara

-

8

Jawa Tengah

-

IV 1

Keterangan

Mebidang (Kota Medan - NUSSP) Kedungsepur (Kota Semarang)

Kota Metropolitan Kota Metropolitan

Kota dan Kabupaten Usulan Lainnya dari NUSSP dan Sapola

Sulawesi Tengah

-

Kota Palu (NUSSP)

Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan____

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan terdiri dari: 1. APBN, 2. APBD Provinsi, 3. APBD Kab./Kota dan 4. Lembaga NonPemerintah. Berikut ini kegiatan penanganan dan sumber pembiayaannya. No.

Kegiatan Penanganan

Sumber Dana* APBN

APBD Provinsi

APBD Kab./Kota

1.

Pembentukan Tim Gabungan Pelaksanaan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

√

√

2.

Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana PLPK-BK, DED dan Supervisi Stimulan Fisik

√

√

3.

Fasilitasi Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM)

4.

Penyusunan Rencana PLPK-BK

5.

Penyusunan CAP

6.

Penyusunan DED Kawasan

7.

Lembaga NonPemerintah

√ √

√ √

√

√

√

√

Pelaksanaan Stimulan Fisik

√

√

√

8.

Pelaksanaan Stimulan Non Fisik

√

√

√

√

9.

Pemberdayaan Masyarakat

√

√

√

√ 23


Struktur Organisasi__________________ Tim Kerja Gabungan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

Tim Koordinasi Tingkat Pusat Tim Kerja Kemenpera

Instansi Pusat lainnya

Tim Teknis Rencana PLP2K-BK/DED/Supervisi

Tim Koordinasi Tingkat Provinsi

Perwakilan Provinsi Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Perwakilan Kabupaten/Kota

(TPM) Tenaga Penggerak Masyarakat Kelompok Masyarakat* (Penyusunan CAP)

Tim Penyusun Rencana PLP2K-BK Tim Pelaksana DED & Supervisi Stimulasi Fisik

Keterangan: Hubungan Komando Hubungan Koordinasi Hubungan Kontrak

* Sebaiknya menggunakan kelompok masyarakat yang sudah terbentuk

24


Tugas Pokok Masing-Masing Pihak________________

Maksud dari penjelasan tugas pokok ini adalah agar setiap pihak yang terlibat (pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) dapat mengetahui secara singkat tugas dan kegiatan yang perlu dipersiapkan mulai dari tahap perencanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi. 1. Pemerintah Kabupaten/Kota a.

b. c. d. e.

Mengikuti Sosialisasi PLP2K-BK TA 2010 yang dilakukan oleh Tim Kerja Kemenpera; Mengusulkan minimal 3 (tiga) lokasi PLP2K-BK, dengan mengisi kuesioner (form 1A) PLP2K-BK TA 2010 yang kemudian disampaikan ke pemerintah provinsi;

Mengusulkan anggota Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk masuk ke dalam Tim Gabungan dan Tim Teknis PLP2K/DED/Supervisi Stimulan Fisik; Merekut Tenaga Penggerak Masyarakat kerjanya;

dan memfasilitasi kebutuhan

Memfasilitasi terbentuknya organisasi masyarakat;

f.

Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun RTM/CAP;

h.

Mengalokasikan dana APBD untuk mendukung rangkaian kegiatan penanganan, khususnya dalam rangka keberlanjutan PLP2K-BK kedepan sesuai dengan lingkup perencanaan dan hasil RTM/CAP;

g.

i.

j. k.

l.

Melakukan survey lapangan bersama dengan Tim Kerja Kemenpera dan tokoh masyarakat;

Berperan aktif untuk mendukung PLP2K-BK;

Menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil PLP2K BK;

Membuat surat pernyataan tentang dukungan dan kesertaan pemerintah kota/kabupaten dalam kegiatan PLP2K – BK termasuk kesiapan alokasi APBD.

Memfasilitasi dan mengawasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisik pada lokasi penanganan; 25


2. Pemerintah Provinsi a.

b. c.

d. e. f. g. h. i. j. k.

Membantu dan memfasilitas penyelenggaraan sosialisasi buku panduan PLP2K-BK kepada pemerintah kota/kabupaten sampai dengan perekrutan dan pelatihan anggota TPM;

Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk usulan lokasi PLP2K-BK, pengisian kuesioner dan pelengkapan data pendukung

Melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen usulan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk menyusun daftar lokasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan maupun daftar lokasi dan kegiatan yang sudah siap dilaksanakan penanganannya pada tahun 2010

Mengusulkan lokasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disampaikan dalam buku panduan kepada Kemenpera;

Menyampaikan usulan anggota Tim Koordinasi Gabungan dan Tim Teknis PLP2K, DED dan Supervisi Stimulasi Fisik

Memfasilitasi pembuatan surat pernyataan dari pemerintah kabupaten/kota yang lokasinya terpilih tentang kesediaan penyediaan dana ;

Menyampaikan kesediaan memberikan sharing pendanaan bagi kegiatan PLP2K-BK kepada Kemenpera;

Memfasilitasi dan mengawasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisik pada lokasi penanganan; Mengikuti koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penanganan lingkungan permukiman kumuh antar Tim Pelaksana di Pusat dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan permukiman kumuh baik yang dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota maupun langsung kepada TPM;

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan keberlanjutan penanganan PLP2K-BK sebagaimana yang telah direncanakan dalam scenario PLP2K-BK, DED maupun CAP.

3. Tim Kerja Kemenpera a.

b.

Menyelenggarakan sosialisasi PLP2K-BK baik melalui website maupun sosialisasi sebelum dilakukan survey lapangan, kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perihal program PLP2KBK serta menginformasikan agar pemerintah provinsi mengusulan lokasi PLP2K-BK berdasarkan masukan dari pemerintah kabupaten/kota. 26

c.

d.

e. f. g. h. i. j. k. l.


Mengevaluasi dan melakukan verifikasi administrasi usulan lokasi yang disampaikan oleh pemerintah provinsi terhadap kriteria lokasi penanganan serta kesesuaian isi kuesioner dengan data-data pendukung yang dilampirkan, langkah ini akan menghasilkan usulan lokasi yang masuk daftar pendek sebagai lokasi survey lapangan.

Mengusulkan lokasi PLP2K-BK yang siap ditangani pada TA 2010 maupun lokasi yang akan ditangani pada TA berikutnya kepada Tim Pengarah, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan lokasi PLP2K-BK TA 2010 oleh Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat a/n Menpera selaku Ketua Tim Pengarah. Mengirim surat permintaan usulan anggota Tim Koordinasi Gabungan PLP2K-BK serta Tim Teknis PLP2K, DED dan Supervisi Stimulasi Fisik kepada pemerintah provinsi yang wilayahnya menjadi lokasi PLP2K-BK TA 2010; Menyusun Tim Koordinasi Gabungan PLP2K-BK untuk pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK pada lokasi yang telah ditetapkan.

Menyusun Tim Teknis PLP2K, DED dan Supervisi Stimulasi Fisik pada lokasi yang telah ditetapkan. Menyusun modul/panduan pelatihan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan menyelenggarakan sosialisasi kepada TPM yang telah direkrut.

Memfasilitasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisik dan nonfisik pada lokasi penanganan yang telah ditetapkan. Melaksanakan perekrutan pihak ketiga sebagai pelaksana penyusunan rencana PLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisik dan nonfisik.

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh antar Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;

Menetapkan rencana kerja yang terpadu antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam program kerja yang berkelanjutan sesuai dengan hasil rencana PLP2K-BK yang telah disusun oleh pihak ke 3

m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh baik yang dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota maupun TPM;

27


Pokok-Pokok

Rencana Kerja Tim Survey Pusat ______

Pokok-pokok Rencana Kerja Tim Survey Pusat:

a) Rapat Koordinasi PLP2K-BK pada hari pertama dengan materi utama penjelasan kegiatan PLP2K-BK oleh Tim Survey Pusat dan rencana survey lapangan ke lokasi yang diusulkan. Dalam rapat ini, diupayakan agar tokoh masyarakat setempat yang berpotensi sebagai calon Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) turut di undang. b) Melaksanakan survey lapangan bersama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat ke seluruh lokasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten. c) Melaksanakan rapat pembahasan hasil kunjungan lapangan dan mengusulkan daftar lokasi yang siap dilaksanakan pada TA 2010 dan rekomendasi pelaksanaannya pada tahun anggaran selanjutnya.

28


Jadwal Pelaksanaan Kegiatan_______ NO.

TAHAPAN

1

Tahap Persiapan 1 Pembentukan Tim Kerja Pusat 2 Penyusunan Buku Panduan PLP2K-BK TA 2010 3 Sosialisasi kegiatan melalui website 4 Penyampaian surat kepada pemerintah provinsi 5 Sosialisasi dan koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait usulan lokasi 6 Penyusunan dan penyampaian usulan lokasi oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi 7 Penyampaian usulan lokasi penanganan dari pemerintah provinsi ke Kemenpera yang dilengkapi dengan data pendukung 8 Evaluasi dan verifikasi dokumen usulan oleh Tim Kerja PLP2K-BK 9 Penetapan lokasi survey PLP2K-BK TA 2010

2

Tahap Pemograman 10 Penyusunan rencana kunjungan lapangan 11 Koordinasi antara Kemenpera dengan pemerintah provinsi terkait kuesioner dan teknis survey lapangan 12 Pelaksanaan survey lapangan 13 Penyusunan laporan survey lapangan 14 Penetapan Lokasi PLP2K-BK TA 2010 oleh Menpera 15

3

I

Sept

II III IV I

TAHUN 2009 Okt Nov II III IV I

II III IV I

Des

II III IV I

Jan

II III IV I

Feb

II III IV I

Maret

II III IV I

April

II III IV I

Mei

II III IV I

TAHUN 2010 Juni Juli II III IV I

II III IV I

Agust

II III IV I

Sept

II III IV I

Okt

II III IV I

Nov

II III IV I

Des

II III IV

Penyampaian surat mengenai Penetapan Lokasi PLP2K-BK TA 2010 ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Tahap Pelaksanaan 16 Sosialisasi Program PLP2K-BK TA 2010 (informasi awal: penjabaran maksud, tujuan, sasaran) kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 17 Pembentukan Tim Gabungan PLP2K-BK 18 Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana PLP2K-BK, Supervisi, DED dan Stimulan Fisik 19 Perekrutan TPM (Tenaga Penggerak Masyarakat) 20 Penetapan TPM 21 Pelatihan TPM 22 Penugasan TPM 23 Pembentukan Kelompok Masyarakat 24 Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (CAP) 25 Pembahasan pendalaman Rencana Tindak Komuni 26 Penyusunan Rencana PLP2K-BK a. Proses pelelangan b. Pelaksanaan c. Pembahasan materi 27 Penetapan kerjasama pelaksanaan kegiatan 28 Penyusunan Daftar Kegiatan Stimulan Fisik dan Non Fisik 29 Penyusunan DED Kawasan a. Proses pelelangan b. Pelaksanaan c. Pembahasan materi 30 Pelaksanaan stimulan fisik dan nonfisik serta supervisi TA 2010 a. Proses pelelangan b. Pelaksanaan 31 Pengembangan lebih lanjut oleh masyarakat bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mengisi Rencana Tindak Komunitas* 32

Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pengisian Rencana PLP2K-BK dan Rencana Tindak Komunitas (CAP) oleh kedeputian di lingkungan Kemenpera (Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Deputi Bidang Perumahan Formal, Deputi Bid. Perumahan Swadaya dan Deputi Bidang Pembiayaan) serta instansi lainnya (Departemen PU, Departemen Sosial)**

4

Tahap Monitoring dan Evaluasi 32 Monitoring dan evaluasi

5

Rencana Kerja Tim Kecil 1 Penyusunan Laporan Hasil Survey 2 Pemantapan materi Buku Panduan PLP2K-BK TA 2010 3 Pemantapan Materi Panduan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (CAP) 4 Pemantapan Materi Panduan Pembentukan (Perekrutan, Penetapan, Pelatihan) dan Lingkup Kerja TPM 5 Pemantapan Materi Pelatihan TPM 6 Pemantapan Materi Pengorganisasian (lingkup dan masa kerja) 7 Pembahasan kerjasama kegiatan dengan pemerintah daerah (agar PLP2K-BK dapat berkelanjutan)

Keterangan: * Diharapkan ada alokasi APBD (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga implementasi Rencana Tindak Komunitas berkelanjutan ** Sesuai dengan hasil Rencana PLP2K-BK dan Rencana Tindak Komunitas (CAP) diharapkan akan ditindaklanjuti pada TA berikutnya

dst

29


Sekretariat ________________________ Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

SEKRETARIAT TIM KERJA PENANGANAN LINGKUNGAN

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) Telp. (021) 727-88108 Contact Person :

1) Hardi Simamora (081510272400), email: [email protected]

2) Suminarti (08128279143), email: [email protected]

3) Tati Kacaribu (081387370888), email: [email protected]

4) Dina Nuzulia (08128249377), email: [email protected]

5) Christiana Ari Sabatina (08122074141), email: [email protected]

30


Lampiran ___________________________ Daftar lampiran Buku Panduan PLP2K-BK TA 2010 ini disajikan terpisah. LAMPIRAN

1

: Kuesioner Penilaian, Prioritas Lokasi Penanganan Tahun Anggaran 2010, Panduan Penyusunan Rencana Tindak Masyarakat (Community Action Plan / CAP), & Panduan Pembentukan dan Lingkup Kerja TPM

Form 1A

: Kuesioner Penilaian

Form 1B

: Prioritas Lokasi Penanganan Tahun Anggaran 2010 dan Jadwal Kunjungan Lapangan

Form 1C

: Panduan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan / CAP)

Form 1D

: Panduan Pembentukan dan Lingkup Kerja TPM (Tenaga Penggerak Masyarakat)

LAMPIRAN 2 : Surat-Surat Form 2A

: Surat Usulan Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Tahun Anggaran 2010 oleh Pemerintah Provinsi

Form 2B

: Surat Usulan Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Tahun Anggaran 2010 oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Form 2C

: Surat Keputusan Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh oleh Bupati/Walikota

Form 2D

: Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama Penanganan Pelaksanaan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur


LAMPIRAN 3 : Kumpulan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

(Permenpera) dan Peraturan Instansi Terkait Lainnya

Form 3A

: Peraturan Menteri Perumahan Rakyat terkait Upaya Penanganan dari Deputi Bidang Perumahan Swadaya

3.A.1

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB)

3.A.2

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)

Form 3B

: Peraturan Menteri Perumahan Rakyat terkait Upaya Penanganan dari Deputi Bidang Perumahan Formal

3.B.1

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama

3.B.2

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2007 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

3.B.3

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang dibiayai APBN dan APBD

3.B.4

Peraturan Menteri PU No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Rancang Bangun Rusuna Bertingkat Tinggi

3.B.5

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman

Form 3C


: Peraturan Menteri Perumahan Rakyat terkait Upaya Penanganan dari Deputi Bidang Pembiayaan

3.C.1

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 05/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi

3.C.2

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 06/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi

Daftar Isi. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii

Recommend Documents