DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Bab I
ii
Latar belakang Ekstradisi, Pengertian dan Perkembangan Ekstradisi 1.1 Latar Belakang Timbulnya Ekstradisi
Pengertian dan Perkembangan Ekstradisi 1.2.1 Kerangka Dasar Konvensional 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 Bab II
Halaman i
Kerangka Dasar Obyeksional 7 Kerangka Dasar Prosedural
Kelemahan dari Pengusiran Kelemahan dari Ekstradisi
1 1 1.2 3 6
9 9 11
Ruang Lingkup Ekstradisi 2.1. Ruang Lingkup Ekstradisi 2.2 Unsur Ekstradisi 2.3 Ekstradisi sebagai Hukum Kebiasaan Internasional 2.4 Perjanjian Internasional tentang Ekstradisi 2.4.1 Perjanjian Ekstradisi Bilateral dan Multilateral 2.4.2 Hubungan antara Perjanjian Ekstradisi Bilateral dan Multilateral
13 13 16 19 20
Bab III Sumber-sumber Hukum Dalam Arti Formal Dari Ekstradisi 3.1 Kaidah Hukum tentang Ekstradisi yang Bersumber Dari Hukum Internasional 3.2 Kaidah Hukum tentang Ekstradisi atau yang Berkaitan Dengan Ekstradisi yang Bersumber Dari Hukum Nasional 3.3 Hubungan antara Sumber-sumber Hukum Dalam Arti Formal dari Ekstradisi yang Berasal dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional 3.4 Ekstradisi sebagai Hukum Kebiasaan Internasional
24
Bab IV Asas-asas Hukum Ekstradisi 4.1. Asas Kejahatan (Double Criminality) 4.2. Asas Kekhususan (Speciality) 4.3. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (Non Extadite Political Crime)
22 23
24 26 28 28 30 30 31 31
4.4. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara Sendiri 4.5. Asas Non Bis In Idem 4.6. Asas Daluarsa (Lapse of time) ii
32 32 33 Halaman
Bab V
Kaidah-kaidah Hukum Materiil Substansial Dari Ekstradisi 5.1 Kewajiban untuk Melakukan Ekstradisi 5.2 Tempat Dilakukannya Kejahatan 5.3 Tentang Yurisdiksi 5.4 Bantuan Hukum dan Hak-hak Orang yang Diminta 5.5 Kejahatan Militer 5.6 Kejahatan Fiskal 5.7 Kejahatan yang Diancam dengan Hukuman Mati 5.8 Tentang Wilayah Masing-masing Pihak 5.9 Ruang Lingkup Teritorial Berlakunya Perjanjian Ekstradisi 5.10 Tentang Pengampunan
Bab VI Kaidah Hukum Formal Prosedural Dari Ekstradisi 6.1 Proses Pelaksanaan Ekstradisi Bagi Warga Negara yang Melanggar Hukum 6.1.1 Syarat yang Harus Dipenuhi Dalam Mengajukan Permintaan Ekstradisi 6.1.2 Pemeriksaan Terhadap Orang yang Dimintakan 6.1.3 Ekstradisi Pencabutan dan Perpanjangan Penahanan
6.2 6.3 6.4
34 34 35 37 38 38 39 40 41 41 42 44 44 46 47 48
6.1.4 Keputusan Mengenai Permintaan Ekstradisi
48
6.1.5 Ada lebih dari Satu Negara Peminta
49
6.1.6 Penyerahan Orang yang Dimintakan Ekstradisinya
49
Perlindungan HAM bagi Warga Negara yang Melanggar Hukum Dalam Proses Ekstradisi Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Negara-negara yang Berbeda Sistem Hukumnya Transit atau Melewati Wilayah Negara Ketiga 6.4.1 Pengaturan tentang Transit atau melewati Dalam Perjanjian Ekstradisi Multilateral
51 52 52
6.4.2
6.5 6.6 6.7
Pengaturan tentang Transit di Dalam Perjanjian Ekstradisi Bilateral Pengekstradisian Orang yang Diminta Kepada Negara Ketiga Masalah Biaya Bahasa yang Digunakan
50
53 53 54 54
iii Halaman Bab VII Kejahatan yang Diancam dengan Hukuman Mati 7.1 Hukuman Mati dalam Sejarah dan Perkembangannya 7.2 Prokontra terhadap Hukuman Mati 7.3 Pengaturan tentang Kejahatan yang Diancam dengan Hukuman Mati di Dalam Perjanjian Ekstradisi 7.4 Posisi Negara Peminta dan Negara Diminta Dalam Masalah Ekstradisi Atas Kejahatan yang Diancam dengan Hukuman Mati 7.5 Dilema Kejahatan yang Diancam dengan Hukuman Mati Dalam Teori dan Praktek Ekstradisi
56 56 57
Bab VIII Kejahatan Politik 8.1 Dimensi Historis dari Kejahatan Politik 8.2 Mengapa Perilaku Kejahatan Politik Tidak Boleh Diekstradisikan 8.3 Apa Sebenarnya yang Dimaksud dengan Kejahatan Politik 8.4 Kejahatan Politik dalam Praktek Negara-negara dan Beberapa Masalahnya 8.4.1 Praktek Inggris 8.4.2 Praktek Amerika Serikat 8.4.3 Praktek negara-negara di kawasan Eropa Kontinental 8.4.4 Praktek Indonesia 8.5 Keputusan Terakhir Ada Pada Negara Diminta
66 66
Bab IX
78
Kewarganegaraan Orang Yang Diminta 9.1 Arti Pentingnya Kewarganegaraan Dalam Perjanjian Ekstradisi 9.2 Pengaturan Tentang Kewarganegaraan Dalam Perjanjian-Perjanjian Ekstradisi 9.2.1. Pengekstradisian Warganegara sebagai Larangan Mutlak dan Sebagai Kebijaksanaan 9.2.2. Negara diminta Menolak untuk Mengekstradisikan Warganegaranya dan Memiliki Yurisdiksi Kriminal Atas Kejahatan Tersebut. 9.2.3. Negara diminta Menolak untuk Mengekstradisikan Warganegaranya dan Tidak Memiliki Yurisdiksi Kriminal Atas Kejahatan Tersebut.
58 59 63
68 69 72 72 73 74 75 76
78 78 79 81 81
9.2.4. Negara yang Tidak Terikat pada Suatu Perjanjian Ekstradisi Tetapi Bersedia Melakukan Pengekstradisian Atas Dasar Hubungan Baik Secara Timbal Balik
82
iv Halaman 9.3 Masalah Dwi Kewarganegaraan Tanpa Kewarganegaraan Dan Pergantian Kewarganegaraan 83 9.3.1 Orang yang Diminta Berdwi-Kewarganegaraan 83 9.3.2 Orang yang Diminta Tanpa Kewarganegaraan 84 9.3.3 Orang yang Diminta Mengganti Kewarganegarannya 84 Bab X
Tentang Wilayah Negara Sebagai Tempat Terjadinya Kejahatan 10.1 Pengertian Wilayah Sebagai Tempat Terjadinya Kejahatan Di Dalam Perjalanan Ekstradisi 10.2 Pengaturan Tentang Wilayah Negara Sebagai Tempat Terjadinya Kejahatan Di Dalam Perjanjian Ekstradisi
DAFTAR PUSTAKA
86 86 87 91
v
