DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................. 1 B. Tugas dan Fungsi .. ............................................................................. 2 C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .............................................................. 2 D. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................. 4

BAB II

WILAYAH DAN OBYEK AUDIT A. Wilayah Pengawasan Inspektorat Jenderal .......................................... 5 B. Obyek Audit ....................................................................................... 6

BAB III PROGRAM PENGAWASAN A. Audit .................................................................................................. 7 1. Jenis Audit. ..................................................................................... 7 2. Ruang Lingkup Audit ....................................................................... 8 3. Mekanisme Audit ............................................................................. 9 B. Pengawasan Non Audit (PNA) ............................................................ 15 C. Reviu ................................................................................................ 16 D. Evaluasi ............................................................................................ 17 E. Pemantauan Hasil Audit ..................................................................... 18 F. Kegiatan Pengawasan Lainnya Serta Kegiatan Lain .............................. 19 G. Pengendalian Atas Pelaksanaan Kegiatan ............................................ 22 BAB IV

KEGIATAN STRATEGIS 2012 A. Audit Berbasis Risiko ........................................................................ 24 B. Audit Dengan Tujuan Tertentu Keselamatan Transportasi .................... 26

Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2012

C. Audit Perencanaan dan Manfaat serta Audit Pelayanan Publik .............. 26 D. Pendampingan/Pengawasan Dini ........................................................ 27 E. Kajian Analisis dan Evaluasi Jabatan Inspektorat Jenderal .................... 27 F. Pembinaan Pengawasan .................................................................... 28 BAB V

ANGGARAN 2012 A. Program dan Kegiatan ....................................................................... 29 B. Ketentuan Penggunaan Anggaran ...................................................... 35

BAB VI

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN .................................................36

BAB VII PENUTUP ..........................................................................................42


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui Program dan Kegiatan Pengawasan. Dalam rangka mewujudkan Program dan Kegiatan Pengawasan yang efektif, efisien, terarah serta terkoordinasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, diperlukan pedoman yang sama yaitu Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) Inspektorat Jenderal Tahun 2012. Kebijakan Pengawasan Tahun 2012 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kebijakan Pengawasan Tahun 2012 yang disusun harus dapat mencakup seluruh kegiatan pengawasan intern terdiri dari Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pegawasan Lainnya seperti sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan teknis maupun pengawasan, pembimbingan dan konsultansi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Inspektorat I, II, III, IV dan V menyusun Rencana Audit dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan lingkup kewenangan serta tugas dan fungsinya. Sedangkan Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai peran sebagai penunjang kegiatan audit dengan melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya serta dukungan administrasi, teknis dan operasional. Kebijakan

Pengawasan

Tahun

2012

akan

menjadi

pedoman

dalam

pelaksanaan Pengawasan dan pelaksanaan Kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Perhubungan

dalam


rangka

1

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi Inspektorat Jenderal. B. Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Tugas

:

Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan

Fungsi

:

-

Perumusan

kebijakan

pengawasan Intern di lingkungan

Kementerian Perhubungan; -

Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi,

pemantauan,

dan

kegiatan

pengawasan

lainnya; -

Pelaksanaan

pengawasan

untuk

tujuan

tertentu

atas

penugasan Menteri Perhubungan; -

Penyusunan

laporan

hasil

pengawasan

di

lingkungan

Kementerian Perhubungan; -

Pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010 - 2014, Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : Visi

: Terwujudnya pengawasan intern yang profesional, akuntabel, dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk mendorong pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.


2

Misi

: 1. Mewujudkan pengawasan intern yang mampu meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Meningkatkan

jumlah

(persentase)

rekomendasi

hasil

pengawasan yang ditindaklanjuti; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan; 4. Mendorong terwujudnya kinerja aparatur perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 5. Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien; 6. Melaksanakan tata kelola serta penerapan kepemerintahan yang tertib administrasi dan bermanfaat. Tujuan

: 1. Mewujudkan kehandalan dalam pengendalian perencanaan sampai dengan evaluasi pengawasan dengan didukung sistem informasi data yang akurat, dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan

yang

memadai

serta

meningkatkan

koordinasi dengan instansi terkait; 2. Mewujudkan

akurasi

laporan

berkala

hasil

pengawasan,

pemantauan, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan; 3. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional

di

bidangnya

serta

sarana

dan

prasarana

pengawasan yang memadai. Sasaran

: 1. Terwujudnya akuntabilitas instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan; 3. Terwujudnya sarana informasi yang handal; 4. Terwujudnya pemantauan, analisis hasil pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit serta evaluasi di lingkungan


3

Kementerian Perhubungan; 5. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 6. Tersedianya jumlah SDM sesuai kompetensi dan formasi; 7. Tersedianya sarana prasarana pengawasan yang memadai. D. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Berdasarkan Peraturan

Menteri

Perhubungan

Nomor

KM.85

Tahun

2010

Tanggal

28 Desember 2010. Sasaran

:

-

Terwujudnya

pemerintahan

yang

bersih

dan

berwibawa yang diindikasikan dengan berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran pejabat paling atas; -

Terwujudnya

sistem

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. Indikator Kinerja Utama

:

-

Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dalam

rangka

mendorong

terselenggaranya

keamanan, keselamatan dan pelayanan transportasi; -

Penurunan persentase kebocoran keuangan negara.


4

B A B II WILAYAH DAN OBYEK AUDIT

P

enetapan organisasi Inspektorat Jenderal serta Unit Pelaksanan Teknis (UPT) atau Satuan Kerja (Satker) yang menjadi obyek audit (auditi) dilakukan berdasarkan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. A. Wilayah Pengawasan Inspektorat Jenderal Penetapan

wilayah

pengawasan

yang

dilakukan

oleh

masing-masing

Inspektorat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010, sehingga wilayah pengawasan untuk masing-masing Inspektorat adalah :

NO

INSPEKTORAT

WILAYAH PENGAWASAN

1.

INSPEKTORAT I

 Kantor Pusat ITJEN. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;  UPT Direktorat Jenderal / BADAN di Provinsi : NAD, SUMUT, DKI, DIY, NTB, KALSEL, SULUT.

INSPEKTORAT II

 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Mahkamah Pelayaran;  UPT Direktorat Jenderal / BADAN di Provinsi : JATIM, BALI, KALBAR, SULTENG, PAPUA.

2.

 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;  UPT Direktorat Jenderal / BADAN di Provinsi : JAMBI,BENGKULU, LAMPUNG, BABEL, JABAR, KALTENG, SULSEL, MALUKU.

3.

INSPEKTORAT III

4.

INSPEKTORAT IV

 Kantor Pusat BADAN : LITBANG. PSDM PERHUBUNGAN;  UPT Direktorat Jenderal / BADAN di Provinsi : SUMSEL, JATENG, KALTIM, NTT, SULTRA, MALUTA.

5.

INSPEKTORAT V

 Kantor Pusat : SETJEN. DITJEN KA;UPT Direktorat Jenderal / BADAN di Provinsi : SUMBAR, RIAU, KEPRI, BANTEN, GORONTALO, SULBAR, PAPUA BARAT.


5

B. Obyek Audit 1. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012, Kementerian

Perhubungan

mendapatkan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 28.117.714.349.000,- yang didistribusi pada masing-masing unit kerja, yaitu :

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UPT/ PAGU DIPA SATKER (000) 18 507.803.942 1 78.279.226 74 2.482.792.346 350 9.419.143.665 163 5.422.266.024 23 7.334.142.983 24 2.666.238.747 5 207.047.416

UNIT KERJA Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perkeretapian BPSDM Perhubungan Badan Litbang JUMLAH

658

28.117.714.349

% 1,81 0,28 8,83 33,50 19,28 26,08 9,48 0,74 100.00

2. Berdasarkan wilayah pengawasan dari masing-masing Inspektorat, maka jumlah auditi yang menjadi tanggungjawab masing-masing Inspektorat serta total pagu anggarannya adalah : JUMLAH NO. INSPEKTORAT PAGU DIPA UPT/SATKER (000) 1 Inspektorat I 122 5.100.862.203 2 Inspektorat II 134 5.929.733.747 3 Inspektorat III 134 4.674.809.854 4 Inspektorat IV 139 6.759.326.566 5 Inspektorat V 129 5.652.981.979 JUMLAH

658

% 18,14 21,09 16,63 24,04 20,10

28.117.714.349 100.00

Uraian obyek audit untuk masing – masing Inspektorat terdapat dalam lampiran.


6

B A B III PROGRAM PENGAWASAN

B

erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan Inspektorat Jenderal merupakan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagai Aparat Pengawasan Intern, Inspektorat

Jenderal

melakukan

pengawasan

melalui

Audit,

Reviu,

Evaluasi,

Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya. A. Audit Adalah Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti di lakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standard audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 1. Jenis Audit a. Audit Kinerja b. Audit Dengan Tujuan Tertentu Mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, terdiri dari : 1) Audit Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Audit Investigasi; 3) Audit Khusus; 4) Audit Perencanaan dan Manfaat; 5) Audit Pelayanan Publik 6) Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan;


7

2. Ruang Lingkup Audit a. Audit Kinerja Merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas b. Audit Dengan Tujuan Tertentu 1) Audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan audit untuk memperoleh keyakinan

yang

memadai

bahwa

pengadaan

barang

dan

jasa

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Audit Perencanaan dan Manfaat merupakan audit terhadap kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta bermanfaat secara optimal; 3) Audit Pelayanan Publik merupakan audit terhadap pelayanan publik oleh Unit Kerja Penyelenggara Layanan Publik kepada pengguna jasa sektor perhubungan sesuai standar pelayanan yang berlaku; 4) Audit Khusus merupakan audit audit yang dilakukan atas lingkup audit yang

bersifat

khusus

terhadap

indikasi

penyimpangan

atau

penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi regular yang sedang atau telah dilakukan, atau atas permintaan tertulis dari unit kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan; 5) Audit Investigatif merupakan audit dengan tujuan khusus untuk membuktikan

dugaan

penyimpangan

dalam

bentuk

kecurangan,

ketidakteraturan, pengeluaran illegal, atau penyalahgunaan wewenang dibidang pengelolaan keuangan Negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwewenang yaitu kejaksaan dan kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2012

8

6) Audit Terhadap Masalah yang menjadi Fokus Perhatian Kementerian Perhubungan,

dilaksanakan sesuai kebijakan dalam program kerja

Kementerian Perhubungan. 3. Mekanisme Audit a. Ketentuan Umum 1) Program Audit mulai dari proses perencanaan, penyampaian usulan sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien. 2) Untuk penanganan tugas-tugas penting di Kantor Pusat dari Pimpinan Inspektorat Jenderal yang bersamaan dengan pelaksanaan PKPT, kepada masing-masing Inspektur segera menindaklanjuti dengan menugaskan auditor yang berkompeten. 3) Penugasan Auditor dihindarkan dari konflik kepentingan (conflict of

interest). 4) Lama penugasan di Surat Perintah Tugas (SPT) belum termasuk Persiapan Audit dan Penyusunan Laporan Hasil Audit maksimum 15 (lima belas) Hari Kalender, kecuali untuk pelaksanaan audit yang memiliki resiko tinggi. 5) Setiap pelaksanaan audit wajib membuat Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA) dan Dokumen lain yang diperlukan disimpan di Tata Usaha masing – masing Inspektorat. 6) Prosedur pelaksanaannya sesuai dengan standar PKA, KKA, dan NHA Inspektorat Jenderal. 7) Apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan Audit dapat mengikutsertakan Tenaga ahli dari luar Inspektorat Jenderal ( Outsourcing). b. Penyampaian Usulan Pelaksanaan Audit 1) Usulan yang disampaikan harus sesuai dengan usulan yang telah direncanakan dalam RPKPT 2012, apabila terjadi perubahan supaya disertai dengan justifikasi yang jelas.


9

2) Jangka waktu proses pengusulan pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit. 3) Apabila terjadi perubahan/ koreksi/ perbaikan agar setiap Inspektorat segera menyampaikan kembali usulan perubahan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Perencanaan, Bagian Analisa Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit serta Bagian Keuangan & Tata Usaha dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan. 4) Perubahan terhadap usulan kegiatan audit/PKPT : a) Perubahan yang mengakibatkan penambahan/pengurangan anggaran dan penggantian atau penambahan auditi baru, harus mendapat persetujuan

Inspektur

Jenderal

melalui

Sekretaris

Inspektorat

Jenderal; b) Perubahan yang bersifat penggeseran waktu pelaksanaan dan tidak mengakibatkan penambahan anggaran harus mendapat persetujuan Sekretaris Inspektorat Jenderal. 5) Untuk kegiatan Audit Khusus dan Audit Investigatif, pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari Inspektur Jenderal. 6) Untuk perpanjangan pelaksanaan waktu audit, agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal yang dilengkapi dengan justifikasi yang jelas. 7) Untuk Audit Kinerja/ Audit Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan audit lanjutan yang dilakukan secara terpisah dalam bentuk pemeriksaan fisik (Audit Fisik) setelah mendapat persetujuan Inspektur Jenderal dengan waktu pelaksanaan maksimal 5 (lima) hari kalender. Usulan harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KKA) yang menjelaskan tentang alasan dilakukan Audit Lanjutan.


10

c. Kriteria Penetapan Pelaksanaan Audit 1) Hari Pelaksanaan Audit Penetapan Hari Pelaksanaan Audit (lamanya) ditetapkan berdasarkan Jenis Audit.

No.

1. 2. 3. 4. 5.

Peran

Kinerja/Barang dan Jasa Reguler

Lanjutan

10 15 15 15

3 5 5 5

15 10

5 5

Pengawas Daltu Dalnis Ketua Tim Anggota Tim : Auditor Sekretariat 3)

Hari Audit Dengan Tujuan Tertentu Lainnya 2) 3 5 5 5 5 5

Khusus

Investigasi

Maks 5 Maks 10 Maks 10 Maks 10

Maks 5 Maks 10 Maks 10 Maks 10

Maks 10 Maks 10

Maks 10 -

1)

1)

Keterangan : 1) Dapat dilakukan perpanjangan waktu audit sesuai kebutuhan 2)

Terdiri atas Audit perencanaan dan manfaat, Audit pelayanan publik serta Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan

3)

Pegawai dari Sekretariat dapat diikutsertakan menjadi Kebutuhan

Anggota Tim sesuai dengan

2) Tim Audit a) Struktur Tim Audit : NO. KEDUDUKAN 1.

Pengawas

2. 3.

Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim *)

4. 5.

2012 Inspektur Jenderal / Inspektur / Sekretaris Inspektorat Jenderal Auditor Utama, Auditor Madya Auditor Madya atau Auditor Muda Minimal Auditor Pertama Auditor atau personil Sekretariat Inspektorat Jenderal

Keterangan : *) Penugasan dan Penjadwalan personil Anggota Tim dari Sekretariat akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal


11

b) Dasar penyusunan Tim dengan mempertimbangkan: (1) Kompetensi dan kapabilitas; (2) Pengalaman sebagai Auditor; (3) Ruang Lingkup Auditi; (4) Keseimbangan Tim. Penugasan Auditor dalam pelaksanaan audit merupakan kewenangan Inspektur. c) Susunan Tim terdiri dari :

NO. 1. 2. 3. 4. 5.

KEDUDUKAN DALAM TIM Pengawas Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Anggota

JUMLAH 1 1 1 1 3

Catatan:  Pengawas bertugas mengawasi seluruh Tim;  Daltu mengendalikan 2 – 3 Tim;  Setiap Dalnis mengendalikan 1 Tim;  Anggota dimungkinkan lebih dari 3 orang untuk kondisi tertentu (resiko tinggi & Audit Khusus);  Penempatan peran dalam tim (Daltu, Dalnis, Ketua Tim) agar memperhatikan sertifikasi kompetensi dan kapabilitas auditor.

3) Jumlah Auditi NO. 1. 2. 3.

JENIS AUDIT Audit Kinerja Audit dengan Tujuan Tertentu Audit Kinerja + Audit dengan Tujuan Tertentu

JUMLAH AUDITAN (MAKSIMAL) 3 3 3

d. Pelaporan 1) Naskah Hasil Audit (NHA) a) NHA diserahkan kepada auditi untuk ditanggapi dan dibahas dengan Tim Audit.


12

b) NHA ditandatangani oleh auditi dan Tim Audit mulai dari Pengendali Teknis sampai dengan Anggota. c) NHA diserahkan dengan Berita Acara Penyerahan NHA yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan Auditi. 2) Laporan Hasil Audit (LHA) a) LHA ditandatangani oleh Tim Audit mulai dari Pengendali Mutu sampai dengan Anggota. b) Ikhtisar temuan hasil audit ditandatangani oleh Inspektur. c) Surat Pengantar Laporan (SPL) ditandatangani

oleh

Inspektur

kecuali terhadap SPL yang mengandung jenis temuan : (1) Bersifat material dan strategis; (2) Dengan klasifikasi kejadian yang menyangkut Kerugian Negara (Kode 01) dan Kewajiban Penyetoran Kepada Negara (Kode 02) dengan nilai minimal Rp 100.000.000,-. ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. 3) Laporan hasil Audit fisik a) Audit fisik bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian pekerjaan khususnya pembangunan fisik sarana/prasarana perhubungan; b) Laporan hasil audit fisik disampaikan kepada Inspektur Jenderal, dilengkapi dengan data dukung berupa foto/gambar ataupun video/film yang menggambarkan kondisi pekerjaan; c) Apabila terdapat hal-hal yang penting, disampaikan pula konsep surat Inspektur Jenderal kepada pejabat Eselon I terkait. 4) LHA Dengan Tujuan Tertentu selain Audit Pengadaan Barang dan Jasa dibuat dalam bentuk surat, disampaikan kepada Inspektur terkait untuk dikompilasi dan selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Jenderal untuk diteruskan kepada Unit Kerja Eselon I terkait. Pemantauan Tindak Lanjut LHA Dengan Tujuan Tertentu selain Audit Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat terkait.


13

5) Penyelesaian penyusunan LHA Khusus dilaksanakan sesegera mungkin. Untuk

Audit Khusus yang menyangkut permasalahan luas dan dalam

penyelesaiannya membutuhkan waktu lama, maka perlu disampaikan laporan sementara kepada Inspektur Jenderal, sebelum selesainya laporan secara lengkap. 6) Penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/35/M.PAN/ 10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan APIP Pusat dan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 7) Soft Copy LHA wajib diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIP) oleh pengelola data (operator) masing-masing Inspektorat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah SPT berakhir. Penanggung jawab adalah Kasubbag TU masing-masing Inspektorat dan pengendaliannya oleh Inspektur masing-masing. 8) Penggandaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengarsipan LHA pada masing-masing Inspektorat dilaksanakan oleh Kasubag TU Inspektorat. 9) Tembusan LHA kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Inspektorat Jenderal disampaikan hanya SPL dan Ikhtisar Temuan Hasil Audit, sedangkan LHA Audit Khusus dan Audit Dengan Tujuan Tertentu selain Audit Pengadaan Barang dan Jasa ditembuskan dengan laporannya. 10) Seluruh Laporan Hasil Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal cq. Bagian Analisisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya tanggal penugasan. 11) Keterlambatan penyampaian LHA Kinerja dan LHA Pengadaan Barang dan Jasa dikenakan sanksi.


14

12) Analisa dan evaluasi setiap LHA Kinerja dan LHA Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit. 13) Hasil analisa dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing Inspektur sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Inspektorat. 14) Laporan Triwulan dan Tahunan tentang pengawasan dari Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri Perhubungan sedangkan Laporan Semesteran dan Tahunan disampaikan kepada Menteri PAN & RB sesuai dengan format yang telah ditentukan. 15) Pelaporan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada masing-masing Inspektorat. 16) Penanganan setiap pengaduan masyarakat baik melalui TP 5000 dan Non TP 5000 (surat dan media elektronika/SMS Gateway) dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat sesuai wilayah pengawasannya. 17) Laporan penanganan pengaduan masyarakat disampaikan kepada Kementerian Negara PAN dan RB sebagai bahan pemutakhiran data tindak lanjut pengaduan masyarakat (TP 5000) oleh Sekretaris Inspektorat

Jenderal

sesuai

dengan

laporan

rekapitulasi

yang

disampaikan masing-masing Inspektorat kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal cq. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut LHA. B. Pengawasan Non Audit (PNA) 1. Setiap usulan Kegiatan Pengawasan Non Audit (PNA) harus didukung dengan KAK dan disetujui oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. 2. Kegiatan PNA dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.


15

3. Usulan kegiatan PNA disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PNA. Apabila terdapat perubahan/ koreksi/perbaikan disampaikan maksimal 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan. 4. Kegiatan Pengawasan Non Audit (PNA) pada masing – masing Inspektorat merupakan kegiatan pengelolaan hasil pengawasan. 5. Hari pelaksanaan PNA sebanyak 3 Hari, kecuali kegiatan Undangan dari instansi/Unit kerja lain disesuaikan dengan waktu dan lokasi pelaksanaan undangan. 6. SPT ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. 7. Setiap kegiatan PNA harus mempunyai output/norma hasil, dan selesai kegiatan PNA harus segera dilaporkan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. 8. Penyimpanan norma hasil kegiatan PNA berada di masing – masing Inspektorat maupun Bagian. C. Reviu Adalah Penelahaan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Terkait dengan kegiatan reviu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2011 serta Laporan Konsolidasi Kementerian Perhubungan sebelum laporan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Ketua BPK-RI. 2. Koordinator kegiatan Reviu Laporan Keuangan TA 2012 adalah Inspektorat I. 3. Reviu direncanakan dilakukan setiap triwulan pada Unit Akuntansi yang berada di provinsi :


16

NO. JUMLAH TIM 1. 2.

5 5

3.

5

4.

5

PROVINSI

WAKTU

DKI, Jawa Barat, Jawa Timur Sulut, Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontalo Sulsel, Kaltim, Kalbar, NAD, Sumut Sumbar, Riau, Kepri, NTB, Bali

Januari 2012 April 2012 Juli 2012 Oktober 2012

4. Pelaksanaan Reviu Laporan keuangan ditetapkan sebagai berikut : a. Struktur Tim: 1) Pengawas

:

1 (Inspektur/Auditor Ahli Utama/Madya)

2) Koordinator Tim

:

2 (masing – masing Tim)

3) Ketua Tim

:

1

4) Anggota Tim

:

5 (Maksimal)

b. Jumlah Hari Reviu maksimum 7 Hari 5. Usulan kegiatan reviu di sampaikan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan. 6. Apabila terjadi perubahan/ koreksi/ perbaikan agar segera menyampaikan kembali usulan perubahan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan & Tata Usaha dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan. D. Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah di tetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang akan dilaksanakan Tahun 2012 terdiri atas : 1. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.


17

a. Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Eselon I di

lingkungan

Kementerian

Perhubungan

dilaporkan

kepada

Menteri

Perhubungan. b. Penanggungjawab kegiatan Evaluasi LAKIP Eselon I adalah Inspektorat IV. c. Koordinator evaluasi LAKIP : -

Inspektorat I

: Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

-

Inspektorat II

: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

Inspektorat III

: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

Inspektorat IV

: BPSDM Perhubungan dan Badan Litbang

-

Inspektorat V

: Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) a. Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil dan reviu lainnya dengan berpedoman pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Koordinator kegiatan Evaluasi SPIP adalah Inspektorat II E. Pemantauan Hasil Audit 1. Jenis Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi dalam LHA. Jenis Kegiatan pemantauan hasil audit yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi : a. Pemantauan, koordinasi dan konsultasi dengan BPK-RI dan BPKP terhadap

temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Pemantauan data Tindak Lanjut Hasil pengawasan BPK-RI yang dilaksanakan

oleh BPK-RI bersama dengan Inspektorat Jenderal dan unit kerja terkait dilingkungan Kementerian Perhubungan;


18

c. Pemantauan data Tindak Lanjut Hasil pengawasan BPKP yang dilaksanakan

oleh BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan bersama dengan Inspektorat Jenderal dan unit kerja terkait dilingkungan Kementerian Perhubungan; d. Pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal

Kementerian Perhubungan. 2. Susunan Tim Tindak Lanjut Pelaksanaan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dilaksanakan setiap bulan maksimal 4 (empat) Tim dengan susunan sebagai berikut : NO. 1. 2. 3. 4.

KEDUDUKAN DALAM TIM Pengawas Penanggungjawab Ketua Anggota

JUMLAH 1 1 1 5 (Maksimal)

3. Jumlah Hari Jumlah Hari Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit maksimum 5 (lima) hari kalender. F. Kegiatan Pengawasan Lainnya serta Kegiatan Lain Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Dalam Tahun 2012 akan dilaksanakan kegiatan pengawasan lainnya serta kegiatan lain yang meliputi : 1.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2012, dengan melibatkan seluruh Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal serta melibatkan instansi terkait lainnya seperti Biro Perencanaan dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal c.q. Bagian Perencanaan.

2.

Penyelenggaraan Pra Rapat Dinas dan Rapat Dinas, untuk mengetahui pencapaian kinerja, mengevaluasi program dan kegiatan serta memberikan


19

solusi atas kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. 3.

Koordinasi

Pengawasan

dengan

BPK-RI,

BPKP,

Kementerian

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4.

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

5.

Pemantauan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1433 H, Angkutan Haji 1433 H, Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.

6.

Seminar dan Sosialisasi Pengawasan, dilaksanakan sesuai kebutuhan.

7.

Peningkatan dan Pengembangan SDM, dilakukan melalui : a. Mengikutsertakan para pegawai pada seminar, workshop, diklat dan kursus baik di dalam maupun luar negeri; b. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

8.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional, meliputi : a. Diklat Teknis Perhubungan : 1) Pelatihan Teknis Audit ASDP; 2) Pelatihan Teknis Audit Perkapalan dan Kepelautan. b. Diklat Teknis Pengawasan/Fungsional : 1) Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah; 2) Pelatihan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa; 3) Pelatihan Fungsional SPIP; 4) Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran.

9.

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian melalui pembentukan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah.


20

10. Penerbitan Jurnal, sebagai wahana komunikasi dan sosialisasi pelaksanaan pengawasan secara periodik. Jurnal direncanakan sebanyak 2 (dua) kali penerbitan. 11. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Sebagai bentuk dukungan terhadap pencegahan KKN, jenis kegiatan yang dilakukan adalah : a. Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK) yang beranggotakan seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebagai Koordinator kegiatan STRANAS PK adalah Inspektur III; b. Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Pokja RAI-PK) di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagai Koordinator kegiatan AP-KKN adalah Inspektur V. 12. Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang meliputi : a. Pelaksanaan kegiatan administrasi atas kegiatan yang menyebabkan terjadinya pengeluaran anggaran Inspektorat Jenderal; b. Monitoring SPM, SP2D dan dokumen-dokumen lain terhadap butir a di atas yang dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); c.

Penginputan data dalam SAI (SAKPA dan SIMAK BMN);

d. Melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN; e. Melaksanakan rekonsiliasi dengan DJKN; f.

Menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal;

g. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna. 13. Pengelolaan Persuratan & Kearsipan, yang meliputi pengiriman, penataan, penyimpanan dan penghapusan arsip; 14. Pemantauan pelaksanaan perjalanan dinas, merupakan kegiatan pemantauan terhadap SPT Perjalanan Dinas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2012

21

15. Penyusunan LAKIP TA 2012 dan Penetapan Kinerja TA 2013 Inspektorat Jenderal, yang berpedoman pada

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan disusun dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 16. Penyusunan SOP Inspektorat Jenderal dalam rangka penetapan standar pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal menuju kepemerintahan yang baik (Good Governance). 17. Penyelenggaraan, penataan dan peningkatan SIP Inspektorat Jenderal, sebagai upaya untuk mengaplikasikan teknologi informasi di Inspektorat Jenderal guna meningkatan kecepatan dan ketepatan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas pengawasan. 18. Penyusunan,

inventarisasi

dan

evaluasi

terhadap

Peraturan

Perundang-

Undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. G. Pengendalian atas Pelaksanaan Kegiatan 1. Untuk tertib administrasi sekaligus untuk memantau pelaksanaan setiap kegiatan,dan proses lanjut setiap usulan kegiatan harus terlebih dahulu disampaikan

kepada

Sekretaris

Inspektorat

Jenderal

dan

tembusannya

disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala Bagian Keuangan & TU. 2. Untuk menghindari terjadi tumpang tindih kegiatan dan perubahan usulan setiap penanggungjawab kegiatan di masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Inspektorat Jenderal diwajibkan untuk menyusun Pemetaan (Mapping) Kegiatan Tahun 2012.


22

3. Sekretaris Inspektorat Jenderal / Kepala Bagian Perencanaan dapat menolak usulan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Kebijakan Pengawasan.

B A B IV KEGIATAN STRATEGIS 2012


23

S

elain melaksanakan kegiatan pengawasan dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan rutin, pada tahun 2012 juga akan dilaksanakan beberapa kegiatan baru

yang cukup strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : A. Audit Berbasis Risiko Pada

TA

2012,

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Perhubungan

akan

menerapkan metode pengawasan menggunakan Manajemen Pengawasan Berbasis Resiko/Risk Based Audit Management. Tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan metode tersebut adalah sebagai berikut : 1. Membantu dalam mengenali, mendeteksi, meminimalkan dan mencegah terjadinya risiko yang terjadi pada entitas yang di audit dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi risiko yang ada; 2. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab dalam mengendalikan risiko dalam rangka perencanaan, pelaksanaan audit dan mendukung penugasan supervisi audit. Audit berbasis resiko dilakukan dengan cara penambahan hari audit atau penambahan anggota tim audit. Untuk menilai resiko dari masing-masing unit kerja/satuan kerja maka kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Kelas Kantor/UPT NO 1. 2. 3.

KANTOR/UPT/ Eselon II Eselon III Eselon IV

KLASIFIKASI RISIKO Tinggi Sedang Rendah

2. Total Pagu Belanja Modal dan Belanja Barang Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2012

24

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

JUMLAH RESIKO UPT/SATKER > 500.000.000.000 10 Tinggi 300.000.000.000 - 500.000.000.000 4 100.000.000.000 - 300.000.000.000 36 Besar 50.000.000.000 - 100.000.000.000 69 10.000.000.000 - 50.000.000.000 262 Menengah 1.000.000.000 - 10.000.000.000 212 Sedang < 1.000.000.000 65 Rendah PAGU

TOTAL

658

3. Total PNBP Sama seperti anggaran, semakin besar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola unit kerja maka akan semakin besar pula resiko yang dihadapi. Oleh karena itu penetapan waktu pelaksanaan audit dan anggota tim juga harus mempertimbangkan besar kecilnya dana PNBP yang dikelola. Untuk pelaksanaan audit berbasis resiko kepada masing-masing Inspektorat dalam menyusun PKPT Tahun 2012 agar mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut diatas. Kepada masing-masing Inspektorat juga diminta menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit kerja/satuan kerja yang memiliki resiko tinggi. Pelaksanaan audit berbasis resiko disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

NO.

JENIS RESIKO

1.

TINGGI

2.

BESAR

3. 4. 5.

MENENGAH SEDANG RENDAH

PELAKSANAAN AUDIT Setiap tahun, 15 hari audit/lebih, dimungkinkan untuk penambahan anggota tim Setiap tahun, 10-15 hari audit, dimungkinkan untuk penambahan anggota tim Setiap tahun, 6-9 hari audit Setiap tahun, 3-5 hari audit Dimungkinkan untuk tidak diaudit setiap tahun

Keterangan : Satker Sementara diaudit setiap tahun. B. Audit Dengan Tujuan Tertentu Keselamatan Transportasi Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2012

25

Pada tahun 2012 dalam rangka mensukseskan program Road Map to Zero

Accident, Inspektorat Jenderal akan melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu Keselamatan Transportasi sebagai salah satu upaya berperan aktif dalam mendukung program tersebut. Audit Keselamatan Transportasi akan difokuskan pada setiap proses yang akan berdampak pada keselamatan transportasi baik transportasi jalan, kereta api, laut maupun udara. Proses tersebut antara lain meliputi pemberian izin operasi, izin kelaikan, pengawasan operasional dan lain-lain. Penanggungjawab kegiatan adalah masing-masing Inspektorat sesuai dengan lingkup pengawasannya.

JENIS

FOKUS AUDIT

Audit Keselamatan a. Transportasi Darat Transportasi b. Transportasi Laut c. Transportasi Udara d. Kereta Api

WAKTU PELAKSANAAN

KOORDINATOR

Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

I II III V

Mei Februari s/d Juli Juli April

C. Audit Perencanaan dan Manfaat serta Audit Pelayanan Publik Pada Tahun 2012, akan dilakukan Audit Perencanaan dan Manfaat serta Audit Pelayanan Publik. Fokus kegiatan dan penanggungjawab kegiatan Audit adalah : NO

1.

2.

JENIS

FOKUS AUDIT

Audit Perencanaan a. Pengadaan Pengujian dan Manfaat Kendaraan Bermotor b. Pengoperasian Jembatan Timbang c. Pengadaan Kapal Laut Ditjen Hubla d. Angkutan Laut Perintis e. Prasarana Diklat (METI Project) Audit Pelayanan a. Perijinan Pada DITJEN Publik HUBUD

WAKTU PELAKSANAAN

KOORDINATOR

Inspektorat I

Agustus Agustus

Inspektorat II

Agustus & September

Inspektorat II Inspektorat IV

September Juni

Inspektorat III

September

D. Pendampingan/Pengawasan Dini Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2012

26

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan tetapi juga dilakukan mulai proses Perencanaan. Oleh karena itu mulai Tahun 2010, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Pendampingan pada saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini diperkuat dengan telah ditetapkannya

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM.65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada pasal 10, 11 dan 12 telah dijelaskan tentang kewenangan Inspektorat Jenderal dalam pengawasan dini terhadap usulan RKA masing-masing Unit Kerja. Kegiatan pendampingan Inspektorat Jenderal dilakukan pada pembahasan Pagu Kebutuhan yang merupakan kegiatan internal yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan yang diselenggarakan pada bulan Pebruari Maret.

Terdapat beberapa hal strategis yang perlu diperhatikan pada kegiatan

Pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, antara lain : 1. Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan; 2. Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan tidak bermasalah; 3. Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan telah dibahas ditingkat daerah melalui koordinasi antara UPT/Satker dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait. E. Kajian Analisis dan Evaluasi Jabatan Inspektorat Jenderal Salah satu prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi adalah Kajian Analisis dan Evaluasi Jabatan. Kajian Analisis dan Evaluasi Jabatan dilakukan dengan tujuan : 1. Mendapatkan uraian jabatan guna memberikan kepastian bagi seluruh pegawai atau pemangku jabatan, agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mengetahui apa yang dikerjakan, dihasilkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, sehingga kinerja pegawai dapat dapat diukur dengan jelas.


27

2. Untuk mengetahui nilai atau bobot tanggungjawab dari suatu jabatan sehingga dapat menentukan sumber daya manusia yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut Melalui

kegiatan

melaksanakan

Kajian

tugas

Analisis

dan

dan

fungsinya,

Evaluasi

Jabatan

pegawai

diharapkan

dapat

memahami

dalam dan

bertanggungjawab dalam melaksanakan uraian kegiatan dan hasil kerjanya. F. Pembinaan Pengawasan Dalam rangka mendorong perubahan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal dari sebelumnya berperan sebagai watchdog, yang hanya menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek dan berorientasi menghukum (punishment), secara bertahap berubah peran sebagai konsultan dan sebagai katalis. Sebagai konsultan, Inspektorat Jenderal dapat memberikan masukan dalam pengelolaan sumberdaya organisasi. Sedangkan sebagai katalis, berperan sebagai fasilitator yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu pada tahun 2012 akan dilaksanakan kegiatan Pembinaan Pengawasan. Melalui kegiatan Pembinaan Pengawasan akan

diberikan penghargaan

(Reward) kepada Unit Kerja yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan diharapkan akan semakin memperjelas perubahan paradigma yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal. Dalam melakukan penilaian akan menggunakan beberapa indikator antara lain indikator tugas dan fungsi, keuangan serta sumber daya manusia (SDM). Penilaian akan dilakukan secara bersama-sama antara Inspektorat Jenderal dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan.


28

BAB V ANGGARAN 2012

B

erdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0248/022-02.1.01/00/2012, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp. 78.279.226.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 3.66 % dari anggaran tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 75.517.800.000,-, dengan perbandingan sebagai berikut :

NO. 1. 2. 3.

ANGGARAN (000)

JENIS BELANJA

2011

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH

% KENAIKAN

2012

14,619,822 57,677,851 3,220,127

14,336,336 61,485,890 2.457.000

(-0.38) 5.04 (-1.01)

75,517,800

78,279,226

3.66

A. Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2012, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dibagi menjadi 1 (satu) program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara dengan 6 (enam) kegiatan yaitu : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I Lainnya Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V ........VVVKhususJUMLAH

JUMLAH (Rp) 41,131,648,000.7,607,587,000.8,063,748,000.7,358,752,000.7,075,549,000.7,041,942,000.78,279,226,000.-


29

Masing-masing

kegiatan

melekat

pada

unit

kerja

Eselon

II

sebagai

penanggungjawab. Uraian kegiatan dan rincian besaran anggaran untuk masingmasing kegiatan adalah : 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal Kegiatan yang ada pada Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya terdiri dari 11 (sebelas) keluaran (output), yaitu : NO. 1

2

OUTPUT/RINCIAN KEGIATAN Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Layanan Kesekretariatan Perawatan Gedung Kantor Perawatan Sarana Gedung Laminasi/Reproduksi Arsip dan Dokumen

3

Penyelenggaraan Kegiatan pimpinan Pengelolaan Arsip Dan Dokumen Layanan Mutasi dan Pensiun Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Layanan Publik dan Birokrasi Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Koordinasi Pengawasan Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan CPNS Pengawasan Non Audit - Bagian Perencanaan - Bagian Kepegawaian dan Hukum - Bagian Keuangan dan TU - Bagian Analisa Tindak Lanjut LHA - Inspektorat I - Inspektorat II - Inspektorat III - Inspektorat IV - Inspektorat V

ANGGARAN (000)

JENIS BELANJA

16,340,213 14,336,336

Pegawai

2,003,877

Barang

4,236,375 356,500 510,910

Barang Barang

663,537 800,000 745,766 57,076 1,102,586 3,398,053

Barang Barang Barang Barang Barang

422,150

Barang

217,500 1,711,149 300,000 411,149 350,000 125,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Barang Barang


30

NO.

OUTPUT/RINCIAN KEGIATAN Pemantauan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru

4

Laporan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

ANGGARAN (000) 1,047,254

JENIS BELANJA Barang

3,373,455

1,271,787

Barang

Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pengawasan

506,721

Barang

Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (APF)

314,612

Barang

Evaluasi Pengawasan Pembinaan Pengawasan Penyusunan, Inventarisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan LAKIP Eselon I dan II, dan Penetapan Kinerja

369,980 492,605

Barang Barang

205,100

Barang

LAKIP Eselon I dan II, dan Penetapan Kinerja Laporan Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran Pengelola dan Penyusunan Rencana Kerja SOP Inspektorat Jenderal Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kajian Analisis dan Evaluasi Jabatan Inspektorat Jenderal Laporan Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran Penatausahaan, Pembukuan, verifikasi dan pelaksanaan anggaran Verifikasi At Cost Evaluasi Anggaran dan Pelaksanaan DIPA Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pembinaan dan Pengembangan SDM Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pelatihan Teknis Audit ASDP Pelatihan Teknis Audit Perkapalan dan Kepelautan Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

212,650

Barang

Pembinaan dan Evaluasi Pengawasan

5

6

7

2,170,830 1,072,080 322,400 376,350

Barang Barang Barang

400,000

Barang

1,591,835

429,790 301,345


860,700

Barang

3,746,160

345,925

Barang

346,325

Barang

92,750

Barang


31

NO.

8

9

10 11

ANGGARAN (000)

OUTPUT/RINCIAN KEGIATAN Pelatihan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pelatihan Fungsional SPIP Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran Peningkatan dan Pengembangan SDM Pelatihan/Workshop/ Kursus/Seminar Pelatihan Kantor Sendiri Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Penyelenggaraan /penataan/ peningkatan sistem dan prosedur informasi pengawasan Pemeliharaan Jaringan Operasional Sistem Informasi Pengelolaan Website Laporan Sosialisasi /Workshop/Diseminasi/ Seminar Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan Bimtek pada Provinsi Maluku, NTB, Kalbar, Irjabar, Maluta Seminar Bidang Pengawasan Sosialisasi Preventif KKN Sarana dan Prasarana Sarana Perkantoran Edisi Informasi Publik Penerbitan Majalah/Jurnal

JENIS BELANJA

76,000

Barang

108,000

Barang

189,400

Barang

2,100,000 153,600

Barang Barang

334,160

Barang

845,810 100,000 534,560 211,250


2,660,530

1,969,185

Barang

87,900 603,445 2,462,000 2,462,000 306,387 306,387

Barang Barang Modal Barang

2. Inspektorat I Kegiatan yang ada pada Inspektorat I adalah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I terdiri dari 2 (dua) keluaran (output), yaitu : NO.

1 2

OUTPUT/RINCIAN KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I Laporan Reviu Laporan Keuangan Reviu Laporan Keuangan Laporan Pengawasan Pada Wilayah Kerja Inspektorat I Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa Audit dengan Tujuan Tertentu

ANGGARAN (000)

JENIS BELANJA

7,607,587 1,964,235 1,964,235

Barang

5,643,352 4,899,089 744,263


Barang Barang

32

3. Inspektorat II Kegiatan yang ada pada Inspektorat II adalah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II terdiri dari 2 (dua) keluaran (output), yaitu :

NO.

1 2

OUTPUT/RINCIAN KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II Laporan Evaluasi SPIP Evaluasi SPIP Laporan Pengawasan Pada Wilayah Kerja Inspektorat II Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa Audit dengan Tujuan Tertentu

ANGGARAN (000)

JENIS BELANJA

8,063,748 1,100,957 1,100,957

Barang

6,962,791 6,144,716 818,075

Barang Barang

4. Inspektorat III Kegiatan yang ada pada Inspektorat III adalah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III terdiri dari 2 (dua) keluaran (output), yaitu : NO.

1

2

OUTPUT/RINCIAN KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III Laporan Stranas PK Kementerian Perhubungan Stranas PK Kementerian Perhubungan Laporan Pengawasan Pada Wilayah Kerja Inspektorat III Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa Audit dengan Tujuan Tertentu

ANGGARAN (000)

JENIS BELANJA

7,358,752 1,213,220 1,213,220

Barang

6,145,532 5,521,164 624,368


Barang Barang

33

5. Inspektorat IV Kegiatan yang ada pada Inspektorat IV adalah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV terdiri dari 2 (dua) keluaran (output), yaitu :

NO.

1

2

OUTPUT/RINCIAN KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV Laporan Evaluasi LAKIP Eselon I Kementerian Perhubungan Evaluasi LAKIP Eselon I Kementerian Perhubungan Laporan Pengawasan Pada Wilayah Kerja Inspektorat IV Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa Audit dengan Tujuan Tertentu

ANGGARAN (000)

JENIS BELANJA

7,075,549 393,400 393,400

Barang

6,682,149 5,900,021 782,128

Barang Barang

6. Inspektorat V Kegiatan yang ada pada Inspektorat V adalah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V terdiri dari 2 (dua) keluaran (output), yaitu :

NO.

1

2

OUTPUT/RINCIAN KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V Laporan RAI-PK pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal AP-KKN pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Laporan Pengawasan pada wilayah Kerja Inspektorat V Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa Audit dengan Tujuan Tertentu

ANGGARAN (000)

JENIS BELANJA

7,041,942 631,785 631,785

Barang

6,410,157 5,674,419 735,738


Barang Barang

34

B. Ketentuan Penggunaan Anggaran Didalam penggunaan anggaran, masing-masing penanggungjawab kegiatan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Program pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional

sesuai

dengan kebutuhan dan tanggung jawab dari masing-masing pengguna anggaran; 3. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, disiplin pos anggaran dilaksanakan secara tertib, sehingga program anggaran yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan perencanaannya serta daya serapnya dapat tercapai secara optimal; 4. Setiap Bagian dan Inspektorat membuat buku monitoring penggunaan anggaran untuk mengetahui penggunaan anggarannya agar tidak terjadi kekurangan anggaran (-) dalam melaksanakan kegiatan; 5. Pelaksanaan kegiatan agar berpedoman kepada usulan yang telah disampaikan serta jadual kegiatan (maaping) yang telah ditetapkan.


35

B A B VI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN Sistem Informasi Pengawasan (SIP) merupakan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Fungsi utama SIP adalah sebagai pengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input), pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya dan anggaran. Pada SIP terdapat beberapa pengembangan desain dan struktur aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan TIK baik secara Sistem Hardware, Software, Database dan Brainware terkait prosedur sistem yang digunakan, sehingga menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi. SIP menggunakan teknologi Single Sign On (SSO) yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna jaringan dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Teknologi ini sangat diminati, khususnya dalam jaringan yang sangat besar dan bersifat heterogen (di saat sistem operasi serta aplikasi yang digunakan oleh komputer adalah berasal dari banyak

vendor, dan pengguna diminta untuk mengisi informasi dirinya ke dalam setiap platform yang berbeda tersebut yang hendak diakses oleh pengguna). Dengan menggunakan SSO, seorang pengguna hanya cukup melakukan proses autentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan yang terdapat di dalam jaringan. Di samping itu dengan SSO akan memudahkan : a. Pengaksesan berbagai aplikasi pada SIP hanya dengan satu kali login; b. Pengeditan data pribadi pengguna aplikasi;


36

c.

Pengelolaan pengguna aplikasi;

d. Pengaturan hak akses pengguna aplikasi. Aplikasi yang terdapat pada SIP adalah sebagai berikut : 1. Sistem Informasi Audit disingkat dengan aplikasi SIAU, sebelumnya aplikasi ini dikenal sebagai Sistem Informasi Pengawasan, dengan adanya pengembangan sesuai fungsi dan tujuan serta terkait dengan integrasi data yang diperlukan, maka ruang lingkup aplikasi menjadi kegiatan audit dan non audit. Fasilitas yang ada pada aplikasi SIAU adalah : a. Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun non audit berupa Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) dan non PKPT, dilakukan oleh Operator pada Bagian Perencanaan; b. Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT,

dilakukan oleh Operator

Tata Usaha Inspektorat berdasarkan RPKPT; c. Mengisi/menginput usulan non audit yang tidak termasuk dalam PKPT (non PKPT), dilakukan oleh Operator di seluruh bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Tata Usaha Inspektorat Jenderal; d. Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundangan yang sudah terdigitalisasi; e. Pengolahan database pegawai

Inspektorat Jenderal terkait integrasi aplikasi

SIP. 2. Sistem Informasi Keuangan disingkat dengan aplikasi SIMKEU, aplikasi ini merupakan pemisahan secara sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan data (database) secara terpisah. Fasilitas yang ada pada aplikasi SIMKEU adalah : a. Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan dinas PKPT dan non PKPT, dilakukan oleh operator pada bagian Keuangan dan Tata Usaha;


37

b. Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit dan non audit, dilakukan oleh operator Verifikasi; c.

Proses Rampung setelah Verifikasi selesai dilakukan;

d. Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM; e. Rincian Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal. 3. SMS Gateway, aplikasi ini sebagai media untuk menerima informasi eksternal berupa pengaduan

masyarakat

terkait

kinerja di lingkungan

Kementerian

Perhubungan dan sebagai media penyebaran informasi internal pegawai yang berupa koordinasi serta informasi terkait kegiatan operasional secara umum maupun non operasional (ucapan selamat, ucapan duka cita, dll) di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan. Fasilitas yang ada pada aplikasi SMS Gateway adalah : a. Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat beserta tindak lanjutnya; b. Pengiriman SMS sebagai bentuk respon terhadap penyampaian informasi pengaduan masyarakat; c.

Pengiriman SMS terkait informasi internal di lingkungan Inspektorat jenderal kementerian Perhubungan;

d. Pengiriman

SMS

sebagai

notifikasi

terkait

operasional

aplikasi

SIP

(pengembangan 2012). 4. Portal Web Inspektorat Jenderal disingkat dengan aplikasi Portal, aplikasi ini merupakan media penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah : a. Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan oleh Operator Pengelola Web di setiap unit eselon II. b. Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web;


38

c.

Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

5. Multimedia Data Content disingkat dengan aplikasi Multimedia, aplikasi ini sebagai media penyebaran informasi berupa peraturan perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video streaming dan gambar). Fasilitas yang ada pada aplikasi Multimedia data content adalah : a. Mengunggah beragam informasi dalam format file digital; b. Mengunduh beragam informasi dalam format file digital.;Berbagi file presentasi secara online (Pengembangan 2012). 6. Tindak Lanjut LHA disingkat dengan aplikasi TL LHA, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan tindak lanjut LHA dan memungkinkan pengaksesan data secara online dengan hak akses tertentu (pengembangan 2012). Fasilitas yang ada pada aplikasi TL LHA adalah : a. Dashboard eksekutif untuk menampilkan rekapitulasi status tindak lanjut LHA dalam berbagai bentuk grafik sesuai data yang diinput; b. Pengiriman SMS, email sebagai notifikasi terkait operasional TL LHA; c.

Kustomisasi Laporan Tindak Lanjut LHA sesuai kebutuhan;

d. Digitalisasi Tindak Lanjut LHA; e. Tanggapan Unit Kerja terkait terhadap LHA beserta fasilitas pengunggahan data dukung yang dibutuhkan; f.

Penentuan status temuan dari hasil Tindak Lanjut LHA sesuai data dukung yang diinput ke dalam TL LHA.

7. Peta Audit Online, aplikasi ini bertujuan untuk menyimpan dan mengolah data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan lokasi auditi menjadi informasi Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2012

39

yang

dapat

dimanfaatkan

dalam

pengawasan

aspek-aspek

yang

menjadi

standarisasi penunjang pembangunan perhubungan. Fasilitas yang ada pada aplikasi Peta Audit Online adalah : a. Penginputan dan pengolahan data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan lokasi auditi secara real time; b. Penampilan realisasi fisik dan keuangan pekerjaan pada auditi dalam bentuk data spasial. Untuk meningkatkan keamanan aplikasi SIP, diperlukan pengaturan hak akses sehingga aktivitas pengguna dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu dibuatkan pula log

user yang berfungsi memonitor penggunaan akses aplikasi pada setiap pengguna. Dengan melihat fasilitas dan fungsi, hak akses pengguna SIP dibagi menjadi : 1. Executive, mempunyai akses untuk melihat executive summary; 2. Super Admin, mengelola hak akses aplikasi SIP; 3. Admin, mempunyai akses untuk mengelola hak akses aplikasi SIP secara terbatas; 4. Operator, mempunyai akses untuk mengoperasikan aplikasi SIP; 5. Moderator, mempunyai akses untuk memonitor aktivitas forum yang terdapat dalam portal web itjen; 6. Auditor, mempunyai akses untuk mengoperasikan aplikasi SIP secara terbatas terkait data audit; 7. User, mempunyai akses untuk mengoperasikan aplikasi SIP secara terbatas.


40

Struktur aplikasi SIP dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

B A B VII PENUTUP SIAU

SIMKEU

SMS GATEWAY

SIP

PORTAL

MULTIMEDIA

TL LHA (Pengembangan 2012)

PETA AUDIT ONLINE (Pengembangan2012)


41

D

emikian Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Tahun 2012 untuk menjadi Pedoman pelaksanaan seluruh

kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Ditetapkan di : Tanggal :

Jakarta 2012

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc Pembina Utama (IV/e) NIP. 19530627 197803 1 001 NO

PROSES

NAMA

JABATAN

1.

Dikonsep

Amirulloh

Kasubbag Program Dan Anggaran

2.

Diperiksa

Andi Hartono, ST

Kabag Perencanaan

3.

Disetujui

Drs. Harto Nugroho, M.Si

Sesitjen

4.

Disetujui

Peni Pudji Turyanti, SH, MH

Inspektur I

5.

Disetujui

Ir. Albert Simorangkir, MM

Inspektur II

6.

Disetujui

Drs. Pepen Supendi Y, M.Si

Inspektur III

7.

Disetujui

Drs. Iqbal Rusli, M.Si

Inspektur IV

8.

Disetujui

DR. Agus Edy Susilo, SE, M.Sc

Inspektur V


PARAF

42

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii

Recommend Documents