DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I I. II. III. IV. V. VI. VII.

....................................................................... .......................................................................

PENDAHULUAN Latar Belakang .......... ............................................................ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Klaten ...... Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Penyelenggara Pemilu ................... Maksud dan Tujuan ...................................................................... Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional ............................................. Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten ....................................................................... Dasar Hukum .......................................................................

BAB II PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI I. Program Kegiatan ...................................................................... II. Realisasi Program Kegiatan ..............................................................

i ii

2 5 7 11 11 14 16

19 26

BAB III REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN KLATEN I. Kerangka Umum Reformasi Birokrasi ................................................ II. Penguatan Program Reformasi Birokrasi ...................................... III. Area Perubahan ...................................................................................... IV. Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten ..................... V. Hasil Yang Diharapkan Dari Reformasi Birokrasi di KPU ............... VI. Permasalahan Kritis Terkait 8 Area Perubahan .......................... VII. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi ...........

102 104 105 105

BAB IV PENUTUP

130

.......................................................................

ii

97 99 99

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan dukungan semua pihak dan partisipasi seluruh masyarakat, sehingga KPU Kabupaten Klaten telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2016 secara efektif dan efisien. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 28 (dua puluh delapan) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Nomor: SP DIPA-076.01.2.657480/2016 tanggal 7 Desember 2015. Semua kegiatan telah dilaksanakan, kecuali sub output yang tidak dilaksanakan yaitu tuntutan ganti rugi, dikarenakan tidak ada hasil rekomendasi TP TGR dari BPK. Disamping melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016, juga melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode tahun 2015-2020. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal–hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Sebagai akhir prakata, KPU Kabupaten Klaten menyadari bahwa penyusunan buku ini masih banyak kekurangan dan belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi baiknya penyusunan buku ini dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk mewujudkan good governance.

Klaten, 10 Januari 2017 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN, TTD SITI FARIDA

ii

BAB I PENDAHULUAN I.

Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sesungguhnya merupakan tradisi politik dan manifestasi dianutnya paham demokrasi dalam sistem pemerintahan negara kita. Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlakunya undang-undang tersebut menandai berakhirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Perubahan tersebut merupakan keniscayaan dalam dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam peraturan per undang-undangan ditegaskan mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas

Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016

-2-

legitimasi dan asas kredibilitas bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk dapat menjadi sebuah pilar demokrasi, pemilu harus memenuhi beberapa persyaratan. Sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis, pemilu harus mampu menjadi sebuah saluran sirkulasi kekuasaan secara damai yang kompetitif. Beberapa kata kunci dalam kalimat ini adalah sirkulasi kekuasaan, damai, dan kompetitif. Sirkulasi kekuasaan mengindikasikan terbukanya kesempatan untuk melakukan pergantian pejabat secara periodik, memberhentikan pejabat-pejabat yang dianggap tidak kapabel dan menggantikannya dengan kandidat-kandidat yang dipandang lebih mampu menggunakan periodisasi tertentu yang berjalan secara regular. Pemilu damai menunjukkan terciptanya sebuah mekanisme yang memiliki aturan main tertentu yang ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga menjadi saluran perebutan kekuasaan maupun penyelesaian konflik yang nirkekerasan dan dijalankan dengan cara-cara damai yang sistemik. Kompetitif mensyaratkan pelaksanaan pemilu baik kandidat maupun rakyat pemilih mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Prinsip ini menegaskan hak-hak istimewa yang dapat menyebabkan marjinalisasi kesempatan pihak lain mengikuti kompetisi perebutan jabatan secara fair, tidak dibenarkan. Sistem kompetitif mensyaratkan setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama di depan hukum. Secara konseptual, prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam seluruh proses pemilu (electoral process) sehingga didapatkan proses pemilu yang berkualitas dan efisien yang menjadi batu pijakan terwujudnya pemerintahan yang efektif. Setiap unsur dalam proses elektoral tersebut memiliki fungsi krusial yang akan menentukan keberhasilannya secara keseluruhan sebagai sebuah proses elektoral yang berkualitas. Oleh karena itu, mengingat arti penting pemilu pada masa transisi, maka semua penggerak demokrasi serta warga yang peduli akan tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia, perlu meneguhkan komitmen untuk menjadikan pemilu di Indonesia dan di Kabupaten Klaten khususnya sebagai pemilu yang demokratis. Sebuah pemilu yang demokratis memiliki beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, artinya peserta pemilu baik partai politik maupun calon


-3-

perseorangan harus bebas dan otonom. Baik partai politik yang sedang berkuasa, maupun partai-partai oposisi memperoleh hak-hak politik yang sama dan dijamin oleh undang-undang, seperti kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat. Syarat kompetitif juga menyangkut perlakuan yang sama dalam menggunakan sarana dan prasarana publik, dalam melakukan kampanye, yang diatur dalam undang-undang. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Artinya pemilihan harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Pemilihan berkala merupakan mekanisme sirkulasi elit, di mana pejabat yang terpilih bertanggung jawab pada pemilihnya dan memperbaharui mandat yang diterimanya pada pemilu sebelumnya. Pemilih dapat kembali memilih pejabat yang bersangkutan jika merasa puas dengan kerja selama masa jabatannya. Tetapi dapat pula menggantinya dengan kandidat lain yang dianggap lebih mampu, lebih bertanggung jawab, lebih mewakili kepemimpinan, suara atau aspirasi dari pemilih bersangkutan. Selain itu dengan pemilihan berkala maka kandidat perseorangan atau kelompok yang kalah dapat memperbaiki dan mempersiapkan diri lagi untuk bersaing dalam pemilu berikutnya. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Artinya semua kelompok masyarakat baik kelompok ras, suku, jenis kelamin, penyandang cacat, lokalisasi, aliran ideologis, pengungsi dan lain-lain, harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu kelompok pun yang didiskriminasi oleh proses maupun hasil pemilu. Hal ini diharapkan akan tercermin dalam hasil pemilu yang menggambarkan keanekaragaman dan perbedaanperbedaan di masyarakat. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Keterbatasan memperoleh informasi membuat pemilih tidak memiliki dasar pertimbangan yang cukup dalam menentukan pilihannya. Suara pemilih adalah kontrak yang (minimal) berusia sekali


-4-

dalam periode pemilu (bisa empat, lima, atau tujuh tahun). Maka agar suara pemilih dapat diberikan secara baik, keleluasaan memperoleh informasi harus benar-benar dijamin. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Penyelenggaraan pemilu sebagian besar adalah kerja teknis. Seperti penentuan peserta pemilu, desain surat suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih dan lain-lain. Kerja teknis tersebut di koordinasi oleh sebuah penyelenggara pemilu. Maka keberadaan penyelenggara pemilu yang tidak memihak, independen, dan profesional sangat menentukan jalannya proses pemilu yang demokratis. Sejalan dengan gagasan di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang mendapatkan amanat dari konstitusi sebagai penyelenggara pemilihan umum, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014, KPU telah menetapkan visi, misi, dan tujuan. II.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Klaten A. Visi Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. B. Misi 1. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional; 2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan; 6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable. C. Tujuan 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;


-5-

2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu; 5. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable. D. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU . Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap


-6-

dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. III.

Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Penyelenggara Pemilu Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara pemilu, yaitu: a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; Prinsip dasar kode etik menggunakan kewenangan berdasarkan hukum dilaksanakan dengan: 1) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundangan-undangan; 2) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi otoritasnya; 3) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; dan 4) menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. b. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial; Prinsip dasar kode etik bersikap dan bertindak nonpartisan serta imparsial dilaksanakan dengan: 1) bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon dan pemilih; 2) bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa; 3) bersikap independen dan nonpartisan terhadap partai politik, calon, aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu; 4) bertindak konsekuen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang; 5) setiap partai politik peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu diperlakukan secara adil dan jujur, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku; 6) menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain;


-7-

c.

7) tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap calon, partai politik, dan aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu; 8) tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses pemilu; 9) tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih; 10) tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partai atau peserta Pemilu atau pemilih; 11) tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menanyakan pilihan politik orang lain; 12) tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan pribadi terhadap pejabat, politisi ataupun peserta pemilu; 13) memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya; 14) menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus yang dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya; 15) mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yang berbeda; dan 16) melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan. Bertindak transparan dan akuntabel; Prinsip dasar kode etik bertindak transparan dan akuntabel, dilaksanakan dengan: 1) menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang yang berlaku,tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan; 2) membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) menata akses publik secara efektif dan masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana; 5) bersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara pemilu serta upaya Perbaikan; 6) melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pemilu;


-8-

7) menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik; 8) memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal keputusan yang telah diambil tentang proses pemilu; 9) merespons kritik dan pernyataan publik secara arif dan bijaksana; 10) membangun sistem yang memungkinkan peserta pemilu memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen, dan data baku yang digunakan dalam proses pemilu; dan 11) bersikap terbuka, terus terang, dan bekerja sama dengan lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan. d. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya; Prinsip dasar kode etik melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, dilaksanakan dengan: 1) memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih; 2) memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah dan proses pemilu; 3) membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu; 4) melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundanganundangan untuk memungkinkan setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih; 5) menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan suaranya; 6) memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah yang mungkin dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti penyandang cacat, buta huruf, lanjut usia, dan pemilih yang karena tugasnya tidak dapat memberikan suara pada hari pemungutan suara, untuk tidak hanya terdaftar sebagai pemilih tetapi juga menggunakan hak pilih.


-9-

e.

f.

g.

Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; Prinsip dasar kode etik tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, dilaksanakan dengan: 1) wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu; 2) menjamin agar tidak ada penyelenggara pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung ataupun tidak langsung; 3) tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu; dan 4) tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Bertindak profesional Prinsip dasar kode etik bertindak profesional, dilaksanakan dengan: 1) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara pemilu; 2) bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi pemilu yang mutakhir; 3) menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan anggaran yang berakibat pemborosan dana publik; 4) memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi; 5) melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi; 6) menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi penyelenggara Pemilu; dan 7) tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi penyelenggara pemilu. Administrasi pemilu yang akurat Prinsip dasar kode etik administrasi pemilu yang akurat, dilaksanakan dengan : 1) memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta; 2) memastikan bahwa informasi dikumpulkan, di susun, dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, dan tidak rancu; 3) memberikan informasi mengenai pemilu kepada publik secara lengkap, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 4) memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan sementara.

Secara umum seluruh tahapan serta kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada periode tahun 2016 dapat berjalan lancar, masalah-


- 10 -

masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah koordinasi secara internal maupun dengan semua pihak terkait. Bagi instansi setiap selesai melaksanakan kegiatan mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan, hal itu pun berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Agar setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat berdaya dan berhasil guna, transparan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selalu berupaya menjalin komunikasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkait sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel. IV.

Maksud dan Tujuan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU juga wajib untuk menyusunan laporan pelaksanaan kegiatan KPU sebagai laporan pelaksanaan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kendala di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi KPU. Selanjutnya berkaitan dengan perkembangan masalah dan dinamika masyarakat yang dihadapi, tentu ada beberapa penyesuaian program-program. Namun demikian sasaran, tujuan, misi maupun visi yang diemban tetap harus mengacu kepada dokumen perencanaan KPU. Penyusunan laporan kegiatan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Mendokumentasikan Laporan Kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 dalam bentuk buku menjadi penting dilakukan dengan tujuan agar pokok-pokok kegiatan di tahun 2016 dapat disebarkan dan dibaca dengan lebih baik oleh berbagai kalangan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Klaten, yang berkepentingan dan/atau peduli tentang persoalan pemilihan umum.

V.

Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik a . Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: 1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; 2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; 3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;


- 11 -

4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; 5) Fasilitasi peningkatan peran Parpol; 6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; 7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; 8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, sipil, serta ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; 9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog; b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun Parpol sebagai perangkat dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial. 2.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: 1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); 2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah. b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: 1) penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government; 2) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; 3 ) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan 4) penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi; c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik,


- 12 -

serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: 1 ) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; 2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; 3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D/I; 4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; 5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; 6) diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; 7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; penguatan lembaga pengarsipan karya fotografi Indonesia. 3.

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN) a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: 1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah; 2) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan 3) penguatan sinergisitas antar lembaga, di pusat maupun daerah; b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: 1 ) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN; 2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; 3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB; 4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN; c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: 1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas; 2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan Diklat; 4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);


- 13 -

5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan 6) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional; d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: 1) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; 2) mendorong inovasi pelayanan publik; 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; 4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. VI.

Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

SEKRETARIS

KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN

KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS

KASUBBAG HUKUM

KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK

Penamaan dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Klaten, adalah: A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik Ketua : Kartika Sari Handayani, SE Wakil Ketua : Siti Farida B. Divisi Teknis Ketua : Joko Hadi Siswanto Wakil Ketua : Muhammad Ismail, SE C. Divisi Perencanaan dan Data Ketua : H. Muhammad Ismail, SE Wakil Ketua : Kartika Sari Handayani, SE D. Divisi Hukum Ketua : Siti Farida Wakil Ketua : Muhammad Ansori, S.Pd.I E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat : Ketua : Muhammad Ansori, S.Pd.I Wakil Ketua : Joko Hadi Siswanto


- 14 -

2. Tugas KPU Kabupaten Klaten: a. Divisi Umum, Keuangan, dan logistik bertugas terkait dengan kebijakan administrasi perkantoran, kearsipan, protokol dan persidangan, pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara, kerumahtanggaan kantor, keamanan, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, logistik, dan pengadaan barang dan jasa; b. Divisi Teknis bertugas terkait dengan kebijakan penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi, pencalonan, pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu, dan pergantian antar waktu DPRD; c. Divisi Perencanaan dan Data bertugas terkait dengan kebijakan penyusunan program dan anggaran, kemutakhiran data pemilih, sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan, pengelolaan jaringan IT, scan hasil pemilu, pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu; d. Divisi Hukum bertugas terkait dengan kebijakan pembuatan rancangan keputusan, verifikasi partai politik, verifikasi DPD, pelaporan dana kampanye, telaah hukum, advokasi hukum, sengketa pemilu, dokumentasi hukum, dan pengawasan/pengendalian internal; e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bertugas terkait dengan kebijakan administrasi dan rekruitmen kepegawaian, rekruitmen dan PAW anggota KPU dan Badan Ad-hock, diklat dan pengembangan SDM, pengembangan budaya kerja organisasi, penegakan disiplin organisasi, kampanye, sosialisasi, publikasi dan kehumasan, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 3. Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten a. Nama dan Jabatan Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten JENIS NO NAMA JABATAN KELAMIN 1. Thomas Sunarno, S.H. Laki - laki Sekretaris 2. Dra. Eka Susilawati, Perempuan Kepala Sub Bagian M.Si. Program dan Anggaran 3. Yuyun Sri AP, S.STP, Laki-laki Kepala Sub Bagian M.Si. Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 4. Dra. Wahyu Agustini, Perempuan Kepala Sub Bagian M.Si. Hukum 5. Tatiek Sri Haryatie, Perempuan Kepala Sub Bagian S.Sos. Umum, Keuangan dan Logistik


- 15 -

b. Data Pegawai KPU Kabupaten Klaten Menurut Pendidikan Formal RINCIAN N PENDIDIKAN FORMAL JML O Lk Pr 1 S-2 3 1 2 2 S-1 10 6 4 3 D-III 1 1 4 SMA 2 2 5 SMP 1 1 Jumlah (s/d Desember 2016) 17 11 6 c.

VII.

Data Pegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten Menurut Pendidikan Formal RINCIAN N PENDIDIKAN FORMAL JML O Lk Pr 1 S-1 2 1 1 2 D-III 1 1 3 SMA 2 2 4 SMP 1 1 Jumlah (s/d Desember 2016) 6 5 1

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22E ayat 5; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


- 16 -

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


- 17 -


- 18 -

BAB II PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI I.

PROGRAM KEGIATAN Jumlah pagu anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 mengalami beberapa kali revisi, sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657480/2016 pagu awal sebesar Rp. 2.018.051.000 (dua milyar delapan belas juta lima puluh satu ribu rupiah). Pada tanggal 30 Maret 2016 terdapat revisi kesatu sebesar Rp. 2.068.441.000 (dua milyar enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Pada tanggal 20 April 2016 KPU Kabupaten Klaten mengajukan revisi ke Kanwil DJA terkait konversi dana hibah Pilkada Tahun 2015 sehingga pagu DIPA menjadi sebesar Rp. 5.097.589.000 (lima milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Pada bulan Juli terdapat revisi ketiga sebesar Rp. 5.573.704.000 (lima milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah). Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2016 terdapat dua program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Dari 2 program tersebut dijabarkan menjadi 8 kegiatan, 27 output yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01) a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355) 1) Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003) Pada output ini KPU Kabupaten Klaten merencanakan serta melakukan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan Keuangan berbasis aktual untuk periode Triwulanan maupun Semesteran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK177/PMK 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga. 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007) Output yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Klaten adalah tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) untuk disampaikan ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah. 3) Layanan Perkantoran. (3355.994) Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. Layanan perkantoran dalam output ini dilaksanakan dengan melakukan Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang


- 19 -

lembur bagi Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang dibayarkan rutin tiap bulan pada Minggu I. Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang. b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356) 1) Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008) Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengelolaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) dengan melakukan pemeliharaan data dan informasi oleh operator SILOG KPU Kabupaten Klaten. Apilkasi SILOG juga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait adanya kebijakan-kebijakan dari KPU RI/KPU Provinsi Jawa Tengah tentang logistik kepemiluan. 2) Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu. (3356.009) KPU Kabupaten Klaten mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 berdasarkan DIPA TA. 2016. Penayangan RUP ini dilakukan melalui aplikasi SIRUP LKPP oleh operator SIRUP KPU Kabupaten Klaten sehingga publik dapat mengetahui dan mengakses informasi tentang RUP KPU Kabupaten Klaten TA. 2016. 3) Inventarisasi logistik Pemilu (3356.011) Pelaksanaan inventarisasi logistik eks Pemilu 2014 dilakukan oleh tim


- 20 -

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten. Hasil inventarisasi ini dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI. c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357) 1) Dokumen Perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi (3357.001) Penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Klaten dilakukan pada awal tahun anggaran dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU . Untuk menjabarkan Renstra dalam kegiatan yang lebih konkrit maka disusunlah Rencana Kerja Anggaran. 2) Sistem administrasi penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien (3357.003) Untuk mendukung kinerja dan jaringan komunikasi data kantor dibutuhkan adanya pemeliharaan jaringan internet dan kapling jaringan yang aksesible. Sehingga dilakukan kegiatan pemeliharaan jaringan internet dan kapling jaringan di kantor KPU Kabupaten Klaten. 3) Data dan informasi kepemiluan (3357.004) Diperlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran agar capaian kinerjanya dapat terukur. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa instrument yaitu: Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Fisik dari Triwulan I s.d. IV berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Capaian Output berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP tahun 2015) dan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan menyampaikan Dokumen LAKIP dan Dokumen SAKIP ke KPU Provinsi Jawa Tengah. 4) Dokumen pemutakhiran data pemilih (3357.010) KPU Kabupaten Klaten juga senantiasa melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sebagai tindak lanjut instruksi KPU RI untuk senantiasa melakukan pemeliharaan maupun update data pemilih secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih tahun 2016, KPU Kabupaten Klaten juga akan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten maupun dinas/instansi terkait. 5) Sistem aplikasi Pemilu (3357.023) Untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya operator


- 21 -

aplikasi kepemiluan maka pada tahun 2016 akan dimaksimalkan penggunaan seluruh aplikasi penunjang serta akan ditetapkan operator dari masing-masing aplikasi tersebut, yang kemudian akan diselenggarakan bimbingan teknis aplikasi kepemiluan. d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) 1) Tingkat ketepatan tertib adinistrasi dan pengelolaan SDM (3358.001) Dalam rangka pengelolaan SDM dan tertib administrasi kepegawaian KPU Kabupaten Klaten menyusun laporan rutin bulanan kepegawaian ke KPU Provinsi Jateng. Pengajuan kenaikan pangkat PNS ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Pembinaan PNS sampai dengan pemberian sanksi sesuai pelanggaran dan memproses PNS berprestasi Tahun 2016 di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, independen, dan mandiri, harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pegawainya. Kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan memerlukan suatu pembinaan terhadap para pegawai sebagai aparatur Negara. Oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu instansi pemerintahan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan ditentukan oleh kualitas dan kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya. Kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah ditetapkan memerlukan suatu pembinaan terhadap aparatur Negara. Ditinjau dari sudut organisasi, manusia adalah sumber daya yang dinamis, bukan sumber daya yang statis seperti halnya tanah dan modal. Aparatur Negara merupakan keseluruhan lembaga dan pejabat Negara serta pemerintah Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan,nilai-nilai dan citacita perjuangan bangsa dan Negara berdasar Pancasila dan undangundang Dasar 1945. PNS Sebagai sumber daya manusia yang berada di sektor pemerintahan turut bertanggung jawab atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga kedudukan dan peranan PNS sangat penting sebagai pelaksana dari usaha kegiatan pemerintah. Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam rangka upaya mencapai tujuan nasional menurut UU No.43 Tahun 1999 pasal 1 tentang pokok-pokok kepegawaian PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri


- 22 -

atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel (3358.003) Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu syarat guna meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. Terkait hal tersebut, maka KPU Kabupaten Klaten akan mengirimkan Kasubbag Umum untuk mengikuti Diklat Teknis Kepegawaian yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. 3) Bimtek SIPP (3358.006) Dalam rangka penatalaksanaan kepegawaian KPU Kabupaten Klaten akan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Aplikasi SIPP berguna untuk menyimpan data dan memberikan informasi tentang data penyelenggara pemilu. e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360) 1) Penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU (3360.008) Terdapat 3 sub output yang harus dilaksanakan yaitu penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), penghapusan BMN, dan tuntutan ganti rugi. Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan tertib dan berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh operator. Laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) telah disusun. Penghapusan BMN dilakukan untuk barang yang telah rusak berat. Proses inventarisasi barang akan dilakukan setelah mengajukan ijin penghapusan BMN kepada KPU, penghapusan barang dilakukan setelah mendapat ijin dari eselon I KPU . 2) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (pengelolaan BMN) (3360.009) Kegiatan stock opname barang persediaan untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di gudang, Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam satu tahun di akhir tahun. 3) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (3360.015) KPU Kabupaten Klaten akan membentuk tim tata kelola kearsipan untuk menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif, dan tim penilaian arsip untuk menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) atau berdasarkan nilai guna arsip. Dalam melaksanakan kegiatan ini KPU Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan Kantor Arsip Kabupaten Klaten, maupun pihak terkait. 4) Layanan perkantoran (3360.994) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan jasa, pembayaran honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat-alat kantor, gedung, dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor digunakan untuk pembayaran belanja pakaian dinas pegawai, satpam, dan pramubhakti, dan pembayaran honor operasional satuan kerja.


- 23 -

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. f. Pemeriksaan di lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) 1) Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004) Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi yang dilakukan masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan sebagai acuan penyusunan LAKIP tahun 2016. 2) Laporan hasil rivew laporan keuangan KPU (3361.005) KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Laporan Keuangan tahun 2015 dan telah mengikuti riview atas laporan keuangan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BPKP. 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06) a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) Penanggung jawab kebijakan adalah Ketua KPU Kabupaten Klaten dan Anggota KPU Divisi Hukum, sedangkan penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris KPU Kabupaten Klaten dan pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Hukum. 1) Advokasi dan sengketa hukum (3363.010) Di antara tugas KPU Kabupaten Klaten di bidang advokasi adalah melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu. Hal ini bertujuan agar permasalahan hukum bisa diantisipasi maupun diselesaikan secara cepat dan tepat sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Adapun maksud kegiatan Advokasi dan Sengketa Hukum dimaksudkan: a) Meningkatkan kualitas pertimbangan hukum, pendapat hukum; b) Meningkatkan pemahaman dan kapasitas serta kompetensi pelayanan advokasi hukum, penyelesaian sengketa hukum dan proses legalisasi hukum. 2) Layanan administrasi kepemiluan (3363.011)


- 24 -

Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum KPU Kabupaten Klaten memprogramkan adanya koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi maupun instansi terkait. 3) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada. (3363.013) Program ini dilakukan dengan mengikuti Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan keputusan KPU Kabupaten/Kota. b. Pedoman, Petunjuk Teknis & Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364) 1) PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004) Program ini sangat tentatif dan menyesuaikan perkembangan situasi politik maupun partai politik di Kabupaten Klaten. Dalam pelaksanaan tahapan pelaksanaan kegiatan PAW anggota DPRD, hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten yaitu: a) Mencatat dokumen surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD serta mengunggah (upload) dokumen surat dari pimpinan DPRD ke dalam Aplikasi SIMPAW DPR, DPD, dan DPRD; b) Melakukan verifikasi/penelitian pemenuhan syarat calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Klaten serta mengunggah (upload) dokumen pendukungnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD; c) Melaksanakan rapat pleno KPU Kabupaten Klaten mengenai penetapan calon pengganti antar waktu anggota DPRD; d) Menyampaikan calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil pleno KPU Kabupaten Klaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. e) Melakukan konsultasi dengan KPU/KPU Provinsi dan koordinasi/ klarifikasi kepada partai politik/Instansi/stakeholder lainnya terkait dengan kegiatan PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD. f) Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. g) Menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Klaten tepat waktu dalam bentuk soft file melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) dan dalam bentuk hard file kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan agar dapat terbentuknya pengetahuan dan pemahaman KPU Kabupaten/Partai Politik/Instansi/Stakeholder lainnya terkait proses pelaksanaan PAW anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.


- 25 -

2) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pilpres dan Wapres serta Pilkada (3364.030) KPU Kabupaten Klaten melakukan pengumpulan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 dan mengelolanya menjadi informasi yang dapat disampaikan kepada publik dengan menggunakan instrument yang telah disusun. 3) Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada (3364.006) Dikarenakan pada tahun 2016 Klaten tidak menyelenggarakan pemilu, maka untuk program ini direvisi untuk mensupport kegiatan kepemiluan lainnya. 4) Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033) KPU Kabupaten Klaten melakukan pengumpulan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 dan mengelolanya menjadi informasi yang dapat disampaikan kepada publik dengan menggunakan instrument yang telah disusun. Mulai dari evaluasi, pelaksanaan sosialisasi pasca penyelenggaraan pemilukada, maupun giat lain baik yang bersifat kegiatan fisik maupun melalui informasi media maupun elektronik. II.

REALISASI PROGRAM KEGIATAN Pada tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan program dan kegiatan. Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp.5.582.676.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.577.904.822 atau 99,91% dari pagu anggaran. Pelaksanaan program dan kegiatan adalah: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ( 076.01.01) a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekjen KPU (3355) 1) Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003) Pada output ini KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan Keuangan berbasis aktual untuk periode Triwulan dan Semesteran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga. 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA). (3355.007) Output yang telah dicapai adalah KPU Kabupaten Klaten telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah.


- 26 -

3) Layanan Perkantoran. (3355.994) Layanan perkantoran dalam output ini dilaksanakan dengan melakukkan Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur bagi Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang dibayarkan rutin tiap bulan pada Minggu I. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. Kegiatan layanan perkantoran KPU Kabupaten Klaten adalah: a) Penyedia jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini merupakan kegiatan antar instansi yang mengarah pada administrasi pelayanan internal & eksternal yang tercatat dalam bentuk surat sebagai dokumen komunikasi resmi arsip dinamis dan statis.


- 27 -

REKAP SURAT MENYURAT KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NO 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6.

ASAL/TUJUAN KPU RI SEKJEN KPU RI KPU PROVINSI JATENG SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH PARTAI POLITIK DINAS INSTANSI PERORANGAN JUMLAH

SURAT MASUK 52 bendel 63 bendel 41 bendel 77 bendel

SURAT KELUAR 3 bendel 7 bendel 29 bendel 32 bendel

14 bendel 217 bendel 3 bendel 467 bendel

10 bendel 119 bendel 18 bendel 208 bendel

b) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional/dinas Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Klaten. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik KPU Kabupaten Klaten. c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Klaten yang disediakan pihak pemberi jasa. d) Penyediaan jasa administrasi keuangan. Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran berjalan yaitu TA.2016. e) Penyediaan jasa kebersihan kantor. Untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini. f) Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja. Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadahi dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. g) Penyediaan alat tulis Kantor. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis Kantor untuk personil KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.


- 28 -

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Klaten sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan. i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor. Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran KPU Kabupaten Klaten yang memadahi. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran. j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor. Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. k) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan KPU Kabupaten Klaten. Selain kegiatan layanan perkantoran seperti tersebut diatas, untuk mendukung serta untuk memaksimalkan layanan perkantoran, maka KPU Kabupaten Klaten juga melakukan kegiatan layanan dukungan administrasi perkantoran lain, di antaranya adalah: 1) Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi. Kegiatan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/ konsultasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Klaten selama tahun 2016 sebagai berikut: a) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada 22 Maret 2016 dengan menghadirkan Bapak Handoko Agung Saputro - selaku Komisioner Komisi Informasi Publik sebagai narasumber. Adapun tujuan dari pelaksanaan FGD ini guna meminta masukan sekaligus memaksimalkan pelayanan - terutama terkait informasi- kepada mayarakat. Rakor dan FGD Pelayanan Informasi Publik ini dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris dan seluruh KaSubag.


- 29 -

b) Diskusi Publik Diskusi Publik dan Diseminasi Data dan Informasi Hasil Pemilu Kabupaten Klaten yang dilaksanakan pada Rabu, 01 Juni 2016 di KPU Kabupaten Klaten sebagai bentuk kesungguhan KPU KPU Kabupaten Klaten dalam memberikan pelayanan hukum baik secara internal maupun eksternal terkait kepemiluan. c) FGD Regulasi Mutarlih, sebagai fasilitator Diana Arianti, SP., anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah. FGD Pemilih Berkelanjutan

d) Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten Rapat pleno merupakan forum tertinggi di KPU , dihadiri oleh Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Klaten, Sekretaris, dan semua Kasubag. Selama Tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten mengadakan Rapat Pleno sebanyak 31 kali dengan rincian: REKAP BERITA ACARA TAHUN 2016 NO BERITA NO ACARA 1 1/KPU -BA/II/2016

2 2/KPU -BA/III/2016

PERIHAL

TANGGAL

Penelitian Dan Pemeriksaan Nama Calon 18-Feb-16 Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 17-Mar-16 Anggaran Januari s.d. Februari 2016

3 3/KPU -BA/V/2016

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kab. Klaten 26-Mei-16 Tahun 2015-2019

4 4/BA/VI/2016

Pernyataan Komisioner KPU Kab. Terkait Penetapan Hari Dan Jam Kerja

5 5/BA/VI/2016

Disiplin PNS Di Sekretariat KPU Kab.Klaten


Klaten 15-Jun-16 20-Jun-16

- 30 -

6 6/BA/VI/2016 7 7/BA/VII/2016

Kearsipan Di Lingkungan KPU Kab. Klaten 27-Jun-16 PPID, Kearsipan Dan Capaian Kinerja di 11-Jul-16 Lingkungan KPU Kab. Klaten

8 8/BA/VI/2016

Griya Pintar Pemilu KPU Kab. Klaten

9 9/BA/VII/2016

Laporan Keuangan Di Lingkungan KPU Kab. 26-Jul-16 Klaten Capaian Kinerja Di Lingkungan KPU Kab. 01-Agust-16 Klaten Penamaan Dan Pembagian Divisi Anggota KPU 08-Agust-16 Kab. Klaten

10 10/BA/VIII/2016 11 11/BA/VIII/2016 12 12/BA/VIII/2016 13 13/BA/VIII/2016 14 14/BA/VIII/2016 15 15/BA/IX/2016 16 16/BA/IX/2016 17 17/BA/IX/2016 18 18/BA/IX/2016 19 19/BA/X/2016 20 20/BA/X/2016

21 21/BA/X/2016 22 22/BA/X/2016 23 23/BA/X/2016 24 24/BA/XI/2016

25 25/BA/XI/2016 26 26/BA/XI/2016

27 27/BA/XI/2016

(GPP) Di Lingkungan 18-Jul-16

Retensi Arsip Di Lingkungan KPU Kab. Klaten Pemusnahan Arsip Pemilu Dan Griya Pintar Pemilu (GPP) Griya Pintar Pemilu (GPP) Dan Kelas Demokrasi Persiapan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Daftar Pemilih Tahun 2016

19-Agust-16 22-Agust-16 29-Agust-16 05-Sep-16

Evaluasi Penyusunan Jurnal Penataan Arsip 16-Sep-16 Mingguan Kelas Demokrasi 19-Sep-16 Laporan Keuangan Per Agustus 2016 Di 29-Sep-16 Lingkungan KPU Kab. Klaten Rencana Penghapusan Logistik Pemilu 2014 Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Dan Penghapusan Logistik Pemilu 2014 Penyusunan Laporan Kegiatan Triwulan III KPU Kabupaten Klaten Tindak Lanjut Penyusunan Laporan Kegiatan Triwulan III KPU Kab. Klaten Griya Pintar Pemilu (GPP) KPU Kabupaten Klaten Tindak Lanjut Tim Reformasi Birokrasi (RB) Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan KPU Kab. Klaten Tindak Lanjut Kegiatan KPU Kabupaten Klaten Bulan Nopember Dan Desember Tahun 2016

03-Okt-16 10-Okt-16

18-Okt-16 25-Okt-16 31-Okt-16 07-Nop-16

14-Nop-16

Tindak Lanjut Pembentukan Tim Reformasi 18-Nop-16 Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kab. Klaten Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Klaten 28-Nop-16 Bagian Anggaran 076 Bulan Oktober 2016


- 31 -

28 28/BA/XII/2016

29 29/BA/XII/2016

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dan 05-Des-16 Kegiatan Tahun 2016 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Klaten Pelaksanaan Program Bulan Desember Tahun 14-Des-16 2016 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Klaten

30 30/BA/XII/2016

Penelitian dan Pemeriksaan Nama Calon 16-Des-16 Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Klaten Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014

31 31/BA/XII/2016

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 27-Des-16 Pemilihan Umum Kab. Klaten

e) Rapat Koordinasi Internal Rapat Koordinasi internal yang diikuti oleh seluruh staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dipimpin oleh sekretaris, dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas program dan kegiatan, pembinaan sumber daya manusia, kinerja maupun sebagai sarana komunikasi formal yang produktif antara sekretaris dengan seluruh jajaran sekretariat.

Rapat Koordinasi Internal

b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu. (3356) 1) Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008) Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengelolaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) dengan melakukan pemeliharaan data dan informasi oleh operator SILOG KPU Kabupaten Klaten. 2) Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu. (3356.009) KPU Kabupaten Klaten telah mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 berdasarkan DIPA TA. 2016.


- 32 -

Penayangan RUP ini dilakukan melalui aplikasi SIRUP LKPP oleh operator SIRUP KPU Kabupaten Klaten sehingga publik dapat mengetahui dan mengakses informasi tentang RUP KPU Kabupaten Klaten TA. 2016. 3) Inventarisasi logistik Pemilu (3356.011) Prinsip-prinsip pengadaan logistik hampir sama dengan asas penyelenggaraan pemilu. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan proses pengadaan dilaksanakan secara transparan, dengan prinsip keadilan, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, KPU Kabupaten Klaten juga melakukan penjadwalan retensi arsip sesuai dengan PKPU NO 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif Non Kepegawaian Dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.


- 33 -

Penimbangan Logistik Sisa Pemilu 2014

Semua proses pengadaan logistik untuk pemilihan tahun 2016 harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengadaan barang/jasa juga harus tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menerbitkan peraturan mengenai norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan. Pelaksanaan inventarisasi logistik eks Pemilu 2014 telah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten. Pelaksanaan penghapusan logistik eks Pemilu 2014 dilakukan pada Triwulan IV setelah mendapatkan ijin dari KPU.


- 34 -

TIM TATA KELOLA KEARSIPAN NO. NAMA JABATAN 1. M. ANSORI, SPd. I Ketua 2. JOKO HADI SISWANTO Penanggungjawab 3. TATIEK SRI HARYATIE, S. Sos Wakil Ketua 4. WARDIYEM, SE Sekretaris 5. IKA NURMALIANA DEWI, SE Anggota 6. MINARNO Anggota 7. KARYONO, SH Anggota 8. ADY CHRISTANTO UTOMO Anggota 9. SRI EFI RUSMARIATI Anggota 10. SUPRIYANTO Anggota

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TIM PENILAIAN ARSIP NAMA YUYUN SRI AGUNG P, SSTP, M. Si JOKO HADI SISWANTO Dra. EKA SUSILAWATI WARDIYEM, SE M. ANSORI, SPd. I AGUS SUTANTA, SIP HERMAWAN SRI EFI RUSMARIATI PONIMAN PURWANTO

JABATAN Ketua Penanggungjawab Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357) 1) Dokumen Perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi (3357.001) Penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Klaten telah dilakukan pada awal tahun anggaran dan telah ditetapkan pada rapat pleno 26 mei 2016 dengan berita acara nomor 3/KPU -BA/V/2016, dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU . Dalam perjalanannya terdapat revisi DIPA dari KPU untuk pemenuhan anggaran terkait kegiatan. KPU Kabupaten Klaten juga melakukan revisi DIPA ke Kanwil DJPb terkait konversi dana hibah Pilkada tahun 2015. 2) Sistem administrasi penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien (3357.003) Untuk mendukung kinerja dan jaringan komunikasi data kantor dibutuhkan adanya pemeliharaan jaringan internet dan kabling jaringan yang aksesible, sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bersifat


- 35 -

rutin insidentall selama tahun 2016 di lingkungan kantor KPU Kabupaten Klaten. 3) Data dan informasi kepemiluan (3357.004) Diperlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran agar capaian kinerjanya dapat terukur. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa instrument yaitu: Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ruang Informasi, Data dan PPID KPU Kabupaten Klaten Fisik dari Triwulan I s.d Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Capaian Output berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP tahun 2015) dan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan menyampaikan Dokumen LAKIP dan Dokumen SAKIP ke KPU Provinsi Jawa Tengah. 4) Dokumen pemutakhiran data pemilih (3357.010) KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pemutakhiran data pemilih tahun 2016 berbasis data dengan menggunakan aplikasi SIDALIH dengan melakukan Input data DPTb-2 Pilkada Klaten Tahun 2015 melalui aplikasi SIDALIH. Untuk mendapatkan up dating data KPU Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 14 April 2016 di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa sumber data, yaitu: a) Data pemeliharaan daftar pemilih pemilihan sebelumnya yaitu data pemilih yang telah dicoret dari DPT atau DPTb-1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari DPT atau DPT b-1; b) Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya. Ini adalah jenis pemilih yang pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang menggunakan KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar di DPT dan DPTb-1;


- 36 -

c) Laporan langsung dari masyarakat yakni pemilih yang berdomisili di Kabupaten Klaten dapat melaporkan diri atau keluarganya ke KPU Kabupaten Klaten untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat; d) Data Mutasi Penduduk; e) Pemutakhiran Data Pemilih Tahun berkelanjutan 2016, dengan kegiatannya, antara lain: (1) Melakukan Updating Data Mutasi Penduduk. Beberapa data penduduk yang dilakukan updating adalah: (a) Data yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pemutakhiran Pemilu/Pemilihan; (b)Perkiraan DP4 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. (2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Ada beberapa kendala, yaitu: (a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tidak bisa memberikan data byname data mutasi penduduk. Hal ini dikarenakan yang punya kewenangan mengeluarkan data byname kependudukan hanyalah Kementerian Dalam Negeri yang mana data kependudukan tersebut dikeluarkan setiap semester yaitu pada bulan Juli dan Desember; (b)Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tidak bisa memberikan by name data penduduk yang meninggal karena tidak adanya laporan data kematian dari tingkat kecamatan atau dari tingkat desa/kelurahan; (c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan data kematian tentu akan mempengaruhi jumlah penduduk secara keseluruhan, yang pastinya juga akan berpengaruh pada daftar pemilih dan hal terkait lainnya. (d)Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten hanya bisa memberikan data berupa perkiraan data agregat penduduk dan jumlah penduduk potensial pemilih pemilu per 31 Desember 2015.


- 37 -

(3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder yang terkait dalam rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016 dan tanggal 14 September 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten. Adapun Tujuan kegiatan ini adalah: (a) Melakukan inventarisasi permasalahan pemutakhiran daftar pemilih; (b) Membedah masalah Sumber Data Pemutakhiran; (c) Evaluasi terhadap Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih; (d) Evaluasi Sistem Aplikasi Daftar Pemilih; (e) Evaluasi Regulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih; (f) Mencari solusi permasalahan pemutakhiran daftar pemilih. Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Klaten juga melibatkan dari berbagai unsur yang diantaranya terdiri dari: (a) Disdukcapil Klaten; (b) BPS Klaten; (c) Kesbangpol; (d) Bagian Tata Pemerintahan; (e) Panwas Kabupaten Klaten periode 2014 - 2015;


- 38 -

(f) Perwakilan PPK periode 2014 - 2015; (g) Perwakilan Panwascam periode 2014 - 2015; (h) Anggota KPU Kabupaten/kota se- Solo Raya Divisi Pemilih.

Pada FGD ini, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten menegaskan kembali bahwa tidak bisa memberikan data by-name data kependudukan, data mutasi dan data meninggal karena yang bisa memberikan data tersebut hanya kementerian dalam negeri setiap semester. (b) Sumber data untuk pemilih (DP4) masih banyak yang bermasalah sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat. (c) Sistem Informasi Data Pemilih belum maksimal sehingga perlu penyempurnaan dalam pengaplikasiannya. (d) Masyarakat pemilih pasif menanggapi proses penyusunan daftar pemilih dan pengumuman daftar pemilih.

(4) Menerima Laporan Langsung dari Masyarakat KPU Kabupaten Klaten melalui website dan beberapa kegiatan


- 39 -

pertemuan dengan pemangku kepentingan menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa memberikan masukan ataupun tanggapan langsung terkait daftar pemilih. Akan tetapi respon masyarakat terkait masukan/tanggapan terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan hasilnya nihil. (5) Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan menggunakan aplikasi SIDALIH. Berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sidalih, karena aplikasi ini (sebagaimana aplikasi lainnya) berbasis online, maka ada beberapa hal yang menjadi kendala pada aplikasi, di antaranya: (a) Dalam proses pemeliharaan daftar pemilih menggunakan Aplikasi Sidalih, KPU Kabupaten Klaten mengalami kesulitan proses karena dalam sidalih tidak muncul menu untuk penyaringan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan menu untuk menghapus data TMS tersebut. (b) KPU melakukan kegiatan pemeliharaan secara manual dengan menyandingkan data agregat kependudukan (DAK2) yang berusia +15 tahun per 31 Desember 2015 dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015, untuk menentukan kecamatan mana saja yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam proses pemeliharaan dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, jika nanti Portal Sidalih sudah bisa digunakan kembali. DATA PERBANDINGAN DAFTAR PEMILIH TAHUN 2015


- 40 -

(c) Input Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Proses ini dilakukan dengan mengambil hardcopy DPTb-2 dari dalam kotak suara yang pernah digunakan dalam proses penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Selanjutnya hardcopy DPTb-2 diteliti satu persatu untuk mematikan bahwa hardcopy tersebut benar-benar DPTb-2 dan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan -2 (belum terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP setempat /identitas lain yang sah), dan kemudian melakukan proses input data pemilih tambahan 2 (DPTb-2) ke dalam Sidalah dengan cara menambahkan data pada menu pemutakhiran untuk melakukan proses satu persatu jika data pemilihnya hanya sedikit serta menambah data melalui webrig. Berikut ini Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) hasil dari Proses input tambah data ke Sidalih Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan.

Setelah dilakukan pemutakhiran lebih lanjut melalui input DPTb - 2, jika disandingkan dengan data DPTb-2 Per 9 Desember 2015, maka diperoleh peRBandingan sebagai berkut:


- 41 -

Perbedaan data DPTb-2 saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 dengan data DPTb-2 hasil input ke Sidalih Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal: a. Kotak suara dari TPS yang dikirim ke KPU Kabupaten Klaten yang seharusnya berisi DPTb-2, setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak semua kota suara berisi DPTb-2 sehingga menyulitkan bagi KPU Kabupaten Klaten untuk melakukan penyisiran data DPTb-2. b. Setelah dilakukan proses input data atau penambahan data DPTb-2 ke Sidalih, banyak ditemukan data-data DPTb-2 tersebut ternyata sudah ada dalam DPT, sehingga jumlah DPTb-2 hasil input ke Sidalih menjadi berkurang. c. Dari hasil pengecekan terhadap pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi tercatat juga dalam DPTb-2, hal ini disebabkan karena saat hari H pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang bersangkutan kehilangan surat pemberitahuan sehingga saat datang ke TPS, pemilih tersebut membawa KTP dan dicatat sebagai pemilih yang menggunakan KTP. d. Untuk Daftar Pemilih yang sudah dilakukan penyaringan, sampai saat ini KPU Kabupaten Klaten tidak bisa mengakses ke Sidalih dikarenakan Sidalih selalu dalam kondisi Maintenance.


- 42 -

Foto Kegiatan Operator menginputkan data DPTb-2 ke dalam Sidalih Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016

5) Sistem aplikasi Pemilu (3357.023) Untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya operator aplikasi kepemiluan maka pada tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten telah menetapkan Operator Aplikasi guna menunjang serta memaksimalkan pelayanan. DAFTAR APLIKASI DAN OPERATOR KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NO. APLIKASI OPERATOR 1. SILOG

Ika Nurmaliana Dewi

2. SIRUP

Ika Nurmaliana Dewi

3. SIDALIH

Agus Sutanta

4. SITAP

Sri Efi Rusmariati

5. PAW

Sri Efi Rusmariati

6. PPID

Yuyun Sri Agung P

7. SPIP Jeni Jayanto dan Minarno 8. EMONEV BAPPENAS (Laporan Ika Nurmaliana Dewi Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006) 9. SMART EMONEV DJA (Laporan Bulanan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)

Ika Nurmaliana Dewi


- 43 -

d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) 1) Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM (3358.001) Pengelolaan SDM dan tertib administrasi kepegawaian KPU Kabupaten Klaten, selain telah menyusun laporan rutin bulanan, tri wulanan maupun semesteran serta melaporkan kepada KPU Provinsi Jateng, juga melakukan berbagai hal sebagai berikut: a) Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, mampu berpikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan sosial, warga Negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Lebih lanjut menurut UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang tertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dibina melalui pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya. Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) bersama dengan dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Aparatur Negara sebagai


- 44 -

penyelenggaran Negara dan pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga harus dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan. Ketika reformasi menggelora di negeri kita, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang menguatkan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur Negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur Negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan. Latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan dan pengembangan merupakan dua konsep yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan. Tetapi, dilihat dari tujuannya, umumnya kedua konsep tersebut dapat dibedakan. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan dating, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja. Fenomena atau gejala menurunnya etos kerja, yaitu kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang kurang baik dan dapat dengan mudah terlihat dalam praktek penyelenggaraan urusan


- 45 -

kepegawaian. Misalnya dalam bidang pengetahuan, pada umumnya pejabat tidak menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, sehingga ketika dihadapkan pada suatu masalah, penyelesaian yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur yang berlaku, cenderung ditafsirkan menurut kehendak masing-masing. Dalam aspek keterampilan, hampir sebagian pejabat tidak menguasai komputer dengan menggunakan berbagai perangkat lunak seperti Microsoft office, aplikasi internet, sehingga tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi yang seharusnya mudah didapatkan melalui website. b) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur adalah dengan: (1) Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat, lini, dan kegiatan pemerintahan; (2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur; (3) Meningkatkan koordinasi pendayagunaan aparatur Negara (sinkronisasi, integrasi, simplifikasi); (4) Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur Negara; (5) Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara Negara terhadap prinsipprinsip good governance; (6) Mendorong peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah; (7) Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang teRBaik bagi masyarakat; (8) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-government dan dokumen/arsip Negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. c) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Klaten antara lain: (1) Mengirimkan peserta diklat teknis kepegawaian yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 s.d. 13 Mei 2016, yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S. Sos.; (2) Mengirimkan dua orang peserta Bimtek SIPP yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2016, yang ditugaskan Jeny Jayanto, S.E dan Minarno;


- 46 -

(3) Mengirimkan peserta Bimtek logistic yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Nopember 2016, yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S. Sos.; (4) Mengirimkan Peserta Bimtek Kepegawaian Pemetaan PNS yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Nopember 2016, yang ditugaskan Thomas Sunarno, S.H dan Jeny Jayanto, S.E. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur di Indonesia adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (excellent service for people). Agar tugas pokok dan fungsi serta kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadahi. Adanya peraturan yang jelas serta didukung dengan sumber daya manusia yang professional dan handal merupakan factor pendukung yang tidak boleh ditinggalkan. Sarana dan prasarana yang memadahi, lengkap dan canggih akan mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, peraturan yang jelas dalam memberikan pelayanan masyarakat akan memberikan pedoman bagi aparatur dalam memberikan pelayanan. Di samping hal-hal tersebut, adanya dukungan SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajibannya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang baik, pelayanan diberikan secara transparan, fair, tidak membeda-bedakan dan dilaksanakan secara akuntable serta penuh keikhlasan dan ketulusan. d) Kebijakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, yaitu diawali dengan melakukan pola rekruitmen yang benar sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi. Demikian pula dalam pengembangan pegawai, penilaian prestasi kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, pemberhentian dan sebagainya. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Perubahan yang segera dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat. Perubahan melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus, pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur. Meskipun merubah pola pikir, moral dan perilaku SDM aparatur melalui diklat memang tidak mudah, akan tetapi tetap perlu dilakukan. Sementara


- 47 -

peningkatan kemampuan atau kompetensi melalui non diklat dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif untuk terjadinya peningkatan kemampuan, menciptakan hubungan antar personal yang harmonis dan lain sebagainya. Eksistensi SDM aparatur perlu mendapat perhatian khusus, berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder-nya. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa adnya usaha-usaha yang kongkrit untuk meningkatkannya. Oleh karena itu diklat perlu terus ditingkatkan agar SDM aparatur benar-benar memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Kompetensi jabatan SDM aparatur (PNS), secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Di sinilah kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Maraknya jenis dan penyelenggara diklat mengakibatkan bervariasinya jenis-jenis diklat yang tersedia baik yang diselenggarakan oleh lembaga diklat pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga diklat swasta. Untuk menghindari fenomena asal ikut diklat, maka dalam penyelenggaraan diklat untuk PNS diberlakukan kebijakan diklat berbasis kompetensi. Artinya, diklat yang diperuntukkan bagi PNS bukan diklat yang sekedar membentuk kompetensi, tetapi kompetensi tersebut harus relevan dengan tugas dan jabatannya. Penerapan kebijakan ini memang berimplikasi langsung pada keharusan adanya standar kompetensi untuk setiap jabatan. Karena setiap PNS adalah pelayan publik, maka kompetensi merupakan keharusan pada setiap standar jabatan. Dalam prakteknya, tidak semua kompetensi tersebut diperoleh melalui diklat melainkan diperoleh melalui belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, dan sebagainya. Kompetensi yang diperoleh melalui diklatlah yang ditindaklanjuti dalam bentuk program diklat. Dengan demikian, kebijakan diklat berbasis kompetensi ini diharapkan dapat menjadi pendorong (trigerting) dalam memberikan pelayanan yang baik. Namun, peningkatan kompetensi tidaklah otomatis berarti


- 48 -

terjadi peningkatan kinerja, karena selain kompetensi tidak identik dengan kinerja, juga unsur manajemen lainnya memang belum tersentuh. Sementara itu, untuk mengubah kompetensi menjadi kinerja diperlukan media lain seperti budaya kerja, alat kerja, motivasi, bakat, dan kesejahteraan. e) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya sekretariat KPU Kabupaten Klaten adalah: (1) Melaksanakan evaluasi absen dan daftar hadir pegawai untuk setiap bulan; (2) Menyusun laporan kondisi kepegawaian setiap bulan untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; (3) Melaksanakan pengajuan berkas kenaikan gaji berkala (KGB) bagi pegawai organik KPU yang sudah memenuhi persyaratan; (4) Melaksanakan update data dan status daftar keluarga pegawai untuk penyesuaian gaji.; (5) Melaksanakan penertiban surat keputusan sekretaris KPU Kabupaten Klaten tentang pengangkatan tenaga satpam/pramubhakti/sopir tahun 2016; (6) Menghimpun dan menelaah peraturan per-UU-an di bidang kepegawaian; (7) Melaksanakan pengurusan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), daftar urut kepangkatan (DUK),kartu pegawai (KARPEG), kartu induk (KARIN), kartu isteri (KARIS), kartu suami (KARSU), asuransi kesehatan (ASKES), tabungan asuransi pegawai negeri (Taspen), surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4), dan lembar pembayaran pajak pembangunan (LP2P); (8) Melaksanakan penyusunan statistik pegawai; (9) Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat bidang kepegawaian. Daftar Pegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten NO 1 2 3 4 5 6

NAMA Karyono Ady Christanto Utomo Sri Efi Rusmariati Adik Purwanto Poniman Achmad Supriyanto

JENIS KELAMIN Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki

JABATAN Pramubhakti Pramubhakti Pramubhakti Satpam Satpam Satpam

f) Kegiatan terkait lainnya:


- 49 -

(1) Laporan rutin bulanan kepegawaian, meliputi laporan nominatif PNS, struktur organisasi PNS, dan laporan pramubhakti sebelum tanggal 10 setiap bulan dilaporkan melalui email dan faximile; (2) Dasar surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 344/Ses-Prov-012/09/VI/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang kenaikan pangkat PNS Sekjen KPU RI Periode 1 Oktober 2016, maka pada tanggal 15 Juli 2016 telah dilaksanakan pengajuan berkas kenaikan pangkat PNS organik atas nama Budi Sambodo ke KPU Provinsi Jawa Tengah dari golongan IIIa ke IIIb dengan pengiriman surat pengantar nomor 146/SesKab/012.329461/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016; (3) Pembinaan PNS staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten tentang peningkatan pembinaan kedisiplinan PNS, kinerja PNS, loyalitas selaku PNS, dilaksanakan setiap awal bulan dengan mengacu UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 53 TAhun 2010 tentang Disiplin PNS, Perka BKN no. 1 tahun 2013 Pelaksanaan Apel Pagi tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan Keputusan Sekjen KPU No. 53 Tahun 2016 tentang Juknis pelaksanaan pemberian tukin; (4) Pelaksanaan apel pagi komisioner, sekretariat, dan PTT dilaksanakan setiap pagi untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan pegawai maupun aturan-aturan yang harus ditaati; (5) Memproses PNS berprestasi tahun 2016 di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Klaten dengan mendasari surat Sekjen KPU No. 828/SJ/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi di lingkungan sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota dan hasil rapat kasubbag Sekteratiat KPU Klaten dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian antara lain: integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, inovasi dan komunikasi. Atas dasar penilaian tersebut diatas maka ditetapkan hasil 2 orang dari 11 orang adalah:  Agus Sutanta, S.IP  Minarno


- 50 -

Penyerahan Sertifikat Kepada PNS berprestasi di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten

(6) Menyampaikan dan memberikan pelayanan bagi PNS yang belum mempunyai KARIS atas nama Sony Wicaksono dan Budi Sambodo, dan KARSU atas nama Luvita Eska Pratiwi ke KPU Provinsi Jawa Tengah dengan surat pengantar No. 162/Ses-Kab/012.329461/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan No. 228/Ses-Kab/012.329461/XI/2016 tanggal 24 November 2016. Untuk lebih menertibkan kelengkapan datadata yang harus dimiliki bagi PNS yaitu: KARPEG, KARIS/KARSU, Kartu Elektronik, Askes, NPWP, dll. Hal ini sebagai dasar surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah No.392/Ses-Prov/012/09/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang pembuatan KARIS dan KARSU; (7) Memproses kenaikan gaji berkala atas nama Sugeng Widodo per 1 Oktober 2016; (8) Mengikuti sosialisasi pemetaan pegawai dan alih status ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 November 2016; (9) Menerima mutasi PNS organik atas nama Luvita Eska Pratiwi, S. I. Kom dari Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan ke Sekretariat KPU Kabupaten Klaten per tanggal 1 November 2016; (10) Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sebagai berikut: NO

NAMA/NIP

1 Thomas Sunarno, SH. Nip. 196007191985031007 2 Dra. Eka Susilawati, M Si. Nip. 196505051992032013

JABATAN Sekretaris KPU Kab Klaten Kasubbag Program & Anggaran


- 51 -

3 Dra. Wahyu Agustini, MM. Nip. 196608241995032001 4 Tatiek Sri Haryatie, S Sos. Nip. 196009131983032008 5 Yuyun Sri Agung P, Sstp, M Si. Nip. 198006021998101001 6 Wardiyem, SE. Nip. 196412251986032013 7 Agus Sutanta, S IP. Nip. 196509141992081002 8 Ika Nurmaliana Dewi, SE. Nip. 197906282009122002 9 Jeni Jayanto Sutopo, SE. Nip. 198002142010121001 10 Sony Wicaksono, SAP. Nip. 198605302009121003 12 Murgiyanto, S Sos. Nip. 197705061995031002 13 Budi Sambodo, S Sos. Nip. 198003122009021006 14 Desnata Sandi Nip. 198312062009121003 15 Hermawan Nip. 196712052008111001 16 Minarno Nip. 197505112009101001 17 Sugeng Widodo Nip. 198411142009101001

Kasubbag Hukum Kasubbag Umum Kasubbag Teknis & Hupmas Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf

SKP untuk Sekretaris dan Kasubag dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah. 2) Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel/Diklat Teknis. (3358.003) a) Diklat Teknis Kepegawaian KPU Kabupaten Klaten mengirimkan Kasubbag Umum (Tatiek Sri Haryatie, S. Sos.) untuk mengikuti Diklat Teknis Kepegawaian yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 s.d. 13 Mei 2016 serta pada tanggal 15 Nopember 2016, yang ditugaskan Thomas Sunarno, S.H dan Jeny Jayanto, S.E. ; b) Bimtek SIPP (3358.006) Dalam rangka penatalaksanaan kepegawaian KPU Kabupaten Klaten telah mengirimkan 2 (dua) orang pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) Tengah pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2016, yang ditugaskan Jeny Jayanto, S.E dan Minarno;


- 52 -

c)

Bimtek Logistik KPU Kabupaten Klaten mengirimkan peserta Bimtek logistic yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Nopember 2016, yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S. Sos.. e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360) 1) Penerapan elektronik system kearsipan di KPU (3360.008) Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan tertib dan berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh operator. Laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) telah disusun. Penghapusan BMN dilakukan untuk barang yang telah rusak berat. Proses inventarisasi barang telah dilakukan dan telah mengajukan ijin penghapusan BMN kepada KPU, penghapusan barang dilakukan setelah mendapat ijin dari eselon I KPU . Tuntutan ganti rugi tidak dilaksanakan karena tidak ada temuan tentang kehilangan BMN. 2) Penataan, pendataan (3360.009) Kegiatan stock opname barang persediaan untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di gudang, Kegiatan ini dilaksanakan Desember 2016.

dan

penilaian

arsip

(pengelolaan

BMN)

3) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (3360.015) KPU Kabupaten Klaten telah membentuk tim tata kelola kearsipan serta telah melakukan penataaan dan pengelolaan arsip dinamis baik


- 53 -

aktif maupun inaktif serta berkoordinasi dengan Kantor Arsip Kabupaten Klaten. Tim penilaian arsip telah melakukan penilaian arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) atau berdasarkan nilai guna arsip. Adapun penataan arsip di KPU Kabupaten Klaten sebagaimana disajikan pada tabel- tabel berikut ini: a) Penataan arsip mingguan bagian Umum Pada bagian umum penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 11 personal yaitu: (1) Tatiek Sri Hariyatie, S.SoS (Kasubag Umum) (2) Wardiyem, SE (3) Sony Wicaksono, S.A.P (4) Jeni Jayanto Sutopo, SE (5) Budi Sambodo, S.SoS (6) Murgiyanto, S.SoS (7) Hermawan (8) Minarno (9) Sugeng Widodo (10) Karyono, SH (11) Ady Christanto Utomo, A.Md JURNAL PENATAAN ARSIP MINGGUAN SUBBAG : UMUM NO

TGL

JENIS DATA

1 1

2 01 - 05 Agustus 2016

3 Dokumen PPID, Perpustakaan dan Griya Pintar Pemilu (GPP) Data seleksi Anggota KPU untuk memenuhi perintah KPU RI. agenda masuk-keluar, kearsipan surat menyurat) SPM, SPP, LPJ Keuangan SIPP PPK Pilkada 2015 SPJ gaji, Tukuin, UM, UK. Realisasi , Calk semester I dll. Dokumen/data PPID maupun GPP Data seleksi Anggota KPU untuk memenuhi permintaan KPU RI dan KPU Provinsi. PPID dan GPP Surat masuk-keluar, kearsipan SPM Gaji Bulan September 2016, SPP, LPJ Keuangan SIPP PPK Pilkada 2015 SPJ gaji, Tukin, UM, UK.

2

08 s.d. 12 Agustus 2016

JML DATA 4


KET 5

Dikirim ke KPU RI

dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi

Dikirim ke KPU RI

- 54 -

3

4

5

15 s.d 19 Agustus 2016

22 s.d 26 Agustus 2016

29 Agust s.d 02 Sept 2016

6

1 s.d. 9 Sept 2016

7

13 s.d 16 Sept 2016

Realisasi anggaran bulan Juli 2016 Realisasi , Calk semester I, SPM SIPP PPK Pilkada 2015 Dokumen / data PPID maupun GPP Surat masuk-keluar, arsip surat SPM, Gaji Bulan September 2016, SPP, LPJ Keuangan SIPP PPK Pilkada 2015 SPJ gaji, Tukuin, UM, UK. Realisasi anggaran bulan Juli 2016 Realisasi , Calk semester I, pengajuan SPM Dokumen / data PPID maupun GPP Surat masuk-keluar, arsip surat SPM, Gaji Bulan September 2016, SPP, LPJ Keuangan SIPP PPK Pilkada 2015 Risalah rapat pleno rutin tiap hari senin SIPP PPK Pilkada 2015, Menyiapkan SPJ gaji, Tukin, UM, UK. Membuat realisasi anggaran bulan Juli 2016 Realisasi, Calk semester I, pengajuan SPM Usulan PNS berprestasi ke KPU Provinsi Dokumen / data PPID maupun GPP Surat masuk-keluar, kearsipan surat menyurat) Risalah rapat pleno rutin tiap hari senin SPM, Gaji Bulan September 2016, SPP, LPJ Keuangan SIPP PPK Pilkada 2015 SPJ gaji, Tukin, UM, UK. Realisasi anggaran bulan Juli 2016 Realisasi , Calk semester I, pengajuan SPM Pengkodean buku dan dokumen PPID Register GPP Dokumen PNS berprestasi Data GPP Pengkodean buku register GPP Arsip Data Kepegawaian Komisioner, PNS dan PTT Dokumen Badan Penyelenggara PPS dan PPK Arsip Data Rekrutmen Anggota KPU Berkas Surat Keluar dan Masuk

Dikirim ke KPU RI

Dikirim ke KPU RI

Dikirim ke KPU RI

Dikirim ke KPU RI

Dikirim ke KPU RI

Ruang GPP 27 Data

di R.Umum

1 Berkas 441 surat masuk

Filing Kabinet 2 Paling Atas Filing Kabinet 1 Paling atas ruang umum


- 55 -

BA Pinjam Pakai Gedung yang dipakai Kantor KPU

8

19 s.d 23 Sept 2016

Aset Kotak Bilik, Aset-aset KPU dan yang milik Pemda Pengkodean buku register GPP Arsip data surat masuk dan keluar non kepemiluan Pengkodean buku register GPP BA pinjam kotak bilik Arsip SKP bagi PNS Organik dan PNS DPK

9

26 s.d 30 Sept 2016

Penataan arsip autentifikasi Partai Politik 24 s.d 28 Okt 2016

Di Filling Kabinet Ruang Umum Filling Kabinet 3 Ruang TP Filling kabinet Ruang Umum

16 berkas

Arsip data surat masuk dan keluar non kepemiluan Pengkodean buku register GPP BA pinjam kotak bilik Arsip SKP bagi PNS Organik dan PNS DPK

9

84 Surat Keluar 1 Berkas 1 Berkas

16 berkas 4 berkas

Laporan Triwulan Arsip GPP dan PPID Surat menyurat baik surat masuk & surat keluar

Filling kabinet 2 Ruang Umum di almari kaca Ruang Umum Filing kabinet 2 paling atas Juli s.d. Sept 2016

b) Penataan arsip mingguan bagian Hukum Pada bagian Hukum penataan arsip dilakukan oleh: (1) Dra. Wahyu Agustini, MM (Kasubag Hukum) (2) Desnata Sandi, A.Md DAFTAR PENATAAN ARSIP PILKADA 2015 SUBBAG : HUKUM NO

TGL

1

2 1 03/08/2016

2 04/08/2016

NOMOR SURAT

JML DATA

3

4

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor : 1/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 2/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 3/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 4/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 5/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 6/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 6a/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 7/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 8/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015

KET

5 Hardcopy di :

1 1 1 1 1 1 1 1 1


R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum

- 56 -

3 09/08/2016

4 10/08/2016

5 16/08/2016

6 30/08/2016

7 31/08/2016

Nomor : 9/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 10/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 11/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor : 12/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 13/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 14/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 15/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 16/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 17/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 18/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 19/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 20/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 21/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 22/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 23/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 24/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 25/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor : 26/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 27/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 28/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 29/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor : 41/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 41,A/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 43/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 44/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 46/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 46/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 46,A/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 47/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 48/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 Nomor : 50/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015

1 1 1

R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum Hardcopy di :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum Hardcopy di :

1 1 1 1

R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum Hardcopy di:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Putusan Ptun Jakarta No : 62/G/2015/Ptun-Jkt Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Dari H. Mustafid Fauzan, Se - Sri Harmanto, Se, M.Si Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati: Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Dari One Krisnata - Drs. H. Sunarto, M.Hum Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Dari Hj. Sri Hartini, SE-Hj. Sri

1 Buku 1 Bendel

R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum Hardcopy di: R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum

1 Bendel

R. Subbag Hukum

1 Bendel

R. Subbag Hukum

8 06/09/2016


- 57 -

Mulyani 9 14/09/2016 Peraturan KPU No 4 Tahun 2009 Putusan Nomor : 28/G/2010/Ptun.Smg. Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 2012 Surat Keputusan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Dan Lampirannya, Surat Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Dari Gubernur Dan Biodata Calon Terpilih Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

1 Buku 1 Bendel 1 Buku 1 Buku

1 Buku

10 28/09/2016 Laporan Akuntan Independen Atas Laporan 1 Buku Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2010 Pasangan H. Sunarna, Se, M.Hum - Hj. Sri Hartini Berita Acara Nomor : 20/Ba/III/2010 Tentang 1 Bendel Hasil Seleksi Tertulis Dan Wawancara Calon Anggota Pps Se-Kabupaten Klaten Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 Sk Gubernur Jateng No. 131/18/2010 Tentang 1 Bendel Penetapan Hari Senin 20 September 2010 Sebagai Hari Libur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten, Putusan Mk No : 11/PuuVIII/2010, Surat Putusan Ptun No : 28/G/2010/Ptun.Smg, Akta Bukti Penggugat A.N. Nikodemus Sukirno, Duplik Tergugat KPU Kabupaten Klaten Atas Replik Dari Penggugat A.N. Nikodemus Sukirno Laporan Akuntan Independen Atas Laporan 1 Buku Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2010 Pasangan Drs. H. Sajono Agus Murtana Laporan Akuntan Independen Atas Laporan 1 Buku Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2010 Pasangan Agus Winarno Dra. Sri Kertati

Hardcopy di: R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum R. Subbag Hukum

R. Subbag Hukum Hardcopy di: R. Subbag Hukum

R. Subbag Hukum

R. Subbag Hukum

R. Subbag Hukum

R. Subbag Hukum

c) Penataan arsip mingguan bagian Program dan Anggaran Pada bagian Program dan Anggaran penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 2 personal yaitu: (1) Dra.Eka Susilawati.,M.Si (Kasubag Program dan Anggaran) (2) Ika Nurmaliana Dewi,SE


- 58 -

DAFTAR PENATAAN ARSIP PILKADA 2015 PROGRAM DAN ANGGARAN NO

TANGGAL

1 1

2 04-Agust-16

2

11-Agust-16

JML DATA 3 4 Dokumen LAKIP Tahun 2015 1 eks Dokumen LAKIP Tahun 2014 2 eks Dokumen LAKIP Tahun 2013 1 eks Dokumen LAKIP Tahun 2010 1 eks Dokumen LAKIP Tahun 2009 2 eks Dokumen LAKIP Tahun 2008 2 eks Dokumen TAPKIN Tahun 2014 1 eks Dokumen TAPKIN Tahun 2015 1 eks Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern 1 eks KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 1 eks Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 1 eks Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 eks Tahun 2016 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 1 eks 2016 Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2016 1 eks Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri 1 eks Wulan I Tahun 2016 (berdasarkan PP No.39 Tahun 2006) Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri 1 eks Wulan II Tahun 2016 (berdasarkan PP No.39 Tahun 2006) Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 1 eks Laporan Keuangan Tahunan TA. 2014 1 eks Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015 1 eks Dokumen lelang pengadaan Surat Suara 1 eks JENIS DATA

DIPA Tahun Anggaran 2015

1 eks

RKA-K/L Tahun Anggaran 2015

1 eks

DIPA Tahun Anggaran 2016

1 eks

RKA-K/L Tahun Anggaran 2016

1 eks

NPHD Pilkada Tahun 2015

1 eks

Addendum NPHD Pilkada Tahun 2015

1 eks


KETERANGAN 5 Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy Data soft copy

Data soft copy

di R. Bendahara di R. Bendahara di R. Bendahara di locker Ksb.Program & Anggaran di locker Ksb.Program & Anggaran Ksb.Program & Anggaran di locker Ksb.Program & Anggaran di locker Ksb.Program & Anggaran di locker Ksb.Program & Anggaran di locker Ksb.Program & Anggaran

- 59 -

3

4

5

6

18-Agust-16

25-Agust-16

1 Sept 2016

9 Sept 2016

Dokumen Ajuan Anggaran Pilkada Tahun 2015 kepada Bupati melalui Kakan Kesbangpol Keputusan KPU No.01/Kpts/KPU /Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekni/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA BA.076 TA.2016 Laporan Realisasi Anggaran versi SILABI bulanan (Bulan Januari s.d Juni) Laporan Realisasi Anggaran versi SILABI bulanan (Bulan Juli) Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan bulanan Dokumen kepegawaian (presensi pegawai bulan Januari s.d Juli 2016) Dokumen kepegawaian (presensi pegawai Januari s.d Desember 2015) Dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Perngadaan (SIRUP) tahun 2016 Laporan Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 Dokumen Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Dana Kampanye Pasanngan Calon H.Mustafid Fauzan, SE dan Sri Harmanto, SE.,M.Si Dokumen Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Dana Kampanye Pasanngan Calon: One Krisnata dan Drs. H. Sunarto, M.Hum Dokumen Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Hj.Sri Hartini, SE dan Hj.Sri Mulyani Template Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2015 Berita Acara Penyerahan Arsip Pilgub Jawa Tengah Tahun 2013 KPU Kabupaten Klaten kepada Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Buku Laporan Kegiatan Tahun 2005 Dan Program Kerja Tahun 2006 Buku Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019 Dokumen pengajuan ijin rekening dan Nomor Register Dana Hibah Pilkada Tahun 2015 Dokumen LAKIP Tahun 2011

1 eks

di locker Ksb.Program & Anggaran

1 eks

di locker Ksb.Program & Anggaran

1 eks

di R. Bendahara

1 eks

di R. Bendahara

1 bendel 1 bendel 1 bendel 1 eks

di R. Bendahara

Dokumen LAKIP Tahun 2012

1 eks

1 eks 1 eks

Ksb.Program & Anggaran Ksb.Program & Anggaran di locker Operator SIRUP di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran

1 eks

di R.Kasubbag Program dan Anggaran

1 eks


10 lembar 1 eks

di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran

1 eks

di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran

1 eks 1 eks 1 bendel 1 eks


- 60 -

7

16 Sept 2016

8

22 Sept 2016

9

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri Wulan I Tahun 2013 (berdasarkan PP No.39 Tahun 2006) Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri Wulan II Tahun 2013 (berdasarkan PP No.39 Tahun 2006) Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri Wulan III Tahun 2013 Dokumen Capaian kinerja sampai dengan bulan September 2016 Rekap absensi pegawai bulan Januari s.d minggu II September 2016 Laporan Realisasi Anggaran versi SILABI bulanan (Bulan Agustus) Laporan Keuangan Semester I 2016 Dokumen SP2HL Dana Hibah Pilkada Tahun 2015 Dokumen SP4HL Dana Hibah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 2013

1 eks 1 eks

1 eks


1 eks

di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R. Bendahara

1 bendel 1 bendel 1 eks 1 eks 1 bendel

1 bendel 19 bendel Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2014 14 bendel Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 16 bendel

29 Sept 2016

di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran

di R. Bendahara di R. Bendahara di R. Bendahara di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran di R.Kasubbag Program dan Anggaran

d) Penataan arsip mingguan bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat (TP dan HUPMAS) Pada bagian Teknis Pemilu dan HUPMAS penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 3 personal yaitu: (1) Yuyun Sri Agung P, SSTP, M.Si (Kasubag TP dan HUPMAS) (2) Agus Sutanta, SIP (3) Sri Efi Rusmariati, SE DAFTAR PENATAAN ARSIP PILKADA 2015 TP DAN HUPMAS NO

TGL

JENIS DATA

1 1

3 03 Agustus 2016

A 1 2 3 4 5

4 Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir Model AA.1 KWK) Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di


JML DATA

KET

5

6

1 1 1 1 1

- 61 -

TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)

2

04 Agustus 2016

B Pencalonan 1 Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai politik serta Perseorangan menggunakan : 2 • Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai 3 • Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan 4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah kursi dan Perolehan Suara 5 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pasangan calon 6 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah C Pemungutan dan Penghitungan Suara 1 Surat Suara a. Terpakai (sah) b. Tidak Terpakai (rusak) 2 Jenis Formulir : a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK, Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1 KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3 KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model DA6 KWK, Model DA7 KWK c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK, Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK, Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4 KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK 3 Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Tingkat TPS 1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model


1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

1 1 1

2 1 1 Berkas

1 Berkas

1 Berkas

5640

DiOrdner per

- 62 -

C1 KWK 2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK

3

03 Agustus 2016

A

b. Tingkat PPK 1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK 2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK PLANO 3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA 4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK, Model DA 7 KWK c. KPU Kabupaten 1). Model DB KWK 2). Model DB1 KWK 3). Lampiran Model DB1 KWK 4). Model DB1 KWK PLANO 5). Model DB2 KWK 6). Model DB3 KWK 7). Model DB 4 KWK 8). Model DB5 KWK 9). Model DB6 KWK 10). Model DB7 KWK Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK)

1789

1203 802 5 Dus

1 1

Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK)

1


Dalam dus

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK)

Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir Model AA.1 KWK) Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di TPS lain (Formulir Model A.5 KWK) B Pencalonan 1 Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai politik serta Perseorangan menggunakan :  Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai

kecamatan (26 Ordner) C1 plano = 1789, model c2-kwk dsb ada didalam kotak di gudang

R. Subbag Tp & Hupmas R.Subbag Tp & Hupmas R.Subbag Tp & Hupmas R.Subbag Tp & Hupmas R.Subbag Tp & Hupmas

1 1

8 Berkas (Ordner)

di ruang komisioner

- 63 -

2 3

4

C 1

 Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah kursi dan Perolehan Suara Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemungutan dan Penghitungan Suara

2 Berkas (Ordner)

di ruang komisioner

1

R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas

1

1

R. Subbag Tp & Hupmas

Surat Suara (CONTOH) a. Terpakai (sah) b. Tidak Terpakai (rusak)

2

Jenis Formulir :

3

a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK, Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1 KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3 KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model DA6 KWK, Model DA7 KWK c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK, Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK, Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4 KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Tingkat TPS 1) Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK 2) Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Tingkat PPK 1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA


2

R. Subbag Tp & Hupmas 1 R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas 1 Berkas R. Subbag Tp & Hupmas

1 Berkas R. Subbag Tp & Hupmas

1 Berkas


26 Ordner Filling cabinet ruang PPID 26 kotak Kotak di gudang sebelah mushola

5 Dus

Filling cabinet

- 64 -

KWK, Model DA1 KWK 2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK PLANO 3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA 4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK, Model DA 7 KWK c. KPU Kabupaten Klaten 1). Model DB KWK

4

05-10 Agustus 2016

A

B 1

5 Dus 5 Dus

1

2). Model DB1 KWK

1

3). Lampiran Model DB1 KWK

1

4). Model DB1 KWK PLANO

1

5). Model DB2 KWK

1

6). Model DB3 KWK 7). Model DB 4 KWK 8). Model DB5 KWK

1 1 1

9). Model DB6 KWK

1

10). Model DB7 KWK

1

Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK)

1


1


1

Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir Model AA.1 KWK) Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)

1 1

ruang PPID Filling cabinet ruang PPID Filling cabinet ruang PPID

R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas

Pencalonan Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: • Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai


2 Bendel R. Subbag Tp & Hupmas

- 65 -

2 3

• Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah kursi dan Perolehan Suara

C

Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemungutan dan Penghitungan Suara

1

Surat Suara (CONTOH)

4

a. Terpakai (sah) b. Tidak Terpakai (rusak) 2

Jenis Formulir : a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK, Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1 KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3 KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model DA6 KWK, Model DA7 KWK c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK, Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK, Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4 KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK

5

05-10 Agustus 2016

3

Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Tingkat TPS 1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK



1


1


1


2




26 Ordner Filling cabinet ruang PPID

- 66 -

2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Tingkat PPK 1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK 2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK PLANO 3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA 4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK, Model DA 7 KWK c. KPU Kabupaten 1). Model DB KWK

6

05-10 Agustus 2016

A

B 1

26 Kotak Rak depan ruang subbag teknis

5 Dus 5 Dus 5 Dus

1

2). Model DB1 KWK

1


1


1

5). Model DB2 KWK

1


1 1 1

9). Model DB6 KWK

1

10). Model DB7 KWK

1


1


1


1


1 1

Filling cabinet ruang PPID Filling cabinet ruang PPID Filling cabinet ruang PPID


Pencalonan Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai politik serta Perseorangan menggunakan:


- 67 -

• Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai

2 3


1


1


a. Terpakai (sah)

2

b. Tidak Terpakai (rusak)

1


C 1


2

05-10 Agustus

1


4

7


3

2 Bendel R. Subbag Tp & Hupmas (berkas pemenang pilkada masih tersimpan di ruang komisioner) 1 Bendel R. Subbag Tp & Hupmas

Jenis Formulir : a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK, Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1 KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3 KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model DA6 KWK, Model DA7 KWK c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK, Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK, Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4 KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Tingkat TPS





- 68 -

2016

8

1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK 2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Tingkat PPK 1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK 2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK PLANO 3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA 4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK, Model DA 7 KWK c. KPU Kabupaten Klaten 1). Model DB KWK

05-10 Agustus 2016

A

B 1

26 Ordner Filling cabinet ruang PPID 26 Kotak Rak depan ruang subbag teknis

5 Dus 5 Dus 5 Dus

1

2). Model DB1 KWK

1


1


1

5). Model DB2 KWK

1


1 1 1

9). Model DB6 KWK

1

10). Model DB7 KWK

1


1


1


1


1 1



Pencalonan Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai


- 69 -

politik serta Perseorangan menggunakan : • Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai

2 3


C


1


4

a. Terpakai (sah) b. Tidak Terpakai (rusak) 2




1


1


1


2




- 70 -

9

10

05-10 Agustus 2016

26,29-31 Agustus, 1 September 2016

3

A

B

Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Tingkat TPS 1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK 2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Tingkat PPK 1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK 2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK PLANO 3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA 4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK, Model DA 7 KWK c. KPU Kabupaten 1). Model DB KWK

26 Ordner Filling cabinet ruang PPID 26 kotak Rak depan ruang subbag teknis

5 dus 5 dus 5 dus

1

2). Model DB1 KWK

1


1


1

5). Model DB2 KWK

1


1 1 1

9). Model DB6 KWK

1

10). Model DB7 KWK

1


1


1


1


1 1



Pencalonan


- 71 -

1

2 3

Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai politik serta Perseorangan menggunakan : • Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai • Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah kursi dan Perolehan Suara

1


1


1


a. Terpakai (sah)

2


1


C


1


4

2







- 72 -

11

12


2, 5-8 September 2016

3

A

B

Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Tingkat TPS 1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK 2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Tingkat PPK 1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK 2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK PLANO 3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA 4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK, Model DA 7 KWK c. KPU Kabupaten 1). Model DB KWK

26 Ordner Lemari ruang ppid (GPP) 26 bendel Gudang

5 dus 5 dus 5 dus

1

2). Model DB1 KWK

1


1


1

5). Model DB2 KWK

1


1 1 1

9). Model DB6 KWK

1

10). Model DB7 KWK

1


1


1


1


1 1



Pencalonan


- 73 -

1

2 3

Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai politik serta Perseorangan menggunakan : • Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai • Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah kursi dan Perolehan Suara

1


1


1


a. Terpakai (sah)

2


1


C


1


4

2







- 74 -

13


3

Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Tingkat TPS 1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK 2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Tingkat PPK 1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK

14

9, 13-15 September 2016

A

26 Ordner LEMARI RUANG PPID (GPP) 26 Bendel GUDANG

5 Dus

2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK PLANO

5 Dus

3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA 4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK, Model DA 7 KWK c. KPU Kabupaten 1). Model DB KWK

5 Dus

1

2). Model DB1 KWK

1


1


1

5). Model DB2 KWK

1


1 1 1

9). Model DB6 KWK

1

10). Model DB7 KWK

1


1


1


1

Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir Model AA.1 KWK)

1


FILLING CABINET RUANG PPID FILLING CABINET RUANG PPID FILLING CABINET RUANG PPID R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas

- 75 -

Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di TPS lain (Formulir Model A.5 KWK) B 1

2 3

Pencalonan Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai politik serta Perseorangan menggunakan : • Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai • Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah kursi dan Perolehan Suara




1


1


a. Terpakai (sah)

2


1


C 1


2


1


4

1

Jenis Formulir : a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK, Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1 KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3 KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model DA6 KWK, Model DA7 KWK




- 76 -

15

16

9, 13-15 September 2016

19, 22-25 Agustus 2016

3

A 1

2

c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK, Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK, Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4 KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Tingkat TPS 1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK 2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Tingkat PPK 1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK 2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK PLANO 3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA 4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK, Model DA 7 KWK c. KPU Kabupaten 1). Model DB KWK


26 Ordner ruang PPID 26 bendel Gudang

26 bendel Filling cabinet ruang PPID

1

2). Model DB1 KWK

1


1


1

5). Model DB2 KWK

1


1 1 1

9). Model DB6 KWK

1

10). Model DB7 KWK

1

Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Daftar Pemilih Tetap (DPT)


1

1

R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas R. Subbag Tp & Hupmas Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas) Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas)

- 77 -

3

Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah Pemilih secara Nasional terinci untuk setiap Kabupaten

B 1 2 B 1

Pencalonan Susunan Tim kampanye Pasangan calon Bukti nomor Rekening khusus dana kampanye Pemungutan dan Penghitungan Suara Formulir di TPS: Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran Model C1 PPWP

2

Jenis Formulir PPK a. Model DA PPWP b. Model DA1 PPWP c. Lampiran Model DA1 PPWP d. Model DA 2 PPWP e. Model DA3 PPWP f. Model DA4 PPWP g. Model DA5 PPWP h. Model DA6 PPWP Formulir di Desa : Model D PPWP, Model D1 PPWP, Lampiran Model D1 PPWP

3

4

17


KPU Kabupaten/Kota a. Model DB PPWP b. Model DB1 PPWP c. Lampiran Model DB1 PPWP d. Model DB2PPWP e. Model DB3 PPWP f. Model DB 4 PPWP g. Model DB5 PPWP h. Model DB6 PPWP

C 1

Penetapan calon Terpilih Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu

A 1


2


1

Ruang Subbag TP & Hupmas

1 1 2915 bendel

ditempatkan 26 Ordner di ruang PPID

1 Bendel Ruang Subbag TP & Hupmas 1 Bendel Ruang Subbag TP & Hupmas

401 bendel

Ditempatkan 5 Ordner di ruang PPID

1 Bendel Ruang Subbag TP & Hupmas

1 Bendel Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas) 1

1

Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas) Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas)

- 78 -

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3

Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah Pemilih secara Nasional terinci untuk setiap Kabupaten

B 1 2 B 1


2

Jenis Formulir PPK a. Model DA PPWP b. Model DA1 PPWP c. Lampiran Model DA1 PPWP KPU Kabupaten/Kota a. Model DB PPWP b. Model DB1 PPWP c. Lampiran Model DB1 PPWP d. Model DB2PPWP e. Model DB3 PPWP f. Model DB 4 PPWP g. Model DB5 PPWP h. Model DB6 PPWP Penetapan calon Terpilih Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu

3

C 1

18


A 1

2

3 B


4 Eks

Hardcopy (di GPP),

1


1 1 2915 bendel

di ruang PPID

1 Bendel di ruang PPID


1 Bendel Softfile & Hardcopy di PC Subbag TP 1

Softfile (di PC Subbag TP & Hupmas) 1 Softfile (di PC Subbag TP & Hupmas) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4 Eksemplar Hardcopy (di Ruang PPID, buku Pemilu PPWP 2014 dalam angka Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah 1 Ruang Subbag Pemilih secara Nasional terinci untuk setiap Kabupaten TP & Hupmas Pencalonan


- 79 -

1 2 B 1

Susunan Tim kampanye Pasangan calon Bukti nomor Rekening khusus dana kampanye Pemungutan dan Penghitungan Suara Formulir di TPS: Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran Model C1 PPWP

2

Jenis Formulir PPK a. Model DA PPWP b. Model DA1 PPWP c. Lampiran Model DA1 PPWP KPU Kabupaten/Kota a. Model DB PPWP b. Model DB1 PPWP c. Lampiran Model DB1 PPWP d. Model DB2PPWP e. Model DB3 PPWP f. Model DB 4 PPWP g. Model DB5 PPWP h. Model DB6 PPWP Penetapan calon Terpilih Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu

3

C 1

19

9, 13-15 September 2016

A 1

2


Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

3

Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah Pemilih terinci untuk setiap Kabupaten

B 1

Pencalonan Susunan Tim kampanye Pasangan calon

2 B

Bukti nomor Rekening khusus dana kampanye Pemungutan dan Penghitungan Suara


1 1 2915 bendel

di ruang PPID

1 Bendel di ruang PPID


1 Bendel Softfile &Hardcopy di Subbag TP & Hupmas 1

Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas) 1 Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas) 4 Hardcopy (Di Eksemplar Ruang PPID , buku Pemilu PPWP 2014 dalam angka 1 Ruang Subbag TP & Hupmas 1

Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas)

1

- 80 -

1

Formulir di TPS: Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran Model C1 PPWP

2

C 1

Jenis Formulir PPK a. Model DA PPWP b. Model DA1 PPWP c. Lampiran Model DA1 PPWP KPU Kabupaten/Kota a. Model DB PPWP b. Model DB1 PPWP c. Lampiran Model DB1 PPWP d. Model DB2PPWP e. Model DB3 PPWP f. Model DB 4 PPWP g. Model DB5 PPWP g. Model DB6 PPWP h. Penetapan calon Terpilih Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu

A 1


1

2


1

3


1

4


1

3

20

16,19-22 September 2016

5

B 1.

Pencalonan Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai politik serta Perseorangan menggunakan : • Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai


2915 bendel

di ruang PPID (GPP)

1 Fotocopy di Eksempla ruang PPID r


1 Bendel Softfile & Hardcopy ruang subbag TP & Hupmas

1

Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas


- 81 -

2 3

4

C 1

2

21

16,19-22 September 2016

3



1


Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemungutan dan Penghitungan Suara Surat Suara (CONTOH) a. Terpakai (sah)

1


1


2


1

Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas

Jenis Formulir : a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK, Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1 KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3 KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model DA6 KWK, Model DA7 KWK c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK, Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK, Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4 KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Tingkat TPS 1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK 2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK b. Tingkat PPK


1 Berkas Ruang Subbag TP & Hupmas



26 Ordner Ruang Subbag TP & Hupmas 26 bendel GUDANG

- 82 -

1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA KWK, Model DA1 KWK 2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK PLANO 3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA 4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK, Model DA 7 KWK c. KPU Kabupaten 1). Model DB KWK

A 1

2

26 bendel Filling cabinet ruang PPID

1

2). Model DB1 KWK

1


1


1

5). Model DB2 KWK

1


1 1 1

9). Model DB6 KWK

1

10). Model DB7 KWK

1


Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

3

Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah Pemilih terinci untuk setiap Kabupaten

B 1 2 B 1


2

Jenis Formulir PPK a. Model DA PPWP


Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas Ruang Subbag TP & Hupmas

1

Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas) 1 Softfile (Di PC Subbag TP & Hupmas) 4 Hardcopy (Di Eksempla Ruang PPI , r 1 Ruang Subbag TP & Hupmas 1 1

Softfile Softfile

2915 bendel 1

di ruang PPID (GPP) Fotocopy di

- 83 -

3

C 1

22

21, 25-27 Oktober 2016

1

2 3

b. Model DA1 PPWP c. Lampiran Model DA1 PPWP KPU Kabupaten/Kota a. Model DB PPWP b. Model DB1 PPWP c. Lampiran Model DB1 PPWP d. Model DB2PPWP e. Model DB3 PPWP f. Model DB 4 PPWP g. Model DB5 PPWP h. Model DB6 PPWP Penetapan calon Terpilih Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu

Eksempla Rak ruang r PPID (GPP) 1 Bendel Ruang Subbag TP & Hupmas

1 Bendel Softfile & Hardcopy di Subbag TP & Hupmas)

DATA ANGGOTA DPRD PERIODE 2014-2019 - GOLKAR 1 bendel - DEMOKRAT 1 bendel - HANURA 1 bendel - PDI-P 1 bendel UPDATING DATA WEBSITE KPU KABUPATEN KLATEN & PPID KPU KLATEN LAPORAN TRIWULAN JULI - SEPTEMBER 2016 1

dilakukan setiap hari

3) Layanan perkantoran (3360.994) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan jasa, pembayaran honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat-alat kantor, gedung, dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor digunakan untuk pembayaran belanja pakaian dinas pegawai, satpam, dan pramubhakti, dan pembayaran honor operasional satuan kerja. Kegiatan layanan perkantoran KPU Kabupaten Klaten adalah: a) Penyedia jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di KPU Kabupaten Klaten merupakan kegiatan antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi yang beRBentuk arsip dinamis dan statis. b) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional / dinas Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Klaten. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik KPU Kabupaten Klaten. c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.


- 84 -

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Klaten yang disediakan pihak pemberi jasa. Penyediaan jasa administrasi keuangan. Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran berjalan yaitu TA. 2016. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi p+erkantoran merupakan tujuan kegiatan ini. Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja. Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadahi dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. Penyediaan alat tulis Kantor. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis Kantor untuk personil KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Klaten sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor. Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran KPU Kabupaten Klaten yang memadahi. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor. Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi dan


- 85 -

merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan KPU Kabupaten Klaten.

4) Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU , Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) 5) Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004) Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi yang dilakukan masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan sebagai bahan acuan penyusunan LAKIP tahun 2016. 6) Laporan hasil rivew laporan keuangan KPU (3361.005) KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Laporan Keuangan tahun 2015 dan telah mengikuti reviu atas laporan keuangan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BPKP. 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06) a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU , Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) 1) Advokasi dan sengketa hukum (3363.010) Dalam rangka melaksanakan program kajian produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Regulasi Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se-Solo Raya dengan fasilitator dari KPU Provinsi Jawa Tengah.


- 86 -

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut yaitu dengan mengadakan Kegiatan FGD Regulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih yang bertempat di FGD Regulasi Pemutakhiran Data Pemilih Aula KPU Kabupaten Klaten dengan peserta sejumlah 30 orang pada tanggal 14 September 2016. Kajian produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM. FGD Regulasi Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se Solo Raya dengan fasilitator dari KPU Provinsi Jawa Tengah. 2) Layanan administrasi kepemiluan (3363.011) Program peningkatkan kemampuan pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum KPU Kabupaten Klaten dilakukan dengan mengikuti Rakor Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. 3) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada. (3363.013) KPU Kabupaten mengikuti Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan keputusan KPU Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan dengan menghadiri undangan dalam rangka Rakor Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada di Jawa Tengah ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 s.d. 13 Oktober 2016 dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.(3364) 1) Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004) Pada tahun 2016, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan beberapa proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten, di antaranya: a) PAW anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Golongan Karya atas nama Drs. H. Sunarto, M.Hum digantikan oleh Drs. H. Sasana, yang terlaksana pada bulan Februari s.d. Maret 2016;


- 87 -

b) PAW anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Demokrat atas nama H. Sri Tjahyana, SH,. M.M, digantikan oleh Handoko Sapto Aji, S.E, yang terlaksana pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016; 2) Dokumen Teknis penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres serta Pemilukada (3364.030) KPU Kabupaten Klaten melakukan pengumpulan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 dan mengelolanya menjadi informasi yang dapat disampaikan kepada publik dengan menggunakan instrument yang telah disusun, salah satunya melalui Evaluasi Penyelenggaraan PILBUP Klaten 2015. Program ini dilaksanakan pada 29-30 Februari 2016 di Hotel Syariah Solo dengan melilbatkan seluruh PPK dan beberpa pihak terkait dan menghadirkan Andreas Pandiangan, M.Si., serta KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Fasilitator. Dari berbagai evaluasi yang dilakukan memperoleh berbagai masukan, yang akan ditindaklanjuti di KPU Kabupaten Klaten sendiri, maupun sebagai masukan sekaligus rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI. 3) Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033) Dengan telah diteRBitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeteRBukaan Informasi Publik dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keteRBukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin teRBuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.


- 88 -

Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keteRBukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka Open Government Indonesia. Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan mengacu prinslp prlnsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Komisi Pemilihan Umum turut berpartisipasi mewujudkan good governance tersebut, salah satunya dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya dalam menyeragamkan implementasi UU KIP di lingkungan KPU. Pada program ini, KPU Kabupaten Klaten menyiapkan beberapa kegiatan guna melaksanakan sosialisasi maupun pendidikan politik kepada masyarakat, diantaranya: a) Penanaman Pohon Demokrasi Program ini di lakukan sekaligus dalam rangka sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Giat ini dilaksanakan di Desa Bunder, Bandungan, Klaten oleh Ketua KPU beserta keluarga besar KPU Kabupaten Klaten. Pada acara yang juga dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Klaten – Agus Riyanto, jajaran Polsek Jatinom, perangkat Desa Bandungan Jatinom, Keluarga Mahasiswa Klaten serta ratusan masyarakat Bandungan Jatinom dan sekitarnya ini.


- 89 -

Pada KPU Kabupaten Klaten memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga demokrasi agar bisa tumbuh secara baik supaya dapat memberikan kesejukan kepada Klaten dan masyarakat Klaten sendiri. b) Sosialisasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015 kepada masyarakat Sebagai salah satu tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara pemilu, adalah memberikan sosialisasi dan informasi kepada pemilu kepada masyarakat. Hal ini juga yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten ke kelompok-kelompok masyarakat seperti kepada PKK, OSIS, Kelompok masyarakat dan lain sebagainya.

c) Kelas Demokrasi Selain sebagai sarana sosialisasi terkait proses maupun hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015, Kelas Demokrasi juga dilakukan untuk melakukan Pendidikan Politik kepada mayarakat – terutama generasi muda dan Pelajar/Mahasiswa. Hal ini dirasa sangat perlu karena Pendidikan kesadaran demokrasi sejak dini bisa dan harus terus dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah, partai politik, dan komponen penyelenggara pemilu. Selama tahun 2016, KPU Kabupaten telah


- 90 -

melakukan beberapa kali program kelas Demokrasi, di SMK Kristen 2 Klaten dan SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. d) Pendataan dan pemenuhan kebutuhan PPID Implementasi selanjutnya dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, KPU Kabupaten Klaten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 19/Kpts/KPU -Kab/012.329461/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten. Berikut adalah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten: STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN KLATEN PEMBINA PPID TIM PERTIMBANGAN ATASAN PPID

PPID

Keterangan :

TIM PENGHUBUNG : Instruksi : Koordinasi : Tanggung Jawab

DESK PELAYANAN INFORMASI

e) Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik 1) Sarana dan Prasarana Pelayanan Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Klaten menggunakan ruangan


- 91 -

Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KPU Kabupaten Klaten. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Klaten sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk pelayanan informasi publik serta fasilitas free akses internet (free wifi) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui internet. Dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat www.kpuklatenkab.go.id. 2) Sumber daya Manusia Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Klaten melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor KPU Kabupaten Klaten. Petugas layanan tersebut bertugas setiap hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Petugas layanan informasi memberikan layanan informasi setiap hari kerja : a) Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 12.00-13.00), serta b) Hari Jumat pukul 08.00-16.30 (Istirahat pukul 11.00-13.00) 3) Anggaran Pelayanan Pengelolaan pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2015 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015. Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi selama ini tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi hardcopy dengan fotocopy sendiri dan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon, juga pemberian informasi melalui alamat email yang dimiliki pemohon. 4) Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Klaten memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 jam. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi jam, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID KPU Kabupaten Klaten. Adapun rekapitulasi pelayanan informasi publik selama 2016 adalah:


- 92 -

No.

Bulan

1. Juni 2. Juli

3. Agustus

4. September

5. Oktober

6. Nopember

Jumlah Permohonan Informasi Pemenuhan Pemohon Hal Nomor Surat Dipenuhi Ditolak Mahasiswa Data Pemilih V Unwidha Klaten Badan Pusat 33102.038 V Statistik Kab. Klaten MahasiswaUI Data Sosialisasi V I Yogyakarta Suaraanda Bahan Sosialisasi 393/RSAK/VIII/ V FM 2015 Unwidha Permohonan V Klaten Bantuan dan Data Sosialisasi UNISRI Ijin Wawancara V Surakarta PD. PRSSNI Data Media anggota 275.1.E/PPRSS V PRSSNU Jateng NI-JTG/IX/2015 Holykip pop Jingle untuk V punk Band PILBUP KLATEN 2015 Iwan Kusuma DPT Pilbup Klaten V 2015 Sugeng DPT Pilbup Klaten V 2015 KOMPAS Data Paslon, 1678/LitbangV Perolehan Suara Penel/XI/2015 PILKADA 1999,2004, 2009, 2014


- 93 -

Pada ujung tahun 2016 ini, KPU Kabupaten Klaten mendapatkan penghargaan untuk tata kelola layanan informasi publik terbaik se-Jawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. f) Pelayanan pers dan media. KPU Kabupaten Klaten juga menyediakan pelayanan pers dan media sebagai release serta pusat informasi yang dibutuhkan media melalui Media Centre. Selain Media Centre, Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu. g) Penataan Ruangan Griya Pintar Pemilu Griya Pintar Pemilu sebagai suatu sarana sekaligus upaya KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Griya Pintar Pemilu terdapat berbagai galeri dan informasi yang berkaitan dengan pemilu dan sejarah pemilu maupun dokumen-dokumen lain terkait pemilu. Tujuan utama didirikan Rumah Pintar Pemilu itu sendiri adalah, masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemilu dan memberikan suara pada pelaksanaan pemilu, tujuan lain sebagai ruang informasi sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat.


- 94 -

Kegiatan sosialisasi pada pemilih Pemula dilakukan melalui penyelenggaraan kelas demokrasi di sekolah menengah tingkat atas serta melakukan pendampingan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS di sekolah menengah tingkat atas. h) Rincian Penyelesaian Sengketa Dalam masa pelayanan informasi di tahun 2015 PPID KPU Kabupaten Klaten tidak menemukan adanya pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.


- 95 -


- 96 -

BAB III REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN KLATEN

I.

KERANGKA UMUM REFORMASI BIROKRASI Di berbagai negara, birokrasi berkembang dalam kehidupan beRBangsa dan bernegara. Birokrasi pun menjadi alat bagi penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang. Di samping berfungsi dalam pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik. Birokrasi juga berfungsi untuk mengelola pelaksanaan berbagai kebijakan publik. Sementara itu, Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen- elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dalam keseluruhan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Namun pengalaman bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengertian reformasi di sini merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukan upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka KPU telah menetapkan program reformasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas, walaupun dapat dikatakan sedikit terlambat mengingat instansi lain telah terlebih dahulu melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2010. Keterlambatan dalam mengikuti program Reformasi Birokrasi ini tak lain disebabkan karena segenap jajaran KPU fokus dalam mempersiapkan tahapan pemilu yang dapat dikatakan sukses digelar pada tahun 2014. Akan tetapi bukan berarti KPU tidak melaksanakan program Reformasi Birokrasi sama sekali. Sejak tahun 2012, KPU telah mempersiapkan pelaksanaan program Reformasi


- 97 -

Birokrasi. Perencanaan Reformasi Birokrasi KPU antara lain dimulai dengan menyusun dan melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan, terkait kegiatan terkait Manajemen Perubahan dan pengembangan E-Government (E-Gov) dalam mendukung tahapan Pemilu. Untuk penerapan e-gov misalnya yang merupakan salah satu bagian dari program Reformasi Birokrasi, membawa cerita tersendiri mengenai suksesnya penyelenggaraan pemilu 2014 khususnya pada saat pemilu presiden. Pada waktu itu, penerapan e-gov dalam hal ini tampilan scan formulir C1 dapat langsung dilihat pada situs KPU yang dapat dilihat oleh seluruh pemilih di manapun dia berada, selama memiliki jaringan internet. Dengan Keterbukaan akses ini membawa semangat transparansi hasil pemilu dan secara tidak langsung dapat mengurangi potensi konflik karena kedua belah pihak yang berseteru dapat langsung beradu data akurat yang tersedia pada situs KPU. Untuk program lainnya, seperti program analisa jabatan serta analisa beban kerja, membuat KPU dapat menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain the right man on the right place, on the right time. Program ini memang tidak langsung bersentuhan dengan publik, akan tetapi dampaknya akan dirasakan melalui peningkatan profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai reward KPU dalam mengikuti program Reformasi Birokrasi, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 189 tahun 2014, pemerintah menyetujui pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Seiring dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat KPU pada tahun 2015 KPU memperoleh nilai 58,72 dari hasil verifikasi lapangan Kementerian PAN dan RB. Sehingga KPU berhak memperoleh kenaikan tunjangan kinerja sebesar 60% yang di ditandai dengan teRBitnya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Dengan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja ini, diharapkan program Reformasi Birokrasi KPU dapat berjalan dengan lebih cepat menuju kepada Perbaikan yang di inginkan disertai dengan peningkatan profesionalisme dari pegawai KPU . Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, diikuti dengan teRBitnya arahan kebijakan nasional yang baru melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 serta arahan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) selaku Tim Reformasi Birokrasi nasional melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Mengenai Roadmap Reformasi Birokrasi 2015–2019, maka KPU menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi periode 2015–2019 melanjutkan Roadmap Reformasi Birokrasi periode 2013–2014.


- 98 -

Dalam konteks kelembagaan secara hierarkis, KPU Kabupaten Klaten menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan Roadmap Reformasi Birokrasi KPU . Reformasi birokrasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja agar hasilnya nanti berdampak positif terhadap pelaksanaan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pada Reformasi Birokrasi Periode 2015–2019, merupakan kelanjutan dari Program Reformasi Birokrasi Periode 2013–2014. Dengan kata lain, Program Reformasi Birokrasi periode 2015–2019 merupakan periode penguatan Program Reformasi Birokrasi yang telah berjalan. II.

PENGUATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut: 1. Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat. Upaya ini dilakukan terhadap seluruh aspek dalam area perubahan yang sudah berhasil diperbaiki atau sudah berjalan dengan baik. Upaya tidak hanya dilakukan untuk menjaga agar aspek-aspek tersebut dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan secara terus menerus sehingga secara perlahan menjadi melekat dalam budaya kerja aparatur; 2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan. Upaya ini dilakukan untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya. Upaya melanjutkan secara konsisten langkahlangkah perubahan positif sangat penting dilakukan untuk menjaga momen reformasi birokrasi terus terjadi di setiap instansi pemerintah, sehingga akhirnya menjadi budaya kerja aparatur; 3. Melakukan identifikasi masalah lain dan mengupayakan solusi pemecahan masalah (problem solving). Penyelenggaraan pemerintahan selalu akan berhadapan dengan berbagai permasalahan. Setiap permasalahan harus dapat diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini harus terus dilakukan pelaksanaan reformasi birokrasi, mengidentifikasi permasalahan, mencari solusi, melaksanakan solusi, melakukan monitoring pelaksanaannya, melaksanakan evaluasi dan memperbaiki cara-cara penyelesaian masalah untuk menjadi bagian dari Perbaikan berkelanjutan. Jika hal ini terus menerus dilakukan, maka upaya-upaya Perbaikan berkelanjutan akan menjadi budaya kerja yang melekat pada aparatur.

III.

AREA PERUBAHAN Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, maka KPU mengagendakan 8 (delapan) Program Reformasi Birokrasi dan 1 (Satu) Quick Wins, yaitu: Program Manajemen Perubahan, Program Penguatan Pengawasan, Program Penataan manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN), Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Penguatan Kelembagaan, Program


- 99 -

Penguatan Tata Laksana, Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta 1 (satu) Program Quick Wins berupa Aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITap). Uraian berikut ini adalah gambaran sekilas dalam sudut pandang 8 area perubahan. 1. Manajemen Perubahan Saat ini KPU belum memiliki satu sistem Manajemen Perubahan yang terencana dengan baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam hal penguatan aspek kepemimpinan, perencanaan kinerja, organisasi, manajemen SDM, penganggaran, manajemen informasi kinerja, manajemen proses, dan pencapaian hasil. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh KPU , merumuskan rekomendasi tentang pentingnya pengembangan diri SDM ASN, antara lain dengan pemberian reward yang sesuai dengan prestasi dan pengabdian yang telah dilakukan untuk organisasi. Penegakan kode etik dan peraturan disiplin SDM ASN adalah komitmen yang harus diwujudkan bersama-sama. Penempatan SDM ASN yang sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan demi mendukung kinerja SDM ASN dan tujuan organisasi. 2. Penguatan Pengawasan Hingga saat ini, KPU memiliki hambatan terkait masih kurangnya SDM yang melaksanakan pengawasan. Sistem pengawasan juga belum ter-integrasi karena masih bersifat konvensional dan manual. Sehingga diperlukan penguatan unit kerja pengawasan termasuk sistem pendukungnya. 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja KPU sudah melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem. 4. Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. 5. Penguatan Tata Laksana KPU masih terus mengupayakan penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP), ketersediaan Standar Pelayanan Publik Minimal, Manajemen Pemberian Layanan dan Pengaduan secara efektif. Serta meningkatkan pemahaman terhadap penerapan e-government (E-gov). E-gov sudah memadai dengan banyaknya aplikasi yang ada di KPU . Meskipun demikian, aplikasi tersebut belum optimal karena teRBatasnya dukungan dan ketersediaan data. Beberapa aplikasi yang tersedia masih tumpang tindih


- 100 -

6.

7.

8.

antara satu dengan yang lainnya. Pengisian data aplikasi mengharuskan sistem manajerial teknologi informasi yang handal. Berawal dari kebijakan hulu hingga hilir, mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), serta petunjuk teknis (juknis). Aktivitas entry data ke dalam aplikasi perlu diberlakukan reward dan punishment yang jelas dan tegas. Penataan Manajemen Sumberdaya Manusia Aparat Sipil Negara (SDM ASN) Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida tua kuantitas pegawai. Dengan demikian suksesi SDM harus segera dipercepat, di samping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi chaos. Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, menimbulkan persoalan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada masanya, akan terjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus disikapi dengan hati-hati. Meskipun SDM KPU dikenal karena mempunyai kompetensi yang baik, namun tetap terjadi kesenjangan antara kompetensi yang saat ini dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkait penyelenggaraan pemilu serentak. Penguatan peraturan Perundang-undangan Dalam rangka menjalankan program Penguatan Peraturan Perundangundangan, dilakukan identifikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan KPU yang tumpang tindih dan tidak selaras (disharmonisasi), sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi agar lebih tertib dan kondusif serta harmonis untuk peraturan perundang-undangan di bidang pemilu. Di samping itu juga diharapkan dapat terjadi peningkatan efektivitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan KPU . Target capaian dari penguatan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya dokumen dan peta terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diteRBitkan serta dokumentasi dan peta dari regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 memaksa KPU beRBenah diri untuk menjalankan agenda besar demokrasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali standar pelayanan terkait pemilihan umum yang belum disiapkan dan juga karena pemilihan umum ini bersifat nasional, diperlukan upaya untuk mengajak seluruh pengguna layanan untuk turut menyukseskan pemilu. KPU Kabupaten Klaten sebagai bagian dari KPU RI ikut melaksanakan program 8 (delapan) Program Reformasi Birokrasi dan 1 (Satu) Quick Wins.

IV.

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KLATEN


- 101 -

1. NO

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi NAMA

1 a. b. c. 2 a. b. c. 3 a. b.

4 a. b. 5 a. b. 6 a. b.

2. NO

Siti Farida M. Anshori, S.Pd.I Kartika Sari H, S.E Joko Hadi Siswanto Muhammad Ismail, S.E Thomas Sunarno, S.H Tatiek Sri Hariyatie, S.Sos Wardiyem, S.E

JABATAN

 Ketua KPU Kab. Klaten  Anggota KPU Kab. Klaten  Anggota KPU Kab. Klaten  Anggota KPU Kab. Klaten  Anggota KPU Kab. Klaten  Sekretaris KPU Kab. Klaten  Kasubag Umum Sekretariat KPU Kab. Klaten  Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten

KEDUDUKAN DALAM TIM

Tim Pengarah

Tim Pelaksana

Tim Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan, dan Penataan Sistem Manajemen ASN Dra. Wahyu Agustini, MM  Kasubag Hukum Sekretariat KPU Tim Penguatan Peraturan Desnata Sandi, A.Md Kab. Klaten Perundang-undangan dan  Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten Penguatan Pengawasan Dra. Eka Susilawati, M.Si  Kasubag Program & Data Sekretariat Tim Penguatan Tata Soni Wicaksono, S.AP KPU Kab. Klaten Laksana dan Penguatan  Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten Akuntabilitas Kinerja Yuyun Sri Agung P, SSTP,  Kasubag TP dan Hupmas Sekretariat Tim Peningkatan Kualitas M.Si KPU Kabu. Klaten Pelayanan Publik dan Quick Agus Sutanta, SIP  Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten Wins/PMPRB

Daftar Keanggotaan Tim Agen Perubahan NAMA

1 Thomas sunarno, SH

JABATAN

Sekretaris KPU Kab. Klaten

KEDUDUKAN DALAM TIM

Ketua

2 a. Dra. Wahyu Agustini, MM  Kasubag Hukum Sekretariat KPU  Koordinator Perubahan di Kab. Klaten Bagian Hukum b. Desnata Sandi, A.Md  Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten  Anggota 3 a. Dra. Eka Susilawati, M.Si  Kasubag Program dan Data  Koordinator Perubahan di Sekretariat KPU Kab. Klaten Bagian Perencanaan, Data dan Keuangan b. Murgiyanto, S.Sos  Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten  Anggota c. Budi Sambodo, S.Sos  Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten  Anggota 4 a. Tatiek Sri Haryatie, S.Sos  Kasubag Umum Sekretariat KPU  Koordinator Perubahan di Kab. Klaten Bagian Umum, SDM dan Logistik b. Wardiyem, S  Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten  Anggota 5 a. Yuyun Sri Agung P, SSTP,  Kasubag TP dan Hupmas Sekretariat  Koordinator Perubahan di M.Si KPU Kab. Klaten Bagian Teknis dan Hupmas b. Agus Sutanta, SIP  Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten  Anggota

3. NO

Susunan Sekretariat Tim Agen Perubahan NAMA

1 Ika Nurmaliana Dewi, SE 2 Sony Wicaksono, SAP

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM TIM

Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten

Sekretaris Tim

Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten

Anggota


- 102 -

3 Luvita Eska Pratiwi, SI.Kom Hermawan 4 5

Sugeng Widodo

Staf Sekretariat KPU Kab.Klaten Staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten

Anggota Anggota Anggota

V.

HASIL YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI DI KPU Hasil yang diharapkan KPU dari upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Permen PAN dan RB Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, antara lain: 1. Organisasi KPU yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar. 2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder. 3. Berkurangnya ke-tidak sesuai-an dan kondisi over-lapping dalam hal peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain. 4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekruitmen, formasi dan penempatan, pola karier dan sistem informasi kepegawaian yang handal. 5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan KPU . 6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU . 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan. 8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

VI.

PERMASALAHAN KRITIS TERKAIT 8 AREA PERUBAHAN 1. Mental Aparatur. Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktekkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, mental model/perilaku aparatur seperti ini harus menjadi fokus perubahan


- 103 -

2.

3.

4.

5.

reformasi birokrasi. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Perubahan mental aparatur tidak dapat dilakukan secara mandiri tetapi juga harus didukung dengan perubahan pada sistem lain yang memberikan batasan, aturan serta ramburambu yang memberikan arahan bagi setiap birokrat agar berperilaku positif. Perubahan sistem ini menyangkut perubahan pada sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem kelembagaan, sistem tata laksana, sistem manajemen SDM aparatus Sipil Negara, sistem peraturan perundang- undangan dan sistem manajemen pelayanan. Pengawasan Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Akuntabilitas Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik sering kali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber- sumber yang dipergunakannya. Kelembagaan Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hierarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Tata Laksana Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tata laksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat sering kali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hierarkis, feodal dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.


- 104 -

6.

7.

8.

VII.

Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN) Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah menerapkan sistem manajemen SDM di instansinya masingmasing dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian akan memberikan pengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai-pegawai yang profesional. Peraturan Perundang-undangan Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, tidak selaras (disharmoni), multi-interpretasi atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Pelayanan Publik Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI 1. Program Manajemen Perubahan Sebagai organisasi publik, KPU tidak lepas dari perubahan, baik dalam lingkup internal organisasi maupun perubahan yang terjadi di luar lingkup organisasi yang membawa dampak baik positif bahkan negatif bagi organisasi. Bagaimana perubahan ini dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan organisasi, sehingga seburuk apapun dampak perubahan bagi organisasi, maka organisasi mampu mengantisipasinya. Atau bahkan dari cara pandang yang lebih positif, bagaimana organisasi mengelola perubahan menjadi suatu yang bermanfaat bagi organisasi, dan bagaimana organisasi mampu shaping the future bagi organisasi itu sendiri, maka KPU pun harus mampu mengelola konsep perubahan tersebut. Demikian juga para anggota organisasinya –yaitu seluruh SDM—harus pula mampu mengelola perubahan ke arah yang positif. a. Pencapaian KPU merupakan organisasi yang sangat dinamis. Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, KPU harus menyesuaikan dengan peraturan


- 105 -

penyelenggaraan pemilu yang bisa jadi terus berubah dan mengalami penyempurnaan sebelum penyelenggaraan pemilu. Perubahan yang dilakukan di KPU adalah perubahan yang direncanakan, artinya perubahan yang direncanakan sebaik baiknya dalam rangka peningkatan kinerja. Semua kondisi saat ini yang kurang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, semestinya diubah (secara aktif) ke arah yang lebih baik. KPU telah mulai melakukan menerapkan manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan. KPU pun telah menggulirkan pertemuan-pertemuan untuk membahas segala sisi satu perubahan akibat regulasi yang ditetapkan, dengan melakukan analisis risiko untuk menetapkan derajat dan peta risiko dari masing-masing permasalahan, baik untuk pengawasan produk, pengawasan sarana, maupun untuk menentukan prioritas kegiatan. Dengan hal-hal ini, diharapkan dampak perubahan akibat regulasi yang ditetapkan dapat diantisipasi, dan dikendalikan ke arah yang lebih baik. Semua yang dilakukan memang harus dipeRBaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan lingkungan, dan harapan stakeholder, sehingga ketika reformasi birokrasi menjadi arus utama untuk memenangkan hati seluruh stakeholder, terutama masyarakat, maka KPU harus siap dengan semua area perubahannya. Disadari bahwa, besarnya eskalasi perubahan di KPU, menyebabkan diperlukannya kesiapan KPU untuk berubah. KPU sudah bertekad untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara paripurna, dan komitmen pimpinan dan seluruh SDM KPU , dicerminkan dari komitmen kesiapan melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk mengetahui kesiapan organisasi untuk berubah sekaligus derajat penolakan/penerimaan untuk berubah, KPU akan melaksanakan assessment terkait kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan (organization change readiness assessment). Untuk menyiapkan strategi manajemen perubahan juga perlu dilakukan identifikasi stakeholder yang terkena dampak perubahan. Strategi manajemen perubahan akan dijalankan oleh masing-masing agents of change, yang akan diidentifikasi dan ditunjuk berdasarkan kriteria yang sudah disusun. Penetapan agents of change oleh KPU dilakukan dengan Keputusan KPU. b. Kegiatan yang sudah dilakukan, output, dan manfaat program Berikut adalah capaian dalam program manajemen perubahan dalam sebagaimana tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi. 1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan yang merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Klaten. 2) Keputusan KPU Nomor 180/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Output : Keputusan KPU Nomor 16/Kpts/KPU/Tahun 2016 Manfaat : Sebagai landasan dalam melaksanakan Manajemen Perubahan


- 106 -

3) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai Reformasi Birokrasi kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Klaten. Output : Dokumen Hasil sosialisasi program Reformasi Birokrasi melalui berbagai media. Manfaat : Seluruh jajaran KPU Kabupaten Klaten mendapatkan informasi mengenai kegiatan Reformasi Birokrasi secara merata. 4) Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Manajemen Perubahan Output : Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi dan arahan Pimpinan terkait Kegiatan Reformasi Birokrasi senantiasa melekat di kegiatan masing-masing su bagian dan divisi dalam lingkup KPU Kabupaten Klaten Manfaat : Aparatur KPU Kabupaten Klaten senantiasa melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi 5) Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja di lingkungan KPU . Output : laporan kegiatan sosialisasi dan internalisasi Budaya Kerja Manfaat : memperoleh pemahaman mengenai budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. 6) Pelaksanaan kegiatan Knowledge Sharing sebagai salah satu wadah transfer ilmu yang ke depan akan dijadikan kegiatan rutin. Output : Notulasi Kegiatan Knowledge Sharing Manfaat : Pengetahuan di lingkungan organisasi dapat didokumentasi dengan baik. 7) Proyeksi Rencana Kegiatan Reformasi Birokrasi 1. Penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi. 2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan (reformasi) mental. 3. Pegembangan nilai-nilai organisasi, membangun integritas, profesionalisme dan kemandirian di dalam setiap aparatur KPU Kabupaten Klaten. 4. Pembentukan agen perubahan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). 5. Melakukan pengembangan bersama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, penanganan konflik kepentingan, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penanganan gratifikasi, penegakan disiplin, dan lainnya. 6. Internalisasi budaya kerja secara terus menerus untuk mendorong terciptanya budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Klaten.


- 107 -

7.

Public campaign melalui alat-alat sosialisasi perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas. 8. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan. 9. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga. 8) Kriteria Keberhasilan 1. Meningkatnya komitmen jajaran KPU Kabupaten Klaten dalam melakukan reformasi birokrasi; 2. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja (mental) birokrasi pemerintah; 3. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. 2.

Program Penguatan Pengawasan Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi Pengawasan Internal merupakan bagian yang tidak terpisah dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk pembenahan birokrasi secara komprehensif menuju terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian reformasi birokrasi tidak akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu perlu pengawasan intern yang dapat memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan baik yang disebabkan kelemahan sistem maupun tindak pelanggaran individu/kelompok, meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Peran pengawasan intern sangat penting guna mendorong keberhasilan tugas dan fungsi organisasi KPU Kabupaten Klaten. Pemilu yang berkualitas akan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas maka dapat menjamin hak politik masyarakat. Seiring dengan berjalannya Reformasi Birokrasi, Program dan Kegiatan Penguatan Pengawasan pada Sekretariat Jenderal KPU diharapkan dapat memberikan perubahan dan implikasi terhadap pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) melekat sepanjang kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan dengan pertanggungjawaban, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dalam penerapannya Sistem Pengendalian Intern harus


- 108 -

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan KPU, dilakukan kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Sekjen KPU. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai konsultan dan katalisator bertujuan untuk membantu pihak manajemen birokrasi pemerintah dalam mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi. Komitmen Pimpinan KPU untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas keuangan terlihat dari opini BPK atas Laporan Keuangan, yang saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh KPU , penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Sejak tahun 2005 – 2009, KPU mendapatkan opini BPK “Disclaimer”, dan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 KPU mengalami kemajuan untuk opini atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU ) yaitu “Qualified atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Untuk itu, diharapkan agar kualitas Laporan Keuangan KPU terus meningkat agar dapat memperoleh opini “Unqualified atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” pada tahun 2014. Terhadap temuan dan rekomendasi pada LHP BPK, maka Inspektorat KPU segera melakukan pemutakhiran data/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK guna mendorong penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) BPK. Meskipun diakui bahwa penatausahaan dan pemantauan BPK dinilai belum dikelola dengan baik, hal ini disebabkan bahwa KPU belum memiliki petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pemutahiran data/pemantauan data tindak lanjut. Dalam upaya melakukan pembenahan dilakukan Perbaikan SPI di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU


- 109 -

Kabupaten/Kota, maka pada tahun 2012 KPU telah meneRBitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan SPI selanjutnya dilaksanakan berdasarkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan KPU dan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 kegiatan utama yaitu:  Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU ;  Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting. a. Kegiatan yang sudah dilakukan Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi maka pengawasan internal sangat diperlukan untuk mendukung sasaran reformasi birokrasi. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk mengawasi adanya kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan atas tujuan reformasi birokrasi yang akan dicapai. Pada umumnya pengawasan dilaksanakan dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan kriteria yang ditetapkan. Namun demikian, membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan kriteria yang ditetapkan belum cukup dijadikan dasar bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dengan hasil yang baik secara berkesinambungan, pengawasan internal perlu memberikan peringatan dini dan saran best practice pada tahap perencanaan. Kegiatan-kegiatan penguatan pengawasan yang telah dilakukan, yaitu: 1) Melakukan pemeriksaan dalam bidang kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan. 2) Melakukan Pemantauan dan Tindak lanjut atas Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat. 3) Melakukan review atas Laporan Keuangan. 4) Melakukan implementasi terkait Petunjuk Pelaksanaan SPIP. 5) Penguatan satuan kerja dan sub-bagian untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 6) Pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Klaten. 7) Penanganan pengaduan masyarakat. b. Kriteria Keberhasilan Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Klaten, adalah : 1) Meningkatnya independensi KPU Kabupaten Klaten;


- 110 -

2) Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal, eksternal dan masyarakat KPU Kabupaten Klaten; 3) Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan KPU ; 4) Mempertahankan/melakukan upaya memperoleh opini WTP KPU ; 5) Meningkatnya pengendalian internal KPU Kabupaten Klaten. Kriteria program Penguatan pengawasan diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional berupa tercapainya peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2019. 3.

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pelaporan kinerja KPU didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja KPU dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU dimulai dari Rencana Strategis KPU 2010-2014 diterjemahkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU . Dari RKT tersebut ditetapkan kinerja di lingkungan KPU dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yang merupakan ikhtisar RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Realisasi Penetapan Kinerja dilaporkan dalam LAKIP KPU Kabupaten Klaten. Dari dokumen LAKIP tersebut, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan dokumen LAKIP KPU sejak Tahun 2009 sampai pada Tahun 2013 beserta lampiran. Penyampaian dokumen LAKIP tersebut dievaluasi untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Komponen yang dinilai, berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Perolehan nilai dari LHE SAKIP KPU, memuat saran dan rekomendasi Perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dan atau mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)


- 111 -

a.

Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat program 1) Perencanaan Kinerja KPU telah mengimplementasikan perencanaan kinerja dengan menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Output : Dokumen Renstra, RKT Dan TAPKIN Manfaat : Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di KPU Kabupaten Klaten. 2) Pengukuran Kinerja KPU telah menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja utama entitas organisasi. Output : Dokumen IKU Manfaat : Sebagai acuan dalam implementasi SAKIP. 3) Pelaporan Kinerja LAKIP telah disampaikan secara tepat waktu, beberapa kelemahan yang masih dijumpai dalam penyusunan pelaporan kinerja, yaitu: 1. LAKIP tidak menyampaikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dan membuat pembandingan tingkat capaian kinerja tahun berjalan dan target pada periode Renstra secara memadai; 2. LAKIP belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan untuk penilaian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) bagi yang berkinerja tinggi dan hukuman (punishment) bagi yang tidak berkinerja. Output : Dokumen LAKIP Manfaat : Sebagai gambaran akuntabilitas di KPU Kabupaten Klaten. 4) Evaluasi Kinerja KPU telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal terhadap implementasi SAKIP pada unit kerja di lingkungan KPU dalam rangka Perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan KPU. Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam evaluasi kinerja, antara lain: 1. Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja intern belum sepenuhnya selaras dengan pedoman/Juklak evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditetapkan Kemeterian PAN dan RB; 2. Setjen KPU tidak melakukan pemantauan kemajuan kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam PK dan Rencana Aksi atas kinerja secara berkala; 3. Hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan akuntabilitas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk Perbaikan perencanaan dan manajemen kinerja;


- 112 -

4. Evaluasi program masih fokus pada penggunaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan, belum fokus pada hasil (outcome) yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut sehingga belum dapat digunakan untuk Perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja KPU. Dari peringkat nilai di Tahun 2015, pencapaian kinerja KPU masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam LAKIP KPU . Di samping itu, peningkatan pertanggungjawaban KPU dari Laporan Keuangan dapat ditingkatkan dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. 5) Kegiatan yang sedang dilakukan Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi dan mendorong terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan tugas fungsi KPU , maka dipandang perlu membangun dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU . Pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dimulai dengan dibuatnya kebijakan tentang penerapan SAKIP secara memadai, sehingga diharapkan pengukuran kinerja dapat dilakukan secara obyektif dan dapat diandalkan, serta menggambarkan kinerja organisasi yang sebenarnya, tidak hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran, melainkan juga berdasarkan keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya untuk mendukung pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja perlu juga membangun sistem pengumpulan data kinerja secara memadai dan handal. Dalam rangka internalisasi penerapan SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Klaten juga diperlukan adanya sosialisasi konsep dan tata laksana implementasi SAKIP dan penyusunan Rencana Strategis sekaligus sebagai wadah untuk melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya penerapan SAKIP dalam rangka membangun manajemen kinerja di lingkungan KPU demi tercapainya visi dan misi KPU. Selain itu perlu juga dilaksanakannya bimbingan teknis, dengan harapan bahwa apabila sasaran ini dapat dicapai maka secara kumulatif dapat memberikan kontribusi positif bagi pencapaian sasaran implementasi SAKIP dengan hasil penilaian minimal Baik pada tahun 2016. Ke depan, akan dibuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara terintegrasi yang memungkinkan pihak manajemen dan pimpinan puncak untuk mengetahui tingkat kinerja pada periode tertentu secara cepat dan akurat. Beberapa rencana terkait program peningkatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; 2. Pemantauan capaian kinerja secara berkala; 3. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;


- 113 -

6) Kriteria Keberhasilan 1. Meningkatnya kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Klaten; 2. Meningkatnya akuntabilitas di lingkungan KPU Kabupaten Klaten; 3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan di KPU Kabupaten Klaten; 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan KPU Kabupaten Klaten; 5. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran KPU Kabupaten Klaten; 6. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Klaten. 7. Kriteria Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 7) Langkah-langkah implementasi Dalam rangka melaksanakan pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, perlu dibuat suatu kebijakan tentang kewajiban untuk menetapkan Indikator Kinerja Umum (IKU), menyusun dokumen Rencana Strategis, dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan dokumen Penetapan Kinerja yang di dalamnya juga memuat sasaran dan indikator kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya IKU dan dokumen Penetapan Kinerja digunakan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja masing-masing satuan/unit kerja secara berkala, sekaligus sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja organisasi. Hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja dan IKU disajikan dalam LAKIP, dengan disertai penjelasan mengenai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan/program dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis perbandingan capaian kinerja dari waktu ke waktu maupun secara kumulatif hingga periode tertentu juga disajikan untuk menggambarkan perkembangan kinerja organisasi. Selanjutnya informasi yang disajikan dalam LAKIP dimanfaatkan sebagai masukan dalam kajian manajemen untuk rencana Perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. Tahapan pembenahan dan pengembangan SAKIP dilanjutkan dengan membangun sistem pengumpulan data kinerja secara memadai dan handal melalui IT. Data kinerja yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dan IKU secara periodik (tri wulanan). Dengan demikian pengumpulan data kinerja dapat dimanfaatkan untuk memantau dan pengendalian kinerja secara berkala. Melalui kegiatan


- 114 -

sosialisasi implementasi SAKIP secara berkala, diharapkan para pihak yang terlibat langsung dalam penerapan SAKIP dapat lebih memahami konsep SAKIP dan selanjutnya dapat mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik. 4.

Program Penguatan Kelembagaan a. Evaluasi Organisasi Setiap organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal, termasuk struktur organisasi yang memiliki tiga fungsi dasar yaitu: Pertama, bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk menghasilkan output organisasi dan mencapai tujuan organisasi (goals); Kedua, bahwa struktur organisasi dirancang untuk meminimalkan atau mengatur pengaruh individual terhadap organisasi; dan Ketiga, bahwa struktur organisasi adalah penataan yang di dalamnya terdapat pelaksanaan kekuatan pengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi antara lain adalah ukuran organisasi, teknologi, lingkungan dan faktor strategi pilihan. Berbagai pengaruh tersebut akan berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi atau sebaliknya. Maka dengan adanya perubahan lingkungan tersebut, organisasi perlu dievaluasi secara berkesinambungan. Tahapan evaluasi organisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus penataan organisasi karena hasil evaluasi tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi Perbaikan organisasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat kembali penataan struktur organisasi sebelumnya dan dampak yang timbul dari hasil penataan terutama tingkat kinerja organisasi. Evaluasi organisasi dilakukan setidaknya minimal setelah satu tahun hal tersebut agar memberikan ruang waktu bagi organisasi bekerja. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan yang telah mengamanatkan agar setiap organisasi pemerintahan melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali dalam 1 tahun. Kegunaan lain dari evaluasi organisasi adalah untuk mengukur sejauh mana struktur organisasi saat ini dapat mewujudkan tujuan organisasi dan dapat mengidentifikasi penyebab berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dari berbagai unsur organisasi dan sumber daya manusia. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada organisasi pemerintahan sangat kompleks dan bervariasi sesuai dengan bentuk dan fungsi lembaga pemerintahan itu sendiri, namun secara umum beberapa permasalahan memiliki kesamaan seperti permasalahan yang ada, antara lain: adanya tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih, penempatan personil tidak sesuai dengan kemampuan, beban tugas yang tidak seimbang, dan


- 115 -

meningkatnya beban tugas serta kontrol dan pengawasan (span of control). Pelaksanaan evaluasi menggunakan desain deskriptif yaitu desain yang bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Dalam metode dengan desain deskriptif ini tidak melakukan kesimpulan yang terlalu jauh atas data yang ada karena tujuan dari desain ini hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang ada. Jenis data dan variabel yang dikumpulkan berupa data kualitatif terdiri dari data sekunder, yang terdiri dari : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan, Hasil evaluasi sebelumnya, dan buku-buku referensi atau literatur yang relevan. 1) Manfaat : evaluasi organisasi KPU Kabupaten Klaten adalah: 1. Adanya kajian terhadap organisasi dan tata kerja Sekretariat dan Komisioner; 2. Diperoleh gambaran kondisi organisasi saat ini dan bahan masukan sebagai instrumen bagi Perbaikan organisasi dan tata kerja Sekretariat dan Komisioner. 2) Output : Berdasarkan hasil analisis data pada uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi organisasi sebagai berikut: a) Struktur Organisasi Secara umum tugas dan fungsi organisasi KPU Kabupaten Klaten cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini, namun demikian perlu didukung adanya kejelasan dalam pelaksanaan tupoksi dan adanya Standard Operating Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam bentuk formal. b) Sumber Daya Manusia (SDM). Secara umum sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dapat disimpulkan dari berbagai aspek kebutuhan sebagai berikut sebagai berikut: (a) Jumlah Personil masih belum sesuai kebutuhan; (b) Kompetensi berupa pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. c) Tata Kerja (a) Dalam pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban antara sekretariat ternyata masih menimbulkan tumpang tindih dalam hal tanggung jawab; (b) Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi masih terdapat tugastugas yang belum tertampung dalam struktur organisasi. d) Sarana dan Prasarana


- 116 -

Secara umum prasarana pendukung dinilai masih belum memenuhi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi KPU . Prasarana tersebut yaitu : meja, kursi, lemari, komputer, telepon, dan sarana transportasi. Dengan demikian perlu adanya Perbaikan dan peningkatan terkait sarana dan prasarana tersebut. e) Komunikasi dan Koordinasi Organisasi Secara umum komunikasi dan koordinasi KPU dinilai cukup baik dan tidak terdapat hambatan. hal tersebut dapat di lihat dari data responden di antaranya sebagai berikut: (a) Hubungan antara KPU dengan instansi terkait sudah baik; (b) Hubungan kerja Sekretariat dengan Komisioner KPU Kabupaten Klaten sudah baik; (c) Hal-hal lain yang berhubungan dengan KPU Kabupaten Klaten sudah baik. b. Kegiatan yang sedang dilakukan: 1) Implementasi struktur kelembagaan KPU Kabupaten Klaten; 2) Penguatan kelembagaan unit pelayanan KPU Kabupaten Klaten; 3) Monitoring dan evaluasi kelembagaan KPU Kabupaten Klaten; 4) Perbaikan berkelanjutan kelembagaan KPU Kabupaten Klaten. c. Kriteria Keberhasilan Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, dan menghindarkan duplikasi tugas dan fungsi sehingga dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Kriteria keberhasilan Program Penataan Dan Penguatan Organisasi ditandai dengan: 1) Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan KPU Kabupaten Klaten; 2) Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja KPU maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah; 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan KPU Kabupaten Klaten; 4) Meningkatkan kinerja organisasi instansi pemerintah KPU Kabupaten Klaten; 5) Meningkatkan kualitas pelayanan KPU Kabupaten Klaten. Kriteria program Penataan dan Penguatan Organisasi diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2015 –2019. 5.

Program Penguatan Tata Laksana a. Pencapaian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi, maka telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja KPU ,


- 117 -

antara lain melalui Penataan Tata laksana (business process). Penataan Tata laksana dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing bagian dan divisi di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. 1) Kegiatan yang sudah dilakukan, output dan manfaat program a. Sosialisasi tentang perlunya SOP sebagai dasar pelaksanaan tugas/kegiatan. b. Inventarisasi dan review SOP di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. c. Inventarisasi dan Review Penerapan E-Gov di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. d. Pengembangan E-Government: 2) Pemanfaatan aplikasi di bidang keuangan: a. Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA); b. Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permohonan Pembayaran (SPP); c. Sistem Pelaporan dan Monitoring Keuangan (Simonika); d. Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP). Output : Dokumen Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang keuangan. 3) Pemanfaatan aplikasi di bidang umum : (2013-sekarang) a. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Output : Dokumen Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang umum. 4) Membangun aplikasi di bidang umum : (2013-sekarang) a. Sistem Informasi Aplikasi Persuratan (SIAP); b. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Output : Aplikasi Manfaat : Tersedianya aplikasi untuk memperlancar pelaksanaan tupoksi. 5) Pemanfaatan aplikasi di bidang SDM : (2013-sekarang) a. Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu Output : Dokumen Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang SDM. 6) Pemanfaatan aplikasi di bidang perencanaan : (2013-sekarang) a. Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/embaga Output : Dokumen Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan. 7) Pemanfaatan aplikasi/instrumen untuk mendukung tahapan pemilu: a. Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik (SIPOL);


- 118 -

b. Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SimPAW); c. Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH); d. Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD (SILON); e. Instrumen Permetaan Data Pemilih; f. Sistim Informasi Logistik (Silog) Output : Dokumen Manfaat : Memperlancar penyelenggaraan tahapan pemilu. 8) Kegiatan yang sedang dilakukan a. Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi Output : Aplikasi SIPP, dan lain-lain Manfaat : Tersedianya aplikasi yang dapat bermanfaat. b. Pembangunan PPID dan E-PPID Output : Tersedianya Ruangan, Pengelola dan Laporan Kegiatan PPID Manfaat : Tersedianya Ruangan, Pengelola dan Laporan Kegiatan PPID. 9) Bimbingan Teknis Teknologi Informasi Output : Laporan kegiatan Sosialiasi Manfaat : Tersedianya dokumen laporan Sosialisasi. 10) Kajian Pemanfaatan TI dalam Pemilu dan Pilkada Output : Dokumen kajian Pemanfaatan TI dalam Pemilu dan Pilkada Manfaat : Tersedianya kajian dari pemanfaatan TI untuk kebijakan. b. Kegiatan yang akan dilaksanakan Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU berencana melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar di bidang ketatalaksanaan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam hal mendukung pelaksanaan pemilu. Rencana penataan ketatalaksanaan dicapai melalui kegiatan penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengembangan e-Government yang sedang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU Kabupaten Klaten; 2) Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU Kabupaten Klaten; 3) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan KPU . 4) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten; 5) Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU Kabupaten Klaten; 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana KPU ; 7) Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU Kabupaten Klaten;


- 119 -

c.

6.

Kriteria Keberhasilan 1) Meningkatnya kecepatan berbagai proses dalam penyelenggaraan pemerintahan KPU Kabupaten Klaten; 2) Meningkatnya efektivitas tata hubungan baik di lingkungan internal KPU Kabupaten Klaten maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah; 3) Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik internal KPU Kabupaten Klaten maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah; 4) Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran KPU Kabupaten Klaten; 5) Meningkatnya Keterbukaan informasi publik. 6) Kriteria Program Penataan Tata laksana diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2019. Program Penataan Sistem Manajemen SDM ASN a. Pencapaian Penataan sistem manajemen aparatur merupakan satu hal paling krusial yang harus dilakukan hampir semua institusi publik di Indonesia. Centang perenang permasalahan terkait dengan SDM Aparatur sedemikian rumit, yang menyebabkan perlunya penanganan komprehensif pada seluruh lini manajemen SDM. Dalam jajaran KPU, penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur telah dilakukan sejak awal berdirinya. Rekrutmen telah dilakukan dengan standarisasi yang jelas, dengan berdasar pada Pedoman Rekrutmen Pegawai. Namun saat itu, penghitungan beban kerja belum dilakukan secara komprehensif. Mulai tahun 2012, analisis beban kerja telah mulai dilakukan, dan dari tahun ke tahun, analisis ini mengalami Perbaikan dari sisi kualitas analisis. Berdasarkan analisis tersebut, komposisi SDM yang ada sekarang, masih belum proporsional. Disparitas SDM terjadi baik pada sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida tua kuantitas pegawai. Dengan demikian suksesi SDM harus segera dipercepat, di samping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi chaos. Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, sangat membahayakan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada masanya, akan terjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus disikapi dengan hati-hati. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penataan manajemen SDM Aparatur KPU dilakukan secara berkesinambungan. Namun upaya-upaya Perbaikan tersebut perlu segera diakselerasi, mulai dari penyusunan rencana melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, rekrutmen, pengelolaan kinerja, pengembangan pegawai serta peningkatan


- 120 -

kesejahteraan pegawai didukung dengan sistem administrasi pegawai yang ditingkatkan keandalannya dengan elektronisasi. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah peningkatan kualitas penyusunan rencana kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan, penyusunan informasi jabatan, peringkat jabatan, harga jabatan, penyusunan analisis beban kerja, peningkatan transparansi rekruitmen yang kemudian lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan sistem elektronik (e-recruitment) di tahun 2013. Hal lain yang dilakukan adalah mulai dibangunnya sistem reward dan punishment, dengan penerapan PP 53 tahun 2010 adalah dilakukannya sosialisasi ke seluruh komponen KPU baik di pusat maupun daerah. Ke depannya, sistem reward and punishment akan dilakukan perubahan dengan menggunakan pendekatan Sasaran Kinerja Perseorangan (SKP) sesuai dengan PP 46 Tahun 2012. Sosialisasi tersebut telah diikuti dengan tindakan sanksi disiplin, meskipun masih harus ditingkatkan intensitasnya. Beberapa pencapaian yang telah dilakukan dalam program penataan SDM Aparatur adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi a. Melakukan pendidikan dan latihan (diklat) berdasarkan tawaran instansi/lembaga dan pemenuhan kebutuhan internal. Output : Pegawai yang memiliki sertifikat diklat Manfaat : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. 2) Melakukan pengembangan diklat pada tingkat terampil (pengembangan kemampuan mandiri). Output : Pegawai yang memiliki sertifikat diklat terampil Manfaat : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. 3) Pembangunan/Pengembangan Data Base Pegawai a. Tersedianya sistem informasi administrasi kepegawaian berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat, jabatan, dan daftar riwayat hidup/riwayat pekerjaan. Output : Statistik pegawai Manfaat : Memudahkan pimpinan dalam mendapatkan informasi kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan. b. Melakukan peremajaan database pegawai. Output : Database pegawai Manfaat : Akurasi dan validitas data pegawai. c. Tersedianya fitur-fitur sistem informasi kepegawaian untuk mempercepat proses kenaikan pangkat, gaji berkala dan inventarisir data prediksi pensiun. Output : Tampilan sistem informasi kepegawaian


- 121 -

Manfaat : Mempercepat proses kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS). d. Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Output : Terpilihnya Pegawai Berprestasi Manfaat : Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai . e. Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pembentukan Baperjakat melakukan bahan pertimbangan arahan dan masukan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam mengambil keputusan di lingkungan KPU memiliki sertifikat. Output : Berita Acara rapat Baperjakat Manfaat : memberikan masukan kepada Pembina kepegawaian dalam mengambil keputusan . 4) Menerima mutasi dan mengikuti Alih Status PNS di KPU Kabupaten Klaten. Output : Alih status kepegawaian Manfaat : memberikan penyegaran dan pengalaman baru bagi PNS. b. Kegiatan yang sedang dilakukan Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam suatu organisasi, selain karena mempunyai rate of return tertinggi, juga karena merupakan mesin penggerak organisasi. Oleh karena itu, peran SDM dalam satu organisasi maka perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sehingga SDM KPU merupakan SDM yang profesional, loyal, disiplin, kredibel dan inovatif. Dengan demikian perlu adanya peningkatan kompetensi, profesionalitas dan kapabilitas human capital KPU Kabupaten Klaten sebagai pilar utama organisasi terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan. Bersamaan dengan itu diciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan atraktif untuk melakukan inovasi dalam tugas-tugas pengawasan, maupun tugas dalam layanan publik. 1) Pemutahiran SIPP Output : Database kepegawaian Parameter : Tersedianya Database Kepegawaian. 2) Pelaksanaan Pendidikan Berbasiskan Kompetensi Output : Database kepegawaian Parameter : Peningkatan Kompetensi Pegawai Peserta Pendidikan. 3) Penataan administrasi kepegawaian Output : Peta PNS di lingkungan KPU Kabupaten Klaten Parameter : Pemetaan PNS di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. 4) Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Output : Terpilihnya Pegawai Berprestasi Parameter : Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai .


- 122 -

c.

Kegiatan yang akan dilakukan Rencana Penataan sistem manajemen SDM Aparatur dicapai melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU yang sedang dan akan dilaksanakan yang merupakan upaya melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar terhadap sistem manajemen SDM Aparatur melalui 8 kegiatan perubahan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Penilaian Kinerja Pegawai 1. Penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai KPU Kabupaten Klaten; 2. Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai KPU Kabupaten Klaten; 3. Monitoring dan evaluasi kebijakan penilaian kinerja pegawai KPU Kabupaten Klaten; 4. Perbaikan berkelanjutan penilaian kinerja pegawai KPU Kabupaten Klaten. 2) Reward and punishment Berbasis Kinerja 1. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja KPU Kabupaten Klaten; 2. Penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja KPU Kabupaten Klaten; 3. Monitoring dan evaluasi kebijakan reward and punishment berbasis kinerja KPU Kabupaten Klaten; 4. Perbaikan berkelanjutan reward and punishment berbasis kinerja KPU Kabupaten Klaten. 3) Sistem Informasi ASN 1. Melaksanakan sistem informasi ASN KPU; 2. Penerapan kebijakan sistem informasi ASN KPU; 3. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem informasi ASN KPU; 4. Perbaikan berkelanjutan sistem informasi ASN KPU. 4) Sistem Kaderisasi Pegawai ASN 1. Melaksanakan kebijakan sistem kaderisasi pegawai ASN KPU ; 2. Penerapan kebijakan sistem kaderisasi pegawai ASN KPU ; 3. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN KPU; 4. Perbaikan berkelanjutan sistem kaderisasi pegawai ASN KPU . 5) Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi 1. Melaksanakan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN KPU ; 2. Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN KPU; 3. Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan/pengembangan data base ASN KPU . 6) Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai ASN 1. Melaksanakan kebijakan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN KPU;


- 123 -

2. Penerapan kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN KPU; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN KPU; 4. Perbaikan berkelanjutan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN KPU. 7) Pengendalian Kualitas Diklat 1. Melaksanakan kebijakan pengendalian kualitas diklat KPU; 2. Penerapan kebijakan pengendalian kualitas diklat KPU; 3. Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas diklat KPU; 4. Perbaikan berkelanjutan pengendalian kualitas diklat KPU. 8) Sistem Penggajian Pegawai ASN 1. Melaksanakan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN KPU; 2. Penerapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN KPU; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penggajian pegawai ASN KPU; 4. Perbaikan berkelanjutan sistem penggajian pegawai ASN KPU. 9) Sistem Pensiun Pegawai ASN 1. Melaksanakan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN KPU 2. Penerapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN KPU 3. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pensiun pegawai ASN KPU 4. Perbaikan berkelanjutan sistem pensiun pegawai ASN KPU 10) Sistem Jaminan Sosial Pegawai ASN 1. Melaksanakan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN KPU 2. Penerapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN KPU 3. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN KPU ASN KPU; 4. Perbaikan berkelanjutan sistem jaminan sosial pegawai ASN KPU. d. Kriteria Keberhasilan Pada program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur KPU , kriteria keberhasilan adalah: 1) Tertatanya sistem pengelolaan SDM ASN KPU; 2) Meningkatnya integritas SDM ASN KPU; 3) Meningkatnya netralitas SDM ASN KPU; 4) Meningkatnya kesejahteraan SDM ASN KPU; 5) Meningkatnya kompetensi SDM ASN KPU; 6) Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai ASN KPU ; 7) Meningkatnya ketepatan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dengan kompetensi dan kualifikasi calon pegawai/pejabat ASN KPU; 8) Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN KPU .


- 124 -

7.

9) Kriteria program Penantaan Sistem Manajemen SDM Aparatur diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2019. Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan a. Pencapaian 1) Penyusunan rancangan Keputusan KPU sebagai amanat UndangUndang dan Peraturan KPU. Output : Rancangan Keputusan KPU Parameter : sebagai capaian kinerja. 2) Rekomendasi hasil evaluasi terhadap peraturan terkait Pemilu dan Pemilukada tahun 2015. Output : Dokumen Evaluasi terhadap peraturan terkait pemilu dan pemilukada Parameter : memperjelas peraturan yang melingkupi pemilu dan pemilukada. 3) Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Output : Peraturan terkait Pemilu dan Pemilukada yang dapat diakses oleh publik. Parameter : membuka akses informasi hukum terkat pemilu dan pemilukada. b. Kegiatan yang sedang dilakukan 1) Pemetaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Output : Akses JDIH Parameter : JDIH dapat diakses oleh internal dan stakeholder. 2) Pemetaan peraturan perundangan terkait KPU Output : Dokumen Pemetaan Undang-Undang Parameter : Tersedianya Peta Undang-Undang terkait KPU. 3) Analisis Peraturan dan Keputusan KPU Output : Dokumen review analisis peraturan dan Keputusan KPU Parameter : Tersedianya review analisis peraturan dan Keputusan KPU. c. Kegiatan yang akan dilakukan 1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; 2) Memetakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain; 3) Memberikan masukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; 4) Merumuskan masukan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan; d. Kriteria Keberhasilan 1) Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;


- 125 -

8.

2) Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan; 3) Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah; 4) Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan; 5) Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan. Kriteria Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2019. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. Pencapaian Pencapaian di sektor pelayanan publik KPU Kabupaten Klaten dibuktikan dengan penghargaan sebagai Badan Publik Vertikal TeRBaik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Desember 2015 di Semarang. b. Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian, output dan manfaat program 1) Membangun PPID dan E-PPID Output : Tersedianya unit kerja pengelola dan Laporan PPID Manfaat : Adanya kejelasan pelayanan informasi. 2) Pelayanan permintaan data dan informasi pemilu (wawancara, data), serta pelayanan dalam bentuk kerja sama untuk sosialisasi pemilu kepada masyarakat. 3) Pendidikan Calon Pemilih Melalui Griya Pintar Pemilu Merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, upaya KPU Kabupaten Klaten untuk meningkatkan partisipasi pemilih menemui cukup banyak tantangan. Tantangannya antara lain rendahnya kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. Hal tersebut tidak menghalangi KPU Kabupaten Klaten untuk terus melakukan usaha-usaha untuk melakukan pendidikan pemilih, salah satu cara yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Klaten adalah dengan merintis Griya Pintar Pemilu. Langkah ini diharapkan bisa memberikan gambaran dan informasi yang lengkap mengenai kepemiluan bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Output : Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pemilu Manfaat : Pembangunan kesadaran masyarakat terkait pemilu. 4) Melaksanakan Sistem Kearsipan Dinamis Output : Data pemilu yang terarsip dengan baik Manfaat : Kepastian dalam layanan kearsipan kepada stakeholder. 5) Pemberian layanan kepada stakeholder dengan berbasis TI


- 126 -

Pemberian informasi kepada stakeholder berbasis sistem teknologi informasi merupakan sebuah hal yang terus dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. Aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi mempercepat pelayanan informasi terkait kepemiluan dan dapat diakses stakeholder kapan pun dan menampilkan informasi yang dapat diakses tanpa tatap muka secara langsung serta menghemat biaya bagi stakeholder. Output : Informasi kepemiluan yang berbasis teknologi informasi. Manfaat : Meningkatnya kualitas layanan informasi kepada masyarakat terkait pemilu. c. Kegiatan yang sedang dilakukan 1) Pemutahiran Portal www.kpuklatenkab.go.id Output : Tersedianya portal informasi pemilu. Manfaat : Portal yang dapat diakses stakeholder. 2) Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan KPU Kabupaten Klaten Output : Kegiatan sosialisasi pemilu. Manfaat : Tersedianya sosialisasi pemilu. d. Kegiatan yang akan dilakukan 1) Pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan; 2) Replikasi pelayanan publik terbaik KPU Kabupaten Klaten; 3) Pengembangan inovasi pelayanan KPU Kabupaten Klaten; 4) Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik; 5) Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan; 6) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik; 7) Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif; 8) Penerapan reward and punisment dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 9) Pengendalian kualitas pelayanan publik. e. Kriteria Keberhasilan 1) Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Klaten ; 2) Meningkatnya aksesibilitas pelayanan KPU Kabupaten Klaten; 3) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan KPU Kabupaten Klaten; 4) Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan KPU Kabupaten Klaten; 5) Meningkatnya inovasi pelayanan publik KPU Kabupaten Klaten; 6) Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan KPU Kabupaten Klaten; 7) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik KPU Kabupaten Klaten; Kriteria program manajemen perubahan diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun 2019.


- 127 -

9.

Quick Wins KPU Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit, didesain untuk mendapatkan momentum positif di KPU dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten berkelanjutan. Setelah melalui pertimbangan dan penilaian yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi, KPU RI menetapkan 5 (lima) program yang menjadi quick wins sampai dengan tahun 2019 yaitu yaitu Aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITap). Pelaksanaan Quick wins diharapkan menjadi momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri KPU untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Seluruh data dan informasi pada sistem informasi tahapan pilkada (SITaP) pada dasarnya penting, namun perlu diperhatikan ada beberapa data yang paling banyak akan diakses dan diinginkan oleh stakeholder. Informasi tahapan pencalonan meliputi daftar riwayat hidup, partai politik pendukung, visi misi pasangan calon pekerjaan dan status pasangan calon, informasi hasil pemilihan serta informasi sengketa pemilihan adalah beberapa data yang intensitasnya cukup banyak diminta oleh publik. SITaP dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai seluruh tahapan Pilkada. Dengan adanya SITaP, dapat dijadikan sebagai sarana bagi penyelenggara pemilu untuk menyampaikan data dan informasi yang update mengenai pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU Kabupaten Klaten sebagai bagian dari KPU RI ikut melaksanakan program Quick wins.


- 128 -


- 129 -

BAB IV PENUTUP Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2016 dengan baik. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 28 (dua puluh delapan) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Nomor: SP DIPA-076.01.2.657480/2016 tanggal 7 Desember 2015. Semua kegiatan telah dilaksanakan, kecuali sub output yang tidak dilaksanakan yaitu tuntutan ganti rugi, dikarenakan tidak ada hasil rekomendasi TP TGR dari BPK. Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat revisi DIPA berupa konversi dana hibah sebesar Rp. 3.029.148.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.358.469.594,00 dan sisanya sebesar Rp. 1.670.678.406,00 telah dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Klaten. Pada bulan Desember terdapat revisi antar satker yang dilakuakn KPU Provinsi Jawa Tengah sehingga pagu DIPA menjadi sebesar Rp. 5.582.676.000,00. Sehingga realisasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.5.577.904.822,00 atau 99,91%. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal–hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi baiknya penyusunan buku ini dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Klaten untuk mewujudkan good governance.


- 130 -

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii

Recommend Documents