KATA PENGANTAR Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kabupaten pamekasan Tahun 2014 - 2018 perubahan telah selesai disusun tepat waktu. Perubahan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Rencana Strategis tersebut tetap merupakan jabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2018 yang memuat Visi dan Misi Pemerintah 5 tahun ke depan.
Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga
Sejahtera,
tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang keluarga berencana
saja
tetapi
juga
mencakup
bidang
penyerasian
kebijakan
kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Penyusunan
Renstra
ini
mengacu
kepada
ketentuan
dan
pendekatan
perencanaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Renstra Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana
Tahun 2014-2018
merupakan dokumen perencanaan
penting yang nantinya menjadi pedoman peningkatan kinerja Badan dan menjadi acuan
bagi
pemangku
kepentingan
dan
mitra
kerja
BKKBN
dalam
menyelenggarakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada tim penyusun,para pakar dan semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2018 tersusun dengan baik.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................ ii
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................... 1.1. LATAR BELAKANG…....................................................................... 1.2. DASAR HUKUM..
........................................
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM……………………………………… BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS………………………………………… BAB IV TUJUAN DAN STRATEGIS…………………………………………. V I S I……………………………………………………………………………. 1.1 M I S I……………………………………………………………………….. 1.2 TUJUAN…………………………………………………………………….. 1.3 SASARAN STRATEGIS………………………………………………...… BAB V ARAH KIBIJAKAN DAN STRATEGI …………………………….. 1.1 ARAH KEBIJAKAN…………………………………………………………. 1.2 ARAH STRATEGI………………………………………………………….. 1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS………………………………. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN PP DAN KB…………….. BAB V PENUTUP………………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Kabupaten Pamekasan tahun 2014-2018 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMD 2013-2018. Renstra ini meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis, dan perencanaan pendanaan berdasarkan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran terpadu (Unified Budgeting). Di samping itu penyusunan perencanaan program dan anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan telah menggunakan suatu instrumen pengelolaan kinerja yaitu Balanced Scorecard (BSC) dan hasil restrukturisasi.
1.1.
LATAR BELAKANG Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
52
Tahun
2009
tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana penyelenggaraan
Program
KB
akan
tetapi
juga
tidak terbatas pada meliputi
penyerasian
pengendalian penduduk. Peran dan fungsi baru Badan PP dan KB diperkuat dengan adanya Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan
dan
Pembangunan
Keluarga
Sejahtera,sehingga perlu
dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2014-2018 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya.
1.2.
DASAR HUKUM Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggara kan program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BPP dan KB mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan nasional, penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan
komunikasi,
informasi
pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.
dan
edukasi, koordinasi,
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM 1. KONDISI UMUM Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu:
Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; Kedua Berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; Ketiga Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan perdesaan; Keempat Data dan informasi penduduk; Kelima Penyerasian
kebijakan
kependudukan.
Pembangunan
Kependudukan
merupakan program lintas sektor, oleh sebab itu penyerasian kebijakan antar bidang dan antar sektor harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertolak belakang. Sejak tidak adanya lembaga pemerintah yang menangani penyerasian kebijakan tersebut, banyak terjadi ketidakselarasan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah di Indonesia, termasuk dalam penyediaan dan peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan serta pengarahan mobilitas penduduk.
Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan transisi demografi. Transisi demografi tersebut ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan. Selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan angka ketergantungan menurun yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi ini merupakan jendela peluang (Window of Opportunity) yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi atau jendela peluang tersebut diperkirakan akan terjadi hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 2020-2025 (Proyeksi Penduduk berdasarkan SUPAS 2005), dengan syarat angka kelahiran dapat dikendalikan. Oleh sebab itu melalui Pembangunan Kependudukan dan KB (Pembangunan KKB), Indonesia harus benar-benar dimanfaatkan
dapat untuk
memanfaatkannya. memicu
Peluang
pertumbuhan
emas
ekonomi
tersebut
dan
dapat
meningkatkan
kesejahteraan rakyat apabila:
(1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; (4) pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan untuk mendorong mereka memasuki pasar kerja sehingga dapat menambah tabungan keluarga.
Dari
aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga
berencana telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat memperlambat pertambahan dan pertumbuhan penduduk secara signifikan. Sejak Program KB Nasional dikembangkan tahun 1971 sampai dengan 2009, keberhasilannya diperkirakan
telah mencegah lebih
dari 100 juta kelahiran. Oleh karena itu, Program KB telah berhasil mengubah kondisi piramida penduduk Indonesia dari penduduk muda menuju penduduk dewasa. Hasil - hasil
yang telah dicapai dalam pembangunan Keluarga
Berencana pada tahun 2004-2009, antara lain:
(1) Berdasarkan
hasil Survei
Demografi
dan Kesehatan
Indonesia (SDKI), angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) secara nasional cenderung menurun dari 2,4 (SDKI 2002/2003 setelah revisi) menjadi sekitar 2,3 anak per perempuan usia reproduksi (SDKI 2007 setelah direvisi). Penurunan TFR antara lain didorong oleh meningkatnya median usia kawin pertama perempuan dari sekitar 19,2 tahun (SDKI 2003), menjadi 19,8 tahun menurut SDKI 2007. Selain itu juga disebabkan karena penurunan ASFR 15-19 tahun dari 35 menjadi 30 per 1000 perempuan. (2) Dari aspek Nasional
kualitas penduduk, program Keluarga Berencana
juga
telah
membantu
meningkatkan
kualitas
dan
kesejahteraan keluarga Indonesia karena dengan dua atau tiga anak, setiap keluarga lebih dapat memenuhi hak-hak dasar anakanaknya.
Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasa
NO
FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SKPD PELAKSANA/ PENYEDIA DATA
2005
2010
2015
2020
2025
BPP DAN KB
37,81
38,20
39,30
40,50
BPP DAN KB
26,50
29,60
33,50
38,50
BPP DAN KB
0,00021
0,00020
000015
0,00010
BPP DAN KB
50,00
60,00
73,00
88,00
BPP DAN KB
4,44
6,67
8,89
11,11
BPP DAN KB
50,00
60,00
73,00
88,00
BPP DAN KB
2
2
2
2
BPP DAN KB
34,972
36,75
38,97
40,56
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
2 3
4
5
6
Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) ( MDGs) Partisipasi Permpuan di Lembaga Swasta ( % ) Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan Perempuan dan Anak dan tindakan kekerasan ( % ) Partisipasi Perempuan di Legeslatif DPRD ( % ) ( MDGs ) Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas ( SPM) KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1 2
Rata – rata jumlah anak per Keluarga Jumlah Akseptor KB
3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jumlah Peserta KB Aktif ( orang ) ( SPM ) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Pemasangan Kontrasepsi KB Jumlah Bina Ketahanan Keluarga dan UPPKS Prosentase penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Nikah ( % ) ( MDGs ) Prosentase Wanita 15 – 49 tahun yang berstatus Kawin dan menggunakan Alat KB ( % ) ( MDGs ) Penggunaan Kondom pada pemakai Kontrasepsi (%)(MDGs) Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya berusia dibawah 20 tahun ( SPM ) Cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif ( % ) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi ( Unmet need ) ( SPM ) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ( BKB ) ber KB (%) (SPM ) Cakupan PUS Peserta KBanggota usaha peningkatan pendapatan Keluarga ( UPPKS) yang ber KB ( SPM )
BPP DAN KB
120,597
125,60
137,75
150,75
BPP DAN KB
150,107
155,20
160,51
175,63
BPP DAN KB
34,972
40,10
45,60
60,75
BPP DAN KB
775
720
870
1020
BPP DAN KB
68,53
75,50
80,75
93,80
BPP DAN KB
68,53
75,50
80,75
93,80
BPP DAN KB
1,49
2,25
4,50
6,00
BPP DAN KB
7,996
8,75
10,50
15,15
BPP DAN KB
120,597
126,61
130,40
147,70
BPP DAN KB
15,988
13,25
10,60
7,25
BPP DAN KB
60,54
62.53
65,75
80,35
BPP DAN KB
78,11
81,10
85,30
90,80
BAB IIII ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
1.
POTENSI DAN PERMASALAHAN
Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh BKKBN dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1.1. Potensi Potensi Badan Pemberdayaan Perempuan dapat diidentifikasi dari hasil analisis sebagai berikut :
1. Reputasi dan pengalaman Badan PP dan KB dalam pengendalian penduduk melalui program KB dengan menggerakkan masyarakat dan promosi program KB. 2. Keberadaan pusat-pusat pelatihan dan penelitianP Pembangunan Kependudukan dan KB yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dan mitra kerja. 3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, baik untuk kepentingan internal dan eksternal. 4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga baik pemerintah, maupun non pemerintah. 5. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB yang mengharuskan menerapkan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. 6. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum Optimal membutuhkan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelembagaan budaya kerja Cerdas, Ulet dan Kemitraan.
Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan salah satu modal dasar bagi Badan PP dan KB untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang amanah dalam merevitalisasi Program KB dan menyerasikan kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan lainnya.
1.2. Permasalahan Di samping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam Pembangunan Kependudukan dan KB seperti telah diuraikan di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode pembangunan lima tahun mendatang. Permasalahan di bawah ini meliputi kelemahan dan tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan Badan PP dan KB. a. Kelemahan 1. Kesenjangan
kompetensi
SDM
aparatur
Badan
PP
dan
KB
Kabupaten Pamekasan yang disebabkan adanya kebijakan zero growth terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 8 tahun (1996-2004). 2. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat
yang
kurang memadai. 3. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat Kepada kabupaten dalam pelaksanaan program KB tidak optimal. b. Tantangan 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Program KB terutama di Tingkat kabupaten. Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang menyebabkan bervariasinya kelembagaan yang menangani Program KB Nasional di kabupaten.
2. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran
Tenaga
lapangan merata. Sebelum otonomi, 1 PLKB/PKB menangani 2-3 kelurahan/desa sedangkan data terakhir menunjukkan 1 PLKB/PKB
menangani 4-5 kelurahan/desa dan bahkan ada kelurahan/desa yang tidak memiliki PLKB/PKB lagi, karena mereka sudah beralih tugas ke bidang/instansi lain. Dengan semakin berkurangnya petugas PPLKB dan PLKB, mekanisme operasional program tidak berjalan seperti sebelum otonomi. 3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran Program Badan PP dan KB Kab. Pamekasan yang kurang memadai. Dengan demikian, Badan PP dan KB Kab. Pamekasan harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dan KB menjadi program prioritas di daerah. 4. Meningkatkan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB. Statistik rutin Badan PP dan KB Kab. Pamekasan
Tahun
2012
tercatat sekitar
PPKBD dan Sub-PPKBD. c. Peluang 1. Dengan
disahkannya
Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka
Badan
Pamekasan
Pemberdayaan
diberi
mandat
Perempuan untuk
dan KB
Kabupaten
melaksanakan pengendalian
Penduduk dan menyelenggarakan program KB . Dalam melaksanakan tugasnya Badan PP dan KB mempunyai fungsi dalam perumusan
kebijakan
nasional, penetapan Norma Standar
Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi,penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi,koordinasi,pemantauan dan evaluasi serta pembinaan. 2. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikanny revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 20102014.
3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung Kebijakan Program Badan PP dan KB Kab. Pamekasan.
BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1.1.
VISI
Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Pamekasan N adalah Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 . Visi tersebut mengacu kepada fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan Visi misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010-2014. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1. 1.2.MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga
Berencana
Kab.
Pamekasan
adalah :
mewujudkan
pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Misi tersebut dilakukan melalui : penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; penetapan parameter penduduk; peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data
dan
informasi;
pengendalian
penduduk
dalam
Pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana serta; mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk Menyelenggarakan Pembangunan Keluarga Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.
1.3. TUJUAN Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi BKKBN, maka tujuan yang harus dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB yaitu: 1. Mewujudkan kebijakan
keserasian, keselarasan, dan kependudukan
guna
keseimbangan
mendorong
terlaksananya
pembangunan Ddaerah yang berwawasan kependudukan. 2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.
1.4. SASARAN STRATEGIS Sebagai dasar penetapan sasaran Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Pamekasan
Tahun
2014-2018 adalah sasaran RPJPN
2005-2025, sasaran Renstra Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun
2008 - 2013 yang belum terselesaikan, sasaran kesepakatan
internasional seperti mandat Undang -Undang Nomor 52 Tahun 2009. Untuk mencapai penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 persen, Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1, maka sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern dari
persen menjadi
persen.
2. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari persen menjadi sekitar
persen dari jumlah pasangan usia subur.
3. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun menjadi sekitar 21 tahun. 4. Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 35 menjadi 30 per seribu perempuan. 5. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari Menjadi sekitar
persen.
6. Meningkatnya peserta KB baru pria dari Sekitar
persen.
persen
persen menjadi
7. Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari persen menjadi persen, dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar
persen.
8. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari menjadi
keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja
(BKR) dari
menjadi
keluarga remaja.
9. Menurunnya disparitas TFR, CPR dan unmet need antar wilayah Kecamatan dan antar sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi). 10. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya. 11. Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (informed consent) dari
persen menjadi sebesar
persen.
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kualitas SDM Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Pamekasan terutama yang ditandai dengan NRR= 1 maka arah kebijakan pembangunan kependudukan dan KB dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan melalui tiga fokus prioritas: Pertama, revitalisasi program KB melalui: (a) pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender; (b) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; (c) promosi dan penggerakan masyarakat; (d) peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen
(SIM)
berbasis teknologi informasi; (e) pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; (f) peningkatan kualitas manajemen program; Kedua, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, melalui: (a) penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk; (b) perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; (c) penyediaan
sasaran
parameter
kependudukan
yang
disepakati
semua sektor terkait; Ketiga, peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, melalui: (a) penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan; (b) penyediaan hasil kajian kependudukan; (c) peningkatan cakupan registrasi vital.
1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.1. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil bahagia sejahtera, yang ditandai denganmenurunnya angka TFR menjadi 2,1 dan NRR = 1,0, meningkatnya CPR cara modern menjadi
, meningkatnya
median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan menjadi 21 tahun, menurunnya ASFR (15-19 tahun) menjadi 30 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun, Meningkatnya kesejahteraan peserta KB dan meningkatnya ketahanan keluarga maka arah kebijakan Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB periode 2008-2013 adalah sebagai berikut:
a. Revitalisasi Program KB, yang ditekankan pada: 1) Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; 2) Promosi dan
penggerakan
masyarakat
yang
didukung dengan
pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; 3) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi menajemen (SIM) berbasis Teknologi Informasi (IT); 4) Pelatihan, penelitian, dan pengembangan program kependudukan dan KB; 5) Peningkatan kualitas menajemen program;
b. Penyerasian kebijakan pengendalian Penduduk yang ditekankan pada : 1) Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk; 2) Perumusan Kebijkana Kependudukan yang sinergis anatar aspek kuantitas,kualitas dan mobilitas; 3) Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.
1.2.2. Strategi Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
guna
berwawasan kependudukan
mewujudkan
dengan
pembangunan
menyerasikan
kebijakan
pengendalian penduduk, menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter program
kependudukan, kependudukan
mensosialisasikan serta
melakukan
kebijakan dan analisis dampak
kependudukan. b. Melakukan pembinaan
dan
peningkatan
kesertaan Keluarga
Berencana melalui pembinaan dan kemandirian ber KB; c. Meningkatakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan rejama dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKS; d. Melaksanakan
promosi
dan
penggerakan
masyarakat guna
Meningkatakan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan meningkatkan peranserta mitra kerja; d. Menyediakan
dan
menyebarluaskan
data
dan informasi
kependudukan dan KB yang akurat dan terpercaya; f.
Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan Serta meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.
3.2.3. Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan pedoman penyusunan restrukturisasi program dan kegiatan dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Keuangan tahun 2009, Badan PP dan KB Kabupaten Pamekasan yang termasuk kategori Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND) hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) program teknis. Sedangkan program generik berlaku sama dengan Kementrian/ Lembaga lainnya. Berdasarkan ke tentuan tersebut Badan PP dan KB setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 mempunyai : 1 (satu) program teknis yaitu Program Kependududukan dan KB; dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan PP dan KB Kab. Pamekasan a. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari kegiatan : (1) Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (2) Perencanaan Pengendalian Kependudukan (3) Kerjasama Pendidikan Kependudukan (4) Analisis Dampak Kependudukan (5) Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah (6) Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan KB Jalur Swasta (7) Peningkatan Kesertaan ber KB Galcitas, Wilayah Khusus dan Sasaran Khusus (8) Peningkatan Kualitass Kesehatan Reproduksi (9) Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak (10) Pembinaan Ketahanan Remaja (11) Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (12) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (13) Peningkatan Advokasi, KIE Program Kependudukan dan KB (14) Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah (15) Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan (16) Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB (17) Penyediaan Teknologi Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB b. Program generik dan kegiatan prioritas yang ada di Badan PP dan KB Kab. Pamekasan adalah sebagai berikut: 1) Program pelatihan dan pengembangan Badan PP dan KB, terdiri dari kegiatan: (a) Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (b) Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (c) Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (d) Penelitian dan pengembangan Kependudukan c. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya BKKBN terdiri dari kegiatan: (a) Perencanaan Program dan Anggaran (b) Pengelolaan Administrasi Pegawai (c) Pengelolaan Administrasi umum (d) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (e) Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas
d. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Badan PP dan KB terdiri dari kegiatan: (a) Peningkatan Pengawasan Program (b) Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan (c) Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN PP DAN KB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
A. Rencana Kinerja.
Sesuai
fungsi-fungsi
menejemen,
maka
fungsi perencanaan
merupakan fungsi pertama yang harus dilaksanakan. Karena dengan perencanaan yang baik diharapkan akan memberikan hasil yang baik pula. Demikian juga untuk mengoptimalkan kinerja diperlukan rencana kinerja. Hal ini sebagai salah satu implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tanggal 13 Desember 2004. Dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan organisasi, maka rencana kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan tahun 2013 diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui rencana kinerja diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 akan lebih terarah dan efektif sehingga dengan input yang ada mampu memberikan output dan outcome yang lebih optimal. Rencana kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan tahun 2013 diharapkan akan mampu mencapai 2 (dua) sasaran pokok melalui 20 kegiatan yang dikemas dalam 2 (dua) program. Secara rinci sasaran yang ingin dicapai Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan tahun 2012 meliputi :
Tujuan 1 :
Memantapkan pelayanan
konseling
Keluarga
Berencana dan
Kesehatan Reproduksi dalam meningkatkan terwujudnya Keluarga Berkualitas yang sehat dan mandiri. NO
1.
URAIAN
INDIKATOR
Terlayani dan terayomi nya calon akseptor KB /Akseptor KB serta Ter sosialisasinya Prog KB dan KS dlm upaya meningkatkan kualitas Klg
Jumlah calon akseptor KB/ akseptor KB yang dilayani
Tujuan 2 :
TARGET
19.823
SUMBER DATA
Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab Pamekasan
Memantapkan penguatan kelembagaan dan jejaring pelayanan Keluarga Berencana untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam meningkatkan terwujudnya Keluarga Sejahtera yang bertanggung jawab.
NO
1.
URAIAN
INDIKATOR
TARGET
2.268
SUMBER DATA
Badan
Berperannya institusi
Jumlah
pengelola Program KB dan
institusi
Pemberdayaan
KS dalam upaya
pengelola
Perempuan Dan
meningkatkan kualitas
Program
keluarga
dan KS
KB
Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan
AKUNTABILITAS KINERJA Bahwa setelah disusun proses Rencana Strategik yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan, maka sudah bisa diukur tingkat keberhasilan dari masing-masing kegiatan. Berhasil tidaknya suatu kegiatan sangat ditentukan dari hasil analisis yang terukur yang memuat beberapa indikator kinerja yang meliputi
aspek
INPUT (masukan), OUTPUT (keluaran/hasil) dan OUTCOME (manfaat). Dengan metode Akuntabilitas Kinerja inilah akan tersusun suatu hasil analisis yang pada akhirnya menjadi media penting untuk mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan dengan dukungan dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Secara garis besar dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja untuk tahun 2013 dari segi output dan outcome telah dapat diidentifikasikan. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dari tabel berikut ini :
NO
1.
PENCAPAIAN
SASARAN
TERCAPAI
TIDAK TERCAPAI
V
-
V
-
Terlayani dan terayominya calon akseptor KB / Akseptor KB serta Tersosialisasinya Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.
2.
Berperannya institusi pengelola Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga
A. Analisis Capaian Kinerja. Untuk melihat perimbangan antara rencana tingkat capaian ( target ) dari masing-masing kegiatan dengan rencana tingkat capaian (target) dari masingmasing sasaran, digunakan indicator Input (masukan), Output (keluaran/hasil) dan Outcome (manfaat) sehingga pada akhirnya akan terlihat seberapa besar dukungan dana yang dialokasikan dari masing-masing kegiatan dapat memenuhi target sasaran yang diharapkan.
Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut : NO.
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
4
1.
Terlayani dan
a.Keluarga
1.
Pencabutan Implant
terayominya calon
Berencana
2.
Pengadaan Alat Kontrasepsi.
3.
Operasional Pembantu Pembina
akseptor KB/Akseptor KB sertatersosialisasi
KB desa dan Sub Pembantu
nya Program KB dan
Pembina KB Desa 4.
KS dalam upaya
Penilaian Kader
meningkatkan kualitas
IMP,BKB,UPPKS,dan PLKB
keluarga.
terbaik TK. Kec dan Kab 5.
Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Tk. Kabupaten
6.
Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Tk. Kecamatan
7. b.Pelayanan Kontrasepsi
Pengadaan Alat Kesehatan
1. Operasional Klinik Keluarga Berencana 2. Pelayanan KB-Kes- Bhayangkara, TMKK, Kesatuan Gerak PKK 3. Pelayanan KB Keliling Kecamatan ke Desa
NO.
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
4
2.
Berperannya institusi a.Kesehatan pengelola
Program
KB dan KS dalam upaya
1. Sosialisasi Program KRR bagai
Reproduksi
Santri Ponpes,
Remaja.
Sekolah,Pangkalan, dan FGD.
meningkatkan
2. Operasional Pendidik Sebaya
kualitas keluarga.
dan Petugas PIK-KRR Kabupaten. 3. Refreshing Program KRR bagi PS dan Pengelola PIK-KRR
b.Pengembangan Bahan informasi
1. Pendampingan dan Operasional Kelompok BKB dan BKR
ttg pengasuhan dan Pembinaan tumbuhkembang anak. c.Pengelolaan data dan Infor masi keluarga
1. Up Dating Data keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2. Pengadaan kartu kembang anak.
d. Pembinaan
1. Pembinaan Pangkalan dan
Peran serta
Perkemahan Bhakti Saka
masyarakat
Kencana III
dalam yan KBKR yang mandiri.
2. Pembentukan dan Operasional Pos Pemberdayaan keluarga (POSDAYA)
e.Program Pemberdayaan
1. Pameran Produk Kelompok UPPKS.
Ekonomi Keluarga
Sasaran 1 :
Terlayani dan
terayominya calon akseptor KB/Akseptor KB
serta Tersosialisasinya Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. a. Program Keluarga Berencana. a.1. Pencabutan Implant - Input (dana)
: (Rp.74.720.000-/Rp. 74.560.000,-) X 100 % = 99.78 %.
- Output
: (934 akseptor/932 akseptor) X 100 % = 99.78 %.
- Outcome
: (934 akseptor/932 akseptor) X 100 % = 99.78 %.
a.2. Pengadaan Alat Kontrasepsi - Input (dana)
: (Rp.47.500.000,-/Rp. 46.225.000,-) X 100 % = 97.31 %.
- Output
: (115 akseptor/115 akseptor) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (115 akseptor/115 akseptor) X 100 % = 100 %.
a.3. Operasional PPKBD dan Sub PPKBD - Input (dana)
: (Rp. 226.800.000,-/Rp.226.800.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (54 Klinik KB/54 Klinik KB) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (54 paket/54 paket) X 100 % = 100 %.
a.4. Penilaian Kader IMP, BKB, UPPKS dan PLKB Terbaik Tk. Kec dan Kab - Input (dana)
: (Rp. 12.045.600,-/Rp. 12.045.600,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (12 orang/12 orang) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (12 orang/12 orang) X 100 % = 100 %.
a.5. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Prog. Tk Kabupaten - Input (dana)
: (Rp.7.021.000,-/Rp. 7.021.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (1 kali/1 kali X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (Lancar 100 %/lancar 100 %) X 100 % = 100 %.
a.6. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Prog. Tk Kecamatan - Input (dana)
: (Rp. 16.900.000,-/Rp. 16.900.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (13 kali/13 kali X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (Lancar 100 %/lancar 100 %) X 100 % = 100 %.
a.7. Pengadaan Alat Kesehatan - Input (dana)
: (Rp.26.240.000,-/Rp. 26.240.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (8 paket/8 paket X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (Lancar 100 %/lancar 100 %) X 100 % = 100 %.
b. Program Pelayanan Kontrasepsi. a.1. Operasional Klinik KB - Input (dana)
: (Rp. 28.320.000-/Rp. 28.320.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (59 klinik/59 klinik X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (59 klinik/59 klinik X 100 % = 100 %.
a.2. Pelayanan KB-Kes, TMKK, Kesatuan Gerak PKK - Input (dana)
: (Rp.16.482.000,-/Rp. 16.482.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (13 kegiatan/13 kegiatan) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (Lancar 100 %/Lancar 100%) X 100 % = 100 %.
a.3. Pelayanan KB Keliling Kecamatan ke Desa - Input (dana)
: (Rp. 94.500.000,-/Rp.94.500.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (1 paket /1 paket) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (1 paket/1 paket) X 100 % = 100 %.
a.4. Pelayanan KB Keliling Kabupaten ke Kecamatan - Input (dana)
: (Rp. 12.200.000,-/Rp.12.200.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (1 paket /1 paket) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (1 paket/1 paket) X 100 % = 100 %.
Sasaran 2 :
Berperannya institusi pengelola Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.
a. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. a.1. Sosialisasi Prog. KRR bagi Santri Ponpes, Sekolah, Pangkalan, dan FGD - Input (dana)
: (Rp. 21.500.000,-/Rp. 21.500.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (32 keg/32 keg) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (peran 100 %/peran 100 %) X 100 % = 100 %.
a.2. Opearasional Pendidik Sebaya dan Petugas PIK-KRR Kabupaten - Input (dana)
: (Rp. 24.000.000,-/Rp. 24.000.000,-) X 100 % = 90,97 %.
- Output
: (40 kegiatan/40 kegiatan) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (Meningkat 100 %/Meningkat 100 %) X 100 % = 100 %.
a.3. Refreshing Program KRR bagi Pendidik Sebaya dan Pengelola PIK-KRR - Input (dana)
: (Rp. 10.616.500,-/Rp. 10.616.500,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (30 orang/30 orang) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (30 orang/30 orang) X 100 % = 100 %.
b. Program Pengembangan Bahan Informasi Ttg Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak b.1. Pendampingan dan Operasional Kelompok BKB dan BKR - Input (dana)
: (Rp. 73.150.000,-/Rp. 73.150.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (65 kelompok/65 kelompok) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (65 prosen/65 prosen) X 100 % = 100 %.
c. Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga c.1. Up Dating Data Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera - Input (dana)
: (Rp. 113.255.000,-/Rp.112.329.945,-) X 100 % = 99,18 %.
- Output
: (1 paket/1paket) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (data update 100 %/ data update 100 %) X 100 % = 100 %.
c.2. Pengadaan kartu kembang Anak - Input (dana) : (Rp. 21.742.000,-/Rp. 21.586.700,-) X 100 % = 99,28 %. - Output
: (6.212 lembar/6.212 lembar) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (Kualitas 100 %/ kualitas 100 %) X 100 % = 100 %.
d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang mandiri d.1. Pembinaan pangkalan dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana III - Input (dana)
: (Rp. 22.174.500,-/Rp. 22.174.500,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (1 paket/1paket) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (peran 100 %/ peran 100 %) X 100 % = 100 %.
d.2. Pembentukan dan Opearasional POSDAYA - Input (dana)
: (Rp.15.190.000,-/Rp. 15.190.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (6 kelompok/6 kelompok) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (Kualitas Klg 100 %/ Kualitas Klg 100 %) X 100 % = 100 %.
e. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga c.1. Pameran Produk Kelompok UPPKS - Input (dana)
: (Rp. 10.440.000,-/Rp. 10.440.000,-) X 100 % = 100 %.
- Output
: (1 paket/1 paket) X 100 % = 100 %.
- Outcome
: (Usaha meningkat 100 %/ Usaha meningkat 100 %) X 100
% = 100 %. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dapat dianalisa bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari masing – masing indikator kinerja bahwa :
Dari sisi Input (dana) menunjukkan nilai pencapaian kinerja rata – rata sebesar 99,46 % ( termasuk katagori baik atau berhasil ).
Dari sisi Output menunjukkan nilai pencapaian kinerja rata–rata sebesar 100 % ( termasuk katagori baik atau berhasil ).
Dari sisi Outcome menunjukkan nilai pencapaian kinerja rata – rata sebesar 100 % ( termasuk katagori baik atau berhasil ).
Pengukuran Pencapaian Sasaran.
Adapun indikator – indikator yang dapat diukur adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : Terlayani
dan
terayominya
calon
akseptor
KB/Akseptor
KB
serta
Tersosialisasinya Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.
a. Program Keluarga Berencana. a.1. Pencabutan Implant Terayominya 932 akseptor implant atau sebesar 99.78 %. Dari realisasi dana 99.78 %. a.2. Pengadaan Alat Kontrasepsi Terlsedianya 115 alkon Implant atau setara dengan 100 % dari realisasi dana 97,31 % a.3. Operasional PPKBD dan Sub PPKBD Memberikan operasional PPKBD dan Sub PPKBD kepada 13.608 intitusi atau 100 % dari realisasi dana 100% a.4. Penilaian Kader IMP, BKB, UPPKS dan PLKB Terbaik Tk. Kec dan Kab Terpilihnya 12 orang kader IMP, BKB, UPPKS dan PLKB Terbaik atau 100 % dari realisasi dana 100% a.5. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Prog. Tk Kabupaten Lancarnya pelaksanaan program KB di tingkat kabuapten atau 100 % dari realisasi dana 100% a.6. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Prog. Tk Kecamatan Lancarnya pelaksanaan program KB di 13 kecamatan atau 100 % dari realisasi dana 100% a.7. Pengadaan Alat Kesehatan Dapat memenuhi kebutuhan IUD Kit 8 paket sesuai dengan rencana atau 100 % dari realisasi dana 100%
b. Program Pelayanan Kontrasepsi. a.1. Operasional Klinik KB Memenuhi kebutuhan biaya operasional 59 klinik atau 100 % dari realisasi dana 100% a.2. Pelayanan KB-Kes, TMKK, Kesatuan Gerak PKK Dapat mendekatkan jangkauan kegiatan Pelayanan KB melalui even KBKes, TMKK, Kesatuan Gerak PKK ke 13 kegiatan atau 100 % dari realisasi dana 100% a.3. Pelayanan KB Keliling Kecamatan ke Desa Telah melaksanakan kegiatan pelayanan KB keliling ke 189 desa atau 100 % dari realisasi dana 100% a.4. Pelayanan KB Keliling Kabupaten ke Kecamatan Telah melaksanakan kegiatan pelayanan KB keliling ke 13 kecamatan atau 100 % dari realisasi dana 100% Sasaran 2 : Berperannya
institusi
pengelola
Program
KB
dan
KS
dalam
upaya
meningkatkan kualitas keluarga. a.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja. a.1. Sosialisasi Prog. KRR bagi Santri Ponpes, Sekolah, Pangkalan, dan FGD Telah memberikan pelatihan kepada 32 orang Remaja atau 100 % dari realisasi dana 100% a.2. Opearasional Pendidik Sebaya dan Petugas PIK-KRR Kabupaten Telah memberikan pelatihan kepada 40 Pendidik Sebaya atau 100 % dari realisasi dana 90,97%
a.3. Refreshing Program KRR bagi Pendidik Sebaya dan Pengelola PIK-KRR Telah memberikan Refreshing kepada 30 orang Pendidik Sebaya atau 100 % dari realisasi dana 100% b.
Program Pengembangan Bahan Informasi Ttg Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak b.1. Pendampingan dan Operasional Kelompok BKB dan BKR Dapat melaksanakan pendampingan dalam rangka pembinaan kepada 65 kelompok BKB dan BKR atau 100 % dari realisasi dana 100%
c. Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga c.1. Up Dating Data Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera Dapat melaksanakan up dating data terhadap 1.022 keluarga atau 100 % dari realisasi dana 100% c.2. Pengadaan kartu kembang Anak Tersedianya kebutuhan form kartu kembang Anak sebanyak 6.212 lembar atau 100 % dari realisasi dana 100% d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang mandiri d.1. Pembinaan pangkalan dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana III Saka Kencana yang dibina sebanyak 13 pangkalan dan berhasil melaksanakan satu kali perkemahan bhakti Saka Kencana tingkat kabupaten atau 100 % dari realisasi dana 100% d.2. Pembentukan dan Opearasional POSDAYA Membentuk dan mengoperasionalkan sebanyak 6 kelompok POSDAYA atau 100 % dari realisasi dana 100%
e. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga e.1. Pameran Produk Kelompok UPPKS Mengikuti satu kali Pameran Produk kelompok UPPKS atau 100 % dari realisasi dana 100%. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran dapat dianalisa bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja tingkat capaian yang semakin baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa nilai pencapaian sasaran
setiap indikator rata-rata
sebesar 100 % (termasuk katagori baik atau berhasil ).
B. Akuntabilitas Keuangan. Untuk
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya,
Badan
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan memperoleh anggaran dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 sebesar Rp. 874.796.600,- ( Delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah ) dengan jumlah 7 program dari 20
kegiatan.
Dari
sejumlah
anggaran
tersebut
yang
terserap
sebesar Rp.870.041.245.,- ( Delapan ratus tujuh puluh juta empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah ) atau 99,46 %. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 4.755.355,- ( Empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah ) yang berasal dari kegiatan : 1. Kegiatan Pencabutan Implant sebesar Rp. 160.000,- ( Seratus enam puluh ribu rupiah ). 2. Pengadaan Alat Kontrasepsi sebesar Rp. 1.275.000,- ( Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ). 3. Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp.2.240.000,- ( Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah ). 4. Up Dating Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 925.055 ( Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah ) 5. Pengadaan Kartu Kembang Anak sebesar Rp. 155.300,- ( Seratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah ).
Dan sisa anggaran yang tidak terserap tersebut telah disetor ke Kas Daerah. Akuntabilitas
anggaran
dalam
upaya
pencapaian
sasaran
dapat
ditunjukkan melalui tabel berikut ini : RENCANA NO.
% (Rp)
1.
REALISASI
SASARAN
Terlayani dan terayominya
KET
(Rp)
500.522.000,-
499.087.000,-
RENCANA
REALISASI
99,71
calon akseptor KB/Akseptor KB serta Tersosialisasi nya Program KB dan KS dalam
upaya
meningkatkan
kualitas keluarga.
NO.
SASARAN
% (Rp)
2.
Berperannya
institusi 374.274.600,-
(Rp)
370.954.245,-
99,11
.870.041.245,-
99,46
pengelola Program KB dan KS dalam
upaya
meningkatkan
kualitas keluarga JUMLAH
874.796.600,-
Anggaran dari APBD Kabupaten Pamekasan tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan tahun 2012 yang disertai penyelesaian SPJ nya dan telah disetor ke Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Pamekasan. Secara lebih rinci
KET
kegiatan - kegiatan yang telah didanai dari APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Sasaran 1 :
Terlayani dan
terayominya calon akseptor KB/Akseptor KB
serta Tersosialisasinya Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. b. Program Keluarga Berencana. 1. Pencabutan Implant - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 74.720.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 74.560.000,- ( 99,78 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya jasa pelayanan petugas dan obat obatan bagi akseptor yang dilayani. - Lokasi Kecamatan se Kabupaten Pamekasan. 2. Pengadaan Alat Kontrasepsi - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 47.500.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 46.225.000,- ( 93,31 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya pengadaan Alat Kontrasepsi Suntikan - Lokasi Kabupaten Pamekasan. 3. Operasional PPKBD dan Sub PPKBD - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 226.800.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 226.800.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya operasional petugas PPKBD dan Sub PPKBD. - Lokasi Desa/ kecamatan Kabupaten Pamekasan. 4. Penilaian Kader IMP, BKB, UPPKS dan PLKB Terbaik Tk. Kec dan Kab - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 12.045.600,-
terealisasi sebesar
Rp. 12.045.600,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya seleksi Kader IMP, BKB, UPPKS dan PLKB Terbaik Tk. Kecamatan dan Kabupaten. - Lokasi Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan.
5. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Prog. Tk Kabupaten - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 7.021.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 7.021.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya pertemuan koordinasi dan evaluasi program KB - Lokasi Kabupaten Pamekasan. 6. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Prog. Tk Kecamatan - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 16.900.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 16.900.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya pertemuan koordinasi dan evaluasi program KB - Lokasi di 13 kecamatan se kabupaten Pamekasan. 7. Pengadaan Alat Kesehatan - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 26.240.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 24.000.000,- ( 91,46 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya pembelian 8 paket sarana IUD Kit
-
Lokasi Kabupaten Pamekasan. c. Program Pelayanan Kontrasepsi. 1. Operasional Klinik KB - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 28.320.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 28.320.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya operasional petugas KB di Klinik. - Lokasi 59 klinik se Kabupaten Pamekasan. 2. Pelayanan KB-Kes, TMKK, Kesatuan Gerak PKK - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 16.482.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 16.482.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya kegiatan pelayanan KB dalam rangka Pelayanan KB-Kes, TMKK, Kesatuan Gerak PKK - Lokasi semua Kecamatan se Kabupaten Pamekasan.
3. Pelayanan KB Keliling Kecamatan ke Desa - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 94.500.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 94.500.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya operasional pelayanan KB Keliling dari kecamatan ke desa - Lokasi semua desa se Kabupaten Pamekasan. 4. Pelayanan KB Keliling Kabupaten ke Kecamatan - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 12.200.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 12.200.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya operasional pelayanan KB Keliling dari Kabupaten ke Kecamatan - Lokasi semua kecamatan se Kabupaten Pamekasan.
Sasaran 2 :
Berperannya institusi pengelola Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.
a. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 1. Sosialisasi Prog. KRR bagi Santri Ponpes, Sekolah, Pangkalan, dan FGD - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 21.500.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 21.500.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya sosialisasi KRR bagi Santri /Remas, Siswa, Pramuka, dan FGD - Lokasi Pondok Pesantren, Sekolah, Pangkalan Pramuka, dan FGD. 2. Opearasional Pendidik Sebaya dan Petugas PIK-KRR Kabupaten - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 24.000.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 24.000.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya operasional bagi Pendidik Sebaya Pengelola PIK-KRR - Lokasi Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
dan
3. Refreshing Program KRR bagi Pendidik Sebaya dan Pengelola PIK-KRR - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 10.616.500,-
terealisasi sebesar
Rp. 10.616.500,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya kegiatan refreshing Pendidik Sebaya dan Pengelola PIK-KRR - Lokasi Kabupaten Pamekasan. b. Program Pengembangan Bahan Informasi Ttg Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1. Pendampingan dan Operasional Kelompok BKB dan BKR - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 73.150.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 73.150.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya honor tenaga pendamping dari PKBI dalam rangka pembinaan kelompok BKB dan BKR. - Lokasi 65 kelompok BKB dan BKR di semua Kecamatan c. Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga 1. Up Dating Data Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 113.255.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 112.329.000,- ( 99,18 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya kegiatan pemutahiran data KB - Lokasi semua desa se Kabupaten Pamekasan. 2. Pengadaan kartu kembang Anak - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 21.742.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 21.586.700,- ( 99,28 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya pembuatan 6.212 lembar Kartu Kembang Anak. -
Lokasi Kabupaten Pamekasan.
d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang mandiri 1. Pembinaan pangkalan dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana III - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 22.174.500,-
terealisasi sebesar
Rp. 22.174.500,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya kegiatan pembinaan pangkalan Saka Kencana dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana III tahun 2008. - Lokasi semua pangkalan se Kabupaten Pamekasan.
2. Pembentukan dan Opearasional POSDAYA - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 15.190.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 15.190.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya pembentukan dan operasional Pos Pemberdayaan Keluarga ( POSDAYA). - Lokasi 6 Kecamatan ( Pamekasan, Pademawu, Proppo, Pasean, Pale ngaan, Larangan ) e. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1. Pameran Produk Kelompok UPPKS - Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 10.440.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 10.440.000,- ( 100 % ). - Penggunaan dana : adalah biaya penyelenggaraan pameran produk Kelompok UPPKS . - Lokasi Lapangan Pendopo Ronggosukowati Kabupaten Pamekasan.
Dari seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai target waktu beserta penyelesaian SPJ nya yang telah disetor ke Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2008 - 2013 disusun dengan berpedoman kepada program-program pokok dan prioritas RPJMN 2008-2013, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas melalui pengendalian penduduk dankeluarga berencana. Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2008 - 2013 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengusulan pendanaan Badan PP dan KB Kabupaten Pamekasan dan menjadi masukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Di samping itu Renstra merupakan rujukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) sehingga program dan kegiatan prioritas yang diusulkan selama 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan ketentuanketentuan Pengusulan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting). Renstra BKKBN disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 yang mengatur tupoksi Badan PP dan KB Kabupaten Pamekasan tidak hanya dalam bidang keluarga berencana tetapi juga mencakup penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan kualitas data dan informasi kependudukan. Dengan tersusunnya pedoman Renstra ini, diharapkan Badan PP dan KB Kabupaten Pamekasan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015.
Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi, Misi Pemerintah Kabupaten pamekasan Periode 2013-2018
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator Kinerja Program
3
1.08
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.08.01
Program Peningkatan 1 Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2
3
4
GEM (Gender Empowerment Measurement ) Proporsi Penduduk (Laki-Laki dan Perempuan) Keterwakilan Kaum Perempuan di DPRD (Laki-Laki dan Perempuan) Proporsi Manager, Staf Administrasi, Pekerja Profesional dan Teknisi di lingkungan Pemerintahan dan swasta (Laki-Laki dan Perempuan)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun dasar)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2013
2014
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 paket
50%
25,000,000
55%
40,000,000
60%
50,000,000
65%
60,000,000
70%
70,000,000
75%
80,000,000
75%
80,000,000
BPPKB
1:4
25,000,000
1:4
40,000,000
1:3
50,000,000
1:3
60,000,000
1:3
70,000,000
1:3
80,000,000
1:3
80,000,000
5
6
8
10
12
14
14
10:1
9:1
8:1
7:1
6:1
5:1
5:1
5
GDI (Gender Development Indeks)
50%
25,000,000
55%
40,000,000
60%
50,000,000
65%
60,000,000
70%
70,000,000
75%
80,000,000
75%
80,000,000
6
Usia Harapan Hidup (Laki-Laki dan Perempuan)
56th
100,000,000
58th
150,000,000
60th
200,000,000
63th
250,000,000
65 Th
300,000,000
68 Th
350,000,000
68th
350,000,000
7
Angka Melek Huruf (Laki-Laki dan Perempuan)
75%
100,000,000
78%
200,000,000
80%
250,000,000
80%
300,000,000
85%
350,000,000
90%
400,000,000
90%
400,000,000
Rata-rata Lama sekolah (Laki-Laki dan Perempuan)
12th
155,000,000
14th
15th
200,000,000
16th
250,000,000
17 Th
270,000,000
18 th
300,000,000
18 th
300,000,000
8
SKPD Penanggung Jawab
160,000,000
1.09 1.09.01
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana
1
Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif a. Jumlah Peserta KB Aktif
2
b. Jumlah Pus (Pasangan Usia Subur) Prosentase Perkawinan Di Bawah Umur
3
Rata2 Usia Kawin Pertama bagi Perempuan
4
Total Fertility Rate
5
Persentase Pencapaian Peserta KB Baru Persentase Peserta KB
BPPKB 1 paket
121.42
770,250,000
124.11
781,000,000
125.6
781,500,000
126.6
781,700,000
129
781,900,000
130
782,000,000
126.12
779,725,000
1 paket
120.15
503,750,000
124.23
503,900,000
126.61
504,000,000
130.6
504,250,000
134
504,500,000
140
504,700,000
142.61
504,183,330
1 paket
18.76
78,000,000
18.52
85,800,000
18.47
93,600,000
18
101,400,000
17.72
109,200,000
17.47
117,000,000
18.16
97,500,000
1 paket
17
78,000,000
18
85,800,000
19
93,600,000
20
101,400,000
21
109,200,000
25
117,000,000
20
97,500,000
1 paket
1.94
1 paket
80
a. Jumlah Akseptor KB Aktif
1 paket
35.6
b. Jumlah Akseptor KB Aktif Laki2
1 paket
7
Persentase PUS Unmet-need
1 paket
8
Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera menjadi sejahtera
1 paket
6
585,000,000
2
585,500,000
1.96
585,750,000
1.94
586,000,000
1.92
586,250,000
1.9
586,500,000
1.94
585,833,330
1,262,150,000
82
1,262,700,000
83
1,263,000,000
84
1,263,500,000
85
1,264,000,000
87
1,264,500,000
93.5
1,263,398,300
38,250,000
36.65
38,250,000
36.75
38,500,000
36.8
38,750,000
37
39,000,000
37.2
39,500,000
36.67
38,708,333
2.2
38,250,000
2.25
38,250,000
2.25
38,500,000
2.27
38,750,000
2.3
39,000,000
2.35
39,500,000
2.27
38,700,333
78
792,120,000
80
792,500,000
81.1
792,750,000
80.5
793,000,000
80.4
793,250,000
80.61
793,500,000
80.1
792,853,330
154
800,000,000
155
800,500,000
155.2
800,750,000
156
801,000,000
158
801,500,000
159
802,000,000
152.5
800,958,330
Pria
1.09.02
1.09.03
1.09.04
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat
1
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1
2
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan Anak Tersedianya tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Melalui rekrutment Tenaga Kelompok Bina Keluarga & UPPKS Jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah tangga Jumlah Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan yang Memperoleh Pelayanan advokasi (Jumlah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)
171.382 PUS
19,000,000
188.384 PUS
23,000,000
204.103 PUS
28,000,000
222.096 PUS
33,000,000
240,103
38,000,000
258.117 PUS
44,000,000
258.117 PUS
44,000,000
189
150,000,000
208
170,000,000
229
190,000,000
248
200,000,000
269
220,000,000
276
250,000,000
276
250,000,000
0.00021
43,811,150
0.0002
50,000,000
0.0002
60,000,000
0.0002
65,000,000
0.00015
70,000,000
0.00015
75,000,000
0.00015
75,000,000
50%
43,811,150
55%
50,000,000
60%
60,000,000
65%
65,000,000
70%
70,000,000
73%
75,000,000
73%
75,000,000
BPPKB
a. Formulir RS. RENCANA STRATEGIK Tahun : 2014 s/d 20018 INSTANSI VISI MISI
: Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana. : PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG 2015 : Membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhinya hak – hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan jejaring Keluarga Berencana. Sasaran
Tujuan Uraian 1 1. Memantapkan
Uraian 2
Indikator Kinerja 3
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 4 5
Terlayani dan
Terlindunginya
terayominya calon
akseptor
Keluarga Berencana
akseptor KB/Akseptor
kehamilan
dan Kesehatan
KB serta
masyarakat
Reproduksi dalam
Tersosialisasi
(calon akseptor
meningkatkan
nya Program KB dan KS
KB/akseptor
terwujudnya Keluarga
dalam upaya
KB).
Berkualitas yang sehat
meningkatkan kualitas
dan mandiri.
keluarga.
pelayanan
konseling
Peningkatan
KB dari pelayanan
a. Keluarga Berencana.
kepada b. Pelayanan Kontrasepsi
Ket 6
Tujuan Uraian 1
Sasaran Uraian 2
Indikator Kinerja 3
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 4 5
Berperannya institusi
Menguatnya
penguatan
pengelola Program KB
institusi
kelembagaan dan
dan KS dalam upaya
Program KB dan pengelola
jejaring pelayanan
meningkatkan kualitas
KS.
Keluarga Berencana
keluarga.
2. Memantapkan
untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam meningkatkan terwujudnya Keluarga Sejahtera yang bertanggung jawab.
a.Kesehatan Reproduksi
Penguatan
Remaja.
pengelola institusi
Program dan KS
b.Pengembangan Bahan
KB
informasi
tentang
pengasuhan
dan
Pembinaan
tumbuh
kembang anak. c.Program data
Pengelolaan
dan
Informasi
keluarga d. Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri. e.Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Ket 6
SASARAN NO.
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3 Tersedianya Jar.kom.dan penyediaan data
Tersedianya hasil evaluasi dan Lap. Kegiatan
Pengemban gan Kelemb.mela lui R/R Pet. Lap.
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 4 189 Desa
9 Kali
189 Desa 13 Kecamatan
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
5
6
7
8
Penguatan Pelembaga an Keluarga Kecil Berkualitas
Pengemban gan Jar. Inf. dan penyediaan data Prog.
Penguatan Pelembaga an Keluarga Kecil Berkualitas
Penguatan Pelembaga an Keluarga Kecil Berkualitas
Evaluasi dan Pelap. Kegiatan
Pengemban gan Kelem. melalui Ops. Pet. R/R
Input : Dana Output : Sarana alat bantu Pendataan Keluarga Outcome : Tersedianya alat bantu Pendataan Keluarga
Rupiah
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 9 945.000,-
Desa
189
Prosen
100
Input : Dana Output : Hasil evaluasi dan Lap. Prog. Outcome : Tersedianya hasil evaluasi dan pelap. Prog.
Rupiah
4.500.000,-
Prosen
100
Input : Dana Output : Kinerja Petugas R/R Kecamatan Outcome : Meningkatnya kualitas R/R Pet. Lap.
Rupiah
9.450.000,-
Desa
9
Desa
189
Prosen
100
KET
10
SASARAN NO.
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3 Terdapatnya sistim Inf. Manajemen Prog. KB KS
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 4 5 Kegiatan
Pengemb. Kelemb.mel. Orientasi dan Ops. Pendataan Keluarga
189 Desa
Terlaksanya pengeuatan Jar. Ops. Lini Lap. Yang berbasis masyarakat
13 Kec.
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
5
6
7
8
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 9
Penguatan Pelembaga an Keluarga Kecil Berkualitas
Pengemb. Inf. Sistim Manajemen Prog. KB KS
Input : Dana Output : Sistim Inf. Manajemen Prog. KB KS Outcome : Terselenggaranya sistim Inf. Manajemen Prog. KB KS
Rupiah
2.500.000,-
Prosen
100
Input : Dana Output : Orient. Tehnis dan Ops. Pendataan Kel. Outcome : Terlaksanya Orient. Tehnis dan Ops. Pendataan Kel
Rupiah
62.370..000,-
Input : Dana Output : Jar.Ops. Lini Lap. Yang berbasis masyarakat Outcome : Tersedianya Jar. Ops. Lini Lap. Yang berbasis masyarakat
PROGRAM
Penguatan Pelembaga an Keluarga Kecil Berkualitas
Penguatan Pelembaga an Keluarga Kecil Berkualitas
Pengemb. Kelemb.
Penguatan Jar. Ops. Lini Lap. yg berbasis masyarakat
Kegiatan
5
Desa
189
Prosen
100
Rupiah
101.100.000
Kegiatan
13
Prosen
100
KET
10
SASARAN NO.
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3 Terselengga ranya intensifikasi Advokasi dan KIE Prog. KB
Peningkatan kemampuan tenaga pengel. Prog.
Adanya peningkatan akses Inf. dan pelayanan ketahanan dan pemb. keluarga
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 4 50 Kegitan
3 Kali
13 Kegiatan
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
5
6
7
8
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 9
Ketahanan dan pemberdaya an Keluarga
Intensifikasi Advokasi dan KIE Prog. KB
Input : Dana Output : Pelaksanaan Intensifikasi Advokasi dan KIE Prog. KB Outcome : Terlaksananya Intensifikasi Advokasi dan KIE Prog. KB
Rupiah
12.250.000,-
PROGRAM
Ketahanan dan pemberdaya an Keluarga
Ketahanan dan pemberdaya an Keluarga
Peningkatan kemampuan tenaga pengel. Prog.
Peningkatan Akses Inf. Dan Pelayanan ketahanan dan pemberdaya an Kel.
Kali
50
Prosen
100
Input : Dana Output : Kemampuan tenaga pengel. Prog. Outcome : Meningkatnya tenaga pengel. Prog.
Rupiah
3.000.000,-
Prosen
100
Input : Dana Output : Akses Inf. Dan Pelayanan ketahanan dan pemberdayaan Kel. Outcome : Meningk.Akses Inf.Pel.Ket.dan Pemb.Kel
Rupiah
50.350..000,-
Kali
3
Kali
13
Prosen
100
KET
10
