Daftar Isi Kata Pengantar ............................................................................................. i Daftar Isi ...................................................................................................... ii
Bab I Pendahuluan.....................................................................................1 1.1 Latar belakang .......................................................................................1 1.2 Maksud dan Tujuan ...............................................................................7 1.3 Landasan Hukum ...................................................................................8 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................9
Bab II Kondisi Kemiskinan Daerah .........................................................12 2.1. Perkembangan Kondisi Kemiskinan ..................................................12 2.2. Perkembangan Dimensi Kemiskinan ..................................................20 2.2.1. Ketenagakerjaaan ............................................................................20 2.2.2. Bidang Kesehatan ............................................................................29 2.2.3 Bidang Pendidikan ............................................................................43 2.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar ................................................................53 2.2.5 Bidang Ketahanan Pangan ...............................................................68
Bab III Tinjauan Anggaran Belanja untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah ................................................................76 3.1 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral .................................................76 3.2 Anggaran Belanja Sektoral Menurut Jenis Program yang Dibiayai ........................................................................78 3.2.1 Bidang Ketenagakerjaan ...................................................................79 3.2.2 Bidang Kesehatan .............................................................................83 3.2.3 Bidang Pendidikan ............................................................................88 3.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar ................................................................90 3.2.5 Bidang Ketahanan Pangan ...............................................................92 3.2.6 Bidang Kemiskinan ...........................................................................97 ii
3.3 Relevansi dan Efektifitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan........................................................................................109
Bab IV Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Derah ....................................................................111 4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ............................................111 4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan ..............................................112 4.3 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan........................116 4.3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga...............................................................116 4.3.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas ......................................................................126 4.3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil ...................................................140 4.3.4 Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah ..................141 4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat ................................................155
Bab V Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ..................................159 5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ..........................................159 5.1.1 Koordinasi Tingkat Daerah..............................................................159 5.1.2 Koordinasi dengan Kelembagaan di Tingkat Pusat ........................160 5.2 Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan ......................................................................................160 5.3 Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 ...................................................161 5.4 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan........................................................................................165 5.5 Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan........................................................................................166
iii
Bab VI Kesimpulan dan Ringkasan Rekomendasi ..............................167 6.1 Eksisting Kemiskinan Kabupaten Bantul ............................................167 6.2 Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja ...................................168 6.3 Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program ........168 6.4 Data Kemiskinan ................................................................................169
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini dapat diselesaikan. Buku LP2KD Kabupaten Bantul ini menggambarkan kondisi pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan tahun 2012, dan merupakan salah satu produk dan perwujudan dari tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kabupaten Bantul. Buku laporan ini berisikan berbagai informasi berkenaan dengan kebijakan Kabupaten Bantul berdasarkan
kearifan lokal yang berpengaruh
terhadap profil dan
kebijakan
penanggulangan kemiskinan, serta program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, berikut program penanggulangn kemiskinan bantuan dari Pemerintah Pusat juga program penanggulangan kemiskinan lainnya. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku laporan ini tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Harapan kami buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bantul ini dapat menjadi media informasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan. Kami mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan LP2KD dimasa yang akan datang disampaikan kepada Bappeda Bantul, Cq. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Bantul, telepon (0274) 367509 pesawat 462.
Bantul,
Desember 2012
Kepala Bappeda TTD Drs. Trisaktiyana, M.Si. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19660219.199303.1.005 i
Pemerintah Kabupaten Bantul
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam pembangunan bersama-sama dengan masalah pengangguran dan kesenjangan yang ketiganya saling kait mengkait, kemiskinan menjadi masalah nasional. Pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di
Indonesia. Pemerintah telah
melakukan berbagai usaha untuk menurunkan angka kemiskinan yang tinggi di tanah air,
Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan
sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Sejak tahun 2002, sebuah tim yang terdiri dari para analis Indonesia dan manca negara, dibawah naungan Program Analisa Kemiskinan di Indonesia telah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia,
telah
berusaha
untuk
mengidentifikasikan
apa
yang
bermanfaat, dan tidak bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan, juga memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk Pemerintah dan lembaga - lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk memperbaiki
standar
dan
kualitas
kehidupan
masyarakat
miskin.
Kemiskinan memiliki banyak dimensi, disamping ekonomis juga mencakup masalah pendidikan dan kesehatan. Upaya mengatasi kemiskinan akan menjadi sia-sia jika dilakukan secara parsial, mengingat perbaikan ekonomi harus paralel dengan perbaikan mutu pendidikan, kesehatan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
1
Pemerintah Kabupaten Bantul
serta pranata sosial. Kekurangan dan keterbatasan menyebabkan penduduk miskin menjadi kelompok yang rentan dalam segala hal. Penduduk miskin menjadi tidak berdaya, karena mereka tidak memiliki asset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Penanggulangan
kemiskinan
merupakan
permasalahan
yang
kompleks dan multidimensional mengingat komposisi penduduk yang beragam status sosial dan ekonomi serta kondisi geografisnya. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Namun demikian, hingga saat ini masalah kemiskinan belum dapat teratasi secara tuntas. Penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan sebagai wujud dari amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penanggulangan kemiskinan telah secara jelas diamanatkan oleh Konstitusi Indonesia. Amanat konstitusi yang paling utama adalah tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
2
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tujuan demikian hanya mungkin dicapai jika kemiskinan bisa dientaskan dari kehidupan rakyat Indonesia. Substansi pasal-pasal Konstitusi terkait perekonomian pun mengandung amanat serupa. Ada banyak pasal Undang-undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyatakan hak-hak yang dimiliki warga negara, yang sesungguhnya jika dipenuhi maka mereka akan terbebas dari kemiskinan. Diantaranya adalah: pasal 27 ayat (2) " tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan " fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" di pertegas dengan pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi " negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sampai tahun 2012 terus menurun.
Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras
pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan
menunjukan
bahwa
program-program
penanggulangan
kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hakhak dasar mereka.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
3
Pemerintah Kabupaten Bantul
Sebaran penduduk miskin berdasarkan pulau tahun 2012 (%)
Sumber TNP2K, 2012
Data terbaru tahun 2012 dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia penduduk miskin Indonesia mencapai 11,66 %, pada tahun 2011 penduduk miskin 12.36 % dari total seluruh penduduk Indonesia. Berarti mengalami penurunan 0.69% dibandingkan penduduk miskin pada tahun sebelumnya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta penduduk miskin tahun 2012 mencapai 15,88% sedangkan pada tahun 2011 penduduk miskin
sebanyak 16,1%,
terjadi penurunan 0,22%. Sedangkan
berdasarkan pendataan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2012 penduduk miskin 14,27% , pada tahun 2011 mencapai 15,02 %, terjadi penurunan sebanyak 0,75 %.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
4
Pemerintah Kabupaten Bantul
Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Agenda besar pembangunan Indonesia termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Tema RKP 2010 adalah ”Pemulihan Perekonomian
Nasional
dan
Pemeliharaan
Kesejahteraan
Rakyat,
sedangkan tema RKP 2011 adalah ”Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”. RPJMN 2010-2014 juga telah menetapkan sasaran pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain: (1) Pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi 7,0 – 7,7% pada tahun 2014; (2) Penurunan tingkat pengangguran, dengan target 5 – 6% pada akhir 2014; dan (3) Penurunan angka kemiskinan, dengan target 8-10 % di akhir 2014. Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 20112015 Kabupaten Bantul, Pengentasan Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan ke dua. Prioritas pertama adalah Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik Dan Bertanggung Jawab, adalah merupakan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. Prioritas pembangunan ketiga dan keempat, masih merupakan upaya mengentaskan kemiskinan yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Adapun Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan seperti tertuang dalam RPJMD 2011-2015 adalah :
1) Koordinasi antar pihak pemerintah daerah, masyarakat/ pelaku dan pihak swasta terkait dengan penanggulangan kemiskinan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
5
Pemerintah Kabupaten Bantul
2) Peningkatan kesejahteraan dan produktifitas keluarga miskin melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat .
Sedangkan Strategi Pengentasan Kemiskinan menggunakan 3 pilar adalah : 1) Validasi data Kepala Keluarga (KK) miskin dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) penanggulangan kemiskinan 2) Program pengurangan Beban Hidup KK miskin 3) Pemberdayaan KK miskin
Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 42
Tahun
2010 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten
Bantul
membentuk
Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang fungsi dan tugas pokok TKPK maka untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Bantul dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten yang mempunyai tugas memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten dan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugasnya, TKPK dibantu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten, yang terdiri atas kelompok program bantuan sosial terpadu
berbasis
keluarga,
kelompok
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
program
penanggulangan
6
Pemerintah Kabupaten Bantul
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil dan kelompok program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
1.2
Maksud dan Tujuan
Maksud : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Bantul dan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan.
Tujuan : Tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini adalah : a. Mengetahui
profil
program-program
penanggulangan
kemiskinan yang ada di kabupaten Bantul baik dana dari APBD maupun APBN b. Memperoleh masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya c. Menjadi bahan evaluasi kinerja TKPK Kabupaten Bantul Tahun 2012
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
7
Pemerintah Kabupaten Bantul
1.3
Landasan Hukum – Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; – Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; – Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2015; – Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; – Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; – Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. – Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Propinsi
Kabupaten/Kota. – Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 – Peraturan
Bupati
Nomor
68
Tahun
2011
tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
8
Pemerintah Kabupaten Bantul
– Keputusan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul. – Regulasi nasional dan daerah lainnya yang terkait
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika
penulisan laporan kinerja TKPK Kabupaten Bantul
Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
BAB 1 - PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Sistematika Penulisan
BAB 2 - KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH 2.1. Perkembangan Kondisi Kemiskinan 2.2. Perkembangan Dimensi Kemiskinan 2.2.1. Bidang Ketenagakerjaan 2.2.2. Bidang Kesehatan 2.2.3. Bidang Pendidikan 2.2.4. Bidang Infrastruktur Dasar 2.2.5. Bidang Ketahanan BAB 3 – TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH 3.1. Komposisi Anggaran Belanja Sektoral 3.2. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Jenis Program yang dibiayai 3.2.1. Bidang Ketenagakerjaan 3.2.2. Bidang Kesehatan 3.2.3. Bidang Pendidikan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
9
Pemerintah Kabupaten Bantul
3.2.4. Bidang Infrastruktur Dasar 3.2.5. Bidang Ketahanan Pangan 3.3. Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan BAB 4 – KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH 4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan 4.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga 4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas 4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil 4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah 4.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat
BAB 5 - KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 5.1.1. Koordinasi di Tingkat Daerah 5.1.2. Koordinasi dengan Kelembagaan Di Tingkat Pusat 5.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 5.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 5.4. Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan 5.5. Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
10
Pemerintah Kabupaten Bantul
BAB 6 – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 6.1. Eksisting Kemiskinan Kabupaten Bantul 6.2. Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja 6.3. Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 6.4. Data kemiskinan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
11
Pemerintah Kabupaten Bantul
BAB II KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH 2.1.
Perkembangan Kondisi Kemiskinan Berdasarkan data BPS tahun 2012, Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan
SP2000
-
SP2010
menunjukan
jumlah
penduduk
Kabupaten Bantul tercatat 921,263 jiwa. Dengan penduduk laki-laki sebanyak 459,459 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 461,804 jiwa.
Kecamatan
yang
mempunyai
penduduk
terbesar
adalah
Kecamatan Banguntapan sebesar 122.510 jiwa dan kecamatan yang mempunyai penduduk terendah adalah Kecamatan Srandakan dengan jumlah 28,668 jiwa. Secara administratif, Kabupaten Bantul dibagi dalam 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang
termasuk
dalam
wilayah
perdesaan
sebanyak
34
desa.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km 2, sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan 8 desa dan 72 pedukuhan. Secara demografi penduduk Kabupaten Bantul mempunyai mata pencaharian yang beragam, namun demikian mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, selain itu penduduk Kabupaten Bantul juga bermatapencaharian sebagai pedagang, nelayan, pegawai swasta maupun pegawai pemerintah.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
12
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel II.1 Data Kepala Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Berdasarkan JENIS KELAMIN
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan KRETEK SANDEN SRANDAKAN PANDAK B. LIPURO PUNDONG IMOGIRI DLINGO JETIS BANTUL PAJANGAN SEDAYU KASIHAN SEWON PIYUNGAN PLERET B. TAPAN
Jumlah Kepala Keluarga 1542 1322 1267 2641 1604 1968 3278 2405 3100 2010 1528 2497 3777 3744 2248 1837 3783
TOTAL 40551 Sumber : Bappeda diolah, 2013
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 963 579 1008 314 798 469 1874 767 981 623 1298 670 2207 1071 1920 485 1930 1170 1330 680 1040 488 1849 648 2815 962 2792 952 1531 717 1273 564 2696 1087 28305
12246
Persentase Laki-laki Perempuan 62.45 37.55 76.25 23.75 62.98 37.02 70.96 29.04 61.16 38.84 65.96 34.04 67.33 32.67 79.83 20.17 62.26 37.74 66.17 33.83 68.06 31.94 74.05 25.95 74.53 25.47 74.57 25.43 68.10 31.90 69.30 30.70 71.27 28.73 69.80
30.20
Tabel II.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin per kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2011
No. 1 2 3 4 5 6
Kecamatan Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
14.214 14.616 14.131 15.543 18.524 23.926
14.454 15.128 15.192 16.236 18.956 23.982
28.668 29.744 29.323 31.779 37.480 47.908
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
Rasio jumlah lakilaki dan perempuan 98,34 96,62 93,02 95,73 97,72 99,77
13
Pemerintah Kabupaten Bantul
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bantul 29.681 30.073 59.754 98,70 Jetis 25.887 26.426 52.313 97,96 Imogiri 28.008 28.528 56.536 98,18 Dlingo 17.609 18.058 35.667 97,51 Pleret 21.926 21.805 43.731 100,55 Piyungan 24.604 24.823 49.427 99,12 Banguntapan 62.127 60.383 122.510 102,89 Sewon 53.486 52.215 105.701 102,43 Kasihan 56.487 56.221 112.708 100,47 Pajangan 16.493 16.723 33.216 98,62 Sedayu 22.197 22.601 44.798 98,21 Jumlah 459.459 461.804 921.263 99,49 Persentase 49,87 50,13 100 Sumber: BPS, 2012 (Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)
Salah satu faktor penting dalam aspek kependudukan yang menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan adalah angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diketahui mengalami penurunan yaitu dari 1,52% (tahun 2007) menjadi 1,07% (tahun 2011). Angka laju pertumbuhan penduduk menurun dari tahun ke tahun sehingga kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Tabel II.3 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 No 1 2 3 4 5
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Penduduk 872.866 886.061 899.312 911.503 921.263
Laju Pertumbuhan (%) 1,52 1,51 1,50 1,36 1,07
Sumber: BPS (Estimasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil SP2010)
Berdasarkan data estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010 dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
14
Pemerintah Kabupaten Bantul
Bantul memiliki kecenderungan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Bantul berusia di atas 40 tahun. Hal tersebut mencerminkan bahwa usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan.
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2011 Kelompok Umur Jumlah 0-9 10-14 15-19 20-24 25-39 40+ 1 Srandakan 4.160 2.066 2.177 1.834 6.237 12.194 28.668 2 Sanden 4.184 2.248 2.288 1.638 6.170 13.216 29.744 3 Kretek 3.928 2.133 2.188 1.699 6.084 13.291 29.323 4 Pundong 4.546 2.355 2.418 2.039 6.880 13.541 31.779 5 Bambanglipuro 5.598 2.675 2.699 2.268 8.212 16.028 37.480 6 Pandak 7.016 3.562 3.628 3.190 10.824 19.688 47.908 7 Bantul 9.034 4.299 4.532 4.372 13.872 23.645 59.754 8 Jetis 8.155 3.749 3.917 3.619 12.506 20.367 52.313 9 Imogiri 8.613 4.034 4.163 3.908 13.395 22.423 56.536 10 Dlingo 5.257 2.920 2.782 2.294 7.898 14.516 35.667 11 Pleret 7.621 3.452 3.626 3.308 11.279 14.445 43.731 12 Piyungan 8.153 4.324 4.155 3.459 11.960 17.376 49.427 13 Banguntapan 20.062 8.844 9.626 12.724 32.430 38.824 122.510 14 Sewon 16.341 7.768 8.510 10.009 27.150 35.923 105.701 15 Kasihan 17.573 8.318 9.108 11.476 28.809 37.424 112.708 16 Pajangan 5.268 2.511 2.511 2.447 8.105 12.244 33.216 17 Sedayu 7.151 3.400 3.400 3.078 10.554 17.254 44.798 Jumlah 142.660 68.749 71.728 73.362 222.365 342.399 921.263 Persentase 15,48 7,46 7,78 7,96 24,13 37,16 100,00 Sumber: BPS, 2012 (Estimasi pendududk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara) Kecamatan
Tabel II. 5 Rekapitulasi Data Kepala Keluarga Miskin Dalam Wilayah Kabupaten Bantul Berdasarkan JENIS KELAMIN
NO 1 2
Kecamatan KRETEK SANDEN
Jumlah Kepala Keluarga 1542 1322
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 963 579 1008 314
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
Persentase Laki-laki Perempuan 62.45 37.55 76.25 23.75
15
Pemerintah Kabupaten Bantul
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SRANDAKAN PANDAK B. LIPURO PUNDONG IMOGIRI DLINGO JETIS BANTUL PAJANGAN SEDAYU KASIHAN SEWON PIYUNGAN PLERET B. TAPAN
1267 2641 1604 1968 3278 2405 3100 2010 1528 2497 3777 3744 2248 1837 3783
798 1874 981 1298 2207 1920 1930 1330 1040 1849 2815 2792 1531 1273 2696
469 767 623 670 1071 485 1170 680 488 648 962 952 717 564 1087
62.98 70.96 61.16 65.96 67.33 79.83 62.26 66.17 68.06 74.05 74.53 74.57 68.10 69.30 71.27
37.02 29.04 38.84 34.04 32.67 20.17 37.74 33.83 31.94 25.95 25.47 25.43 31.90 30.70 28.73
TOTAL 40551 Sumber : Bappeda diolah, 2013
28305
12246
69.80
30.20
Menurut data Pemerintah Kabupaten Bantul, jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebesar 40.551 KK. Dengan jumlah laki-laki sebesar 28.305 dan perempuan sebesar 12.246 KK. Tabel II.6 Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 No, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Kretek Sanden Srandakan Pandak Bambanglipuro Pundong Imogiri Dlingo Jetis Bantul Pajangan Sedayu
2007 1.940 1.474 2.326 4.810 3.269 3.778 6.521 3.418 4.599 3.920 2.312 3.780
2008 1.842 1.454 2.025 3.376 2.685 2.834 4.734 3.411 3.654 3.747 2.183 2.984
Σ KKM 2009 1.600 1.337 1.790 3.224 2.158 1.725 3.408 2.595 2.982 3.132 1.886 2.604
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
2010 1.482 1.238 1.305 2.791 1.611 2.199 3.302 2.560 2.929 2.019 1.672 2.596
2011 1.479 1.296 1.312 2.646 1.551 1.972 3.117 2.477 2.951 1.949 1.537 2.545
Jiwa Miskin 2011 4.065 3.991 4.262 8.320 4.835 6.062 9.543 7.367 8.811 5.630 4.713 9.573
16
Pemerintah Kabupaten Bantul
No, 13 14 15 16 17
Kecamatan Kasihan Sewon Piyungan Pleret Banguntapan Jumlah
2007 5.333 6.531 3.634 4.449 5.495 67.589
Σ KKM 2009 4.427 4.548 2.366 2.270 4.963 47.015
2008 4.845 6.061 3.593 2.838 5.273 57.539
2010 3.948 3.980 2.217 1.817 3.814 41.480
2011 3.842 3.771 2.257 1.817 3.802 40.321
Jiwa Miskin 2011 12.738 12.291 6.921 5.392 12.965 127.479
Sumber: BKK PP dan KB Bantul 2012
Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Data persentase KK miskin tahun 2011 sebesar 40.321 KK dengan prosentase 15,61 % dengan jumlah miskin 127.479 orang. Tahun 2012
menjadi 40.551 KK dengan prosentase 14,82 % dengan
jumlah jiwa miskin 126.980 orang.
Tabel II.7 Prosentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul Tahun 2011 2012
Jumlah KK Total 258294 273563
Jumlah KK Miskin 40321 40551
%
Jumlah Jiwa Total
Jumlah Jiwa Miskin
%
15,61 14,82
848.608 889.647
127.479 126.980
15,02 14,27
Sumber : BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, 2012
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
17
Pemerintah Kabupaten Bantul
Gambar II.1 Perkembangan Jumlah KK dan KK Miskin Kab. Bantul Tahun 2006-2012
273563 258294 300000 232212 240427 254149 256463 248753 250000 200000 150000 81398 67589 100000 57539 40551 41480 40321 47015 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KK Total
Sumber: BPS, 2012
Gambar II.2 Persentase KK Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2004-2010
40
35.1 35
28.1
30
23.1
25
22 20
18.5 15
16.17
13.3 10 5 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Persentase kemiskinan
Sumber : Pendataan Gakin BKK,PP,KB, 2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
18
Pemerintah Kabupaten Bantul
Adapun persebaran KK miskin tahun 2012, di 17 Kecamatan adalah seperti tergambar dalam diagram berikut. Rata-rata prosentase KK miskin di Kecamatan sebesar 16,17 %. Jumlah KK miskin terkecil di Kecamatan Bantul sebesar 12, 61%, sedang jumlah terbesar di Kecamatan Dlingo sebesar 22,50%. Gambar II.3 Persentase KK Miskin Per Kecamatan Tahun 2012
Sumber : Pendataan Gakin BKK,PP,KB, 2012
Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progro. Namun berada sedikit diatas rata-rata provinsi DIY yaitu 17,64 % sedangkan rata-rata Provinsi sebesar 17,23 %. Gambar II.4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
Sumber : Bappeda, 2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
19
Pemerintah Kabupaten Bantul
2.2
Perkembangan Dimensi Kemiskinan
2.2.1 Bidang Ketenagakerjaan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, pembangunan ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian
yang
merupakan
bagian
pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja pada suatu wilayah tertentu. Jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Untuk mengatasi permasalahan angkatan kerja ini diantaranya melalui program untuk persediaan tenaga kerja (menambah jenis pelatihan sesuai kondisi pasar, meningkatkan bantuan pendidikan bagi tenaga kerja, meningkatkan program keluarga berencana untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja), program untuk kebutuhan tenaga kerja (meningkatkan kapasitas dan peralatan serta kemampuan pengajar di sekolah sekolah kejuruan, melaksanakan pelatihan wirausaha bantuan permodalan dan fasilitas, memberikan insentif dan
kemudahan
dalam
bidang
investasi)
dan
program
untuk
pengangguran (pembangunan informasi pasar kerja yang mudah diakses, peningkatan penempatan tenaga kerja luar negeri melalui pemasaran, pelatihan, bantuan permodalan). Pada Tahun 2011 angkatan kerja di Bantul sebanyak 505.786 orang menjadi 530.068 orang pada Tahun 2012. Jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bantul pada
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
20
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2011 ini hampir sama, yaitu laki-laki sebesar 262.020 jiwa dan perempuan sejumlah 243.766 jiwa. Jumlah penduduk angkatan kerja menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan Tahun 2011 dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar II.5 Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 Kabupaten Bantul
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
21
Pemerintah Kabupaten Bantul
Gambar II. 6 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Kabupaten Bantul
Sumber: DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011 Masalah pelik ketenagakerjaan di Bantul adalah bahwa para pencari kerja ini sebagian besar justru mereka yang berpendidikan (lihat Tabel 3). Lulusan terbanyak pencari kerja adalah lulusan perguruan tinggi (sarjana S1), diikuti oleh lulusan sekolah menengah kejuruan dan Diploma 3/ 4 baru SMA. Sementara itu meraka yang lulusan SD dan SMP cenderung tidak mencari pekerjaan.
Persoalan
ini
menjadi
indikasi
serius
lemahnya
jiwa
kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
22
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel II.8 . Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2012 Angkatan Kerja No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan
Tahun 2011 Tahun 2012 Bekerja Penganggur Bekerja Penganggur Srandakan 17.666 267 19.931 1.853 Sanden 16.192 2.497 18.805 2.415 Kretek 18.680 615 17.210 1.844 Pundong 15.748 386 15.772 362 Bambanglipuro 24.685 2.361 22.249 1.674 Pandak 29.471 1.984 32.500 870 Bantul 32.396 4.286 36.841 3.804 Jetis 25.064 2.007 25.090 1.793 Imogiri 36.198 1.466 34.444 1.335 Dlingo 22.948 1.176 28.759 865 Pleret 25.410 2.886 29.540 2.072 Piyungan 20.514 588 27.371 3.051 Banguntapan 51.992 1.432 55.192 958 Sewon 43.828 2.645 43.456 1.309 Kasihan 47.709 2.801 46.237 2.463 Pajangan 20.809 701 21.091 309 Sedayu 27.257 1.121 27.505 1.098 Jumlah 476.567 29.219 501.993 28.075 Jumlah 476.567 29.219 501.993 28.075 Presentase 5,8% 5,3% Persentase 5,8% 5,3%
Sumber : Disnakertrans
Tabel II.9 Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah penduduk yang bekerja 427.431 430.771 440.259 451.281 476.467 Jumlah angkatan kerja 461.593 466.136 471.112 481.420 505.786 Rasio Penduduk yang bekerja 0,93 0,92 0,93 0,94 0,94 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
23
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel II.10 Penduduk Yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2012 No. 1 2 3 4 5 6
Pendidikan Tidak tamat SD SD SLTP SLTA Akademi S1/S2 Jumlah
2011 6.273 6.486 6.499 6.485 1.987 1.489 29.219
2012 4.651 6.316 6.734 6.670 2.117 1.587 28.075
Sumber : Disnakertrans
a. Relevansi dan Efektivitas Program
Analisis
relevansi
dipergunakan
untuk
mengetahui
relevansi
perkembangan capaian pembangunan daerah terhadap perkembangan tersebut secara nasional, menurut indikator yang ditentukan. Sedangkan analisis efektivitas dipergunakan untuk mengetahui efektivitas intervensi terhadap Indikator kemiskinan serta keterkaitan antara indikator utama dan indikator pendukung dari capaian pembangunan daerah. Kinerja program penanggulangan kemiskinan, dapat dilihat dari penurunan maupun prosentase jiwa miskin di suatu wilayah. Dari data prosentase jiwa miskin Kabupaten Bantul tahun 2006 – 2012 dibandikan dengan provinsi DIY maupun secara nasional, secara umum prosentase jiwa miskin Kabupaten Bantul lebih besar dari kedua wilayah diatasnya. Namun demikian, grafik 3 dibawah, menunjukkan percepatan penurunan kemiskinan yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Bantul. Bahkan di tahun 2010, prosentase jiwa miskin menurun melampaui provinsi DIY. Hal tersebut disebabkan semakin beragamnya program penanggulangan kemiskinan dan semakin besarnya alokasi anggaran untuk program
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
24
Pemerintah Kabupaten Bantul
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. (selengkapnya akan diuraikan di Bab III dan Bab IV). Selain itu juga disebabkan semakin terkoordinasinya kinerja TKPK di Kabupaten Bantul. Gambar II.8 Presentase Jiwa Miskin Kabupaten Bantul, Propinsi DIY dan Nasional Tahun 2006-2010 40 36.23 30 27.39 20
19.08 17.75
22.58
18.99
18.32
16.58
18.05 15.42
10
2006
2007 Propinsi
2008 Nasional
17.23 14.15
2009 Bantul
16.83 15.38 13.33
2010
Sumber : Bappeda, 2011, diolah
Selama periode Maret 2009 hingga 2010, angka kemiskinan nasional hanya turun tipis dari 0,8 persen dari 14,15 persen menjadi 13,3 persen. Angka kemiskinan pada Maret 2010 turun ke angka 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu sampai akhir tahun 2010 angka kemiskinan turun sebesar 11,25%. Angka kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2007 sebesar 18.99 %, terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010 sebesar 16,83%. Gambar II.9 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. Bantul 2005-2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
25
Pemerintah Kabupaten Bantul
Sedangkan di Kabupaten Bantul, sampai dengan tahun 2010 masih memiliki 16,17 % KK miskin. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya akses pelayanan kesehatan, pendidikan, permodalan/kredit dan informasi bagi keluarga miskin. Permasalahan lain adalah masih belum optimalnya kemitraan pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Seperti diketahui, rendahnya kesempatan kerja merupakan faktor penyebab pengangguran. Pengangguran/ tidak bekerja merupakan salah satu indikator penyebab seseorang menjadi miskin. Berikut adalah gambaran penduduk yang bekerja dan data penduduk menganggur.
Gambar II.10 Angkatan Kerja, Bekerja dan Menganggur Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010
Sumber : Disnakertrans, 2010, diolah
Data Pengangguran di Kabupaten Bantul, cenderung menurun dari tahun 2006 – 2010. Hal tersebut disebabkan makin dimudahkannya peluang berusaha serta banyaknya pelatihan ketrampilan bagi angkatan kerja baru. Analisis perbandingan pada data penduduk bekerja dan menganggur dengan Provinsi DIY menunjukkan bahwa meskipun kecil angkanya, dari tahun 2006 – 2010, angka pengangguran cenderung
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
26
Pemerintah Kabupaten Bantul
menurun sedangkan angka Provinsi DIY sedikit meningkat. Gambaran secara rinci dapat diamati pada grafik dibawah ini :
Gambar II.11 Penduduk Bekerja Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010
Sumber : Bappeda Provinsi DIY dan Disnakertrans Kab. Bantul, 2010
Gambar II.12 Penduduk Menganggur Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010
Sumber : Bappeda Provinsi DIY dan Disnakertrans Kab. Bantul, 2010
Program pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang telah dilaksanakan
pemerintah
kabupaten
Bantul
dalam
rangka
penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Kebijakan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
27
Pemerintah Kabupaten Bantul
tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangunan perilaku, serta pengorganisasian masyarakat. Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin kecilnya jumlah prosentase Kepala Keluarga (KK) miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama yaitu pada tahap awal program ini dilakukan memang belum menunjukan keberhasilan, sehingga pada tahun 2005 tercatat jumlah prosentase KK miskin justru mengalami peningkatan dari 13,29% (tahun 2004) menjadi 21,99% (tahun 2005), dan 35,05% pada tahun 2006, hal ini dikarenakan kejadian gempa 27 Mei 2006. Namun untuk tahun-tahun berikutnya prosentase KK miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 35,05% pada tahun 2006 menjadi 28,11% (tahun 2007), 23,13% (tahun 2008) dan 18,05% (tahun 2009) serta turun lagi menjadi 16,17% (tahun 2010).
b. Prioritas Intervensi dan Wilayah Kecamatan yang mempunyai penduduk miskin terbanyak adalak kecamatan Kasihan, kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon. Kecamatan (sampai
dengan
penerima program/kegiatan kemiskinan tahun
2009)
adalah
Kecamatan
terbanyak
Imogiri
(283
program/kegiatan) dan Kecamatan Banguntapan (257 program/kegiatan).
Dari hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pada tahun 2009, terdapat beberapa catatan yang akan diperbaiki
pada
pelaksanaan
kinerja
program
penanggulangan
kemiskinan di tahun-tahun selanjutnya. Catatan tersebut adalah : 1) Implementasi
program
penanggulangan
kemiskinan
(pronangkis) yang diselenggarakan Pemda Kabupaten Bantul
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
28
Pemerintah Kabupaten Bantul
pada tahun 2009 pada umumnya mampu menurunkan angka kemiskinan, yakni pada rentang penurunan 1,58-10,91%. 2) Sejumlah
52
unit
kegiatan
(program)
pronangkis
yang
dilaksakanan oleh 10 SKPD Pemda Kabupaten Bantul, dan didukung
pendanaan
serta
kelengkapan
peraturan
yang
memadai. Pada umumnya kegiatan (program) yang diluncurkan sesuai dengan persoalan kemiskinan yang menjadi beban masyarakat yakni didominansi oleh permasalahan ekonomi, papan dan kesehatan, serta sebagian kecil pangan. 3) Perencanaan program (kegiatan) prespektif dapat ditingkatkan melalui pelibatan TKPK Kabupaten Bantul secara intensif. Di sejumlah kecil wilayah dijumpai jumlah kegiatan yang berlebih tidak sepadan dengan persoalan kemiskinan yang menjadi beban masyarakat. Sejauh ini implementasi masing-masing kegiatan
(program)
belum
dilengkapi
SOP
sementara pelaporan hasil dalam format LAKIP
yang
jelas,
tidak cukup
menggambarkan informasi pelaksanaan kegiatan (program) secara komprehensif.
2.2.2
Bidang Kesehatan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
29
Pemerintah Kabupaten Bantul
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu sarana untuk promosi kesehatan melalui Bantul Expo yang diisi dengan pemeriksaan kesehatan paru dan jantung pada pengunjung serta konsultasi kesehatan. Selain itu dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional, diadakan serangkaian kegiatan berupa senam sehat, Festival Bantul Sehat dan jambore kader. Sosialisasi programprogram kesehatan juga dilakukan lewat media elektronik yaitu radio, televisi dan website serta media cetak berupa leaflet, poster dan majalah Infokes. Hasil kegiatan promosi kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mengalami peningkatan yang cukup baik. Dilihat dari PHBS tatanan rumah tangga pada tahun 2012, sebanyak 67,27% rumah tangga telah ber-PHBS. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan dilakukan dengan
kegiatan inovatif berupa Desa Bebas 4
Masalah Kesehatan (DB4MK) yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuan kegiatan adalah untuk merubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh stakeholder, termasuk juga para pejabat dan masyarakat dalam ikut menangani permasalahan kesehatan; menurunkan kematian ibu maternal, kematian bayi, menurunkan jumlah kesakitan DBD, jumlah penderita gizi buruk, dan meningkatkan penemuan kasus TBC. Unit analisis DB4MK telah diubah dari Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan menjadi Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan. Hal ini berdasarkan aspirasi dari kepala desa dan masyarakat karena peluang masyarakat untuk mendapatkan reward lebih besar dengan unit analisis yang lebih kecil yaitu dusun dan masyarakat mempunyai harapan yang lebih besar untuk mengupayakan daerahnya bebas empat masalah kesehatan. Reward diberikan bagi dusun dengan kriteria : a) Bebas kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk, dan DBD;
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
30
Pemerintah Kabupaten Bantul
b) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%; c) Kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan (K7) minimal 90%; d) Partisipasi masyarakat di Posyandu (D/S) minimal 90% dalam 12 bulan; e) Kunjungan neonatal lengkap minimal 90%; dan f) Angka Bebas Jentik (ABJ) minimal 95%. Pada tahun 2012, reward diberikan pada 40 dusun dari 567 dusun yang masyarakatnya secara aktif melakukan upaya pemberdayaan dan hasilnya diketahui melalui indikator proses yang telah ditetapkan, dan disahkan berdasarkan SK Bupati Nomor 363 Tahun 2012 tentang Pemenang Reward DB4MK Plus. a. Perkembangan Antar –Waktu dan Antar-Wilayah Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen dunia internasional yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDG’s). Target MDG’s yang terkait langsung
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
31
Pemerintah Kabupaten Bantul
dengan bidang kesehatan yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan (target 1), menurunkan angka kematian anak (target 4), meningkatkan kesehatan ibu (target 5), dan memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya (target 6), serta memastikan pelestarian lingkungan hidup (target 7). Sampai dengan tahun 2005 indikator-indikator kesehatan yang barkaitan dengan pencapaian MDG’s masih belum optimal seperti angka gizi buruk masih 1,02%, Angka kematian bayi (AKB) masih 12,24 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu (AKI) masih 109,65 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) 26 per 100.000 penduduk. Dalam rangka akselerasi perbaikan indikator kesehatan diatas Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan program
Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan
(DB4MK). Masalah kesehatan yang diakselerasi tersebut adalah : AKI, AKB, Gizi buruk, BDB dan Tubercolosis (TB). Upaya pembangunan bidang kesehatan, selain dilaksanakan dengan program, juga didukung dengan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana kesehatan. Berikut adalah sebaran sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Bantul, meliputi 27 Puskesmas, yang terdiri dari 16 Puskesmas dengan Tempat Tidur dan 11 Puskesmas Non Tempat Tidur, Puskesmas Pembantu ada 67 buah, dan Puskesmas Keliling 27 unit. Rumah Sakit Pemerintah ada dua, yaitu Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Bantul dan RS Hardjo Lukito, serta BP4 sebanyak satu buah dan Gudang Farmasi satu buah. Pelayanan kesehatan swasta dilaporkan Rumah Sakit Swasta ada 9 Rumah Sakit, Praktek Dokter Perorangan 491 buah, Bidan Praktek Swasta 261 buah, Balai Pengobatan/Klinik 78 buah, Rumah Bersalin 32 buah, Praktek Pengobatan Tradisional 83 buah, Toko Obat 4 buah, Apotek 100 buah, Laboratorium swasta 4 buah, Industri kecil Obat Tradisional 20 buah dan optikal 5 buah. Untuk Upaya Kesehatan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
32
Pemerintah Kabupaten Bantul
Berbasis Masyarakat (UKBM), di Kabupaten Bantul sudah terbentuk 75 Desa Siaga dengan 75 Poskokesdes, dan 1123 Posyandu.
Tabel II.11 JUMLAH TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS PUSKESMAS TAHUN 2011 No
Puskesmas
Dokter Umum
Dokter Gigi
Apoteker & Tenaga Farmasi
Bidan
Perawat
Gizi
Kesmas
Sanitasi
Teknis Medis
1 2
Srandakan Sanden
4 4
2 2
2 1
10 11
8 9
2 2
1 1
1 2
1 2
3
Kretek
4
2
1
12
8
1
1
2
2
4
Pundong
3
3
1
9
8
1
0
1
1
5
Bambanglipuro
4
1
2
11
9
2
0
3
2
6
Pandak I
5
2
1
8
8
2
0
2
2
7
Pandak II
3
1
1
5
1
0
1
1
8
Bantul I
2
3
1
4
5
1
1
2
1
9
Bantul II
3
2
1
4
6
2
0
2
1
10 11
Jetis I Jetis II
3 2
1 1
2 1
8 5
7 5
3 1
0 0
1 1
1 1
12
Imogiri I
5
2
0
8
9
2
1
1
2
13
Imogiri II
2
2
1
5
7
2
0
1
1
14
Dlingo I
4
1
2
10
8
1
2
1
1
15
Dlingo II
3
3
1
7
8
1
2
1
1
16
Pleret
3
1
1
11
10
2
1
2
2
17
Piyungan
5
2
1
8
9
2
2
1
3
18
Banguntapan I
2
1
1
4
6
1
1
2
2
No
Puskesmas
3
Dokter Umum
Dokter Gigi
Apoteker & Tenaga Farmasi
Bidan
Perawat
Gizi
Kesmas
Sanitasi
Teknis Medis
9
2
0
2
1
19
Banguntapan II
4
1
1
11
20
Banguntapan III
2
1
1
5
6
1
0
3
1
21
Sewon I
4
2
2
8
10
2
0
1
4
22
Sewon II
2
1
1
6
4
2
0
2
2
23
Kasihan I
6
2
1
10
9
1
1
2
2
24
Kasihan II
3
1
1
4
6
2
2
1
1
25
Pajangan
2
2
1
9
9
2
0
1
2
26
Sedayu I
5
2
1
5
11
1
1
1
1
27
Sedayu II
2
1
1
4
5
1
1
2
1
91
45
31
203
204
44
20
42
42
Jumlah
Sumber : Dinkes, 2012
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
33
Pemerintah Kabupaten Bantul
Berikut disajikan gambar peta penyebaran Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2012 : Gambar II.13 Sebaran Sarana Kesehatan di 17 kecamatan
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2010
Gambar II.14
UMUR HARAPAN HIDUP
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2010
71,4
Tahun
71,2 71
70,8
71,11 70,9
70,9
71,21
71,31
70,95
70,6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tahun
Bantul Sumber: BPS Kab. Bantul, 2011
Data Susenas tahun 2002 dilaporkan bahwa Umur Harapan Hidup Waktu Lahir di Kabupaten Bantul untuk Laki-laki adalah 71 tahun dan Wanita adalah 72 tahun. Menurut SDKI tahun 2002-2003 data terendah di Indonesia bahwa UHH (Eo) di Propinsi DIY adalah 72,4 tahun.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
34
Pemerintah Kabupaten Bantul
b. Relevansi dan Efektivitas Program 1. Angka Kematian Bayi Peningkatan kesehatan bayi di Kabupaten Bantul mengalami tren meningkat yang ditandai dengan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bantul sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 secara umum cenderung mengalami penurunan yang disebabkan karena kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan cukup baik. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan lebih meningkatkan peran serta masyarakat melalui Program Desa bebas 4 masalah Kesehatan (DB4K) sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa menurunkan angka kematian bayi.
Capaian indikator angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2012 sebesar 8,6 per 1000 kelahiran hidup, telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan dalam RPJMD yaitu sebesar 9 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan bayi sudah cukup baik dengan capaian AKB yang dibawah target.
Dalam
rangka
mempercepat
penurunan
kematian
bayi,
memerlukan keterpaduan lintas program antara lain yaitu Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur 6 bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI dari keluarga miskin (Gakin). Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH sebagaimana disajikan pada Gambar II.15.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
35
Pemerintah Kabupaten Bantul
Gambar II.15 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2010
35 30
32 28
27
27
26
26
18 13.76
17
17 13.23
17
17
25 20
19
15
10
12.24
9.19
11.75
9.8
5 0
2005
2006
2007
Bantul
2008 Propinsi
2009
2010
Nasional
Sumber : Dinas Kesehatan, 2011
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa upaya penurunan AKB di Kabupaten Bantul sudah mengalami keberhasilan. AKB pada tahun 2005 12,24 per 1000 KH menurun menjadi 8,6 per 1000 KH pada tahun 2012. Keberhasilan ini juga tampak bila dibandingkan AKB Propinsi DIY dan nasional seperti pada grafik di atas.
2. Angka Kematian Balita Kesehatan bayi mengalami kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rendahnya Angka
(AKB). Upaya yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Bantul dengan lebih meningkatkan peran serta masyarakat melalui Program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa menurunkan angka kematian bayi. Upaya mempercepat penurunan kematian bayi memerlukan keterpaduan lintas program antara lain program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
36
Pemerintah Kabupaten Bantul
Adapun keterpaduan program perbaikan gizi meliputi peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) bagi keluarga miskin (Gakin), serta kegiatan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu). KP Ibu bertujuan untuk memotivasi ibu hamil dalam melakukan Inisiasi
Menyusu
Dini
(IMD)
pada
saat
melahirkan
sehingga
mendorong peningkatan pemberian ASI eksklusif. Imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian bayi, dilaksanakan melalui pemberian Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) pada bayi. Keterpaduan Program Penurunan Kematian Bayi dan Balita dengan Program imunisasi memperlihatkan cakupan pemberian imunisasi dasar
yang
mengalami
peningkatan
dan
dibarengi
dengan
menurunnya angka kematian bayi. Peningkatan cakupan imunisasi dapat dilihat pada Gambar II.16 dan II.17. Pada tahun 2010 seluruh desa di Kabupaten Bantul (75 desa), sudah mencapai UCI (Universal Child Immunization). Desa dikatakan UCI jika cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar di wilayah tersebut minimal 80%. Unit pelayanan imunisasi di Kabupaten Bantul melibatkan juga peran swasta. BPS (bidan praktek swasta), rumah bersalin, rumah sakit swasta dilibatkan dalam memberikan pelayanan imunisasi dasar. Dalam rangka memantau kualitas vaksin, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melakukan kegiatan supervisi rutin ke unit pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini meliputi pemantauan cold chain, pencatatan pelaporan, penyimpanan vaksin, serta pengelolaan limbah.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
37
Pemerintah Kabupaten Bantul
%
Gambar II.16 Cakupan Imunisasi DPT+HB Tahun 2005-2011 120 100 80 60 40 20 0
Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DPT+HB1 101.89 96.29 90.81 88.2 96.35 95.7 99.49 DPT+HB3 89.36 91.79 87.73 83.24 93.99 94.7 98.94 DPT+HB1
DPT+HB3
Gambar II.17 Pencapaian Imunisasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009
IH: ibu hamil Sumber: Dinas Kesehatan, 2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
38
Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan Program peningkatan dan Keselamatan Ibu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian ibu di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun demikian karena tingkat partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan serta sumber daya manusia maka pada tahun 2010 Angka kematian ibu melahirkan dapat ditekan. Kecenderungan angka kematian ibu (AKI) sebagaimana disajikan pada Gambar II.18.
Gambar II.18. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2005-2010 300 250
267
247
228
228
105
140.3 104
200 150 100
110 109.65
107 84.26
50
158.29 104
82.07
47.14
0 2005
2006
2007
Bantul
2008 Propinsi
2009
2010
Nasional
Sumber : Dinas Kesehatan, 2012
Angka kematian Ibu di Kabupaten Bantul pada tahun 2010 dilaporkan terjadi penurunan yang cukup tinggi (82,1 per 100.000 KH). Dari grafik diatas terlihat bahwa upaya penurunan AKI di kabupaten Bantul sudah cukup berhasil. AKI pada tahun 2005 sebesar 109,65
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
39
Pemerintah Kabupaten Bantul
per/100.000 KH turun menjadi 82,07 per 100.00 KH pada tahun 2010. Keberhasilan ini juga bisa dilihat bila dibandingkan AKI Propinsi DIY dan AKI nasional. AKI nasional tahun 2008 sebesar 228 per 100.000 KH. Keberhasilan tersebut didukung pula oleh Program Desa Bebas
4
Masalah
Kesehatan
(DBM4K)
yang
digulirkan
oleh
pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya
dalam
pembangunan kesehatan melalui pemberian dana penghargaan kepada desa-desa yang berhasil dalam penanganan masalah kesehatan utama yaitu bebas kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk, kasus DBD dan penyakit TBC. Dalam mempercepat penurunan kematian ibu ini, diperlukan keterpaduan lintas program antara lain yaitu Program Perbaikan gizi Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Desa Siaga, Ambulance Desa dan Donor Darah.
4. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Pada tahun 2012, terjadi penurunan status gizi buruk pada balita, yaitu angka balita gizi buruk sebesar 0,26% dari seluruh balita (target DIY <1%). Dengan demikian, terlihat adanya peningkatan status gizi dibanding tahun 2011 yaitu angka gizi buruk sebesar 0,29%.
Beberapa
upaya
terus
dikembangkan
oleh
Pemerintah
Kabupaten, salah satunya melalui program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita Gizi Buruk berupa bantuan makanan tambahan selama 180 hari makan anak bagi 225 Balita serta kunjungan dan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
40
Pemerintah Kabupaten Bantul
pemeriksaan oleh dokter ahli anak di Puskesmas. Selain itu, upaya perbaikan gizi juga dilakukan dengan PMT bagi 210 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) untuk 90 hari makan. Berikut disajikan kecenderungan angka kasus gizi buruk dari tahun 2005-2010 : Gambar II.19 Grafik Angka Gizi Buruk Balita Kabupaten Bantul Tahun 2005-2010 6
Angka Gizi Buruk (%)
5
4
3
2
1
1.02
0.92
0.87 0.58
0.51
0.35
0 2005
2006 Standar Bantul
2007 Strandar DIY
2008
2009 Standar Nas
2010 Gizi Buruk
Sumber : Dinkes 2010, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
41
Pemerintah Kabupaten Bantul
c. Prioritas Intervensi dan Wilayah Sebaran kejadian kematian bayi di Kabupaten Bantul tahun tahun 2011 disajikan pada gambar berikut ini. Gambar II.20. Peta penyebaran Angka Kematian Bayi Tahun 2010
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2011
Kasus kematian bayi terjadi hampir di semua wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Bantul kecuali wilayah kerja Puskesmas Sedayu 1. Angka Kematian Bayi yang tinggi yaitu lebih dari 22,5 per 1000 KH terdapat di 2 wilayah Puskesmas yaitu Puskesmas Banguntapan 2 dan Jetis 2. Adapun jumlah kematian balita pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 11 balita (0,19 permil), di mana tersebar di 8 kecamatan yaitu Banguntapan, Bantul, Jetis, Pandak, Imogiri, Sewon, Sedayu dan Piyungan. Selengkapnya penyebaran kasus kematian balita di Kabupaten Bantul tahun 2010 dapat dilihat pada gambar II.20. Pada tahun 2012 dilaporkan bahwa jumlah kematian balita sebanyak 11,6 permil, terbanyak di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan 2. Dengan demikian prioritas intervensi penanganan kematian balita dilakukan di wilayah kecamatan yang telah dipetakan tersebut.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
42
Pemerintah Kabupaten Bantul
Adapun prioritas intervensi untuk kasus kematian ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2012, terjadi pada beberapa wilayah kerja Puskesmas, dengan jumlh kasus terbanyak dilaporkan terjadi di wilayah kerja Puskesmas Dlingo 1.
Gambar II.21. Penyebaran AKI Tahun 2010
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010
2.2.3 Bidang Pendidikan a. Perkembangan Antar –Waktu Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bantul telah menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah, dan angka melek huruf.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
43
Pemerintah Kabupaten Bantul
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk pada usia sekolah, sedangkan APM adalah perbandingan jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun dengan jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Realisasi APK SD/MI
tahun 2012
sebesar 92,91 %, hal ini menunjukan adanya kenaikan sebesar 0.52 % dari capaian tahun 2011 92,39%. APK SMP/MTs tahun 2011/2012 sebesar 87,53%. Realisasi APM SD/MI pada tahun 2012 adalah 80,87%, Adapun APM SMP/MTs tahun 2012 adalah 67,02%. Capaian APM seperti diatas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13 - 15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi.
Tingkat kelulusan jenjang SD/MI tahun 2012
mencapai 100%
meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 99,99%, sedangkan kelulusan SMP dari peserta UN sebanyak 11.243 siswa lulus 11.205 siswa (99,66%) bisa melampaui capaian tahun 2011 sebesar 99,16%.
Segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah, namun dikarenakan banyaknya variabel yang mempengaruhi sehingga sampai dengan tahun 2012 belum bisa dituntaskan. Capaian angka putus sekolah pada tahun 2012 jenjang SD/MI sebesar 0,05% naik dari capaian tahun 2011 sebesar 0.04 % dan jenjang SMP/MTs tahun 2012 sebesar 0,11% turun dari capaian tahun 2011 sebesar 0.12%.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
44
Pemerintah Kabupaten Bantul
APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran umum mengenai banyaknya anak yang sedang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK di Kabupaten Bantul pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2005 – 2009 disajikan pada Gambar berikut :
Gambar II.22 APK di Kabupaten Bantul Pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 – 2009
Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010
Dari Gambar tersebut dapat diketahui bahwa APK di Kabupaten Bantul pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2005–2009 cenderung
mengalami
peningkatan.
Peningkatan
APK
tersebut
menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk. Tahun 2010 berbarengan dengan Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan angka APK yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan penghitungan APK yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul selama ini. APK SD dan MI adalah 91,48 (dengan perhitungan 74010+300/81231),
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
45
Pemerintah Kabupaten Bantul
sedangkan untuk APK SMP dan MTs adalah 91.66 (dengan perhitungan 34661+3200/41306). Untuk SMA dan SMK adalah 65.00 (belum termasuk paket C). Tahun 2011, APK SD dan MI adalah 105,12, sedangkan untuk SMP dan MTs adalah 98,26. Untuk SMA/SMK adalah 67,90 yang dipengaruhi oleh faktor masih cukup tingginya minat masyarakat atau penduduk Kabupaten Bantul untuk bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini diatasi dengan cara memperbaiki image pendidikan di Bantul melalui peningkatan sarpras, kompetensi guru, sistem pembelajaran, dan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni sekolah penduduk usia sekolah. APM di Kabupaten Bantul pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2005 – 2009 disajikan pada Gambar 22.
Gambar II.23. APM di Kabupaten Bantul pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 – 2009
Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
46
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dari Gambar II.23 dapat dilihat bahwa APM di Kabupaten Bantul pada tahun 2005–2009 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk.
Tahun 2012 berbarengan dengan Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh data lonjakan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sehingga didapatkan angka
APM
yang
memiliki
perbedaan
dibandingkan
dengan
penghitungan APM yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul selama ini. APM SD dan MI adalah 89,03 (dihitung dari 72323/81231), sedang untuk SMP dan MTs adalah 74,63 (dihitung dari 25867/34661). Untuk SMA dan SMK adalah 43,80 (belum termasuk paket C). Pada Tahun 2011 ini, angka APM SD/MI adalah 96,37, sedangkan SMP/MTs adalah 77,98. Sementara APM SMA/SMK 50,27 dengan catatan perlu untuk dicermati bahwa data hasil sensus penduduk dari BPS Tahun 2010 didapat data yang melonjak sangat tinggi sehingga diperoleh APM yang kecil.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
47
Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan indikator yang digunakan untuk melihat banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. APS di Kabupaten Bantul pada tahun 2005–2007 disajikan pada berikut : Tabel II.12 APS di Kabupaten Bantul pada Setiap Kelompok Usia Tahun 2005 - 2007 Kelompok usia
2005
2006
2007
6 - 12 tahun (%)
102,36
100,54
102,6
13 - 15 tahun (%)
92,4
89,63
92,48
16 - 18 tahun (%) 53,98 62,05 63,44 Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010
Dari Tabel 4 tampak bahwa APS di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2005-2007 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan
adanya
keberhasilan
pembangunan
di
bidang
pendidikan, terutama berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk.
4. Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah merupakan indikator yang mencerminkan anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 5. Tabel II.13. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2006/2007 – 2008/2009 Indikator SD MI SMP
2006/2007 0,09 0,09 0,33
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
2007/2008 0,08 0,14 0,40
2008/2009 0,07 0,08 0,20
48
Pemerintah Kabupaten Bantul
MTs SMA MA SMK
0,92 0,41 0,75 1,72
1,2 0,25 3,23 3,00
0,44 0,09 0,05 0,49
Sumber: Dinas Dikdas dan Dinas Dikmen dan Non Formal Kab Bantul, 2010
Gambar II.24. Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun 2009 - 2011
1.5 1
1
1.01 0.83
0.5 0
SMA/MA/SMK SMP/MTs
0.05 0.01 2009
0.18 0.07
2010
0.1 0.05
SD/MI
2011
Sumber: Dinas Dikdas dan Dinas Dikmen dan Non Formal Kab Bantul, 2010
Dengan jumlah siswa sebesar 73.032 pada Tahun 2009, Angka Putus Sekolah SD/MI adalah 0,05 dengan tingkat kelulusan 99,98. Untuk SMP/MTs dengan jumlah siswa sebesar 34.778 dengan angka putus sekolah 0,01, dan tingkat kelulusan 93,14. Untuk SMA/SMK/MA dengan jumlah siswa 26.849, angka putus sekolah adalah 1 dengan tingkat kelulusan 97,18. Tahun 2010 Angka putus sekolah SD/MI adalah 0.07 dengan tingkat kelulusan 99,98, untuk SMP/Mts adalah 0,18 dengan tingkat kelulusan 94,37, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA adalah 1,01 dengan tingkat kelulusan 98,7. Tahun 2011 Angka Putus Sekolah SMA/SMK sebesar 0,83 dengan tingkat kelulusan 99,70 yang menunjukkan kecilnya hambatan atau gangguan bagi siswa selama sekolah sampai dengan tamat sekolah.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
49
Pemerintah Kabupaten Bantul
5. Angka Melek Huruf Angka melek huruf diperoleh dengan membagi banyaknya usia 10 tahun ke atas yg bisa membaca dan menulis dengan seluruh penduduk berumur 10 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Angka melek huruf di Kabupaten Bantul tahun 2006 – 2009 disajikan pada Tabel berikut : Tabel II.14. Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2009 Uraian Jumlah Melek Huruf (orang) Persentase Melek Huruf (%) Jumlah Penduduk seluruhnya (orang)
2006 789.575 98,34
2007 815.913 98,71
2008 902.166 99,15
2009 709.499 99,60
802.894
826.546
909.812
712.351
Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010
Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten Bantul pada tahun 2006–2009 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan mutu
sumber daya manusia di
Kabupaten Bantul. Tahun 2011 Angka melek huruf 91,03 yang menunjukkan sangat tingginya minat masyarakat untuk belajar.
b. Relevansi dan Efektivitas Program
Analisis perbandingan dan relevansi APK, APM dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY menunjukkan hasil bahwa dari ke-3
indikator
tersebut
pencapaian
Kabupaten
Bantul
relatif
sama
pencapaian Provinsi DIY. Angka APK dan APM pada tiap jenjang pendidikan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sedang angka putus sekolah menurun sangat tajam. Tahun 2010 Angka Putus Sekolah tingkat SD di Kabupaten Bantul sebesar 0.07 sama dengan Angka Putus di tingkat provinsi
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
50
Pemerintah Kabupaten Bantul
sebesar 0.07. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan program pendidikan dan sudah sinkronnya program pendidikan antara kabupaten dan provinsi. Gambar II.25. Perbandingan APK dan APM pada jenjang SD dan MI di Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY Tahun 2008 - 2010 120 104.64
108.82
111.44 104.99
94.73
100
91.27
111.45
97.15 96.65 91.48 92.12 89.03
80
APK SD/MI Kab Bantul
APK SD/MI Prop DIY
60
APM SD/MI Kab Bantul
40
APM SD/MI Prop DIY
20
0 2008
2009
2010
Sumber: Dinas Dikdas dan Dinas Dikmen dan Non Formal Kab Bantul, 2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
51
Pemerintah Kabupaten Bantul
Gambar II.26. Perbandingan APK dan APM pada jenjang SMP dan MTs di Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY Tahun 2008 - 2010
120 114.98
115.47
APK SMP/MTs Kab Bantul
114.32
100 96.22
96.41 91.66 84.64 84.78 81.05 74.55 74.63 73.94
80
APK SMP/MTs Prop DIY APM SMP/MTsKab Bantul
60 40
APM SMP/MTs Prop DIY
20 0 2008
2009
2010
Sumber: Dinas Dikdas dan Dinas Dikmen dan Non Formal Kab Bantul, 201
Gambar II.27. Perbandingan APK dan APM pada jenjang SMP dan MTs di Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY Tahun 2008 – 2010.
90 78.13 80
88.33
80.53
70 60
87.06
81.51
59.12
60.47
60.87 59.98
58.3
50
APK SMA/MA/SMK Kab Bantul
65 43.8
40
APK SMA/MA Prop DIY APM SMA/MA/SMK Kab Bantul
30 20
APM SMA/MA Prop DIY
10 0 2008
2009
2010
Sumber: Dinas Dikdas dan Dinas Dikmen dan Non Formal Kab Bantul, 2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
52
Pemerintah Kabupaten Bantul
Perlu diperhatikan bahwa penghitungan angka APK dan APM pada tabel diatas, pada tingkat Propinsi DIY pada jenjang SMA dan MA sedangkan di Kabupaten Bantul melibatkan jenjang SMA, MA, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar a. Air Limbah/Sanitasi Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun home industry saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (on site sanitation) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Adapun jumlah air limbah yang dihasilkan adalah sekitar 80 – 90% dari jumlah penggunaan air domestik. Sumber-sumber air limbah di Kabupaten Bantul berasal juga dari fasilitas umum dan industri. Pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Bantul di beberapa usaha industri sudah dilakukan untuk meminimalisir dampak terhadap pencemaran air, udara dan tanah. Pencemaran ini tentu saja perlu penanganan lebih lanjut termasuk juga pada limbah domestik dan home industry. Penetapan baku mutu dan pengelolaan, serta pengolahan air limbah sebelum dibuang merupakan alternatif terbaik yang menjamin kelangsungan dan kelestarian lingkungan di masa mendatang. Di Kabupaten Bantul terdapat pula industri-industri skala kecil, menengah dan skala besar yang dipertahankan sebagai salah satu sektor penunjang kegiatan ekonomi wilayah. Untuk itu selain pengolahan limbah sebelum dibuang, penyiapan jaringan limbah yang terencana perlu dilakukan terutama pada daerah-daerah yang dialokasikan sebagai wilayah industri. Beberapa upaya pengelolaan limbah dan jenis usaha tersebut sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
53
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel II.15. Jenis usaha industri dan penanganan limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008 Volume No
1
2
Jenis Usaha
Nama Usaha
El ektropl oti ng
Teks ti l (ATBM)
-
Kurni a (ATBM) Pa di Subur
Alamat
Sentra
Kapasitas Rata- Air Limbah Non Sentra rata per Hari Rata-rata/
Volume
Upaya Penanganan
Limbah Padat
Limbah Padat
Rata-rata/
Dibuang Langsung
Dimanfaatkan
IPAL
Bak
Penanganan
Tanpa
Pengendap
Lainnya
Penanganan
Ja ga l a n, Ba ngunta pa n, Si ngos a ren,
12
50 pcs /ha ri
Unit Usaha (lt/hr) 25
Ba ngunta pa n, Pri nggol a ya n
10
30 pcs /ha ri
30
0.3 ons /bul a n
14
20 pcs /ha ri
20
0.2 ons /bul a n
1
20 l b/ha ri
1 m3/ha ri
Jl n. Wa tes , Km 13,5 Seda yu, Argos a ri , Seda yu
1
40 l b/ha ri
2 m3/ha ri
11
10 l b/ha ri
0,5 m3/ha ri
(5 uni t)
4
12 l b/ha ri
1 m3/ha ri
Kra pya k Weta n, Pa nggungha rjo, Sewon
Unit Usaha (kg/hr) 0.5 ons /bul a n
Upaya Penanganan Air Limbah
Individual
Komunal
(10 uni t)
(2 uni t)
(6 uni t)
(4 uni t)
(10 uni t) (10 uni t)
(4 uni t)
3
Ba ti k
Wi ji rejo, Pa nda k, Ba ntul
4
Ta pi oka
Na ngs ri , Sri ha rdono, Pundong
22
1 kwt/ha ri
150
30
Pa ka n terna k
Sa yega n, Sri ha rdono, Pundong
14
2 kwt/ha ri
300
60
Pa ka n terna k
6 kwt/ha ri
400
120
Pa ka n terna k
1 kwt/ha ri
1000
20
Pa ka n terna k
1 kwt/ha ri
1000
20
Pa ka n terna k
1 kwt/ha ri
1000
15
Pa ka n terna k
(14 uni t)
75 kg/ha ri
750
15
Pa ka n terna k
(komuna l )
5
Ta hu
Bu Ha ri
Gres o, Tri murti , Sra nda ka n
1
KSM Sumber Rejeki
Gres o, Tri murti , Sra nda ka n
13
KSM Ngudi Les ta ri
Gunungs a ren, Tri murti , Sra nda ka n
54
Poncos a ri , Sra nda ka n
6
7
Tempe
Krecek
20
Ngoto, Ba ngunha rjo, Sewon
17
Bogora n, Tri renggo, Ba ntul
15
(6 uni t)
(5 uni t)
(7 uni t) (10 uni t)
(4 uni t)
(5 uni t)
(54 uni t) (6 uni t)
75 kg/ha ri
750
15
Pa ka n terna k
Ba turetno, Ba ngunta pa n
10
75 kg/ha ri
750
15
Pa ka n terna k
(7 uni t)
Pa nggungha rjo, Sewon
3
1,5 kwt/ha ri
1500
30
Pa ka n terna k
(1 uni t)
(2 uni t)
Pendowoha rjo, Sewon
25
50 kg/ha ri
750
5
Pa ka n terna k
(10 uni t)
(15 uni t)
Pa nggungha rjo, Sewon
16
50 kg/ha ri
750
5
Pa ka n terna k
(6 uni t)
(10 uni t)
Poncos a ri , Sra nda ka n
34
60 kg/ha ri
900
6
Pa ka n terna k
(16 uni t)
(18 uni t)
Ca nden, Jeti s
19
50 kg/ha ri
750
5
Pa ka n terna k
(10 uni t)
(9 uni t)
40 kg/ha ri
1000
0.4
(20 uni t)
(15 uni t)
Segoroyos o, Pl eret
35
(3 uni t)
Sumber: BLH Kabupaten Bantul, 2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
54
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel II.16. Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008 No
Kegiatan
Jenis Usaha
Kapasitas Produksi
Volume Limbah
150 m3/hari
Keterangan
1
TPA - Piyungan
Pembuangan akhir sampah
Saluran irigasi S. Opak
2
IPAL - Sewon
Instalasi pengolahan limbah RT
15.500 m3/hari
9.000 m3/hari
3
PT. Komitrando
Pelapisan logam/electroplating
10.000 pcs/hari
2 m3/hari
4
PT. Samitex
Industri tekstil
27.811.800 m/tahun
160 - 180 m3/hari
5
PG. Madukismo
Industri gula tebu
500.000 - 600.000 ton/tahun
2 - 5 m3/jam
S. Winongo Kecil
6
PS. Madukismo
Industri alkohol/spiritus
24.000 l/hari
5 - 7 m3/jam
S. Bedog
7
PT. Bintang Alam Semesta
Penyamaan kulit
1.000 - 2.000 lmb/hari
200 - 260 m3/bulan
S. Opak
8
PT. Adi Satria Abadi
Penyamaan kulit
500.000 feet/bulan
250 m3/hari
S. Opak
9
PT. Fajar Makmur
Penyamaan kulit
Saluran irigasi
10
PT. Digitone
Industri tinta
Saluran irigasi
11
PT. Pertamina UP IV
Depot BBM
12
KRT. Daud Wiryo Hadinagoro
Batik
13
Batik Indah Roro Jonggrang
Batik
14
PT. Indo Hanzel Perkasa
Gas Asitelin
15
Balai Besar Kulit Karet dan Plastik
Laboratorium dan Penyamaan Kulit
16
PS. Panembahan Senopati
Rumah Sakit
160 tempat tidur
40 m3/hari
Saluran drainase
17
RS. PKU Muhamadiyah
Rumah Sakit
108 tempat tidur
580 m3/bulan
S. Winongo Kecil
18
PT. Indokor Daya Mina
Cold Storage
19
PT. Indokor Bangun Desa
Tambak udang
20 lmb/bulan
576.000 kg/tahun Pelayanan
S. Bedog Saluran irigasi S. Winongo
Disedot
282,6 m3/bulan
Jasa
S. Semampir S. Opak
S. Gadjahwong 7,2 ton/tahun
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
Pantai Pandansimo
55
Pemerintah Kabupaten Bantul
No
Kegiatan
Jenis Usaha
Kapasitas Produksi
Volume Limbah
Keterangan
20
RS. Rajawali Citra
Rumah Sakit
50 tempat tidur
Saluran irigasi
21
RS. Permata Husada
Rumah Sakit
30 tempat tidur
Saluran irigasi
22
RSKIA. Ummi Khasanah
Rumah Sakit
2 orang/hari
Saluran irigasi
Sumber: BLH Kabupaten Bantul, 2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
56
Pemerintah Kabupaten Bantul
Jenis dan jumlah usaha industri sebagimana yang disajikan pada Tabel II.15, pada saat sekarang dimungkinkan banyak mengalami perubahan dalam hal jumlah maupun variasi jenis produksinya, namun hal ini terbatas pada pendataannya karena sebagian besar industri yang baru tumbuh bersifat home industry dan belum terkontrol oleh pemerintah daerah. Selain itu juga aspek regularitas masih belum mampu menunjukkan posisi dan kemapanan jenis usaha yang berkelanjutan. Ketersediaan sarana sanitasi rumah tangga berhubungan erat dengan kondisi kesehatan penduduk di wilayah Kabupaten Bantul serta menunjukkan tingkat kesadaran penduduk akan arti pentingnya kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Ketersediaan kebutuhan sanitasi penduduk di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada jumlah/kuantitas dari sarana jamban keluarga/rumah tangga yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel II.17. Ketersediaan Sarana Jamban di Kabupaten Bantul Ketesediaan Jamban No
Kecamatan
M Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Pajangan
847 509 1.126 1.606 887 1.269 2.071 3.710 3.693 805 3.795 4.198 2.481 1.848 1.948 1.377
K % 9,59 4,92 13,86 21,75 7,85 9,98 13,25 23,24 22,54 8,10 29,41 34,92 10,88 6,94 7,97 17,58
Jumlah 1.859 1.384 1.856 2.301 1.447 4.624 1.547 4.433 2.054 5.417 1.233 625 3.945 604 1.085 1.791
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
Jumlah
H %
Jumlah
%
KK
21,05 13,38 22,84 31,16 12,81 36,35 9,90 27,77 12,54 54,51 9,56 5,20 17,30 2,27 4,44 22,86
4.242 6.260 4.514 2.888 8.548 5.821 10.157 5.270 7.486 3.353 4.878 8.263 15.302 19.355 14.173 4.171
48,02 60,51 55,54 39,11 75,68 45,76 65,00 33,01 45,69 33,74 37,81 68,73 67,12 72,69 57,96 53,25
8.833 10.345 8.127 7.385 11.295 12.721 15.627 15.965 16.384 9.937 12.902 12.022 22.798 26.626 24.454 7.833
57
Pemerintah Kabupaten Bantul
Ketesediaan Jamban No
Kecamatan
M Jumlah
K %
Jumlah
Jumlah
H %
Jumlah
17 Sedayu 2.412 24,04 1.456 14,51 6.726 Jumlah/Rata-rata 34.582 15,70 37.661 18,73 131.407 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2008
%
KK
67,05 54,51
10.032 233.286
Berdasarkan data tersebut, secara umum dapat dikemukakan bahwa kondisi sanitasi penduduk di wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan perbandingan jumlah dan kualitas kelayakan sarana sanitasi jamban keluarga, dalam ‘kategori cukup’ memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Hal ini didasarkan bahwa prosentase rata-rata sarana jamban keluarga yang tidak memenuhi standard persyaratan kesehatan sebesar 15,70% dari keseluruhan jumlah KK pada tiap kecamatan; prosentase jumlah yang kurang memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 18,73% dan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 54,51%. Selebihnya dari perhitungan dan pendataan tersebut diasumsikan belum memiliki jamban keluarga sendiri ataupun satu jenis sarana jamban digunakan untuk kebutuhan bersama-sama. Kecamatan Piyungan merupakan wilayah kecamatan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kondisi sarana jamban tidak layak (tidak memenuhi standar kesehatan) paling banyak, yaitu sejumlah 4.198 buah; sedangkan jumlah yang paling sedikit dimiliki oleh keluarga di wilayah Kecamatan Sanden dengan 509 buah. Demikian juga halnya dengan perhitungan prosentasenya
terhadap
jumlah
KK
pada
wilayah
kecamatan
yang
bersangkutan, tampak kecenderungan dan posisi yang sama, yaitu Kecamatan Piyungan mempunyai prosentase jumlah jamban yang tidak memenuhi standard persyaratan kesehatan sebesar terbesar (34,92%) dan Kecamatan Sanden 4,92% (terkecil).
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
58
Pemerintah Kabupaten Bantul
b. Air Minum/Air Bersih Penyediaan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh
Dinas
PU
bekerjasama
dengan
PDAM
Kabupaten
Bantul.
Perkembangan jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Bantul tahun 2005 – 2009 serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi PDAM Kabupaten Bantul tahun 2005 – 2009 disajikan masing – masing pada Gambar II.28 dan Gambar II.29. Gambar II.28 Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009
Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010
Gambar II.29. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2005 – 2009
Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010 (diolah)
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
59
Pemerintah Kabupaten Bantul
Perbedaan kapasitas terpasang dan kapasitas produksi (Gambar 28) menunjukkanbahwa ketersediaan air bersih belum dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat. Ketersedian air bersih pada tahun 2009 sebesar 267 liter/detik, sedangkan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 178 liter/detik. Data tersebut menunjukan bahwa ketersediaan air sebesar 87 liter/detik (33,33% dari jumlah yang tersedia) belum dimanfaatkan oleh masyarakat . Kapasitas terpasang dan kapasitas produksi PDAM pada tahun 2009 untuk setiap kecamatan disajikan pada Tabel 9. Dari tersebut dapat diketahui bahwa masing terdapat beberapa kecamatan yang belum terjangakau oleh layanan PDAM, yaitu Kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, dan Pleret. Namun, Untuk penanganan di lokasi
yang belum terjangkau
jaringan PDAM dan
daerahrawan kekeringan, selama 5 tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan. Tabel II.18. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2009 No
Kecamatan
Jenis Sumber
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri
Sumur dangkal Sumur Dalam Sumur Dangkal Sumur Dangkal Sumur Dalam Mata Air& Air Permukaan Sungai Sumur Dalam Sumur Dangkal Sumur Dalam Sumur Dalam
11 12 13 14
Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
Kapasitas Terpasang (liter/detik) 10 0 0 0 0 10 30 10 20
Kapasitas Produksi (liter/detik) 7 0 0 0 0 5 20 7 7
30 0 10 10 10
19 0 3 7 10
60
Pemerintah Kabupaten Bantul
No 15 16 17
Kecamatan
Kapasitas Terpasang (liter/detik) 62 35 30 267
Jenis Sumber
Kasihan Pajangan Sedayu
Sumur Dangkal Sumur Dalam Air Permukaan Sungai JUMLAH Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010
Kapasitas Produksi (liter/detik) 47 26 20 178
c. Elektrifikasi Cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Bantul telah mencapai 100%. Namun demikian berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) belum mencapai 100%. khususnya di dusun yang terletak di lokasi terpencil. Upaya yang dilakukan
oleh
Pemerintah
Kabupaten
Bantul
adalah
dengan
mengembangkan jaringan listrik dan inovasi sumber energi yang lain yaitu energiangin, energi surya, energi ombak, dan mikro hidro. Pada tahun 2009 jumlah sambungan listrik terpasang di seluruh Kabupaten Bantul sebanyak 137.215 sambungan. Sebagian
besar
keluarga
miskin
di
Kabupaten
Bantul
sudah
menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah tangga. Namun banyak keluarga miskin yang belum memasang meteran sendiri dan menyalur listrik dari rumah tangga lain (tetangga, orang tua, atau saudara), meskipun ada juga beberapa keluarga miskin yang sudah mempunyai meteran sendiri. Keluarga miskin yang menyalur listrik dari rumah tangga yang berlangganan resmi memang tidak membayar per bulan. Akan tetapi, secara relatif mereka mengeluarkan biaya yang lebih banyak daripada si pemilik meteran yang berlangganan listrik secara langsung kepada PLN. Barangkali ini merupakan dilema yang dihadapi oleh mereka karena di satu pihak tidak mampu membayar biaya pasang instalasi listrik, tetapi di sisi lain merasa bahwa listrik merupakan kebutuhan vital, khususnya bagi penerangan rumah tangga. Sedangkan perkiraan kebutuhan beban tenaga listrik menurut analisis PLN Bantul secara global untuk kebutuhan rumah tangga menunjukkan tren
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
61
Pemerintah Kabupaten Bantul
fluktuatif, yang dapat dicermati pada tabel di bawah ini.
Tabel II. 19. Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Bantul NO URAIAN 1 Kebutuhan rumah tangga Komersial Publik Industri
SATUAN GWH GWH GWH GWH GWH
2009 164.73 12.7 16.19 13 14.84
2010 177.8 130.45 17.54 14.97 14.84
2011*) 92.06 67.27 9.39 7.91 7.5
*) Data sampai dengan bulan Juni 2011 Sumber : PLN Bantul
Penggunaan listrik untuk rumahtangga didominasi oleh pengguna daya rendah, yaitu 450 Watt. Hal ini sejalan dengan kebijakan PLN yang mengalokasikan slot daya 450 watt untuk Rumah Tangga Miskin. Penggunaan daya mulai 450 sampai dengan
>2.200 Watt dari tahun ke
tahun meningkat. Hal ini seperti tergambarkan pada tabel berikut:
Tabel II.20. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Bantul NO 1 2 3 4 5
URAIAN RT dengan daya 450 watt RT dengan daya 900 watt RT dengan daya 1.300 watt RT dengan daya 2.200 watt RT dengan daya > 2.200 watt
2009 92,686 30,422 5,265 1,305 276
2010 92,331 33,493 5,656 1,497 365
2011*) 92,405 34,878 6,100 1,673 399
Total Jumlah Rumah Tangga 6 menggunakan listrik
129,954
133,342
135,455
*) Data sampai dengan Juni 2011 Sumber : PLN Bantul
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
62
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel II.21. Banyaknya Pelanggan Listrik, Daya Terpasang dan Energi Terjual Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kecamatan Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon
15 16 17
Kasihan Pajangan Sedayu Jumlah/Total
2009 2008 2007
Banyaknya Pelanggan Daya Terpasang Energi Terjual 6,627 4,287,550 549,233 7,389 4,489,050 567,015 7,972 5,199,800 698,291 7,773 4,709,200 264,321 9,545 5,853,780 759,264 10,661 6,362,050 863,218 15,557 15,367,600 2,272,910 12,987 8,563,500 1,133,462 12,536 8,069,420 1,040,395 7,050 4,777,325 554,433 9,909 6,804,100 986,429 11,607 9,591,295 1,380,818 28,096 31,530,459 4,790,217 25,333 29,958,941 4,618,844 Digabung dengan Digabung dengan Digabung dengan Sedayu Sedayu Sedayu 7,121 5,066,500 592,623 37,743 42,029,731 6,392,890 217,906 192,660,301 27,464,363
212,842 206,353 198,763
181,963,152 171,774,734 158,363,072
25,651,048 23,462,960 21,307,164
Sumber : Bantul dalam Angka, BPS (2011)
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan dengan warna khusus adalah kecamatan yang terletak di lahan marjinal dan juga menjadi kantong kemiskinan di Kabupaten Bantul. Terlihat bahwa di wilayah tersebut banyaknya pelanggan, daya terpasang serta energi terjual rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
63
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dari tabel berikut dapat diketahui persentase kemampuan Keluarga Miskin per kecamatan dalam memenuhi kebutuhan listrik. Tabel II.22 Kemampuan Keluarga Miskin dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Pendidikan, Air Bersih, dan Listrik Kesehatan
Pendidikan
Air bersih
Listrik
Jumlah KK
Kretek Sanden Srandakan Pandak Bambanglipuro Pundong Imogiri Dlingo Jetis Bantul Pajangan Sedayu Kasihan Sewon Piyungan Pleret Banguntapan
56,13 3,44 19,72 61,48 0,00 24,00 14,17 14,18 49,63 29,41 34,78 0,00 37,68 43,01 93,79 45,33 82,73
18,0 0,97 8,72 6,36 0,00 16,52 7,92 12,56 5,20 12,90 2,39 1,38 1,04 1,17 1,48 5,77 5,28
17,2 15,11 11,23 8,41 29,89 7,59 41,17 17,53 22,50 23,44 13,04 4,65 4,18 12,20 3,72 11,72 33,41
13,2 19,22 19,61 11,48 19,28 12,93 15,90 13,06 12,94 9,80 6,95 4,61 2,35 6,00 3,47 6,48 1,75
1600 1337 1790 3224 2158 1725 3408 2595 2982 3132 1866 2604 4427 4548 2366 2270 4963
Total
39,52
5,76
17,24
9,24
47015
Sumber: TKPK Kabupaten Bantul, 2009 (Hasil Pendataan Keluarga Miskin Kecamatan per Desember 2009 Kabupaten Bantul, 2009)
Sebenarnya rendahnya persentase kemampuan Keluarga Miskin dalam memenuhi kebutuhan listrik semata-mata bukan karena mereka sama sekali tidak menikmati layanan listrik. Mereka sebagian besar telah dapat menikmati layanan listrik dengan cara menyalur dari rumah terdekatnya, baik dari saudara maupun tetangga dekat. Sehingga data yang tersaji ini merupakan data resmi yang tergali dari pemasangan instalasi resmi yang dilakukan oleh PLN. Dari data tersebut, wilayah dengan penduduk padat kemampuan memenuhi kebutuhan listriknya di bawah 10%, hal ini tentu saja bukan karena faktor teknis, tetapi seperti diuraikan di atas karena kemudahan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
64
Pemerintah Kabupaten Bantul
menyalur dari rumah terdekat, sehingga data resmi menunjukkan rendahnya pemasangan instalasi. Data ini paling tidak menujukkan fenomena yang mungkin terjadi di tempat lain sehingga menjadi catatan pemerintah Pusat sehingga dalam Program Penanggulangan Kemiskinan klaster IV dengan meluncurkan program listrik murah dan hemat.
d. Sanitasi Seiring
berkembangnya
Kabupaten
Bantul
menjadi
kawasan
penyangga dalam RTRW Provinsi DIY dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat yang mengakibatkan
peningkatan volume pencemar
khususnya yang berasal dari buangan domestik, baik air limbah cucian dan kamar mandi (grey water) dan limbah WC (black water). Sehingga baik dalam jangka pendek atau menengah maupun jangka panjang diperlukan suatu pengelolaan air limbah yang terpadu dalam mendukung pembangunan sanitasi di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on site maupun off site) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta risiko kesehatan lingkungan. Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan
kebutuhan
sistem
pengelolaan
air
limbah
untuk
perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kabupaten dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Bantul.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
65
Pemerintah Kabupaten Bantul
Gambar II. 30 Peta Kebutuhan Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk Perencanaan Pengembangan Sistem
Sumber : Bappeda, 2011
e. Air Minum Selanjutnya pengembangan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul lebih banyak diarahkan untuk tujuan sebagai berikut :
Meningkatnya pelayanan air bersih PDAM pada tahun 2015.
Terbangunnya sarana air bersih bagi masyarakat yang tidak terlayani PDAM.
Pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Bantul dilakukan oleh PDAM Kabupaten Bantul, yang dituntut meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat. Cakupan layanan PDAM hingga saat ini baru mencapai 18%. Dalam jangka panjang direncanakan seluruh masyarakat perkotaan akan mendapatkan pelayanan PDAM baik dari aspek kualitas,
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
66
Pemerintah Kabupaten Bantul
kuantitas, dan kontinuitas air yang lebih baik. Sumber air bersih yang dominan lainnya di Kabupaten Bantul adalah dengan memanfaatkan sumur dalam (ABT). Untuk mencapai sasaran tersebut PDAM Kabupaten Bantul tengah berupaya menambah sumber air baku. Berikut ini tabel tentang jumlah pelanggan air bersih dan nilainya per Kecamatan. Tabel II.23. Banyaknya Pelanggan Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul, Akhir Tahun 2010
No
Kecamatan
Jumlah Pelanggan Akhir Tahun
Air Bersih yang Disalurkan
Nilai (Rp)
1
Srandakan
307
48,091
122,995,500
2
Sanden
46
5,477
14,266,100
3
Kretek
27
3,088
8,286,800
4
Pundong
12
216
986,000
5
Bambanglipuro
103
16,030
42,177,300
6
Pandak
122
23,674
63,418,400
7
Bantul
995
273,152
798,273,700
8
Jetis
Digabung dengan Imogiri
Digabung dengan Imogiri
Digabung dengan Imogiri
9
Imogiri
1,463
160,254
557,756,200
10
Dlingo
2,393
349,801
1,023,646,000
11
Pleret
12
Piyungan
482
68,567
224,579,300
13
Banguntapan
250
38,556
132,600,900
14
Sewon
1,287
237,295
835,707,900
15
Kasihan
3,371
618,406
1,899,871,100
16
Pajangan
2,239
349,777
1,116,209,700
17
Sedayu
2,276
318,317
991,075,900
Jumlah/Total Sumber : PDAM Bantul
15,373
2,510,701
7,831,850,800
Jumlah Pelanggan
Air Bersih yang Disalurkan
2009
12,540
2,164,345
6,445,963,200
2008
11,690
2,020,705
5,890,086,000
2007
11,471
2,043,684
3,849,155,625
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
67
Pemerintah Kabupaten Bantul
Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya agar kebutuhan masyarakat terhadap akses sanitasi yang layak, air minum dan listrik dapat tercukupi untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, tidak semua golongan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur ini karena keterbatasan ekonomi mereka. Oleh karena itu telah ditempuh kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan ini. Diantaranya dengan diluncurkannya beberapa program dari Pusat maupun inisiatif daerah. Program-program tersebut antara lain; Program Percepatan Sanitasi Permukiman (dari 8 Kementerian), Pokja Sanitasi yang Sekretariatnya ada dibawah Bappeda, Metropolitan Sanitation Management & Health Project, Local Project Management Unit dan Project Implementation Unit, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan yang terakhir Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI for PNPM). Di level lokal beberapa program yang berkaitan dengan infrastruktur ini antara lain; didirikannya kerjasama antar kabupaten/kota dalam hal penanganan masalah limbah dan sampah yaitu Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul), Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan.
2.2.5 Bidang Ketahanan Pangan Kebijakan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan meliputi tiga aspek, yakni menjamin ketersediaan, konsumsi, dan distribusi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, dan nasional sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan sumberdaya lokal. Ketahanan pangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
68
Pemerintah Kabupaten Bantul
pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sehingga penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul dapat diketahui dari indikator ketersediaan energi dan protein serta cadangan pangan yang ada di masyarakat. Ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein selama priode 2005-2009 seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel II.24. Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009
No 1 2 3 4 5
Protein (Gram/Kap/hr) Nabati Hewani Total 2005 6.633 171,97 15,21 187,19 2006 6.299 158,63 17,79 176,42 2007 7.050 179,35 19,65 199 2008 7.065 186,71 20,38 207,09 2009 7.435 198,76 17,22 215,98 Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010
Tahun
Energi (Kal/Kap/Hr)
Penurunan KEP terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan oleh terjadinya gempa bumi yang berdampak pada penurunan produksi pangan. Adapun perkembangan cadangan pangan masyarakat (beras) yang terdiri dari stok beras yang ada di petani, penggilingan padi, pedagang, dan konsumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel II.25. Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009
No
Jenis Stok
1
Masyarakat
Keadaan Stok Beras (ton) 2005
2006
2007
2008
2009
93.314,42
92.487,68
101.048,27
105.663,17
115.949,00
Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
69
Pemerintah Kabupaten Bantul
Jika ditinjau dari aspek distribusi pangan, di Kabupaten Bantul distribusi pangan berjalan lancar karena didukung sarana jalan dan transportasi yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesenjangan harga yang mencolok antara sentra produksi dengan wilayah lainnya. Sedangkan dari aspek konsumsi pangan, di Kabupaten Bantul dapat ditunjukkan dengan parameter Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat. Adapun perkembangan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul selama periode 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.26. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten BantulTahun 2005–2009 Skor Pola Pangan Harapan No
Kelompok Pangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Padi-padian 25 25 25 Umbi-umbian 2,5 2,5 2,5 Pangan Hewani 14,6 17,8 18,7 Minyak dan Lemak 0,8 4,8 4,4 Buah/Biji Berlemak 1 1 1 Kacang-Kacangan 10 10 10 Gula Sayur dan Buah 30 30 30 Lain-lain Total 83,9 91,1 91,6 Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010
2005
2006
2007
2008 25 2,5 20,5 4,2 1 10 30 93,2
2009 25 2,5 19,4 4,2 1 10 30 92,1
Tabel di atas menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat belum beragam, karena masih ada dominasi kelompok pangan tertentu yaitu padipadian, umbi-umbian, buah/biji berlemak, kacang-kacangan, sayuran, dan buah. Permasalahan yang ada terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul antara lain adalah masih terdapatnya daerah rawan pangan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan intervensi melalui
program/kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
yang
langsung
menyentuh masyarakat miskin. Salah satu bentuk intervensi tersebut antara
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
70
Pemerintah Kabupaten Bantul
lain adalah Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan sejak tahun 2006 dan telah dialokasikan pada enam desa rawan pangan di tiga kecamatan, yaitu Desa Muntuk dan Jatimulyo (Kecamatan Dlingo), Desa Selopamioro dan Wukirsari (Kecamatan Imogiri), serta Desa Srihardono dan Seloharjo (Kecamatan Pundong). Selama satu dasa warsa terakhir pemerintah sudah mengembangkan berbagai program berkaitan dengan pangan guna mengurangi kerentanan bagi keluarga miskin. program tersebut diimplementasikan melalui berbagai proyek dari APBN maupun APBD. Efektifitas dipengaruhi oleh aksesibilitas masyarakat terhadap layanan program tersebut. Sementara aksesibilitas masyarakat terhadap layanan ditentukan oleh persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan layanan tersebut. Faktor kedua yakni relevansi yang berhubungan dengan kesesuain layanan dengan kebutuhan dan konteks penerima manfaat. Tingkat relevansi dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat Data yang disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) DKP 11 Agustus 2011 menunjukkan bahwa pada tahun 2043 DIY akan mengalami titik impas, di mana kebutuhan konsumsi pangan dan luas lahan pangan sebanding. Namun di tahun berikutnya DIY akan mengalami defisit karena lahan produksi pangan sudah beralih fungsi seiring roda pembangunan. Prediksi tersebut mengacu pada kecenderungan konsumsi beras masyarakat DIY pada 2010 sekitar 93,48 kg/kapita/tahun. Selain itu, jumlah penduduk di DIY terus meningkat terutama karena urbanisasi. Terkait dengan lahan pertanian, menunjukkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan rata-rata 200-250 hektar per tahun. Dengan semakin menyempitnya lahan pertanian maka produksi pangan juga akan menurun. Artinya ketersediaan pangan masyarakat DIY dari hari ke hari semakin terancam.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
71
Pemerintah Kabupaten Bantul
Gambar II.31. Luas Sawah Provinsi DI Yogyakarta dan Bantul 2005 - 2009
Sumber: Presentasi Kepala Bappeda DI Yogyakarta dalam Raker DKP 11 Agustus 2011
Dinas Pertanian Provinsi juga menunjukkan bahwa dari total luas lahan pertanian sebesar 318.580 hektar lebih dari 60% adalah lahan kering dan marjinal1. Tentu saja data ini kian meneguhkan kerentanan pangan di DIY. Selain aspek alih guna fungsi lahan pertanian ke non pertanian, persoalan ketahanan pangan DIY juga diperuncing oleh terbatasnya akses pangan untuk masyarakat. Kedua, konsumsi gizi terutama protein hewani masih rendah. Ketiga keragaman pangan pun masih jauh dari syarat gizi. Ironisnya, kompleksitas tersebut justru terangkum dalam kelompok masyarakat penghasil pangan yakni petani. Kerentanan petani terhadap ketersediaan pangan tampak dari data yang disajikan oleh Dinas Pertanian pada Renstra Dinas Pertanian DIY Periode 2009-2013. Data tersebut menunjukkan dari prosentase rumah tangga petani sebesar 47,17% (472.082 rumah tangga), 80,29% diantaranya adalah rumah tangga petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar. Tentu saja kepemilikan lahan yang terbatas ini akan menghambat pemenuhan konsumsi petani selama satu tahun ke depan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
Luas Lahan
72
Pemerintah Kabupaten Bantul
Sawah Kabupaten Bantul pada tahun 2009 menurut Dinas Pertanian dan Kehutanan tercatat 15.569 Ha, Lahan Bukan Sawah tercatat 13.414 Ha dan Lahan Bukan Pertanian tercatat seluas 21.702 Ha. Lahan Bukan Sawah meliputi
tegal/kebun,
lahan
ditanami
pohon/hutan
rakyat,
tambak,
kolam/tebat/empang, dan lainnya. Sedangkan Lahan Bukan Pertanian meliputi tanah untuk bangunan dan pekarangan, hutan Negara, lahan tidak ditanami/rawa, dan tanah lainnya. Pada tahun 2009 produksi tanaman padi sawah tercatat 182.843 ton dengan rata-rata produksi sebesar 64,70 kw/ha, produksi tanaman padi lading 1.206 ton dengan rata-rata produksi 28,44 kw/ha, produksi jagung 28.775 ton dengan rata rata produksi 45,75 kw/ha, produksi ubi kayu 31.196 ton dengan rata-rata produksi 126,20 kw/ha, produksi ubi jalar 512 ton dengan rata-rata produksi 108,94 kw/ha, produksi kacang tanah 4.043 ton dengan ratarata produksi 11,00 kw/ha dan produksi kedelai 7.309 ton dengan rata-rata produksi 16,69 kw/ha. Untuk tanaman sayuran, produksi terbanyak pada tahun 2009 adalah bawang merah, dengan jumlah produksi sebesar 166.559 Kw, dengan ratarata produksi sebesar 135,74 Kw/Ha. Untuk tanaman buah-buahan produksi terbanyak pada tahun 2009 adalah tanaman buah pisang sebesar 130.327 Kw. Sedangkan untuk tanaman biofarmaka produksi tertinggi pada tahun 2009 adalah tanaman kunyit sebesar 1.733.317 Kg. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kemandirian pangan adalah aspek produksinya. Di bawah ini data
Produksi komoditi tanaman
pangan yang dominan meliputi: tanaman padi, jagung, kacang tanah, kedelai. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas dapat dilihat pada tabel II.27 berikut:
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
73
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel II.27 Perkembangan Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009 NO
1 2 3 4 1 2 3
Komoditi Padi Sawah Luas Panen Produktivitas rata-rata (GKG) Produksi (GKG ) Produksi beras Padi Ladang Luas Panen Produktivitas rata-rata (GKG) Produksi (GKG )
Tahun 2005
2006
2007
2008
2009
ket
25.081
24.655
25.681
25.089
28.258
ha
58.67 147.139
59.08 145.654
62.22 159.787.2
66.46 166.737
65.27 184.439.97
ku/ha ton
92.911,85
92.053,33
100.687,28
105.377,78
116.566,06
ton
211
189
201
164
424
ha
30.28
28.84
28.51
27.62
28.44
ton ton/ha
639
545
573
453
1206
4
Produksi beras Jagung
402.57
434.35
360.99
285.39
759
1 2 3
Luas Panen Produksi (pipilan kering) Produktivitas Kacang tanah Luas Panen Produksi (wose kering) Produktivitas Kedelai Luas Panen Produksi (wose kering) Produktivitas
5155 23057 4.47
4976 17867 3.59
5526 26865 4.86
5739 30117 5.25
6290 37620.49 5.981
ha ton Ku/ha
5709 5605 0.98
5194 4903 0.94
4680 4912 1.05
3701 4568 1.23
3677 4043 1.1
ha ton ton/ha
4177 5444 1.3
3874 5127 1.32
4197 5801 1.38
5290 6150 1.16
4380 7309 1.67
ha ton ton/ha
1 2 3 1 2 3
Sumber: Dipertahut, 2010
Produksi pertanian pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu produksi pertanian selama lima tahun sangat fluktuatif. Pada tahun 2006 terjadi bencana alam gempa bumi mengakibatkan saluran irigasi banyak yang rusak sehingga air irigasi kurang, selain itu gempa bumi juga menyebabkan sebagian besar tenaga kerja di sektor pertanian berpindah ke sektor pembangunan. Peningkatan produksi tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana pertanian, antara lain penggunaan benih berlabel, pemupukan berimbang, pengelolaan hama terpadu serta tersedianya sarana irigasi yang memadai. Sejak tahun 2005 telah dirintis produksi benih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai embrio terbentuknya Bantul Seed Center. Produksi benih padi secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
74
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel II.28 Produksi Benih Padi Berlabel Bantul Seed Center di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009 NO a.
Uraian Benih Berlabel FS
1 b.
2005
2006
17,50
462,92
28,92
20,66
Tahun 2007
2008
2009
ket
1.720,50
720,00
12.498
kg
406,19
12.233,99
241.723
Kg
2.126,69
2,96 12.956,95
254.221
Kg kg
SS 2
c.
ES 3
Jumlah 46,42 483,58 Sumber: Dinas Pertahut, 2010
Produksi
benih
padi
berlabel
di
Bantul
Seed
Center
menunjukkan peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Benih yang diproduksi terdiri dari benih dasar (FS), benih stok (SS) dan benih sebar (ES). Kebutuhan calon benih selain dicukupi oleh Balai Benih Pertanian juga dari kelompok-kelompok penangkar benih. Di Kabupaten Bantul terdapat 20 kelompok penangkar benih padi, seperti pada tabel berikut: Cadangan pangan masyarakat (beras) terdiri dari stok beras yang ada di petani, penggilingan padi, pedagang dan konsumen. Perkembangan cadangan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II.29 Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009 Keadaan Stok Beras (ton) No
1
Jenis Stok
Masyarakat
2005
2006
2007
2008
2009
93.314,42
92.487,68
101.048,27
105.663,17
115.949,00
Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2012
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
75
Pemerintah Kabupaten Bantul
BAB III TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
3.1
Komposisi Anggaran Belanja Sektoral Pemerintah
melaksanakan
Kabupaten
prioritas
Bantul
penanggulangan
terus
berkomitmen
kemiskinan.
dalam
Kebijakan
ini
diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta alokasi anggaran, baik itu anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Secara global anggaran tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Penjabaran anggaran pendapatan & belanja, komposisi serta proporsinya
akan
diulas
untuk
menjelaskan
kontribusinya
terhadap
penanggulangan kemiskinan. Sumber-sumber pendapatan Daerah kabupaten Bantul Tahun 2012 terjabarkan dalam tabel dibawah ini.
NO A I II. III -
Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan Kabupaten Bantul 2012 URAIAN JUMLAH PENDAPATAN 1,302,131,101,144.47 PENDAPATAN ASLI DAERAH 141,624,239,103.47 Pajak Daerah 39,922,684,800.00 Retribusi Daerah 19,821,987,200.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 8,183,669,625.92 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 73,695,897,477.55 DANA PERIMBANGAN 878,391,333,111.00 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 47,075,299,111.00 Dana Alokasi Umum 768,034,584,000.00 Dana Alokasi Khusus 63,281,450,000.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH 282,115,528,930.00 Pendapatan Hibah 5,000,000,000.00 Dana Darurat -
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
76
Pemerintah Kabupaten Bantul
- Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi & Pemda Lainnya - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya - Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya
57,631,810,000.00 13,764,027,930.00 205,719,691,000.00
Sumber : DPKAD, 2012
Sedangkan anggaran Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.
Tabel 3.2 Anggaran Belanja Kabupaten Bantul 2012 NO I
URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai -
II
JUMLAH 1,345,680,130,604.54 921,663,602,128.54 842,912,215,299.00
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada - Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada - Propinsi/Kab./Kota/Desa dan Partai Politik - Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa
120,145,200.00 15,348,373,200.00 10,525,137,912.00
43,970,671,500.00 6,837,876,417.54 424,016,528,476.00 80,793,157,457.00 193,258,493,536.00
- Belanja Modal
149,964,877,483.00
1,949,182,600.00
Sumber : DPKAD, 2012
Dari tabel belanja tahun 2012 di atas, dapat diketahui bahwa belanja langsung maupun tidak langsung pegawai mendominasi anggaran belanja. Walaupun hal ini lazim berlaku dimana-mana, namun demikian hal ini mengurangi belanja publik. Walaupun demikian, untuk pos belanja langsung
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
77
Pemerintah Kabupaten Bantul
pada belanja pegawai, proporsinya masih dibawah belanja barang dan jasa serta belanja modal. Gambar 3.1 Anggaran Belanja Langsung APBD Bantul Tahun 2012
19%
belanja pegawai
belanja modal
46%
35%
belanja barang dan jasa
Sumber : DPKAD, 2012, diolah
3.2. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Jenis Program yang Dibiayai
Program-program sektoral yang dipaparkan dibawah ini adalah program-program pada tiap bidang atau urusan yang diampu oleh masingmasing SKPD di Kabupaten Bantul yang bersumber pada anggaran belanja langsung APBD. Bidang yang menjadi acuan untuk melihat besaran anggaran penanggulangan kemiskinan adalah; ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar serta ketahanan pangan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
78
Pemerintah Kabupaten Bantul
3.2.1. Bidang Ketenagakerjaan Program–program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan mencakup kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, fasilitasi dan kerja sama dengan dunia usaha, fasilitasi, pendampingan, dan bantuan pinjaman modal usaha mikro dan menengah, pelatihan teknis diversifikasi usaha masyarakat, dan peningkatan sarana prasarana atau pun usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, serta perlindungan tenaga kerja seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.3 Program kegiatan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bantul 2012 URAIAN BAGIAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
JUMLAH
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PP & KB
63,640,000.00
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
18,309,450.00
Promosi hasil usaha keluarga miskin Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12,500,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
1,008,210,000.00
42,582,460.00
Terapan teknologi tepat guna
26,500,000.00
Kegiatan Pembinaan LPK
80,774,300.00
Pemberdayaan Wira Usaha Bagi Lulusan Pelatihan Pemagangan Peserta Pelatihan di Perusahaan / On The Job Training
41,320,000.00
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
34,258,500.00
Penyiapan tenaga kerja siap pakai Penempatan Pencarian Kerja Melalui Antar Lokal/AKL & AKAD
42,426,500.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
22,580,000.00
28,720,000.00
79
Pemerintah Kabupaten Bantul
Penanggulanagan Permasalahan Penempatan Kerja
11,000,000.00
Padat karya produktif/infrastruktur
40,500,000.00
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagekerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
29,572,000.00
Pendampingan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Fungsi Kelembagaan P2K3
26,167,000.00
Kegiatan Pencegah Kebakaran dan K3 Fasilitasi Bimbingan Teknis Sertifikasi K3 Pekerja Perusahaan Rokok BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PP & KB Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah DINAS PERINDAGKOP Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil & Menengah Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pengembangan UKM melalui Program OVOP Pendampingan dan MONEV Dana Hibah Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi
23,200,000.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
14,120,000.00 15,250,000.00 12,037,000.00
27,414,000.00 13,834,000.00
159,086,000.00
16,000,000.00
4,479,000.00 5,000,000.00 32,657,500.00 10,000,000.00 17,500,000.00 12,155,000.00 10,000,000.00 18,000,000.00 7,000,000.00 20,100,000.00 12,515,000.00 14,000,000.00
80
Pemerintah Kabupaten Bantul
Pelatihan Manajemen Koperasi dan Bantuan Modal Kecamatan Penggerak Koperasi BAGIAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAEARH
42,570,000.00 30,000,000.00
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah DINAS PERINDAGKOP Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA Penyelenggaraan Pameran Investasi Workshop Potensi Investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Sosialisasi Penyamaan Persepsi pengembangan Investasi BAGIAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAEARH Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
16,197,500.00
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
70,957,500.00 8,390,000.00
11,500,000.00 235,732,000.00 12,000,000.00 88,510,000.00 15,000,000.00
245,065,000.00 3,545,000.00
Kajian Kebijakan penanaman modal
17,840,000.00
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
18,000,000.00
Promosi Usaha Agribisnis
47,176,000.00
Penyuluhan dan Pendampingan P2BN
84,000,000.00
Pendampingan FEATI Peningkatan pendataan dan statistik DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Pembuatan Pemurnian Benih Tembakau Rakyat Pengembangan Agribisnis Tembakau Fasilitasi UPT Bimbingan dan Pemberdayaan Kelompok
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
220,620,000.00 10,000,000.00
15,000,000.00 80,000,000.00 460,000,000.00 78,273,000.00 75,300,000.00
81
Pemerintah Kabupaten Bantul
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Pembinaan Keterampilan Masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau DINAS PEKERJAAN UMUM
160,000,000.00
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
871,000,000.00
Pengembangan objek pariwisata unggulan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana obyek wisata
587,235,000.00
Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Fasilitasi Lembaga P3MP Mitra Pesisir Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pelatihan Teknis dan Manajemen Kader Nelayan Pelatihan Teknis Operasional Kapal Ikan Pelatihan Teknis dan Manajemen KUB Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP P2HP Pelatihan dan Operasional Pabrik Es DINAS PERINDAGKOP Fasilitasi terhadap industri mikro, kecil dan menengah Pembinaan IKM melalui Dekranas Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil Penyelengaraan Yogya TII Ekspo
114,700,000.00
Pemutakhiran Data Industri Pengembangan sentra dan IKM melalui Program OVOP DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pengarahan dan penempatan transmigrasi JUMLAH
422,910,000.00
109,450,000.00 250,147,500.00
68,350,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 246,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 90,000,000.00 18,750,000.00 105,000,000.00 850,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 10,000,000.00
707,444,200.00 8,755,070,410.00
Sumber : Bappeda 2012, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
82
Pemerintah Kabupaten Bantul
Untuk urusan ketenagakerjaan ini, Kabupaten Bantul mendapatkan Tugas Pembantuan (TP) lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 1.220.000.000,00 pada Tahun 2012 dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.4 Dana TP Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2012 SKPD
Disnaker trans
Kegiatan
PROGRAM
Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja
Padat karya Tenaga kerja mandiri yang ditempatkan pada usaha ekonomi produktif Terapan teknologi tepat guna
Dana
945,000.000
133,000.000
142,000 .000 1,220,000.000
Sumber : Bappeda, 2012, diolah
3.2.2. Bidang Kesehatan
Program-program yang termasuk dalam bidang kesehatan ini tidak hanya terbatas pada upaya pengobatan penyakit yang diderita oleh masyarakat tetapi juga termasuk di dalamnya program-program yang bertujuan sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun pencegahan penyakit dengan peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan, pengembangan
lingkungan
sehat
masyarakat
termasuk
pengelolaan
persampahan, perbaikan gizi masyarakat dan pengawasan obat dan makanan, serta peningkatan kualitas hidup sehat keluarga. Termasuk dalam upaya peningkatan kualitas hidup sehat keluarga adalah dengan program
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
83
Pemerintah Kabupaten Bantul
keluarga berencana yang mencakup peningkatan kualitas hidup ibu dan anak, ASI ekslusif, reproduksi remaja, sadar gizi dan pelayanan kontrasepsi. Tabel 3.5 Program Bidang Kesehatan Kabupaten Bantul 2012
URAIAN DINAS PENDIDIKAN DASAR Pemberian Tambahan Makanan da Vitamin (Susu untuk anak SD) DINAS KESEHATAN Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
JUMLAH
1,231,498,750.00
229,029,560.00 23,558,000.00
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
2,500,000.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7,850,000.00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
9,900,000.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
33,850,000.00
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
12,740,000.00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
4,581,010,000.00
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
49,140,000.00
Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan
68,625,000.00
Pendampingan RAPERDA Kawasan Dilarang Merokok (KDM) pada SKPD dan Masyarakat (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
66,850,000.00 166,875,000.00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Desa Siaga dan Sosialisasi Program Poskestren)
40,694,200.00
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Lomba PHBS/Posyandu/HKG PKK-KB-KES dan Rakor UKBM/Promkes)
13,425,000.00 114,320,000.00
Promosi Kesehatan (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)
367,830,000.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
48,350,000.00
84
Pemerintah Kabupaten Bantul
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Pemberian makanan tambahan pemulihan Balita) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Pembahasan Situasi Gizi Tk. Kab.)
8,750,000.00 415,800,000.00 9,987,500.00 13,795,000.00
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)
111,250,000.00
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
292,300,000.00
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
13,650,000.00
25,857,000.00 108,352,000.00
Peningkatan imunisasi
56,520,000.00
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah (Pengamatan Penyakit dalam rangka penanggulangan KLB/Screening penyakit paru obstruktif kronis pada penderita dampak asap rokok)
68,920,000.00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
67,978,000.00
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Jamkesmas di Puskesmas
50,550,679.00
95,057,500.00 10,725,649,500.00 2,668,439,130.00
Pelayanan Jamkesos di Puskesmas
937,541,073.00
Pelayanan Jampersal di Puskesmas
446,309,270.00
Pelayanan Jamkesda di Puskesmas
690,619,425.00
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
414,998,000.00
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Keliling Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
1,903,463,000.00 324,850,000.00
85
Pemerintah Kabupaten Bantul
1,718,830,287.00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
55,540,000.00
Fasilitasi pelayanan kesehatan di sekolah
19,405,000.00
Pendampingan Jamkesda
239,317,500.00
Kemitraan dengan Institusi Pendidikan Peningkatan Pelayanan Perawatan dan Pengobatan Masyarakat Kurang Mampu
71,875,500.00
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
17,275,000.00
Peningkatan SDM Masyarakat
27,850,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Penanggulangan Penyakit Tidak Menular akibat Dampak Asap Rokok) RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
54,875,000.00
Pengelolaam PPK BLUD RUD BAPPEDA
4,460,000.00
194,795,000.00
72,101,832,370.00
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan
102,022,000.00
Penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) Studi Kasus Kesehatan dan Promosi ASI Eksklusif bagi Generasi Muda KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
96,904,000.00
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin ( PMT-AS ) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan ( Pokjanal Posyandu ) DINAS PEKERJAAN UMUM Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah BAPPEDA Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah (3R)
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
20,000,000.00
60,000,000.00
2,735,690,920.00 10,000,000.00
266,250,000.00 461,750,000.00 2,886,084,941.00
86
Pemerintah Kabupaten Bantul
60,000,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Bimbingan Teknis Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau dan Kawasan Tanpa Asap Rokok) Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan (akibat Limbah Industri Kulit) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara (DAK) Pembuatan Taman Hijau (DAK) DINAS SOSIAL Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Miras & Narkoba JUMLAH
8,000,000.00 209,350,000.00 306,356,650.00 11,012,500.00 71,350,000.00 95,989,500.00 14,475,000.00 11,745,000.00 98,184,590.00 187,495,000.00
37,000,000.00 108,774,398,345.00
Sumber : Bappeda, 2012, diolah
Kemudian dari dana APBN berupa Tugas Pembantuan (TP), Kabupaten Bantul mendapatkan program-program dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.6 Dana TP Bidang Kesehatan Tahun 2012
Dinkes
Program Bina Gizi & Kesehatan Ibu dan Anak
Bantuan operasional kesehatan bagi 26 Puskesmas Pelaporan dan pencatatan, perenc BOK, Dokumen monev BOK, lap/sosialisasi/pembinaan)
2,138,140.000
139,160 .000 2,277,300.000
Anggaran yang dialokasikan Kabupaten Bantul dalam pembangunan kesehatan cukup tinggi sebagai wujud pelaksanaan prioritas pembangunan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
87
Pemerintah Kabupaten Bantul
3.2.3. Bidang Pendidikan
Termasuk dalam anggaran bidang pendidikan dalam tabel dibawah ini adalah program-program dengan sasaran peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan peserta didik pada jenjang sekolah setingkat SD, SMP, SMA, dan juga pendidikan anak pada usia dini (PAUD) serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Program-program yang didanai oleh APBD Kabupaten Bantul tersebut dirinci dalam tabel berikut
Tabel 3.7 Program bidang pendidikan Kabupaten Bantul 2012
URAIAN DINAS PENDIDIKAN Penilaian angka kredit pejabat fungsional Pendidikan dan Pelatihan Teknis Verifikasi data sertifikasi guru dalam jabatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan nonIslam setara SD dan SMP Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD/MI) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP Penyelenggaraan UNAS/UASBN pendidikan dasar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOS Songsong UNAS SD Sukses UNAS SMP/MTs Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (Dana DAK) Pengembangan Pendidikan Dasar Berbasis Hak-hak Anak dan Kearifan Lokal (Block Grant dan SDM Produk) Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (Dana DAK) Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (Lesson Study)
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
JUMLAH
30,000,000.00 306,063,500.00 22,360,000.00 35,500,000.00
123,702,000.00 122,635,600.00 20,000,000.00 7,290,852,200.00 3,244,277,750.00 553,261,000.00 101,340,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 33,669,253,500.00 235,479,500.00 13,449,912,760.00 50,480,000.00
88
Pemerintah Kabupaten Bantul
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP) Lesson Study SD Workshop budaya dan Karakter Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis ICT untuk Siswa SMP Lomba UKS Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Seleksi Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi Kinerja Kepala Sekolah Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pengembangan Jardiknas dan Pemeliharaan ICT DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
117,950,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 360,000,000.00 73,800,000.00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
306,000,000.00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (PAUD Formal) Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini (Penyusunan Kurikulum dan Rencana Kinerja TK di 17 Kecamatan) Peningkatan Minat, Bakat dan Kreatifitas Anak Usia Dini Sosialisasi Kabupaten Layak Anak Penyelenggaraan Lomba UKS bagi TK Penyusunan Direktori PAUD
46,800,000.00 36,000,000.00 27,300,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 28,000,000.00 43,590,000.00 30,000,000.00
22,500,000.00 499,500,000.00
55,467,500.00 8,500,000.00 12,000,000.00 8,500,000.00
Penyelenggaraan paket C setara SMA Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
36,500,000.00
Pengembangan Kelas Wira Usaha
40,000,000.00
6,675,000.00
Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan Swasta (BOP SMA)
2,428,552,000.00
Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta (BOP SMK) Peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa SMA Olimpiade Sains, Debat Bahasa Inggris, UUD 1945, OOSN, FLSSN, OPSI
2,639,868,500.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
125,500,000.00
89
Pemerintah Kabupaten Bantul
Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
56,052,000.00
Uji Kompetensi Siswa SMK
197,847,500.00
Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis ICT bagi siswa SMA/SMK
290,000,000.00
Pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu
12,500,000.00
Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas guru
16,800,000.00
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
4,140,340,000.00
Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
4,811,050.00 27,445,000.00
Seleksi Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi
14,787,500.00
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
614,511,000.00
Sukses Ujian Nasional Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Workshop Penyusunan Buku Gerakan Pendidikan Karakter Bangsa Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik BAPPEDA
112,333,000.00
Penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI)
96,904,000.00
JUMLAH Sumber : Bappeda, 2012, diolah
21,050,000.00 150,000,000.00
72,268,501,860.00
3.2.4. Bidang Infrastruktur Dasar
Pembahasan dalam bidang infrastruktur ini terbatas dalam programprogram Pemerintah Kabupaten Bantul yang terkait dengan pencapaian indikator-indikator dalam pemenuhan infrastruktur dasar yaitu akses sanitasi layak dan akses air minum layak bagi masyarakat termasuk usaha peningkatan peran masyarakat. Sedangkan program yang menyasar sarana dan prasarana yang lain seperti sarana gedung dan bangunan, pengairan,
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
90
Pemerintah Kabupaten Bantul
peningkatan jalan dan jembatan, pengolahan sampah, dan lain-lain tidak termasuk dalam tabel program yang disajikan di bawah ini.
Tabel 3.8 Program Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Bantul 2012
NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SKPD
JUMLAH
DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan turap/talud/bronjong Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
3,765,576,805.00 184,500,000.00 4,199,728,000.00 130,000,000.00
Pengadaan Aspal dan Semen
4,138,150,000.00
Rehabilitasi/Peningkatan Jalan
25,792,776,000.00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Rehabililtasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat DINAS SUMBER DAYA AIR Pembangunan turap/talud/bronjong
45,000,000.00 2,986,946,600.00 131,000,000.00 20,727,840,000.00 2,640,000,000.00 1,619,299,950.00
350,000,000.00
Pengendalian pemanfaatan sumber daya air
52,450,000.00
Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
15,042,500.00
Studi Potensi Energi alternatif DINAS KESEHATAN Pengawasan kualitas air bersih dan air minum
73,900,000.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
91
Pemerintah Kabupaten Bantul
61,052,000.00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Peran Serta Masy dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
16,000,000.00
Penyusunan rencana tata ruang wilayah
701,000,000.00
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang BAPPEDA Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Studi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
105,460,000.00
66,700,000.00 70,600,000.00
Studi Kawasan Kumuh Koordinasi Perencanaan PAIR Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
60,000,000.00
Koordinasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
95,975,000.00
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
70,000,000.00
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat BAGIAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang JUMLAH Sumber : Bappeda, 2012, diolah
40,000,000.00
45,025,000.00
102,022,000.00
18,500,000.00 68,304,543,855.00
3.2.5. Bidang Ketahanan Pangan
Bidang ketahanan pangan memegang peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan karena menyangkut ketersediaan pangan bagi penduduk yang jumlahnya kian bertambah, yang tentu saja berimplikasi pada menyusutnya lahan pertanian untuk perumahan. Oleh karena itu, programprogram yang masuk dalam bidang ini mencakup kegiatan peningkatan hasil
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
92
Pemerintah Kabupaten Bantul
pertanian, diversifikasi hasil pertanian, penerapan teknologi pada bidang pertanian, pemasaran hasil produksi pertanian, pembangunan jaringan irigasi, dan pembangunan di bidang perikanan. Tabel 3.9 Program bidang ketahanan pangan Kabupaten Bantul Tahun 2012
URAIAN
JUMLAH
DINAS PEKERJAAN UMUM Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DINAS SUMBER DAYA AIR Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
45,000,000.00
270,000,000.00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
2,068,962,060.00
Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi
7,000,000,000.00
Pengendalian pemanfaatan sumber daya air BAPPEDA Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
52,450,000.00
Pemetaan Kesuburan Lahan
56,595,000.00
Studi Potensi Pembuatan Garam di Pantai Selatan BAGIAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
65,000,000.00
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
7,630,000.00
10,000,000.00
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
6,000,000.00
Pengembangan Desa Mandiri Pangan (MAPAN) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
2,317,000,000.00 618,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
93
Pemerintah Kabupaten Bantul
35,000,000.00 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
10,000,000.00 868,822,200.00
Penyusunan Pola Pangan Harapan Pelayanan Standard Minimal Bidang Ketahanan Pangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
10,000,000.00
Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat
11,500,000.00
Hari Pangan Sedunia (HPS)
47,999,000.00
Penguatan Cadangan Pangan DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Penyusunan data base potensi produk pangan Pengembangan perbenihan/perbibitan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Percepatan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan DAK Bidang Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Sisa DAK Pertanian) BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
90,000,000.00
30,000,000.00 13,000,000.00
40,000,000.00 53,450,000.00 381,150,000.00 912,325,000.00 3,442,265,200.00 52,500,000.00
Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani dan Penyuluh
53,200,000.00
Penyuluhan dan Pendampingan P2BN
84,000,000.00
Pendampingan FEATI
53,800,000.00
220,620,000.00
Peningkatan pendataan dan statistik DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna
10,000,000.00
406,600,000.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
94
16,500,000.00 85,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Bantul
(Pendampingan WISMP) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (Pendampingan Peningkatan Produksi tanaman pangan) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan pertanian Pengelolaan Aset Dinas Penghasil PAD Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengadaan Benih Padi Unggul Pendataan Masalah Peternakan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Fasilitasi UPT Pembibitan dan Perawatan Ternak Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan Ternak Peningkatan Mutu Genetik (Sapi) Pendampingan Operasional Dana Revolving Bantuan Ternak Sapi DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Restocking di Perairan Umum Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengawasan Penyakit Ikan Pelatihan Teknis dan Manajemen Budidaya Ikan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Fishing Ground PMT (Pemetaan) Operasional Kapal Ikan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Perikanan Tangkap Optimalisasi Pemanfaatan Kapal BIB Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP P2HP Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan JUMLAH Sumber : Bappeda, 2012, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
118,795,250.00 30,000,000.00 141,319,350.00 20,000,000.00 1,498,515,000.00 506,000,000.00 500,000,000.00 16,000,000.00 16,800,000.00 78,273,000.00 74,340,000.00 8,000,000.00 12,000,000.00 71,472,000.00 19,730,000.00 93,000,000.00 213,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 98,000,000.00 12,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 6,000,000.00 20,000,000.00 4,077,716,660.00 27,335,329,720.00
95
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dilihat dari jumlahnya, program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2012 cukup banyak, dengan anggaran yang tercakup cukup besar. Masih ditambah dengan dana tugas pembantuan anggaran APBN, yang sangat membantu Kabupaten Bantul untuk peningkatan ketahanan pangan.
Tabel 3.10 Dana TP bidang ketahanan pangan Tahun 2012 SKPD
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
Dipertahut
Program peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Berkelanjutan
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (SL PTT komoditas aneka kacang & umbi)
469,280.000
Dipertahut
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (SL PTT komoditas serealia) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan) Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (Gerakan pengendalian OPT tanpang & sarana penanggulangan OPT/DPI) Penangangan pasca panen tanpang (bantuan sarana pasca panen ke kelompok tani) Dukungan manajemen dan teknis Ditjen Tanpang
1,984,000.000
314,500.000
100,000.000
355,000 .000
100,000 .000 3,322,780 .000
Sumber : Bappeda, 2012, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
96
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya se Provinsi DIY. Bahkan Kabupaten Bantul telah berkali-kali menjuarai dan berprestasi dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Hal ini didukung oleh adanya 2 SKPD yang menangani masalah krusial ini yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
3.2.6. Bidang Kemiskinan
Dalam kaitannya dengan bidang kemiskinan sebenarnya mayoritas program baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh dalam usaha pengentasan kemiskinan. Dalam batasan program bidang kemiskinan yang diuraikan dibawah ini adalah yang secara khusus menyasar pada keluarga miskin maupun individu miskin yang ada di Kabupaten Bantul serta program – program dalam rangka pemberdayaan antara lain pengembangan potensi pasar tradisional, pinjaman modal usaha mikro, kecil, dan menengah, pelatihan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat, pengembangan investasi, dan peningkatan sarana prasarana yang menunjang pengembangan ekonomi masyarakat. Termasuk juga perbaikan pelayanan dan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam pembahasan ini, anggaran yang menyasar pada programprogram
pengentasan
kemiskinan
dibedakan
dalam
anggaran
yang
dialokasikan dalam :
1. Anggaran Belanja Langsung Anggaran belanja langsung untuk pengentasan kemiskinan Tahun 2012 diuraikan dalam tabel 3.11. berikut :
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
97
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel 3.11 Program bidang pengentasan kemiskinan Kabupaten Bantul 2012 URAIAN
JUMLAH
DINAS PENDIDIKAN Pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu DINAS KESEHATAN
12,500,000.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
33,850,000.00
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
13,425,000.00
Promosi Kesehatan (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Pemberian makanan tambahan pemulihan Balita) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Pembahasan Situasi Gizi Tk. Kab.) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Jamkesmas di Puskesmas
367,830,000.00 415,800,000.00 13,795,000.00 108,352,000.00 10,725,649,500.00 2,668,439,130.00
Pelayanan Jamkesos di Puskesmas
937,541,073.00
Pelayanan Jampersal di Puskesmas
446,309,270.00
Pelayanan Jamkesda di Puskesmas
690,619,425.00
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
414,998,000.00
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Keliling
1,903,463,000.00
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1,718,830,287.00
kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Pendampingan Jamkesda Peningkatan Pelayanan Perawatan dan Pengobatan Masyarakat Kurang Mampu
55,540,000.00 239,317,500.00 71,875,500.00
Peningkatan SDM Masyarakat
27,850,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
54,875,000.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
98
Pemerintah Kabupaten Bantul
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Penanggulangan Penyakit Tidak Menular akibat Dampak Asap Rokok) RSUD PANEMBAHAN SENOPATI Pengelolaam PPK BLUD RUD DINAS PEKERJAAN UMUM Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Rehabililtasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Penunjang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) DINAS SUMBER DAYA AIR Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
194,795,000.00
72,101,832,370.00
45,000,000.00 2,986,946,600.00 131,000,000.00 20,727,840,000.00 2,640,000,000.00 1,619,299,950.00 871,000,000.00 167,600,000.00
270,000,000.00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
2,068,962,060.00
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
2,317,000,000.00
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi BAPPEDA
618,000,000.00 7,000,000,000.00
Fasilitasi dan Koordinasi Pengabdian Masyarakat
50,650,000.00
Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan (Dokumen SPKD)
41,000,000.00
Implementasi pengembangan ekonomi daerah
92,810,000.00
Koordinasi dan Operasional TKPKD Penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI)
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
50,000,000.00
106,300,000.00 96,904,000.00
99
Pemerintah Kabupaten Bantul
Koordinasi Program-Program Pemberdayaan Masyarakat
31,000,000.00
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
70,000,000.00
Pemetaan Kesuburan Lahan
56,595,000.00
Studi Potensi Pembuatan Garam di Pantai Selatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Studi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
65,000,000.00
Studi Kawasan Kumuh BELANJA LANGSUNG BAGIAN TAPEM
60,000,000.00
66,700,000.00 70,600,000.00
Pensertifikatan Proda BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PP & KB
450,000,000.00
Pembinaan Keluarga Berencana
247,848,000.00
Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Program POSDAYA Fasilitasi kegiatan keterpaduan BKB-Posyandu-PADU
71,345,000.00 394,425,000.00
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
18,309,450.00
Promosi hasil usaha keluarga miskin Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS DINAS SOSIAL Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
12,500,000.00
Penyuluhan bagi PMKS
17,800,000.00
Fasilitasi Anak Yatim Piatu
42,582,460.00
50,000,000.00
276,046,000.00
Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial
31,000,000.00
Pembinaan Mental Sosial bagi PMKS
33,500,000.00
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Pendamp. Prog. Nas. Jaminan Sosial bagi Penca Berat & JSLU Penjaringan Kerja Penang. Anjal, Gepeng & Penyakit Sosial Lainnya
81,500,000.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
40,000,000.00 49,221,500.00
100
Pemerintah Kabupaten Bantul
Peningkatan Kualitas SDM Lembaga Sosial
59,570,000.00
Penanganan Jenazah terlantar DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
1,008,210,000.00
Terapan teknologi tepat guna
26,500,000.00
Kegiatan Pembinaan LPK
80,774,300.00
Pemberdayaan Wira Usaha Bagi Lulusan Pelatihan Pemagangan Peserta Pelatihan di Perusahaan / On The Job Training
41,320,000.00
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
34,258,500.00
Penyiapan tenaga kerja siap pakai Penempatan Pencarian Kerja Melalui Antar Lokal/AKL & AKAD
42,426,500.00
Penanggulanagan Permasalahan Penempatan Kerja
11,000,000.00
Padat karya produktif/infrastruktur Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan
40,500,000.00
Jaminan Sosial Ketenagekerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik Kegiatan Bimtek Peraturan Peraturan UU Ketenagakerjaan di Perusahaan Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Fungsi Kelembagaan P2K3 Fasilitasi Bimbingan Teknis Sertifikasi K3 Pekerja Perusahaan Rokok
14,120,000.00
159,086,000.00
Pengarahan dan penempatan transmigrasi
707,444,200.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
22,580,000.00
28,720,000.00
29,572,000.00 -
15,250,000.00 12,037,000.00 27,414,000.00 13,834,000.00
101
Pemerintah Kabupaten Bantul
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah DINAS PERINDAGKOP Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil & Menengah Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pengembangan UKM melalui Program OVOP Pendampingan dan MONEV Dana Hibah Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi Pelatihan Manajemen Koperasi dan Bantuan Modal Kecamatan Penggerak Koperasi
15,000,000.00
Pembangunan pasar perdesaan Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA Penyelenggaraan Pameran Investasi Workshop Potensi Investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Sosialisasi Penyamaan Persepsi pengembangan Investasi BAGIAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAEARH
1,143,321,300.00
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
16,197,500.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
4,479,000.00 5,000,000.00 32,657,500.00 10,000,000.00 17,500,000.00 12,155,000.00 10,000,000.00 18,000,000.00 7,000,000.00 20,100,000.00 12,515,000.00 14,000,000.00 42,570,000.00 30,000,000.00
11,500,000.00 235,732,000.00 12,000,000.00 88,510,000.00 15,000,000.00
70,957,500.00 8,390,000.00 245,065,000.00
102
Pemerintah Kabupaten Bantul
3,545,000.00 Kajian Kebijakan penanaman modal
17,840,000.00
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
18,000,000.00
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
63,640,000.00
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
72,600,000.00 374,440,000.00
Pengembangan Desa Mandiri Pangan (MAPAN)
60,000,000.00
Peningkatan mutu dan keamanan pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
35,000,000.00 868,822,200.00
Penguatan Cadangan Pangan
90,000,000.00
Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani dan Penyuluh
53,200,000.00
Promosi Usaha Agribisnis
47,176,000.00
Penyuluhan dan Pendampingan P2BN
84,000,000.00
Pendampingan FEATI BAGIAN PEMDES Pendampingan dan Fasilitsi Pemberian Reward bagi Desa yang berhasil mengurangi kemiskinan Pendampingan CD Mengentaskan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan (PAB & PLP ) Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa ( & UED ) Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian dan Peternakan Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) Penunjang Kegiatan TMMD
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
53,800,000.00
220,620,000.00
25,000,000.00 718,255,000.00
18,000,000.00 44,000,000.00 46,500,000.00 155,000,000.00
103
Pemerintah Kabupaten Bantul
46,000,000.00 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Kel. Sehat Sejahtera (P2WKSS )
38,710,500.00
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin ( PMT-AS ) BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PP & KB
2,735,690,920.00
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
383,750,000.00
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna (Pendampingan WISMP) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (Pendampingan Peningkatan Produksi tanaman pangan) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan pertanian Pengelolaan Aset Dinas Penghasil PAD Pembuatan Pemurnian Benih Tembakau Rakyat Pengembangan Agribisnis Tembakau Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengadaan Benih Padi Unggul Pendataan Masalah Peternakan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Fasilitasi UPT Pengawasan Kesmavet dan Pemeriksaan Hewan Qurban Pembibitan dan Perawatan Ternak Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan Ternak Bimbingan dan Pemberdayaan Kelompok Peningkatan Mutu Genetik (Sapi) Pendampingan Operasional Dana Revolving Bantuan Ternak Sapi
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
10,000,000.00 16,000,000.00
15,000,000.00 406,600,000.00 16,500,000.00 85,000,000.00 118,795,250.00 30,000,000.00 141,319,350.00 20,000,000.00 1,498,515,000.00 80,000,000.00 460,000,000.00 506,000,000.00 500,000,000.00 16,000,000.00 16,800,000.00 78,273,000.00 17,000,000.00 74,340,000.00 8,000,000.00 75,300,000.00 12,000,000.00 71,472,000.00
104
Pemerintah Kabupaten Bantul
Pembinaan Keterampilan Masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau Penyusunan data base potensi produk pangan Pengembangan perbenihan/perbibitan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Percepatan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
160,000,000.00 40,000,000.00 53,450,000.00 381,150,000.00 912,325,000.00
422,910,000.00
Pengembangan objek pariwisata unggulan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana obyek wisata
587,235,000.00
Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pelatihan Teknis dan Manajemen Budidaya Ikan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bergulir Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Pelatihan Teknis dan Manajemen Kader Nelayan Operasional Tempat Pelelangan Ikan Operasional Kapal Ikan Pelatihan Teknis Operasional Kapal Ikan Pelatihan Teknis dan Manajemen KUB Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Perikanan Tangkap Optimalisasi Pemanfaatan Kapal BIB Promosi atas Hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Poklahsar Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP P2HP
114,700,000.00
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
109,450,000.00 250,147,500.00
68,350,000.00 50,000,000.00 93,000,000.00 30,000,000.00 213,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 98,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 246,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 6,000,000.00 28,000,000.00 16,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00
105
Pemerintah Kabupaten Bantul
Pelatihan dan Operasional Pabrik Es Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan DINAS PERINDAGKOP Pengembangan data base informasi potensi unggulan Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Fasilitasi terhadap industri mikro, kecil dan menengah Pembinaan IKM melalui Dekranas Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil
90,000,000.00 4,077,716,660.00
Pemutakhiran Data Industri Pengembangan sentra dan IKM melalui Program OVOP KANTOR PENGELOLAAN PASAR
35,000,000.00 10,000,000.00
Promosi Pasar Tradisional
13,400,000.00
Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan dana bergulir
16,720,000.00
Revitalisasi Pasar Tradisional Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
28,129,000.00
JUMLAH
5,000,000.00 6,125,000.00 564,975,000.00 679,362,500.00 18,750,000.00 105,000,000.00 850,000,000.00
69,449,000.00 163,103,887,255
Sumber : Bappeda, 2012, diolah
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp. 163.103.887.255,00
2. Anggaran Belanja Tidak Langsung Anggaran belanja tidak langsung adalah anggaran belanja hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sejumlah Rp. 25,873,511,112.00 yang antara lain terdiri dari : -
Bantuan Permakanan Anak Cacat Luar Panti,
-
Bantuan permakanan anak cacat dalam panti dan luar panti,
-
Bantuan Modal WTS eks PSKW & PSBK
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
106
Pemerintah Kabupaten Bantul
-
Bantuan Biaya Perawatan/Pemakaman Jenazah Terlantar
-
Bantuan Rujukan pada PMKS
-
Bantuan kepada Janda Pahlawan
-
Bantuan Modal UEP bagi Penca
-
Bantuan Modal UEP bagi LU Potensial
-
Bantuan Modal Binjut KUBE & UEP
-
Bantuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial
-
Bantuan sarana belajar kepada anak yatim piatu
-
Bantuan sarana kepada anak yatim piatu
-
Bantuan Cacat Korban Gempa
-
Bantuan Sosial Kemasyarakatan
-
Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan
-
Bantuan penyelesaian sengketa kepada keluarga miskin
-
Dll
Anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012 untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.163,103,887,255,-. Anggaran belanja tidak langsung APBD Kabupaten bantul Tahun 2012 untuk belanja
hibah
dan
bantuan
sosial
kemasyarakatan
sejumlah
Rp.25,873,511,112,-. Jadi anggaran penanggulangan kemiskinan Tahun 2012 sebesar Rp. 188.977.398.367,00 dibandingkan dengan total belanja langsung APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 424,016,528,476.00, maka prosentasenya sebesar 44,56 %.
Dalam
sektor
pengentasan
kemiskinan
ini,
Kabupaten
Bantul
mendapatkan Bantuan Dana Tugas Pembantuan dari APBN Tahun 2012 seperti dijabarkan dalam tabel 3.12.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
107
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel 3.12 Dana TP Tahun 2012 Bidang Kemiskinan SKPD
PROGRAM
BKP3
Program Pengemb SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
Dinas KP
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
KEGIATAN Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (penyuluhan yang dikelola petani FMA-FEATI) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan (Sarpras pemasaran dalam negeri hasil perikanan) Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Sarpras pengolahan hasil perikanan) Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan non Konsumsi (Sarpras pengemb produk nonkonsumsi)
Program Pemberdayaan Kantor Masyarakat dan PMD Pemerintahan Desa
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis Ditjen P2HP Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (Bangunan kantor desa)
Program Pemberdayaan Kantor Masyarakat dan PMD Pemerintahan Desa
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat (sarpras pasar desa) Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM) Cakupan PNPM mandiri Perdesaan
ANGGARAN
1,210,752.000
50,000.000
2,400,000.000
200,000.000
100,000 .000
210,000.000
215,000 .000
3,704,290.000 8,090,042.000
Sumber : Bappeda, 2012, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
108
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dari tabel Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2012 diketahui bahwa jumlah total anggaran Rp. 8.090.042.000,-. Program dan kegiatan yang dilakukan adalah pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat baik di bidang ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, maupun bantuan sarana dan prasarana serta bantuan sosial.
3.3.
Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Dari bahasan sub bab sebelumnya dapat ditarik garis besar
penanggulangan kemiskinan ditinjau dari segi anggaran sebagai berikut: A.
Anggaran
sektor
pendidikan,
kesehatan,
ketenagakerjaan,
infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan adalah sebesar 67% dari total anggaran belanja langsung APBD Kabupaten bantul pada tahun 2012. Sektor–sektor ini juga secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh dalam usaha pengentasan kemiskinan. Gambar dibawah ini dapat menjelaskan tentang kontribusi dari sektor tersebut.
Perbandingan Anggaran per Sektor dari Anggaran Belanja Langsung
Perbandingan Anggaran per Sektor dari Anggaran Belanja Langsung APBD 2012 sektor lainnya 33%
pendidikan 17%
pendidikan kesehatan infrastruktur dasar
ketenagakerjaan 2%
kesehatan 26%
infrastruktur dasar ketahanan pangan 16% 6%
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
ketahanan pangan
ketenagakerjaan sektor lainnya
109
Pemerintah Kabupaten Bantul
B.
Program – program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebenarnya didukung pendanaan serta kelengkapan peraturan yang memadai. Namun demikian, demi efektivitas ditingkatkan
tujuan lagi.
penanggulangan Pada
umumnya
kemiskinan, kegiatan
maka
perlu
(program)
yang
diluncurkan sesuai dengan persoalan kemiskinan yang menjadi beban masyarakat yakni didominasi oleh permasalahan ekonomi, papan dan kesehatan, serta sebagian kecil pangan. Jadi program-program yang sekarang berjalan sudah cukup relevan dan dibutuhkan masyarakat. C.
Data persentase KK miskin tahun 2011 sebesar 40.321 KK dengan prosentase 15,61 % dengan jumlah miskin 127.479 orang. Tahun 2012 menjadi 40.551 KK dengan prosentase 14,82 % dengan jumlah jiwa miskin 126.980 orang. Jumlah KK miskin tahun 2011 mengalami kenaikan pada tahun 2012 sejumlah 230 KK yang disebabkan oleh penerapan E-KTP yang mendorong masyarakat untuk membuat KK baru (keluar baru yang pisah dari KK orang tua) termasuk dari KK Keluarga Miskin sementara jumlah jiwa miskinnya mengalami penurunan
sejumlah
499
kemiskinan
masih
belum
jiwa.
Walaupun
mencapai
penurunan
target
dari
angka
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul, tetapi hal ini sudah menunjukkan kinerja program penanggulangan kemiskinan cukup baik. hanya saja efektivitas program tidak hanya diukur dari Laporan Akuntabilitas Kinaerja Pemerintahan (LAKIP) saja, tetapi juga perlu alat tambahan untuk mengukur efektivitas program tersebut seperti Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan Minimal bahkan Indikator Mellienium Development Goals (MDGs).
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
110
Pemerintah Kabupaten Bantul
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Kebijakan
Pemerintah
Pusat
mengenai
Penanggulangan
Kemiskinan, meliputi: a. Bantuan dan perlindungan sosial yang
bertujuan
untuk
melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. Penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok
masyarakat miskin untuk
terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat; c.
Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro.
Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan 4 prinsip utama penanggulangan kemiskinan yaitu: a. Memperbaiki Program
Perlindungan Sosial, yaitu dengan
Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Raskin), Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Jamkesmas) serta Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Program Keluarga Harapan)
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
111
Pemerintah Kabupaten Bantul
b. Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar dalam Pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar sanitasi dan air bersih c. Memberdayakan Kelompok Masyarakat Miskin yaitu dengan menyempurnakan pelaksanaan PNPM Mandiri d. Pembangunan yang inklusif yaitu dengan membangun yang dapat diakses semua lapisan, golongan masyarakat terutama masyarakat miskin dengan membantu UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro), Industri Manufaktur Padat Pekerja,
Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur), menciptakan
Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur), Pembangunan Perdesaan serta Pembangunan Pertanian.
4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015, dinyatakan bahwa di dalam penanggulangan kemiskinan diterapkan strategi dan pendekatan yang akan dilakukan, kemudian dirancang dan dikaji kebijakan serta program yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 1. Strategi Umum : a) Perlindungan sosial, dengan strategi yang dilakukan untuk memberi
jaminan
rasa
aman
bagi
kelompok
rentan
(perempuan kepala keluarga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, berpenghasilan rendah maupun penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru, baik laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial;
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
112
Pemerintah Kabupaten Bantul
b) Penciptaan peluang berusaha dengan strategi melalui perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk mengurangi
beban
biaya
masyarakat
miskin
serta
meningkatkan penghasilan, menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan, sambil memberikan stimulasi dan regulasi yang berpihak kepada msyarakat miskin agar beban biaya ekonomi maupun sosial yang dihadapi oleh mereka dapat berkurang, serta memberikan layanan yang optimal terhadap upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin; c) Peningkatan
sumber
daya
manusia,
strategi
yang
dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin, baik laki-laki maupun
perempuan
agar
dapat
memanfaatkan
perkembangan lingkungan, melalui upaya-upaya pendidikan formal maupun non formal; d) pemberdayaan kelembagaan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi partisipasi
dan
budaya
masyarakat
masyarakat,
dan
miskin,
laki-laki
baik
memperluas maupun
perempuan dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik yang
menjamin
penghormatan,
perlindungan,
dan
pemenuhan hak-hak dasar;dan e) Penataan kemitraan global, strategi yang dilakukan untuk menata ulang hubungan dan kerjasama dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas. Hal ini dapat dimulai dengan kemitraan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
113
Pemerintah Kabupaten Bantul
bersama lembaga local, regional dan nasional, seperti swasta dunia usaha, PT dan LSM.
2. Strategi Khusus : a) Revitalisasi dan replikasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai forum lintas pelaku dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari mulai tingkat dusun, desa dan kecamatan. b) Penguatan pendidikan mental Keluarga Miskin dengan meminimalisir penyebab kemiskinan karena faktor individu (malas, tidak punya ketrampilan, boros, minder, dan ketergantungan) c) Memperkuat jejaring dengan berbagai pihak (termasuk peningkatan peran ulama dan tokoh agama/Ormas) untuk percepatan penaggulangan kemiskinan d) Supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Pemerintah pelaksanaan
Daerah
(SKPD)
kebijakan
dan
secara program
intensif
dalam
penanggulangan
kemiskinan. e) Mendorong dan mendukung pengembangan pelembagaan partisipasi publik melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dalam struktur TKPK ada Pokja Pengaduan Masyarakat, diharapkan dengan adanya Pokja ini mendorong transparansi dan akuntabilitas programprogram penanggulangan kemiskinan. f) Melindungi masyarakat dengan menyediakan pelayanan hak dasar yang memadai seperti; kecukupan pangan, pelayanan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
114
Pemerintah Kabupaten Bantul
pendidikan,
kesehatan,
ketersediaan
lapangan
usaha,
fasilitasi penyediaan papan/perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi dan jaminan perlindungan social yang berperspektif gender (dalam rangka pemenuhan Millenium Development Goals (MDGs). g) Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan pemerintah untuk menghasilkan anggaran yang pro poor, berimbang dan efisien serta mendorong pelayanan publik yang prima. h) Meningkatkan kesetiakawanan sosial dengan menggali potensi dana masyarakat seperti GERBU, zakat dan lain-lain untuk penanggulangan kemiskinan.
3. Strategi Program Kedua strategi umum dan khusus tersebut berlaku untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Strategi tersebut masih bersifat makro. Oleh karena itu juga diperlukan strategi mikro yang diharapkan menjadi strategi program dan berdampak pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut adalah; 1) Validasi data Kepala Keluarga (KK) miskin dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) penanggulangan kemiskinan 2) Program pengurangan Beban Hidup KK miskin 3) Pemberdayaan KK miskin 4) Sosialisasi peraturan tentang penanggulangan kemiskinan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
115
Pemerintah Kabupaten Bantul
4.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan ini terbagi 2 berdasarkan sumber pembiayaannya; yaitu program-program inisiatif daerah dan program-program yang diluncurkan Pemerintah Pusat. Berdasarkan penggolongan klaster dalam Penanggulangan Kemiskinan, maka terbagi atas 3 klaster yaitu: 1.
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga
2.
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas
3.
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil
4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga
Dalam skema program Penanggulangan kemiskinan berdasarkan klaster,
program
penanggulangan
kemiskinan
yang
berbasis
rumahtangga merupakan skema klaster 1, dimana program ini ditujukan kepada golongan masyarakat rentan; seperti Kepala Keluarga yang lanjut usia, perempuan serta keluarga yang sangat miskin ataupun sulit untuk diberdayakan. Dalam skema ini terdapat Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Beasiswa bagi si Miskin dan BLT bila dalam masa krisis.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
116
Pemerintah Kabupaten Bantul
4.3.1.1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Program
Keluarga
Harapan
adalah
program
yang
memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya, RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.
Lokasi PKH Kabupaten Bantul pada Tahun 2008 ada 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Dlingo, Imogiri, Kasihan, Sanden, dan Sewon.
Pada Tahun 2009, lokasi PKH ditambah 2 kecamatan, yaitu
Kecamatan
Banguntapan
dan
Kecamatan
Pandak.
Kemudian mulai tahun 2010 lokasi PKH ditambah lagi sebanyak 10 kecamatan, sehingga 17 kecamatan di Kabupaten Bantul telah mendapatkan program PKH sampai dengan tahun 2012 ini.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
117
Pemerintah Kabupaten Bantul
Berikut adalah gambaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul
Pertemuan Awal dan Validasi Pertemuan awal dan validasi dilakukan oleh pendamping dan Dinas Instansi terkait yang bertujuan untuk mensosialisasikan PKH kepada RTSM calon peserta PKH.
Pertemuan Kelompok Pertemuan kelompok dibentuk oleh pendamping pada saat pertemuan awal yang beranggotakan maksimal 25 RTSM dan dilaksanakan rutin setiap bulan oleh kelompok PKH tersebut dan dipandu oleh pendamping PKH.
Pemutakhiran Data Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada perubahan data dari RTSM.
Verifikasi Kesehatan dan Pendidikan Verifikasi Kesehatan dan Pendidikan dicetak 3 bulan sekali oleh kantor pos Jakarta kemudian dikirim ke kantor pos kabupaten untuk didistribusikan dan diambil oleh pendamping dari penyedia layanan kesehatan (puskesmas dan posyandu) dan pendidikan (Sekolah)
Pembayaran atau pencairan bantuan PKH Pembayaran atau pencairan bantuan PKH dilaksanakan di kantor pos kecamatan yang proses pencairannya dimonitoring oleh pendamping PKH Dinas Instansi terkait.
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi PKH meliputi Rakor tingkat Kecamatan, Rakor tingkat Kabupaten untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan kesepakatan tentang tanggung jawab masing-masing
instansi
serta
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
menciptakan
koordinasi
118
Pemerintah Kabupaten Bantul
komitmen dari instansi terkait. Serta Rakor rutin pendamping dan operator setiap seminggu sekali. Berikut ini data realisasi pembayaran
bantuan
tunai
bersyarat PKH dimulai sejak 2008-2011 dengan peserta tahun 2010 sebanyak 1628 RTSM dan pada tahun 2011 1969 RTSM. Sampai dengan Tahun 2012 tercatat dalam perkembangannya program ini sudah menyasar pada 3.327 RTSM.
Tabel 4.1 Realisasi Bantuan Tunai PKH Tahun Jumlah Pembayaran 2008 Rp. 1.053.399.000,- (5 kecamatan) 2009 Rp. 2.167.931.000,- (7 kecamatan) 2010 Rp. 2.036.400.000,- (7 kecamatan) 2011 Rp. 4.140.950.000,- (17 kecamatan) 2012 Rp. 3.977.910.000,- (17 kecamatan) Jumlah Rp. 13.376.590.000,Sumber : Dinas Sosial, 2012
4.3.1.2. KUBE PKH KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKH di Kabupaten Bantul ada 39 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 RTSM peserta PKH dengan bantuan masing-masing kelompok sebesar Rp. 30 juta rupiah. Pada tahun 2011 ini APBD menganggarkan KUBE Pengembangan sebesar Rp. Rp. 10 juta.
4.3.1.3. Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Program ini berupa pemberian subsidi beras untuk keluarga miskin. Alokasi untuk tahun 2010 dan 2011 adalah 46.658 rumah tangga sasaran (RTS). Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2012 RTS penerima Raskin masih 46.658 RTS, kemudian
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
119
Pemerintah Kabupaten Bantul
lewat Surat Menko Kesra No. B.910/KMK/DEP.II/IV/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi Bulan Juni – Des 2012 mulai Bulan Juni sampai dengan Desember 2012, jumlah RTS Raskin menjadi 105,778 RTS. Tujuan dari Subsidi raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sedangkan sasaran program adalah berkurangnya beban
pengeluaran
Rumah
Tangga
Sasaran,
melalui
pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kilo netto. Dari hasil monitoring tim teknis penanggulangan kemiskinan kabupaten, program ini sudah cukup baik. Sudah ada bantuan sewa alat angkut dari APBD Kabupaten, kualitas beras sudah sesuai standart. Permasalahan yang terkadang muncul adalah adanya orang yang tidak mendapat jatah raskin tetapi ingin mendapatkan Raskin sehingga terkadang diperlukan kearifan lokal untuk memecahkan masalah tersebut. Sumber dana program ini dari APBN dan APBD. Alokasi dana tahun 2010 sebesar 32,9 milyar sedang tahun 2011 alokasinya sama dengan tahun 2010. Adapun dukungan APBD tahun 2011, yang dipergunakan untuk bantuan alat angkut dari titik distribusi ke penerima manfaat, rakor serta monev sebesar Rp. 323.035.000,-. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial.
4.3.1.4. Program
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas) Program ini berupa jaminan kesehatan bagi orang miskin. Alokasi Jamkesmas tahun 2009 , 2010 dan 2011 dan 2012 sama
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
120
Pemerintah Kabupaten Bantul
yaitu 222.987 orang. Untuk pelaksanaan Tahun 2013 penerima Jamkesmas yang diberi kartu adalah peserta sesuai database yang bersumber dari TNP2K Sekretaris Kantor Wakil Presiden sebanyak 397.867 jiwa. Program ini sangat bermanfaat untuk orang miskin yang akan berobat ke Puskesmas. Permasalahan yang
sering
dijumpai
adalah
keterlambatan
juklak
juknis
penggunaan Jamkesmas. Biasa juklak-juknis turun pada tengah tahun padahal Puskemas harus melayani sejak awal tahun. SKPD pengelola yaitu Dinas Kesehatan. Selain Jamkesmas, di Provinsi DIY terdapat Jamkesos yaitu jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin kabupaten/ kota yang belum tercover jamkesmas. Tahun 2009 mendapat alokasi 92.000 orang plus kader Posyandu, tahun 2009 jumlah alokasi peserta sama dengan tahun 2010.
Pada Tahun 2012
jumlah peserta Jamkesos sebanyak 98.086 dengan perincian : 1) Keluarga tidak mampu/rawan miskin yang tidak dijamin Jamkesmas atau asuransi lain sebanyak 92.000 jiwa. 2) Kader Posyandu balita sebanyak 6.086 jiwa 3) Peserta Jamkesta Mandiri : 638 jiwa
4.3.1.5. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Bentuk program ini berupa pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, dan pelayanan gawat darurat. Sasaran dari program ini adalah keluarga miskin dan rawan miskin Kabupaten Bantul yang belum mendapatkan dana Jamkesmas maupun Jamkesos. Dengan ketentuan Penduduk Bantul (KTP dan atau Kartu Keluarga (KK) Bantul, belum memiliki jaminan kesehatan, dan emenuhi kriteria pendataan TKPK Kabupaten Bantul. Program ini sangat bermanfaat bagi warga
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
121
Pemerintah Kabupaten Bantul
miskin yang rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan. Sumber dana yang digunakan dari APBD Kabupaten Bantul. Alokasi dana untuk tahun 2009 dan 2010 sama masing-masing 3 milyar. Pada tahun 2011 jumlah anggaran meningkat menjadi Rp. 3.650.000.000,-. Pada Tahun 2012 ini peserta jamkesda sebanyak 149.235 orang, dengan perincian: a. Peserta PBI : 88.420 jiwa b. Peserta COB : 60.815 jiwa SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial.
4.3.1.6. Bantuan Pendidikan Untuk perluasan program pro rakyat guna meningkatkan akses Pelayanan Dasar di bidang pendidikan, di Kabupaten Bantul terdapat Bantuan masyarakat miskin yang
Pendidikan yang diperuntukkan bagi mengalami kesulitan melanjutkan
pendidikan. Bantuan Pendidikan
dapat diakses masyarakat
miskin dengan mengajukan proposal kebutuhan dan peruntukan dana, dilampiri copy kepersertaan jamkesmas atau surat keterangan miskin dari dukuh, lurah dan camat. Proposal yang dikirim kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, akan diseleksi berdasarkan mendesak atau tidaknya kebutuhan pemohon.
4.3.1.7. Program
Beasiswa
Miskin
dan
Bantuan
OperasionalSekolah (BOS) Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
122
Pemerintah Kabupaten Bantul
Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik disekolah negeri maupun sekolah swasta.
Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP termasuk sekolah menengah terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta. Besar biaya satuan BOS Tahun 2012 yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan untuk SD/SDLB/MI masing-masing siswa sebesar Rp. 580.000,- selama satu tahun. Untuk siswa SMP/SMPT masing-masing menerima Rp. 710.000,- selama satu tahun. Tahun
2012
dana
BOS
Kabupaten
Bantul
untuk
SD/SDLB/MI sebesar Rp.43.330.060.000,00 untuk 74.707 siswa, dana BOS SMP/SMPT/ MTs Rp.24.918.160.000,00 untuk 35.096 siswa. Program BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPT ini di tangani oleh Dinas Pendidikan Dasar. Sedangkan BOS untuk MI dan MTs di tangani oleh Kantor Kementrian Agama dengan sumber dana dari APBN. Disamping BOS, masih ada BOP (Bantuan
Operasional
Pendidikan
(BOP)
atau
Bantuan
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan penjelasan sbb:
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
123
Pemerintah Kabupaten Bantul
4.3.1.8. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Maksud dan tujuan diberikannya BOP adalah untuk memenuhi kekurangan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BOP ini diberikan kepada satuan pendidikan SD/SDLB/MI Kabupaten dan SMP/SMPT/ MTs Kabupaten. BOP dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar di sekolah, jenis belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Tetapi BOP/BOSDA tidak diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal. Sasaran BOP tingkat SD/SDLB/MI tahun 2012 sebanyak 74.707 siswa dengan besaran bantuan Rp. 28.800 ,-/siswa/tahun. Sehingga dana yang dialokasikan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 2.151.561.600,00. Sedangkan tingkat SMP tahun 2012 sebanyak 28.880
siswa
dengan
besaran
bantuan
Rp.
33.500,-
persiswa/tahun. Sehingga dana yang dialokasikan untuk tahun 2012 sebesar Rp.967.480.000,00. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar. Selain Bantuan Operasional, Kabupaten Bantul juga memberikan beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi, antara lain :
Beasiswa Miskin Program
Bea
siswa
miskin
dimaksudkan
untuk
meringankan bea sekolah tingkat SD dan SMP bagi anak dari keluaga miskin. Syarat untuk memperoleh bea siswa miskin ini adalah: anak dari keluarga miskin, belum memperoleh bea siswa dari program lain dan surat pengajuan dari sekolah. Pada tahun 2011 sasaran program
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
124
Pemerintah Kabupaten Bantul
ini untuk anak SD sebanyak 5.350 anak sedangkan untuk anak SMP sebanyak 1.232 anak. Sumber dana berasal dari APBD Propinsi DIY sebesar Rp. 1.926.000.000,- untuk SD dan Rp. 677.600.000,- untuk SMP. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar.
Beasiswa Bakat dan Prestasi Program
ini
dimaksudkan
untuk
meringankan
biaya
pendidikan anak se tingkat SLTP yang mempunyai bakat dan prestasi tertentu. Syarat untuk memperoleh bea siswa bakat dan prestasi ini adalah: anak dari siswa mempunyai bakat dan prestasi yang menonjol dibidang akademik maupun non akademik, belum memperoleh bea siswa dari program lain dan surat pengajuan dari sekolah. Penerima manfaat program ini pada tahun 2011 sebanyak 167 anak diberikan @ Rp.720.000,-. Alokasi dana untuk tahun 2011 sebanyak Rp. 120.240.000,-. Sumberdana dari APBD Kabupaten. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar.
Beasiswa Retrievel Program
ini
pendidikan
dimaksudkan tingkat
SD
untuk
dan
meringankan
SLTP
.
Syarat
biaya untuk
memperoleh bea siswa retrievel ini adalah: anak sudah berhenti tidak sekolah lagi karena masalah biaya kemudian ditarik ke sekolah lagi dengan biaya dari bea siswa retrievel. Penerima manfaat program ini pada tahun 2009 untuk anak SD sebanyak 120 anak dan SMP 35 anak. Sumberdana dari APBD Propinsi. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar. Tahun 2011 sudah tidak ada lagi beasiswa ini,
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
125
Pemerintah Kabupaten Bantul
Beasiswa SMP Terbuka Program ini diperuntukkan untuk anak miskin di SMP terbuka. Sasaran untuk tahun 2011 sebanyak 203 @ Rp 550.000,- per anak. Total alokasi dana sebanyak Rp. 111.650.000 ,-. Sumber dana dari APBD Propinsi. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar.
4.3.2.
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas
PNPM
Mandiri
adalah
program
nasional
penanggulangan
kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : a.
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
b.
Pemberdayaan
masyarakat
adalah
upaya
untuk
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
126
Pemerintah Kabupaten Bantul
berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Di Kabupaten Bantul terdapat 6 jenis program PNPM Mandiri, yaitu PNPM Mandiri Inti (2 macam) PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri
Perdesaan
dan
PNPM
Penunjang/Sektoral
yaitu
PNPM
Pariwisata, PNPM Pertanian, PNPM Kelautan & Perikanan, PNPM Mandiri PAKET (Pengurangan Kemiskinan Terpadu) dan reward PNPM P2KP yang berupa PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas). Dari tabel berikut dapat diketahui persebaran PNPM Inti di Kabupaten Bantul. Tabel 4.2 Persebaran PNPM Inti No
Kecamatan
Jumlah Desa
Jumlah Pedukuhan
Luas (km2)
Keterangan
1
Srandakan
2
43
18,32
PNPM Perkotaan
2
Sanden
4
62
23,16
PNPM Perkotaan
3
Pandak
4
49
24,30
PNPM Perkotaan
4
Bambanglipuro
3
45
22,70
PNPM Perkotaan
5
Bantul
5
50
21,95
PNPM Perkotaan
6
Pundong
3
49
23,68
PNPM Perkotaan
7
Pleret
5
47
22,97
PNPM Perkotaan
8
Banguntapan
8
57
24,48
PNPM Perkotaan
9
Kasihan
4
53
32,38
PNPM
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
127
Pemerintah Kabupaten Bantul
Perkotaan 10
Sedayu
4
54
34,36
PNPM Perkotaan
11
Sewon
4
63
27,16
PNPM Perkotaan
12
Jetis
4
64
24,47
PNPM Perkotaan
Jumlah (1-12)
50
636
303,93
13
Imogiri
8
72
54,49
PNPM Pedesaan
14
Piyungan
3
60
32,54
PNPM Pedesaan
15
Dlingo
6
58
55,87
PNPM Pedesaan
16
Kretek
5
52
26,77
PNPM Pedesaan
17
Pajangan
3
55
33,25
PNPM Pedesaan
Jumlah Total 75 933 506,85 Sumber : Data Base Profil Daerah Kab. Bantul Tahun 2004
4.3.2.1. PNPM Mandiri Perdesaan Program
PNPM
Mandiri
Perdesaan
(PNPM-MPd)
merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Program
PNPM
Mandiri
Perdesaan
pertama
kali
didapatkan oleh Kabupaten Bantul pada tahun 2006, dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Rehabilitasi Paska Bencana. Program ini sebagai respon pemerintah pusat setelah terjadi bencana gempa bumi yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul. Tahun 2006 dan tahun 2007 dari keseluruhan 17 kecamatan di
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
128
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul semua mendapatkan program PNPM Mandiri Perdesaan, kemudian baru pada tahun 2008 sampai sekarang hanya tinggal 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pajangan, Kretek, Imogiri, Dlingo, dan Piyungan yang yang mendapat program ini. Sampai dengan tahun 2012, total dana BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah diterima Kab. Bantul dari Pemerintah
Pusat
(APBN)
sebesar
Rp.
76.015.000.000,-
dengan cost sharing (dana pendamping) dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 4.735.000.000,- Total anggaran di Kabupaten Bantul sebesar Rp 80.750.000.000,-.
Rincian dana alokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bantul dari tahun 2006 s/d 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.3 Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM MPd Kegiatan TA. 2006-2012
Thn
Nama
Jml
Dana APBN
Dana APBD
Program
Kec
(Rp.)
(Rp.)
17
40.750.000.000
0
40.750.000.000
17
14.000.000.000
0
14.000.000.000
5
4.400.000.000
1.100.000.000
5.500.000.000
Jumlah (Rp.)
PPK Rehab 2006
Paska Bencana
2007
PNPM – PPK PNPM
2008
Mandiri Perdesaan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
129
Pemerintah Kabupaten Bantul
PNPM 2009
Mandiri
5
7.920.000.000
1.980.000.000
9.900.000.000
5
4.200.000.000
1.050.000.000
5.250.000.000
5
1.800.000.000
450.000.000
2.250.000.000
5
2.945.000.000
155.000.000
3.100.000.000
Perdesaan PNPM 2010
Mandiri Perdesaan PNPM
2011
Mandiri Perdesaan PNPM
2012
Mandiri Perdesaan TOTAL
76.015.000.000
Sesuai
DIPA
Nomor
:
4.735.000.000 80.750.000.000
7313/010-05.5.01/14/2012;
tanggal 9 Desember 2011 alokasi dana untuk Kab. Bantul dari APBN Murni TA. 2012 sebesar Rp. 3.704.290.000,- dengan rincian sebagai berikut : 1) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPMMPd) :
Rp.
244.990.000,-
2) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ke Kecamatan Rp. 3.459.300.000,Jumlah anggaran
:
Rp 3.704.290.000,-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
130
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel 4.4 Lokasi dan Alokasi BLM APBN PNPM-MPd 2012 DOK No
Kecamatan
BLM Kegiatan
Jumlah PNPM-MP
RBM
1
Pajangan
570.000.000
60.238.000
630.238.000
2
Kretek
570.000.000
66.860.000
636.860.000
3
Imogiri
665.000.000
76.793.000
741.793.000
4
Dlingo
570.000.000
70.171.000
640.171.000
5
Piyungan
570.000.000
60.238.000
180.000.000
630.238.000
Kabupaten
2.945.000.000
334.300.000
180.000.000
3.459.300.000
Sumber : Laporan Faskab PNPM MPd, bulan Oktober 2012 Kegiatan dari Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah di bidang lingkungan berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman bergulir yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), bidang kesehatan, pendidikan, dan pelatihan – pelatihan usaha kecil.
4.3.2.2. PNPM Mandiri Perkotaan Program ini dilaksanakan di 12 kecamatan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah simpan pinjam, kegiatan sosial dan pembangunan lingkungan. Sumber dana sharing antara dana APBN dan APBD Kabupaten. Pada awalnya daerah disyaratkan untuk sharing DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama) 20% dari BLM. Tetapi karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka baik PNPM Mandiri
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
131
Pemerintah Kabupaten Bantul
Perdesaan maupun Perkotaan, sharing daerah hanya berkisar 10-5%. Pada tahun 2011 ini karena Kabupaten Bantul tergolong dalam daerah yang IFKD -nya (Index Finansial Kemampuan Daerah) rendah, maka secara resmi Bantul hanya diwajibkan sharing 5%. SKPD yang menangani program ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, pendanaan disusun melalui skema sharing antara anggaran Pusat dan Daerah. Gabungan pendanaan disebut BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang kemudian disalurkan kepada agent pengentasan kemiskinan di level masyarakat yaitu BKM (Badan Keswadayaan masyarakat
Masyarakat). untuk
BLM
sebagai
mengaktualisasikan
stimulan
apa
yang
bagi sudah
masyarakat rencanakan dan sepakati dalam perencanaan partisipatif,
sehingga
masyarakat
belajar
melalui
praktek
membangun yang dikelola sendiri. Dari sinilah diharapkan tujuan pemberdayaan tercapai. kategori
BLM th. 2011 di kabupaten
Bantul terbagi menjadi 2 kategori lokasi yaitu lokasi lama dan lokasi lanjutan 2011, yang mana di tahun 2011 ini telah mencairkan dana BLM untuk tahap 2 lokasi lanjutan dan Tahap 1 untuk lokasi lama dengan total cair ke BKM (41 BKM) sebesar Rp. 4,905,000,000,BLM PNPM MP Tahun 2012 ini, Alokasi DIPA untuk BLM senilai 9.120 M dan alokasi dari DDUB senilai 480 juta rupiah yang akan dimanfaatkan untuk 50 Desa. Capaian BLM tahun 2012 sampai dengan saat ini telah masuk termin II ke seluruh rekening BKM/LKM senilai 80% dari masing-masing pagu BLM tiap lokasi. Pagu BLM untuk Kabupaten Bantul pada tahun ini adalah lokasi besar dengan KK miskin lebih dari 10% senilai 250 juta rupiah, lokasi sedang senilai 150 juta rupiah dan lokasi besar
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
132
Pemerintah Kabupaten Bantul
dengan KK miskin kurang dari 10% mendapatkan pagu BLM 100 juta rupiah. Selanjutnya, kegiatan BKM ini tersusun dalam siklussiklus, dimana pentahapan siklus ini dibantu oleh Konsultan Perkotaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari pencairan dana BLM sampai dengan pelaksanaan kegiatannya seperti; Penyusunan PJM Pronangkis, Rembug Warga Tahunan, Review Keuangan, Pemilu BKM, Channeling (kemitraan) BKM dengan pihak lain serta Sinergisme PJM dengan Musrenbang, dikawal oleh Konsultan. Dari 50 Desa di Kabupaten Bantul, sampai dengan Bulan Juli 2011 ini sebagian besar BKM (35 BKM) telah berpengalaman melakukan channeling dan kemitraan dengan pihak lain, baik Pemerintah, Swasta, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Perbankan maupun kelompok peduli lain. Dengan Pemerintah Daerah, BKM-BKM melakukan kemitraan dalam Program PAKET baik tahun 2007 (realisasi 2008) maupun PAKET Tahap 2 Tahun 2008 (Realisasi 2009), sedangkan untuk Program PAKET Tahap 3 saat ini sedang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana swadaya dan APBD. Dinas-dinas yang melakukan kemitraan dalam program PAKET ini antara lain Bagian Administrasi Pembangunan Setda, BKK, Kantor PMD, Dinas Peternakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Perindagkop dan Dinas Pertanian. Pihak lain yang telah melakukan channeling dengan BKM diantaranya UNDP, IOM, LSM PALUMA, YGM, Perguruan Tinggi (STTNAS, IKIP PGRI, STIE API), Sedangkan Badan usaha yang pernah melakukan kemitraan antara lain SGM (pabrik susu), Bank Mandiri, BLK, PT Arindo, PT Peksi dan lainlain.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
133
Pemerintah Kabupaten Bantul
4.3.2.3. PNPM Mandiri Kelautan Perikanan Program ini berupa bantuan langsung kepada kelompok untuk pembudidayaan
perikanan dan kelautan. Bantuan ini
diberikan kepada 11 kelompok di wilayah Kecamatan Srandakan. Sumber dana dari APBN. Untuk tahun 2009 BLM yang dikucurkan Rp. 514.046.000,- dengan dukungan dana untuk operasional sebesar
Rp.
412.254.000,-
sehingga
jumlah
total
Rp.
926.300.000,-. Pada tahun 2010 dana yang dikucurkan sebesar Rp. 475.890.000 ,-, dengan jumlah anggaran operasional sebesar Rp. 274.110.000,- sehingga total anggarannya Rp. 750.000.000,-. Tahun 2011 Program ini terpetakan menjadi 2, yaitu untuk Kelompok Perikanan Tangkap @Rp 100.000.000,- untuk 8 Kelompok dan Perikanan Budidaya. Pada Tahun 2012 ini nama program berubah menjadi Pengembangan Uasaha Mina Pedesaan (PUMP). Ada 3 jenis kegiatan program PUMP yaitu PUMP Tangkap, PUMP Budidaya, dan PUMP P2HP. PUMP
Tangkap
menyasar
pada
Nelayan
dan
pembudidaya di lahan pesisir dengan dana BLM APBN sebesar Rp. 1.300.000.000,00 untuk 13 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Program PUMP Tangkap juga disertai dengan dana pendampingan dari APBD II sebesar Rp. 55.000.000,00 untuk pelatihan kelompok penerima BLM dan peningkatan kapasitas PUMP. PUMP Budidaya diperuntukkan bagi kelompok budi daya ikan (pokdakan) sejumlah 15 kelompok di : kecamatan Piyungan 3
kelompok,
Kecamatan
Jetis
2
kelompok,
Kecamatan
Banguntapan 2 kelompok, Kecamatan Pundong 2 kelompok, dan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
134
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kecamatan Pandak, Kretek, Kasihan, Sewon, Srandakan, dan Dlingo masing – masing 1 kelompok. BLM program ini dari APBN sebesar Rp. 975.000.000,00 dan dana pendampingan dari APBD II sebesar Rp. 65.000.000,00 untuk pelatihan kelompok penerima BLM dan peningkatan kapasitas PUMP. PUMP P2HP diperuntukkan bagi kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) hasil perikanan sejumlah 20 kelompok di Kecamatan Srandakan, Pandak, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Sanden dan Kretek. Dana APBN sebesar 1.000.000.000,00 dan pendampingan dari APBD II sebesar Rp. 55.000.000,00 untuk pelatihan kelompok penerima BLM dan peningkatan kapasitas PUMP. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul.
4.3.2.4. PNPM Mandiri Bidang Pertanian (PUAP) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor. PUAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikordinasikan oleh kantor Menko KESRA.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
135
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tujuan dari PUAP:
Menumbuhkembangkan
usaha
agribisnis
untuk
mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan.
Meningkatkan
kemampuan
pelaku
usaha
agribisnis
perdesaan utamanya pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani.
Memberdayakan perdesaan
untuk
kelembagaan
petani
pengembangan
dan
ekonomi
kegiatan
usaha
ekonomi
petani
menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan
dalam
agribisnis
Meningkatkan
fungsi
kelembagaan
rangka akses ke permodalan. Sasaran dari PUAP :
Desa miskin/tertinggal yang mempunyai potensi pertanian.
Gapoktan/ Poktan yang dimiliki dan dikelola petani.
Rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan buruh tani.
Pelaku usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan maupun musiman.
Pada awalnya PUAP berada di SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan, kemudian mulai tahun 2010 di bawah SKPD Badan Ketahanan Pangan. Selengkapnya data perkembangan jumlah PUAP dalam tabel 4.5.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
136
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tabel 4.5 Perkembangan Alokasi Anggaran PUAP No.
Tahun
Volume/Desa
Jml Anggaran (Rp)
1.
2008
25
2.500.000.000,-
2.
2009
23
2.300.000.000,-
3.
2010
17
1.700.000.000,-
4.
2011
10
1.000.000.000,-
Jumlah
7.500.000.000,-
Sumber: BKP3 Kab. Bantul, 2011
Sampai dengan akhir Tahun 2011 seluruh desa di Kabupaten Bantul yang berjumlah 75 desa telah mendapatkan bantuan Program PUAP ini dengan pagu anggaran untuk masing - masing gapoktan di tiap desa sebesar Rp. 100.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pinjaman bergulir yang menunjang kegiatan usaha pengembangan kegiatan usaha agribisnis
4.3.2.4. PNPM Mandiri Pariwisata Pariwisata merupakan alat yang efektif dalam rangka program
pemberdayaan
dan
Sasaran
dari
ini
kelurahan/desa
program yang
penanggulangan adalah
mempunyai
kemiskinan.
kelompok PNPM
warga
Mandiri
di inti.
Desa/kelurahan penerima manfaat program ini adalah:
Desa yang memiliki potensi pariwisata dan sudah dikunjungi wisatawan
Terdapat masyarakat miskin yang tinggal di desa tersebut
Sudah memiliki aktivitas kepariwisataan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
137
Pemerintah Kabupaten Bantul
Diprioritaskan desa yang sudah memiliki RPJM desa
Diprioritaskan desa yang sudah melaksanakan PNPM inti. Di Kabupaten Bantul untuk tahun 2009 mendapatkan
alokasi PNPM Pariwisata sebanyak 10 desa yaitu desa Kebonagung, Karangtengah, Imogiri, Wukirsari, Seloharjo, Panjangrejo, Parangtritis, Tirtosari, Guwosari, dan Sedangsari. Alokasi dana tahun 2009 dari APBN sebesar Rp. 531.177.000,-. Tahun 2010 dana yang disalurkan sebesar @ Rp60 juta per desa untuk 11 desa wisata dan di tahun 2011 sebesar @ Rp. 65-100 juta untuk 6 desa. Pada tahun 2012 ini Program PNPM Pariwisata yang berlanjut pada 6 lokasi desa wisata yaitu di desa wisata Goa Cemara Gadingsari, desa wisata Kwaru, Poncosari, desa wisata Manding Sabdodadi, desa wisata Tembi Timbulharjo, desa wisataKasongan Bangunjiwo, desa wisata Mangunan. Alokasi dana bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp. 75.000.000 pada desa mangunan, sedangkan 5 desa wisata yang lain mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,-. SKPD yang menangani adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.
4.3.2.5. PNPM Mandiri PAKET PNPM Mandiri PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) adalah program percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini mulai diluncurkan tahun 2007, dengan realisasi dari tahun 2008 hingga 2011 Rp. 7.500.000.000,-. Dengan rincian pada tahun 2008 dana yang diluncurkan Rp. 2.500.000.000,-, tahun 2009
Rp. 3.000.000.000,-, tahun 2010 sebesar Rp.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
138
Pemerintah Kabupaten Bantul
1.000.000.000,-
(seharusnya
Rp
2.000.000.000,-)
Lokasi
program sama dengan lokasi PNPM mandiri Perkotaan. Lokasi kecamatan
yang
menjadi
sasaran
yaitu
kecamatan:
Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Piyungan, Pleret, Sewon, Imogiri, Sanden, Srandakan, Sedayu, Banguntapan, Kasihan. Sumber dana dari sharing dana APBN dan APBD Kabupaten serta swadaya masyarakat. SKPD yang menangani BKK PP dan KB.
4.3.2.6. PNPM Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kegiatan PLPBK merupakan intervensi lanjut dari P2KP terutama untuk lokasi-lokasi yang masih mempunyai persoalan lingkungan permukiman yang sangat kompleks serta merupakan stimulan bagi keberhasilan masyarakat di desa-desa sasaran program P2KP yang mampu membangun lembaga masyarakat (BKM) di wilayahnya mencapai kualifikasi BKM berdaya. Tahun Neighbourhood
2010,
Kabupaten
Bantul
Development/PLPBK
di
mendapat Desa
PNPM
Tirtonirmolo
Kecamatan Kasihan dan Desa Pleret kecamatan Pleret masingmasing desa mendapat alokasi dana sebesar Rp 1 (satu) milyar yang pencairannya dilaksanakan dalam 3 tahap. Penggunaan dana tersebut untuk rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP), pengelolaan permukiman, kelembagaan pembangunan serta pembangunan fisik kawasan prioritas. Tahun 2011, dari 51 desa lokasi P2KP yang lolos seleksi PLPBK sebanyak 11 desa, yaitu; desa Potorono, Banguntapan; Desa Bangunjiwo, Kasihan; Desa Wijirejo, Pandak; Desa Srigading Sanden; Desa Argomulyo Sedayu dan Desa Trimurti,
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
139
Pemerintah Kabupaten Bantul
Srandakan, desa Wonokromo, Pleret, Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, desa Panjangrejo, Pundong, desa Pendowoharjo, Sewon, dan desa Sabdodadi, Bantul. Hasil seleksi Tim Penilai Kabupaten ini kemudian masih diverifikasi oleh Tim Penilai Provinsi yang kemudian diusulkan ke Pusat.
4.3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil
Program ini terurai dengan skema pemberian modal usaha bagi Industri Kecil Menegah (IKM), UMKM dan Koperasi. Saat ini Dinas Perindustrian
&
Perdagangan
dan
Koperasi
Kabupaten
Bantul
mempunyai beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan. Programprogram tersebut antara lain : a.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah(IKM) Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan Gakin yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan rokok. Gakin yang mempunyai usaha, diberikan bantuan berupa modal dan peralatan. Total dana hibah yang disalurkan Rp. 190.000.000,-.
b.
Program Kemitraan Bina Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul bekerjasama dengan beberapa BUMN memberikan bantuan
modal
dengan
bunga
kompetitif
bagi
UMKM.
Disperindagkop hanya berfungsi memberikan rekomendasi bagi calon kreditur. Proses pengajuan kredit, realisasi maupun penagihan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMN yang menyalurkan yaitu Bank Mandiri, BRI, Perum Peruri, PT. ASEI.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
140
Pemerintah Kabupaten Bantul
Berikut ini adalah tabel pencairan Program Kemitraan Bina Lingkungan yang merupakan rekomendasi Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul. Tabel 4.6 Pencairan Program Kemitraan Bina Lingkungan N O NAMA
BUMN 1 2 3
TAHUN JML UK RP. M (Jt)
TAHUN 2008 Jml. UK Rp.(Jt M )
PT. ASEI 11 250 16 495 PERUM PERURI 4 60 5 80 BANK MANDIR I 0 37 517 Sumber : Disperindagkop, 2011
c.
TAHUN 2009 Jml. UK Rp M (Jt)
TAHUN 2010 Jml. UK Rp M (Jt)
TAHUN 2011 Jml. UK Rp M (Jt)
16
495
13
315
2
65
5
150
6
146 5
72
100 2
139
232. 5
168
210 1
Program Hibah Kementrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul melalui Disperindagkop memperoleh dana hibah dari Kementrian Koperasi dan UKM sebesar 1 Milyar. Bagi koperasi yang akan menggunakan dana tersebut harus membuat proposal yang ditujukan kepada Disperindagkop Kabupaten Bantul, kemudian proposal akan di verifikasi untuk menetukan kelayakannya.
4.3.4. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah
4.3.4.1. Bantuan Sosial Kemasyarakatan Sasaran program ini adalah KK miskin. Sumber dana APBD kabupaten Bantul tahun 2009 sebesar Rp. 4,8 Milyar. Masyarakat
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
141
Pemerintah Kabupaten Bantul
miskin yang membutuhkan
dana ini mengajukan proposal
bantuan kepada Bupati lewat Dinas Sosial. Pada tahun 2010 meningkat
menjadi
Rp.
4.000.000.000,-
sedangkan
2011
mengalami penurunan menjadi Rp. 3.150.000.000,-. Anggaran ini bertujuan untuk penguatan modal usaha bagi keluarga miskin.
4.3.4.2. Bantuan
Pengembangan
Usaha
bagi
Keluarga
Miskin Melalui Stimulan Modal Usaha Program
ini
berupa
pemberian
bantuan
untuk
pengembangan usaha bagi Gakin melalui stimulan modal untuk usaha produktif. Untuk tahun 2009 sasaran program ini adalah 1.500 Gakin, masing-masing Gakin diberikan bantuan bergulir Rp. 1.000.000,- .Program ini merupakan pengembangan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) yang sudah diluncurkan pada tahun 2006 dan telah dinilai sukses. Sumber dana APBD Kabupaten sebesar Rp.1.500.000.000 ,- pada tahun 2009. Sampai dengan 2011 perkembangan PEKM dapat diuraikan sebagai berikut:
Modal awal
: Rp. 23.500.000.000,-
Tambahan dari revolving
: Rp. 22.831.000.000,-
+
Dana Keluar
: Rp. 46.331.000.000,-
Angsuran Masuk
: Rp. 41.432.415.263,-
Keluar revolving
: Rp. 22.831.000.000,-
Keluar reward
: Rp. 17.523.007.000,-
Keluar utk kandang
: Rp.
Utk Bansos/peningkt SDM/adm
: Rp.
836.250.000,181.607.500,-
_
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
142
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dana angsuran sisa
: Rp.
60.550.730,-
Dana PEKM beredar
: Rp. 4.898. 584.737,-
Total Dana PEKM
: Rp. 4.959.135.500,-
+
(Dana yang masih beredar & total saldo dana di Tabungan)
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain :
Jenis usaha masih terbatas usaha rumah tangga
Belum ada administrasi kelompok yang bisa optimal
Usaha kelompok masih bersifat perorangan
Pemasaran masih terbatas lingkup wilayah
Kurangnya pembinaan secara rutin
Perkembangan PEKM di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2011:
Sudah ada beberapa pengguna PEKM yang telah beralih ke sumber modal yang lain (KESGA, KUPK dan KOPAKU) yanbg berjumlah 155 kelompok
Kelompok PEKM telah berpartisipasi di Bantul Expo.
Anggota kelompok PEKM yang usahanya baik, diikutkan pelatihan sertifikasi penyuluhan industri rumah tangga (SP IRT)
Pada prinsipnya anggaran sangat bermanfaat untuk usaha kelompok, meskipun ada beberapa tunggakan angsuran.
Pada Tahun 2012 jumlah besaran anggaran untuk PEKM adalah Rp. 1.000.000.000,-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
143
Pemerintah Kabupaten Bantul
4.3.4.3. Bantuan Modal bagi Pedagang Pasar Tradisional Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberi bantuan pemberdayaan pedagang pasar. Sebagai bahan informasi, di Kabupaten Bantul terdapat 29 Pasar Kabupaten dan 21 Pasar Desa. Kedua jenis pasar ini tergolong Pasar Tradisional, dimana ciri-ciri fisik dan sosialnya sama yaitu bangunan dan cara transaksinya masih tradisional. Sejalan dengan perkembangan jaman, eksistensi pasar tradisional mulai terancam dengan adanya pasar modern. Maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Perda tentang Perlindungan Pasar Tradisional dan Pembatasan Pasar Modern. Disamping itu terbit pula Peraturan Bupati
Bantul
Nomor
08
Tahun
2008
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Pasar di Kabupaten Bantul. Di dalam Perbup tersebut mengatur tentang ketugasan
Kantor
penyaluran
kredit
Pengelolaan lunak
bagi
Pasar
berkaitan
pedagang
pasar
dengan serta
mekanismenya. Sebagai tahap awal maka maksimal pengajuan pinjaman hanya sebesar Rp 1 juta.
Tahap awal peluncuran
kredit tersebut adalah Juni 2008. Tahap awal diujicobakan di Pasar-pasar yang relatif besar luasan dan banyak jumlah pedagangnya yaitu Pasar Bantul, Imogiri dan Pasar Piyungan. Kemudian pada bulan November 2008 ditambah pasar Niten. Selanjutnya pada tahun 2010 dikucurkan di 3 pasar lagi yaitu Pasar Barongan, Semampir dan Sungapan.
Sampai dengan
bulan September 2011 telah dikucurkan dana pinjaman untuk 8 pasar yaitu; Pasar Piyungan, Bantul, Imogiri, Niten, Semampir, Sungapan, Panasan dan Barongan. Besarnya kredit yang
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
144
Pemerintah Kabupaten Bantul
dikucurkan sebesar Rp. 1.194.272.000,- (per 30 September 2011).
4.3.4.4. Bantuan Cacat Korban Gempa Bantuan ini diberikan kepada penyandang cacat korban gempa usia produktif dengan kriteria antara umur 20 tahun s/d 50 tahun. Diharapkan bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan penderita
cacat
korban
gempa
agar
dapat
mandiri
dan
mempunyai usaha kecil untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga serta dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga pada umumnya sehingga tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Sasaran untuk tahun 2009 sebanyak 422 orang sedang tahun 2010 sebanyak 75 orang. Sumber dana dari APBD Kabupaten. Alokasi tahun 2009 sebesar Rp. 295.400.000,sedang tahun 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-. Pada tahun 2011 anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial.
4.3.4.5. Bantuan Modal Bagi Lansia Potensial Bantuan ini diberikan kepada kelompok lanjut usia yang masih potensial di tiga kecamatan yaitu Srandakan, Sanden, Sewon. Sasaran 60 orang. Sumber dana dari APBD Kabupaten. Alokasi tahun 2010 sebesar 50 juta rupiah. Pada tahun 2011 anggaran menurun drastis sebesar Rp. 5.juta. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
145
Pemerintah Kabupaten Bantul
4.3.4.6. Program
Pemberdayaan
Fakir
Miskin
(KUBE
Penumbuhan) Program ini berupa bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) untuk fakir miskin terutama untuk pendampingan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Sumber dana dari APBN dan dari APBD Provinsi. Alokasi untuk tahun 2009 dan 2010 sama, masing-masing 1,8 milyar. Sedangkan tahun 2011 diserahkan untuk 90 kelompok @ Rp. 17,5 juta. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial.
4.3.4.7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE BLPS) Program ini berupa bantuan penguatan modal pada KUBE. Sasaran untuk tahun 2009 sebanyak 40 kelompok sedang tahun 2010 sebanyak 30 kelompok. Diharapkan dengan program ini masyarakat miskin bisa berdaya dengan usaha mandiri. Sumber dana dari APBN. Alokasi dana 2009 sebanyak 120 juta rupiah sedang tahun 2010 sebanyak 900 juta rupiah. Pada tahun 2011 diserahkan kepada 30 kelompok @ Rp 30 juta. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial.
4.3.4.8. Bantuan Permodalan Bagi Gakin Program ini berupa pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin. Sasaran program ini pada tahun 2010 sebanyak 2.385 keluarga miskin yang tersebar di 17 kecamatan. Alokasi dana yang dikucurkan sebanyak 358 juta. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
146
Pemerintah Kabupaten Bantul
4.3.4.9. Fasilitasi Anak Yatim Program ini berupa pemberian uang saku kepada anak yatim se Kabupaten Bantul dan pengajian serta makan bersama. Sasaran sebanyak 1.700 anak yatim. Alokasi dana tahun 2009 sebesar
Rp.
116.250.000,-
sedang
2010
sebesar
Rp.
125.000.000,- untuk bantuan alat tulis ditambah Rp. 90.000.000,untuk acara penyantunan tersebut sebanyak 17 kali. Pada tahun 2011 bantuan meningkat menjadi Rp. 259.264.000,- kemudian meningkat lagi pada Tahun 2012 menjadi Rp.276,046,000,- untuk santunan alat tulis dan fasilitasi acara penyantunan selama 17 kali dalam satu tahun. Sumber dana dari APBD Kabupaten. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial.
4.3.4.10. Bantuan Operasional Posyandu Bentuk program berupa pemberian bantuan operasional untuk Posyandu balita se Kabupaten Bantul. Sasaran tahun 2009 sebanyak 1.099 posyandu Balita sedang tahun 2010 sebanyak 1.123 Posyandu Balita. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan status gizi Balita. Sumber dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.307.900.000,- tahun 2009. Sedang tahun 2010 sebesar Rp. 1.153.950.000,-. Tahun 2012 jumlah anggaran masih sama besarannya. SKPD pengelolan Dinas Kesehatan.
4.3.4.11. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) SKPD
pengampu
Program
ini
adalah
Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2003. Sasaran program adalah anak-anak TK se
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
147
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul, dengan persyaratan TK mengajukan proposal kepada Bupati Bantul. Penetapan sasaran (TK dan siswa) ditetapkan dengan SK Bupati. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki gizi dan ketahanan fisik anak, menambah semangat belajar serta mengurangi absensi siswa. Pada tahun 2011 anggaran sebesar Rp. 2.331.636.000,-. Kemudian pada Tahun 2012 ini meningkat menjadi Rp. 2,735,690,920,-.
4.3.4.12. Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif/KUPK (Kredit Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan) Program ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Ternyata cukup diminati oleh masyarakat terbukti dengan banyaknya proposal yang masuk. Total dana yang sudah dikucurkan tahun 2009 sebesar Rp. 689.000.000,- sedang tahun 2010 Rp. 517.000.000,-. Hingga tahun 2011 meningkat menjadi Rp.
655.178.725,- dengan
dana pendukung sebesar Rp.
13.872.000,-. Sumber dana APBD kabupaten. Bantuan usaha ini digulirkan sejak tahun 2003. Pernah berhenti beberapa lama, kemudian dari tahun 2009 hingga 2011 ini berjalan lagi. Bantuan ini diberikan kepada individu dengan kriteria berpenghasilan rendah (dibawah Rp 1 juta), yang mempunyai usaha kecil yang bersedia disurvey oleh Tim dari Kabupaten. Bantuan ini diberikan secara berkelompok (10 Orang) @ Rp 1.000.000,-/Orang dengan suku bunga 10% pertahun. Jumlah KUPK penerima manfaat saat ini (2011) sebanyak 317 kelompok dengan jumlah anggota 3807 Orang anggota. Besarnya penyerapan dana tahun 2010 sebesar Rp. 3. 160.500.000,-. Pada tahun 2011 ini meningkat menjadi Rp.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
148
Pemerintah Kabupaten Bantul
3.759.500.000,-.
Untuk
pengangsuran
dan
administrasinya
Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah selaku pengampu program bekerjasama dengan Bank Bantul. Apabila yang bersangkutan sudah tertib mengangsur, tetapi masih memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya maka akan disarankan
untuk
mengikuti
tahap
lanjutan
yaitu
dengan
meminjam dana dari program PEKM (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin) yang diampu oleh Badan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana & Pembedayaan Perempuan.
4.3.4.13. Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi UMKM di Pedesaan Bentuk program berupa bantuan bergulir Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok Dasa Wisma. Setiap Dasa Wisma memperoleh bantuan @ satu juta.
Total dana yang sudah
dikucurkan tahun 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- sedang tahun 2010
Rp.
24.000.000,-.
Sumber
dana
APBD
kabupaten.
Pengelola program Bagian KPPD Set Kab. Bantul.
4.3.4.14. Program
Pemberdayaan
Mansyarakat
Bantuan
Keuangan Pemerintah Propinsi kepada Desa Bentuk
program
berupa
bantuan
keuangan
untuk
masyarakat desa. Masyarakat harus membentuk kelompok untuk membuat usaha bersama. Pada tahun 2009 program diterima oleh 740 kelompok di 17 Kecamatan 75 desa se Kabupaten Bantul. Alokasi dana tahun 2009 dan 2010 masing–masing sebesar
3,75
milyar.
Tahun
2012
terdiri
dari
Program
Pemberdayaan dan CDMK dengan jumlah anggaran 6,7 milyar.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
149
Pemerintah Kabupaten Bantul
Sumber dana dari APBD Propinsi DIY. Pengelola program Bagian Pemdes Kab. Bantul.
4.3.4.15. Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin Bentuk program
adalah
membantu
dan
menfasilitasi
kegiatan bagi keluarga miskin. Sasaran program adalah Keluarga miskin. Alokas i dana tahun 2011 sebesar 81,5 juta berasal dari dana APBD Kabupaten. SKPD pengelola BKK PPKB Kabupaten Bantul.
4.3.4.16. Program Promosi Hasil Usaha Gakin Bentuk program adalah membantu dan menfasilitasi promosi hasil usaha yang dilakukan keluarga miskin. Sasaran program adalah Keluarga miskin yang sudah mempunyai usaha. Alokasi dana tahun 2011 sebesar 10
juta berasal dari dana
APBD Kabupaten. SKPD pengelola BKK PPKB Kabupaten Bantul.
4.3.4.17. Subsidi PBB untuk Keluarga Miskin Bentuk kegiatan berupa pemberian keringanan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). bagi KK miskin di seluruh Kabupaten Bantul. Program ini diharapkan dapat meringankan beban KK miskin dalam pembayaran pajak PBB. Total dana yang dikucurkan untuk program ini pada tahun 2009 Rp. 998.082.485,- sedang tahun 2010 sebesar Rp. 562.423.848,-. Sumber dana dari APBD Kabupaten. Pada tahun 2011 anggaran meningkat menjadi Rp. 1,3 Milyar. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
150
Pemerintah Kabupaten Bantul
4.3.4.18. Peningkatan
Ketrampilan
Produktivitas
Tenaga
Kerja (PKPTK) Bentuk program berupa peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja. Dengan program ini diharapkan calon pencari kerja mempunyai ketrampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja atau membuka lapangan usaha sendiri. Selain itu program ini juga untuk peningkatan fungsi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja menjadi lembaga pelatihan berbasis masyarakat. Diharapkan dengan program ini dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Bantul. Sumber dana dari APBN. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul.
4.3.4.19. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program ini berupa padat karya produktif, pembinaan LPK, teknologi tepat guna dan penyuluhan kerja berbasis kompetensi. Sasaran dari program ini adalah para penganggur dan setengah penganggur. Diharapkan dengan program ini dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Bantul. Sumber dana dari APBN, APBD Propinsi dan dari APBD Kabupaten. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul.
4.3.4.20. Transmigrasi Umum Program
ini
berupa
pengerahan
dan
penempatan
transmigrasi, pemberdayaan transmigrasi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, pembinaaan kepada calon transmigran, pendidikan dan pelatihan kepada calon transmigran, monitoring ke lokasi transmigran. Sasaran dari program ini adalah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
151
Pemerintah Kabupaten Bantul
pencari kerja terutama keluarga miskin. Sumber dana dari APBD kabupaten. Alokasi untuk tahun 2009 sebesar Rp. 359.911.300,sedang tahun 2010 sebesar Rp. 524.747.100,-. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul. Pada tahun 2011 Program Peningkatan Ketrampilan Produktivitas
Tenaga
Kerja
(PKPTK),
Perluasan
dan
Pengembangan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Umum anggaran
total
Rp.
2.023.641.000,-.
Tahun
2012
jumlah
dan
Cepat
anggarannya adalah Rp.1,715,654,200,-.
4.3.4.21. Pengembangan
Wilayah
Strategis
Tumbuh Sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga miskin dan calon transmigran se Kabupaten Bantul. Sumber dana dari APBD kabupaten. Alokasi untuk tahun 2009 sebesar Rp. 198.875.000,sedang tahun 2010 sebesar Rp. 107.900.000,-. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul.
4.3.4.22. Pengembangan Sumberdaya Perikanan Program ini berupa penguatan modal kepada kelompok budidaya perikanan. Sasaran program 11 kelompok di Kecamatan Srandakan. Dengan program ini diharapkan dapat menjadi sarana alih profesi dari penambang pasir ke budidaya perikanan disekitar sungai Progo. Sumber dana dari APBN. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DIY mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.474.600.000,- ditambah dengan anggaran pendampingan dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 60.000.000,- untuk
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
152
Pemerintah Kabupaten Bantul
kegiatan pemberdayaan keluarga miskin melalui wirausaha budi daya ikan lele. Sasarannya adalah KK Miskin di 4 desa yaitu Gilangharjo, Pandak (42 KK), Seloharjo, Pundong (100 KK), Gadingsari, Sanden (56 KK) dan Guwosari, Pajangan (30 KK). Jenis bantuan berupa uang senilai Rp. 1.474.600.000,- untuk 228 KK di 4 desa tersebut untuk pembelian terpal, benih ikan, pakan, perlengkapan budi daya dan pompa air, serta ada pemdampingan teknis budidaya.
4.3.4.23. Dana Revolving Penguatan Modal (DPM) Perikanan Budidaya Program ini berupa penguatan modal bergulir yang diberikan
kepada
kelompok
perikanan
budidaya.
Sasaran
penerima program ini untuk tahun 2010 sebanyak 20 kelompok. Total
dana
yang
dialokasikan
tahun
2010
sebesar
Rp.
528.000.000,-. Sumber dana dari APBN. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.
4.3.4.24. Program Peningkatan Kesejahteraan Peternak Program ini berupa penguatan modal kepada kelompok peternak se Kabupaten Bantul. Sasaran penerima program ini untuk tahun 2009 sebanyak 16 kelompok peternak. Total dana yang dialokasikan tahun 2009 sebesar Rp. 900 juta rupiah. Untuk 2010 dan 2011 jumlah dananya Rp. 1 Milyar yang digunakan untuk usaha budi daya ternak kambing dan ternak ayam buras. Mekanismenya
adalah
dana
ditransfer
kepada
kelompok
penerima dan dikelola langsung oleh KK Miskin untuk dijadikan sebagai modal usaha.
Sumber dana APBD Provinsi dan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
153
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul. SKPD pengelola program adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan.
4.3.4.25. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini berupa penguatan modal bergulir yang diberikan kepada kelompok petani. Sasaran penerima program ini untuk tahun 2010 sebanyak 11 kelompok petani. Total dana yang dialokasikan tahun 2010 sebesar Rp. 481.000.000 berasal dari APBD Propinsi DIY. SKPD pengelola program adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan.
4.3.4.26. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Bentuk program berupa pemberdayaan keluarga miskin disekitar pabrik rokok. Sasaran penerima manfaat tahun 2009 sebesar 76 keluarga miskin sedang tahun 2010 sebanyak 84 keluarga miskin. Total dana yang dialokasikan tahun 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- sedang tahun 2010 sebanyak Rp. 202.050.500,-. Sumber dana dari APBD Kabupaten. SKPD pengelola program adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
4.3.4.27. Program Desa Mandiri Pangan Bentuk
program
berupa
penguatan
modal
usaha
kelompok. Program ini ada sejak tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut: -
2006 : desa Muntuk dan Jatimulyo (Dlingo)
-
2007 : desa Selopamioro dan Wukirsari (Imogiri)
-
2008 : desa Seloharjo (Pundong)
-
2009 : Srihardono (Pundong)
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
154
Pemerintah Kabupaten Bantul
-
2010 : desa replikasi ada 3 (Karangtengah, Sriharjo dan Girirejo)
-
2011
:
desa
replikasi
3
(Dlingo,
Temuwuh
dan
Mangunan) + Argodadi. Total jumlah Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul ada 13 desa. Sumber dana merupakan dana APBN. SKPD pengelola program adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian. 4.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat telah terwadahi dalam Pokja Pengaduan
Masyarakat
pada
Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul. Namun demikian, selama ini masyarakat apabila menemui kesulitan dalam mengakses program atau kekurangpuasan dalam pelayanan, mereka akan bertanya langsung ke SKPD pengampu program penanggulangan kemiskinan, SKPD terkait atau aparat desa yang kemudian meneruskan ke SKPD. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tiap klaster program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
A.
Klaster I (Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat seperti dalam skema klaster 1; yaitu Raskin, Jamkesmas dan PKH ditangani oleh Tim
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
dalam
wadah
koordinasi. Upaya tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan terhitung dapat diselasaikan dengan cepat.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
155
Pemerintah Kabupaten Bantul
Pada
prinsipnya
tidak
ada
permasalahan
berarti
dalam
pendistribusian raskin di Kabupaten Bantul. Pending pembayaran juga dapat di minimalisir. Laporan tentang kondisi beras yang kurang baik juga langsung ditanggapi oleh BULOG dan segera diganti dengan beras yang kondisinya baik (selama dilaporkan saat itu juga dan belum berganti hari). Hanya saja terkait terjadinya gagal
panen
di
beberapa
tempat
yang
mengakibatkan
ketersediaan beras yang terbatas di gudang Bulog, rencananya beras Raskin yang akan didistribusikan merupakan beras import dengan kualitas yang lebih baik. Tetapi beras tersebut dikemas masing-masing 50 kg. Hal ini menyulitkan RTS karena masih harus membagi menjadi @ 15 kg. Artinya 3 kemasan beras untuk 10 RTS. Hal ini cukup menyulitkan RTS terutama di daerah yang lokasinya cukup sulit dijangkau seperti daerah Piyungan, Pundong dan Dlingo. Selain lokasi yang sulit dijangkau juga jarak antar rumah yang cukup jauh membuat RTS tetap menginginkan beras dengan kemasan @ 15kg. Tetapi hal itu tidak dapat dipenuhi karena stok beras yang ada adalah kemasan 50kg. Untuk itu Tim Raskin Kecamatan dan Satker di Desa wajib memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada RTS terkait hal tersebut sehingga soal kemasan beras tidak lagi menjadi masalah. Untuk PKH permasalahannya terkait juga dengan Jamkesmas karena seluruh
peserta
PKH
harus
menjadi
peserta
Jamkesmas/Jamkesos sesuai Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor B/B.22/BJS/V.09/MS. Tetapi karena perbedaan basis data yang digunakan serta adanya pembatasan/kuota maka banyak peserta PKH yang tidak memiliki kartu Jamkesmas. Bagi peserta PKH yang memiliki kartu Jamkesmas, maka yang bersangkutan tidak menemui kemdala dimana pun, tapi bagi yang tidak memiliki
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
156
Pemerintah Kabupaten Bantul
kartu Jamkesmas, maka bila berobat di Puskesmas/RS di wilayah Bantul, kartu PKH berlaku sebagai pengganti kartu Jamkesmas. Akan tetapi apabila RTSM berobat ke wilayah kota Yogyakarta karena pertimbangan wilayah yang lebih dekat, maka akan mengalami kesulitan, karena kota Yogyakarta bukan merupakan lokasi PKH atau kota tidak mendapatkan program PKH. Sebagai solusi, maka Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku Sekretariat TKPKH
Kabupaten
Bantul
menerbitkan
surat
pengantar/rekomendasi penggunaan kartu PKH sebagai kartu Jamkesmas ke Rumah Sakit yang bersangkutan dengan tembusan ke PT ASKES Cabang Bantul.
B.
Klaster
II
(Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis
Komunitas) Untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah tercatat Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) sebanyak 311
kali
sampai dengan akhir Agustus 2011, dengan rincian berdasarkan sifatnya meliputi : 40 berupa kritik, 33 saran, 236 berupa pertanyaan, 0 mekanisme & prosedure, 0 penyimpangan dana, 0 force majure,
0 kode etik dan 2 lainnya. Sedangkan untuk
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan relatif tidak menemui hambatan, pada umumnya apabila ada pertanyaan, konfirmasi dan sebagainya, selalu diselesaikan oleh fasilitator, PJOK dan aparat terkait secara berjenjang. Sedangkan PNPM penunjang lainnya seperti PNPM Pertanian, Pariwisata dan Perikanan/Kelautan, karena segmentasinya jelas maka penanganan pengaduan masalah relatif terbatas di samping karena sasarannya terbatas, juga karena Petunjuk Teknis Operasional/PTO-nya sudah sangat
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
157
Pemerintah Kabupaten Bantul
rigid.
Sampai
dengan
saat
ini
belum
menemui
kendala
permasalahan yang berarti.
C.
Klaster III (Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil) Data mengenai pengaduan masalah tidak dapat digali dari SKPD terkait karena skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan langsung ke lembaga bank yang ditunjuk pemerintah. Menurut Dr. Mudrajat Koentjoro, masyarakat miskin pelaku usaha mikro kurang tertarik dengan skema KUR, karena beberapa alasan seperti; lemahnya jiwa entrepreuneurship mereka (usaha asal bisa untuk menutup kebutuhan sehari-hari), tidak mempunyai jaminan untuk mengajukan kredit, serta pemahaman yang kurang terhadap prosedur pengajuan kredit.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
158
Pemerintah Kabupaten Bantul
BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5.1
Koordinasi Penanggulangan kemiskinan
5.1.1. Koordinasi Tingkat Daerah
Program
dan
kegiatan
pembangunan
dalam
rangka
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh lintas SKPD dalam bidangnya masing – masing yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan pendidikan, ketenaga kerjaan, peningkatan dan pelayanan kesehatan, pertanian, perikanan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten dan Kota, koordinasi program – program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini merupakan tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul. Dikukuhkan dengan SK Bupati Nomor 01 Tahun 2012, tim ini terdiri dari unsur aparat SKPD terkait Program Penanggulangan Kemiskinan, Masyarakat dan unsur organisasi sosial kemasyarakatan serta Perguruan Tinggi. (SK Bupati Nomor 01 tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada lampiran). TKPK Sepanjang tahun 2012
ini
telah
beberapa
kali
mengkoordinasikan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
permasalahan
159
Pemerintah Kabupaten Bantul
Penanggulangan Kemiskinan terutama berkaitan dengan validasi data kemiskinan, program Penanggulangan Kemiskinan di klaster I (Raskin, PKH, jamkesmas, Jamkesos, jamkesda dan program lainnya) serta Program klaster II yaitu Program Pemberdayaan seperti PNPM Mandiri Inti dan PNPM Mandiri Penunjang/sektoral.
5.1.2. Koordinasi dengan Kelembagaan di Tingkat Pusat
Selain koordinasi di tingkat lokal, koordinasi juga dilaksanakan dengan kelembagaan pusat seperti TNP2K, Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini berkaitan dengan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan petunjuk pelaksanaannya, sinkronisasi program serta jaring aspirasi yang dilaksanakan Pusat ke daerah-daerah sebagai bahan perumusan kebijakan, aturan main serta instrumen
monitoring
dan
evaluasi
Program
Penanggulangan
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan.
5.2.
Permasalahan
Pelaksanaan
Kemiskinan
Beberapa
permasalahan
terkait
Program
Penanggulangan
Kemiskinan di tingkat daerah diantaranya adalah sebagai berikut: A. Masih adanya egoisme sektoral dan pemahaman yang belum sama terhadap urgensi Program Penanggulangan Kemiskinan; B. Unifikasi data masih sulit dilaksanakan karena basis data BPS tidak berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK), sementara data Kabupaten Bantul (BKK PP dan KB) berbasis NIK;
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
160
Pemerintah Kabupaten Bantul
C. Belum adanya alat pengukur efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan yang baku yang ditetapkan Pemerintah; D. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan belum disertai dengan SOP yang jelas. E. TKPK
sebagai
lembaga
yang
mengkoordinasi
program
penanggulangan kemiskinan, seringkali tidak mengetahui adanya program-program kemiskinan baru (dengan label PNPM atau lainnya)
yang
seringkali
diluncurkan
tidak
oleh
mengetahui
Departemen/
jalan/
aturan
sektor. TKPK main
program
(juklak/juknis) sehingga dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kurang sesuai. F. Belum ada format monitoring evaluasi baku untuk program PNPM (sangat diharapkan TNP2K dapat segera mendisainnya serta mengkoordinasikannya) (agar dicoret krn sudah ada) G. Integrasi perencanaan yang dilakukan oleh PNPM baik Perdesaan maupun Perkotaan dengan perencanaan reguler (MUSRENBANG) belum
optimal
dilaksanakan.
Perbedaan
berlakunya
tahun
perencaan masih menjadi kendala.
5.3. Pelaksanaan Kegiatan tahun 2012
Selama kurun waktu 2012 pelaksanaan koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan baik yang teragendakan di lingkup TKPK Kabupaten Bantul maupun SKPD terkait (Dinas Sosial, BKK, PP dan KB, PMD, DPU, Disperindagkop, Dinkes, Disbudpar, Dislautkan, Dispertahut, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Bappeda dan Disnakertrans) pada umumnya berjalan dengan baik. Selengkapnya adalah sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
161
Pemerintah Kabupaten Bantul
A.
Di Tingkat TKPK Kabupaten Bantul: Agar dapat berjalan terarah sesuai dengan Peraturan perundangundangan
yang
berlaku,
maka
program
penanggulangan
kemiskinan harus dapat terkoordinasikan dengan baik. Oleh karena itu langkah pertama adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sesuai Permendagri Nomor 42 Tahun 2010. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Bantul dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten yang mempunyai tugas memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten yang bertanggung
jawab
kepada
Ketua
TKPK
Kabupaten
dan
berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dilaksanakan baik di tingkat Pimpinan TKPK mau di Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Program (Pokgram). Kegiatan yang terangkum selama kurun waktu 2012 adalah sebagai berikut: 1. Rakor Penyusunan Personil TKPK Kabupaten Bantul 2. Rapat Koordinasi TKPK dan sosialisasi tugas Pokja-Pokja di TKPK 3. Rakor Pokja Pengaduan Masyarakat di TKPK dalam rangka menyusun verifikasi data penerima Jamkesmas 4. Rakor Pokja Pendataan & Informasi tentang Penyusunan Data Miskin yang dilaksanakan oleh SKPD BKK, PP dan KB 5. Raoor Pokja Penguatan Pendidikan & Kesehatan dalam rangka memahas Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang distribusi kartu Jamkesmas 2012. 6. Rakor pembahasan DDUB PNPM Mandiri Perkotaan 7. Rakor pembahasan DDUB PNPM Mandiri Perdesaan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
162
Pemerintah Kabupaten Bantul
8. Ekspos Progress PNPM Inti dan Sektoral yang Ada di Kabupaten Bantul 9. Rakor Pengisian Kuisioner Kabupaten/Kota Layak Anak 10. Pelatihan Anggaran Responsif Gender 11. Penyusunan Surat Edaran Pembentukan Focal Point di SKPD 12. Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bantul 2012 13. Penyusunan RAD Kota Layak Anak di Kabupaten Bantul 2012 14. Magang di Sekretariat TNP2K 15. Study banding TKPK ke Kota Surabaya tentang Program Pemberdayaan Masyarakat 16. Study banding TKPK Kab. Bantul ke Kabupaten Sleman tentang pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa dan Pedukuhan; 17. Pencermatan Data KK Miskin 18. Rakor Unifikasi Data Miskin dengan BPS dan BKK, PP dan KB. 19. Rakor Membahas Data KK Miskin untuk Kepesertaan Jamkesda. 20. Rakor Penyusunan RAD Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Bantul 21. Rakor Integrasi Perencanaan Reguler Musrenbang dengan Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan. 22. Rakor Kajian Monev Program Penanggulangan Kemiskinan 23. Pembuatan draft Petunjuk Teknis Operasional TKPK 24. Monitoring TKPK Kecamatan se Kabupaten Bantul di wilayah masing-masing.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
163
Pemerintah Kabupaten Bantul
25. Monitor paparan kemajuan TKPK Kecamatan se Kabupaten Bantul 26. Monitoring Rembug Warga Tahunan BKM se Kabupaten Bantul. 27. Pelatihan analisis anggaran kemiskinan dengan TNP2K 28. Pembuatan
laporan-laporan
(LP2KD)
dan
Laporan
Pemberdayaan.
B.
Di Tingkat SKPD Beberapa
SKPD
mengampu
Program
Penanggulangan
Kemiskinan secara langsung, seperti BKK, PP dan KB, Dinas Pertanian & kehutanan, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, Dinas Sosial, Kantor Pengelolaan Pasar, dan Bagian Kerjasama, Pengembangan Potensi Daerah. SKPD ini mengampu Program dan kegiatan seperti; pendataan KK miskin, validasi data KK
Miskin,
Peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat,
pendidikan, Pemberdayaan Petani & nelayan, pengrajin, pedagang pasar tradisional dan usaha kecil lainnya. Di samping melaksanakan program daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan,
beberapa
SKPD
juga
melaksanakan
program
Pemerintah Pusat dalam kerangka tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum misalnya; selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga mengampu PNPM Mandiri Perkotaan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mengampu PNPM Mandiri Perdesaan, Dinas Kelautan & Perikanan mengampu PNPM Kelautan & Perikanan, Dinas Pariwisata mengampu PNPM Pariwisata, Dinas Pertanian & Kehutanan mengampu PNPM
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
164
Pemerintah Kabupaten Bantul
Pertanian/ Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) yang kemudian diampu oleh Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan. Selain itu, ada program yang ditujukan untuk mendukung PNPM yakni Program Pembangunan Lingkungan Berbasis Komunitas dan Program Sanitasi mendukung PNPM (USRI Program), serta PNPM Pertanahan.
5.4. Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah kabupaten Bantul dalam rangka pengendalian program pembangunan telah memberikan tugas pokok dan fungsi pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Di samping itu secara manajerial sesuai dengan siklus perencanaan, maka seluruh program pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, maka pengendalian suatu program juga menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Bidang Pengendalian Program. Demikian pula program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan sesuai dengan Inpres Nomor 15 Tahun 2010, maka percepatannya memerlukan media yang dapat menjadi katalisator upaya tersebut, yaitu dengan membentuk Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah
(TKPK)
Kabupaten Bantul sesuai amanat Inpres tersebut. Secara in officio tugas pengendalian ini dibebankan pada Sekretariat TKPK yang berfungsi untuk menggerakkan Kelompok Kerja dan Kelompok Program
dalam
wadah
TKPK
agar
lebih
berdaya
untuk
merencanakan, melaksanakan serta memonitor dan mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
165
Pemerintah Kabupaten Bantul
5.5. Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Secara umum pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul telah berjalan bertahun-tahun dengan baik dan lancar. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi masih klasik, seperti; koordinasi yang kurang intensif & padu, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan, serta kurangnya evaluasi
yang
menyeluruh,
target
sasaran
yang
kurang
mengena/tepat, angka kemiskinan dan realita yang berbeda serta belum mencukupinya ketersediaan anggaran yang menopang program penanggulangan kemiskinan di daerah. Secara khusus mengenai permasalahan dalam koordinasi, tidak
menemui
Penanggulangan
hambatan Kemiskinan
berarti. kurang
Apabila
suatu
dikoordinasikan
Program secara
intensif, hal ini umumnya karena informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut belum turun atau terlambat, sehingga dalam pelaksanaannya menemui kendala. Koordinasi juga memerlukan upaya lanjutan yaitu check dan recheck kondisi di lapangan, sehingga apa yang digambarkan di belakang meja apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
166
Pemerintah Kabupaten Bantul
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1.
Eksisting Kemiskinan Kabupaten Bantul Kemiskinan di Kabupaten Bantul disebabkan oleh beberapa aspek,
yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung. Aspek penentu meliputi
pangan, sandang,
dan
papan.
Aspek Penyebab meliputi
penghasilan, yaitu , Jumlah Penghasilan Yang Diterima Seluruh Anggota Keluarga Yang Berusia 16 Tahun keatas (termasuk KK) rata-rata per bulan Rp.800.000. Sedangkan aspek pendukung meliputi kesehatan, pendidikan, kekayaan, air bersih, listrik dan jumlah jiwa dalam keluarga. Dari pendataan yang dilakukan pada tahun 2012 diketahui, kecamatan dengan jumlah kemiskinan terbesar adalah kecamatan Kasihan yaitu sebanyak 12.454 jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 12.66%. Sementara yang terkecil adalah kecamatan Srandakan yaitu sebesar 4.109 jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 13,69%. Sementara kecamatan dengan persentase kemiskinan terbesar yaitu kecamatan Dlingo sebesar 19,47% dan yang terkecil adalah Kecamatan Bantul yaitu sebesar 9,85%. Banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan beaya yang sangat besar melalui beberapa SKPD di Kabupaten Bantul. Dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka pada tahun 2012 berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi sebesar 14,27% (126.980 jiwa). Sementara target tahun 2012 Kabupaten Bantul adalah 13 %. Menurun dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 0,75 % (499 jiwa). Penurunan terbesar adalah di Kecamatan Sedayu yaitu sebesar 3,37%, sementara di Kecamatan Pleret justru terjadi peningkatan sebesar 2,87% (1.266 jiwa).
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
167
Pemerintah Kabupaten Bantul
6.2.
Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul tetap
berkomitmen penuh untuk
program penangulangan kemiskinan dengan menyediakan sharing dana untuk program penangulangan kemiskinan dari Pusat. Hal ini karena selain program
penanggulangan
kemiskinan
menjadi
prioritas
nasional,
di
Kabupaten Bantul merupakan prioritas ke 2 dari 11 prioritas. Adanya DDUB dalam
program
PNPM
Mandiri,
dana
pendampingan
program
penanggulangan kemiskinan dari pusat, dan dana pendampingan lainnya, merupakan bukti komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
6.3.
Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan sebenarnya tidak hanya
menjadi
tanggungjawab pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat semata. Sangat banyak faktor eksternal dan internal yang tidak dapat dikontrol (uncontrollable), justru sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya pengentasan kemiskinan.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini
diperlukan suatu gerakan penanggulangan yang bersifat komprehensif dan terus mnenerus, yang didukung secara penuh dari berbagai unsur, baik Pemerintah (Daerah maupun Pusat), Pengusaha, LSM, dan masyarakat luas. Koordinasi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan secara terus
menerus.
Peran
Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Kabupaten Bantul, yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Bantul nomor 1 tahun 2012 merupakan faktor kunci bagi terselenggaranya koordinasi intern TKPK, juga koordinasi dengan seluruh stakeholderr yang ada, baik SKPD maupun swasta dan masyarakat.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
168
Pemerintah Kabupaten Bantul
Harus diakui koordinasi belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Masih banyak kendala-kendala yang ada. Diperlukan kelembagaan yang kuat sampai tingkat pedusunan di seluruh Kabupaten Bantul demi terpadunya program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan bisa dilaksanakan secara menyeluruh sampai ke tingkat pedusunan. Hal lain yang tidak kalah
penting adalah monitoring dan evaluasi
program penanggulangan kemiskinan.Meski belum maksimal, kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan melalui TKPK tingkat Kecamatan se Kabupaten Bantul. Monitor dilakukan tidak hanya sekedar mencari gambaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan, tapi sekaligus sebagai metode bagi kecamatan untuk mengetahui kondisi kemiskinan di kecamatan masing-masing. Dengan demikian masing-masing TKPK Tingkak Kecamatan dapat membuat analisa terhadap kondisi yang ada, serta mencari terobosan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Monitoring selanjutnya perlu dikembangkan kepada setiap SKPD pengampu pronangkis serta kepada setiap program penanggulangan kemiskinan.
6.4.
Data kemiskinan. Unifikasi data keluarga miskin merupakan hal yang diinginkan semua
pihak.
Sebagaimana diketahui, program-program dari Pusat selalu
berdasarkan data dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Sementara di Kabupaten Bantul mempunyai data lokal dengan indikator tersendiri yang berbeda dengan indikator dari BPS. Sepertinya unifikasi data merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat basis data yang dipakai sangat berbeda. Sebetulnya hal itu bisa diatasi apabila data Pendataan BPS berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) seperti data lokal Kabupaten Bantul. Kalau sama-sama berbasis NIK, maka masalah data akan dapat relatif teratasi, karena akan mempermudah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
169
Pemerintah Kabupaten Bantul
proses pemilahan data program, baik yang berasal dari Pusat,DIY maupun dari inisiatif daerah. Kalau pendataan tidak bisa dilakukan dengan basis yang sama, maka proses pemilahan program penanggulangan kemiskinan akan berlangsung lama dan kurang tepat sasaran.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012
170