Daftar Isi. Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan

Daftar Isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan

Bab II Persiapan Menjelang Pemungutan Suara A. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Satu Putaran B. Kebijakan KPU dalam Peningkatan Kualitas Pilpres Tahun 2014 C. Maksimalisasi Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih D. Peningkatan Kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Dan KPPS E. Rapat Koordinasi Trilateral Pemantapan Pilpres 2014 F. Teknis Pemungutan dan Penghitungan yang Penting Diperhatikan Bab III Pengadaan dan Distribusi Logistik PPWP 2014 A. Jenis Perlengkapan dan Prinsip Pengadaan B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu C. Pelaksanaan Pengadaan D. Penjelasan Pengadaan Pusat E.Skenario Persiapan Pelaksanaan Pilpres 2014 F. Monitoring Pencetakan Surat Suara Pilpres 2014 G.Distribusi Logistik Pemilu Bab IV Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara A. Hari, Tanggal, dan Jam Pemungutan Suara B. Monitoring Pemungutan Suara PPWP ke TPS Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi di TPS/TPSLN C. Publikasi Hasil Pemilu (Situng) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 D. Rekapitulasi dari Tingkat TPS Hingga Nasional E. Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

1

Bab V Perselisihan Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi A. Pasangan Nomor Urut Satu Ajukan Permohonan PHPU ke MK B. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan C. Gugatan Prabowo-Hatta Obscuur Libel D. Penjelasan Mengenai Pemilih DPTb dan DPKTb E. Pemeriksaan Saksi-Saksi Ahli F. MK Tolak Permohonan Prabowo-Hatta Bab VI Permasalahan dan Penyelesaian A. Permasalahan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden B. Tindak Lanjut Permasalahan Logistik C. Solusi Untuk Mengatasi Keterlambatan Distribusi Logistik D. Permasalahan Penetapan Hasil PPWP 2014 E. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 Bab VII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi

2

Foto: Nur Hakim

BAB I Pendahuluan

3

Komisi KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah tampak sedang memantau laporan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 20014 (21/7/2014). Foto: Nur Hakim

D

A. Latar Belakang alam kegiatan tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Suara dan Penetap Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU menyusun empat kunci konsolidasi pelaksanaan tahapan Pilpres, yakni konsolidasi peraturan, tahapan, organisasi dan anggaran. Terkait konsolidasi peraturan, KPU menyusun dan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam PKPU tersebut mengatur norma baru dalam penggunaan formulir yakni formulir C7 PPWP atau disebut juga daftar hadir pemilih. Formulir ini diharapkan mampu menjadi dokumen sumber pengisian data pemilih termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Sedangkan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri berpedoman pada peraturan KPU nomor 20 Tahun 2014. Untuk menjabarkan peraturan yang digunakan sebagai acuan KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPU menerbitkan Buku Panduan KPPS. Sedangkan di luar negeri KPU juga menerbitkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di Luar Negeri bagi KPPSLN. Untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengisian formulir pemungutan dan penghitungan banyak kekeliruan, KPU juga memproduksi video tata cara pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagai panduan sekaligus pedoman pengisian formulir. Sementara, untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilu, KPU melaksanakan bimbingan teknis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara kepada 33 provinsi dengan menekankan pada aspek teoritis dan aplikatif (simulasi pemungutan dan simulasi pengisian formulir). Selanjutnya dilakukan bimbingan teknis secara berjenjang oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota guna membekali penyelenggara pemilu dengan pengetahuan terkait teknis kepemiluan. Pelaksanaan pengadaan logistik pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang dikerjakan Sekretariat Jenderal KPU adalah pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya, dan kewenag pengadaan

4

perlengkapan suara dan dukungan lainnya bisa dilimpahkan kepada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Hanya, pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat. Dalam pengadaan surat suara, Sekretariat Jenderal KPU merujuk SK KPU Nomor 477/ Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres Tahun 2014 dengan jumlah DPT 188.268.423 surat suara yang dicetak sebanyak 191.860.763 surat suara (DPT+2 %). Kemudian dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 24 Juni

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (kiri), Ferry Kurnia Rizkiansyah (tengah) dan Husni Kamil Manik (kanan) sedang berbincag mengenai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 (7/21/2104) . Foto: Nur Hakim

2014, dilakukan addendum terhadap kontrak pencetakan surat suara tersebut dari 191.860.763 lembarmenjadi 192.267.116 surat suara (DPT dalam negeri di TPS + 2% ), sedangkan surat suara untuk PPLN sebanyak 2.709.485 (DPT-LN + 2%). Sehingga total suratsuara yang dicetak untuk dalam negeri dan luar negeri sebanyak 194.346.601 surat suara ( DPT di TPS + 2% + DPT LN + 2 %). Sementara itu, untuk distribusi logistik di luar negeri dan dalam negeri sudah terdistribusi sejak tanggal 14 Juni 2014 (luar negeri) dan tanggal 10 Juni 2014 (dalam negeri). Logistik meliputi surat suara, tinta sidik jari, segel, formulir/ hologram, sampul dan DPC oleh KPU sudah dikirim ke PPLN pada tanggal 14 s.d 18 Juni 2014 dan sudah diterima di 130 PPLN pada tanggal 16 s.d 23 Juni 2014. Pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU dan KPU Provinsi dilakukan secara bertahap hingga logistik dimaksud sudah dapat diterima satker KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 25 Juni 2014. Semua jenis Logistik paling lambat sampai diterima KPPS pada tanggal 8 Juli 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 478.685 TPS di dalam negeri yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 dan 498 TPS di luar

5

negeri pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2014 berjalan aman dan lancar. Pemungutan suara di dalam negeri diikuti oleh 188.268.423 pemilih. Sedangkan di luar negeri diikuti oleh 2.038.711 pemilih. dengan tingkat partisipasi pemilih di dalam negeri sebesar 71.31 %. di luar negeri sebesar 34.66%. Apabila tingkat partisipasi di dalam negeri dan di luar negeri di jumlahkan mendapatkan total partisipai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 70.91%. Penghitungan suara di TPS dalam negeri dan TPS luar negeri dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Sehingga penghitungan suara di TPSLN luar negeri dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di TPS dalam negeri tanggal 9 Juli 2014. Namun, pada tanggal 9 Juli 2014 terdapat beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan pemungutan suara. yakni di 7 (tujuh) distrik/kecamatan di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua. Hal ini terkendala adanya permasalahan distribusi logistik di wilayah tersebut. namun pemungutan suara di 7 (tujuh) distrik tersebut telah dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di berbagai tingkatan telah dapat diselesaikan, baik melalui pemungutan suara ulang maupun rekapitulasi suara ulang yang dilakukan oleh KPPS maupun oleh PPS dan PPK. Sesuai peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014 tentang tahapan, program, dan jadual penyelenggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, tahapan rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juli, ditingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Juli, ditingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 Juli, dan di KPU Provinsi dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 Juli 2014. Proses penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan transparan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadir saksi pasangan calon, PPL serta Panwascam dan Panwaslu Kabupaten/Kota, sehingga semua pihak termasuk masyarakat umum dapat menyaksikan hasil penghitungan maupun hasil rekapitulasi di semua tingkatan. Disamping hal tersebut, hasil penghitungan suara di TPS serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK dan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk Form C1 PPWP. D 1 PPWP. DA 1 PPWP. DB 1 dan DC 1 PPWP dapat diakses secara

6

langsung oleh khalayak umum melalui laman KPU di www.kpu.go.id. Sedangkan, tekapitulasi hasil pemilu secara nasional dilaksanakan oleh KPU mulai tanggal 20 Juli s/d 22 Juli 2014. Pelaksanaan rekapitulasi secara nasional digelar dalam Rapat Pleno Terbuka KPU yang dihadiri oleh Saksi masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu. DKPP. dan Pemantau Pemilu baik dari dalam maupun Luar Negeri serta masyarakat. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional telah ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor : 535/ Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan rincian perolehan suara :

Foto: Nur Hakim

1. H. Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 atau setara dengan 46.85 %. 2. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 atau setara dengan 53.15 %. Berikutnya, setelah putusan Pleno Terbuka KPU tersebut. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mengajukan Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 Jam sejak Penetapan KPU. Atas dasar aturan tersebut. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (satu). H. Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014. dengan register Nomor 1/PHPU-PRESS/XII/2014 tanggal 26 Juli 2014.

7

Setelah melakukan pemeriksaan permohonan, bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi serta ahli, sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 1/PHPUPres/XII/2014 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah berkesimpulan (1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; (2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; (3) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; (4) Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum; (5) Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Mahkamah menyatakan Amar Putusan yaitu Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. B. Maksud dan Tujuan Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sejak persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 42 Tahun 2008. 2. Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014yang dilakukan oleh KPU dilakukan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu, masukan Partai Politik dan masyarakat. 3.Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat yang lebih luas.

Komisioner KPU Daerah sedang membacakan Laporan Rekapitulasi Suara Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 (7/21/2104) di Ruang Sidang Lantai 2 KPU. Foto: Nur Hakim

8

C. Ruang Lingkup Laporan tahapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, berupaya untuk menggambarkan bagaimana proses persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian berikut ini : 1. Tahapan persiapan meliputi penyusunan peraturan KPU terkait tungsura, buku panduan dan video tungsura, sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih, simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan serta pengadaan dan pendistribusian logistik perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 2. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri pada tanggal 9 Juli 2014 telah berlangsung dan di luar negeri antara tanggal 4 s/d 6 Juli 2014. 3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara berjenjang dari tingkat TPS, PPS, PPK, Kab/Kota, Provinsi hingga KPU RI; 4. Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, perolehan dan penetapan hasil suara pasangan nomor urut 1 dan 2 PPWP 2014; 5. Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi. D. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : Kata Pengantar Bab I Pendahuluan Bab II Persiapan Menjelang Pemungutan Suara Bab III Pengadaan dan Distribusi Logistik PPWP 2014 Bab IV Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bab V Perselisihan Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi Bab VII Permasalahan dan Penyelesaian Bab VIII Penutup Lampiran

9

Foto: Nur Hakim

BAB II Persiapan Menjelang Pemungutan Suara

10

Komisioner KPU mempin Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri (7/21/2104) di Ruang Sidang Lantai 2 KPU. Foto: Nur Hakim

D

A. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Satu Putaran alam rangka menetapkan Pasangan Capres dan Cawapres terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, berdasarkan Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan sebagai berikut: 1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah Provinsi di Indonesia. 2. Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan ketentuan tersebut, terjadi dinamika di tengah masyarakat yang berujung pada pengujian konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Forum Pengacara Konstitusi (nomor perkara: 50/PUU-XII/2014), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) beserta dua orang pemohon perseorangan (nomor perkara: 51/PUU-XII/2014), dan dua orang advokat atas nama Sunggul Hamonangan Sirait dan Haposan Situmorang (nomor perkara: 53/ PUU-XII/2014), merasa muatan materi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai pemegang hak pilih aktif dalam Pemilihan Presiden 2014 ini. Ketiga pihak tersebut mengajukan uji Materi ke Mahkamah Konstitusi. Argumen pengusung uji materi, norma pemilu presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A UUD 1945 dan Pasal 159 UU Pilpres didesain untuk tiga atau lebih pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres. Dengan demikian, apabila

11

tetap diberlakukan persyaratan persentase persebaran suara setiap provinsi pada Pilpres 2014 ini, mungkin akan terjadi Pilpres putaran selanjutnya. Namun, angka besaran persentase perolehan suara tidak akan berubah secara signifikan. Hal ini dinilai akan memperpanjang proses pilpres dan berpotensi mengakibatkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Padahal, pada tanggal 20 Oktober mendatang harus dapat dilahirkan presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dilantik untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada Kamis, 3 Juli 2014, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diputuskan berlangsung hanya satu putaran karena hanya ada dua calon pasangan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. MK berpendapat, dua pasang calon ini sudah didukung oleh seluruh partai politik sehingga sudah dianggap sebagai perwakilan dari semua rakyat Indonesia. Pasangan capres-cawapres dengan suara terbanyak dinyatakan pemenang sah. Atas keputusan MK ini, KPU menerima sepenuhnya dan menindaklanjuti hasil putusan MK dengan mengubah Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilpres serta Penetapan Pasangan Capres Cawapres Tahun 2014. Peraturan itu kemudian diubah menjadi PKPU Nomor 31 Perubahan dari Peraturan 21 Tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilpres serta Penetapan Pasangan Capres Cawapres Tahun 2014. KPU kemudian mengembalikan Anggaran Rp 2,9 T kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari total Rp 7,9 triliun untuk Pilpres 2014 dalam dua putaran. B. Kebijakan KPU dalam Peningkatan Kualitas Pilpres Tahun 2014 Dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: - Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 9 Juli 2014. Sedangkan, pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2014, sedangkan penghitungan suara dilaksanakan

12

pada tanggal 9 Juli 2014; - KPU telah menyusun dan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam PKPU tersebut mengatur norma baru dalam penggunaan formulir yakni formulir C7 PPWP atau disebut juga daftar hadir pemilih. Formulir ini diharapkan mampu menjadi dokumen sumber pengisian data pemilih termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Sedangkan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri berpedoman pada peraturan KPU nomor 20 Tahun 2014; - KPU menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 24-28 Maret 2014 berdasarkan Daftar

Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri (7/21/2104) di Ruang Sidang Lantai 2 KPU. Foto: Nur Hakim

Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Rekapitulasi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara nasional ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2014 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 355/ Kpts/KPU/TAHUN 2014 yang menetapkan jumlah pemilih sebesar 187.852.992 pemilih yang terdiri dari 93.060.494 laki-laki dan 92.767.493 perempuan. - Setelah DPSHP diumumkan, maka didapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat pada tanggal 20 – 21 Mei 2014 terhadap daftar pemilih tersebut untuk diperbaiki dan ditetapkan menjadi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 7-9 Juni 2014. Rekapitulasi DPT secara nasional ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2014 melalui Surat Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 yang menetapkan jumlah pemilih sebesar 190.307.134 pemilih yang terdiri dari 95.220.799 laki-laki dan 95.086.335 perempuan. - Sebagai upaya menjabarkan peraturan dan sebagai acuan KPPS dalam

13

melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS KPU telah menerbitkan Buku Panduan KPPS. Sedangkan di luar negeri KPU juga telah menerbitkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di Luar Negeri bagi KPPSLN; - Berkaca dari pengalaman Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dalam pelaksanaan pengisian formulir pemungutan dan penghitungan banyak kekeliruan, KPU telah memproduksi video tata cara pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagai panduan sekaligus pedoman pengisian formulir; - Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilu, KPU telah melaksanakan bimbingan teknis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara kepada 33 provinsi dengan menekankan pada aspek teoritis dan aplikatif (simulasi pemungutan dan simulasi pengisian formulir). Selanjutnya dilakukan bimbingan teknis secara berjenjang oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota guna membekali penyelenggara pemilu dengan pengetahuan terkait teknis kepemiluan. C. Maksimalisasi Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih Dalam rangka menyukseskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan untuk mendorong partisipasi pemilih, KPU menyurati KPU/KIP Provinsi dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota untuk segera melaksanakan program sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang telah direncanakan. Surat Edaran KPU Nomor 1298/KPU/VI/2014 tertanggal 24 Juni 2014, pada intinya : 1. Segera melaksanakan program sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang telah direncanakan dan ada dalam lingkup tugasnya; 2.Melakukan koordinasi internal dan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan so sialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat; 3. Optimalisasi segenap peluang untuk program sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Secara umum KPU di setiap tingkatan segera menyebar perangkat sosialisasi semacam Poster, brosur, banner, flyer, leaflet, sticker, spanduk. Pada bulan Juli lalu, misalnya, KPU RI gencar melalukan sosialisasi Pilpres di arena Pekan Raya Jakarta dengan membagi-bagikan kaos bertuliskan “Pilih Pemimpin Moe ! 9 Juli 2014” kepada Komunitas Pedagang Kerak Telor PRJ. Komunitas Pedagang Kerak Telor PRJ menyatakan kesiapannya un-

14

Komisioner KPU Sigit Pamungkas memberikan penjelasan tentang Pemilu 2014 di sala satu Kampus . Foto: liputan6.com

tuk datang ke TPS pada Rabu, 9 Juli 2014 nanti. Para komisioner KPU RI juga aktif melaksanakan talkshow interaktif di Media Elektronik (TV dan Radio). Serta mengadakan pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat dan lembaga pemerintahan seperti organisasi masyarakat sipil, ,Perguruan Tinggi, media massa dalam bentuk ceramah, diskusi, workshop, simulasi dan lain sebagainya. Termasuk mengajak seluruh komponen bangsa untuk terlibat dalam usaha menyukseskan Piplres 2014 dengan kelompok sasaran pemilih pemula, pemilih perempuan, partai politik, Pengawas/ pemantau pemilu serta pemilih dengan kebutuhan khusus. Sepanjang tahun 2013-2014, secara intensif KPU telah beberapa kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2014, diantaranya : - Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Seminar Kampus “KPU Goes To Campus”) Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah pemilih pemula yang diharapkan bisa menjadi pioner-pioner intelektual kepemiluan dan dapat memberi contoh positif bagi masyarakat dalam berkehidupan dan berbudaya demokrasi dan dapat menularkan pengengetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan kepada masyarakat. Dilaksanakan di 32 (tiga puluh dua) Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia, di tiap kampus melibatkan 250 - 300 mahasiswa/i dengan melibatkan narasumber dari kalangan akademisi dan KPU. - Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Disabilitas Kegiatan ini dalam bentuk simulasi pemungutan dan penghitungan suara bersama kelompok masyarakat disabilitas, sekaligus mensosialisasikan template alat bantu tuna netra dan aksesibilitas penyandang cacat dalam menggunakan hak suaranya di TPS. KPU juga membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat disabiltas yang dipergunakan oleh relawan demokrasi.

15

- Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Marginal Kegiatan sosialisasi misalnya dilakukan dalam bentuk sarasehan dengan masyarakat Tengger di Bromo, 26 Juni 2014. Dengan filosofi catur guru bekti, nilainilai demokrasi ditanamkan, dan orang Tengger pun menjadi pemilih aktif dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ini terbukti dalam Pemilu Legislatif 9 April, tingkat partisipasi masyarakat di Tengger yang meliputi dua kecamatan di Kabupaten Probolinggo, mencapai 84 persen. Angka ini bahkan melampaui capaian tingkat partisipasi Kabupaten Probolinggo yang mencapai 82 persen. - Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Pemilih Pemula Kegiatan ini dalam bentuk KPU goes to campus ke universitas seluruh Indonesia, “Rock to Vote” bersama mahasiswa baru UI, dan simulasi pemungutan suara bersama siswa-siswa SMA. KPU juga membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat pemilih pemula yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. - Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Keagamaan KPU membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat keagamaan yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. - Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Perempuan KPU membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat perempuan yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. - Perlombaan maskot dan jingle Pemilu 2014 serta launching Maskot dan Jingle Pemilu 2014 Tujuan dilaksanakannya Lomba Maskot dan jingle Pemilu 2014 adalah untuk mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pemilu dengan berpartisipasi melalui karya-karya terbaik, karya yang masuk untuk kategori Jingle Pemilu berjumlah 102 karya dan untuk kategori maskot berjumlah 203 karya.

Komisioner KPU Arif Budiman dan Ida Budhiati memberikan hadiah kepada Peserta Lomba Maskot dan Jingle KPU di halaman Gedung KPU. Foto: Humas KPU

16

- Penyusunan 5 (Lima) Modul Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 yaitu Modul untuk Pemilih Pemula, Modul untuk Pemilih Perempuan, Modul untuk Pemilih Keagamaan, Modul untuk Pemilih Marginal dan Modul untuk Pemilih Disabilitas. - Bimbingan Teknis, Akreditasi Pemantau dan Lembaga Survei serta Hitung Cepat Pemilu 2014 Bimbingan teknis, akreditasi untuk pemantau Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 mengundang 20 pemantau dalam negeri dan 1 pemantau luar negeri. Untuk Lembaga Survei dan Hitung Cepat Pemilu 2014 ada 58 lembaga. - Pembentukan Relawan Demokrasi Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat

Ribuan peserta Senam Sehat mengikuti acara Senam Sehat Menyongsong Pemilu 2014 di Lapangan Monas, Jakarta Foto: Istimewa

yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Jumlah relawan demokrasi maksimal 25 orang per-kab/kota, dengan rincian setiap segmen terdiri dari 5 (lima) orang relawan atau disesuaikan dengan kebutuhan setempat. - Senam Sehat Menyongsong Pemilu 2014 Pelaksanaan senam sehat melibatkan 1500 peserta dari kalangan partai politik peserta pemilu, komunitas senam, stakeholder pemilu dan masyarakat umum. Acara dilakukan di Lapangan Silang Monas-Jakarta. - Gerak Jalan Menyongsong Pemilu 2014 Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Silang Monas dengan melibatkan 10.000 ribu peserta yang terdiri dari partai politik, instansi terkait dan masyarakat umum.

17

- Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan media massa untuk mensosialisasikan tahapan pemilu tahun 2014. D. Peningkatan Kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Dan KPPS Kuatnya tuntutan publik agar kualitas pemilu dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu harus disikapi oleh penyelenggara dengan menjaga integritas proses dan hasil pemilu. Dari sisi penyelenggara pemilu, integritas proses dan hasil pemilu dapat dimaknai dari 3 (tiga) hal, yaitu kepastian dan efektivitas kebijakan dan prosedur, profesionalisme, dan kepatuhan pada kode etik. Hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, paling tidak terdapat 6 (enam) aspek tugas KPU yang perlu lebih dioptimalkan kinerjanya yaitu : pemutakhiran data pemilih, penanganan logistik, penyelesaian sengketa, sosialisasi, penghitungan suara serta kompetensi dan integritas penyelenggara Pemilu. Dalam rangka menjaga integritas penyelenggara dalam Pemilu Legislatif 2014, baik di tingkat KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun di tingkat adhoc yang terdiri atas PPK, PPS, dan KPPS, KPU telah diupayakan hal-hal sebagai berikut: - Penandatanganan pakta integritas oleh Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih periode 2013-2018 sebagai gerakan moral sekaligus komitmen bersama untuk melaksanakan pemilu secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. - Pembekalan/Orientasi terhadap Anggota KPU Provinsi/kabupaten/Kota yang baru untuk membentuk suatu pola pengetahuan, keterampilan dan sikap awal atau “entry behavior” dari para Anggota KPUD sebagai bekal dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya. - Surat Ketua KPU Nomor 128/KPU/V/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang me-

Komisiner KPU memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden Tahun 2014, (20/7/210) di Gedung KPU. Foto. Nur Hakim

18

minta kepada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, agar mempedomani pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga independensi, imparsial, dan non partisan kepada semua pemangku kepentingan, serta bekerja sepenuh waktu. Dalam rangka memperkuat pengawasan dan pengendalian atas kinerja maupun integritas penyelenggara pemilu yang belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 lalu, KPU telah mengambil langkah-langkah pembinaan sebagai berikut: a.Sesuai surat KPU Nomor: 1139/KPU/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, telah diperintahkan agar KPU Kabupaten/Kota melakukan: - Pememberhentian sementara dengan segera Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS yang diketahui secara nyata melakukan pelanggaran pemilu. - Evaluasi kinerja dan pengisian ulang Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS yang telah diberhentikan. Evaluasi kinerja tersebut dititikberatkan pada aspek profesionalitas, integritas, dan independensi. - Penyusunan database penyelenggara pemilu ad hoc. b.Sesuai surat KPU Nomor 1236/KPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, telah diminta kepada KPU Kabupaten/Kota untuk: - Memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang dari pemilu ke pemilu memiliki indikasi awal kinerja kurang baik dalam penyeleng garaan pemilu, agar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik. - Menyelesaikan tindak lanjut pelanggaran etika yang dilakukan oleh penye-

Prerwakilan dari KPU Daerah memberikan hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden kepada Tim Pasangan Calon Presiden No. 2 pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden Tahun 2014, (20/7/210) di Gedung KPU. Foto. Nur Hakim

19

lenggara pemilu yang belum tuntas sampai dengan saat ini. - Menindaklanjuti dengan cepat seluruh laporan hasil evaluasi kinerja peny elenggara pemilu maupun dugaan pelanggaran etika. c.Sesuai surat KPU Nomor: 1313/KPU/VI/2014 tanggal 26 Juni, telah di perintahkan agar KPU Kabupaten/Kota melakukan pendataan nomor handphone Anggota KPPS, sekurang-kurangnya 1 (satu) nomor handphone untuk setiap TPS di wilayah kerja masing-masing. Hal itu dilaku kan guna memperlancar dan mempercepat arus komunikasi/informasi penting terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, dapat dilaporkan tindak lanjut hasil evaluasi sebagai berikut: a. Diberhentikan oleh DKPP sebanyak 74 orang: - 27 (dua puluh tujuh) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota. - 27 (dua puluh tujuh) orang PPK. - 20 (dua puluh) PPS. b. Diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) orang, yaitu: - 26 (dua puluh enam) Anggota KPU Kabupaten/Kota. - 233 (dua ratus tiga puluh tiga) Anggota PPK. - 254 (dua ratus lima puluh empat) Anggota PPS. - 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Anggota KPPS. c. Diberikan teguran oleh KPU Kabupaten/Kota : - 17 (tujuh belas) Anggota KPU Kabupaten/Kota. - 102 (seratus dua) Anggota PPK. - 46 (empat puluh enam) Anggota PPS - 56 (lima puluh enam) Anggota KPPS. d. Dihukum pidana adalah sebagai berikut: - 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten/Kota. - 1 (satu) Anggota PPK. - 3 (tiga) Anggota PPS. - 8 (delapan) Anggota KPPS e. Direhabilitasi adalah sebagai berikut: - 1 (satu) Anggota KPU Provinsi. - 6 (enam) Anggota KPU Kabupaten/Kota. f. Masih diproses tindak pelanggarannya: - 31 (tiga puluh satu) Anggota KPU Kabupaten/Kota.

20



- 57 (lima puluh tujuh) Anggota PPK. - 58 (lima puluh delapan) Anggota PP - 3 (tiga) Anggota KPPS. g.Jumlah keseluruhan penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran adalah sebanyak : 2.009 (dua ribu sembilan) orang, equivalen dengan 0,048 % (nol koma nol empat delapan persen) dari jumlah total penyelenggara pemilu sebanyak 4.101.490 (empat juta seratus satu ribu empat ratus sembilan puluh) orang. h. Terhadap Anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah diberhentikan tetap oleh DKPP, telah dilakukan penggantian antar waktu sebagai berikut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan KPU dalam rangka peningkatan kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang SDM KPU dan KPU Provinsi di seluruh Indonesia pada tanggal 3-5 Mei 2014 di Jakarta dengan peserta KPU provinsi guna memantapkan persiapan Pemilu Presiden, dengan agenda kegiatan yang meliputi: - Overview Hasil Evaluasi Pemilu Legislatif 2014. - Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu. - Tindak lanjut Hasil Pengawasan Pemilu Legislatif 2014. - Putusan DKPP terkait Pelanggaran Kode Etik Pemilu Legislatif dilihat dari aspek kategori pelanggaran, jenis sanksi, serta pemberdayaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Daerah. 2. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara berjenjang dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; E. Rapat Koordinasi Trilateral Pemantapan Pilpres 2014 Pada tanggal 17 Juni 2014, bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan Trilateral guna membahas pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan kewajiban masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014. Pedoman dan pembagian tugas itu diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman bersama antar ketiga lembaga tersebut dalam tiap proses dan tahapan pemilu Pilpres 9 Juli 2014.

21

Ada tiga poin yang penting dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, merujuk kepada pedoman menyangkut tentang rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dimana peraturan KPU ini menyangkut tentang jadwal, program dan tahapan. Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa KPU akan tetap melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, begitu juga peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara. Dalam hal ini, KPU merujuk kepada Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, dimana di sana diatur adanya kewajiaban PPS untuk menyelenggarakan rekapitulasi. Landasan ini juga yang dipakai untuk menyelenggarakan Pemilukada setelah Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 terbit, padahal Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 32 Tahun 2004 dan 12 Tahun 2008 itu tidak ada mengatur.

Komisiner KPU menyalami perwakilan dari KPU Daerah selesai membacakan Hasil Laporan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden Tahun 2014, (20/7/210) di Gedung KPU. Foto. Humas KPU

Jadi serta merta setelah terbitnya itu maka kemudian rekapitulasi penghitungan suara di PPS untuk pemilukada diadakan. Kemudian, poin yang kedua menyangkut proses persiapan logistik. Pengiriman logistik ke luar negeri dan berbagai daerah di Tanah Air. Poin ketiga menyangkut kebijakan penerbitan rekomendasi Bawaslu sehubungan dengan proses penghitungan dan pemungutan suara agar berpedoman pada kepastian hukum (kinerja pengawasan harus lebih efektif di tingkat bawah. Terkait rekapitulasi di tingkat nasional, Bawaslu meminta KPU agar mengantisipasi keabsahannya dan perlu pembenahan di tingkat bawah agar tidak menyita waktu panjang. Termasuk mengantisipasi agar mengurangi perintah penghitungan ulang dan sebagainya. Bawaslu juga meminta perlu lebih ditekankan proses koordinasi antarpenyelenggara di tingkat bawah (PPS/PPK dan Panwascam) sehingga lebih mudah dalam transparansi. Sempat disinggung pula mengenai kekhususan di Papua

22

yang memakai sistem noken, sehingga perlu dilibatkan beberapa lembaga sebagai aspek transparansi. Pada kesempatan yang sama Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres berbeda dan persoalannya pun pasti berbeda yang perlu diperhatikan adalah netralitas penyelenggara pemilu dan kepercayaan peserta pemilu sehingga kehati-hatian perlu dijaga oleh penyelenggara pemilu. Jimly mendesak agar segera dibuat Surat Edaran (SE) bersama terkait dengan penguatan kewenangan di tingkat Provinsi sampai dengan di tingkat bawah dalam penyelesaian sengketa. F. Teknis Pemungutan dan Penghitungan yang Penting Diperhatikan Berdasarkan PKPU 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, perlu diperhatikan beberapa hal berikut : a. Pemilih (pasal 6-13) - Pemilih yang terdaftar di DPT - Pemilih yang terdaftar di DPTb (terdaftar di DPT tapi menggunakan hak pilih di TPS lain) - Pemilih yang terdaftar di DPK (tidak terdaftar di DPT dan DPTb tapi ter daftar di model A PPWP) - Pemilih yang terdaftar di DPKTb (Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTb dan DPK yang menggunakan KTP atau identitas lain) - Maksimal 800 tiap TPS b. Prosedur Pindah Memilih Pemilih yang dalam keadaan tertentu : 1. Menjalankan tugas di tempat lain 2. Menjalani rawat inap di Rumah Sakit 3. Menjadi Tahanan di Rutan atau Lapas 4. Tugas Belajar 5. Pindah Domisili, dan 6. Bencana alam

Ilustrasi

23

dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau yang lebih dikenal dengan pindah memilih dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemilih melapor kepada PPS asal dimana pemilih terdaftar di DPT dengan membawa KTP atau identitas kependudukan lainnya untuk mendapatkan formulir Model A.5 PPWP paling lambat tanggal 6 Juli 2014 Pemilih membawa 2. Pemilih melapor kepada PPS tempat Pemilih akan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya dan Model A.5 PPWP paling lambat 6 Juli 2014, ATAU Datang langsung ke TPS pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan Model A.5 PPWP dan KTP atau identitas lainnya kepada petugas KPPS jika Pemilih tidak sempat melapor kepada PPS tujuan. Dalam hal Pemilih mengalami kesulitan untuk mendapatkan Model A.5 PPWP dari PPS asal dimana pemilih terdaftar di DPT, Pemilih DAPAT mendapatkan Model A.5 PPWP dari KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemilih Melapor kepada KPU Kabupaten/Kota dimana pemilih ingin menggunakan hak pilihnya untuk mendapatkan Model A.5 PPWP dengan membawa KTP atau identitas kependudukan lainnya paling lambat 29 Juni 2014 2. Pemilih melapor kepada PPS dimana pemilih ingin menggunakan hak pilihnya dengan membawa Model .5 PPWP dari KPU Kabupaten/Kota dan KTP atau identitas kependudukan lainnya paling lambat tanggal 6

Foto. rumahku.com

24

Untuk melengkapi prosedur pindah memilih tersebut, KPU telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1359/KPU/VII/2014 tertanggal 3 Juli 2014 Perihal Surat Pindah Memilih (Model A.5-PPWP). Dimana dalam surat edaran tersebut ditegaskan kembali kepada pemilih untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam rangka melayani pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pemilih yang pindah domisi di kota lain dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan Model A.5-PPWP dari PPS tempat asal, KPU Kabupaten/Kota tujuan dapat mengeluarkan formulir Model A.5-PPWP untuk pemilih yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. KPU Kabupaten/Kota tujuan memberikan formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP) kepada pemilih dimana pemilih ingin menggunakan hak pilihnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara. b. KPU kabupaten/Kota tujuan memastikan bahwa pemilih telah terdapat pada DPT di tempat asal pemilih.

25

Foto. Humas KPU

c. KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan agar menyusun dan merekap semua formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP) dan mengirimkannya ke KPU/KIP Provinsi tempat asal pemilih. d. Susunan pemilih yang dimaksud huruf c, memuat elemen NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat asal, Kabupaten/KotaKecamatan-Desa/Kelurahan-TPS asal, serta Kabupaten/kota-Kecamatan-Desa/keluarahan tujuan. 2. Apabila sampai [pada 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, pemilih belum mengurus pindah memilih di KPU Kabupaten/Kota tujuan seperti dimaksud pada point 1 9satu), maka untuk mempermudah pemilih yang kesulitan mengurus pindah memilih di PPS asal, proses pengurusan pindah memilih dapat dilakukan oleh keluarga pemilih yang bersangkutan di PPS asal, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Keluarga pemilih di PPS asal menunjuk kan Kartua Keluarga (KK) atau identitas lain yang sah terkait dengan pemilih bersangkutan dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih kepada PPS di mana pemilih tersebut terdaftar dan mengisi formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP). b. Formulir Model A.5-PPWP dapat dikirimkan oleh keluarga yang bersangkutan di tempat tujuan (via pos, scan, dan lain-lain). 3. Pemilih wajib menyerahkan Model A.5-PPWP kepada PPS tujuan me milih paling lambat 3 9tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. 4. PPS dapat menentukan nomor TPS dimana pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan jarak tempat tinggal dengan TPS dan ketersediaan surat suara di TPS. 5. PPS mencatat atau mendaftar pemilih pindah tersebut kedalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A.4-PPWP) dan menyerahkan kepada KPPS untuk diumumkan di TPS.

26

6. Melalui koordinasi KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal pemilih pindah memberikan catatan “pindah memilih”pada kolom keterangan di DPT dimana pemilih tersebut terdaftar. c. Pemungutan Suara (Pasal 14-41) - KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara - Ketua KPPS menyampaikan model C6 pada pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb dan DPK tiga hari sebelum pemungutan suara - Bila formulir model C6 hilang, maka pemilih melapor pada KPPS paling lambat sehari sebelum pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lain - Dalam formulir Model C6 harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS - Ukuran TPS minimal 10 meter x 8 meter disesuaikan kondisi setempat - Jumlah kursi di TPS sebanyak 25 - Jumlah surat suara di TPS sebanyak di DPT ditambah 2% dari DPT di TPS bersangkutan - Saksi berhak mendapatkan 1)salinan berita acara 2)salinan sertifikat penghitungan dan lampiran 3)salinan DPT, DPTb, DPK 4)salinan kejadian khusus dan keberatan saksi - Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 - 13.00 waktu setempat - Pemilih yang terdaftar di DPKTb menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir d. Penghitungan Suara (Pasal 42-88) - Dimulai setelah pemungutan suara berakhir (13.00 hingga selesai) - KPPS, Saksi dan PPL didalam TPS - Pemilih, pemantau diluar TPS

27

- Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut atau nama calon atau foto Pasangan Calon - Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon - Tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon - Penghitungan suara dilakukan ditempat terbuka dan pencahayaan yang cukup - Saksi, Pemantau, PPL diberi kesempatan mendokumentasikan formulir model C1 PPWP Plano - Keberatan dapat diajukan saksi dan PPL bila ada selisih antara model C1 PPWP Plano dengan model C1 beserta lampirannya. Bila keberatannya diterima maka KPPS segera melakukan pembetulan - Bila KPPS sudah melakukan pembetulan namun saksi masih keberatan maka KPPS meminta pendapat dari PPL dan wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL e. Jenis Formulir Berikut formulir yang digunakan di TPS : C C C C C C C C C

1 1 Plano 2 3 4 5 6 7

: : : : : : : : :

Berita Acara Sertifikat hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara Catatan hasil penghitungan perolehan suara Catatan Kejadian khusus Pendamping pemilih Surat Pengantar Tanda terima Surat Undangan Pemilih Daftar hadir pemilih Ilustrasi form C1

28

Foto. Humas KPU

BAB III Pengadaan dan Distribusi Logistik PPWP 2014

29

Komisioner KPU Arif Budiman sedang mengecek Cetak Surat Suara Pilpres dan PPWP di salah satu rekanan peserta lelang Percetakan. Foto. Humas KPU

U

A. Jenis Perlengkapan dan Prinsip Pengadaan ntuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Sedangkan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. hemat anggaran/efisien B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 1. Perlengkapkapan Pemungutan Suara

30

31

32

33

34

35

36

C. Pelaksanaan Pengadaan Pelaksanaan pengadaan logistik pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebagai berikut : • Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU. • Sekretariat Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangan pengadaan per lengkapanPemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya, sebagaima na dimaksud kepada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/ KIP Kabupaten/Kota. • Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat Pembagian tugas pengadaan diantara Sekretariat KPU dan jajarannya sesuai tingkatan sebagai berikut : a. KPU Pusat mengadakan : 1) Surat suara; 2) Tinta sidik jari;

37

Foto. metrotvnews.com

3) Segel; 4) Formulir Model C, C1 (temasuk didalamnya C1 berhologram); 5) Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan 6) Template (Alat bantu tuna netra). b. KPU Provinsi mengadakan : 1) Sampul kertas; dan 2) Formulir model C2 – C7, D, DA, DB, DC dan turunan. c. KPU Kabupaten/Kota mengadakan : 1) Alat kelengkapan TPS; dan 2) Penggandaan Daftar Pemilih Tetap.

D. Penjelasan Pengadaan Pusat a. Pengadaan Surat Suara Dasar perhitungan jumlah pengadaan surat suara SK KPU Nomor 477/ Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres Tahun 2014 dengan jumlah DPT 188.268.423 surat suara yang dicetak sebanyak 191.860.763 surat suara (DPT+2 %). Kemudian dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tanggal 24 Juni 2014, dilakukan addendum terhadap kontrak pencetakan surat suara tersebut dari 191.860.763 lembarmenjadi 192.267.116 surat suara (DPT dalam negeri di TPS + 2% ), sedangkan surat suara untuk PPLN sebanyak 2.709.485 (DPT-LN + 2%). Sehingga total suratsuara yang dicetak untuk dalam negeri dan luar negeri sebanyak 194.346.601 surat suara ( DPT di TPS + 2% + DPT LN + 2 %).

38

b. Pengadaan formulir model C1 Formulir model C1 beserta lampirannya setiap TPS disediakan sebanyak 7 (tujuh ) set yang peruntukkannya sebagaimana diatur UU Nomor 42 Tahun 2008. Dari 7 (tujuh ) set formulir model C1 tersebut 1 (satu) set diberi pengaman yang kasatmata berupa hologram, pemberian hologram tersebut dimaksudkan sebagai tanda bahwa formulir C1 tersebut merupakan dokumen yang asli. Penempelan hologram pada formulir model C1 tersebut dilakukan di percetakan bukan dilakukan KPU Kabupaten/Kota, sebagai antisipasi kesalahan penempelan atau penyalahgunaan hologram dimaksud. Hologram tersebut dirancang dan dicetak menggunakan bahan khusus, sedangkan percetakan yang mencetak hologram harus memiliki ijin khusus yaitu ijin Percetakan Security Printing dan Ijin Percetakan Hologram dari Badan Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal). Alokasi formulir model C dan C1 masing-masing TPS 7 set ( 1 buku) satu set diantaranya berhologram, sedangkan untuk formulir C1 plano masingmasing TPS 1 lembar. Total pengadaan formulir C, C1 ukuran A4 = 3.824.107 set ( 545.808 TPS x 7 set = 3.820.656 set untuk dalam negeri, dan 498 TPSLN x 7 set = 3.486 set untuk PPLN). Sedangkan untuk formulir model C1 plano = 546.301 lebar. c. Pengadaan Tinta Sidik Jari Alokasi tinta untuk masing-masing TPS 2 botol = 546.301 TPS x 2 botol = 1.092.602 botol. d. Pengadaan segel. Indeks alokasi segel untuk : KPU Provinsi : 1 keping; KPU Kabupaten/Kota : 2 + (16 x TPS); Pemilihan Kecamatan (PPK) : 5 keping; Panitia Pemungutan Suara (PPS) : 5 keping; dan KPPS : 32 keping.

Foto.merdeka.com

39

e. Pengadaan Alat bantu Tuna Netra. Alat bantu tunanetra (template) masing-masing TPS 1 buah = 478.685 buah. Catatan : TPS di Luar Negeri tidak diberikan template. E. Skenario Persiapan Pelaksanaan Pilpres 2014 Adapun skenario persiapan pelaksanaan Pilpres 2014 : - Persiapan lelang : Minggu ke-3 bulan April 2014 - Pengumuman lelang : Minggu ke-1 bulan Mei 2014, dibutuhkan waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari untuk proses pelaksanaan lelangnya karena menggunakan paska kualifikasi, dan ini dalam kondisi tidak ada gagal lelang. - Penetapan pemenang lelang : Minggu ke-1 bulan Juni 2014 - Proses pengadaan dan distribusi : Minggu ke-2 s.d minggu ke-3 bulan Juni 2014 - Pemenuhan kekurangan logistik : Minggu ke-4 bulan Juni 2014

40

F. Monitoring Pencetakan Surat Suara Pilpres 2014 Pada tanggal 14 Juni 2014, Komisioner KPU melakukan pembagian tugas untuk monitoring pencetakan surat suara Pilpres 2014 yang masing-masing dipimpin oleh komisioner KPU. Masing-masing Komisioner meninjau seluruh proses pembuatan surat suara, mulai dari pencetakan, pemotongan, pengepakan hingga pasangan barcode. Kegiatan monitoring ini juga dilakukan bersama awak media. Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah , melakukan monitoring percetakan suara ke PT Gramedia Jalan Angsana Raya Blok A2 No.1 Delta Silicon Cikarang. Selanjutnya ke PT Temprina Media Grafika, Setia Darma III Tambun Bekasi. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, melakukan pemeriksaan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, bertempat di PT Gramedia, Cikarang. Selain surat suara, pencetakan juga dilakukan untuk Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (DPC PPWP). Pada monitoring tersebut, Ferry juga melakukan pengecekan dimulai dari pencetakan surat suara, pemotongan, pengepakan, sampai proses distribusi. Proses pencetakan surat suara di percetakan PT Gramedia telah mencapai 58,5 persen atau 35 juta lembar. Dari hasil pengamatan dan tinjauan, ini sudah berjalan baik. Seperti diketahui, surat suara yang dicetak di PT Gramedia total berjumlah 60 juta surat suara. Dialokasikan untuk 11 provinsi. Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay melakukan monitoring percetakan surat suara ke PT Gelora Aksara Pratama, Jl. H. Baping No.100 Ciracas Jakarta Timur.

41

Dan selanjutnya ke PT Kalola Printing Jl. Raya Setu No.1 Cipayung Jakarta Timur. Percetakan PT Gelora Aksara Pratama di Ciracas, Jakarta Timur, dari 3.545.476 surat suara yang rencananya dikirim ke Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, seluruhnya sudah selesai dan menunggu proses pengepakan dan pengiriman. PT. Kalola Printing ini melakukan pencetakan surat suara sebesar 12.344.564 lembar, dan telah selesai total sekitar 6,1 juta surat suara, sedangkan khusus untuk surat suara bagi pemilih di luar negeri telah diselesaikan, bahkan sekarang surat suara tersebut sudah di bandara dan siap diberangkatkan untuk distribusi ke luar negeri.

Komisioner KPU Arif Budiman sedang Monitoring Surat Suara Pilpres 2014. Foto. Humas KPU

Sedangkan, rombongan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik melakukan monitoring percetakan surat suara ke PT. Temprint Jl. Palmerah Barat No.08 RT.003/005 Grogol utara. Perusahaan PT Temprint yang tergabung dalam konsorsium dengan PT GAP, mendapat dua paket. Untuk paket 11 jumlahnya 15.121.570. Sedangkan untuk paket 13 jumlahnya 3.585.496. Semua jumlah tersebut mencakup seluruh logistik Pilpres, yaitu surat suara Pilpres, surat suara pemilu ulang, dan lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (DPCPPWP) yang digunakan untuk ditempel di pintu masuk TPS. Target kami, baik paket 11 maupun 13, 100% telah tiba di Kabupaten/Kota pada 26 Juni 2014. Paket 11 meliputi kebutuhan logistik untuk NTT, NTB, Jawa Timur III, Jawa Timur, IV, dan Jawa Timur VI. Paket 13 meliputi kebutuhan logistik untuk Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Sementara itu, PT Temprint, mengungkapkan, pihaknya menargetkan seluruh logistik Pilpres, yang menjadi tanggung jawab mereka, akan sampai di

42

KPU Kabupaten/Kota pada 26 Juni 2014 atau dua hari lebih awal dari target yang diwajibkan oleh KPU, yakni 28 Juni 2014. Kondisi pada saat monitoring dilakukan sudah ada 78,5% cetakan yang berhasil diproduksi sampai jam 08.00 pagi. Sebagian sudah dilakukan proses pengemasan (packing). Pihak PT Temprint menjamin sesuai prosedur yang dijalankan, telah melibatkan operator, supervisior, Q-See, dan pihak pengawas dari KPU. Bahkan pengawasan dilakukan selama 24 jam. PT Temprint juga menjamin sejak keluarnya surat suara dari percetakan sampai tiba di daerah tujuan di kabupaten/kota, perusahan pencetak surat suara Foto. Humas KPU memiliki sistem yang dapat diandalkan. Adapun Komisioner KPU Ida Budhiati mengunjungi salah satu perusahaan pencetak surat suara, PT. Pura Barutama Kudus, Jawa Tengah. Proses cetak surat suara Pilpres di perusahaan tersebut, sudah mencapai sekitar 90%. Surat suara Pilpres yang dicetak PT. Pura Barutama merupakan surat suara untuk Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, dengan jumlah keseluruhan 13,5 juta lembar untuk kedua provinsi tersebut. Untuk kebutuhan Pilpres 2014 di Aceh, KPU menyiapkan surat suara sebanyak 3,38 juta lembar, sedangkan Sumatra Utara sebanyak 9,93 juta lembar. Kualitas hasil cetakan surat suara juga memuaskan. Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro meninjau di dua percetakan surat suara pilpres yang berlokasi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, yaitu PT. Macananjaya Cemerlang di Jalan Ki Hajardewantara, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan PT. Intan Sejati Jalan Kopral Sayom (Ring Road) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. PT. Macananjaya Cemerlang mencetak surat suara pilpres berjumlah 5.881.129 lembar yang terdiri dari 3.003.960 lembar diperuntukan seluruh Kab/Kota di Provinsi Bali dan 2.831.802 lembar diperuntukan bagi 4 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Daftar Pasangan Calon yang dicetak untuk sosialisasi di tiap-tiap TPS berjumlah 45.367 lembar. Sedangkan PT. Intan Sejati mencetak surat suara pilpres sejumlah 13.902.219 lembar dan surat suara untuk pemilu ulang 17.000 lembar, adapun pendistribusiannya diperuntukan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara umum ha-

43

sil monitoring di dua percetakan surat suara pilpres tidak ada masalah. Untuk pencetakan surat suara pilpres di Provinsi Bali semuanya sudah seratus persen tercetak dan tinggal pendistribusian ke Provinsi Bali sedangkan untuk Jawa Tengah baru empat puluh persen yang telah dicetak, diperkirakan dua hari ini selesai. Komisioner KPU Arief Budiman melakukan monitoring jalannya proses pencetakan surat suara ke PT. Temprina Media Grafika, Gresik dan PT. Dharma Anugrah Indah di Surabaya, Jawa Timur. Keduanya akan memenuhi kebutuhan surat suara untuk Provinsi Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat IX, X, dan XI. Seluruh proses pencetakan surat suara yang saat ini berlangsung akan selesai Minggu, 15 Juni 2014. G. Distribusi Logistik Pemilu Dengan mempertimbangkan waktu yang sangat pendek dalam pelaksanaan pendistribusian logistik ditetapkan skala prioritas yaitu didahulukan untuk Provinsi atau Kabupaten/Kota yang sulit kondisi geografis maupun sarana transportasinya. Agar pendistribusian logistik dapat tepat waktu tiba di daerah tujuan maka untuk daerah yang menjadi skala prioritas moda angkutan yang digunakan adalah angkutan udara ke ibukota Provinsi yaitu untuk provinsi luar Jawa, selanjutnya distribusi ke KPU Kabupaten/Kota menggunakan angkutan yang beragam sesuai kondisi setempat. Sedangkan untuk distribusi di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera moda angkutan yang digunakan dikombinasikan antara angkutan udara, laut/air dan darat. Sedangkan logistik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di luar negeri dan dalam negeri sudah terdistribusi sejak tanggal 14 Juni 2014 (luar negeri) dan tanggal 10 Juni 2014 (dalam negeri). Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pendistribusian logistik sampai dengan tanggal 25 Juni 2014, logistik yang diadakan oleh KPU sudah dikirim ke PPLN pada tanggal 14 s.d 18 Juni 2014 dan sudah diterima di 130 PPLN pada tanggal 16 s.d 23 Juni 2014. Logistik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di luar negeri meliputi surat suara, tinta sidik jari, segel, formulir/ hologram, sampul dan DPC; Pendistribusian logistik yang dilakukan oleh satuan kerja (satker) KPU dan KPU Provinsi dilakukan secara bertahap hingga logistik dimaksud sudah dapat diterima satker KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 25 Juni 2014. Semua jenis Logistik harus sudah sampai di KPPS paling lambat tanggal 8 Juli 2014.

44

Foto: Humas KPU

BAB IV Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

45

Komisioner KPU dan Tim Pasangan Calon No urut 1 dan 2, mengeceka isi berkas dokumen Rekapitulasi Surat Suara Pilpres 2014. di Gedung KPU Foto: Humas KPU

S

A. Hari, Tanggal, dan Jam Pemungutan Suara ehari sebelum pemungutan suara, KPU menerbitkan Surat Edaran dengan nomor 1387/KPU/VII/2014 tertanggal 8 Juli 2014, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinis/KIP Aceh, Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPPS di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU menyampaikan hal-hal pokok sebagai berikut : 1. Dalam rangka mengantisipasi banyaknya pemilih yang hadir di TPS, ketua KPPS memastikan proses pemungutan suara dimukai pukul 07.00 waktu setempat; 2. Bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat, sedangkan bagi pemilih DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemung utan suara berakhir; 3. Bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK namun tidak membawa formulir Model C6 PPWP (surat pemberitahuan) pada saat pemungutan suara, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu KPPS melakukan pencocokan antara identitas kependudukan dengan salinan DPT/DPTb/DPK; 4. Bagi pemilih yang pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A5 tetapi tidak sempat melapor ke PPS tempat memilih/tujuan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatat/ditambahkan pada Salinan Daftar Pemilih Tambahan; 5. Berkenan dengan penggunaan KTP/KK/Paspor/Identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan serendah-rendahnya oleh Kelurahan/ Desa atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah seperti surat keterangan domisili bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK harus digunakan sesuai dengan

46

alamat yang tertera dalam dokumen tersebut; 6. Bagi pemilih tidak diperkenankan membawa dan menggunakan kamera maupun handphone berkamera ke dalam bilik suara pada saat proses penggunaan hak pilih serta mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan; 7. Bagi tim pasangan calon yang diberikan mandat sebagai saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, foto dan/atau gambar dan nama pasangan calon serta wajib membawa surat tugas/madat dari pasangan calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye nasional/provinsi/kabu-

paten/kota; 8. Berkenaan dengan suara sah dan tidak sah pada saat penghitungan suara di TPS, petugas KPPS berpedoman pada Buku Panduan KPPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 9. Petugas KPPS memastikan pencatatatn data pemilih dan penggunakan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data jumlah surat suara sah dan tidak sah telah dicatat secara lengkap dan telah sinkron/sesuai; 10.Petugas KPPS memberikan dan menyampaikan salinan berita acara dan sertifikat yang ditulisa tangan kepada masing-masing saksi pasan gan calon dan PPL; 11.Panitia Pemungutan Suara pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden mendasarkan pada formulir Model C1 PPWP dan lampirannya dengan tetap membuka formulir Model C1 Plano PPWP;

47

12. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah menerima salinan formulir Model C, Model C1 dan lampirannya dari KPPS melalui PPK agar segera melakukan scan/pemindaian dan entry data untuk dikirimkan ke KPU dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 13. Untuk terselenggaranya pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang demokratis dan berkualitas, seluruh Penyelenggaran Pemilu diharapkan mampu bekerja sesuai dengan : a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Azas penyelenggaraan Pemilu, senantiasa menjaga kemandirian, netralitas, professional, kredibilitas dan integritas serta mematuhi kode etik sebagai penyelenggara Pemilu. Sementara itu untuk saksi-saksi di TPS, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) PKPU Nomor 19 tahun 2013 tentang Pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada PPWP 2014 menyatakan bahwa saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foro pasangan calon dan symbol/gambar Partai Politik serta wajib membawa surat tugas/mandat dari pasangan calon atau ketua dan sekretarus Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/ Kota. Dalam hal surat mandat saksi masing-masing pasangan calon pada sangat pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dikeluarkan oleh Tim Kampanye Nasional maka surat mandat tersebut tetap dapat dijadikan dasar sebagai persyaratan untuk menjadi saksi pasangan calon. Adapun pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri dilaksanakan serentak pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014. Adapun pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2014, sedangkan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, KPU melalui Keputusan KPU Nomor 477/ Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 telah menetapkan Rekapitulasi Data Pe-

48

Data Dalam Negeri a. Jumlah Kabupaten/Kota b. Jumlah Kecamatan/PPK c. Jumlah Desa/Kel/PPS d. Jumlah TPS e. Jumlah Pemilih Laki-Laki Jumlah Pemilih Perempuan Total Pemilih

: 497 : 6.980 : 81.142 : 478.685 : 94.301.112 : 93.967.311 : 188.268.423

Data Luar Negeri a. Jumlah PPLN b. Jumlah TPSLN c.Jumlah Pemilih Laki-Laki Jumlah Pemilih Perempuan Total Pemilih

: : : : :

130 498 919.687 1.119.024 2.038.711

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 462/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Luar Negeri pada 130 PPLN berlangsung pada 4-6 Juli 2014, dengan rincian masing-masing PPLN : 1. Hari Jumat, 4 Juli : Abu Dhabi, Addis Ababa, Alger, Amman, Dhaka, Doha, Dubai, Havana, Jeddah, Khourtum, Kyiv, Manama, Maputo, Moskow, Muscat, Sana’a, Teheran. 2. Hari Sabtu, 5 Juli : Ankara, Antananarivo, Astana, Bagdag, Bangkok, Beograd, Berlin, Bern, Bogota, Bratislava, Brussel, Bucharest, Buenos Aires, Camberra, Cape Town, Caracas, Colombo, Dakar, Darwin, Davao City, Den Haag, Dili, Frankfurt, Hamburg, Helshinki, Houston, Istambul, Johor Bahru, Kaboul, Kairo, Karachi, Kopenhagen. Kuala Lumpur, Lima, London, Los Angeles, Melbourne, Mumbai, Nairobi, New Delhi, New York, Oslo, Ottawa, Panama City, Paramaribo, Praha, Pretoria, Rabat, San Fransisco, Sarajevo, Sofia, Songkhla, Stockholm, Suva, Tashkent, Toronto, Tripoli, Tunis, Vancouver, Vanimo, Vientianne, Warsawa, Washington DC, Wellington, Wina, Windhoek, Zagreb. 3. Hari Minggu, 5 Juli 2014 :, Athena, Beijing, Beirut, Brazillia, BS Begawan, Chicago, Damascus, Dar Es Salam, Ghuangzhou, Hanoi, Harare, Ho Chi Minh, Hongkong, Islamabad, Kota Kinabalu, Kuching, Lisabon, Madrid, Manila,

49

Marseille, Mexico City, Noumea, Osaka, Paris, Penang, Perth, Phnom Penh, Port Moresby, Pyong YangQuito, Roma, Seoul, Shanghai, Singapura, Tawau, Tokyo, Vatikan, Yangoon. (catatan : PPLN Riyadh melangsungkan pemungutan suara pada Jumat, 4 Juli 2014 (Pukul 16.00 WS) s.d Sabtu 5 Juli 2014 (pukul 03.00 WS) dan PPLN Abuja dengan rincian Lagos, pada Sabtu 5 Juli 2014 dan Abuja, Minggu 6 Juli 2014) Jika merujuk PKPU 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara bagi WNRI di Luar Negeri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, selain kegiatan pemungutan suara seperti disebutkan pada 130 PPLN di atas, kegiatan pemungutan suara dapat dilakukan juga melalui Pos atau melalui Drop Box. B. Monitoring Pemungutan Suara PPWP ke TPS Tepat pada hari digelarnya pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 9 Juli lalu, Ketua dan Anggota KPU berbagi tugas melaksanakan monitoring ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah DKI Jakarta dalam kegiatan Press Tour bersama para jurnalis media massa cetak, online dan elektronik. Seusai menunaikan hak pilihnya, empat komisioner KPU RI, yakni Ferry Kurnia Rizkiyansah, Arief Budiman, dan Ida Budhiati melakukan monitoring proses pemungutan suara untuk TPS-TPS di wilayah Jakarta Selatan. Di antara TPS yang mereka kunjungi ialah TPS 027 dan TPS 040 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik bersama-sama dengan beberapa wartawan media massa cetak, elektronik dan online melakukan kunjungan ke tiga TPS di daerah Jakarta Timur, yakni TPS 057 LP Cipinang, TPS 052 RS Persahabatan, dan TPS 093 Kompleks Rumah Susun (Rusun) Pilok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Monitoring dan supervisi ingin mengenai kesiapan personel di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai tingkat KPPS. Selain itu, monitoring dan supervisi juga untuk memastikan apakah regulasi yang dibuat itu dijalankan dengan baik dan benar seperti penempelan DPT, Daftar Pasangan Calon, kemudian setting TPS, dan sebagainya. Sejauh pengamatan dan hasil monitoring proses pemungutan suara berjalan baik. Saksi dari

50

masing-masing kandidat juga rata-rata hadir di seluruh TPS. C. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi di TPS/TPSLN Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan di 478.685 TPS di dalam negeri yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 dan 498 TPS di luar negeri pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2014. Penghitungan suara di TPS dalam negeri dan TPS luar negeri dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Sehingga penghitungan suara di TPSLN luar negeri dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di TPS dalam negeri tanggal 9 Juli 2014. Pemungutan suara di dalam negeri diikuti oleh 188.268.423 pemilih. sedangkan di luar negeri diikuti oleh 2.038.711 pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih di dalam negeri sebesar 71.31 %. di luar negeri sebesar 34.66%. Apabila

PPSLN memperlihatkan dokumen hasil surat suara luar negeri kepada Tim Pasangan Calon Presiden No urut 1 dan 2 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Luar Negeri di Gedung KPU. Foto: Nur Hakim

tingkat partisipasi di dalam negeri dan di luar negeri di jumlahkan mendapatkan total partisipai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 70.91%. Pada tanggal 9 Juli 2014 terdapat beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan pemungutan suara. yakni di 7 (tujuh) distrik/kecamatan di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua. Hal ini terkendala adanya permasalahan distribusi logistik di wilayah tersebut. namun pemungutan suara di 7 (tujuh) distrik tersebut

51

telah dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di berbagai tingkatan telah dapat diselesaikan, baik melalui pemungutan suara ulang maupun rekapitulasi suara ulang yang dilakukan oleh KPPS maupun oleh PPS dan PPK. Selain itu, terkait kericuhan yang terjadi dalam pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, pada Minggu 6 Juli 2014, dimana Komisioner KPU, Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro dan Ketua Bawaslu, Muhammad, sedang berada di lokasi yang sama dalam rangka memantau sekaligus memberi pendampingan supervisi pemungutan dan penghitungan suara di Hongkong. Ada enam poin penjelasan dan klarifikasi KPU terkait pemungutan suara di Hongkong. Pertama, dari penjelasan PPLN/KPPSLN/KONJEN/Panwas Pemilu LN bahwa PPLN dan KPPSLN Hongkong telah melaksanakan seluruh prosedur pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU. Kedua, PPLN telah menyebarkan undangan/pemberitahuan memilih kepada WNI di Hongkong untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Juni 2014. Ketiga, benar ada protes dari beberapa WNI di Hongkong yang merasa/mengaku belum menggunakan hak pilih tapi mereka datang setelah TPSLN ditutup pada pukul 17.06 waktu setempat, saat dimana antrian pemilih sudah tidak ada lagi (dibuktikan dengan gambar dan video). Dengan demikian, sesuai peraturan KPU mereka tidak dapat difasilitasi. Keempat, terhadap tuduhan yang marak di media sosial, yang menyatakan bahwa ada oknum PPLN, atau oknum Konsulat Jenderal, atau oknum anggota KPU RI, yang menyatakan bahwa mereka akan mengakomodasi pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan syarat memilih calon pasangan tertentu, adalah tidak benar dan tidak ada fakta yang mendukung sama sekali. Kelima, terkait dengan berbagai gambar dan video yang diasosiasikan ada komisioner KPU yang menyatakan bahwa kesempatan memilih akan dibuka dengan

52

syarat mendukung pasangan calon tertentu adalah tidak benar. Antara protes untuk bisa menggunakan hak pilih bagi mereka yang belum menggunakan hak pilih dan tuduhan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu merupakan dua hal yang berbeda dan sama sekali tidak berkaitan. Gambar dan video yang menampilkan komisioner KPU (dan Bawaslu) sedang dikerumuni oleh pemprotes adalah gambar pemprotes sedang minta kejelasan apakah mereka akan diberi hak untuk memilih atau tidak, bukan karena komisioner dituduh berpihak pada salah satu calon. Dan keenam, KPU dan seluruh penyelenggara pemilu termasuk penyelenggara di luar negeri, sejak awal bertekad untuk bekerja secara profesional, independen, netral, sehingga tidak terkait dengan kepentingan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. D. Publikasi Hasil Pemilu (Situng) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Publikasi Hasil Pemilu (SITUNG ) PPWP 2014 adalah instrumen untuk mengumpulkan data perolehan suara pasangan calon melalui formulir model C dan lampirannya mulai dari tingkat TPS. Publikasi Hasil Pemilu ( SITUNG ) ini dibuat untuk mendukung dan menggalakkan semangat KPU dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi publik. Adapun metode yang digunakan adalah dengan memindai form C1 menjadi file image berekstensi jpg. File image ini kemudian diolah untuk ditayangkan melalui web khusus KPU yang beralamat di http://pilpres2014.kpu.go.id. Selain itu web ini juga difungsikan untuk menayangkan rekap form DA1 dan DB1 yang di unggah oleh KPU Kab/Kota. Penggunaan Publikasi Hasil Pemilu (SITUNG) diperuntukkan pada level KPU Kab/Kota. untuk memahami alur proses Form C1 dari TPS sampai dikirimkan ke KPU Pusat dapat dijelaskan beberapa hal berikut: 1. TPS - Mencatat rekap hasil penghitungan suara ke dalam Form C1; - Memasukkan Form C beserta lampirannya ke sampul khusus dan disegel dan mengirimkan ke PPS. 2. PPS - Menerima dan mengumpulkan Form C1 dari seluruh TPS dan mengirimkan ke PPK pada hari yang sama diterimanya. 3. PPK - Menerima dan mengumpulkan Form C dari seluruh PPS dan mengirimkan ke KPU Kab/Kota; - Mengirimkan Form DA1 dalam bentuk file excel ke KPU Kab/Kota.

53

4. KPU Kab/Kota -Menerima Form DA1 dalam bentuk file excel dari seluruh PPK diwilayah Alur Proses Pengolahan Hasil Penghitungan Suara PPWP 2014 - Form C1

54

Untuk menjamin keamana data Model C1 PPWP tersebut, KPU menerbitkan Surat Edaran 1395/KPU/VII/2014 Tertanggal 13 Juli 2014, yang intinya menenkan bahwa : 1. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak diperkenankan mempublikasikan/memberitahukan hasil rekapitulasi data entry kepada pihak luar manapun. 2. Formulir Model C PPWP Tahun 2014 yang diterima KPU/KIP Kabupaten/Kota dari PPS/PPK untuk dipindai, tidak dibenarkan diberikan akses kepada pihak luar manapun (antara lain untuk difotocopy) 3. KPU/KIP Kabupaten/Koya untuk dapat segera menyelesaikan proses entry dan pemindaian Formulir Model C, Cid an Lampiran C1 PPWP Tahun 2014 secara benar seperti apa adanya, dengan juga memperhatikan urutan dan kelengkapan halamannya. 4. KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melihat sosial media yang beralamat http://c1yanganeh.tumblr.com dan mencaru kemungkinan adanya C1 dari masing-masing Kabupaten/Kota yang bermasalah dan segera men gantisipasi perbaikan pada tingkatan berikutnya. 5. Apabila terdapat formulir Model C berhologram yang diterima oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota setelah di-scan dan etry data serta dibuat foto copy, dimasukkan kembali ke dalam kotak sebagai arsip yang asli. 6. Bagi yang mengalami kesulitan untuk mengirimkan melalui jaringan internet, KPU/KIP Kabupaten/Kota merekamnya dalam USB dan mengirim kannya melalui sarana pos atau transportasi tercepat lainnya ke KPU RI. 7. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat segera menyampaikan kepada

55

KPU RI Formulir Model DA1 dan DB1 langsung setelah ditetapkan pada tingkatannya melalui email [email protected]. 8.KPU/KIP Provinsi melakukan supervisi atas pengoperasian Situng pada KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing dan melaporkan perkembangannya kepada KPU RI cq. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI. E.Rekapitulasi dari Tingkat TPS Hingga Nasional Terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU dan Bawaslu menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 1394/KPU/ VII/2014 dan Nomor 001/SE/Bawaslu/VII2014 yang intinya : 1. Diminta kepada Anggota PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh agar tetap menjaga independensi, integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuk. 2. Diminta kepada Anggota PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat/mendokumentasikan setiap permasalahan yang dihadapi dalam format formulir yang telah ditentukan dan wajib menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Terhadap permasalahan yang berimplikasi dilakukan pemungutan suara ulang, agar tetap melibatkan unsur panitia pengawas Pemilu dan saksi pasangan calon serta tetap mendasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Diminta kepada Anggota Pengawas Pemilu Lapangan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan

56

Badan Pengawas pemilu Provinsim agar tetap menjaga independensi, integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemilu di tingkat PPS (10 s/d 12 Juli), PPK (13 s/d 15 Juli), KPU Kabupaten/Kota (16 s/d 17 Juli) serta KPU Provinsi (18 s/d 19 Juli) dan mengawal proses pemindaian form C1 PPWP, input D1 PPPWP, DA1 PPWp dan DB1 PPWP agar sebelum tanggal 17 Juli 2014 semua form tersebut telah terpindai, terinput dan terkirim ke server KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya pada daerah-daerah yang tingkat kerawanannya cukup tinggi. Dalam rangka monitoring pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar membentuk helpdesk/satuan tugas yang berasal dari pegawai secretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupatyen/Kota. Helpdesk/Satuan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi terbaru berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota masing-masing kepada tim Helpdesk pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk kemudian dilaporkan kepada tim Helpdesk rekapitulasi tingkat nasional. Sesuai peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014 tentang tahapan, program, dan jadual penyelenggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, tahapan rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juli, ditingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Juli, ditingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 Juli, dan di KPU Provinsi dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 Juli 2014. Proses penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan transparan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadir saksi pasangan calon, PPL serta Panwascam dan Panwaslu Kabupaten/Kota, sehingga semua pihak termasuk masyarakat umum dapat menyaksikan hasil penghitungan maupun hasil rekapitulasi di semua tingkatan.

57

Disamping hal tersebut, hasil penghitungan suara di TPS serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK dan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk Form C1 PPWP. D 1 PPWP. DA 1 PPWP. DB 1 dan DC 1 PPWP dapat diakses secara langsung oleh khalayak umum melalui laman KPU di www.kpu.go.id. Dalam rangka rekapitulasi tersebut, pada tanggal 11 Juli, Ketua KPU Husni Kamil Manik, melakukan monitoring proses penghitungan suara di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), melihat langsung proses rekapitulasi di kelurahan dan kecamatan. Hasil monitoring pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan menunjukan kesiapan dari penyelenggara di beberapa tempat, seperti di kecamatan Koto Tengah berdasarkan laporan ketua PPK di hari kedua pelaksanaan penghitungan di tingkat kelurahan sudah selesai dilaksanakan dan sebanyak 326 kotak suara yang telah di segel sudah berada di kantor Kecamatan dengan total jumlah DPT di kecamatan tersebut sebanyak 133.899 orang yang tersebar di 13 kelurahan, apresiasi diberikan kepada ketua KPU yang telah berkunjung memantau secara langsung kesiapan proses rekapitulasi. Pada hari yang sama, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah monitoring PPS di Jawa Barat. Tepatnya di Kantor Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa Bojongsari terdiri dari 31 TPS, dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 11.551 yang terdiri dari 5.896 pemilih laki-laki dan 5.655 pemilih perempuan. Selain itu terdapat juga Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 48 pemilih. Hasil monitoring menunjukkan proses rekapitulasi yang berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Proses rekapitulasi dihadiri oleh saksi dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Anggota Polri dan TNI, perwakilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta unsur masyarakat. Proses rekapitulasi dilakukan dengan pemaparan hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS. Perwakilan KPPS membacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dicermati bersama-sama oleh saksi dari kedua pasangan calon. Salah satu petugas PPS juga mencatat hasil penghitungan ke dalam form D1 Plano. Keesokan harinya, giliran Anggota KPU Arief Budiman melakukan monitoring pelaksanaan rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ke beberapa

58

PPK di Provinsi Jawa Timur. Arief Budiman mengunjungi PPK Kecamatan Lamongan, yang terdiri dari dua belas desa dan dua puluh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Total jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Lamongan sebanyak 114. Selanjutnya, Arief Budiman dan rombongan meneruskan monitoring ke PPK Kecamatan Deket, yang membawahi 17 PPS dengan 90 TPS. Pada kesempatan itu Arief menanyakan berbagai hal yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan PPS, termasuk kehadiran

para saksi. Setelah melakukan pengecekan atas pengamanan kotak suara yang dijaga oleh aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP, hasil monitoring menunjukkan sejauh ini tidak ada kejadian khusus atau luar biasa. Semua berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di level nasional, KPU RI mengundang Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta Sekretaris KPU Provinsi. Kegiatan rekapitulasi berlangsung di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU. Pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPWP tahun 2014, KPU Provinsi wajib membawa Model DC PPWP beserta lampirannya (soft copy dan hard copy), Model DB PPWP beserta lampirannya (soft copy dan hard copy) dan Model DA PPWP beserta lampirannya (soft copy dan hard copy). Rekapitulasi hasil pemilu secara nasional dilaksanakan oleh KPU mulai tanggal 20 Juli s/d 22 Juli 2014. Pelaksanaan rekapitulasi secara nasional digelar dalam Rapat Pleno Terbuka KPU yang dihadiri oleh Saksi masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu. DKPP.

59

dan Pemantau Pemilu baik dari dalam maupun Luar Negeri serta masyarakat. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional telah ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan rincian perolehan suara : 1. H. Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 atau setara dengan 46.85 %. 2. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Jusuf Kallan sebanyak 70.997.833 atau setara dengan 53.15 %. Pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi di DKI Jakarta, saksi pasangan calon nomor 1 (satu) secara resmi menyatakan

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

F. Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Dalam penetapan pemenang atau penetapan pasangan calon terpilih, KPU telah memperoleh landasan hukum yang pasti sejak Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-XII/2014 yang membatalkan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai kriteria penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. pasangan calon yang dinyatakan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih apabila memperoleh suara terbanyak. Pelaksanaan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014, dan telah diumumkan secara luas pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 22.00. Dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Drs. HM. Jusuf Kalla ditetapakan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 dengan perolehan suara sebanyak 70.997.833 atau setara dengan 53.15 %. Hasil rekapitulasi penghitungan suara ini mempunyai selisih sebesar 8.421.389 suara. Jumlah suara sah adalah sebesar 133.574.277, sedangkan jumlah suara tidak sah sebesar 1.379.690, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 134.953.967.

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla Periode 2014-2014 Foto. Nur Hakim

71

BAB V Perselisihan Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi

72

Prabowo Hatta melakukan Gugatan Permohonan PHPU ke MK Foto. tempo.co

S

A. Pasangan Nomor Urut Satu Ajukan Permohonan PHPU ke MK ebagaimana diketahui bahwa KPU pada tanggal 22 Juli 2014 melakukan Rapat Pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014). Selanjutnya. pasca Putusan KPU tersebut. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mengajukan Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 Jam sejak Penetapan KPU. Atas dasar aturan tersebut. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (satu). H. Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014. dengan register Nomor 1/PHPU-PRESS/XII/2014 tanggal 26 Juli 2014, pukul 20.00, diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Tim Pembela Merah Putih. KPU menerima salinan permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). H. Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa yang dikirim melalui surat Panitera Nomor 975.1/PAN.MK/7/2014 tanggal 26 Juli 2014. Dalam menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi. KPU menunjuk Pengacara Constitution Center Adnan Buyung Nasution (Concern ABN). Permohonan perselisihan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diajukan tanggal 25 Juli 2014 ke Mahkamah Konstitusi ini menggugat Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 juncto Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dikeluarkan oleh KPU pada Selasa (22/7) silam. Dalam keputusan Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tersebut, telah ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

73

Pada pokoknya, Pemohon mempersoalkan rakapitulasi hasil penghitungan suara dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan sebaran wilayah di 11 (sebelas) provinsi dan 50 (lima puluh) kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya, Pemohon melakukan perbaikan Permohonan pertama pada tanggal 26 Juli 2014 dengan menambah sebaran daerah yang dipersoalkan menjadi 23 (dua puluh tiga) provinsi dan 125 (seratus dua puluh lima) kabupaten/kota di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sidang perdana PHPU Presiden digelar pada 6 Agustus 2014. B. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah Konstitusi membuka sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2014, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, dengan agenda Pemeriksaan Perkara dengan Prabowo Subianto. Foto: vivanews.com nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XII/2014, antara lain penyampaian nasihat dan masukan kepada Pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki Permohonan PHPU yang diajukan serta menguraikan dengan jelas dalil-dalil dan alasan permohonan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva tersebut, Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menilai hasil rekapitulasi suara yang disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu pada 22 Juli 2014 tidak benar. Maqdir Ismail, mewakili kuasa hukum Tim Pembela Merah Putih, menyatakan pasangan nomor urut satu berhasil mengantongi 67.139.153 suara pada Pilpres 2014 lalu. Sementara pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya memperoleh 66.435.124 suara. Kuasa hukum mengatakan aka membuktikannya dengan seluruh formulir C-1 yang mereka miliki di sekitar 52.000 TPS. Sebelumnya, KPU telah menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan capres dan wapres terpilih dalam Pilpres 2014 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional, Jokowi-Kalla

74

unggul dengan 70.997.883 suara atau 53,15 persen, sedangkan PrabowoHatta memperoleh 62.576.444 suara atau 44,85 persen. Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi formulir DA-1 dan DB-1 yang dimiliki kuasa hukum, mereka berkesimpulan bahwa terdapat penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut dua sebanyak 1,5 juta dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 1,2 juta suara yang terdapat di 155.000 TPS. Selain itu, kuasa hukum juga mempersoalkan KPU sebagai Termohon

Sidang MK terkait Gugatan Prabowo Hatta. Foto: bisnis.com

karena dianggap melakukan penggelembungan jumlah DPT, berdasarkan data Pemohon disebut telah empat kali melakukan perubahan jumlah DPT melalui keputusan KPU masing-masing pada 15 Februari 2014, 28 Maret 2014, 13 Juni 2014, dan 9 Juli 2014. Dengan demikian, mereka berkesimpulan telah terjadi penambahan DPT sejak 15 Februari 2014 sampai 9 Juli 2014 sebanyak 6.019.266. Pertambahan jumlah DPT yang sangat spektakuler terjadi antara 13 Juni sampai 9 Juli 2014, yaitu sebesar 3.573. 310. Akibatnya, kuasa hukum merasa angka penambahan DPT melampaui tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yang wajar. Soal lain yang dipersoalkan adalah adanya asumsi mobilisasi pemilih yang besar melalui penggunaan hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB), yang menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor

75

tambahan, atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan yang terjadi di 466 kabupaten/kota, 3.750 kecamatan, 10.276 kelurahan, dan di 20.288 TPS. Kuasa hukum berdalih, bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan di 422 kabupaten/kota, 4063 kecamatan, 10.617 kelurahan, dan 18.670 TPS. Selain itu, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, hal ini terjadi 202 kabupaten/kota, 560 kecamatan, 921 kelurahan, dan di 1.286 TPS. Kemudian dalam Perbaikan Permohonan yang diserahkan pada Kepaniteraan MK pada tanggal 7 Agustus 2014, pukul 11.30 WIB. Pemohon menjelaskan bahwa selisih suara sebanyak 8.421.389 telah diperoleh pasangan pemenang Pilpres melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum . Foto: merdeka.com atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU selaku Termohon, berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang berakibat merugikan Pemohon. Lebih lanjut Pemohon menjelaskan pendapatnya bahwa telah terdapat kesengajaan dari penyelenggara tingkat bawah untuk mengubah hasil perhitungan secara sistematis dan terstruktur dengan tidak mengindahkan rekomendasirekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan pemungutan maupun penghitungan suara ulang di TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran sehingga terjadi atau diperoleh hasil perhitungan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon menjelaskan bahwa selisih suara sebanyak 8.421.389 telah diperoleh pasangan pemenang Pilpres melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU selaku Termohon, berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang berakibat merugikan Pemohon. Lebih lanjut Pemohon menjelaskan pendapatnya bahwa telah terdapat kesengajaan dari penyelenggara tingkat bawah

76

untuk mengubah hasil perhitungan secara sistematis dan terstruktur dengan tidak mengindahkan rekomendasi-rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan pemungutan maupun penghitungan suara ulang di TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran sehingga terjadi atau diperoleh hasil perhitungan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon juga mendalilkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Pemohon sesuai form C1-DA1-DB1 di seluruh provinsi dan diseluruh Kabupaten/ Kota hasil Rekapitulasi Perolehan Suara versi Pemohon, dapat ditemukan adanya penambahan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak 1,5 juta suara dan ditemukannya pengurangan perolehan suara pasangan nomor Urut 1 sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat di lebih kurang 155.000 TPS. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pasangan Prabowo-Hatta memohon MK menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/ Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014 serta menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

Dengan demikian, Pemohon pun meminta MK untuk menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2014-2019 dan memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2014-2019. Pada intinya, dalam perbaikan Permohonan kedua yaitu penambahan sebaran daerah yang dipersoalkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan 483 (empat ratus delapan puluh tiga) kabupaten/kota. Yang menggugat permasalahan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sebagai berikut : (i) Mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu)

77

sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap); (ii) Mobilisasi Pemilu melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), hampir di seluruh Daerah Pemilihan se-Indonesia; (iii) Penekanan oleh Pejabat Pemerintah Daerah; (iv) Rekayasa pihak penyelenggara Pilpres; (v) Politik uang; (vi) Perusakan bukti-bukti yang ada dalam Kotak Suara. C.Gugatan Prabowo-Hatta Obscuur Libel Dalam jawabannya, pada sidang kedua PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 tanggal 8 Agustus 2014, selaku Termohon KPU mengungkapkan bahwa tuduhan mengenai adanya pelanggaran dalam proses rekapitulasi perhitungan suara Prabowo-Hatta tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Alasannya, karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, dan bagaimana, pada tingkat apa rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dilanggar oleh Pemohon baik pada tingkat TPS, PPS, PPK kabupaten maupun provinsi. Sehingga permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, Pemohon juga tidak menguraikan berapa selisih perbedaan suara hasil perhitungan Termohon dengan hasil perhitungan Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan bagaimana penghitungan suara yang dilakukan Pemohon dan berapa hasilnya. Sedangkan terkait adanya pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis, KPU menjelaskan Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan adanya perencanaan secara matang yang dilakukan oleh Termohon untuk melakukan pelanggaran, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan keterlibatan Termohon dari berbagai tingkatan penyelenggara Pemilu dalam melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Dalam sidang lanjutan terkait pemeriksaan saksi berikutnya, yang menyita perhatian publik ketika Tim Pembela Merah Putih menghadirkan saksi Dadi Waluyo, yang merupkan saksi pada tingkat pleno provinsi sekaligus koordinator saksi Provinsi Papua untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Hatta

78

Rajasa, bersaksi di bawah sumpah mengatakan bahwa pemungutan suara tidak dilaksanakan di 14 kabupaten pada Provinsi Papua saat Pilpres 9 Juli 2014, terutama di pegunungan. Baik sesuai aturan undang-undang, maupun sesuai tahapan kearifan lokal (sistem noken dan ikat). Dedi menyatakan tidak ada tahapan rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat distrik, yang ada hanya rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten. Untuk mendukung kesaksian Dadi, dihadirkan pula saksi Novela Nawipa. Novela mengaku tidak ada aktivitas pencoblosan suara saat Pilpres 2014 di Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, daerah asalnya. Namun, belakangan pengakuan saksi-saksi tersebut dibantah oleh saksi-saksi KPU yang tak lain penyelenggara pemilu di Papua. Dari sidang yang digelar selama beberapa hari pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan TSM oleh penyelenggara dengan cara mobilisasi pemilih menggunakan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus tambahan Saksi Jokowi-Jk memberikan keterangan terkait (DPKTb), pengondisian hasil, politik uang, pe- Gugatan MK terkait sengketa Pilpres 2014 nyelenggara yang mencoblos surat suara, dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Masalah DPKTb yang banyak dipersoalkan, terutama untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumut, khususnya Nias Selatan. D. Penjelasan Mengenai Pemilih DPTb dan DPKTb Terkait tuduhan atau keberatan pemohon menyangkut Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan atau DPKTb Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jumlahnya dianggap sangat besar dan diduga termohon telah melakukan manipulasi dan mobilisasi terhadap pemilih dua kategori tersebut untuk kemenangan salah satu pasangan calon, khususnya pasangan calon nomor urut 2. KPU memberi penjelasan bahwa pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan atau yang lebih dikenal dengan pemilih DPTb adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan Pemilih, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, bencana alam, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dimana yang bersangkutan

79

terdaftar. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilih DPKTb adalah pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, DPTb, atau DPK yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP, Passport, atau identitas kependudukan yang syah lainnya. Berdasarkan pada Putusan MK No 102/ PUU-VII/2009, UU No 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No 9 Tahun 2013, Peraturan KPU No 9 Tahun 2014, dan Peraturan KPU No 19 Tahun 2014 bahwa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, DPTb, atau DPK dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Mendaftar kepada petugas KPPS dengan memperlihatkan KTP, passport atau identitas kependudukan yang sah lainnya 2. Memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau passport pemilih 3. Pemilih memilih 1 jam sebelum pemungutan suara selesai dilaksanakan 4. Pemilih dapat menggunakan hak suaranya selama surat suara di TPS masih tersedia Dengan demikian pemilih yang termasuk dalam kategori DPKTb adalah legal menurut peraturan perundang-undangan.

Foto.bisnis.com

KPU berkeyakinan bahwa DPT dan DPK Pilpres sudah komprehensif, akurat, dan terkini. Sehingga KPU mengharapkan pemilih DPKTb ditekan sekecil-kecilnya. KPU telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendata semua WNI yang telah memiliki hak pilih ke dalam DPT maupun DPK. KPU meyakini dengan mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang KPU laksanakan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dimana petugas kami mendatangi pemilih secara langsung dari rumah pemilih satu ke rumah lainnya, mengumumkan daftar pemilih di setiap tahapan, dan menyampaikan salinan soft copy dari DPS, DPSHP, maupun DPT kepada pengawas pemilu dan tim sukses/kampanye pasangan calon dengan tujuan untuk memberikan masukan dan tanggapan.

80

Jumlah pemilih DPKTb dalam negeri secara nasional adalah sebanyak 2.848.860 yang tersebar di 478.279 TPS di 33 provinsi dan 481 dari 497 Kabupaten/Kota. Artinya pesebaran pemilih pemilih DPKTb sangat merata di semua wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah pemilih DPKTb tersebut secara absolut terlihat besar namun jika kita prosentase dengan total pemilih yang terdaftar di DPT, DPK, DPTb, dan DPKTb yaitu sebesar 191.841.733 pemilih, maka persentase pemilih kategori DPKTb tidak besar, yaitu hanya 1,49%. Jumlah pemilih DPKTb tersebut jika kita bandingkan dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia yang berjumlah sebanyak 478.685 maka rata-rata pemilih DPKTb di setiap TPS adalah sebanyak 6 pemilih. Kami berpendapat bahwa rata-rata nasional jumlah pemilih DPKTb dibanding dengan total pemilih yang terdaftar sebesar 1,49% dan jumlah pemilih rata-rata DPKTb setiap TPS sebanyak 6 orang per TPS adalah angka yang sangat wajar dan normal. Kendati KPU telah melakukan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih secara maksimal, terdapat kendala yang kami hadapi di lapangan yang menyebabkan beberapa pemilih yang telah memiliki hak pilih luput dari DPT dan DPK. Kendalakendala yang dihadapi KPU antara lain: 1. Kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh petugas ketika melakukan pe mutakhiran dan pendaftaran 2.Mobilitas penduduk (perpindahan penduduk dan perubahan status anggota TNI/Polri menjadi sipil) yang sangat tinggi terutama di daerah-daerah perkotaan 3.Petugas sulit mengakses pemukiman di perusahaan-perusahaan tambang atau perkebunan maupun pemukiman elit di kota-kota besar. 4.Kurangnya partisipasi masyarakat pada proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, namun mendekati pemungutan suara pemilih baru menyadari pentingnya terdaftar dalam daftar pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Selain karena terdapat pemilih yang belum terdaftar di DPT dan DPK, besarnya jumlah pemilih dalam DPKTb disebabkan oleh beberapa alasan antara lain: 1.Sebagian dari pemilih DPKTb sebenarnya telah terdaftar di DPT sehingga pemilih tersebut tercatat lebih dari satu kali yaitu di DPT dan DPKTb. Hal ini mungkin terjadi karena: a. Petugas TPS yang kurang paripurna memahami jenis-jenis pemilih secara

81

baik dan benar. Banyak kasus dimana pemilih yang sebenarnya telah terdaftar di DPT, namun ketika pemungutan suara pemilih tidak membawa surat pemberitahuan atau C6 hanya membawa KTP, oleh petugas pemilih tersebut langsung dicatat dalam DPKTb tanpa memeriksa terlebih dahulu di DPT atau DPK. b.Pemilih yang telah terdaftar di DPT di tempat pemilih bekerja atau belajar (perantauan) ternyata menjelang hari pemungutan suara kembali ke kota/kampung halaman sehingga pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di kampung halamannya dengan menggunakan KTP. Kasus ini banyak terjadi di kota-kota besar, daerah industri dan kota-kota yang banyak kampus atau universitas. Terlebih pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada bulan ramadhan dan masa ujian akhir semester bagi pelajar dan mahasiswa telah berakhir. Sehingga pemilih (mahasiswa, pelajar, dan pekerja) tidak menggunakan hak pilihnya dimana dia terdaftar akan tetapi menggunakan hak pilih ditempat asalnya. 2. Kemudahan mendapatkan surat keterangan domisili dari kepala desa/ kelurahan sebagai salah satu syarat agar bisa menggunakan hak pilih pada hari pemungutan di daerah-daerah perkotaan terutama di kota-kota besar maupun di daerah perkebunan maupun pertambangan tidak sulit diperoleh pemilih. 3. Pemilih enggan untuk mengurus formulir pindah memilih atau model A.5 karena pemilih mengetahui aturan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Bagi yang telah terdaftar di tempat pemilih bekerja atau belajar (tempat perantuaan) yang ingin menggunakan hak pilih di kampung halaman seharusnya menggunakan mekanisme pindah memilih yaitu mengurus formulir Model A.5 di kantor PPS dimana pemilih terdaftar. Dari 481 KPU Kabupaten/Kota yang memiliki pemilih DPKTb kami mencatat ada 51 KPU Kabupaten/Kota yang memiliki pemilih DPKTb rata-rata lebih dari 10 pemilih tiap TPS. Setelah kami periksa lebih detil ternyata 51 KPU Kabupaten/ Kota tersebut adalah memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Terjadi di ibu kota provinsi, antara lain; Banda Aceh, Kota Medan, Kota Padang, Kota Pekan Baru, Kota Tanjung Pinang, Kota Bandar Lampung, Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Makasar dan lain-lain. 2. Kota tujuan urbanisasi antara lain; Kota Batam, Jakarta, Deli Serdang, Kota Cilegon, Tangerang, , Kota Bekasi, Karawang dan lain-lain 3. Kota tujuan belajar atau kota yang memiliki banyak universitas atau kam pus tujuan pelajar atau mahasiswa antara lain; Kota Depok, Kota Bogor, Sleman DIY, Kota Malang, dan Tangerang Selatan 4.kabupaten yang memiliki pertambangan atau perkebunan kelapa sawit antara lain; Murung Raya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Berau dan Kutai Timur.

82

Berikut adalah tabel 51 KPU Kabupaten/Kota dengan DPKTb dengan rata-rata pemilih lebih dari 10 pemilih tiap TPS:

83

KPU dapat membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah pemilih DPKTb yang besar untuk memenangkan salah satu pasangan calon. 51 kabupaten/kota dengan jumlah DPKTb dengan rata-rata lebih dari 10 pemilih tiap TPS tidak semuanya dimenangkan oleh salah satu pasangan calon. Akan tetapi keduanya berbagi kemenangan di 51 kota tersebut. Pasangan nomor urut 1, H. Prabowo Subiyanto – H. Ir. Hatta Rajasa memenangkan di 23 kanbupaten/kota sebagai berikut: 1. Kota Banda Aceh, 2. Kota Medan, 3. Deli Serdang, 4. Kota Binjai, 5. Kota Padang, 6. Kota Pekanbaru, 7. Kota Bandar Lampung, 8. Kota Metro, 9. Karawang, 10. Kota Bogor, 11. Kota Bandung, 12. Kota Bekasi, 13. Kota Depok, 14. Bekasi, 15. Kota Cilegon, 16. Tangerang, 17. Jakarta Selatan, 18. Jakarta Timur, 19. Kota Mataram, 20. Kota Banjar Baru, 21. Kota Palu, 22. Kota Tual, dan 23. Kota Ternate Sedangkan pasangan nomor urut 2, Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. Jusuf Kala memenangkan di 28 kabupaten/kota sebagai berikut: 1. Kota Batam, 2. Kota Tanjung Pinang, 3. Kota Tangerang, 4. Jakarta Pusat, 5. Jakarta Utara, 6. Jakarta Barat,

84

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Tangerang Selatan, Badung, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Murung Raya, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Berau, Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kota Manado, Minahasa Utara, Kota Makasar, Kota Kendari, Halmahera Tengah, dan Kota Jaya Pura.

Dengan demikian, tuduhan atau dalil Pemohon pada Angka Romawi II angka 4.38 dan 4.39 yang menyatakan bahwa Termohon melakukan mobilisasi pemilih DPKTb melalui empat (4) cara mobilisasi adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar dan bukti sama sekali. Empat (4) cara mobilisasi yang disampaikan oleh pemohon yang disampaikan yaitu melalui: a. Masalah pertama: Jumlah seluruh hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan b. Masalah kedua : jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah c. Masalah ketiga: pengguna hak pilih DPTb lebih besar dari pemilih yang terdaftar di DPTb d. Masalah keempat: pengguna hak pilih DPKTb lebih besar dari pemilih yang terdaftar di DPKTb KPU telah memeriksa dengan seksama keempat masalah yang disampaikan

85

Komisioner KPU Husni Kamil Manik dan Ida Budhiati sedang berdiskusi dengan Pengara Adnan Buyung Nasution foto: detik.com

oleh Pemohon di dalam dokumen formulir DB1-PPWP di 497 KPU Kabupaten/ Kota, 33 formulir DC1-PPWP di KPU Provinsi di seluruh Indonesia, dan formulir DD1-PPWP tingkat nasional . Berikut hasil pemeriksaan terhadap dokumen tersebut: a. TIDAK BENAR bahwa jumlah hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Di dalam dokumen yang kami miliki, formulir DD1-PPWP menyebutkan bahwa jumlah total hak pilih (Kolom I.B.5) dan jumlah surat suara yang digunakan (Kolom II.4) adalah SAMA yaitu 134.953.967. (Bukti formulir DD1PPWP terlampir) b. TIDAK BENAR bahwa jumlah suara sah dan tidak sah tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Kami sudah memastikan di formulir DD1-PPWP bahwa jumlah suara sah dan tidak sah (Kolom III.3) dan jumlah surat suara yang digunakan (Kolom II.4) adalah SAMA yaitu 134.953.967(Bukti formulir DD1-PPWP terlampir) c. TIDAK BENAR bahwa pengguna hak pilih dalam DPTb lebih besar dari pemilih yang terdaftar di DPTb. Kami telah memeriksa hal ini di formulir DB1-PPWP, DC1-PPWP, dan DD1-PPWP, TIDAK DIKETEMUKAN adanya hak pilih dalam DPTb yang melebih jumlah pemilih DPTb yang terdaftar. Secara nasional jumlah pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih adalah 446.575 pemilih. Sedangkan pemilih yang terdaftar di dalam DPTb adalah sebanyak 478.540 pemilih. (Bukti formulir DD1-PPWP dan summary formulir DB1-PPWP terlampir) d. Untuk pengguna hak pilih dengan KTP atau Passport (DPKTb) di dalam negeri jumlah pemilih DPKTb yang menggunakan hak pilihnya LEBIH SEDIKIT/ KECIL dibandingkan dengan pemilih DPKTb yang terdaftar.

86

Dengan demikian, terkait dengan pemilih DPKTb perlu digarisbawahi bahwa: 1. Pemilih DPKTb adalah pemilih yang sah karena diatur dalam peraturan perundang-undangan 2. Jumlah pemilih DPKTb yang dipermasalahkan oleh Pengadu adalah jum lah yang alami, wajar dan tidak ada rekayasa dari pihak penyelenggara 3. Dari data yang kami sampaikan membuktikan bahwa pemilih DPKTb tidak otomatis memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 4.KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak pernah melakukan komunikasi atau upaya untuk bekerjasama dengan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memenangkan dalam pemilu. E. Pemeriksaan Saksi-Saksi Ahli Pada sidang ketujuh, tanggal 15 Agustus 2014, kuasa hukum PrabowoHatta menghadirkan beberapa saksi ahli yakni Yusril Ihza Mahendra, Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Said Salahudin, Dwi Martono Ariyanto, A. Rasyid Saleh, dan Marwah Daud Ibrahim. Dalam keterangannya di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Yusril Ihza Mahendra meminta agar MK juga dapat memutus konstitusionalitas dari pemilihan umum khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seperti halnya yang dilakukan oleh MK Thailand. Bukan hanya persoalan perselisihan mengenai angka-angka atau statistik. Pihak Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi ahli yaitu : 1) Dr. Harjono, SH., MCL; 2) Didik Supriyanto, M.Si, 3) Prof.Erman Rajagukguk, SH., LLM., Ph.D, dan 4) Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian masing-masing terkait permasalahan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Mantan Hakim Konstitusi Harjono menjelaskan bahwa dalil mengenai pelanggaran terstruktur, tersistematis dan massif (TSM), membutuhkan pembuktian yang kuat. Khususnya mengenai DPKTb yang didalilkan pemohon sebagai pelanggaran TSM. Sebaliknya, menurut Harjono DPKTB merupakan nomenklatur yang secara asasi berarti suatu rekadaya yang justru dibuka untuk memungkinkan hak substansi demokrasi dari warga negara yang

Foto. kompas.com

87

terhalang oleh karena tidak terdaftar di DPT. Jadi, kesimpulannya tidak merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur, dan kemudian itu dilandasi atas satu keinginan untuk memenangkan kontestan tertentu dengan cara kecurangan. Sementara tim kuasa hukum Jokowi-JK sebagai pihak terkait hanya mengajukan dua ahli, yakni Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra dan mantan anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo. Sebelum pembacaan putusan pada tanggal 21 Agustus 2014, pada persidangan ke delapan tanggal 18 Agustus 2014 Mahkamah mengesahkan buktibukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dengan catatan bukti

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendara menjadi saksi ahli dari Prabowo Hatta. Foto. kompas.com

tersebut masih ada kekurangan yang dapat dilengkapi. Para pihak diberikan waktu sampai batas akhir penyerahan kesimpulan pada Selasa (19/8) pukul 10.00 WIB untuk melengkapi bukti fisik. F. MK Tolak Permohonan Prabowo-Hatta Setelah delapan kali menggelar persidangan, melakukan pemeriksaan permohonan, bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi serta ahli, sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 1/PHPU-Pres/XII/2014 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014, di Ruang Sidang Pleno. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1), Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain, setelah putusan ini tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh dan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan putusan sebagaimana mestinya. Dalam sidang pleno terbuka tersebut Mahkamah berkesimpulan (1) Mahkamah berwenang untuk mengadili per-

88

mohonan a quo; (2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; (3) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; (4) Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum; (5) Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Mahkamah menyatakan Amar Putusan yaitu: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menyatakan seluruh dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu tidak terbukti. Demikian pula mengenai dalil lainnya yang tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah mengukuhkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Berikut adalah beberapa hal pokok dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan sidang PHPU Pilpres 2014 setebal 5837 halaman, yakni : 1. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Menyangkut DPKTb yang dinilai dimanfaatkan KPU untuk memobilisasi massa memilih pasangan nomor urut 2 di sejumlah provinsi, di antaranya Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, Mahkamah menilai hal ini tidak beralasan menurut hukum. Mengingat, Pemohon tidak memiliki bukti kuat bahwa pemilih DPKTb dimobilisasi oleh Termohon untuk memilih calon presiden nomor urut 2. Mengingat, pemilih yang terdapat dalam DPKTb tidak diketahui memilih capres yang mana. 2. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara Dalam dalil Pemohon, dinyatakan bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga merugikan Pemohon. Menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih dimobilisasi oleh Termohon untuk memilih capres nomor urut 2. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan hanya merugikan pemohon dan ditujukan untuk memenangkan pihak terkait.

89

3. Politik Uang Terkait dalil Pemohon yang mengungkap terjadi politik uang di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatra Selatan untuk memenangkan capres nomor urut 2. Menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak ditunjukkan dengan keterangan saksi dan alat bukti memadai. Pemohon tidak melampirkan siapa yang memberi, kapan dan di mana uang tersebut diberikan, berapa jumlahnya, dan siapa yang menerima. Khusus di Kabupaten Sampang, Pemohon justru memenangkan hasil pilpres dengan 45 ribu suara, sedangkan Pihak Terkait hanya 17 ribu suara. 4.Keabsahkan Sistem Noken di Papua Mahkamah juga menegaskan keabsahan sistem ikat atau noken yang digunakan di sejumlah daerah Provinsi Papua. Mahkamah mengatakan menghormati pemberian suara dengan sistem noken atau sistem ikat dalam Pilpres tahun 2014 dengan ketentuan sistem tersebut harus diadministrasikan dengan baik pada Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara Pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindarkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres. Dalam masa transisi dari sistem noken ke sistem pencoblosan, penyelenggaraan Pemilu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan pun harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan

Foto. tribunnews.com

90

Foto. hukumacaraperdata.com

BAB VI Permasalahan dan Penyelesaian

91

Logistik Surat Suara Pilpres 2014 Foto: Humas KPU

P

A. Permasalahan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ermasalahan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diantaranya meliputi: a. Terbatasnya waktu yang disediakan untuk produksi dan distribusi perleng kapan pemungutan suara, sementara wilayah persebaran TPS sangat luas dan sebagian berada di daerah yang sulit di jangkau alat transportasi; b. Terlambatnya laporan penerimaan surat suara dan kekurangan surat suara dari KPU Kabupaten/Kota; dan c. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia pengelola logistic yang kompeten dan permanen, terutama diwilayah Indonesia Bagian Timur B. Tindak Lanjut Permasalahan Logistik Tindak lanjut permasalahan logistik yang dilaksanakan meliputi: a. Untuk menetapkan jumlah suarat suara yang harus diadakan KPU menetapkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditambah 2 % Per TPS; b. Dalam UU Pilpres yang akan datang perlu sinkronisasi pasal-pasal terkait dengan jumlah surat suara yang harus diadakan termasuk jumlah surat suara cadangan didalamnya, dan penyediaan surat suara di setiap TPS; dan c. Pembenahan management pengelolaan logistik pemilu, meliputi perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan SOP, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. C. Solusi Untuk Mengatasi Keterlambatan Distribusi Logistik a.Menetapkan skala prioritas dalam pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK/PPD, PPS dan KPPS; dan b.Minta bantuan TNI/Polri dengan mengadakan MoU dengan Mabes TNI dan Polri.

92

D. Permasalahan Penetapan Hasil PPWP 2014 Pelaksanaan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014, dan telah diumumkan secara luas pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 22.00. Dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Drs. HM. Jusuf Kalla ditetapakan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 dengan perolehan suara

Tampilan PPWP Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 Foto. Nur Hakim

sebanyak 70.997.833 atau setara dengan 53.15 %. Dalam perjalanannya setelah KPU menetapakan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 (satu) mengajukan permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 01/

93

PHPU.PRES/XII/2014 tanggal 26 Juli 2014, dan mengajukan pengaduan atas tindakan KPU, beberapa KPU Provinsi dan beberapa KPU Kabupaten/Kota kepada DKPP karena dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS diduga ditemukan beberapa pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di beberapa wilayah. Obyek sengketa perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 (satu) tersebut, dan pengaduan yang disampaikan kepada DKPP antara lain : a. Beberapa rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi yang berkaitan dengan permasalahan DPKTB dan direkomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang tidak dilaksanakan oleh beberapa KPU Kabupaten/Kota (Mahkamah Konstitusi dan DKPP); b. Terdapat dugaan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Juli 2014 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karena pemilih tidak datang langsung sendiri ke TPS untuk memberikan suara (Mahkamah Konstitusi dan DKPP); c. Kedudukan hukum Surat Edaran KPU Nomor : 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang isinya agar KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara untuk mengkopi salinan DPT, DPTB, DPK, DPKTB, Model A5 PPWP, Model C7 PPWP serta salinan Model C1 PPWP sebagai alat bukti dalam persiapan lebih awal menyikapi PHPU di Mahkamah Konstitusi. Kendatipun dalam pembukaan kotak suara mengundang dan disaksikan Panwaslu Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon dengan melibatkan pihak kepolisan, dianggap oleh Tim Kampanye Pemilu Nasional pasangan calon nomor urut 1 (satu) menimbulkan ketidakpastian hukum dan pembukaan kotak suara tersebut dianggap berimplikasi pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu (DKPP); d. KPU dianggap melampaui kewenangannya mengatur kedudukan pemilih dalam DPK dan DPKTB dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 201, sementara dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak diperintahkan untuk mengatur kategori pemilih dalam DPK dan DPKTB dan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUUVII/2014 hanya berlaku terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 bukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (DKPP); e. KPU dianggap melampaui kewenangannya menetapkan calon Presiden nomor urut 2 (dua) karena menurut pasangan calon nomor urut 1 (satu) semestinya pemenuhan syarat calon yang dibuktikan dengan Keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta dinyatakan tidak

94

memenuhi syarat calon, karena PP Nomor 14 Tahun 2009 telah dicabut dengan PP Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2014 dan PP Nomor 29 Tahun 2014 telah merevisi PP Nomor 18 Tahun 2013 yang baru diundangkan tanggal 23 Mei 2014. atau dengan kata lain baru diundangkan setelah KPU menyelesaikan tahapan pendaftaran pasangan calon yaitu tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 (DKPP); dan f. KPU dianggap melampaui kewenangannya menetapkan Keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional yang hanya ditetapkan oleh Ketua KPU Sementara/Plt. Ketua KPU. sehingga menurut pasangan calon nomor urut 1 (satu) semestinya ditetapkan oleh Ketua KPU yang dalam kedudukannya bertindak ke luar dan ke dalam. sehingga Keputusan KPU tersebut harus dinyatakan cacat hukum. E. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 1. Penyelenggara Pemilu yang telah diberhentikan tetap oleh DKPP sebanyak 102 (5 terkait Pilpres) orang, dengan rincian sebagai berikut: a. 52 (lima puluh dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota (5 terkait Pilpres). b. 45 (empat puluh lima) orang Anggota PPK. c. 7 (tujuh) orang Anggota PPS. 2. Penyelenggara pemilu yang telah diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1.463 orang, dengan rincian sebagai berikut: a. 48 (empat puluh delapan) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota. b. 363 (tiga ratus enam puluh tiga) orang Anggota PPK. c. 406 (empat ratus enam) orang Anggota PPS. d. 646 (enam ratus empat puluh enam) orang Anggota KPPS. 3. Penyelenggara pemilu yang telah diberikan teguran oleh DKPP sebanyak 140 (37 terkait Pilpres), dengan rincian sebagai berikut: a. 7 (tujuh) Anggota KPU (terkait Pilpres). b. 7 (tujuh) Anggota KPU Provinsi (5 terkait Pilpres). c. 115 (seratus lima belas) Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota (25 terkait Pi lpres). d. 3 (tiga) orang Anggota PPK. e. 8 (delapan) orang Anggota PPS.

95

4. Penyelenggara pemilu yang telah diberikan teguran oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 715 orang, dengan rincian sebagai berikut: a. 57 (lima puluh tujuh) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota. b. 216 (dua ratus enam belas) orang Anggota PPK. c. 162 (seratus enam puluh dua) orang Anggota PPS. d. 280 (dua ratus delapan puluh) orang Anggota KPPS. 5. Penyelenggara pemilu yang telah dihukum pidana sebanyak 13 orang, den gan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota. b. 1 (satu) orang Anggota PPK. c. 3 (tiga) orang Anggota PPS. d. 8 (delapan) orang Anggota KPPS. 6. Penyelenggara pemilu yang telah direhabilitasi sebanyak 171 (20 terkait Pilpres), dengan rincian sebagai berikut: a. 7 (tujuh) orang Anggota KPU (terkait Pilpres). b. 24 (dua puluh empat) orang Anggota KPU Provinsi (3 terkait Pilpres). c. 115 (seratus lima belas) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota (10 terkait Pilpres). d. 11 (sebelas) orang Anggota PPK. e. 13 (tiga belas) orang Anggota PPS. f. 1 (satu) orang Anggota KPPS. 7.Jumlah total penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran adalah sebanyak : 2.433 (62 terkait Pilpres) orang, dari jumlah total penyelenggara pemilu sebanyak 4.101.490 (empat juta seratus satu ribu empat ratus sembilan puluh) orang.

96

Foto. Nur Hakim

BAB VII PENUTUP

97

Foto. Nur Hakim

B

A. Kesimpulan erdasarkan pemaparan dari Bab I s.d VI yang menguraikan bagaimana proses tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sejak persiapan pelaksanaan hingga penetapannya, maka KPU menyimpulkan beberapa hal penting dari tahapan pemilu tersebut : 1. Sejak dari tahapan persiapan pemungutan dan perhitungan suara, KPU telah memberikan panduan tata cara pemberian suara kepada pemilih, menyiapkan buku panduan bagi KPPS dan melaksanakan bimbingan teknis penghitungan suara kepada KPPS. 2. Sedangkan untuk rekapitulasi suara, KPU telah menyiapkan modul dan video rekapitulasi suara di PPS, PPK dan KPU. KPU juga melaksanakan bimbingan teknis rekapitulasi suara untuk PPS, PPK dan KPU sekaligus diikuti dengan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang. 3. Dalam penetapan pemenang atau penetapan pasangan calon terpilih, KPU telah memperoleh landasan hukum yang pasti sejak Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-XII/2014 yang membatalkan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai kriteria penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pasangan calon yang dinyatakan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih apabila memperoleh suara terbanyak. 4. Selama proses tahapan pemungutan, penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil Pemilu berjenjang, semuanya dilakukan di bawah pengawasan ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu dan masyarakat. Bukan hanya itu saja, dalam menggunakan alat bantu teknologi (Situng), dipastikan bahwa alat bantu tersebut akurat dan aman. Sepanjang proses entri data hasil Pemilu, KPU melakukan pengawasan internal yang ketat. Dan, memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil perhitungan surat yang dientri tersebut. 5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilaksanakan ses-

98

uai jadwal dan tahapan Pemilu.Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan di 478.685 TPS di dalam negeri yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 dan 498 TPS di luar negeri pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2014. Pemungutan suara di dalam negeri diikuti oleh 188.268.423 pemilih. sedangkan di luar negeri diikuti oleh 2.038.711 pemilih. dengan tingkat partisipasi pemilih di dalam negeri sebesar 71.31 %. di luar negeri sebesar 34.66%. Apabila tingkat partisipasi di dalam negeri dan di luar negeri di jumlahkan mendapatkan total partisipai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 70.91%. 6. Pelaksanaan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor : 535/ Kpts/KPU/Tahun 2014 dan penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor: 536/Kpts/KPU/ Komisioner KPU Arif Budiman dan Juri Ardian- Tahun 2014, dan telah diumumkan secara luas toro, menandatangani SK Penetapan Pemili- pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 22.00. Dalam han Presiden dan Wakil Presiden Terpilih rapat pleno terbuka penetapan pasangan PresJokowi - JK do Gedung KPU. Foto. Nur Hakim iden dan Wakil Presiden terpilih, pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Drs. HM. Jusuf Kalla ditetapakan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 dengan perolehan suara sebanyak 70.997.833 atau setara dengan 53.15 %. 7. Mengenai kekurangan dan kendala yang muncul di lapangan, seperti PSU, KPU telah menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, dan atas rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu RI, mulai dari permasalahan distribusi logistik Pemilu, pelaksanaan pemungutan suara ulang, maupun pencermatan data DPT dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. 8. Hasil PHPU Pilpres 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan Amar Putusan 1) Dalam Eksepsi, Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, dam 2) Dalam Pokok Permohonan, Menolak permohonan Pemohon untuk se-

99

luruhnya. B.Rekomendasi Atas delapan poin kesimpulan tersebut, maka KPU merasa perlu untuk merekomendasikan perbaikan proses penyelenggaran tahapan pemilu masa mendatang, khususnya dalam pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Ada tiga rekomendasi penting : 1. Perlu peningkatan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih massif dan menyasar semua segmen masyarakat. Mengingat, jumlah pengguna hak pilih di Pilpres 2014 adalah 71.31 % di dalam negeri. Persentase ini menurun dibandingkan Pilpres 2009 (72%) dan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014 (75,11%). Kendati turun, justru pengamat politik menilai secara kualitas partisipasi masyarakat dalam Pilpres

Anggota KPU Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas dan Husni Kamil Manik (Ketua) menutup acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pemilih Presiden dan Wakil Presiden Periode 20142019. Foto: Nur Hakim

kali ini lebih tinggi dari Pilpres sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu di tahap pungut-hitung dan rekapitulasi suara yang melibatkan partisipasi berbagai unsur masyarakat, lembaga survei, media massa dan mayarakat umum dalam merekam dan mempublikasikan sertifikat hasil penghitungan suara formulir C1 di media sosial, atau seperti yang dilakukan anak-anak muda yang membuat www.kawalpemilu.org/. Sebelumnya, antusiasme masyarakat untuk mengampanyekan pasangan calon pilihannya juga demikian menonjol seperti partisipasi relawan, seniman, budayawan, buruh, nelayan dan lain sebagainya. Namun, untuk melengkapi partisipasi yang sempurna, baik kuantitas dan kualitas, untuk pemilu presiden dan wakil presiden mendatang, hendaknya penyelenggara pemilu benarbenar menyiapkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menyentuh semua kalangan masyarakat, yang terstruktur, massif dan menarik. 2. Rekomendasi pembentukan lembaga pengadilan tersendiri yang khusus mengatur penyelesaian sengketa pemilu. Dengan diurus oleh satu badan pengadilan di-

100

harapkan, lembaga pengadilan pemilu itu fokus mengurus pelanggaran administrasi dan pelaksanaan pemilu. Sekarang ini seakan masih membingungkan dimana mereka yang tidak puas dengan hasil Keputusan MK. Belajar dari kasus sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dalam kasus pembukaan kotak suara, DKPP dan MK memberikan keputusan yang berbeda. DKPP menyatakan KPU melanggar kode etik sehingga seluruh komisioner KPU mendapat peringatan. Sedangkan, MK membolehkan keputusan KPU untuk membuka kotak suara tersebut. Dengan kata lain, bila hanya ada satu lembaga pengadilan pemilu, harapannya tidak ada lagi perbedaan keputusan terkait permasalahan pemilu. 3. Penyatuan UU Pemilu. Sejumlah pakar dan lembaga yang mengurusi Pemilu semacam Perludem, merekomendasikan perlunya perbaikan dan penyatuan UU pemilu, untuk menghilangkan duplikasi, tumpang tindih, sehingga aturan hukum pemilu lebih komperhensif. Pasalnya, penyebab utama kekisruhan yang terjadi dalam setiap pemilu bukti perlunya peraturan pemilu perlu diperbaiki. Termasuk menyangkut DPKTb yang banyak dipersoalkan karena tidak diatur dalam Undangundang nomor 42 tahun 2008. Demikian huga dengan rekapitulasi berjenjang di PPS, yang menurut Undang-undang nomor 42 tahun 2008 di PPK. Dalam catatan Perludem, sedikitnya ada enam Undang-Undang pemilu yang berkontradiki, tumpang tindih serta memiliki potensi kekosongan hukum. Yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 20004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang. Serta UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Dan UU no 42 tahun 2008 tentang Pilpres, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

101