Daftar Isi. Kata Pengantar BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sistematika Pembahasan

Daftar Isi Kata Pengantar BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sistematika Pembahasan BAB II Persyaratan Bakal Calon A. Keterwakilan Perempuan dalam Pengajuan Bakal Calon B. Dokumen Persyaratan C. Larangan Bagi TNI/Polri, PNS dan Kades D. Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 BAB III Persiapan Tahapan Pencalonan A. Sosialisasi Peraturan KPU Tentang Pencalonan B. Layanan Helpdesk Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD C. Penyusunan Petunjuk Teknis Pencalonan D. Bimbingan Teknis Pencalonan E. Pembentukan Tim Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR Pemilu 2014 F. Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Administrasi Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilu 2014 G. Jadual Tahapan Pencalon Anggota DPR, DPD dan DPRD BAB IV Sistem Informasi Pencalonan A. Tentang Silon B. Pengguna Aplikasi C. Instalasi Program Instrumen Pencalonan 2014 D. Menjalankan Program E.Entri Data Calon F. Edit Data Calon Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

1

Daftar Isi G. Hapus Data Calon H. Pemilihan Data Calon Yang Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat I. Penamaan dan Penyimpanan File Foto Bakal Calon BAB V Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi A. Pendaftaran Calon Anggota DPR-RI B. Verifikasi dan Perbaikan Bacaleg DPR RI C. Penyusunan dan Pengumuman DCS Anggota DPR D. Pendaftaran Calon Anggota DPD E. Penelitian Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD BAB VI Masukan dan Tanggapan Masyarakat A. Menunggu Respon Publik B. Ekspose Biodata Para Caleg C. KPU Terima 273 Masukan D. Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Anggota DPD BAB VII Penetapan Daftar Calon Tetap A. Penyusunan DCT Anggota DPR RI B. Pleno Penetapan DCT Anggota DPR RI C. Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD BAB VIII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

2

BAB I PENDAHULUAN

3 3

Seorang Staf KPU Petugas melintas di depan Spanduk pendaftaran pencalonan Anggota DPR RI di Gedung Ruang Sidang Utama KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU) A. Latar Belakang

S

esuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa KPU berkewajiban melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu

secara tepat waktu. Salah satu pelaksanaan tahapan pemilu yang paling ditunggu masyarakat adalah pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Dalam proses penjaringan bakal calon anggota dewan itu, KPU melaksanakannya secara terbuka, transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. KPU juga sangat welcome kepada Bawaslu untuk terlibat dalam proses tahapan pencalonan ini. Masa pendaftaran pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimulai pada 9 April 2013 dan kegiatan tahapan ini selesai pada akhir Agustus 2013. Pada saat yang bersamaan KPU pada tingkatannya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga memulai pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Rangkaian kegiatan tahapan ini meliputi pendaftaran, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), masa perbaikan, verifikasi syarat dukungan, hingga penetapan daftar calon tetap (DCT). Semua kegiatan tahapan tersebut dilakukan KPU pada setiap tingkatannya. Hanya saja, dalam hal calon perseorangan, DPD, untuk verifikasi administrasi dan faktual, KPU mendelegasikan wewenang tersebut kepada KPU Provinsi masing-masing. Memang, dalam proses pencalonan Anggota DPR dan DPD ada sedikit perbedaan dalam hal verifikasi. Untuk DPR, hanya dilakukan verifikasi administrasi sedangkan untuk pencalonan DPD dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. Pelaksanaan verifikasi faktual Anggota DPD dilakukan sebagai implementasi dari persyaratan calon Anggota DPD dimana para calon harus mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan dan dukungan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam provinsi yang bersangkutan. Dalam Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

4

Wiranto, berjalan menuju ruang Sidang untuk pendaftaran menjadi Anggota DPR RI di Gedung Ruang Sidang Utama KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng Foto. Humas KPU proses pencalonan ini, ada dua kegiatan yang dilakukan KPU yakni menerima daftar bakal calon Anggota DPR dari partai politik dan menerima berita acara hasil verifikasi administrasi dan faktual calon Anggota DPD dari KPU Provinsi yang selanjutnya berita acara tersebut akan diteliti kembali persyaratannya. Pencalonan Anggota DPR dan DPD di dalam pelaksanaannya telah mengacu kepada peraturan KPU terkait pencalonan yakni Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan, namun penyikapan yang dilakukan KPU untuk mengatasi permasalahan yang sebagian tidak diatur dalam peraturan adalah dengan mengeluarkan surat edaran yang mengatur langkah-langkah teknis untuk dipedomani oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga dengan surat edaran tersebut permasalahan dapat diatasi dengan baik. Untuk menggambarkan proses pencalonan Anggota DPR dan DPD akan disampaikan pelaporannya dengan mekanisme pembahasan yakni persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan evaluasi dan Rekomendasi. Untuk proses verifikasi ditingkat Pemilu DPR RI, jumlah bakal calon yang diajukan sebanyak 6.577 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 4.136 dan perempuan sebanyak 2.441 orang. Seluruh Partai Politik telah memenuhi prosentase 30% pengajuan bakal calon perempuan secara nasional. Untuk pemenuhan prosentase 30% pengajuan bakal calon perempuan ditingkat Daerah Pemilihan terdapat Partai Politik yang belum memenuhi syarat baik dalam hal jumlah keterwakilan perempuan walaupun dalam hal penempatan bakal calon perempuan. Namun, akhirnya jumlah bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 1.327 orang dan tidak memenuhi syarat sebanyak 4.701 orang dan tidak ada berkas sebanyak 549 orang sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi keabsahan bakal calon yang bersangkutan. Pada tanggal 22 Agustus 2013, rapat pleno KPU menetapkan 6.608 nama DCT DPR RI untuk memperebutkan 560 kursi DPR yang terbagi dalam 77 daerah pemilihan. Namun, setelah penetapan DPT Anggota DPR RI terdapat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 028/SP-2/ Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

5

Set.Bawaslu/VIII/2013 mengabulkan penarikan Sdr. Ir. Ahmad Daryoko oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya dalam pencalonan Anggota DPR mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Selain hal tersebut berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 67/ Kpts/ KPU-Kota-011329141/ IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor tanggal 20 September 2013 yang menetapkan Sdr. Dr. Bima Arya menjadi calon walikota terpilih. Bedasarkan dua hal tersebut maka diadakan perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor : 664/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang penetapan Daftar Calon Tetap, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2013 terbit Keputusan KPU Nomor: 909/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013 tentang perubahan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPR RI. Sementara itu, untuk calon perseorangan, jumlah calon yang ditetapkan dalam DCT anggota DPD sejumlah 945 calon. Penetapan calon anggota DPD tertuang dalam keputusan KPU Nomor: 679/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013. Keputusan tersebut digugat di Bawaslu oleh calon an. Saiful Anwar Bachsin. Melalui putusan nomor: 027/SP-2/Set. Bawaslu/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, Bawaslu mengabulkan gugatan an. Saiful Anwar Bachsin dan memerintahkan kepada KPU untuk mengembalikan hak-hak yang bersangkutan sebagai calon Anggota DPD. Dalam sengketa pen-

Penerimaan Berkas: Staf KPU menerima berkas pencalonan anggota DPR dari Partai Politik Foto. Humas KPU

Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

6

calonan tersebut, KPU hanya sebagai subyek yang pasif yang tidak bisa banding ke proses selanjutnya. Makanya, keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Dengan begitu, tidak ada pilihan lain, KPU wajib melaksanakan keputusan Bawaslu. Akhirnya, laporan ini akan memotret seluruh rangkaian kegiatan KPU dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang meliputi pendaftaran, penetapan DCS, masa perbaikan, verifikasi syarat dukungan, hingga penetapan DCT. B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU dalam melakukan

penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 sejak persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan pengumuman pendaftaran bakal calon; pengajuan dan pendaftaran bakal calon; verifikasi pemenuhan kelengkapan syarat pengajuan bakal calon; penelitian kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan calon; penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara; dan penyusunan dan pengumuman daftar calon tetap, telah sesuai dengan jadual tahapan(ketepatan waktu) dan dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggara pemilu khususnya profesionalitas. 2. Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang dilakukan oleh KPU dilakukan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi partisipasi Partai Politik dan masyarakat lewat tanggapan dan masukan. 3. Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat yang lebih luas. C. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah :

BAB I Pendahuluan

BAB II Persyaratan Bakal Calon

BAB III Persiapan Tahapan Pencalonan

BAB IV Sistem Informasi Pencalonan

BAB V Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi

BAB VI Masukan dan Tanggapan Masyarakat

BAB VII Penetapan Daftar Calon Tetap

BAB VIII Penutup


7

BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON

8

Sejumlah berkas pencalonan Anggota DPR, diserahkan kepada Staf KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Humas KPU)

A. Keterwakilan Perempuan dalam Pengajuan Bakal Calon

D

alam pengajuan bakal, ada beberapa hal penting yang mesti diperhatikan partai politik dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD, yakni : a) Daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan setiap dapil; b) Daftar bakal calon menyer-

takan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil; c) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut (model BA); dan d) Urutan penempatan daftar bakal calon perempuan yaitu setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Dari empat poin tersebut, terlihat isu strategis dalam pencalonan ini termasuk soal pengarusutamaan perempuan di parlemen. UU No 8/2012 memang secara jelas menegaskan sekurangkurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil dalam daftar bakal calon (Pasal 55 dan 56). Aksi afirmasi (affirmative action) telah diterapkan sejak Pemilu 2004 dan 2009, dan hasilnya jumlah keterwakilan perempuan di Parleman semakin baik. Peningkatan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif itu ketika Pemilu 2009 yang mencampai 18,05 persen, dibandingkan sebelumnya pada Pemilu 2004 yang hanya mencapai 11,8 persen. Demikian pula keterwakilan perempuan di DPD juga mengalami perubahan, yaitu dari 18 persen pada 2004 menjadi 27 persen di 2009. B. Dokumen Persyaratan Calon Jika merujuk UU No. 8/2012, setidaknya ada 16 persyaratan yang mesti dipenuhi bakal calon legislatif. Pada Pasal 51 jelas disebutkan bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014, yaitu : (a) umur 21 tahun; (b) bertaqwa; (c) tinggal di NKRI; (d) cakap berbahasa Indonesia; (e) tamat SMA atau sederajat; (f) setia kepada Pancasi-


9

Pengurus Partai Hanura memberikan berkas persyaratan Calon Anggota DPR, diserahkan kepada Staf KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

Pengurus Partai Demokrat, memberikan berkas persyaratan Calon Anggota DPR, diserahkan kepada Staf KPU (Foto. Dok. Humas KPU)

Pengurus Partai Golkar memberikan berkas persyaratan Calon Anggota DPR, diserahkan kepada Staf KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

Sejumlah berkas salsah satu Parpol sedang di verifikasi sebagai persyaratan Calon Anggota DPR, diserahkan kepada Staf KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)


10

la; (g) tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman lima tahun; (h) sehat jasmani dan rohani; (i) terdaftar sebagai pemilih; ( j) bersedia bekerja penuh waktu; (k) mengundurkan jabatan kepala daerah, PNS, TNI, direksi BUMN, dll; (l) bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, dll; (m) bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya; (n) menjadi anggota parpol; (o) calon di satu lembaga perwakilan; dan (p) calon di satu daerah pemilihan. Selanjutnya, Peraturan KPU No. 7/2013 membuat tiga jenis pemenuhan persyaratan tersebut: (1) fotokopi dokumen diri, seperti KTP/paspor, ijazah, dan kartu anggota parpol; (2) surat keterangan dari dokter, kepala LP, dan PPS/KPU, dan; (3) surat pernyataan berumur 21 tahun, berstatus WNI, cakap berbasa Indonesia, setia kepada Pancasila, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, bersedia kerja penuh waktu, bersedia mengundurkan diri dari jabatan tertentu, bersedia tidak menjalani profesi, bersedia tidak rangkap jabatan, serta dicalonkan satu partai dan satu daerah pemilihan. Selain itu, KPU juga mewajibkan bakal caleg membuat daftar riwayat hidup dan foto diri. Sedangkan, untuk calon perseorangan peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11, harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo nesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempun yai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. Sehat jasmani dan rohani; i. Terdaftar sebagai Pemilih; j. Bersedia bekerja penuh waktu; k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyat akan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentu an peraturan perundang-undangan; Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

11

m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Sementara itu untuk persyaratan minimal dukungan sesuai Pasal 13, telah dirinci oleh KPU

melalui Keputusan KPU Nomor 315/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tanggal 2 April 2013 Perihal Jumlah Penduduk Provinsi dan Dukungan Minimal Pemilih Perseorang Peserta Pemilu Anggota DPD 2014, seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Sumber : Lampiran Keputusan KPU Nomor 315/Kpts/KPU/Tahun 2013 Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

12

C. Larangan Bagi TNI/Polri, PNS dan Kades Penting untuk ditambahkan di dalamnya pengaturan yang lebih ketat tehadap penyelenggara Pemilu yang akan maju sebagai bacaleg. Lihat pasal 21 ayat 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2013. Kepala Desa (Kades), Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR di berbagai tingkatan terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan khusus untuk Kades, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 19 huruf i, setiap kades atau perangkat yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif harus menyertakan surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali. Memang peraturan ini sedikit berbeda dengan dengan pelaksanaan Pemilu 2009 dimana Kades atau perangkat desa bisa mengajukan izin cuti selama satu tahun. Kini, bagi para Kades yang ingin maju menjadi caleg, KPU memberikan formulir BB-7 yang merupakan pernyataan pihak terkait harus bersedia mundur dari jabatannya ketika mendaftar menjadi Bacaleg. Dan KPU memberi deadline hingga 1 Agustus 2013, bagi Kades yang menjadi caleg harus menyerahkan semua lampiran SK Pemberhentian dari jabatan, jika tidak maka yang bersangkutan dinyatakan gagal. Hal serupa juga berlaku bagi kepala daerah yang ingin maju sebagai caleg maka harus mengundurkan diri. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri yang telah disetujui oleh pejabat atasan mereka. Bahkan aturan ini semakin diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 12/PUU-XI/2013 dan No.15/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Ruang Sidang Pleno MK, 9 April 2013 lalu. Kedua perkara tersebut dimohonkan oleh Noorwahidah dan Zainal Ilmi (No.12/PUU-XI/2013) serta Muslim Kasim (Wakil Gubernur Sumatera Barat), M. Shadiq Pasadigoe (Bupati Tanah Datar), Syamsu Rahim (Bupati Solok), dan Nasrul Abit (Bupati Pesisir Selatan) selaku Pemohon Perkara No.15/PUU-XI/2013. Terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Mahkamah dalam konklusi/kesimpulannya menyatakan dalil-dalil serta pokok permohonan Pemohon No.12/PUU-XI/2013 dan 15/PUU-XI/2013 tidak beralasan menurut hukum. Mengenai mundur dari kepala daerah, Mahkamah berpendapat, baik kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun anggota DPR, DPD dan DPRD tetap sama-


13

Sejumlah berkas salah satu Parpol di verifikasi sebagai persyaratan Calon Anggota DPR, diserahkan kepada Staf KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

Sejumlah berkas salah satu Parpol di verifikasi sebagai persyaratan Calon Anggota DPR, diserahkan kepada Staf KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)


14

sama diberi kesempatan dan mendapatkan jaminan serta pengakuan untuk diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hanya prosesnya yang berbeda karena kondisi atau kualifikasi kedua jabatan tersebut berbeda. Dengan adanya putusan MK ini, baik PNS maupun kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tetap harus mengundurkan diri dengan menyatakan menggunakan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Mengingat tegasnya soal potensi konflik kepentingan kepala daerah tersebut, bahkan sebelumnya KPU sempat mengatur pasal larangan bagi calon kepala daerah yang maju sebagai caleg. Namun, belakangan aturan tersebut direvisi dengan PKPU No 13/2013. KPU membatalkan pasal 47 Peraturan KPU No 7/2013 dengan pertimbangan mempertahankan hak konstitusional seseorang. PKPU Nomor 13/2013 menghapus Pasal 47 pada Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 yang terdiri atas dua (2) ayat. Ayat 1 pasal 47 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU daerah tidak bisa dicalonkan oleh partai politik(Parpol) sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ayat kedua menegaskan kalau calon legislator yang telah mengikuti pencalonan pada Pemilukada secara otomatis tidak memenuhi syarat atau gugur. Dengan demikian, para kandidat kepala daerah bisa dicalonkan kembali oleh partai politik sebagai caleg, baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. D. Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 Tambahkan argumentasi penyusunan PKPU Nomor 13 Tahun 2013 yang mengharuskan caleg yang pindah harus mundur. Masukan rujukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU MD3 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD yang menegaskan bahwa tidak boleh double keanggotaan partai. Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif, KPU menegaskan bahwa caleg yang pindah partai untuk maju pada Pemilu


15

2014, wajib menyertakan surat keputusan (SK) pemberhentian sebagai anggota legislatif. Untuk anggota DPRD kabupaten, maka SK pemberhentiannya berasal dari Gubernur. Kalau anggota DPRD provinsi, dari Mendagri. Seperti diketahui, Pasal 19 huruf i poin 2 menyatakan, ‘Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5). Itu artinya, selain SK pemberhentian, anggota dewan yang maju dengan menggunakan partai lain juga wajib mengisi formulir BB 5 yang berisikan pernyataan telah mengundurkan diri dari anggota DPRD yang diketahui oleh partai politik sebelumnya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya banyak anggota DPRD yang menuntuntut KPU untuk menghapus ketentuan tersebut. Termasuk gugatan uji materi diajukan diajukan oleh 12 anggota DPRD di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) dengan nomor perkara 39/PUU-XI/2013. Mereka berasal dari partai yang tidak lolos Pemilu 2014. Yakni, Partai Patriot, Partai Bintang Reformasi, Partai Kasih Perjuangan Bangsa, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Matahari Bangsa, Partai Pelopor, Partai Peduli Rakyat Nasional dan Partai Damai Sejahtera. Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam keputusan bernomor: 39/PUU-XI/2013, pada tanggal 31 Juli 2013 mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Akibatnya, KPU harus menindaklanjuti Putusan MK terkait anggota DPRD yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan, namun berpindah partai politik. Bagi caleg yang anggota DPRD dari parpol non-peserta Pemilu, tidak perlu ada surat pemberhentian ataupun surat keterangan kalau dia sedang diproses pemberhentiannya. Sedangkan caleg anggota DPRD yang pindah parpol untuk Pemilu 2014 diberi keterangan BMS atau belum memenuhi syarat oleh KPU, karena belum ada surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil rakyat. Dengan kata lain, KPU menjamin tidak adanya mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) karena berpindah partai politik.


16

BAB III PERSIAPAN TAHAPAN PENCALONAN

17

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah), Ferry Kurnia Rifkiansyah, Sekjen (kanan), dan Hadar Nafis Gumay (kiri) menjelaskan peraturan KPU tentang Pencalonan di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

A. Sosialisasi Peraturan KPU Tentang Pencalonan

K

PU sebagai penyelenggara pemilu bertugas atas kewenangan yang diberikan melalui konstitusi, melakukan seleksi administratif terhadap para calon anggota legislatif yang ditawarkan partai politik peserta pemilu maupun calon perseorangan mewakili daerah. Kendati hanya menyaring syarat administrasi saja, setidaknya KPU telah berupaya untuk mengurangi kemungkinan lolosnya calon yang bermasalah. Untuk itulah KPU menerbitkan regulasi sebagai pedoman bagi KPU di setiap tingkatan untuk menyaring calon-calon legislatif. KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang diubah ke dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Agar peraturan tersebut tidak hanya menjadi konsumsi penyelenggara pemilu, maka KPU juga melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan pemilu, khususnya partai politik. Pada tanggal 14 Maret 2013, mulai menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada 10 partai politik peserta pemilu 2014 dan partai lokal Aceh. Dalam acara sosialisasi tersebut, dijelaskan mengenai prinsip-prinsip penting dalam tahapan pencalonan, seperti bakal calon yang hanya boleh dicalonkan di satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan (dapil). Titik tekan lain yang penting mengenai kewajiban dalam memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam susunan daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan diajukan ke KPU. Dalam peraturan tersebut, KPU telah menguraikan dengan rinci soal pemenuhan dan penempatan kuota 30 persen dari jumlah keseluruhan caleg dalam satu dapil. Jika caleg dalam satu dapil Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

18

hanya 2 sampai 3 orang, maka caleg perempuannya minimal 1 orang. Manakala ada 4 sampai 6 dalam satu dapil, maka jumlah caleg perempuannya minimal 2 orang. Demikian pula jika 7 sampai 10, maka minimal 3 orang, dan kalau 11 sampai 12, minimal 4 orang. Selain itu, caleg perempuan misalnya tidak boleh semuanya ditempatkan pada nomor urut sepatu alias urutan terbawah. Poin krusial lainnya menyangkut status kepala daerah dan wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menjadi bacaleg wajib menyertakan bukti keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang ke KPU sesuai tingkatannya paling lambat pada masa perbaikan Daftar Calon Sementara (DCS). Terkait dengan DPD, KPU juga melakukan sosialiasi melalui rapat dengar pendapat dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan pada 27 Maret 2013. Dalam melakukan penyaringan calon anggota DPD, KPU mendelegasikan kewenangannya untuk menerima, memeriksa dan memutuskan penilaian terhadap kelengkapan administrasi calon kepada KPU Provinsi. Dan untuk dukungan minimal, harus merujuk Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota 2014. Adapun untuk sebaran dukungan minimal, harus minimal tersebar di 50 persen kabupaten/kota di daerah bersangkutan. Lebih ketat jika dibandingkan pada pemilu 2009, yang hanya mensyaratkan besar sebaran dukungannya hanya 20 persen dari jumlah kabupaten/kota. KPU juga sejak awal memperingatkan calon anggota DPD yang terbukti memalsukan dukungan, maka akan didenda 50 kali lipat. B. Layanan Helpdesk Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Salah satu Parpol mendaftarkan ke KPU untuk pencalonan Anggota DPR di Gedung KPU Pusat , Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)


19

Salah satu Parpol mendaftarkan ke KPU untuk pencalonan Anggota DPR di Gedung KPU Pusat , Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

Dalam upaya memberikan informasi terkait tata cara pencalonan kepada partai politik peserta pemilu 2014, KPU menyediakan layanan help desk pencalonan. Layanan Helpdesk dibuka setiap hari kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, di Gedung KPU Lt.1, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Petugas bisa dihubungi melalui E-mail : helpdeskcalon@gmail. com, Telp. : 021-31931527/31937223. ext. 394, dan Faks : 021-31931527. Harapannya, dengan adanya help desk ini, maka partai politik bisa dengan mudah memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan dan syarat bakal calon dan tidak ada hambatan dalam Pendaftaran , Verifikasi, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014. C. Penyusunan Petunjuk Teknis Pencalonan Pada proses Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan DPD, KPU telah menyiapkan Petunjuk Teknis Tata cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta untuk memberikan penyeragaman pelaksanaan proses pencalonan. Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud diberikan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melalui Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pembuatan petunjuk teknis dimaksudkan untuk lebih merinci ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013. Pengaturan secara teknis untuk pencalonan DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diatur terkait tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan berisikan persiapan dan pencalonan. Aturan di dalam petunjuk teknis meliputi pengajuan syarat calon, syarat calon, pendaftaran, verifikasi, masa perbaikan, verifikasi masa perbaikan, penyusunan dan pengumuman DCS, Masukan atau Tanggapan Masyarakat dan Pengajuan Calon Pengganti, perubahan DCS, penyusunan DCSHP, dan penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT, sedangkan aturan secara teknis untuk pencalonan DPD meliputi persiapan, pencalonan, pengumuman dan pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual, masa perbaikan dan verifikasi factual hasil perbaikan, penyusunan, penetapan dan Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

20

pengumuman DCS DPD, masukan atau tanggapan masyarakat, dan penyusunan, penetapan dan pengumuman DCT DPD. Berikut dikutipkan kembali sebagian isi petunjuk teknis pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, yang dirujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013. 1. TATA CARA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI 1. Persiapan. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja dan menempuh prosedur sebagaimana instruksi kerja tahapan pencalonan. 2. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. A . Syarat pengajuan calon 1) Surat pencalonan dari partai politik (Model B). 2) Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA). B. Syarat Calon 1). Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11). 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. 3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu yang masih berlaku. 4) Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, sya hadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. 5) Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana for mulir Model AA1. 6) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah dijatuhi Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

21

Anggota KPU Sigit Pamungkas berdiskusi dengan salah satu Anggota Parpol di Gedung KPU Pusat , Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (model BB-2), yang dilampiri: a) Fotocopy pemberitaan di media massa cetak berisi tentang pengakuan yang bersangkutan bahwa pernah di jatuhi hukuman pidana penjara atau pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan. b) Furat keterangan catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan ber ulang-ulang. 7)Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah. 8) Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon yang bertempat ting gal di luar negeri. 9) a. Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala dae rah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Per angkat Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. b. Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda. c. Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik dan dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

22

pemberhentian yang ber sangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 10) Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyeleng gara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan. 11) Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai soft file. C. Pendaftaran 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota antara tanggal 6 s.d. 8 April 2013. 2) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 9 s.d 22 April 2013 pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat. 3) Partai Politik peserta pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf. 4) Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali. 5) Partai politik menyerahkan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya. 6) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa jenis dokumen pengajuan calon dan syarat calon dalam bentuk hardcopy dan cakram padat serta menuangkan pada Lampiran Lembar Pendaftaran. 7) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tanda bukti pendaftaran. D. Verifikasi 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan, ke benaran dan keabsahan : a) Pengajuan bakal calon (1) Meneliti daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pe milihan.


23

(2) Mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan. (3) Meneliti pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada setiap daerah pemi lihan. (4) Meneliti penempatan bakal calon perempuan, setiap 3 bakal calon sekurang-kurangnya 1 perempuan. Dalam hal partai politik telah menempatkan bakal calon perempuan pada

nomor urut yang lebih kecil, maka partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat penga juan calon sebagaimana angka (3). (5) Meneliti tanda tangan pengajuan daftar bakal calon oleh Ketua dan Sekretaris atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya. (6) Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud angka (3), angka (4), dan angka (5) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). b) Syarat Calon (1) Meneliti surat pernyataan dan surat keterangan dalam formulir model BB, Model BB-1 s.d. Model BB-11. (2) Meneliti Fotocopy KTP meliputi : (a) Memeriksa masa berlaku fotocopy KTP masih berlaku sampai dengan akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013. (b) Memastikan pada akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013, bakal calon telah berusia 21 tahun. (c) Memeriksa kesesuaian penulisan nama bakal calon dengan formulir model BB-11. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama, dapat memperbaiki Model BB-11 yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan. Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

24

(3) Meneliti Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. (4) Meneliti Fotocopy KTA. (5) Meneliti Fotocopy Ijazah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dican tumkan masa berlakunya. (6) a. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. b. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda. c. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik dan dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang ber sangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (7) Meneliti Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan. (8) Meneliti pas foto 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile (penggantian foto hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan). (9) Meneliti pengumuman media massa cetak memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, Surat Keterangan dari Lembaga Per masyarakatan/ Kejaksaan Negeri /Kepolisian (SKCK) bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hu kum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. (10) Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU kabupaten/kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keteran gan terdaftar sebagai pemilih sesuai formulir Model AA1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan formulir model AA1 kepada PPS untuk diikutsertakan dalam proses pe mutahiran daftar pemilih. (11) Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba yang diterbitkan dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah. (12) Meneliti tanda tangan pimpinan partai politik (asli/cap) atau pejabat yang diberi mandat Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

25

berdasarkan AD/ART sesuai tingka tannya dan stempel basah dalam formulir syarat bakal calon. (13) Menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikan kepada partai politik. (14) Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon. e. Masa Perbaikan 1) Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan calon dan/atau syarat calon pada tanggal 9 s.d. 22 Mei 2013. 2) Partai politik menyerahkan dokumen perbaikan 1 (satu) kali pada masa perbaikan. 3) Partai politik tidak dapat melakukan perubahan terhadap dokumen syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat. 4) Dalam hal pengajuan daftar bakal calon belum mencapai 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, Partai politik dapat menambah jumlah bakal calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan. 5) Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ditetap kan sebagai calon terpilih dalam pemilukada sebelum masa penetapan Daftar Calon Semen tara (DCS), bakal calon bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan partai politik dapat mengajukan calon pengganti. F. Verifikasi Hasil Perbaikan 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebe naran dan keabsahan dokumen hasil perbaikan dengan menempuh mekanisme sebagai mana dimaksud huruf d. 2) Menyusun Berita Acara sebagaimana formulir Model BB-13 dan menyampaikan kepada par tai politik. G.Penyusunan dan Pengumuman DCS 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan verifikasi hasil perbaikan, dengan ketentuan : a. KPU menyusun DCS Anggota DPR menggunakan formulir Model BC; b. KPU Provinsi menyusun DCS Anggota DPRD provinsi menggunakan formulir Model BD; dan c. KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model BE. 2) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri terbaru bakal calon. 3) Penulisan nama calon berpedoman pada daftar riwayat hidup sebagaimana formulir model BB-11 atau penetapan pengadilan.


26

4) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menghadirkan dan meminta persetujuan dari pimpi nan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung partai politik untuk mem bubuhkan paraf pada rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf. 5) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak hadir atau tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan. 6) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional / daerah dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional/daerah serta sarana pengumuman lainnya paling lama 5 (lima) hari, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. 8) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diajukan masingmasing partai politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah ekurang-kurangnya 1 (satu) hari. H. Masukan atau Tanggapan Masyarakat dan Pengajuan Calon Pengganti. 1) Masukan atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan. 2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat. 3) Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat. 4) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi masukan masyarakat secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima klarifikasi. 5) Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Ka bupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kes empatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi. 6) Pengajuan Pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/


27

Kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik. 7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, ke benaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan. i. Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS). 1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila : a) adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya per syaratan administrasi calon; b) calon meninggal dunia c) calon mengundurkan diri. d) calon tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pemberhentian sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Desa dan Perangkat Desa sedang diproses. e) Bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada. 2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud pada angka (1) huruf a dan huruf b tidak mengubah susunan nomor urut calon. 3) Apabila partai politik mengubah nomor urut DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula. 4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud pada angka (1) huruf c, d, dan e, tidak dapat diajukan pengganti calon partai politik dan urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diu bah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya. 5) Pengunduran diri calon sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c, disampaikan kepada par tai politik. Apabila partai politik memberikan persetujuan pengunduran diri calon yang ber sangkutan, ditindaklanjuti pemberitahuan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. 6) Apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di daerah pemilihan yang bersangkutan, partai politik dapat mengajukan calon perem puan pengganti dengan nomor urut dan daerah pemilihan yang sama. 7) Apabila setelah tahapan pengajuan penggantian bakal calon berakhir terdapat calon meninggal dunia atau calon perempuan mengundurkan diri, partai politik tidak dapat men gajukan penggantian calon.


28

J. Penyusunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP). 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara (Model BB-14) berdasar kan hasil verifikasi syarat pengganti calon. 2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan dalam : a. Formulir DCSHP Anggota DPR (Model BC2) oleh KPU; b. Formulir DCSHP Anggota DPRD Provinsi (Model BD2) oleh KPU Provinsi; c. Formulir DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BE2) oleh KPU Kabupaten/Kota. 3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Ka bupaten/Kota (Model BA), sesuai dengan nomor urut calon yang diganti. 4) Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon, urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Ka bupaten/Kota sesuai urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) disesuaikan dengan peru bahan nomor urut tersebut. K. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dengan ketentuan: a. KPU menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPR menggunakan formulir Model BC1DPR; b.KPU Provinsi menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD Provinsi dengan menggunakan formulir Model BD1- DPRD Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model BE1- DPRD Kabupaten/Kota. 2) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri calon. 3) Rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimintakan per setujuan kepada pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf 4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan. 5) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

29

D. Bimbingan Teknis Pencalonan Sebagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara, KPU melaksanakan pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis bagi KPU Provinsi untuk menghadapi proses pencalonan anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kegiatan dimaksud diadakan mulai tanggal 1 s.d 3 April 2013 dengan dasar Surat Tugas Ketua KPU Nomor 422/ST/ III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor 417/ST/III/2013 tanggal 27 Maret 2013. Kegiatan Bimtek ini sebagai langkah upaya penyeragaman dalam pelaksanaan rangkaian tahapan pencalonan kepada seluruh penyelenggara dan juga memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada KPU/KIP Provinsi seluruh Indonesia untuk kemudian dapat disampaikan pula kepada KPU/KIP kabupaten/kota di wilayah kerja masing-masing serta menjaring usulan dari KPU Provinsi agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif. Diklat tersebut diikuti oleh pejabat dan staf Sekretariat KPU provinsi dari seluruh Indonesia, serta Sekretariat Jenderal KPU. E. Pembentukan Tim Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR Pemilu 2014 Sebagai pelaksana teknis proses pencalonan Anggota DPR, Biro Teknis dan Hupmas menyusun Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPR RI Tahun 2014 yang terdiri dari pejabat dan staff dari berbagai Biro di Sekretariat Jenderal KPU yang total berjumlah 75 orang dan bekerja selama 5 bulan. Kelompok kerja ini dibagi menjadi 12 kelompok yang masing-masing kelompok bertugas menangani satu partai politik mulai proses pendaftaran, verifikasi, penerimaan berkas perbaikan, verifikasi berkas perbaikan, menyusun DCS dan juga DCT anggota DPR. F. Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Administrasi Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilu ] 2014 Berdasarkan tahapan pencalonan Anggota DPD untuk penelitian berita acara hasil verifikasi bakal calon Anggota DPD yang diserahkan oleh KPU Provinsi akan dilakukan oleh KPU, selanjutnya dibentuklah tim verifikasi yang terdiri dari unsur Biro Teknis dan Hupmas dan Biro terkait lainnya dengan jumlah personil sebanyak 51 orang. Tugas yang dilakukan oleh tim verifikasi adalah menerima berkas pengajuan calon Anggota DPD dari KPU Provinsi, melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen syarat calon Anggota DPD, melakukan pengecekan terhadap kebenaran dokumen calon Anggota DPD, menyiapkan berita acara kelengkapan syarat calon, serta menyusun DCS dan DCT Anggota DPD. Kelompok kerja verifikasi dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi 6 kelompok yang mewakili provinsi dan bekerja selama dua bulan.


30

G. Jadual Tahapan Pencalon Anggota DPR, DPD dan DPRD Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013, maka jadual dan tahapan proses pencalonan sesuai tahapan yang ditetapkan adalah : A. DPR dan DPRD

sumber: KPU sumber: kpu.go.id Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

31

Jadual rinci diatas jika diurai dalam diagram alir proses, maka akan seperti yang ditunjukkan Gambar di bawah ini :


32

Sedangkan, jadual rinci tahapan pencalonan DPD seperti tampak dalam tabel di bawah ini :


33


34

BAB IV SISTEM INFORMASI DAN PENCALONAN

3523

A. Tentang Silon KPU menggunakan apilkasi pencalonanyang diberi nama SistemInformasi Pencalonan (SILON). Dalam SILON tersebut,akan dimuat daftar riwayat hidup, formulir pencalonan dan foto bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Aplikasi ini dibuat dengan pertimbanganbegitu luasnya sebaran wilayah Kabupaten/Kota serta beragamnya kondisi infrastruktur telekomunikasi, sehingga membuat koordinasi menjadi tidak mudah. Karena itu KPU membutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu koordinasi antara KPU disemua tingkat dan juga dengan partai politik dan perseorangan. Selain itu, mengingat pendaftaran calon anggota DPR/ DPRD/DPD dilakukan oleh KPU pada semua tingkatan. Maka jumlah data yang ditangani demikian banyak. Semuadata tersebut harus diolah dan diverifikasi oleh KPU semua tingkatan. Hasil verifikasi kemudian dikembalikan kepada partai dan bakal calon DPD untuk diperbaiki manakala terdapat kesalahan. Kemudian disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan. Untuk itulah, maka Silon yang berbasis sistem IT menjadi penting. Selain portal Silon ini digunakan oleh semua petugas yang ada di Sekretariat KPU RI/Provinsi/ Kabupaten, aplikasi ini juga digunakanstaf IT partai politik di pada semua tingkatan, DPP/DPW/ DPD.Pada setiap tingkatan, KPU juga menggelar bimbingan teknis Silon kepada partai politik. Dengan bimtektersebut, maka harapannya tenaga IT partai politik tersebut tersebut bisa membantu parpol dalamproses penginputan data bacaleg di masing-masing partainya. Kendati demikian, tidak berarti denganSilon, partai tidak wajib menyerahkan file data DCS. Pada intinya, aplikasi ini menyediakan model formulir yang sama dengan formulir yang berbentuk file kertas. Ini hanya aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan verifikasi nantinya. Selain pula berguna untuk data base dan antisipasi caleg ganda. Untuk itulah, petugas entry data cukup mengisi beberapa blanko formulir pendaftaran yang tersedia seperti tertera di bawah ini : Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51

BAB V PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI

52

Staf KPU memverifikasi pendaftaran pencalonan di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, di Gedung KPU Pusat , Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

A. Pendaftaran Calon Anggota DPR-RI

D

alam Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, serta berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 08 tahun 2013

tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, terdapat ketentuan pengumuman pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014. Untuk itulah, maka KPU mengeluarkan pengumuman Nomor: 214/KPU/IV/2013, yang menyebutkan pendaftaran calon anggota DPR RI untuk Pemilu Tahun 2014 dijadualkan pada tanggal 9 s.d. 22 April 2013 di ruang sidang utama Gedung KPU. Pendaftaran serupa digelar serentak dengan pendaftaran calon anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya dari 12 partai politik, PKS mendaftar pada tanggal 16 April 2013, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Hanura mendaftar tanggal 21 April dan Partai Nasdem, PKB, PDIP, Partai Gerindra, PAN, PPP, PBB dan PKPI mendaftar pada tanggal 22 April 2013. Pengajuan calon Anggota DPR apabila mengacu ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa Daftar bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, namun dalam pendaftaran tersebut tidak semua Partai Politik mengajukan 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Dalam menjalankan proses pendaftaran, KPU membagi 12 kelompok Tim Verifikasi, dengan tiap kelompok terdiri dari tiga orang anggota dan satu orang ketua, ditambah seorang koordinator. Masing-masing kelompok khusus untuk mengurus satu partai dan bertanggung jawab Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

53

Dengan demikian, untuk proses verifikasi bakal calon DPR RI, telah dilaksanakan dengan hasil yang dapat diuraikan sebagai berikut : - Jumlah Bakal Calon yang diajukan sebanyak 6.576 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 4.136 orang dan perempuan sebanyak 2.441. - Seluruh partai politik telah memenuhi prosentase 30% pengajuan Bakal Calon perempuan secara nasional. - Untuk pemenuhan prosentase 30% pengajuan Bakal Calon perempuan di tingkat daerah pe milihan, terdapat partai politik yang belum memenuhi syarat, baik dalam hal jumlah keterwakilan perempuan maupun dalam hal penempatan Bakal Calon perempuan. - Penting untuk disampaikan bahwa BA penerimaan dokumen setiap bacaleg langsung di up load di website KPU untuk mempercepat layanan informasi pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR kepada masyarkat. - Masyarakat dapat dengan cepat cepat mengakses nama - nama bacaleg dari setiap partai politik dan dokumen yang mereka sertakan dalam pendaftaran tersebut. B. Verifikasi dan Perbaikan Bacaleg DPR RI Setelah proses pendaftaran itu, selama empat belas hari (tanggal 23 April-6 Mei 2013) hari KPU akan melakukan verifikasi seluruh berkas pencalonan. Proses Verifikasi syarat pengajuan calon Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

54

Salah satu Parpol menyerahkan Dokumen persyaratan untuk di verifikasi oleh KPU, di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

dan syarat calon anggota DPR RI dilaksanakan di Gedung Sekretariat Jenderal KPU. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa jumlah calon yang diajukan, jumlah keterwakilan perempuan, syarat penempatan nomor urut perempuan dan memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen syarat calon yang disertakan oleh masing-masing calon anggota DPR, selain itu Tim verifikasi juga memeriksa bakal calon Anggota DPR yang diketahui diajukan oleh Parpol lebih dari satu daerah pemilihan, bakal calon Anggota DPR yang diajukan oleh lebih dari satu partai politik dalam lembaga perwakilan yang sama dan bakal calon Anggota DPR yang dicalonkan dalam lembaga perwakilan yang berbeda. Dalam menjalakan kegiatan verifikasi ini, KPU telah menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor: 365/ KPU/V/2013 Tentang Sinkronisasi Data Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Edaran KPU Nomor: 367/KPU/V/2013 Tentang Pemberitahuan Audit Pengawasan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Bawaslu. Dalam Surat Edaran KPU Nomor: 365/KPU/V/2013, intinya KPU berupaya untuk mencegah dualisme pencalonan bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dengan mengumpulkan data diri bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan format yang sudah terlampir dalam surat edaran KPU Nomor 258/KPU/IV/2013. Kemudian mendeteksi serta mencegah kegandaan penclonan bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, baik dalam satu lembaga atau antarlembaga. Sinkronisasi dilakukan sebelum penetapan DCS, mengingat pada tanggal 3 s/d 4 Juni 2013 akan dilaksanakan sinkronisasi data bakal calon Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

55

Suara KPU Edisi Mei 2013 : Hal 5

Selain itu, tercatat beberapa nama bakal calon DPR RI yang ganda. Kriteria ganda yang dimaksud adalah ganda partai, indikasi ganda partai, serta indikasi ganda dapil. Terdapat 9 Bakal Calon yang pencalonannya ganda, yang terdiri dari 8 Bakal Calon yang dicalonkan oleh 2 partai politik, dan 1 Bakal Calon yang dicalonkan oleh 1 partai politik di dua daerah pemilihan dengan rincian dalam tabel berikut ini. Termasuk ditemukan 22 Bakal Calon yang terindikasi ganda yang belum dapat dipastikan kegandaannya karena berkasnya tidak lengkap.


56

foto: Istimewa Dengan ditemukannya bakal calon ganda tersebut, KPU mengembalikan kepada masing-masing parpol untuk mencermati dan mengoreksi balon ganda tersebut. Karena KPU sangat tegas, manakala KPU masih menemukan bacaleg ganda, maka akan langsung diberi status tidak memenuhi syarat (TMS) dan nama bacaleg tersebut tidak akan dimunculkan dalam DCS. Partai politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan pada 9–22 Mei 2013. Pada masa perbaikan DCS, partai masih bisa menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari lembaga/instansi sebagai lampiran BB-4, BB-5 dan BB-7 atau surat keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sedang diproses. Partai juga dapat mengganti calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat dari masukan dan tanggapan dari masyarakat dengan nomor urut yang sama. Begitu juga dengan calon perempuan yang mengundurkan diri. Jika pengunduran diri yang bersangkutan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat minimal keterwakilan perempuan. Sementara itu, verifikasi terhadap perbaikan daftar calon akan dilaksanakan sejak 23–29 Mei 2013. Penyusunan dan penetapan DCS dilakukan pada 30 Mei hingga 12 Juni 2013, sedangkan pengumuman DCS akan dilaksanakan pada 13–17 Juni 2013. Adapun beberapa hal yang menyebabkan Bakal Calon menjadi Tidak Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut : a. Bakal Calon tidak melampirkan salah satu dari formulir Bakal Calon yang wajib (form BB, BB1, BB-3, BB-8 s.d BB-11), atau telah melampirkan namun belum ditandatangani dan/atau be lum dibubuhi stempel dari partai politik. b. Bakal Calon tidak melampirkan fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang DILEGALISASI dengan CAP/STEMPEL BASAH dan di tandatangan oleh PIHAK YANG BERWENANG. c. Bakal Calon tidak mengisi Nama DAERAH PEMILIHAN dan/atau NOMOR URUT pada form Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

57

BB-10 dan/atau form BB-11, atau Nama DAPIL dan/atau NOMOR URUT pada form BB-10 dan/atau form BB-11 yang diisi berbeda dengan yang tercantum dalam form BA yang diajukan oleh Partai Politik. d. Surat Keterangan terkait Ijazah SMA, hanya menerangkan status kehilangan dan status kebe naran bahwa yang bersangkutan adalah benar telah tamat sekolah pada SMA tersebut, namun TIDAK menerangkan bahwa Surat Keterangan tersebut sebagai PENGGANTI Ijazah SMA. e. Surat Keterangan Sehat hanya menerangkan yang bersangkutan sehat secara JASMANI, na mun TIDAK menerangkan sehat secara ROHANI, atau hanya melampirkan dalam bentuk fo tocopi. f. Surat keterangan bebas Narkoba, hanya melampirkan hasil Laboratorium tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan bebas narkoba dari Dokter yang berwenang. Bakal calon tidak menyerahkan softcopy foto.

Beberapa hal yang merupakan komponen yang diverifikasi, namun tidak mempengaruhi status MS atau TMS dari bakal calon antara lain : a. Pencantuman gelar bakal calon pada form BB-11 yang tidak disertai dengan kelengkapan fotocopy ijazah gelar tersebut (yang telah dilegalisasi), harus dilengkapi pada masa perbaikan. b. Penulisan nama Bakal Calon pada form BB dan BB-11 yang tidak sesuai dengan KTP, maka perlu dilakukan penyesuaian seperlunya pada masa perbaikan. Laporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

58

berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. DCS diserahkan kepada Partai Politik tanggal 10 Juni 2013 di Hotel Borobudur. DCS yang telah ditetapkan diumumkan selama 5 hari D. Pendaftaran Calon Anggota DPD Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir menjadi peraturan KPU nomor 21 tahun 2013, pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan di masing-masing KPU Provinsi pada tanggal 9 s/d 22 April 2013. Setelah masa pendaftaran KPU Provinsi bersama-sama KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan verifikasi kelengkapan adminitrasi syarat calon DPD serta melaksanakan verifikasi faktual dukungan. Dari hasil verifikasi faktual dukungan KPU Provinsi menyusun dan menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepada KPU. Bakal calon Anggota DPD yang mendaftar ke KPU melalui KPU Provinsi berjumlah 1.028 bakal calon, dengan pendaftar terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 62 bakal calon Anggota DPD, dan yang paling sedikit di Provinsi Kepulauan Riau dan Papua barat dengan pendaftar masing-masing 16 bakal calon Anggota DPD. Jumlah bakal calon DPD yang mendaftar terlihat dalam tabel berikut :

Staf KPU melakukan memverifikasi Daftar Calon Anggota DPD di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, di Gedung KPU Pusat , Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)


59

Staf KPU memverifikasi Daftar Calon Anggota DPR dan Parpol di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

Namun, yang dinyatakan lolos pada saat verifikasi dukungan dan diserahkan kepada KPU oleh KPU Provinsi untuk dilakukan penelitian berita acara terhadap hasil verifikasi sebanyak 952 calon. E. Penelitian Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD Proses penelitian berita acara dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 7 s/d 16 Juli 2013. Penelitian berita acara hasil verifikasi dukungan dilakukan oleh tim kelompok kerja yang ditetapkan dengan keputusan KPU Nomor: 388/ Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 6 Mei 2013. Penelitian berita acara dilaksanakan dengan meneliti kelengkapan administrasi bakal calon DPD serta meneliti kebenaran hasil verifikasi dukungan. Setelah melaksanakan penelitian berita acara hasil verifikasi dukungan dan kelengkapan administrasi ditetapkan sebanyak 947 calon untuk ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara anggota DPD. Terdapat 1 orang calon anggota DPD dari Kalimantan Tengah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak dapat melengkapi ijasah SMA. Selain itu KPU juga menerima hasil verifikasi ulang terhadap calon atas nama Midin B. Lamany, SH calon anggota DPD dari Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa calon atas nama Midin B. Lamany memenuhi syarat dukungan sebagai bakal calon anggota DPD. Verifikasi ulang tersebut berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan nomor: 002/ LP/ Pileg/ IV/ 2013. Daftar calon sementara Anggota DPD ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2013 dengan keputusan KPU Nomor: 620/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013 tentang penetapan perseorangan peserta Pemilu dan Daftar Calon Sementara Anggota DPD dan diumumkan melalui media elektronik dan media cetak.


60

BAB VI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

61

A. Menunggu Respon Publik

S

etelah resmi mengumumkan nama-nama serta profil Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, KPU) menunggu tanggapan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat itu. Tanggapan masyarakat tersebut disampaikan secara tertulis pada 14 s/d 27 Juni. Khususnya terkait dengan pemenuhan administrasi syarat calon. KPU kemudian akan melakukan pencermatan kembali dan mengklarifikasi kepada calon anggota DPR melalui partai politik pada setiap tingkatan. Masyarakat yang akan mengirimkan tanggapan agar mencantumkan identitas jelas disertai dengan copy identitas dan buktibukti pendukung terhadap hal yang disampaikan. Identitas pengirim akan dirahasiakan. Tangapan terhadap calon Anggota DPR disampaikan kepada Ketua KPU Cq. Ketua Pokja Pencalonan, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat. Sedangkan taggapan untuk calon anggota DPRD Provinsi dapat disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi di masing-masing provinsi. Dan tanggapan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/kota agar disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. Tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPR dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: [email protected].


62

Perwakilan dari Parpol PDIP memberikan berkas biodata pada caleg kepada staf KPU, di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Menteng (Foto. Dok. Humas KPU)

B. Ekspose Biodata Para Caleg Profil DCS anggota DPR RI bisa dilihat public secara detail melalui situs web KPU www.kpu. go.id. Seperti tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat tempat tinggal, riwayat pendidikan, kursus atau diklat yang pernah diikuti, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, riwayat perjuangan dan tanda penghargaan yang pernah diterima. Dengan begitu masyarakat langsung bisa membaca, mencermati dan meneliti data para caleg tersebut. Selanjutnya memberikan masukan dan tanggapan. Berdasarkan 16 persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon, masyarakat bisa mengkoreksi manakala dokumen yang disertakan bacaleg tersebut palsu atau tidak absah. Namun, KPU hanya menampung aspirasi masyarakat tersebut, partailah yang harus meminta kepastian dari instansi terkait terkait keabsahan dokumen yang dipersoalkan masyarakat itu. Saat menyampaikan klarifikasi ke KPU, partai diminta melampirkan keterangan dari instansi terkait yang menerangkan keabsahan dokumen caleg tersebut. Dalam hal klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU memberitahu dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti. KPU akan kembali melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti yang diajukan oleh partai. Jika partai tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan, urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU sesuai urutan berikutnya. KPU memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS dari tanggal 14 sampai 27 Juni 2013. Masukan dan tanggapan masyarakat akan diklarifikasi kepada partai politik asalnya. Partai diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dari tanggal 5 sampai 18 Juli 2013.


63

C. KPU Terima 273 Masukan KPU menerima 273 masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon Anggota DPR dari 12 partai politik,yang diterima selama 10 (sepuluh) hari sejak DCS ditetapkan. yang Selanjutnya tim melakukan identifikasi terhadap 273 aduan, dengan 253 aduan terhadap calon anggota legislatif, 195 calon berasal dari anggota DPR, dan sisanya anggota DPR dan sisanya DPRD. . Masukan dan tanggapan yang diidentifikasi tersebut perlu ditindaklanjuti dan disampaikan kepada ke Liasion Officer (penghubung) partai untuk diminta klarifikasi. Jika aduan itu terkonfirmasi dan benar, partai harus memutuskan mempertahankan caleg tersebut atau tidak. Sementara itu, jika aduan masyarakat terkait administrasi, KPU akan tetap meminta klarifikasi kepada caleg yang diadukan. Setelah meminta klarifikasi, KPU akan memutuskan apakah caleg yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak. Dari seluruh tanggapan dan masukan masyarakat tersebut diklasifikasikan menjadi administrasi pencalonan, ijasah, pencalonan ganda, status hukum calon (tersangka/ terdakwa/ terpidana), etika, dan lain-lain. Ada 22 laporan status hukum yang menyangkut tersangka, terdakwa, dan terpidana yang masuk ke KPU. Terhadap 22 caleg yang diadukan masyarakat terkait dugaan persoalan hukum berasal dari delapan partai politik peserta Pemilu 2014. Mulai dari tangggal 5 – 18 Juli 2013, parpol menyampaikan klarifikasinya secara tertulis kepada KPU. Selanjutnya partai politik memberikan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau mengajukan calon pengganti. Dari total masukan yang harus diklarifikasi, terdapat 9 calon anggota DPR yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus diajukan calon pengganti dari 7 partai politik yakni PKB, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, dan PKPI. Calon pengganti yang diajukan oleh partai politik tersebut selanjutnya diverifikasi kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi. Hasil verifikasi ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan DCT Anggota DPR. D. Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Anggota DPD Pengumuman terhadap Daftar Calon Sementara anggota DPD dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 24 s/d 26 Juli 2013 untuk dimintakan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap seluruh calon. Tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU maupun Provinsi. Dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPD terdapat satu nama an. Mikhael Abeng dari provinsi Kalimantan Barat yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon


64

BAB VII PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

65

A. Penyusunan DCT Anggota DPR RI

P

enyusunan DCT Anggota DPR RI di laksanakan selama 14 hari. Upaya penyusunan DCT itu dilakukan berdasarkan Daftar Calon Sementara, daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan. Beberapa hal yang dipertimbangkan adalah soal pengunduran diri calon, pengajuan calon peng-

ganti, kelengakapan syarat calon pengganti, kuota keterwakilan perempuan 30% dan isu lainnya dari 12 partai politik. Serta mempertimbangkan Keputusan DKPP Nomor: 73/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang mengembalikan hak-hak calon an: Selvyana Sofyan Husein, daerah pemilihan Sumbar I dari Partai Amanat Nasional. Sehingga dalam Daftar Calon Tetap Partai Amanat Nasional Sumbar I kembali seperti semula pada saat pendaftaran yakni sebanyak 8 calon. Setelah itu, pada tanggal 21 Agustus 2013 KPU mengundang perwakilan parpol untuk memeriksa draf DCT, terkait ejaan nama dan gelar para caleg DPR. Rakor dengan parpol kontestan pemilu 2014 itu dimaksudkan untuk memperoleh keakuratan dan kesahihan DCT sebelum benar-benar ditetapkan menjadi keputusan KPU sekaligus untuk meminimalisasi terjadinya kekeliruan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pemilu pada tahapan pencalonan. Perwakilan partai politik pada rakor itu diminta mencantumkan paraf pada konsep DCT yang telah diperiksa dan dicermati dengan baik. Ada beberapa perbaikan misalnya soal nama, gelar, dan alamat calon anggota DPR. Para penghubung partai politik didampingi oleh para verifikator syarat calon dari Sekretariat Jenderal KPU sehingga jika terjadi ketidaksesuaian antara pengajuan dan beberapa perubahannya dapat secara langsung disikapi dengan cara memperbaiki yang tentunya disesuaikan dengan Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dari hasil validasi itu, terjadi pergantian calon anggota legislatif (caleg) milik enam parpol karena ada laporan masyarakat yang menyatakan berkas administrasi calegcaleg tersebut bermasalah. Ada enam parpol yang caleg-nya diganti berdasarkan laporan masyarakat. Keenam parpol yang kemudian melakukan pergantian caleg tersebut adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (satu orang), Partai Amanat Nasional (dua orang), Partai Persatuan Pembangunan (dua orang), Partai


66

Keadilan dan Persatuan Indonesia (satu orang), serta Partai Kebangkitan Bangsa (satu orang). B. Pleno Penetapan DCT Anggota DPR RI Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, pengumuman DCT Pemilu 2014 akan dilakukan pada rentang waktu 23 – 25 Agustus 2013. Pada tanggal 22 Agustus 2013 di Hotel Grand Mercure, Jakarta., KPU menggelar Pleno Penetapan DCT DPR. Rapat pleno berlangsung tertutup dan dihadiri tujuh komisioner KPU. Dalam pleno tersebut KPU menetapkan 6.608 nama DCT DPR RI untuk memperebutkan 560 kursi DPR yang terbagi dalam 77 daerah pemilihan. Jumlah DCT yang ditetapkan KPU merupakan penyusutan dari jumlah pengajuan awal bakal calon sebanyak 6.566. Jumlah itu kemudian ditambah 75 nama pada saat perbaikan calon, sehingga jumlah total pengajuan adalah 6.641 nama. Pada proses penyaringan DCS ke DCT, ada masa pengaduan dari masyarakat. Hasilnya, sebanyak 33 nama dicoret karena beberapa alasan, antara lain meninggal, mengundurkan diri, dan aduan dari masyarakat. Namun partai yang bersangkutan tidak mengajukan pergantian diri. Adapun jumlah DCT masing-masing partai politik adalah: Nasional Demokrat 559 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 558 orang, Partai Keadilan Sejahtera 492 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 560 orang, Golongan Karya 560 orang, Gerindra 557 orang, Demokrat 560 orang, Partai Amanat Nasional 560, Partai Persatuan Pembangunan 548 orang, Hanura 558 orang, Partai Bulan Bintang 556, serta PKPI 540 orang. Sementara itu, lima parpol lain tidak mengalami perubahan atau pergantian caleg karena seluruh caleg parpol tersebut di DCS dinilai KPU memenuhi syarat menjadi DCT.


67

Berikut ini hasil rekapitulasi proses pencalonan DPR RI Pemilu 2014 seperti terlihat pada table berikut ini :


68

Keputusan KPU tentang penetapan DCT dipublikasikan melalui media elektronik dan media cetak. Penggunaaan media elektronik di umukan melalui website resmi KPU dan saluran TV TVRI, sedangkan unutk media cetak melalui beberapa koran nasional. Penetapan daftar calon tetap tertuang pada Keputusan KPU Nomor: 664/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013. Setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI terdapat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 028/SP-2/Set.Bawaslu/VIII/2013 mengabulkan penarikan Sdr. Ir. Ahmad Daryoko oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya dalam pencalonan Anggota DPR mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Selain hal tersebut berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 67/ Kpts/ KPU-Kota-011329141/ IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor tanggal 20 September 2013 yang menetapkan Sdr. Dr. Bima Arya menjadi calon walikota terpilih. Bedasarkan dua hal tersebut maka diadakan perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor : 664/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang penetapan Daftar Calon Tetap, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2013 terbit Keputusan KPU Nomor: 909/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013 tentang perubahan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPR RI. C. Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD Penyusunan terhadap daftar calon tetap anggota DPD dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 28 Agustus 2013. Jumlah calon yang ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPD sejumlah 945 calon. Penetapan calon anggota DPD tertuang dalam keputusan KPU Nomor: 679/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013. Keputusan tersebut digugat di Bawaslu oleh calon an. Saiful Anwar Bachsin. Melalui putusan nomor: 027/SP-2/Set. Bawaslu/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, Bawaslu mengabulkan gugatan an. Saiful Anwar Bachsin dan memerintahkan kepada KPU untuk mengembalikan hak-hak yang bersangkutan sebagai calon Anggota DPD. Berdasarkan putusan Bawaslu tersebut KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 908/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013 tentang perubahan keputusan KPU Nomor: 679/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD. Bahwa dalam proses DCS ke DCT DPD, 1 orang mundur, 2 orang TMS dan 1 orang dikembalikan haknya sehingga jumlahnya tetap 945 orang.


69

BAB VIII PENUTUP

70


71

A. Kesimpulan 1. Dalam proses verifikasi bakal calon Anggota Legislatif, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon yang telah diterima pada tanggal 23 April 2013 sampai dengan 6 Mei 2013. Selanjutnya KPU menyampaikan verifikasi kelangka pan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik pada tanggal 7 Mei 2013 un tuk kemudian Partai Politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada tanggal 9 – 22 Mei 2013, untuk proses verifikasi bakal calon ditingkat Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 2. Untuk proses verifikasi ditingkat Pemilu DPR RI, jumlah bakal calon yang diajukan sebanyak 6.577 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 4.136 dan perempuan sebanyak 2.441 orang. Seluruh Partai Politik telah memenuhi prosentase 30% pengajuan bakal calon perempuan secara nasional. Untuk pemenuhan prosentase 30% pengajuan bakal calon perempuan dit ingkat Daerah Pemilihan terdapat Partai Politik yang belum memenuhi syarat baik dalam hal jumlah keterwakilan perempuan walaupun dalam hal penempatan bakal calon perempuan. 3. Terdapat 9 bakal calon yang pencalonannya ganda yang terdiri dari 8 bakal calon dicalonkan oleh 2 Partai Politik dan 1 bakal calon dicalonkan oleh 1 Partai Politik di 2 Daerah Pemilihan. Selain itu terdapat 22 bakal calon yang terindikasi ganda yang belum dapat dipastikan kegan daannya karena berkasnya tidak lengkap.


72

4. Jumlah bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 1.327 orang dan tidak memen uhi syarat sebanyak 4.701 orang dan tidak ada berkas sebanyak 549 orang sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi keabsahan bakal calon yang bersangkutan. 5. Hasil Pleno KPU pada tanggal 22 Agustus 2013, KPU menetapkan 6.608 nama DCT DPR RI untuk memperebutkan 560 kursi DPR yang terbagi dalam 77 daerah pemilihan. 6. Setelah penetapan DPT Anggota DPR RI terdapat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 028/SP-2/Set.Bawaslu/VIII/2013 mengabulkan penarikan Sdr. Ir. Ahmad Daryoko oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya dalam pencalonan Anggota DPR mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI. 7. Selain hal tersebut berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 67/ Kpts/ KPU-Ko ta-011329141/ IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor tanggal 20 September 2013 yang menetapkan Sdr. Dr. Bima Arya menjadi calon walikota terpilih. Bedasarkan dua hal tersebut maka diadakan perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor : 664/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang peneta pan Daftar Calon Tetap, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2013 terbit Keputusan KPU Nomor: 909/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013 tentang perubahan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPR RI. 8.Untuk perseorangan, jumlah calon yang ditetapkan dalam DCT anggota DPD sejumlah 945 calon. Penetapan calon anggota DPD tertuang dalam keputusan KPU Nomor: 679/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013. Keputusan tersebut digugat di Bawaslu oleh calon an. Saiful Anwar Bachsin. Melalui putusan nomor: 027/SP-2/Set. Bawaslu/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, Bawaslu menga bulkan gugatan an. Saiful Anwar Bachsin dan memerintahkan kepada KPU untuk mengembaLaporan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD 2014

73

likan hak-hak yang bersangkutan sebagai calon Anggota DPD. 9. Dalam proses pendaftaran sampai dengan penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR dan DPD RI secara keseluruhan terdapat beberapa masalah yakni: 1) Terdapat beberapa norma dalam peraturan KPU yang belum/ tidak mengatur substansi dari beberapa masalah; 2) Kurang nya pemahaman terhadap regulasi oleh penyelenggara Pemilu di tingkat bawah khususnya KPU Kabupaten/ Kota sehingga terdapat beberapa perlakuan penyelesaian permasalahan yang berbeda; 3) Partai politik dan calon anggota DPD belum memahami secara menyeluruh berk enaan dengan syarat calon anggota DPR, sehingga terdapat beberap calon yang tidak memen uhi syarat tetap diajukan menajdi calon anggota DPR RI. 10. Sebagai langkah penyelesaian dari berbagi permasalahan diatas, misalnya berkenaan dengan norma dalam peraturan KPU yang belum mengatur beberapa masalah, KPU mengeluarkan beberapa surat edaran untuk melengkapi pengaturan dalam proses pencalonan sampai den gan penetapan DCT. Disamping itu KPU dalam rangka memberikan penjelasan serta memberi kan pemahaman tentang pelaksanaan verifikasi, KPU melaksanakan supervisi serta monitoring melalui surat KPU, sehingga dari proses pendaftaran sampai dengan proses penetapan DCT DPR dan DPD tidak terdapat kendala yang mengganggu ataupun merubah tahapan pencalo nan secara keseluruhan. B. Rekomendasi 1. Rekomendasi peningkatan kinerja KPU. Masih banyak keluhan yang diterima terkait kurang cermatnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam verifikasi keabsaan kelengkapan ad ministrasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD sehingga masih ditemukan sejumlah dokumen tidak absahnya persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD. Selain itu, banyak laporan yang menyebutkan bahwa dalam pelayanan tahapan pencalonan, masih banyak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 2. Rekomendasi kepada partai politik. Dalam beberapa kasus, terutama di daerah, KPU menemu kan dalam pengajuan bakal calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik, masih ditemukan bakal calon diajukan oleh lebih dari satu partai politik. Untuk itu sudah semestinya partai secara tegas, teliti dan selektif dalam memilih kader partai yang diajukan sebagai calon legislatif. 3. Rekomendasi kepada seluruh pemangku kepentingan pemilu. Mengingat masih terbatasnya jumlah partipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan kepada KPU atas eks pose bakal calon legislative 2014. Sebab, untuk memperoleh legislator yang kompeten, berkual itas, berintegritas dan komitmen pada tugas-tugasnya, maka diperlukan partisipasi multi-stake holders pemilu. Urusan pencalonan ini tidak hanya semata-mata dibebankan kepada partai politik. Ke depan, tugas semua komponen bangsa untuk sama-sama meneliti,mengoreksi dan melaporkan ke KPU manakala terdapat calon-calon legislatif dan senator yang terbukti tidak memahami syarat kapabel untuk menduduki jabatan wakil rakyat tersebut.


74

6768

Daftar Isi. Kata Pengantar BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sistematika Pembahasan

Recommend Documents