Daftar Isi. Kata Pengantar. BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sistematika Penulisan

46

Daftar Isi Kata Pengantar BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sistematika Penulisan BAB II Persiapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi A. Kegiatan Koordinasi dengan Kemendagri B. Naskah Akademik Regulasi Dapil dan Alokasi Kursi C. Rapat Kerja Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi D. Penyusunan Instrumen Peta Dapil E. Sejumlah Isu Strategis F. Jadual Tahapan Penataan Dapil dan Jumlah Kursi BAB III Kerangka Pikir Penataan Dapil A. Aturan Main Dapil di UU Pemilu B. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 C. Tujuh Prinsip Penataan Dapil D. DAK2 Sebagai Dasar Penataan E. Sarasehan Bersama Parpol, LSM dan Media 1

foto cover by: politikriau.com skyscrapercity.com

Daftar Isi BAB IV Simulasi Tata Cara Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi A. Tata Kerja Penetapan Dapil B. Tentang Jumlah Kursi C. Teknik Penyusunan Dapil dan Penghitungan Alokasi Kursi D. Simulasi Penyusunan Dapil dan Penghitungan Alikasi Kursi BAB V Pelaksanaan Kegiatan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi A. Penataan Dapil DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota B. Uji Publik terhadap Hasil Penataan Dapil C. Finalisasi Usulan Rancangan Dapil D. Proses Pembahasan Bersama E. Rapat Pleno Penetapan Dapil dan Alokasi kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. F. Penyusunan Peta Dapil BAB VI Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD A. KPU Tetapkan 2.361 Dapil B. Sosialisasi Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2014 BAB VII Permasalahan Utama dan Penyelesaiannya A.Permasalahan Utama B. Penyelesaian Permasalahan 2

Daftar Isi BAB VIII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi Lampiran : Peta Daerah Pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan penjelasan tentang penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan KabKota dalam RDP Senin 25 Maret 2013 (www.dpr.go.id) 3

BAB I PENDAHULUAN

4

S

Rapat KPU bersama Partai Politik mengenai pembahasan Daerah Pemilihan di Gedung Sidang Utama Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 14 Maret 2013 Foto: Humas KPU

A. Latar Belakang alah satu tahapan pemilu yang paling dinanti peserta Pemilu 2014 adalah keputusan mengenai peta daerah pemilihan (dapil) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota serta alokasi kursi setiap dapil. Mengingat, peta dapil dan alokasi kursi merupakan acuan partai politik untuk merumuskan langkah dan strategi pemenangan dalam kompetisi Pemilu 2014 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berkewajiban untuk menjalanlan tahapan pemilu yakni penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil. Sebagaimana diatur dalam UU No 8/2012 tersebut, untuk dapil dan alokasi kursi DPR RI tidak mengalami perubahan, yakni 77 dapil dengan alokasi 3-10 kursi tiap dapilnya, yang masuk dalam lampiran yang tidak bisa dipisahkan dalam UU tersebut. Kecuali hanya sejumlah penyesuaian menyangkut beberapa dapil yang mengalami pemekaran, maka daerah hasil pemekaran itu masuk ke dalam dapil yang bersangkutan. Sedangkan dapil untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan KPU untuk menata dan menetapkannya. Dalam Pelaksanaannya KPU menugaskan KPU Provinsi dan KPU Kaupaten/Kota untuk menyusun rancangannya. Draf itulah yang diajukan ke KPU untuk dibahas dan ditetapkan melalui surat keputusan KPU. Pembentukan dapil DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dibatasi hanya dengan alokasi maksimal 12 kursi dan minimal 3 kursi. Penataan dapil dan alokasi kursi ini dengan mempertimbangkan kondisi yang sama, maka dapil untuk provinsi bisa merupakan bagian Kabupaten/Kota (Pasal 24 ayat [3]) dan untuk Kabupaten/ Kota dapilnya bisa menggunakan bagian kecamatan (Pasal 27 ayat [3]). Terdapat sedikit perbedaan dengan 5

Diskusi KPU Kab. Lombok Utara dengan tema “Rencana Penataan Dapil Pemilihan DPRD tahun 2014 Selasa 30 Juli 2012 www.suarakomunitas.net

Pemilu 2009. Jika pada Pemilu 2009, yang bisa menjadi dapil DPRD adalah wilayah administratif atau gabungan wilayah administratif, maka pada Pemilu 2014, bagian atau pecahan wilayah administratif bisa menjadi dapil. Di sini UU memberi kewenangan bagi akomodasi bagian/pecahan wilayah administratif pemerintahan menjadi dapil. Dan, acuan KPU dalam menyusun peta dapil yang sesuai dengan kondisi di lapangan tersebut, berdasarkan basis data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam tahapan penetapan jumlah kursi dan dapil tersebut telah dilaksanakan KPU bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan 9 Maret 2013. Tahapan itu dijalankan dengan melakukan sejumlah koordinasi, persiapan hingga pelaksanaan. Ketika mulai menjalankan tahapan ini, KPU berpegang pada tujuh prinsip penataan dapil seperti Kesetaraan nilai suara (one person, one vote, one value), Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional, Proporsionalitas, Integralitas wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama, Kohesivitas dan Kesinambungan (Pasal 3 Peraturan KPU No 5/2013). Tujuh prinsip ini dibuat dengan pertimbangan, luasnya wilayah kepulauan Indonesia dengan kondisi geografis, infrastruktur, budaya, sejarah, adat istiadat penduduknya yang sangat beragam. Untuk itulah misalnya, Integritas wilayah, menjadi salah satu pertimbangan penting. Pasalnya, jika terdapat keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek transportasi, maka ke depannya itu bakal memudahkan kerja KPU dalam distribusi logistik dan koordinasi pengamanan (kepolisian), pengawasan dan pergerakan suara (Panwaslu). Dengan pertimbangan tersebut, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota diberi kewenangan untuk mengusulkan draft penataan dapil dan alokasi kursi di daerahnya masing-masing berdasarkan kondisi geografis dan sosiologis masyarakat. KPU juga mengajak publik yang lebih luas untuk memberikan masukan, saran, dan 6

skyscrapercity.com

kritikan terhadap draf dapil yang disusun oleh KPU provinsi dan kab/kota dengan uji publik yang terbuka dan melibatkan semua stakeholders pemilu. Berikutnya, KPU Provinsi sejak tanggal 4-6 Maret 2013 telah melakukan Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD melalui presentasi usulan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DRPD Kabupaten/kota dalam wilayah kerjanya masing-masing. Berdasarkan usulan tersebut, KPU melaksanakan rapat pleno penetapan daerah pemilihan pada tanggal 8-9 Maret 2013. Dalam rapat pleno tersebut telah diputuskan bahwa dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRA di Provinsi Aceh berjumlah 259 dapil, sedangkan dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 2.117 dapil, dengan total 2.112 kursi untuk DPRD Provinsi dan 16.895 kursi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014 mendatang. B. Maksud dan Tujuan Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaraan tahapan penetapan dapil dan alokasi kursi sejak persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penataan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi dan telah sesuai dengan kaidah proporsionalitas dan keterwakilan penduduk sebagaimana diamanatkan dalam UU No 8 Tahun 2012. 2. Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang di lakukan oleh KPU dilakukan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi partisipasi Partai Politik dan masyarakat lewat konsultasi publik berjenjang untuk memberikan tanggapan dalam penyusunan daerah pemilihan. 7

3. Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat yang lebih luas. C. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : BAB I Pendahuluan BAB II Persiapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi BAB III Kerangka Pikir Penataan Dapil BAB IV Simulasi Tata Cara Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi BAB V Pelaksanaan Kegiatan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi BAB VI Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD BAB VII Permasalahan Utama dan Penyelesaiannya BAB VIII Penutup Lampiran

Petinggi Partai Demokrat sedang mendaftarkan berkas Calon DPR Ke KPU di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 8

BAB II PERSIAPAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

9

K

Rapat KPU bersama Partai Politik mengenai pembahasan Daerah Pemilihan di Gedung KPU Pusat, 14 Maret 2013 Foto: Humas KPU

A. Kegiatan Koordinasi dengan Kemendagri egiatan persiapan pertama kali yang dilakukan dalam rangka penataan dapil dan alokasi kursi adalah koordinasi dengan Kemendagri, khususnya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pihak yang berwenang dalam menyusun data kependudukan, serta Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum sebagai pihak yang berwenang menyusun data wilayah dan batas wilayah, yang keduanya kemudian ditetapkan oleh Kemendagri sebagai Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2). Kegiatan koordinasi dalam bentuk rapat dan diskusi ini telah mulai dilaksanakan sejak Februari hingga Desember 2012. Tujuannya, untuk memperoleh mekanisme penyusunan data penduduk dan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Kegiatan koordinasi ini demikian penting, mengingat sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang, Kemendagri harus menetapkan DAK2 yang selanjutnya akan digunakan KPU untuk menetapkan jumlah kursi dan melakukan penataan dapil sebelum akhirnya menetapkan dapil serta alokasi kursi setiap dapil Pemilu Anggota DPRD tahun 2014. Selanjutnya, berdasarkan DAK2 tersebut, KPU menetapkan jumlah kursi untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014.

10

B. Penyusunan Naskah Akademik Regulasi Dapil dan Alokasi Kursi Untuk melakukan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka sudah semestinya KPU menyusun Peraturan KPU yang memuat aturan main yang jelas mengenai proses, mekanisme dan standar teknis penataan tersebut. Untuk membuat Peraturan KPU yang semacam itu, Biro Teknis dan Hupmas menyelenggarakan kegiatan “Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik untuk Keperluan Pembuatan Draft Peraturan KPU tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2014” pada tanggal 9 -12 Juli 2012 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri 53 peserta yang terdiri dari seluruh komisioner KPU seluruh pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Tim Ahli Komisi II DPR, Pejabat Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri), dan Pejabat Badan Informasi Geospasial (BIG). Kegiatan pembahasan naskah akademik ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Pembicara yang hadir adalah perwakilan Komisi II DPR (Ganjar Pranowo dan Agus Purnomo), August Mellaz (Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi/Perludem) serta peneliti konstitusi dan hukum Refly Harun. Di samping keempat pembicara itu, hadir pula Adhy Aman (Program Officer of International Institute for Democracy and Electoral Assistance/IDEA) yang ikut memberi sumbangan gagasan terkait prinsip-prinsip dasar dalam penetapan dapil yang standar secara internasional dan implikasi dalam penyusunan dan penetapannya. Ada dua materi kunci yang dibahas dan menjadi perdebatan menarik dari acara diskusi tersebut. Yakni materi

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah sedang mempresentasikan prinsip-prinsip penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam Rapat dengan Partai Politik. Foto: Humas KPU 10

pembahasan “Metode Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPR yang menjadi Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD”, serta materi tentang “Analisa Metode Pembagian Dapil dalam Beberapa Pemilu Terakhir”. Hasil akhir yang diharapkan dari diskusi ini adalah Naskah Akademik yang memuat substansi dan materi tentang penyusunan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi dalam Pemilu 2014. Naskah akademik itu yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan draft peraturan KPU tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Naskah akademik ini berisi konsepsi yang menyangkut latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan KPU. Sedangkan muatannya memuat rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan KPU. Pembuatan naskah akademik ini boleh dikata merupakan terobosan KPU. Mengingat pada periode komisioner sebelumnya, pembahasan naskah akademik ini tidak dilakukan. Tentu saja harapannya, dengan naskah akademik yang kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah ini, maka peraturan KPU yang dihasilkan nantinya sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dan tentu saja, peraturan KPU itu tidak bakal menghadapi masalah gugatan hukum di kemudian hari, yang bakal mengganggu jadual tahapan Pemilu 2014. Hasil dari naskah akademik yang berisi substansi materi mengenai tata cara penataan dapil dan penetapan alokasi kursi setiap dapil, itu kemudian menjadi komponen materi utama dalam peraturan KPU tentang tata cara penataan daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi setiap daerah pemilihan yang disempurnakan oleh Biro Hukum KPU. C. Rapat Kerja Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi Dalam kegiatan penyusunan substansi materi agar lebih komprehensif dan memenuhi harapan seluruh stakeholders pemilu, KPU melibatkan KPU Provinsi, LSM Penggiat Pemilu, Komisi II DPR RI, dan Kemendagri untuk menyerap berbagai gagasan yang terkait dengan substansi mengenai penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi untuk setiap dapil. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Rapat Kerja pembahasan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan dengan melibatkan KPU dan KPU Provinsi seluruh Indonesia yang bertempat di Hotel Royal Kuningan, pada tanggal 17-20 Oktober 2012. Rapat kerja tersebut membahas tentang Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan substansi materi mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk 11

Komisioner KPU Lumajang, Nur Ismadianto, Pudholi Sandra, Yuyun Baharita dan Sekretaris KPU Abdul Kohar dalam acara konsultasi publik dapil dan alokasi kursi Kamis 28 Februari 2013 (www.pedomannusantara.com)

keperluan pemilu 2014 serta evaluasi atas perubahan jumlah penduduk dan wilayah sepanjang tahun serta penataan kembali daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Acara ini mendatangkan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Indra Pahlevi; Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Eko Subowo; dan Ketua Perludem Didik Supriyanto. Melalui raker tersebut disampaikan bahwa pembentukan dapil pemilu DPRD Provinsi, apabila terdapat kabupaten/kota yang kuotanya lebih dari 12 kursi, maka sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, kabupaten/kota tersebut bisa dipilah, yang masing-masing pilahan terdiri atas satu atau beberapa kecamatan. Untuk membagi kursi ke daerah pemilihan, prinsip kesetaraan suara dalam pembentukan dapil harus diutamakan. Yang dimaksud kesetaraan suara disini bahwa dalam pemilu, suara setiap warga negara adalah sama, tidak peduli mereka berasal dari ideologi, agama, etnis, daerah, atau dari kelas ekonomi yang berbeda. Selain prinsip kesetaraan suara, pembentukan daerah pemilihan harus berdasarkan prinsip integralitas wilayah, kesinambungan wilayah dan kohesivitas penduduk. Dalam raker ini terungkap pula sejumlah fakta pada Pemilu 2009 dimana terdapat beberapa dapil anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang over representative dan under representative, kemudian dapil yang tidak berada dalam satu kesatuan wilayah geografis sehingga menimbulkan hambatan komunikasi dan transportasi. Makanya, dalam penataan dapil pada pemilu 2014 ini mengacu pada prinsip kesinambungan, kesetaraan suara, integritas wilayah dan kohesivitas. Prinsip kesinambungan maksudnya perubahan dapil tidak boleh terlalu signifikan dari dapil pemilu 2009 sehingga hanya mengubah dapil yang alokasi kursinya lebih 12

dari 12 kursi. Prinsip integritas wilayah memperhatikan perubahan administrasi wilayah akibat pemekaran setelah pemilu 2009. Prinsip kohesivitas memperhatikan wilayah-wilayah yang satu dapil tapi berbeda kultur. Kegiatan penataan dapil ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang meliputi konsolidasi dan sinkronisasi data penduduk, penetapan jumlah penduduk dan alokasi kursi oleh KPU, penetapan alokasi kursi DPR Papua, Papua Barat, Aceh dan DKI Jakarta ditambah ¼ dari kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan, simulasi penataan dapil oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, konsultasi publik rancangan penataan dapil yang disusun KPU Prov dan KPU Kab/Kota, penyampaian laporan rancangan penataan dapil pada KPU, dan penetapan dapil oleh KPU. D. Penyusunan Instrumen Peta Dapil Selain kegiatan koordinasi dan penyusunan substansi materi, kegiatan persiapan lainnya yang tak kalah penting adalah kegiatan penyusunan instrumen peta dapil. Dalam kegiatan tersebut, KPU melibatkan pihak Badan Penerapan Pengkajian Teknologi (BPPT), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kemendagri. Ketiga lembaga tersebut, bersama-sama dengan KPU menyusun instrumen peta daerah pemilihan yang diperlukan guna memudahkan KPU dalam mengintegrasikan data penduduk dan wilayah dalam DAK2 dengan peta wilayah Indonesia yang akan menghasilkan peta daerah pemilihan. Instrumen tersebut utamanya akan digunakan pada saat penyusunan daerah pemilihan oleh KPU, yang sesuai tahapan dilaksanakan pada tanggal 1-9 Maret 2013. Adapun kegiatan penyusunan instrument tersebut dimulai pada Desember 2012 dan selesai pada bulan Maret 2013, sebelum digunakan pada saat penyusunan daerah pemilihan oleh KPU. E. Sejumlah Isu Strategis Berdasarkan sejumlah rangkaian kegiatan diatas, maka terangkum berupa kesepakatan terhadap isu-isu strategis yang akan dituangkan pengaturannya dalam peraturan KPU. Berikut rincian isu-isu strategis yang berhasil dihimpun Biro Teknis dan Hupmas KPU :

13

Pertama, menyangkut definisi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selama ini tidak/belum ada definisi yang jelas mengenenai hal ini. Definisi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, setidaknya meliputi beberapa komponen antara lain kesatuan wilayah adminisratif, dasar penentuan alokasi kursi setiap dapil, dasar pengajuan calon oleh pimpinan parpol, dan dasar penetapan calon terpilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, tentang prinsip-prinsip dalam penataan dapil yang perlu diatur dalam PKPU, meliputi : a. Prinsip yang wajib dipenuhi : 1) Prinsip kesinambungan/integralitas wilayah (kesatuan wilayah yang utuh) 2) Alokasi kursi per dapil antara 3-12 kursi (diupayakan 6-12 yang akan ditegaskan melalui juknis) 3) Prinsip Coterminus b. Prinsip yang perlu diperhatikan : 1) Kondisi geografis dan transportasi 2) Kondisi sosial budaya Ketiga, mekanisme penyerahan, sinkronisasi, dan keabsahan data DAK2, baik yang diterima oleh KPU dari Kemendagri, maupun yang diterima dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Apabila terdapat perbedaan data kependudukan hasil sinkronisasi, kepastiannya setelah mendapat keputusan kemendagri termasuk data wilayah. Keempat, terkait pemberian kewenangan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun dan mengusulkan pembentukan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU, sesuai dengan kondisi setempat disertai alasannya. KPU Provinsi juga diberikan kewenangan untuk mengkoordi-

Konsultasi Publik Penyusunan Dapil Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di gedung pertemuan KPUD Wonogiri, Kamis 28 Februari 2013 dok.timlo 14

nasikan dan memfasilitasi penataan dan pembentukan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam menyusun draft daerah pemilihan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan peluang kepada stakeholder (Parpol, DPRD, Bawaslu, Panwaslu, Pemda, pemerhati Pemilu) untuk memberikan masukan, tanggapan tentang penataan daerah pemilihan. Keempat, penamaan daerah pemilihan yang berasal dari pemecahan kabupaten/kota untuk daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau pemecahan kecamatan untuk daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Kelima, pengaturan secara tegas dan jelas mengenai mekanisme penghitungan alokasi kursi ke setiap daerah pemilihan berdasarkan peringkat sisa penduduk terbesar dalam pembagian sisa kursi yang belum teralokasi pada setiap daerah pemilihan (masih pending, apakah dengan satu tahap menggunakan metode toleransi terkecil atau dengan dua tahap meggunakan sisa jumlah penduduk terbanyak). Keenam, pengaturan mengenai ketentuan khusus dalam undang-undang bagi daerah otonom khusus menyangkut jumlah kursi untuk DPR Aceh, DPR Papua, DPR Papua Barat dan DPRD Priovinsi DKI Jakarta. Ketujuh, terkait mengenai daerah pemilihan yang disebabkan karena bencana alama yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk, maka dilakukan penataan dapil baru. Kedelapan, terkait Daerah Pemilihan DPD untuk provinsi baru perlu diatur dalam klausul tersendiri. Kesembilan, kabupaten/kota pemekaran yang dibentuk setelah Pemilu 2004 dan tidak mengikuti Pemilu 2009, tetapi keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran tersebut diisi berdasarkan hasil Pemilu 2009 (alokasi kursinya lebih dari 12). Kesepuluh, pengaturan mengenai penataan kembali daerah pemilihan pada provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2014 untuk disesuaikan dengan Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilu Tahun 2019. Kesebelas, pengaturan dalam hal KPU telah menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi induk atau DPRD Kabupaten/Kota dan terbentuknya provinsi pemekaran atau kabupaten/kota pemekaran tersebut sebelum tahap pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Apakah KPU dapat melakukan perubahan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di provinsi induk atau kabupaten induk serta menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di provinsi atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009, atau tidak. Kedua belas, pengaturan mengenai status provinsi atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah tahap pencalonan Pemilu 2014. Apakah dilakukan penataan daerah pemilihan DPRD Provinsi induk atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi pemekaran atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, atau tidak. Ketiga belas, pengaturan mengenai status kecamatan dan desa/kelurahan yang dibentuk setelah penetapan daerah pemilihan dan sebelum tahap pencalonan DPRD Kabupaten/Kota. Apakah dilakukan penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk dan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, atau tidak. Keempat belas, pengaturan mengenai kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi Keputusan KPU tentang penetapan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi kepada DPD/DPW/DPC Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. 15

Kelima belas, pengaturan mengenai kewajiban KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh data wilayah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang akurat kebenaran dan keabsahannya. Demikian pula pengaturan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan dinas/lembaga yang mengelola data wilayah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Keenam belas, pengaturan mengenai sarana teknologi untuk mempercepat proses penyusunan dan pemetaan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang memiliki keahlian bidang teknologi. Dengan catatan sebagai berikut: a. Meminta pemerintah memberikan data penduduk sampai dengan data kelurahan/desa b. Didaerah dimana penataan dapil dibutuhkan pada tingkat kelurahan, pemerintah diminta untuk menye-

diakan data penduduk tersebut. c. Integrasi instrumen pembuatan daerah pemilihan dilakukan dengan Peta yang lengkap meliputi data adminstrasi sampai tingkat adminstrasi yang terakhir, jumlah penduduk, kondisi geografis. F. Jadual Tahapan Penataan Dapil dan Jumlah Kursi Adapun secara rinci tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Konsultasi Publik Penyusunan Dapil KPU Nomor 6 Tahun 2013, yang berlangsung mulai tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan 9 Maret www.kpud-cilacapkab.go.id

16

BAB III KERANGKA PIKIR PENATAAN DAPIL

17

B

A. Aturan Main Dapil di UU Pemilu erikut ini, dirangkum aturan yang menyangkut penetapan dapil dan jumlah kursi sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2013, khususnya dari Pasal 21 hingga Pasal 29. BAB V JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN BAGIAN KESATU Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR PASAL 21 • Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh). PASAL 22 (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/ kota, atau gabungan kabupaten/kota. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3(tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota. (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2). (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. BAGIAN KEDUA • Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi PASAL 23 (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; b. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; c. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; d. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; e. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi; f. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan g. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) 18

kursi.

PASAL 24 (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimak sud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU. PASAL 25 (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimak sud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU. BAGIAN KETIGA • Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota PASAL 26 (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b. Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; d. Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; e. Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; f. Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan g. Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi. 19

PASAL 27 (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan atau nama lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU. PASAL 28 (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut diha puskan. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk. PASAL 29 (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentu kan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di ka bupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan dikabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU. B. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 Setelah melalui konsultasi dengan Komisi II DPR RI yang dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan, pada tanggal 18 Februari 2013 KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Peraturan KPU ini merupakan pedoman tentang penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. PKPU Nomor 5 Tahun 2013 menjadi basis bagi KPU untuk menentukan total jumlah kursi DPRD provinsi dan kabupaten/ kota yang diperebutkan dalam Pemilu 2014. Di antara ketentuan dapil, yang penting terdapat pada Pasal 10 yang mengatur jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta jiwa memperoleh alokasi 35 kursi. Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa memperoleh alokasi 100 kursi. Selanjutnya jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 dan paling banyak 12 kursi. Dapil DPRD provinsi terdiri dari kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Lalu, dapil DPRD kabupaten/kota terdiri dari kecamatan atau gabungan kecamatan. Kemudian Pasal 13, apabila dalam satu kabupaten/kota teralokasi lebih dari 12 kursi, maka kabupaten/kota terse20

but dibagi menjadi 2 atau lebih dapil. Penghitungan jumlah dan alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD provinsi (Pasal 14) dilakukan dengan cara a) menentukan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana Pasal 10 ayat (2), b) menetapkan bilangan pembagi penduduk (BPPd) dengan membagi jumlah kursi dengan ketentuan apabila ada angka pecahan dihilangkan. c. Mengalokasikan jumlah kusi pada setiap dapil. Kemudian bagi DPRD kabupaten/kota, jumlah kusi ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50 kursi (Pasal 18), di mana dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan (Pasal 19). Sedangkan penghitungan jumlah dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota hampir sama dengan penghitungan DPRD provinsi, namun mengacu pada Pasal 21 ayat (2) yang mengatur jumlah kursi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota. C. Tujuh Prinsip Penataan Dapil Dalam penyusunan daerah pemilihanAnggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU memperhatikan tujuh prinsip yakni : 1. Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai. 2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya, 3. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perim bangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. 4. Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun men - jadi satu daerah pemi lihan harus sa ling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertim bangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. 5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous) yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian ka bupaten/kota, harus tercakup seluruhnya di suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan ang gota DPRD Kabupaten/Kota yang ter ben tuk dari satu, beberapa dan/ atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi. 6. Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat 21

dan kelompok minoritas. 7. Kesinambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Sumber: Pasal 3 Peraturan KPU No 5/2013 tentang Tata cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Angota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014. D. DAK2 Sebagai Dasar Penataan Dalam penentuan dapil dan jumlah kursi, KPU mengacu pada data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kemendagri. DAK2 yang akurat tentu saja akan semakin menyempurnakan langkah KPU dalam menyusun dapil dan alokasi kursi. DAK2 telah diserahkan serentak pada tanggal 6 Desember 2012 dengan totalnya sebesar 251.857.940 juta jiwa. Penetapan jumlah penduduk tersebut tercantum dalam surat keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tertanggal 9 Agustus 2012 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Jumlah ini meningkat dibanding DAK2 2008, sebanyak 233.717.696 orang. Peningkatan jumlah penduduk otomatis akan berdampak pada peningkatan jumlah alokasi kursi di sejumlah daerah. Kemudian, KPU memutuskan jumlah atau alokasi kursi untuk tiap DPRD provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan proporsi jumlah penduduk (DAK2). Dengan DAK2 hasil pendataan Kemendagri yang berjumlah 251 juta jiwa, maka KPU meminta setiap KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata berapa detail jumlah penduduk di wilayah mereka. Bersama KPU, Kemendagri juga sudah melakukan sinkronisasi dengan menyesuaikan DAK2 terhadap dapil dan mengisi data bagi daerah pemekaran yang sebelumnya masih tergabung dalam daerah induknya. Kendati demikian, dengan adanya pemekaran tidak otomatis membuat dapil menjadi ikut bertambah. Pasalnya, daerah yang melakukan pemekaran sebelum pemilu belum dihitung menjadi dapil. Jadi, dapil itu masih gabung dengan daerah induk. E. Sarasehan Bersama Parpol, LSM dan Media Untuk mendekatkan pemahanan atas kebijakan KPU dalam menjalankan setiap tahapan pemilu, maka KPU kerap mengadakan seminar dan sosialisasi dengan sejumlah pemangku kepentingan pemilu. Demikian pula ketika menyusun dan menetapkan dapil dan jumlah kursi pada pemilu 2014, KPU melakukan sarasehan bersama parpol, LSM, dan media di Hotel Sahid pada tanggal 15 Februari 2013. Sarasehan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kerja KPU dalam menyusun dan menetapkan dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. KPU juga ingin memperoleh feedback dengan meminta kritikan, masukan, dan saran yang positif sehingga produk yang dihasilkan lebih optimal. Dengan begitu, KPU berharap, semua pihak dapat memahami dan mendukung setiap langkah KPU. Selain, tentu saja, KPU berusaha untuk mengedepankan aspek transparansi. KPU dalam sarasehan tersebut menjelaskan dengan rinci dan terbuka tentang mekanisme penyusunan dapil, cara menghitung harga sebuah kursi di suatu dapil, serta kompleksitas permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam menentukan dapil.

22

BAB IV SIMULASI TATA CARA PENETAPAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

23

B

A. Tata Kerja Penetapan Dapil

Rapat KPU bersama Partai Politik mengenai pembahasan Daerah Pemilihan di Gedung KPU Pusat Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 14 Maret 2013 Foto: Humas KPU

erikut ini diuraikan kembali tata kerja penetapan dapil dan alokasi kursi sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan KPU No 5 Tahun 2013, seperti di bawah ini :

Pasal 6 (1) KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ber dasarkan ketentuan Undang-Undang. (2) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se bagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memperhatikan usul penataan daerah pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se bagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan konsultasi publik. Pasal 7 (1) KPU Provinsi mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi. (2) Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi melakukan konsultasi publik. 24

(3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU. (4) Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi menyer takan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Juli 2012. Pasal 8 (1) KPU Kabupaten/Kota mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Ka bupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi publik. (3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke pada KPU melalui KPU Provinsi. (4) Dalam penyampaian usul penyusunan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Ka bupaten/Kota menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan dan/ atau pembentukan desa/kelura han, apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Juli 2012 atau pembentukan desa/kelurahan pemekaran pada satu kecamatan yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Januari 2012. Pasal 9 Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. B. Tentang Jumlah Kursi Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pasal 10 (1) Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; 25

e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi; f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi. Pasal 11 (1) Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota. Pasal 12 (1) Apabila satu kabupaten/kota dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi karena mempe roleh alokasi kursi sebanyak 3 (tiga) atau lebih, tetapi apabila digabung dengan satu atau beberapa kabupaten/ kota lain yang berbatasan langsung dapat membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi, gabungan kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pe milihan Anggota DPRD Provinsi. (2) Apabila satu kabupaten/kota tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi karena memperoleh alokasi kursi kurang dari 3 (tiga), kabupaten/kota tersebut harus digabung dengan satu atau be berapa kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung sehingga membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi. (3) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 13 (1) Apabila berdasarkan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi terdapat satu kabupaten/kota yang teralokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, kabupaten/kota tersebut dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa kecamatan, tidak dapat digabung dengan kabupaten/kota lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan. (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat digabung dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung sepanjang kabupaten/kota lain tersebut tidak dapat membentuk satu daerah pe milihan karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga). (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari kecamatan atau beberapa keca matan, tidak dapat digabung dengan bagian kabupaten/kota lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan. 26

Pasal 14 (1) Penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dilakukan den gan cara : a. Menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dengan mendasarkan jumlah penduduk sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Keputusan KPU tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014; b. Menetapkan BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan; c. Mengalokasikan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf a pada setiap daerah pemilihan,. (2) Pengalokasian jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara : a. Tahap pertama : 1) Menentukan jumlah kursi di setiap kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan dengan BPPd, dengan ketentuan : (a) Apabila pada penghitungan tersebut, satu kabupaten/kota memperoleh sejumlah kursi maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi, maka kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan; (b) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; (c) Apabila pada penghitungan tersebut, satu kabupaten/kota tidak memperoleh sejumlah kursi, atau memperoleh sejumlah kursi kurang dari 3 (tiga) kursi, atau memperoleh 3 (tiga) kursi atau lebih tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kursi, maka kabupaten/kota tersebut digabung dengan satu atau beberapa kabupaten/kota lain yang berbatasan secara langsung secara geografis untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan; (d) Alokasi kursi pada penggabungan beberapa kabupaten/kota untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan se bagaimana dimaksud pada huruf (c), ditetapkan maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi. 2) Menentukan alokasi kursi pada daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf (d), dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd, dengan ketentuan : (a) Apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; (b) Apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan. 3) Menentukan jumlah kursi yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau angka 2) huruf (b), dengan cara menjumlahkan seluruh kursi yang telah dialokasikan pada setiap daerah pemilihan tersebut. c. Apabila nama kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi telah sesuai dengan nama ka bupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPR, tetapi berdasarkan hasil penghitungan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi, maka daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi harus dibagi 27

menjadi dua atau lebih daerah pemilihan dengan tetap dalam cakupan daerah pemilihan Anggota DPR. Pasal 16 (1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan mem perhatikan data jumlah penduduk dari pemerintah. Pasal 17 (1) Daerah pemilihan dan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2014, ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan peta daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 (1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima pu luh). (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (em pat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; e. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; f. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; g. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi. Pasal 19 (1) Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan, atau gabungan Kecamatan. 28

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penen tuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan. Pasal 20 (1) Apabila satu kecamatan dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, tetapi apa bila digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dapat membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi paling banyak 12 (dua belas) kursi, gabungan kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Apabila satu kecamatan tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota karena memperoleh alokasi kursi kurang dari 3 (tiga), kecamatan tersebut harus digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung sehingga membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi. (3) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 21 (1) Apabila berdasarkan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdapat satu kecamatan teralokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi,kecamatan tersebut dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). (2) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa desa/kelurahan, tidak dapat digabung dengan kecamatan lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan. (3) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat digabung dengan kecamatan lain yang berbatasan langsung sepanjang kecamatan lain tersebut tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga). (4) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa desa/kelurahan, tidak dapat digabung dengan bagian kecamatan lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan. Pasal 22 (1) Penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilaku kan dengan cara : a. Menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan mendasarkan jumlah penduduk sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Keputusan KPU tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014; b. Menetapkan BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan; 29

c. Mengalokasikan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf a pada setiap daerah pemilihan. (2) Pengalokasian jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara : a. Tahap pertama : 1) Menentukan jumlah kursi di setiap kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd, dengan ketentuan : (a) Apabila pada penghitungan tersebut, satu kecamatan memperoleh sejumlah kursi maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi, maka kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan; (b) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; (c) Apabila pada penghitungan tersebut, satu kecamatan tidak memperoleh sejumlah kursi, atau memperoleh sejumlah kursi kurang dari 3 (tiga) kursi, atau memperoleh 3 (tiga) kursi atau lebih tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kursi, maka kecamatan tersebut digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung secara geografis untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan; (d) Alokasi kursi pada penggabungan beberapa kecamatan untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), ditetapkan maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi. 2) Menentukan alokasi kursi pada daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf (d), dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd, dengan ketentuan : (a) Apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; (b) Apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada pemilihan yang bersangkutan. 3) Menentukan jumlah kursi yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau angka 2) huruf b, dengan cara menjumlahkan seluruh kursi yang telah di alokasikan pada setiap daerah pemilihan tersebut. b. Tahap Kedua : 1) Menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Ka bupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan se bagaimana dimaksud pada huruf a angka 3). 2) Menentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau huruf a angka 2) huruf (b) dengan BPPd. 3) Menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit. 30

4) Mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis. (3) Penghitungan alokasi kursi Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dilakukan apabila dalam penghitungan alokasi kursi Tahap Pertama masih terdapat kursi yang belum terbagi. Pasal 23 (1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan mem perhatikan data jumlah penduduk dari pemerintah. Pasal 24 (1) Daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan peta daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 25 (1) Jumlah kursi DPRA paling banyak 125 % (seratus dua puluh lima prosen) dari yang ditetapkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan pengalokasian kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRA ditetapkan oleh KPU. (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta paling banyak 125 % (seratus dua puluh lima prosen) dari yang ditetapkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, dan pengalokasian kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh KPU. (3) Jumlah kursi DPRP dan DPRPB sebanyak 1¼ (satu per empat) dari jumlah Anggota DPRP dan DPRPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Un dang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, ditentukan sebagai berikut : a. Jumlah kursi Anggota DPRP dan DPRPB yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebanyak 100 % (seratus prosen) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan pengalokasian kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRP dan DPRPB ditetapkan oleh KPU. b. Jumlah kursi Anggota DPRP dan DPRPB yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebanyak 25 % (dua puluh lima 31

8

prosen) dari jumlah kursi Anggota DPRP dan DPRPB yang dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan berdasarkan Perdasus. C. Teknik Penyusunan Dapil dan Penghitungan Alokasi Kursi Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 TAHUN 2013, terdapat beberapa tata cara penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi sebagaimana ditulis ulang di bawah ini : (1) Tentukan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 8/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 (B). (2) Tetapkan angka BPPd (C) dengan cara membagi jumlah penduduk (A) dengan jumlah kursi (B) dengan keten tuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan. (3) Hitung alokasi kursi di setiap kabupaten/kota atau kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd (Tabel D). (4) Lakukan simulasi penggabungan kabupaten/kota atau kecamatan untuk memperoleh daerah pemilihan dengan kursi maksimum 12 atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12, dengan memperhatikan prinsip penyu sunan daerah pemilihan (Pasal 3), dan dilakukan dengan cara sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (2) huruf a, sehingga diperoleh komposisi daerah pemilihan (E). (5) Pengalokasian Kursi Tahap Pertama : (a) Tentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan (F) dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota atau kecamatan (Tabel F kolom 3) pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd (C), dengan catatan apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; (b) Apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya diperoleh total jumlah kursi tahap pertama yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan (Tabel F kolom 4). (6) Pengalokasian Kursi Tahap Kedua : (a) Tentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan (B) dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan pada tahap petama (F.1). (b) Tentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di dae rah pemilihan yang bersangkutan (Tabel F kolom 3) dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan (Tabel F kolom 4) dengan BPPd (C). (c) Tentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit (Tabel F kolom 6). (d) Alokasikan sisa kursi dengan cara membagikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terban yak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis (Tabel F kolom 7). (7) Buat Tabel Final Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Provinsi (Tabel G).

32

D. Simulasi Penyusunan Dapil dan Penghitungan Alikasi Kursi PROVINSI : PANCASILA A. JUMLAH PENDUDUK : 1.085.185 1.085.185 B. JUMLAH KURSI (sesuai penetapan KPU) : 45 45 C. BPPd : 24.115

E. DAPIL PANCASILA 1 KEMANUSIAAN KEADILAN PERWAKILAN DAPIL PANCASILA 2 PERMUSYAWARATAN PERSATUAN DAPIL PANCASILA 3 KERAKYATAN KEBIJAKSANAAN DAPIL PANCASILA 4 SOSIAL

33

34

www.kokkangkampungkartun.blogspot.com

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

35

P

A. Penataan Dapil DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota raktis sejak Desember 2012, KPU telah menugaskan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mulai fokus menyusun rancangan dapil dengan merujuk kepada UU Nomor 8 Tahun 2012. Simuliasi penataan dapil yang merujuk UU No 8/2012. Bahkan, diminta pula untuk melakukan uji coba simulasi penataan dapil berdasarkan data penduduk yang ada dilakukan untuk mendapatkan rancangan dapil yang ideal, kendati Peraturan KPU No 5/2013 tentang tata cara penetapan dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota baru terbit 18 Februari 2013. Namun, sebenarnya rancangan peraturan dengan kajian ilmiah dan naskah akademik itu sudah diedarkan sejak November 2012 sebagai rujukan awal bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menata dapil dan alokasi kursi setiap dapil berdasarkan data penduduk . Dalam rentang waktu itu pula KPU secara intensif melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi Peraturan KPU No 5/2013 ke KPU daerah baik ketika peraturan itu masih dalam bentuk draft maupun setelah ditetapkan pada 18 Februari 2013. Kegiataan penataan Dapil DPRD Provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, sedangkan untuk Dapil DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Proses penataan tersebut tentunya memperhatikan Dapil pada Pemilu 2009 serta prinsip dan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU. Proses tersebut juga dilaksanakan dengan menggunakan data DAK2 sebagai dasar data jumlah penduduk dan batas wilayah yang menjadi komponen utama dalam penyusunan dapil. KPU daerah juga diminta untuk melakukan sinkronisasi data penduduk berdasarkan DAK2 yang diserahkan pemerintah daerah kepada KPU daerah. Kegiatan sinkronisai itu bertujuan untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang benar-benar akurat. Seluruh kegiatan penataan dapil ini dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Februari 2013. 36

B. Uji Publik terhadap Hasil Penataan Dapil Proses ini dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, dalam bentuk rapat koordinasi dan uji publik di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan nama kegiatan, hasil penataan awal daerah pemilihan yang dihasilkan dari kegiatan sebelumnya dilakukan uji publik dengan melibatkan para stakeholder misalnya partai politik dan atau DPRD, LSM, media, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan uji publik atas rancangan penataan dapil wajib dilakukan KPU daerah. Dalam kegiatan tersebut, diperoleh berbagai masukan terhadap usulan rancangan daerah pemilihan yang dianggap paling memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai usulan final daerah pemilihan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Namun, uji publik ini tidak saja bertujuan untuk mendapatkan masukan, tetapi yang terpenting dari itu semua, rancangan dapil itu bisa diterima semua stakeholders pemilu saat ditetapkan. Proses uji publik tersebut berjalan sedemikian dinamis, yang berujung pada adanya usulan yang diajukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berupa lebih dari satu usulan daerah pemilihan. Hal tersebut menggambarkan pada proses uji publik tidak disepakati satu usulan yang ideal, yang akhirnya menghasilkan beberapa alternatif usulan dapil. C. Finalisasi Usulan Rancangan Dapil Kegiatan ini dilaksanakan paling cepat tanggal 22 Februari 2013 dan paling lambat 2 Maret 2013. Proses finalisasi tersebut merupakan proses akhir dari serangkaian proses yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penataan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, hasilnya diserahkan ke KPU untuk dilakukan pembahasan bersama pada tahapan berikutnya. Dalam Surat Edaran Nomor 125/KPU/II/2013 pada tanggal 27 Februari 2013, maka KPU daerah diminta untuk menyerahkan hasil penataan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 1 s/d 2 Maret 2013. Usulan-usulan rancangan dapil itu harus sudah dilakukan paling lambat tanggal 2 Maret 2013. Bukan hanya itu saja, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan softfile usulan Daerah Pemilihan yang telah dilakukan uji publik di wilayah masing-masing kepada KPU melalui email : [email protected] dengan tetap menyampaikan

Konsultasi publik usulan penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Kediri. www.kpu.kedirikota.go.id 37

usulan tersebut secara tertulis. D. Proses Pembahasan Bersama Usulan rancangan dapil ini kemudian disampaikan dalam Raker KPU dan KPU Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 1-6 Maret 2013, melalui presentasi usulan dapil Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DRPD Kabupaten/kota oleh KPU Provinsi. Kegiatan pembahasan dan presentasi ini dilakukan dengan metode sebagai berikut : a. Pemaparan usulan rancangan daerah pemilihan oleh KPU Provinsi kepada KPU. b. Pemberian tanggapan dari KPU terhadap hasil presentasi. c. Perumusan kesepakatan. Dalam pelaksanaannya, tahapan proses ini berlangsung dinamis khususnya apabila terdapat perbedaan antara data penduduk atau data wilayah yang digunakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan data yang digunakan oleh KPU dalam menyusun draft komposisi daerah pemilihan di provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Apabila terjadi kondisi seperti demikian, disepakati beberapa alternatif yang akan diputuskan dalam rapat pleno pada proses selanjutnya. Proses pembahasan bersama ini, pada intinya KPU meneliti kembali satu per satu rancangan dapil DPRD yang diajukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk memastikan apakah rancangan itu sudah sesuai dengan prinsip dan metode yang diatur dalam Peraturan KPU No. 5/2013. E. Rapat Pleno Penetapan Dapil dan Alokasi kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Rapat pleno ini dilaksanakan di Jakarta selama 3 hari pada tanggal 7 sampai dengan 9 Maret 2013, setelah sebelumnya KPU menerima usulan rancangan daerah pemilihan dari KPU Provinsi dan melakukan pembahasan terhadap usulan tersebut. Dapil Anggota DPR-RI ini disusun sesuai lampiran Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, sedangkan dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU berdasarkan usulan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melalui uji publik sebelumnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari proses pleno ini, pada tanggal 9 Maret 2013 KPU menetapkan seluruh Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2014 yang dilengkapi dengan alokasi kursi masing-masing dapil Pemilu 2014, melalui Surat Keputusan KPU untuk masing-masing Provinsi, dengan rincian jumlah sebanyak 259 daerah pemilihan DPRD Provinsi dan 2102 daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. F. Penyusunan Peta Dapil Setelah daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2014 ditetapkan pada 9 Maret 2013, Kelompok Kerja Penyusunan Peta Daerah Pemilihan kemudian menyusun peta daerah pemilihan dengan menggunakan instrumen yang sebelumnya telah dibangun bersama BPPT dan BPS pada tahapan persiapan. Penyusunan peta tersebut tentunya menjadi lebih mudah karena data penduduk dan data wilayah yang tercakup dalam DAK2 telah terintegrasi dengan peta wilayah Indonesia, sehingga pengerjaan peta daerah pemilihan hanya memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Hanya saja, kendala yang dihadapi dalam pengerjaan peta daerah pemilihan tersebut adalah adanya beberapa data yang tidak sinkron, sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait lainnya. 38

KPU menggelar rapat koordinasi dan konsultasi publik dalam penyusunan usulan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Rabu 27 Februari 2013 Radar Pekalongan

39

BAB VI PENETAPAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD

40

30

KPU Kabupaten Purworejo pada Rabu 27 Februari 2013 menggelar Konsultasi Publik tentang Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD dalam Pemilu tahun 2014 www.kpupurworejo.wordpress.com

D

A. KPU Tetapkan 2.361 Dapil alam menentukan dapil, KPU di setiap tingkatannya, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota bekerja dengan integritas, independen dan teguh menerapkan prinsip penyusunan dapil yang sudah disepakati. Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2013 ada tujuh prinsip penataan dan penetapan dapil yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Pada rapat pleno 9 Maret 2013, KPU telah menetapkan dapil untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan jumlah dapil DPRD Provinsi sebanyak 259 dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2.102 dapil. Ini terjadi penambahan yang signifikan jika dibanding pada pemilu 2009, dengan jumlah dapil untuk DPRD Provinsi sebanyak 217 dapil dan DPRD Kabupaten/kota sebanyak 1.851 dapil. Penambahan ini terjadi karena seingin dengan pertambahan jumlah penduduk sehingga jumlah kursi di satu dapil melebihi batas maksimal 12 kurs. Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan dua provinsi dengan dapil DPRD Provinsi terbanyak di Indonesia yakni 12 dapil dengan jumlah kursi 100. Selain itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur mendapat alokasi kursi 100 dengan jumlah dapil masing-masing 10 dan 11 dapil. Sementara DPRD Provinsi dengan jumlah dapil yang paling sedikit yakni Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat, masing-masing lima dapil dengan 45 kursi. Dalam penetapan dapil baru ini beberapa daerh tampak berubah. Misalnya, Dapil di Provinsi DKI Jakarta, ada sejumlah kotamadya yang harus dibelah dapilnya karena mempertimbangkan populasi penduduk di wilayah tersebut. Daerah Kepulauan Seribu, untuk Pemilu 2014, tidak lagi memiliki dapil karena digabungkan dengan Jakarta Utara, yaitu Dapil DKI Jakarta 2. Selain itu, kotamadya yang harus dibelah ada Jakarta Selatan dan jakarta 41

Barat, karena jika tidak dibelah alokasi kursi DPRD melampaui 12 kursi. Secara keseluruhan, total jatah kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 106 kursi, paling banyak di antara 32 provinsi lain di Tanah Air. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga memiliki kasus serupa dengan DKI Jakarta, khususnya di Kabupaten Bantul dan Sleman, dimana dapil di kedua wilayah terseut juga dibelah. Kabupaten Bantul terbagi atas dua dapil, yaitu Dapil DI Yogyakarta 2 (sembilan kecamatan) dan Dapil DI Yogyakarta 3 (delapan kecamatan), sedangkan Kabupaten Sleman terbagi atas Dapil DI Yogyakarta 5 (delapan kecamatan) dan Dapil DI Yogyakarta 6 (sembilan kecamatan). Keputusan KPU mengenai penetapan Dapil di setiap DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya berupa alokasi kursi setiap Dapil dan peta masing-masing daerah pemilihan, dapat diakses melalui web site KPU di www.kpu.go.id. Sedangkan untuk jumlah kursi untuk masing-masing DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU telah menetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013, yang didasarkan pada DAK2 dari Kemendagri yang diterima KPU pada tanggal 6 Desember 2012 dan dilakukan sinkronisasi, dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah kursi untuk semua Dapil DPRD Provinsi sejumlah 2112 kursi (bertambah 129 kursi dibandingkan Pemilu 2009); b. Jumlah kursi untuk semua Dapil DPRD Kabupaten/ Kota sejumlah 16.895. B. Sosialisasi Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2014 Hanya berselang lima hari sejak dapil ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU pada 9 Maret 2013, KPU langsung menyosialisasikan penetapan dapil dan alokasi kursi di Pemilu legislatif 2014. Acara yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama lantai 2 KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada tanggal 14 maret 2013 itu, menghadirkan perwakilan partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2014 dan parpol lokal Aceh. Kegiatan sosialiasi ini selain menyampaikan hasil-hasil keputusan menyangkut perubahan dapil dan alokasi kursi DPRD seluruh Indonesia, juga ingin mendapatkan respon parpol sebagai peserta pemilu yang bakal menjadikan dapil sebagai medan kompetisi dan pertarungan antarkandidat pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 mendatang.

KPU Kabupaten Sumbawa menggelar konsultasi publik tentang rancangan dapil dan alokasi kursi Kamis 28 Februari 2013 www.kpud-sumbawakab.go.id 42

BAB VII PERMASALAHAN UTAMA DAN PENYELESAIANNYA

43

P

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Publik tentang Penataan dan Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya www.kpukuburaya.com

A. Permasalahan Utama roses penyusunan daerah pemilihan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dihadapkan pada beberapa permasalahan yang tentunya menjadi perhatian terutama oleh KPU. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa hal utama, yakni perbedaan data penduduk yang digunakan oleh KPU dengan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di beberapa provinsi atau kabupaten/kota. Salah satu contoh nyata dari permasalahan yang muncul akibat perbedaan data penduduk tersebut adalah adanya tuntutan perubahan daerah pemilihan di beberapa daerah seperti Kota Ambon, Kabupaten Nduga, dan lain-lain. Bahkan, untuk Kabupaten Nduga, permasalahan tersebut mengakibatkan tidak terlaksananya proses pendaftaram pencalonan pada waktu yang telah ditentukan, dan akhirnya harus mundur beberapa bulan dari jadwal semula. Selain itu, penyebab dari permasalahan yang muncul adalah perbedaan data wilayah khususnya terkait dengan perbatasan serta penetapan wilayah pemekaran. Perbedaan tersebut mengakibatkan terdapat komposisi daerah pemilihan yang telah disusun tidak sesuai dengan data wilayah yang sebenarnya. Permasalahan ini terjadi di beberapa wilayah seperti di Provinsi Riau, Provinsi Papua, dan Provinsi Bengkulu. Bahkan, di Provinsi Maluku terdapat beberapa desa pemekaran yang pada kenyataannya desa tersebut tidak ada, dan oleh karenanya pada saat penataan daerah pemilihan desa-desa tersebut tidak diperhitungkan sebagai satu kesatuan wilayah, sehingga tidak dimasukkan ke dalam wilayah yang tercakup dalam satu daerah pemilihan tertentu. Akan tetapi, oleh KPU, 40 44

berdasarkan DAK2, desa-desa pemekaran tersebut tercantum sebagai sebuah kesatuan wilayah, sehingga harus diperhitungan dan dimasukkan ke dalam daerah pemilihan tertentu. Hal tersebut tentunya membuat komposisi daerah pemilihan yang diusulkan oleh KPU Provinsi memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan rancangan komposisi daerah pemilihan yang disusun oleh KPU berdasarkan DAK2. Selanjutnya, permasalahan lain yang muncul adalah adanya tuntutan berupa judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yakni mengenai daerah pemilihan Anggota DPR. Tuntutan tersebut didasarkan kepada tidak adanya rujukan dan ketentuan yang jelas sebagai dasar penetapan daerah pemilihan Anggota DPR. Sebagaimana diketahui, mekanisme penyusunan daerah pemilihan Anggota DPR tidak diatur dalam Undang-Undang dan hanya ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut. Oleh karenanya, KPU tidak mengatur daerah pemilihan Anggota DPR dalam Peraturan KPU. B. Penyelesaian Permasalahan Dari berbagai permasalahan yang muncul sebagaimana sebagian telah diuraikan di atas, terdapat beberapa langkah penyelesaian yang ditempuh oleh KPU pasca penetapan daerah pemilihan tanggal 9 Maret 2013. Beberapa langkah penyelesaian tersebut antara lain : 1. Melakukan perubahan daerah pemilihan terhadap beberapa wilayah yang setelah dilakukan pengkajian lebih mendalam, yang merujuk pada peraturan perundangan serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dianggap dapat diakomodir. Perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU tentang perubahan terhadap daerah pemilihan di beberapa wilayah tersebut, yang diikuti dengan perubahan penyusunan peta daerah pemilihan. Adapun beberapa wilayah yang perubahannya diakomodir tersebut antara lain : a. Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, b. Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, c. Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, d. Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan e. Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Menyurati beberapa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terkait adanya beberapa tuntutan perubahan daerah pemilihan yang tidak diakomodir, yang berisi argumentasi terhadap tidak diakomodirnya tuntutan perubahan tersebut oleh KPU. 3. Menjalankan putusan MK terkait daerah pemilihan Anggota DPR yang berisi penolakan terhadap tuntutan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 khususnya Pasal 22 ayat (4), sehingga daerah pemilihan Anggota DPR yang digunakan KPU dalam proses pencalonan Anggota DPR tetap merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. 4. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan dalam bentuk palaksanaan kegiatan inventarisasi masalah serta evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut tentunya ditujukan untuk mengantisi pasi munculnya permasalahan baru terkait daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 serta sebagai upaya persiapan dini dalam menghadapi pemilu selanjutnya. 46

BAB VIII PENUTUP

47

Uji publik perubahan dapil di kantor KPU Surabaya 26 Februari 2013 www.antarajatim.com

B

A. Kesimpulan erdasarkan pemaparan dari Bab I s.d VI yang menguraikan bagaiamana penataan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sejak persiapan hingga pelaksanaannya, maka KPU menyimpulkan beberapa hal penting dari tahapan pemilu tersebut :

1. Berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU pada tanggal 6 Desember 2012 yang kemudian dilakukan sinkronisasi, maka KPU kemudian menetapkan jumlah kursi untuk masing-masing DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut : a) Jumlah kursi untuk semua Dapil DPRD Provinsi sejumlah 2112 kursi bertambah 129 kursi dibanding 2009; b) Jumlah kursi untuk semua Dapil Kabupaten atau Kota sejumlah 16.895 kursi atau bertambah sebesar 555 kursi dibanding Pemilu 2009. 2. Selain menetapkan jumlah kursi KPU juga telah menetapkan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota dengan rincian sebagai berikut : a) Dapil DPRD Provinsi sejumlah 259 bertambah 42 Dapil dibanding dengan Pemilu 2009; b) Dapil DPRD Kabupaten atau Kota sejumlah 2.102 bertambah 251 Dapil dibanding dengan Pemilu 2009; 3. Bertambahnya jumlah daerah pemililihan dibanding dengan daerah pemilihan pada 2009 dikarenakan adanya ketentuan Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur satu daerah pemilihan paling banyak 12 kursi, sedangkan pada Pemilu 2009 masih memungkinkan 1 daerah Pemilihan lebih dari 12 kursi. 4. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KPU dalam menetapkan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah sebagai berikut :a). Adanya data jumlah penduduk yang berbeda antara data dalam DAK2 dengan data yang dimiliki oleh daerah atau Pemerintah daerah atau DPRD atau KPUD sehingga beberapa daerah dalam hal ini DPRD atau Pemerintah daerah mendorong agar pembentukan Daerah Pemilihan berdasarkan pada peta data yang dimiliki oleh Pemerintah daerah; b) Adanya komposisi Dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji public di daerah yang mengindikasikan belum memenuhi ketentuan dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 dan prinsip-prinsip pembentukan Daerah Pemilihan. 48

5. Untuk mengatasi masalah pada poin 4, KPU mengambil beberapa langkah kebijakan KPU sebagai berikut : a) Terkait dengan jumlah data penduduk yang berbeda KPU melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri dan melakukan penyusunan sepanjang telah memperoleh pengesahan dari Kemendagri dan belum melewati batas waktu akhir pendaftaran; b) Terkait dengan komposisi Dapil tidak sesuai dengan hasil uji public di daerah, KPU melakukan pengkajian ulang terhadap Dapil yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundangan serta prinsip-prinsip penetapan Dapil, hasil uji publik tersebut akan diakomodir sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pembentukan Dapil; c) Kebijakan KPU dalam mengakomodasi perubahan Dapil sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan sebelum dimulainya masa pendaftaran bakal calon. B. Rekomendasi Atas beberapa poin kesimpulan tersebut, maka KPU merasa perlu untukmerekomendasikan beberapa hal untuk perbaikan proses penyelenggaran tahapan pemilu penataan dapil dan penetapan alokasi kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi perbaikan kinerja KPU ke depan. Kendati boleh dibilang kegiatan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ini cukup sukses tanpa banyak riak protes dari masyarakat jika dibanding dengan tahapan verifikasi parpol peserta pemilu 2014. Namun, bagaimanapun juga KPU bersama KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota, selain patut diapresiasi karena telah menyelesaikan pekerjaan besar: menetapkan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, juga harus senantiasa mawas diri karena dituntut untuk menunjukkan kinerjanya secara pofesional dengan berkelanjutan. Kritik tentang masih adanya “dapil superman” merupakan cambuk bagi KPU di semua tingkatan untuk semakin awas terhadap kritik, masukan dan saran konstruktif dari seluruh pemangku pemilu di Tanah Air. 2. Rekomendasi untuk mempertahankan tradisi pembahsan naskah akademik dan uji publik. KPU menilai kesuksesan penataan dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak terlepas dari kepastian metode dan teknik pembentukan dapil yang dilengkapi dengan simulasi yang mudah dimengerti sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU No 5/2013. Ini semua tentu saja karena sedari awal KPU telah melakukan pembahasan naskah akademik dan uji publik dengan para pakar dan seluruh pemangku kepentingan yang lebih terukur, sistematis, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 3. Rekomendasi untuk melakukan penataan Dapil tidak hanya DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tapi juga termasuk Dapil DPR RI. Banyak masukan yang sampai kepada KPU agar penataan dapil juga mencakup dapil DPR RI. Bahkan, sebagian kelompok masyarakat juga telah melayangkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait masalah ini. Untuk itu, ke depan menurut KPU ada baiknya Pemerintah dan DPR dalam menyusun paket UU Pemilu memasukkan poin penataan dapil untuk DPR RI juga.

Uji publik perubahan dapil di kantor KPU Surabaya 26 Februari (antarajatim.com) 49

Peta Daerah Pemilihan 33 Provinsi Aceh - Papua

50

Peta Daerah Pemilihan Anggota DPR RI: 1. Provinsi Aceh

2. Provinsi Sumatera Utara

51

3. Provinsi Sumatera Barat

4. Provinsi Riau

52

5. Provinsi Jambi

6. Provinsi Sumatera Selatan

53

7. Provinsi Bengkulu

8. Provinsi Lampung

54

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

10. Provinsi Kepulauan Riau

55

11. Provinsi DKI Jakarta

12. Provinsi Jawa Barat

56

13. Provinsi Jawa Tengah

14. Provinsi DIY Yogyakarta

57

15. Provinsi Jawa Timur

15. Provinsi Jawa Timur

16. Provinsi Banten

58

17. Provinsi Bali

18. Provinsi NTB

59

19. Provinsi NTT

20. Provinsi Kalimantan Barat

60

21. Provinsi Kalimantan Tengah

22. Provinsi Kalimantan Selatan

61

23. Provinsi Kalimantan Timur

24. Provinsi Sulawesi Utara

62

25. Provinsi Sulawesi Tengah

26. Provinsi Sulawesi Selatan

63

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

28. Provinsi Gorontalo

64

28. Provinsi Gorontalo

30. Provinsi Maluku

65

31. Provinsi Maluku Utara

32. Provinsi Papua

66

32. Provinsi Papua Barat

67

Peta Daerah Pemilihan DPRD Provinsi ACEH

68

1. DPRA Aceh

2. DPRK Aceh Selatan

69

3. DPRK Aceh Tenggara

4. DPRK Aceh Timur

70

5. DPRK Aceh Tengah

6. DPRK Aceh Barat

71

7. DPRK Aceh Besar

8. DPRK Pidie

72

9. DPRK Aceh Utara

10. DPRK Aceh Simeuleu

73

12. DPRK Aceh Singkil

13. DPRK Bireun

74

13. DPRK Aceh Barat Daya

14. DPRK Aceh Gayo Lues

75

15. DPRK Gayo Lues

16. DPRK Nagan Jaya

76

17. DPRK Aceh Tamiang

18. DPRK Bener Meriah

77

19. DPRK Pidie Jaya

20. DPRK Banda Aceh

78

Peta Daerah Pemilihan DPRD Sumatera Utara

79 66

1. DPRD Provinsi Sumatera Utara

2. DPRD Kab. Asahan

80

3. DPRD Kab. Batubara

4. DPRD Kab. Dairi

81

5. DPRD Kab. Deli Serdang

6. DPRD Kab. Humbang Hasundutan

82

7. DPRD Kab. Karo

8. DPRD Kab. Labuhan Ratu

83

8. DPRD Kab. Labuhan Ratu Selatan

9. DPRD Kab. Langkat

84

10. DPRD Kab. Mandailing Natal

10. DPRD Kab. Nias

85

11. DPRD Kab. Nias Barat

12. DPRD Kab. Nias Selatan

87

13. DPRD Kab. Nias Utara

14. DPRD Kab. Padang Lawas

88

15. DPRD Kab. Padang Lawas Utara

16. DPRD Kab. Pakpak Barat

89

17. DPRD Kab. Samosir

18. DPRD Kab. Serdang Begadai

90

19. DPRD Kab. Simalungun

20. DPRD Kab. Tapanuli Selatan

91

21. DPRD Kab. Tapanuli Tengah

22. DPRD Kab. Tapanuli Utara

92

23. DPRD Kab. Toba Samosir

24. DPRD Kota. Binjai

93

25. DPRD Kota Gunung Sitoli

26. DPRD Kota Medan

94

27. DPRD Kota Padang Sidimpuan

28. DPRD Kota Pematang Siantar

95

29. DPRD Kota Sibolga

29. DPRD Kota Tanjung Balai

96

30. DPRD Kota Tebing Tinggi

97

Peta Daerah Pemilihan DPRD Sumatera Barat

8898

1. DPRD Provinsi Sumatera Barat

2. DPRD Kab. Agam

99

3. DPRD Kab. Dharmasraya

3. DPRD Kab. Kepualauan Mentawai

100

4. DPRD Kab. Kepualauan Lima Puluh Kota

5. DPRD Kab. Padang Pariaman

101

6. DPRD Kab. Pasaman

7. DPRD Kab. Pesisir Selatan

102

8. DPRD Kab. Sawah Lunto

9. DPRD Kab. Sijunjung

103

10. DPRD Kab. Solok Selatan

11. DPRD Kab. Tanah Datar

104

12. DPRD Kab. Bukit Tinggi

13. DPRD Kota Padang Panjang

105

14. DPRD Kota Pariaman

15. DPRD Kota Payakumbuh

106

16. DPRD Kab. Solok

107

Peta Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau

10898

1. DPRD Provinsi Riau

2. DPRD Kab. Indragiri Hilir

109

3. DPRD Kab. Kampar

4. DPRD Kab. Kepulauan Meranti

110

5. DPRD Kota Pekanbaru

6. DPRD Kab. Kuantan Singingi

111

7. DPRD Kab. Pelalawan

8. DPRD Kab. Rokan Hilir

112

9. DPRD Kab. Rokan Hulu

10. DPRD Kab. Siak

113

11. DPRD Kota Dumai

114

Peta Daerah Pemilihan DPRD Kepulauan Riau

115

1. DPRD Provinsi Kepulauan Riau

2. DPRD Kab. Bintan

116

3. DPRD Kab. Karimun

4. DPRD Kab. Natuna

117

5. DPRD Kota Batam

6. DPRD Kota Tanjung Pinang

118

Peta Daerah Pemilihan DPRD Bengkulu

119

1. DPRD Provinsi Bengkulu

2. DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan

120

3. DPRD Kab Bengkulu Tengah

4. DPRD Kab Kaur

121

5. DPRD Kab Lebong

6. DPRD Kab Muko Muko

122

7. DPRD Kab Seluma

8. DPRD Kota Bengkulu

123

Peta Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sumetera Selatan

124

1. DPRD Provinsi Sumatera Selatan

2. DPRD Kab. Banyuasin

125

3. DPRD Kab. Empat Lawan

4. DPRD Kab. Ogan KomeringI Ilir

126

5. DPRD Kab. Ogan Komering Ulu

6. DPRD Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

127

7. DPRD Kab. Ogan Komering Ulu Timur

8. DPRD Kota Lubuk Linggau

128

Peta Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi

129

1. DPRD Provinsi Jambi

2. DPRD Kab. Batang Hari

130

3. DPRD Kab. Bungo

4. DPRD Kab. Merangin

131

5. DPRD Kab. Muaro Jambi

6. DPRD Kab. Sarolangan

132

7. DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat

8. DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur

133

9. DPRD Kota Jambi

134

Peta Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Lampung

135

1. DPRD Kab. Lampung Barat

2. DPRD Kab. Lampung Selatan

136

3. DPRD Kab. Lampung Tengah

3. DPRD Kab. Lampung Timur

137

4. DPRD Kab. Lampung Utara

5. DPRD Kab. Mesuji

138

6. DPRD Kab. Pesawaran

7. DPRD Kab. Pringsewu

139

8. DPRD Kab. Tanggamus

9. DPRD Kab. Tulang Bawang

140

10. DPRD Kab. Tulang Bawang Barat

10. DPRD Kab. Way Kanan

141

11. DPRD Kota Bandar Lampung

12. DPRD Kota Metro

142

11. DPRD Provinsi Lampung

143

Peta Daerah Pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta

144

DPRD Provinsi DKI Jakarta

145

Peta Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat

146

1. DPRD Provinsi Jawa Barat

2. DPRD Kab. Bandung

147

3. DPRD Kab. Bandung Barat

3. DPRD Kab. Bekasi

148

4. DPRD Kab. Bogor

5. DPRD Kab. Ciamis

149

6. DPRD Kab. Cianjur

7. DPRD Kab. Garut

150

8. DPRD Kab. Indramayu

9. DPRD Kab. Karawang

151

10. DPRD Kab. Kuningan

11. DPRD Kab. Majalengka

152

12. DPRD Kab. Purwakarta

13. DPRD Kab. Subang

153

14. DPRD Kab. Sukabumi

15. DPRD Kab. Sumedang

154

15. DPRD Kab. Tasikmalaya

16. DPRD Kota. Bandung

155

14. DPRD Kota Banjar

15. DPRD Kota Bekasi

156

17. DPRD Kota Bogor

18. DPRD Kota Cimahi

157

19. DPRD Kota Cirebon

20. DPRD Kota Depok

158

21. DPRD Kota Sukabumi

22. DPRD Kota Tasikmalaya

159

Peta Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah

160

1. DPRD Provinsi Jawa Tengah

2. DPRD Kab. Banjarnegara

161

3. DPRD Kab. Banyumas

4. DPRD Kab. Batang

162

5. DPRD Kab. Blora

5. DPRD Kab. Boyolali

163

6. DPRD Kab. Brebes

7. DPRD Kab. Cilacap

164

8. DPRD Kab. Demak

9. DPRD Kab. Grobogan

165

10. DPRD Kab. Jepara

11. DPRD Kab. Karanganyar

166

12. DPRD Kab. Kebumen

13. DPRD Kab. Kendal

167