i
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL.................................................................................................. .............
iv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..........................................................................................................
1
B. Tujuan .......................................................................................................................
2
C. Luaran.......................................................................................................................
2
BAB II KETENTUAN A. Ketentuan Umum ......................................................................................................
4
B. Acuan Penelitian .......................................................................................................
4
C. Prioritas Risbinkes ....................................................................................................
4
D. Tata Cara Pengusulan ..............................................................................................
5
E. Persyaratan Tim Pelaksana ......................................................................................
5
BAB III PELAKSANAAN ADMINISTRASI, PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN A. Pelaksanaan Administrasi .........................................................................................
7
B. Pembiayaan ..............................................................................................................
7
C. Pertanggungjawaban Keuangan ...............................................................................
9
BAB IV PEMBINAAN A. Lingkup Pembinaan ..................................................................................................
15
B. Tim pembina .............................................................................................................
15
C. Kegiatan pembinaan .................................................................................................
15
D. Etik Penelitian ...........................................................................................................
16
E. Jadual Kegiatan ........................................................................................................
17
BAB V PENUTUP LAMPIRAN DAFTAR SINGKATAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Jadual Kegiatan Risbinkes 2013 .......................................................................
iv
17
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Undang-Undang
Nomor
18
Tahun
2002
tentang
Sistem
Nasional
Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi, menyebutkan bahwa riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman serta pembuktian asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyebutkan bahwa Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Litbangkes. Dalam pasal 18 ayat 2a, diatur bahwa tugas tersebut dapat dilakukan melalui bimbingan dan pembinaan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa Badan Litbangkes bertugas untuk mengelola penelitian dan pengembangan kesehatan termasuk pembinaan. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas penelitian merupakan sasaran program Badan Litbangkes dan sebagai indikator kinerja yang secara formal didokumentasikan dalam Renstra Kemenkes 2010-2014. Renstra Kemenkes 2010-2014 menetapkan 8 (delapan) fokus prioritas pembangunan kesehatan, yaitu : 1) peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita; 2) perbaikan status gizi masyarakat; 3) pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan lingkungan; 4) pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan; 5) peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu obat dan makanan; 6) pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas); 7) pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; 8) peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. Jumlah pegawai Badan Litbangkes sampai dengan awal tahun 2012 adalah 1375 orang namun jumlah peneliti fungsional hanya 320 orang. Peneliti fungsional tersebut terdiri dari peneliti pertama 125 orang, peneliti muda 70 orang, peneliti madya 99 orang dan peneliti utama 26 orang. Di samping itu terdapat 248 calon peneliti yang belum mempunyai jabatan fungsional. Banyaknya calon peneliti dan peneliti pertama menunjukkan bahwa program Risbinkes masih diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan pengalaman bagi peneliti pertama. 1
Eksistensi dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Risbinkes tidak terjadi dengan sendirinya, namun lahir dari dinamika proses perbaikan berbagai aspek pelaksanaan kegiatan serta hasil monitoring dan evaluasi sehingga perlu penyempurnaan. Risbinkes 2013 merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas peneliti yang ditujukan kepada calon peneliti dan peneliti pertama di Lingkungan Badan Litbangkes.
Pembinaan riset meliputi perumusan masalah, penyusunan proposal dan protokol serta perencanaan anggaran dan belanja riset, etik riset kesehatan, pelaksanaan riset, manajemen data, penyusunan laporan dan publikasi ilmiah. Panduan Risbinkes 2013 sebagai acuan dalam pengelolaan Risbinkes. B. Tujuan Tujuan umum Risbinkes tahun 2013 adalah membina kemampuan riset kepada calon peneliti dan peneliti pertama di lingkungan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. Tujuan khusus adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengenai : 1. Pembentukan Integritas peneliti 2. Perumusan permasalahan riset 3. Penyusunan proposal dan protokol riset 4. Penyusunan rencana anggaran riset 5. Pemahaman Etik riset kesehatan 6. Pelaksanaan riset 7. Penguasaan Manajemen dan analisis data 8. Penyusunan laporan riset 9. Penulisan artikel ilmiah
C. Luaran Luaran dari pelaksanaan Risbinkes tahun 2013 adalah: 1. Protokol riset lengkap (instrumen pengumpulan data dan persetujuan etik) tahun 2013 (rangkap 4) 2. Laporan akhir dalam bentuk hardcopy (rangkap 4) dan softcopy (format pdf) 3. Naskah publikasi ilmiah hasil riset dalam bentuk hardcopy (rangkap 4) dan softcopy (format pdf)
2
4. Softcopy data riset yang sudah dibersihkan untuk penelitian kuantitatif dan transkrip untuk data kualitatif (elektronik file/rekaman wawancara) 5. Laporan pertanggungjawaban keuangan Risbinkes tahun 2013 6. Poster dan slide presentasi hasil penelitian diserahkan kepada Sekretariat Risbinkes tahun 2013
3
II. KETENTUAN
A. Ketentuan Umum 1. Seluruh Calon Peneliti dan Peneliti Pertama di unit kerja Badan Litbangkes diberi kesempatan mengusulkan Risbinkes sesuai pagu anggaran yang ditetapkan 2. Pelaksanaan riset mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di Badan Litbangkes 3. Bukan merupakan riset ‘multiyears’ B. Acuan Penelitian Risbinkes tahun 2013 mengacu pada Renstra Kemenkes RI 2010-2014 khususnya pada delapan fokus prioritas di dalam pemilihan topik-topik penelitian meliputi : 1.
Peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita
2.
Perbaikan status gizi masyarakat
3.
Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan lingkungan
4.
Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (sdm) kesehatan
5.
Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu obat dan makanan
6.
Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
7.
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
8.
Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
C. Prioritas Risbinkes Mempertimbangkan percepatan pencapaian program nasional maka Risbinkes tahun 2013 diprioritaskan pada: 1.
Kesehatan ibu dan anak
2.
Penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan lingkungan
3.
Jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan
4
D. Tata Cara Pengusulan
Tata cara pengusulan Risbinkes tahun 2013 adalah: 1.
Calon Ketua Pelaksana (KP) mengusulkan proposal sesuai dengan arah dan prioritas Risbinkes tahun 2013
2.
Panitia Pembina Ilmiah (PPI) Pusat dan Balai Besar membina usulan proposal, sedangkan untuk Balai dan Loka peminaan dilakukan oleh PPI pengampu atau PPI Pusat sesuai dengan topiknya
3.
Proposal yang diajukan harus dilengkapi lembar persetujuan dari Kepala Unit Kerja dan Ketua PPI. Proposal Risbinkes tahun 2013 dikirim dalam bentuk hardcopy sebanyak 4 (empat) rangkap dan softcopy dalam CD 1 (satu) rangkap dengan surat pengantar dari Kepala Unit Kerja ke alamat Sekretariat Risbinkes 2013, Subbag Evapor Sekretariat Badan Litbangkes, Jl Percetakan Negara 29, Jakarta 10560
4.
Tim Teknis Risbinkes tahun 2013 melakukan verifikasi topik proposal dengan mengacu pada arah dan prioritas Risbinkes (poin II.C), dan membina calon KP
E. Persyaratan Tim Pelaksana Tim Peneliti Risbinkes tahun 2013 adalah: 1.
Tim peneliti berjumlah maksimal 4 orang, terdiri dari 3 peneliti atau calon peneliti dan 1 teknisi
2.
Tim peneliti terdiri dari Ketua Pelaksana, Peneliti 1 dan Peneliti 2 dengan pendidikan minimal bergelar akademis S1. Teknisi minimal bergelar akademis D3
3.
Proposal Risbinkes tahun 2013 disusun oleh tim peneliti. Ketua Pelaksana sebaiknya adalah pencetus ide atau topik atau masalah penelitian
4.
Tim peneliti wajib membuat pernyataan tentang keaslian dari riset yang diajukan, diketahui oleh Kepala Unit Kerja dan dilampirkan dalam proposal yang diusulkan
Ketua Pelaksana: 1.
Calon Peneliti atau Peneliti Pertama
2.
Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Litbangkes
3.
Belum pernah menjadi KP dalam penelitian mandiri selain penelitian untuk skripsi dan tesis
4.
Usia maksimal 40 tahun 5
5.
Topik riset sesuai dengan latar belakang pendidikan, tugas dan fungsi dari unit kerja
6.
Wajib mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan protokol Risbinkes tahun 2013 sebanyak 2 (dua) kali. Bila berhalangan harus digantikan oleh salah satu anggota tim yang berasal dari unit kerja yang sama, dan mendapat persetujuan dari Kepala Unit Kerja (jika tidak, maka pembinaan penyusunan protokol tidak dilanjutkan)
7.
KP harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Risbinkes dan tidak terlibat dalam penelitian lain (lampiran 1)
Anggota Tim Peneliti: 1.
Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Litbangkes
2.
Minimal satu anggota Tim Peneliti Risbinkes tahun 2013 adalah anggota yang berasal dari unit kerja yang sama, diutamakan yang bersangkutan belum pernah menjadi Ketua Pelaksana dalam penelitian mandiri selain penelitian untuk skripsi dan tesis
3.
Usia maksimal 40 tahun
4.
Anggota tim peneliti harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Risbinkes dan tidak menjadi KP pada penelitian lain (lampiran 1)
6
III. PELAKSANAAN ADMINISRASI, PEMBIAYAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN A. Pelaksanaan Administrasi Dalam pelaksanaan administrasi Risbinkes tahun 2013 untuk kegiatan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diwajibkan mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh Pemerintah yaitu dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/ 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.
Kegiatan Risbinkes dilaksanakan dengan swakelola sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi (K/L/D/I) sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Kegiatan swakelola Risbinkes dilaksanakan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran yaitu swakelola oleh Badan Litbangkes.
B. Pembiayaan Pembiayaan Risbinkes tahun 2013, yaitu: 1. Perencanaan Anggaran Penjelasan Umum : a.
Alokasi dana maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu proposal riset
b.
Calon Peneliti atau Peneliti Pertama yang bertindak sebagai KP hanya mendapatkan alokasi anggaran Risbinkes untuk 1 (satu) kali atau 1 (satu) tahun anggaran. Apabila dibutuhkan riset lanjutan, disarankan untuk diajukan dalam DIPA unit kerja
c.
Waktu efektif pelaksanaan riset maksimal 8 (delapan) bulan
d.
Proses pencairan dana riset dilakukan dalam dua tahap, sehingga KP dihimbau menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam 2 (dua) tahap. Tahap pencairan dana tahap kedua dapat disetujui jika Surat Pertangungjawaban (SPJ) 7
tahap pertama sudah dipenuhi dan diselesaikan dalam kurun waktu sesuai aturan yang berlaku 2. Rencana Anggaran Biaya a.
Belanja honor Meliputi belanja honor peneliti maksimal 20% (dua puluh persen) dari total dana penelitian yang disetujui. Belanja honor disesuaikan dengan standar biaya pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2012. Alokasi maksimal adalah sebagai berikut: 1)
Tim yang melibatkan teknisi: •
KP dengan status fungsional peneliti pertama: 1 or x 4 jm x 4 mg x 7 bl x 35.000 OJ = Rp 3.920.000,-
•
KP dengan status calon peneliti atau calon PNS: 1 or x 4 jm x 4 mg x 7 bl x 20.000 OJ = Rp 2.240.000,-
•
Peneliti dengan status fungsional peneliti pertama: 2 or x 4 jm x 4 mg x 5 bl x 35.000 OJ = Rp 5.600.000,-
•
Peneliti dengan status calon peneliti atau calon PNS: 2 or x 4 jam x 4 mg x 5 bl x 20.000 OJ = Rp 3.200.000,-
• 2)
Teknisi : 1 or x 4 jm x 4 mg x 4 bl x 20.000 OJ = Rp 1.280.000,-
Tim tanpa teknisi: •
KP dengan status fungsional peneliti pertama: 1 or x 4 jm x 4 mg x 7 bl x 35.000 OJ = Rp 3.920.000,-
•
KP dengan status calon peneliti atau calon PNS: 1 or x 4 jm x 4 mg x 7 bl x 20.000 OJ = Rp 2.240.000,-
•
Peneliti dengan status fungsional peneliti pertama: 2 or x 4 jm x 4 mg x 7 bl x 35.000 OJ = Rp 7.840.000,-
•
Peneliti dengan status calon peneliti atau calon PNS: 2 or x 4 jam x 4 mg x 7 bl x 20.000 OJ = Rp 4.480.000,-
b.
Belanja barang non operasional lainnya Meliputi belanja yang tidak tertampung pada belanja bahan seperti bahan kontak, pengurusan resmi izin etik penelitian kesehatan, pengurusan resmi izin administrasi penelitian di lembaga lain, dan transport lokal.
c.
Belanja perjalanan lainnya Meliputi belanja perjalanan dinas yang terkait langsung dengan kegiatan penelitian baik persiapan maupun pengumpulan data dilapangan seperti pengurusan izin,
persiapan lapangan/observasi, pengumpulan data dan 8
konsultasi ke Tim Teknis. Alokasi biaya untuk konsultasi maksimal 2 (dua) kali dan untuk 1 (satu) orang. d.
Belanja bahan Meliputi belanja untuk pembelian bahan habis pakai yang terkait langsung dengan
kegiatan
penelitian
seperti
reagensia,
ATK,
bahan
komputer,
penggandaan, penjilidan, pembuatan poster dan dokumentasi. e.
Pembiayaan yang tidak diperbolehkan adalah: 1)
Belanja di luar 4 (empat) komponen belanja yang sudah ditetapkan diatas, misal belanja sewa, belanja jasa untuk pemeriksaan, dan lain-lain
2)
Belanja honor lebih dari 8 (delapan) bulan
3)
Belanja pembelian alat
4)
Belanja untuk kewajiban tim meliputi rapat tim, menyusun proposal, protokol, mengolah data, menganalisis data, menyusun laporan dan membuat rancangan publikasi ilmiah
C. Pertanggungjawaban Keuangan 1. Pertanggungjawaban kegiatan a.
Pengadaan bahan penelitian 1)
Paket pengadaan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan di masing-masing Satuan Kerja (Satker)
2)
Proses pengadaan dilakukan oleh pejabat pengadaan yang telah ditunjuk pada masing-masing Satker sampai pada tahap Surat Perintah Kerja (SPK) dan pengajuan LS pembayaran
b.
SPJ kegiatan melalui UP/TUP 1)
SPJ pengadaan bahan dan barang yang nilainya sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut: a)
Kuitansi pembayaran (nama dan alamat perusahaan harus jelas)
b)
Bon kontan yang distempel toko, rincian barang yang dibeli dengan tanda terima barang yang ditandatangani oleh peneliti
2)
SPJ pengadaan bahan dan barang yang nilainya diatas Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagai berikut: a)
Kuitansi pembayaran distempel toko, dan tanda tangan bermaterai Rp 3000,- (nama dan alamat perusahaan harus jelas)
9
b)
Faktur/nota
rincian
pembelian
dan
tanda
terima
barang
yang
ditandatangani oleh peneliti c)
Surat Setor Pajak (SSP) yang dikeluarkan oleh rekanan (NPWP rekanan) dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Litbangkes atau BPP sebagai penyetor. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, diperbolehkan menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Litbangkes, tetapi dikenakan tarif PPh dua kalinya
3)
SPJ pengadaan bahan dan barang yang nilainya diatas Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagai berikut: a)
Kuitansi pembayaran distempel toko, dan tanda tangan bermaterai Rp 6000,- (nama dan alamat perusahaan harus jelas)
b)
Faktur/nota rincian barang yang dibeli
c)
Faktur standar pajak yang dikeluarkan oleh rekanan
d)
Pembayaran dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), faktur pembelian dibubuhi tanda tangan staf penerima barang/jasa dan stempel instansi terkait
e)
Pembelian diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan pajak, untuk pengadaan barang (PPN 10%)
f)
Pembelian/pengadaan barang diatas Rp. 2.000.000,- dikenakan pajak, (PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%)
g)
SSP harus dilegalisir oleh Kanwil Perbendaharaan setempat dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
h)
SSP
yang
ditandatangani
dikeluarkan oleh
oleh
Bendahara
rekanan
(NPWP
Pengeluaran
rekanan)
Sekretariat
dan
Badan
Litbangkes atau BPP sebagai penyetor. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, diperbolehkan menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Litbangkes, tetapi dikenakan tarif PPh dua kalinya 4)
SPJ bahan dan barang yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai berikut: a)
Nota dinas pengajuan pembelian barang dari PPK
b)
Kuitansi pembayaran dan bermaterai Rp 6.000,- distempel dan ditandatangani perusahaan (nama dan alamat perushaan harus jelas)
c)
Faktur/nota, rincian barang yang dibeli
d)
Faktur standar pajak yang dikeluarkan oleh rekanan 10
e)
Pembayaran dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), faktur pembelian dibubuhi tanda tangan staf penerima barang/jasa dan stempel instansi terkait
f)
Pembelian diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikenakan pajak, untuk pengadaan barang/jasa (PPN 10% dan PPh 1,5 %)
g)
SSP harus dilegalisir oleh PPK dan KPPN Bank persepsi wilayah penyetoran
h)
SSP
yang
dikeluarkan
ditandatangani
oleh
oleh
rekanan
Bendahara
(NPWP
Pengeluaran
rekanan)
Sekretariat
dan
Badan
Litbangkes atau BPP sebagai penyetor. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, diperbolehkan menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Litbangkes, tetapi dikenakan tarif PPh dua kalinya 5) SPJ bahan dan barang yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kegiatan LS sebagai berikut: a)
Surat permohonan pengadaan barang kepada PPK
b)
Surat perintah pengadaan barang dari PPK ke pejabat pengadaan barang
c)
Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)
d)
Surat Penawaran Harga (SPH) atau sumber informasi
e)
Berita Acara Evaluasi
f)
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
g)
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
h)
Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa
i)
Pengumuman
j)
Surat Perintah Kerja (SPK)
k)
Surat Pesanan
l)
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
m) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan n)
Berita Acara Pembayaran
o)
Kuitansi, faktur pembelian barang/jasa
p)
SSP
yang
ditandatangani
dikeluarkan oleh
oleh
Bendahara
rekanan
(NPWP
Pengeluaran
rekanan)
Sekretariat
dan
Badan
Litbangkes atau BPP sebagai penyetor. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, diperbolehkan menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Litbangkes, tetapi dikenakan tarif PPh dua kalinya dan Faktur pajak standar yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa 11
(Faktur pajak harus mencantumkan nomer seri dan dilegalisir sesuai wilayah Bank persepsi wilayah penyetoran KPPN Jakarta V), kecuali untuk mekanisme LS maka SSP dan Faktur pajak standar cukup dilegalisir oleh PPK
c.
q)
Ringkasan kontrak
r)
Surat Pernyataan Pertanggujawaban Belanja (SPTB)
SPJ kegiatan melalui LS 1)
SPJ pengadaan bahan dan barang yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagai berikut: a)
Surat pengantar dan daftar barang/jasa serta data pendukung barang/jasa yang dibutuhkan dari pelaksana riset kepada PPK
b)
PPK menetapkan HPS dan membuat Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan kepada pejabat pengadaan di masing-masing Satker. Dalam pembuatan HPS, PPK dibantu oleh pejabat pengadaan dalam pembuatan RAB nya. HPS disusun berdasarkan survei harga pasar minimal dari 2 sumber informasi yang berbeda dengan ketentuan sebagai berikut:
c)
•
Media elektronik berupa print out price list barang/jasa
•
Non elektronik berupa penawaran harga barang/jasa
Pejabat
pengadaan
mengundang
penyedia
barang/
jasa
yang
memenuhi kualifikasi untuk memasukan penawaran harga terkait paket pengadaan yang dimaksud d)
Penyedia Barang/Jasa yang sudah diundang dan memenuhi kualifikasi memasukkan dokumen penawaran harga dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Langsung yang dibuat oleh pejabat pengadaan
e)
Pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas dari penawaran harga yang masuk dengan HPS dan dilanjutkan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis untuk mendapatkan harga wajar yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
f)
Pejabat pengadaan menetapkan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan paket pengadaan
g)
Pejabat pengadaan mengumumkan penyedia barang/jasa akan akan melaksanakan paket pengadaan 12
h)
PPK dan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)
i)
PPK membuat Surat Pesanan Barang/ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah SPK di tandatangani
j)
Penyedia barang/jasa membuat Surat Pengiriman barang/jasa
k)
Penyedia barang/jasa membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
l)
Panitia Penerima dan Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Penerimaan
m) PPK
dan
Penyedia
Barang/Jasa menandatangani
Berita
Acara
Pembayaran n)
Perusahaan membuat berkas penagihan berupa: Kuitansi, Faktur pembelian barang/jasa, faktur pajak, SSP PPN, dan SSP PPh
o)
Pejabat Pengadaan/ Staf Administrasi Penelitian membuat Ringkasan Kontrak, SPTB
p)
BPP Risbinkes membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk diajukan ke Sub Bagian Keuangan untuk diverifikasi dan dibuatkan SPM
2)
SPJ honor yang terkait dengan output kegiatan. Pembayaran honor diberikan kepada tim peneliti dengan SPJ sebagai berikut: a)
Surat Keputusan Kepala Badan Litbangkes tentang pelaksana penelitian Risbinkes
b)
Daftar pembayaran honor dan potongan pajak (PPh Pasal 21) PNS Golongan I dan II dan Pensiunannya (0%) PNS Golongan III dan Pensiunannya (5%) PNS Golongan IV dan Pensiunannya (15%) Khusus Non PNS pendapatan Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan dikenakan tarif pasal 17 (5%)
3)
SPJ perjalanan dinas baik dalam maupun luar kota harus dilengkapi, sebagai berikut: a)
Kuitansi/rincian perhitungan biaya
b)
Daftar pengeluaran riil
c)
Surat tugas yang ditandatangani pimpinan atau pejabat berwenang di Sakter
d)
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
e)
Laporan perjalanan dinas yang baik dan memadai
f)
Kuitansi hotel/penginapan (luar kota) asli
g)
Daftar hadir (jika ada pertemuan dengan responden)
13
h)
Asli Tiket pergi pulang (untuk perjalanan dengan pesawat udara dilampirkan boarding pass dan airport tax)
i)
Keterangan: •
Pembayaran uang harian dan uang hotel sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,
yaitu
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013 •
Pembayaran transport ke tempat tujuan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing (et cost)
•
Surat tugas ditandatangani oleh Pejabat berwenang di institusi masing-masing
•
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus ditandatangani oleh PPK
•
Tanda tangan SPPD berangkat dan kembali di tempat kedudukan dilakukan oleh Pejabat berwenang di Instansi masing-masing
14
IV. PEMBINAAN
A. Lingkup Pembinaan 1.
Pembinaan dimulai dari penyempurnaan rumusan masalah, penyusunan protokol, perencanaan anggaran, etik penelitian, pelaksanaan riset dan manajemen data
2.
Ruang lingkup kegiatan berupa pendampingan, fasilitasi, asistensi substansi ilmiah, etik penelitian kesehatan dan supervisi pelaksanaan penelitian, serta administrasi keuangan
3.
Penyusunan laporan dan naskah publikasi ilmiah
B. Tim Pembina Komposisi dan kriteria Tim Pembina adalah sebagai berikut:
1. Tim Pembina Risbinkes terdiri dari Tim Pembina Ilmiah dan Tim Pembina Penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja 2. Tim Pembina Ilmiah adalah anggota Tim Teknis Risbinkes dan pakar yang bersedia dan memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan, baik pakar internal maupun eksternal Badan Litbangkes 3. Kriteria Tim Pembina Ilmiah adalah peneliti yang memiliki jenjang fungsional minimal Peneliti Madya aktif dan minimal bergelar S2, atau dosen bergelar S3 dari perguruan tinggi 4. Tim Pembina Ilmiah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan. Jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan 5. Tim Pembina Penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja adalah Sekretaris Tim Teknis dan Tim Sekretariat Risbinkes C. Kegiatan Pembinaan Pembinaan penelitian Risbinkes tahun 2013 terdiri dari kegiatan : 1. Pembekalan materi meliputi: a. Integritas peneliti b. Metodologi riset 15
c. Etik penelitian beserta penyusunan informed consent dan check list d. Biostatistik e. Manajemen data f. Pengisian logbook dan dokumen lain g. Penyusunan protokol h. Penulisan laporan i. Penulisan publikasi ilmiah j. Administrasi keuangan 2. KP dibina oleh 2 (dua) orang pembina yang saling berkoordinasi. 3. Pembinaan penyusunan protokol dengan metode tatap muka. 4. Supervisi pelaksanaan riset meliputi: a.
Kesesuaian antara protokol dengan pelaksanaannya, pencapaian tujuan dan identifikasi kendala atau masalah
b.
Laporan kemajuan pelaksanaan riset.
c.
Mereview pengisian Logbook (format Badan Litbangkes terlampir)
d.
Memberikan masukan perbaikan atau asistensi teknis riset dan administrasi
e.
Membantu mengatasi masalah yang timbul pada saat pelaksanaan riset
5. Pembinaan manajemen data, analisis data, penyusunan laporan dan penulisan naskah publikasi ilmiah Kepala Pusat/Balai Besar/Balai/Loka wajib melakukan supervisi Risbinkes tahun 2013 dengan menggunakan anggaran supervisi yang terdapat dalam DIPA 2013 masing-masing unit kerja.
D. Etik Penelitian Protokol yang mengikutsertakan manusia, rekam medis dan hewan percobaan serta archieves sample sebagai subyek riset perlu mengajukan persetujuan etik penelitian (Ethical Approval/EA) ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Badan Litbangkes Kemenkes RI. Telaah oleh KEPK dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan penyusunan protokol bersama Tim Pembina Risbinkes tahun 2013. Persetujuan etik penelitian ke KEPK diajukan melalui Sekretariat Risbinkes dengan surat pengantar dari Sekretaris Badan Litbangkes. Pelaksanaan pengumpulan data diperbolehkan apabila KP sudah menerima surat persetujuan etik penelitian dari KEPK Badan Litbangkes Kemenkes RI.
16
E. Jadual Kegiatan Berikut ini jadual kegiatan Risbinkes 2013 yang dimulai dari bulan Mei Tahun 2012 hingga bulan Desember tahun 2013.
Tabel 1. Jadual Kegiatan Risbinkes 2013 Kegiatan
Waktu
Distribusi Panduan
Minggu IV bulan Mei 2012
Seleksi proposal oleh PPI Unit Kerja
Minggu IV bulan Juni 2012
Batas akhir penerimaan proposal di Sekretariat
Minggu IV bulan Juli 2012
Risbinkes Penilaian dan pengumuman penerimaan proposal
Minggu IV bulan Agustus 2012
2013 Pembinaan Penyusunan Draft Protokol dan Review
Minggu
II
bulan
September
Etik 2013
2012
Pembinaan Finalisasi Protokol dan Review Etik 2013
Minggu III bulan Oktober 2012
Pengajuan Persetujuan Etik Penelitian
Minggu II bulan Februari 2013
Pelaksanaan Riset
Awal Maret – Akhir Oktober 2013
Supervisi Pelaksanaan Riset
Awal Mei – Akhir Juni 2013
Seminar Hasil Risbinkes 2013
Minggu II bulan November 2013
Pembinaan Penyusunan Laporan Ilmiah dan Penulisan
Minggu
Naskah Publikasi
2013
Batas akhir penerimaan seluruh luaran Risbinkes 2013
Minggu II bulan Desember 2013
17
IV
bulan
November
V. PENUTUP
Panduan Risbinkes merupakan acuan dalam menyusun proposal, protokol, pelaksanaan dan laporan penelitian Risbinkes 2013 bagi semua pihak yang berkepentingan di lingkungan Badan Litbangkes.
Sekretariat Riset Pembinaan Kesehatan Tahun 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI c.q Sub Bagian Evapor Jl. Pencetakan Negara No.29 Jakarta 10560 Telepon 021 – 4261088 extension 124 email:
[email protected]
18
KETERANGAN LAMPIRAN :
Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Proposal dan Kesanggupan Melaksanakan Risbinkes Lampiran 2: Format Proposal Risbinkes tahun 2013
Lampiran 3: Format Protokol Risbinkes tahun 2013 Lampiran 4: Lembaran Laporan Pembinaan Lampiran 5: Lembaran Persetujuan Kepala Unit Kerja dan Ketua PPI Lampiran 6: Format Laporan Akhir Risbinkes tahun 2013
Lampiran 7: Format Sampul Proposal Lampiran 8: Format Sampul Protokol Lampiran 9: Format Sampul Laporan Akhir Lampiran 10: Penjelasan pengisian Log Book Penelitian Badan Litbangkes
Lampiran 11: Contoh Rincian Anggaran Biaya (RAB)
19
Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Proposal dan Kesanggupan Melaksanakan Risbinkes
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
:
NIP
:
Unit Kerja
:
Dengan ini kami menyatakan: •
Sepakat untuk melakukan riset dengan judul : ______________________________________________________
•
Keaslian proposal riset ini dan belum pernah dilakukan.
•
Proposal ini bukan merupakan ulangan ataupun bagian dari program kegiatan riset lainnya, maupun kegiatan yang telah mendapatkan bantuan dari program lain, dan program insentif riset kompetitif lainnya.
•
Ketua Pelaksana Risbinkes tidak sedang menjadi ketua pelaksana maupun terlibat dalam penelitian lain.
•
Anggota penelitian Risbinkes tidak sedang menjadi ketua pelaksana penelitian lain.
Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan bila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan ini maka kami bersedia menerima sanksi dari Kepala Unit Kerja.
Ketua Pelaksana
Tanda Tangan:
Tanggal:
Peneliti 1
Tanda Tangan:
Tanggal:
Peneliti 2
Tanda Tangan:
Tanggal:
Teknisi
Tanda Tangan:
Tanggal:
Tempat,Tanggal Pengusul Proposal,
Mengetahui,
(Materai 6000)
(nama jelas)
Kepala Unit Kerja
1
Lampiran 2 : Format Proposal Risbinkes tahun 2013
Mengacu “Panduan Penyusunan Proposal, Protokol dan Laporan Akhir Penelitian” Badan Litbangkes yang dikeluarkan tahun 2012 (BUKU BIRU) sebagai berikut :
1. JUDUL PENELITIAN 2. IDENTITAS PENGUSUL 3. RINGKASAN PENELITIAN 4. PENDAHULUAN 4.1. Latar Belakang 4.2. Perumusan Masalah Penelitian 5. TUJUAN PENELITIAN 6. MANFAAT PENELITIAN 7. HIPOTESIS 8. METODE PENELITIAN 8.1. Kerangka Teori 8.2. Kerangka Konsep 8.3. Desain dan Jenis Penelitian 8.4. Tempat dan Waktu 8.5. Populasi dan Sampel 8.6. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 8.7. Variabel 8.8. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data 8.9. Pegawasan Kualitas Data 8.10. Manajemen Data 8.11. Analisis Data 8.12. Langkah-langkah Penelitian 9. PERTIMBANGAN ETIK PENELITIAN 10. DAFTAR KEPUSTAKAAN 11. SUSUNAN TIM PENELITI 12. JADUAL KEGIATAN PENELITIAN 13. RINCIAN RENCANA ANGGARAN PENELITIAN 14. BIODATA KETUA PELAKSANA DAN PENELITI 15. PERSETUJUAN ATASAN YANG BERWENANG
1
Lampiran 3 : Format Protokol Risbinkes tahun 2013
Mengacu “Panduan Penyusunan Proposal, Protokol dan Laporan Akhir Penelitian” Badan Litbangkes yang dikeluarkan tahun 2012 (BUKU BIRU) sebagai berikut :
1. JUDUL PENELITIAN 2. IDENTITAS PENGUSUL 3. DAFTAR ISI 4. RINGKASAN PENELITIAN 5. PENDAHULUAN 5.1.
Latar Belakang
5.2.
Perumusan Masalah Penelitian
6. TUJUAN PENELITIAN 6.1.
Tujuan Umum
6.2.
Tujuan Khusus
7. MANFAAT PENELITIAN 8. HIPOTESIS 9. METODE PENELITIAN 9.1.
Kerangka Teori
9.2.
Kerangka Konsep
9.3.
Desain dan Jenis Penelitian
9.4.
Tempat dan Waktu
9.5.
Populasi dan Sampel
9.6.
Besar Sampel, Cara Pemilihan atau Penarikan Sampel
9.7.
Kriteria Inklusi dan Eksklusi
9.8.
Variabel
9.9.
Definisi Operasional
9.10. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data 9.11. Bahan dan Prosedur Kerja 9.12. Manajemen dan Analisis Data 10. PERTIMBANGAN IJIN PENELITIAN 11. PERTIMBANGAN ETIK PENELITIAN 12. DAFTAR KEPUSTAKAAN 13. SUSUNAN TIM PENELITI 14. JADUAL KEGIATAN PENELITIAN 15. RINCIAN RENCANA ANGGARAN PENELITIAN 16. BIODATA KETUA PELAKSANA DAN PENELITI 17. PERSETUJUAN ATASAN YANG BERWENANG
1
Lampiran 4: Lembaran Laporan Pembinaan
LEMBARAN LAPORAN PEMBINAAN PROTOKOL/LAPORAN AKHIR RISBINKES TAHUN 2013
Judul:
Ketua Pelaksana:
Instansi Pelaksana: Dinyatakan telah melalui Proses Pembinaan Penyusunan Protokol/Laporan Akhir, dan telah diperbaiki
sesuai
hasil
pembinaan
yang
dilakukan
pada
hari
............,
Tanggal/Bulan/Tahun.................... dengan catatan: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
Lembaran laporan pembinaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., .............. MENYETUJUI, Pembina 1:
Pembina 2:
Nama:
Nama:
Tanda Tangan:
Tanda Tangan:
1
Lampiran 5 : Lembaran Persetujuan Kepala Unit Kerja dan Ketua PPI
Lembar persetujuan harus ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan disetujui oleh Ketua PPI pengampu dari Unit Kerja dan Kepala Unit Kerja.
Contoh : Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Ketua Pelaksana
Ketua PPI
(Nama )
(Nama)
NIP.
NIP.
Kepala Unit Kerja
(Nama ) NIP.
1
Lampiran 6 : Format Laporan Akhir Penelitian Risbinkes tahun 2013
Mengacu “Panduan Penyusunan Proposal, Protokol, Laporan Akhir Penelitian” Badan Litbangkes yang dikeluarkan tahun 2012 (BUKU BIRU) sebagai berikut : 1. HALAMAN JUDUL 2. SUSUNAN TIM PENELITI 3. SURAT KEPUTUSAN PENELITIAN 4. KATA PENGANTAR 5. RINGKASAN EKSEKUTIF 6. ABSTRAK 7. DAFTAR ISI 8. DAFTAR TABEL/GRAFIK/PETA/GAMBAR 9. DAFTAR LAMPIRAN 10. ISI LAPORAN PENELITIAN a.
Pendahuluan
b.
Tujuan dan Manfaat
c.
Hipotesis
d.
Metode
e.
Hasil
f.
Pembahasan
g.
Kesimpulan dan Saran
h.
Ucapan Terima Kasih
i.
Daftar Kepustakaan
j.
Lampiran (Persetuan Etik, Ijin Penelitian, Kuesioner, Prosedur Pemeriksaan Laboratorium dll) Catatan : * Diketik 1,5 spasi di kertas ukuran A4 dengan huruf “Times New Roman” (font 12), margin kiri dan bawah 3 cm, margin kanan dan atas 2,5 cm, * Setiap halaman diberi nomor halaman secara berurutan, dimulai dari kata pengantar dengan menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii dst), sedangkan mulai pendahuluan menggunakan angka arabik (1,2,3 dst) pada bagian tengah bawah * Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan cara Vancouver (nomor).
1
Lampiran 7 : Format Sampul Proposal *
PROPOSAL PENELITIAN RISBINKES JUDUL
Pengusul: Nama Ketua Pelaksana
UNIT KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2013
*)sampul warna putih
1
Lampiran 8 : Format Sampul Protokol *
PROTOKOL PENELITIAN RISBINKES JUDUL
Pengusul: Nama Ketua Pelaksana
UNIT KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2013
*) sampul warna merah
1
Lampiran 9 : Format Sampul Laporan Akhir *
LAPORAN AKHIR PENELITIAN RISBINKES JUDUL
Pengusul: Nama Ketua Pelaksana
UNIT KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2013
*) sampul warna biru langit
1
Lampiran 10 : Penjelasan pengisian Log Book Penelitian Badan Litbangkes
Log Book penelitian mengacu pada format Log Book Penelitian Badan Litbangkes yang dikeluarkan pada tahun 2012. 1.
Log Book adalah buku catatan harian yang ditulis tangan dan memuat rincian kegiatan pelaksanaan penelitian dari masing-masing anggota tim peneliti sesuai dengan
tugasnya.
Jika
terdapat
kesalahan
dalam
penulisan
log
book,
halaman/lembaran log book tidak boleh disobek, dihilangkan, atau ditip-ex, tetapi cukup dicoret dan diberi paraf. 2.
Log book sebagai alat bukti adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh tim peneliti, diketahui dan ditandatangani secara berkala oleh pengawas penelitian sesuai sistem yang berlaku di Institusi tempat penelitian. Log book siap diperiksa setiap saat.
3.
Butir-butir yang harus tercantum dalam log book, pada setiap tahapan/proses kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. a.
Tanggal
b.
Rincian Kegiatan
c.
Bahan dan Prosedur/Metode (diperlukan untuk penelitian dasar dan klinik terapan)
d.
Hasil (termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, foto, grafik, dll harus dilekatkan pada log book)
e.
Permasalahan
f.
Tindak Lanjut
1
Lampiran 11: Contoh Rincian Anggaran Biaya A
Belanja Honor Terkait Output kejadian
1
Ketua Pelaksana
1
org
x
4
jm
x
4
mg
x
7
bl
x
20,000
=
2,240,000
2
Anggota Penelitian
2
org
x
4
jm
x
4
mg
x
5
bl
x
20,000
=
3,200,000
3
Teknisi
1
org
x
4
jm
x
4
mg
x
3
bl
x
20,000
=
960,000
B
Belanja Bahan Lainnya
1
ATK dan Bahan Komputer
1
pkt
x
x
2,500,000
=
2,500,000
2
Penggandaan dan Penjilidan
1
pkt
x
x
2,500,000
=
2,500,000
3
Bahan lab pemeriksaan BTA a. Methylen blue
25
gr
x
x
845,900
=
845,900
b. alkohol absolut
1
lt
x
x
448,500
=
448,500
25
gr
x
x
1,146,200
=
1,146,200
c. basic fuchsin d. objek glass
2
box
x
x
55,000
=
110,000
e. spiritus
1
lt
x
x
30,000
=
30,000
g. alkohol 70 %
1
lt
x
x
83,625
=
83,625
100
bh
x
x
2,000
=
200,000
i. slide box
2
bh
x
x
25,000
=
50,000
j. tissue
5
roll
x
x
5,000
=
25,000
k. sarung tangan
2
box
x
x
75,000
=
150,000
l. masker
1
box
x
x
66,000
=
66,000
a. tuberculin PPD S 5 TU
8
vial
x
x
790,000
=
6,320,000
b. spuit tuberkulin
2
box
x
x
200,000
=
400,000
gr
x
x
35,000
=
35,000
x
500,000
=
500,000
h. botol kecil
4
6
Poster
C
Belanja Barang Non Operasional
1
bahan kontak
2
perijinan ke Kesbangpol Linmas a. transport
1
pkt
14,990,000 120
org
x
x
10,000
=
1,200,000
1
org
x
1
hr
x
100,000
=
100,000
2
org
x
1
hr
x
100,000
=
200,000
2
org
x
1
hr
x
100,000
=
200,000
4
org
x
30
hr
x
100,000
=
12,000,000
survey pendahuluan ke puskesmas a. transport
5
500
survey pendahuluan ke DINKES a. transport
4
15,410,225
bahan tes mantoux
c. kapas
3
6,400,000
pengambilan data a. transport
1
6
seminar nasional (Jawa Barat) a. paket meeting fullboard
D
Belanja Perjalanan Lainnya
1
seminar nasional (Jawa Barat)
2
1
org
x
2
hr
x
645,000
=
1,290,000
11,160,000
a. transport
1
org
x
1
kl
b. uang harian paket meetingfullboard
1
org
x
3
hr
a. transport
1
org
x
1
kl
b. uang harian
1
org
x
3
c. penginapan
1
org
x
2
x
x
4,300,000
=
4,300,000
x
105,000
=
315,000
x
x
4,100,000
=
4,100,000
hr
x
x
515,000
=
1,545,000
hr
x
x
450,000
=
900,000
konsultasi administrasi
TOTAL
47,960,225
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen
Ketua Tim Teknis Ilmiah
Ketua Pelaksana
dr. Trisa Wahyuni Putri Indra, M.Kes
Djoko Kartono, Ph. D
Nama
NIP 196204121989032000
NIP 195312111978031002
NIP
1
DAFTAR SINGKATAN
ATK Bh Bl DIPA EA Hr HPS Jm KEPK Kl KP Litbang Litbangkes LS Lt Mg Org PBN Pkt PMK PNS PPh PPI PPK RAB Renstra Risbin Risbinkes RPD SDM SPH SPJ SPK SPPD SPPH SPTB SSP TUP UP
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Alat Tulis Kantor Bahan Bulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ethical Approval Hari Harga Perkiraan Satuan Jam Komisi Etik Penelitian Kesehatan Kali Ketua Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Langsung Liter Minggu Orang Perbendaharaan Negara Paket Peraturan Menteri Keuangan Pegawai Negeri Sipil Pajak penghasilan Panitia Pembina Ilmiah Pejabat Pembuat Komitmen Rincian Anggaran Biaya Rencana Strategis Riset Pembinaan Riset Pembinaan Kesehatan Rencana Penarikan Dana Sumber Daya Manusia Surat Penawaran Harga Surat Pertanggungjawaban Surat Perintah Kerja Surat Perintah Perjalanan Dinas Surat Permintaan Penawaran Harga Surat Pernyataan Pertanggujawaban Belanja Surat Setor Pajak Tambahan uang Persediaan Uang Persediaan
1
PENYUSUN :
TIM TEKNIS TIM SEKRETARIAT RISBINKES TAHUN 2012
1
2
