DAFTAR ISI. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1 B. Maksud dan Tujuan... 1 C. Dasar Hukum... 2 D. Sistematika Penyusunan... 2

DAFTAR ISI I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................. 1 B. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 1 C. Dasar Hukum .................................................................................... 2 D. Sistematika Penyusunan .................................................................... 2

II. KONDISI UMUM DAN POTENSI STRATEGIS KOTA SALATIGA A. Kondisi Umum ................................................................................... 3 1. Kondisi Geografi ........................................................................... 3 2. Kondisi Sosial Budaya ................................................................... 6 3. Kondisi Ekonomi ........................................................................... 10 4. Kondisi Politik ............................................................................... 12 5. Kondisi Kelembagaan Aparatur dan Pelayanan Publik ...................... 13 6. Kondisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ....................................... 14 7. Kondisi Pembangunan Bidang Hukum ............................................ 15 8. Ketentraman dan Ketertiban .......................................................... 15 9. Kondisi Struktur Ruang kota .......................................................... 16 10. Kondisi Lingkungan Hidup ........................................................... 23 B. Potensi Strategis ................................................................................ 25 III. VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA TAHUN 20062026 A. Visi ................................................................................................... 28 B. Misi ................................................................................................... 29 C. Arah Pembangunan ........................................................................... 30 IV. PENUTUP ............................................................................................. 35

PEMERINTAH KOTA SALATIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SALATIGA, Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan dengan

sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam

jangka

panjang, jangka menengah dan jangka pendek; b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan nasional dan provinsi Jawa Tengah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional, Rencana Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025; i

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

ii

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga . 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Renstra Kota Salatiga Tahun 2002 – 2006.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

TENTANG

RENCANA

PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SALATIGA TAHUN 20052025. iii

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Walikota adalah Walikota Salatiga. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kota Salatiga adalah perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Salatiga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah. 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut : iv

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025

BAB IV

SASARAN,

ARAH

DAN

TAHAPAN

PEMBANGUNAN

JANGKA

PANJANG TAHUN 2005-2025 BAB V

PENUTUP

(2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3 RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan. Pasal 4 RPJP Daerah Kota Salatiga mengacu pada RPJ P Daerah Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional. Pasal 5 (1) RPJP Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah Kota Salatiga yang memuat visi, misi dan program Walikota Salatiga. (2) Penyusunan RPJM Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya

dijabarkan dalam RKPD Kota Salatiga. (3) RKPD Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Walikota Kota Salatiga melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kota Salatiga. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan berlaku. v

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Dengan berlakuya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2007 – 2012 masih tetap berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini . BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Ditetapkan di Salatiga Pada tanggal 29 Oktober 2010 WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd JOHN MANUEL MANOPPO Diundangkan di Salatiga Pada tanggal 29 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, Cap ttd AGUS RUDIANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 6

vi

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025

I. UMUM Pembangunan Nasional adalah rangakaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama

pentingnya penyusunan

rencana pembangunan daerah

yang

berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, maka Kota Salatiga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 Tahun (2005-2025). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Salatiga yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Kota Salatiga dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahu 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. vii

RPJP Daerah Kota Salatiga digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kota Salatiga pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kota Salatiga sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Salatiga. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditteapkannya Peraturan Daearah tentang

RPJP

Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas

viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka waktu 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (untuk jangka waktu 1 tahun). Rencana jangka panjang pembangunan ditetapkan mulai tahun 2005 sampai 2025. Sesuai dengan amanat tersebut Pemerintah Kota Salatiga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025, sebagai bentuk perencanaan

pembangunan

yang menjadi

penjabaran

dan

pelaksanaan

rencana

pembangunan Jawa Tengah dan Nasional yang direncakanan sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Salatiga. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga 2005-2025 adalah suatu perencanaan pembangunan yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, RPJPD ini disusun untuk kurun waktu 2005 sampai 2025. Selain mengikuti amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, penyusunan RPJPD ini juga dilakukan sesudah RPJP Nasional tersusun pada tahun 2007 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tersusun pada tahun 2008. RPJPD Kota Salatiga ini disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Kota Salatiga dengan mengacu RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RPJPD Kota Salatiga dimaksudkan agar Pembangunan Kota Salatiga dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, dan efisien. RPJPD Kota Salatiga memiliki

karakteristik, pertama memfokuskan pada identifikasi

kondisi, tantangan dan modal dasar, berarti perencanaan tersebut disusun berdasarkan keadaan, kemampuan dan situasi saat ini.

Bersifat antisipatif dan proyektif artinya

perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan kecenderungan yang akan terjadi di

1

masa mendatang, sekaligus dengan mempertimbangkan hasil proyeksi kondisi yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan yang dibuat adalah bersifat indikatif dan tidak kaku. RPJPD Kota Salatiga dalam proses penyusunannya juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif sehingga perencanaan ini merupakan komitmen dan acuan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan Kota Salatiga yang berkesinambungan. RPJPD ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman yang strategis bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program kerja, Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Salatiga

dalam

melaksanakan

pembangunan

selama

kurun

waktu

2005-2025.

Impelementasi RPJPD dalam waktu yang lebih pendek harus diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1.2. PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Salatiga yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 sampai tahun 2025. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 tahun ke depan yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaksana pembangunan di Kota Salatiga, meliputi pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat, berdasarkan kondisi riil saat ini, dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan

pembangunan Jawa Tengah dan

Nasional, sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang sudah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, arah, dan program Kepala Daerah terpilih.

2

1.4. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang

No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan; 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional; 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; 10. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; 11. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional; 12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

3

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah; 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata

Ruang Kota Salatiga; 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Renstra Kota Salatiga

Tahun 2002 – 2006. 1.5. HUBUNGAN RPJPD KOTA SALATIGA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 1. Perencanaan pembangunan Kota Salatiga tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dengan merujuk pada Undang-Unadang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 mengacu pada arah pembangunan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. 2. RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. 3. RPJPD Kota Salatiga merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. 4. Rencana Strategis (Renstra) Kota Salatiga Tahun 2002-2006 sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002, berlaku sampai dengan bulan Desember Tahun 2006. Renstra tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD dan RAPBD Kota Salatiga tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2007-2012, penyusunan RKPD dan RAPBD mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2007-2012. Renstra dan RPJMD tersebut secara substansial menjadi bagian dari RPJPD Kota Salatiga tahun 2005-2025.

4

1.6. TATA URUT Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN BAB II. KONDISI UMUM DAERAH BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA 2005-2025 BAB IV. SASARAN, ARAH, TAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025 BAB V. PENUTUP

5

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI SAAT INI Pembangunan Kota Salatiga yang telah dilaksanakan selama ini dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional, telah menunjukkan capaian diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kemajuan kesejahteraan Kota Salatiga adalah melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS tahun 2002, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 72,80. Capaian komponen pembentukan IPM tersebut adalah Usia Harapan Hidup 70,2 tahun, Angka Melek Huruf 93,3 %, rata- rata lama sekolah 9,5 tahun, pengeluaran riil perkapita Rp.617.900. Sedangkan pada tahun 2005, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat meningkat menjadi 74,80. Capaian komponen pembentukan IPM tersebut adalah Usia Harapan Hidup 70,3 tahun, Angka Melek Huruf 95,2%, rata- rata lama sekolah 9,5 tahun, pengeluaran riil perkapita Rp.638.000. Dengan nilai tersebut Kota Salatiga menduduki urutan 3 (ketiga) pada tingkat Jawa Tengah . Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator terhadap kualitas pembangunan manusia di Kota Salatiga. Tingginya usia harapan hidup karena membaiknya pelayanan medis, sedangkan capaian angka melek huruf karena keberhasilan program-program pembangunan yang mendorong meningkatnya angka melek seperti penyediaan fasilitas belajar, guru dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun. 2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2.1.1.1. Kependudukan Jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2001 sebesar 145.301 jiwa dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada tahun 2005 terjadi penambahan jumlah Penduduk sebesar 30.882 jiwa atau naik 21 % menjadi sebesar 176.183 jiwa dengan perincian 87.109 jiwa adalah pria, dan 89.074 jiwa adalah wanita. Kota Salatiga dengan luas wilayah 56,78 km2 terbagi atas 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 2.578 jiwa per km2. Ditinjau dari segi persebaran

6

penduduk belum merata, pada umumnya masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Pada tahun 2005 rata-rata penduduk per rumah tangga tercatat sebanyak 4,35 jiwa, jumlah penduduk usia produktif Kota Salatiga adalah 36.303 orang, diperkirakan pada tahun 2025 jumlah usia produktif ± 42.194 orang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW Kota Salatiga Tahun 2004-2013, diperkirakan angka ketergantungan penduduk dalam rumah tangga, 1 (satu) orang menanggung 4 (empat) orang dalam 1 (satu) keluarga. Peserta Keluarga Berencana aktif pada tahun 2001 sebesar 9.340 orang dengan rincian yang menggunakan IUD 3.990 orang, MOP 394 orang, MOW 2.235 orang dan susuk 2.721 orang. Peserta Keluarga Berencana aktif pada tahun 2005 sebesar 11.156 orang dengan rincian yang menggunakan IUD 4.100 orang, MOP 344 orang, MOW 2.205 orang dan susuk 4.506 orang. Rendahnya peserta KB pria antara lain disebabkan oleh rendahnya pilihan alat kontrasepsi, terbatasnya layanan KB pria, dan masih ada anggapan dalam masyarakat bahwa masalah KB merupakan urusan wanita. 2.1.1.2. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Jumlah Angkatan Kerja Kota Salatiga tahun 2001 berdasarkan kelompok umur (15-59) berjumlah 100.391 orang dan pada tahun 2005 Jumlah Angkatan Kerja turun 32.639 orang menjadi 67.752 orang atau 38,45% dari jumlah penduduk sebesar 176.183 orang. Selama 5 tahun terakhir rata-rata jumlah angkatan kerja sebesar 55.039 orang atau 31,24%. Jika memperhatikan dari data lapangan kerja utama baik sektor formal maupun non formal diharapkan pada tahun-tahun mendatang angkatan kerja yang terserap diharapakan meningkat sehingga diperlukan terobosanterobosan untuk penyediaan lapangan kerja yang baru. Terobosan tersebut diantaranya adalah program transmigrasi. Transmigrasi

merupakan

program

nasional

yang

alokasinya

diprioritaskan untuk daerah yang potensi alamnya kurang subur dan padat penduduknya. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 kota Salatiga belum memberangkatkan peserta untuk bertransmigrasi. 2.1.1.3. Pendidikan Pendidikan mempunyai peranan yang menentukan bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

7

Berdasarkan data tahun 2001 fasilitas pendidikan negeri maupun swasta yang tersedia di Kota Salatiga sebagai berikut: SD sebanyak 96 sekolah dengan jumlah siswa SD negeri dan swasta sebanyak 16.366, SMP sebanyak 20 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 9.166. SMU/SMK sebanyak 23 sekolah dengan jumlah murid SMU negeri dan swasta sebanyak 13.729. Pada tahun 2005, fasilitas pendidikan negeri maupun swasta yang tersedia di Kota Salatiga sebagai berikut: SD sebanyak 92 sekolah yang terdiri dari 82 SD Negeri dan 10 SD swasta, dengan jumlah siswa SD negeri dan swasta sebanyak 16.513, SMP sebanyak 21 sekolah yang terdiri dari 10 SMP negeri, 10 SMP swasta dan 1 SMP terbuka, , dengan jumlah siswa sebanyak 8.999. SMU/SMK sebanyak 22 sekolah, terdiri dari 3 SMU negeri dan 7 SMU swasta, dengan jumlah murid SMU negeri dan swasta sebanyak 5.380, serta 2 SMK negeri dan 10 SMK swasta, dengan jumlah murid SMK negeri dan swasta sebanyak 7.572. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta sangat membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan baik pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi dalam hal penyediaan SDM. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masingmasing jenjang kondisi tahun 2003/2004 adalah sebagai berikut: APK untuk SD/MI sebesar 125,97% dan APM 108,35%, APK SLTP/MTs sebesar 134,76% dan APM sebesar 102,19%, untuk APK SLTA sebesar 134,63% dan APM 102,68%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah untuk SD, SLTP dan SLA telah dapat tertampung dan perlu dipertahankan kedepan. Kinerja pendidikan ini belum sepenuhnya mampu memberikan layanan pendidikan secara maksimai pada setiap jenjang. Sementara dari sisi tenaga pendidik masih diperlukan peningkatan kualitas. 2.1.1.4. Perpustakaan Mencerdaskan

kehidupan

masyarakat

juga

dilakukan

melalui

penyediaan layanan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat. Sampai akhir tahun 2004 jumlah perpustakaan umum 1 buah. Pada tahun 2005 perpustakaaan di Kelurahan yang aktif ada 4 buah, perpustakaan Kelurahan lainnya sedang dalam rintisan. Sementara itu perpustakaan SLTP 22 buah, SLTA 22 buah dan PTN/PTS 6 buah. Jumlah pengunjung perpustakaan umum pada tahun 2005 sebesar 15.750 orang dengan koleksi

8

buku sebanyak 8000 buku yang dapat dijadikan referensi pelajar, mahasiswa dan masyarakat. 2.1.1.5. Pemuda dan Olah Raga Pada tahun 2005 jumlah pemuda sebesar 78.829 jiwa atau sekitar 52,05% dari keseluruhan jumlah penduduk. Hal ini mencerminkan jumlah penduduk pada usia produktif sebagai potensi SDM yang cukup besar dalam pembangunan Kota Salatiga. Namun sekaligus membutuhkan keseriusan dalam hal pembinaan dan penyediaan lapangan kerja. Sementara itu, jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2005 sebanyak 42 buah. Pada umumnya organisasi kepemudaan ini belum berperan secara maksimal dalam pembangunan Kota Salatiga. Peran serta olah raga di Kota Salatiga nampak pada kegiatan PON XVI yang berlangsung pada bulan September 2004 di Palembang yang menampilkan 19 atlit dengan prestasi yang cukup membanggakan dalam menyumbangkan perolehan medali Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula dalam PORDA Jateng tahun 2005, atlit Kota Salatiga dari 19 cabang olah raga mampu menduduki peringkat 11 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan perolehan 35 medali. Tersedianya fasilitas olah raga seperti stadion terbuka, GOR, pusat latihan, seperti Karate, Atletik, Sekolah Sepak Bola, Bulu Tangkis, mendukung munculnya atlit-atlit berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kondisi ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Salatiga. Walaupun dari jumlah penduduknya kecil, namun prestasi olah raganya sangat bagus dilevel nasional bahkan internasional. 2.1.1.6. Kesehatan Perkembangan kondisi kesehatan masyarakat menunjukkan perubahan yang positif, keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa indikator umum antara lain: 1) Angka kematian bayi tahun 2001 sebesar 10,19 per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2004 sebesar 11,72 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian ibu melahirkan 102,88 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 dan menurun menjadi 65,10 per 100.000 lahir hidup pada tahun 2004, usia harapan hidup 71,4 tahun pada tahun 2004.

Faktor

penentu derajat kesehatan mengindikasikan berbagai masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas yaitu kondisi status gizi

9

masayarakat, pola penyakit dan perilaku hidup sehat serta kemandirian dalam upaya kesehatan. Sampai saat ini prevalensi balita Kurang Energi Protein (KEP) 16,6%, prevalensi HIV 3,8% pada kelompok resiko tinggi dan masih rendahnya kemandirian masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Banyaknya pendatang yang masuk ke Kota Salatiga juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal pencegahan penyakit menular. Jaminan pelayanan kesehatan di Kota Salatiga dilaksanakan

melalui

program kegiatan ODHA sebagai berikut; tahun 2002 jumlah sasaran 86 orang, tahun 2003 meningkat menjadi 147 orang sedangkan tahun 2004 menurun menjadi sejumlah 83 orang sasaran dan naik lagi menjadi 159 orang pada tahun 2005. Pada tahun 2001 fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Salatiga adalah: Rumah Sakit Umum sebanyak 2 buah yaitu 1 buah Rumah Sakit Umum Daerah dan 1 buah Rumah Sakit milik TNI Angkatan Darat. Rumah Sakit Paru 1 buah, Rumah Sakit Bersalin 3 buah, Balai Pengobatan 3 buah, Balai Pengobatan Swasta 4 buah, Puskesmas 6 buah, Puskesmas Pembantu 15 buah, Posyandu 271 buah, Apotek 15 buah, jumlah dokter sebanyak 80 orang. Pada Tahun 2005 fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Salatiga adalah: Rumah Sakit Umum sebanyak 2 buah, Rumah Sakit Tubercolusa Paru 1 buah, Rumah Sakit Swasta 2 buah, Rumah Sakit THT 1 buah, Rumah Bersalin 1 buah, Puskesmas 6 buah, Puskesmas Pembantu 16 buah, Apotek 20 buah, jumlah Dokter sebanyak 105 orang. Jika dibandingkan dengan target indikator Indonesia Sehat maka rasio tenaga medis di Kota Salatiga cukup tinggi. Peningkatan derajat kesehatan telah menyebabkan perubahan pola hidup sebagian masyarakat. 2.1.1.7. Kesejahteraan sosial Berdasarkan data yang ada, dalam hal kesejahteraan masyarakat, di Kota Salatiga masih banyak ditemui permasalahan kesejahteraan sosial. Walaupun upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terus dilakukan tetapi belum berhasil mengurangi jumlah PMKS secara signifikan. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin (seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan anak

10

terlantar), tindak kekerasan, korban bencana alam, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Pada tahun 2005 terdapat anak balita terlantar sejumlah 33 orang, anak terlantar 287 orang, anak nakal 5 orang, anak jalanan 98 orang, anak cacat 56 orang, wanita rawan sosial ekonomi 158 orang, lanjut usia terlantar 225 orang, penyandang cacat 72 orang, pengemis 87 orang, korban penyalahgunaan NAPZA 12 orang. Untuk penanganan PMKS, di Kota Salatiga terdapat 12 panti sosial untuk anak terlantar, 1 buah panti sosial lanjut usia terlantar, 1 buah panti karya dan 3 buah panti sosial penyandang cacat. 2.1.1.8. Kemiskinan Berdasarkan data tahun 2001 jumlah rumah tangga Pra Sejahtera sebanyak 7.528 rumah tangga (20,9 %) dari 36.012 rumah tangga. Merujuk hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Salatiga sebanyak 9.128 RTM atau 19,68%, mengalami kenaikan sejumlah 1.400 RTM. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas pembangunan serta telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung

(program

khusus)

maupun

yang

tidak

langsung

telah

diimplementasikan. Namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya ditandai

dengan

masih

banyak

penduduk

miskin

di

Salatiga.

Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi mengingat kemiskinan

merupakan

masalah

yang

multidimensional.

Meskipun

demikian, Pemerintah Kota Salatiga perlu terus melakukan strategi, program dan kegiatan untuk menanggulangi masalah kemisikinan ini, baik melalui peningkatan kualitas SDMnya maupun mendorong dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Upaya riil yang telah ditempuh sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Salatiga adalah melalui 2 (dua) grand design yaitu mengurangi beban pengeluaran orang miskin dan meningkatkan pendapatan orang miskin. 2 (dua) grand design tersebut kemudian ditopang dengan 4 (empat) pilar utama kebijakan yaitu: perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan masyarakat,

11

pemenuhan jaminan sosial. Bentuk nyata dari pelaksanaan strategi tersebut adalah dengan dilaksanakannya berbagai program antara lain Program Penanggulangan

Kemiskinan

di

Perkotaan

(P2KP),

pelatihan

dan

peningkatan ketrampilan, pendampingan dan bantuan modal bergulir. Upaya-upaya ini perlu diteruskan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Salatiga. 2.1.1.9. Kebudayaan Kota Salatiga yang lahir tepatnya pada Hari Jum'at tanggal 24 Juli 750 Masehi, memiliki beberapa jenis budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Budaya tersebut lahir dari proses akulturasi budaya asli dengan budaya yang dibawa para pendatang. Peninggalan dalam bentuk Prasasti PLUMPUNGAN sebagai salah satu benda purbakala, tradisi/upacara adat, kesenian seperti Tari Krida Tamtama yang muncul pada tahun 1757 di Salatiga bersamaan dengan terjadinya Perjanjian Salatiga, merupakan obyek wisata yang menarik. Beberapa bangunan kuno yang mempunyai nilai sejarah juga merupakan obyek wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan dimasa mendatang perlu dipertahankan. Adanya berbagai lembaga masyarakat, nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti gotong royong, kerukunan antar umat beragama, antar etnis, keanekaragaman seni dan budaya merupakan kekayaan Kota Salatiga dan dimasa yang akan datang perlu dilestarikan. Upaya pelestarian ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya yang baik agar supaya nilai-nilai ini tidak tergerus oleh masuknya budaya asing yang tidak baik, yang belum tentu sesuai dengan masyarakat kita. 2.1.1.10. Agama Kehidupan beragama di Kota Salatiga selama ini berlangsung dalam toleransi yang cukup tinggi dan harmonis. Keharmonisan salah satunya dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada di sekitar warga yang majemuk, seperti Masjid, Gereja, Vihara dan Pura. Jumlah tempat ibadah pada tahun 2001 Masjid 167 buah, Musholla 290 buah, Gereja 61 buah, Gereja Katholik 2 buah, Vihara/klenteng 5 buah, Pura 1 buah dan tahun 2005 mencapai 179 buah Masjid, Musholla 291 buah, Gereja 61 buah, Gereja Katholik 2 buah, Vihara/klenteng 6 buah dan Pura 1 buah. Jumlah

12

Pondok Pesantren tahun 2005 tercatat sebanyak 31 buah dengan jumlah santri 284 orang. 2.1.1.11. Perempuan dan Anak Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi belum di semua bidang pembangunan. Kondisi anak dan remaja di Kota Salatiga masih perlu mendapat perhatian serius. Sampai Tahun 2005 masih terdapat 33 orang balita dan 287 orang terlantar.

2.1.2. Ekonomi 2.1.2.1. Kondisi dan Struktur Ekonomi Kondisi makro perekonomian Kota Salatiga semakin membaik. Produk Domestic Regional Bruto tahun 2004 atas dasar harga konstan tahun 2000 menjadi sebesar Rp. 693.287.410.000 dan

pada

tahun

2005 menjadi

Rp. 722.063.940.000. Ini berarti PDRB Kota Salatiga telah meningkat ratarata sebesar 4,15% per tahun. Pada lima tahun pertama pertumbuhannya relatif kecil hanya sebesar 3,06% per tahun. Hal ini terjadi karena pada waktu itu terjadi krisis ekonomi

sejak medio tahun 1997, yang

mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,51% pada tahun 1998. Kemerosotan ini mengurangi rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang pada tahun sebelumnya bisa mencapai rata-rata 5,38%, tertekan selama 1995-1997. Namun, kemudian telah terjadi pemulihan, dimana sampai dengan tahun 2000 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dipertahankan 3,57%. Selama tahun 1998-2004 telah terjadi perubahan struktur ekonomi akibat perbedaan laju pertumbuhan ekonomi. Kontribusi PDRB Kota Salatiga lebih dominan pada sektor sekunder dan tersier, sektor primer yang terdiri sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian sangat kecil sumbangannya. Pada tahun 2005, struktur perekonomian masih didominasi oleh empat sektor yang menonjol yaitu sektor jasa-jasa, industri pengolahan,

perdagangan,

hotel

dan

restoran,

pengangkutan

dan

komunikasi. Sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran,

13

sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa usaha serta sektor jasa-jasa lain merupakan penyumbang terbesar. Dalam kurun lima tahun terakhir, sektor jasa-jasa masih merupakan sektor yang menjadi andalan terbesar di Kota Salatiga yang ditandai dengan sumbangannya terhadap total PDRB yaitu berkisar diatas 27%, paling tinggi dibanding sektor lain. Dibandingkan dengan keadaan tahun 2003, sumbangan sektor jasa-jasa ini mengalami penurunan, dimana pada tahun 2004 sumbangan sektor ini terhadap pembentukan PDRB sebesar 27,18%.

2.1.2.2. Industri Industri merupakan salah satu sektor andalan Kota Salatiga dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jumlah industri kecil tahun 2001 ada 1.780 unit, industri besar dengan investasi Rp. 415.609.000.000,- dan penyerapan tenaga kerja 10.736 orang dan tahun 2005 ada 1.873 unit terdiri dari 16 unit industri besar dan sedang, 1857 industri kecil dengan total investasi Rp. 992.314.300.000, dan menyerap tenaga kerja sebesar 13.784 orang. Kinerja sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja di Salatiga pada peringkat 20 dari seluruh Kota /Kabupaten di Jawa Tengah. 2.1.2.3. Koperasi dan UMKM Jumlah Koperasi di Salatiga tahun 2001 sebanyak 125 buah dengan jumlah anggota sebanyak 24.950 orang dan jumlah KUD 1 buah dengan jumlah anggota sebanyak 792 orang. Jumlah Koperasi di Salatiga sampai tahun 2005 Koperasi Primer sebanyak 139 buah, Koperasi sekunder 1 buah dan jumlah KUD 1 buah. Jumlah UMKM tahun 2005 sebesar 481 buah, meningkat menjadi 119 dari tahun 2004. Banyaknya tenaga kerja yang terserap disektor UMKM memperlihatkan bahwa sektor UMKM sangat berpotensi dalam penciptaan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengatasi kemiskinan. Sementara itu, perkembangan Koperasi di Kota Salatiga juga cukup menggembirakan. Besar modal dan aset Koperasi pada tahun 2004 sebesar Rp.51.505.059.000 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp.59.699.528.000.

14

Dari jumlah koperasi primer yang tersebut diatas, koperasi yang tidak aktif sebagai berikut : 13 koperasi karyawan, 1 koperasi pasar, 1 koperasi simpan pinjam, 7 koperasi serba usaha, 1 koperasi wanita, 3 koperasi pemuda dan 9 koperasi lain-lain. Permasalahan mendasar yang terjadi adalah masih lemahnya akses UMKM terhadap pembiayaan untuk peningkatan modal usaha, khususnya akses pada perbankan/lembaga keuangan dan lemahnya inovasi produk. Selain itu, sektor UMKM masih terkendala dibidang pemasaran, sementara itu, untuk Koperasi masih terkendala kualitas sumberdaya pengelola Koperasi dan penguatan organisasinya. 2.1.2.4. Pertanian Sebagai satu wilayah perkotaan, peranan sektor pertanian di Kota Salatiga tidak terlalu dominan. Secara keseluruhan luas lahan pertanian terdiri dari sawah 878,27 hektar, tegalan 1.254,41 hektar, kebun campur 716,68 hektar, dan perkebunan 181,92 hektar. Produksi padi pada tahun 2001 mencapai 652.10 ton dengan luas panen 1.304 Ha. Produksi padi pada tahun 2005 mencapai 665.80 ton dengan luas panen 1.340 Ha. Ketersediaan beras 27.795 ton, sementara itu kebutuhan 16.353 ton sehingga terdapat surplus sebanyak 9.093 ton. Pada sektor peternakan, produksi daging Kota Salatiga 1.610.093,70 kg dan konsumsinya 7,95 kg/kapita/tahun. Sementara untuk telur, produksinya mencapai 1.069.253,53 kg dengan konsumsi 3,85 kg/kapita/tahun. Produksi susu Kota Salatiga 5.523.861.00 liter dan konsumsi susunya 8,70 liter/kapita/tahun. Dari hasil analisis komoditas unggulan pertanian, sektor peternakan yaitu pemerahan susu sapi merupakan subsektor unggulan sektor pertanian Kota Salatiga. Pada sektor perikanan darat tahun 2001 terdapat kolam dengan luas 22.740 m2 dengan hasil produksi 25.970 kilo dan jumlah petani ikan 386 orang. Sedangkan pada tahun 2005 luas kolam meningkat menjadi 30.575 m2 dengan hasil produksi 36.323 kilo dan jumlah petani ikan 308 orang. Ketahanan pangan di Kota Salatiga secara umum baik aspek produksi, distribusi, dan konsumsi masuk dalam kategori mantap. Sedangkan permasalahan konversi/alih fungsi lahan pertanian pada tahun 2005 mencapai 66.738 hektar dengan kecenderungan makin meningkat pada 5

15

(lima) tahun terakhir. Sementara itu produktivitas lahan cenderung menurun sebagai akibat perubahan kejenuhan tanah, menurunnya tingkat kesuburan tanah, rendahnya penguasaan teknologi pertanian. Meskipun produksi sektor pertanian di Kota Salatiga untuk sebagian besar komoditas meningkat, namun masih belum berdampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani. 2.1.2.5. Perdagangan Pembangunan perdagangan di Kota Salatiga selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Berbagai fasilitas pendukung pengembangan perdagangan di Kota Salatiga telah tersedia dengan memadai dan terus berkembang lebih baik. Hal ini mengindikasikan kegiatan usaha di Kota Salatiga cukup meningkat. Keberhasilan perdagangan di Kota Salatiga salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja perdagangannya. Jumlah pasar tradisional tahun 2001 sebanyak 13 pasar terdiri dari 1.853 pedagang los , 596 pedagang kios, dan 759 PKL. Jumlah pasar tradisional tahun 2005 sebanyak 13 pasar terdiri dari 2.460 pedagang los , 820 pedagang kios, dan 1.882 PKL. Pada tahun 2001 nilai ekspor Rp. 21.466.339.660 ,- untuk lima jenis barang komoditi yaitu mebel, laminating board, benang, kain grey dan kain jadi. Pada tahun 2005 realisasi ekspor sebesar Rp. 171.773.957,26 untuk satu jenis barang komoditi (mebel). Perkembangan penerbitan SIUP tahun 2004 sebanyak 263 buah dan tahun 2005 meningkat 282 buah, sedangkan TDP tahun 2004 sebanyak 179 buah dan tahun 2005 meningkat menjadi 185 buah. 2.1.2.6. Pariwisata Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang memiliki karakteristik khusus di Jawa Tengah sehingga sudah menjadi ‘kota peristirahatan’ sejak jaman Belanda karena udaranya yang dingin dan suasananya yang nyaman. Meskipun tidak memiliki obyek wisata khusus, Salatiga merupakan satu tujuan wisata sebagai ‘kota transit’. Meskipun sumbangannya terhadap PAD relatif kecil, tetapi senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Keberhasilan sektor pariwisata, untuk menjadikan Kota Salatiga sebagai satu tujuan wisata baru, dapat dilihat pula dari multiplier effect serta

16

meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata. Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan promosi dan penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata serta persaingan antar daerah dari obyek wisata dan daerah tujuan wisata lainnya. Pada tahun 2001 di Kota Salatiga terdapat 8 Hotel, 51 buah Rumah Makan dan 41 buah Tempat Hiburan dan rekreasi , sedangkan pada tahun 2005

di Kota Salatiga

terdapat 9 buah Hotel, 48 buah Rumah Makan dan 63 buah Tempat Hiburan dan Rekreasi. Jika melihat potensinya, kegiatan pariwisata bisa diarahkan untuk memaksimalkan potensi yang ada seperti lembaga pendidikan, makanan khas, meeting, incentive, conference dan exhibition. 2.1.3. Ilmu pengetahuan dan Teknologi Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi sejalan dengan perubahan peradaban dan budaya manusia, yang berdampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia, termasuk bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah banyak diaplikasikan hasilhasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai dengan adanya berbagai penelitian dan pengembangan untuk mengatasi berbagai permasalahan strategis daerah secara terarah dan berkelanjutan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi telah diterapkan di Kota Salatiga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di masa yang akan datang, Kota Salatiga perlu terus mengembangkan infrastruktur teknologi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi dan produktivitas organisasi pemerintahan. 2.1.4. Sarana dan Prasarana Kota Salatiga terletak di koridor Semarang-Surakarta yang dilalui jalan arteri primer dan merupakan jalur ekonomi yang penting untuk Jawa Tengah. Pergerakan barang dan jasa yang sedemikian besar mendorong laju perkembangan dan pertumbuhan Kota Salatiga sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan infrastruktur kota. Pemerintah Kota Salatiga sudah mengantisipasi kebutuhan ini dengan telah membangun Jalan Lingkar sehingga aksesibilitas dari dan ke Semarang bisa lebih lancar dan tidak menimbulkan kemacetan jalan menuju kota. Sarana dan prasarana kota lainnya sudah tersedia namun jumlah dan kualitasnya masih belum memadai. Air bersih keberadaannya belum mencukupi

17

secara merata. Dimasa yang akan datang, persoalan sumber air akan menjadi masalah mengingat kondisi sumber air di Kota Salatiga debitnya semakin berkurang. Dalam satu tahun, debit air turun rata-rata 20 cm. Secara rinci, kondisi sarana dan prasarana kota, dijelaskan sebagai berikut: 2.1.4.1. Perhubungan Untuk jalan dengan tekanan gandar/muatan sumbu terberat ada dua jenis yaitu MST 5 ton yang diatur dengan Peraturan Walikota No. 55.11184/2004 dan MST 7 ton yang diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 55 tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Jalan. Jalan yang ada di Kota Salatiga sepanjang 507.609,00 km

terdiri dari jalan arteri

29.361 km (5,58%), jalan kolektor 76.912 km (38,19%), dan jalan lokal 206.095 km (56,24%). Kondisi prasarana jalan yang ada di Kota Salatiga secara garis besar sudah cukup baik dengan persentase jumlah perkerasan jalan aspal 75 % (380.784 km) dari jumlah total jalan yang ada di Kota Salatiga. Ditinjau dari kondisi jalannya adalah sebagai berikut kondisi baik 208.397 km (41%), kondisi sedang 89.307 km (18 %), kondisi rusak ringan 174.546 km (34 %), dan kondisi rusak berat 35.359 km (7 %). Jalan-jalan lokal yang kondisinya kurang baik disebabkan oleh permukaan jalan yang memburuk akibat dari kurangnya pemeliharaan dan sistem drainase yang kurang memadai. Bagian yang tidak terpisahkan dengan prasarana jalan adalah bangunan pelengkap jalan seperti trotoar, saluran air/ drainase, badan jalan, jembatan dan lainnya. Kondisi jembatan di Kota Salatiga saat ini relatif baik. Berdasarkan data tahun 2004, jumlah yang terbangun dan panjang jembatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Argomulyo 24 Buah dengan panjang total jembatan 295,60 m; Kecamatan Tingkir 15 buah dengan panjang total jembatan 131 m; Kecamatan Sidomukti 39 buah dengan panjang total 313,2 m; Kecamatan Sidorejo 40 buah dengan panjang total jembatan 295,60 m. Secara umum ada 2 (dua) permasalahan transportasi di Salatiga yaitu transportasi regional dan transportasi lokal. Permasalahan transportasi regional adalah sering terjadi kemacetan pergerakan akibat jalan yang tidak ideal ditambah ketidak-disiplinan pengguna lalu lintas dan perkembangan kegiatan komersial di tepi jalur regional. Sedangkan permasalahan transportasi lokal adalah pemusatan tujuan pergerakan ke kawasan pusat

18

kota, sehingga ruas-ruas jalan yang menuju atau di dalam pusat kota menjadi sangat tinggi. Terlebih pada beban puncak yaitu sekitar jam 06.30 s/d 07.30 dan pada sore hari jam 15.30 s/d jam 18.00 baik pada ruas jalan lokal maupun jalan regional. Hal tersebut diperberat kondisi lebar jalan yang tidak ideal dan tidak sebanding dengan perkembangan jumlah pertumbuhan otomotif. Besarnya tuntutan

masyarakat

akan

pembangunan

tidak

sebanding

dengan

kemampuan anggaran untuk peningkatan jalan, selanjutnya rendahnya partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

prasarana

jalan

serta

peningkatan jumlah kendaraan dan pengguna jalan yang melewati Kota Salatiga mengakibatkan ketidaklancaran lalu lintas seperti: kemacetan, kecelakaan, peningkatan polusi udara yang berdampak pada terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang melewati wilayah administrasi Kota Salatiga diharapkan mampu mengatasi gangguan kelancaran Lalu lintas yang berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah. Selanjutnya rencana pembangunan lokasi Gate Jalan Tol (pintu tol) di daerah Barukan diharapkan bukan satusatunya Gate di wilayah Salatiga. Perlu mempertimbangkan lokasi Gate strategis yang kedua yaitu dari arah Bawen ke Salatiga. Rencana ini sangat strategis dan memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi yakni akses ke jalan alternatif (jalan lingkar) dan Rawapening sebagai obyek wisata alam. Adapun rute pembangunan jalan alternatif antara jalan Sukarno Hatta wilayah Kelurahan Cebongan melingkar ke arah utara barat sampai dengan jalan Fatmawati tepatnya wilayah Kelurahan Blotongan sepanjang ± 12 km diharapkan akan mampu mengatasi kemacetan lalu lintas, mendorong pengembangan wilayah, pemerataan pertumbuhan yang selama ini tersentral di pusat kota dan sekaligus mendorong perkembangan industri di wilayah BWK IV sesuai dengan arahan pengembangan kebijakan Tata Ruang Kota Salatiga. Adapun jalan alternatif dibagi menjadi 3 ruas: Ruas I Jalan Sukarno Hatta s/d Jalan Hasanudin; Ruas II Jalan Hasanudin s/d Jalan Imam Bonjol; Ruas III Jalan Imam Bonjol s/d Jalan Fatmawati.

19

Kepadatan arus lalu lintas Semarang-Solo dan sebaliknya memiliki kerawanan kecelakaan lalu-lintas, kepadatan lalu-lintas, dan kemacetan Ialu lintas. Sementara sepanjang jalur tersebut belum memiliki bus bay di setiap titik pemberhentian bus yakni di titik lokasi yang dipilih dimana penumpang/pengguna

angkutan

khususnya

bis

regional

/

lintas

Kabupaten/Kota berkumpul (titik bangkitan penumpang). Adapun titik bangkitan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan lebar jalan sebagai berikut: Arah Semarang : ABC, Pasar Rejosari, Klaseman, Pasar Jetis, Kauman (depan Denpom) Arah Solo (Surakarta) : Depan Poltas, Pertigaan Kalinongko, Pasar Rejosari. Pada titik-titik bangkitan penumpang tersebut sangat mendesak dan penting dibangun dan disediakan busway, sehingga bus-bus yang berhenti menurunkan/menaikkan penumpang tidak berada pada badan jalan, sehingga tidak mengganggu kendaraan lain yang melintas pada jalur yang sudah ditentukan. Tidak kalah pentingnya penataan parkir sangat berpengaruh terhadap kondisi ketertiban lalu lintas di perkotaan,

Saat ini pelayanan parkir di

Kota Salatiga sebagian besar masih menggunakan badan jalan (on street) sehingga mengurangi fungsi jalan dan berakibat tidak tertibnya lalu-lintas , sedangkan parkir off street hanya sebagian kecil saja terutama perkantoran . 2.1.4.2. Telekomunikasi Prasarana Telekomunikasi yang ada pada tahun 2001 kapasitas terpasang sebesar 11.993 SST terdiri dari 9.828 SST Rumah Tangga , 1021 SST bisnis dan 1144 pemerintahan, umum, sosial, dan peribadatan . Sedangkan pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi 15.499 SST dengan perincian 13.954 Rumah Tangga , 1.173 SST bisnis dan 3.72 SST pemerintahan, umum, sosial, dan peribadatan . 2.1.4.3. Terminal Jenis prasarana transportasi Kota Salatiga berupa terminal saat ini adalah terminal Tingkir Tipe B yang posisi tepatnya di Kelurahan Tingkir Tengah dan berada di jalur utama regional Semarang - Solo (Surakarta). Posisi terminal memiliki potensi strategis dengan adanya rencana

20

pembangunan jalan tol Semarang - Solo, dengan akses interchange atau gate jalan tol ke terminal Tingkir. Terminal Tingkir memiliki aksesibilitas ke rute jalan aiternatif yang berada ditengah BWK IV sebagai wilayah industri sesuai kebijakan Tata Ruang Kota Salatiga. Diperkirakan pada terminal Tingkir menjadi tempat pertemuan arus laiu lintas jalan ke Suruh, ke Semarang, ke Solo yang melalui Jalan Tol maupun Jalan alternatif. Guna mengantisipasi akumulasi lalu lintas di titik tersebut perlu penataan dan pengelolaan managemen transportasi yang memadai seperti pemasangan trafic light, pembangunan busway di titik keramaian. Terminal Tipe C di Kota Salatiga seperti terminal Pasar Rejosari dan Terminal Tamansari tidak difungsikan lagi karena sudah tidak memenuhi persyaratan dan mengakibatkan ketidaknyamanan lalu lintas Kota Salatiga.

Permasalahan transportasi di Kota Salatiga sebagaimana tersebut diatas memerlukan perhatian serius. Meningkatnya mobilitas penduduk di Kota Salatiga menuntut peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Sementara Kota Salatiga belum memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai seperti terminal type C, car parking/tempat parkir off site, traffic light dalam jumlah yang memadai, busway atau tempat berhentinya angkutan kota atau penumpang yang aman dan nyaman, halte atau bus stop yang tertata dan bersih, modal angkutan yang layak, sistim tranportasi yang sustainable seperti Mass Rapid Transport (MRT) dan lainnya. 2.1.4.4 Perumahan dan Permukiman Masih ada perumahan dan permukiman kondisinya belum memadai sebagai sarana dan prasarana dasar yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kualitas kehidupan manusia. Ketersediaaan sumber dayanya erat keterkaitannya dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan kemiskinan. Pada tahun 2004 terdapat 32.259 unit rumah sedangkan jumlah KK yang ada 37.342 maka selisih antara jumlah rumah dan jumlah KK terdaftar ada kesenjangan kebutuhan rumah (back log) sebesar 5.083 unit rumah. Kondisi perumahan pada tahun 2005 terjadi penurunan kesenjangan kebutuhan rumah (back log) sebesar 3.043 unit rumah dengan laju

21

pertumbuhan rata-rata sebesar 982 unit rumah/tahun. Sampai dengan tahun 2005 terdapat 34.920 unit terdiri dari tipe A sebanyak 17.055 unit (49%), tipe B 10.677 unit (30%), tipe C 7.368 unit (4%).

Kepadatan bangunan tertinggi ada di wilayah Kelurahan

Kutowinangun yaitu 57,3 %, kemudian Kelurahan Kalicacing yaitu 21,1 %, Kelurahan Salatiga 11,6 %, Kelurahan Sidorejo Lor yaitu 10,5 % dan Kelurahan Mangunsari yaitu 9,9 %. Terjadinya pemusatan kegiatan perekonomian kota menyebabkan terjadinya konsentrasi permukiman di pusat kota dan terjadinya kawasan permukiman kumuh. Di Kota Salatiga ada beberapa kawasan yang diindentifikasikan sebagai

kawasan kumuh

antara lain:

Kelurahan

Kalicacing RW IV, Kelurahan Dukuh di Dukuh Warak, Lingkungan Krasak/Juranggunting Kelurahan Ledok, Kampung Jangkungan Kelurahan Mangunsari, Kampung Margosari Kelurahan Salatiga, dan Kampung Mrican Kelurahan Gendongan. Berdasarkan pada kenampakan fisik perumahan dan permukiman di Kota Salatiga, dapat dilihat bahwa pola pemukiman Kota Salatiga memiliki kecenderungan lebih terpusat di pusat kota (BWK I). 2.1.4.5. Pengelolaan Air Minum Pola jaringan drainase/irigasi yang ada di Kota Salatiga lebih banyak mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Dalam perkembangan terakhir kondisi drainase pembilas/pengglontoran kota tidak berfungsi lagi akibat kerusakan saluran penghantar yang hulunya di daerah Senjoyo. Daerah-daerah dengan ketinggian diatas 600 dpal antara lain di wilayah Kecamatan Argomulyo, Tegalrejo bagian atas, Cebongan, Noborejo, Randuacir, Kumpulrejo, merupakan daerah rawan air. Pelayanan air minum oleh PDAM belum

mencakup seluruh wilayah Kota Salatiga. Sistim

jaringan air minum di Kota Salatiga mengikuti jaringan jalan yang ada. Debit penyaluran air bersih rumah tangga di Kota Salatiga cenderung meningkat pada tahun 1995 sebesar 3.133.309 m3, pada tahun 2026 diprediksi sebesar 13.282.423 m3. Bertambahnya penduduk Kota Salatiga menyebabkan semakin tingginya kebutuhan air bersih, dan penurunan kualitas sanitasi lingkungan. Sementara itu kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan saat ini telah

22

menjadi isu internasional (Millenium Development Goal 2015) dimana kebutuhan terhadap pemenuhan air bersih menjadi hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu kondisi sanitasi di Kota Salatiga perlu perbaikan dan penataan di lokasi tertentu seperti daerah pasar dan permukiman yang padat. Perbaikan dan penataan sanitasi perlu pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan swasta seperti yang telah dilaksanakan yakni pembangunan sanitasi yang berbasis masyarakat (SANIMAS) Kalitaman Kelurahan Salatiga. Kebutuhan air bersih masyarakat Salatiga, selain dipenuhi dari air permukaan seperti tersebut diatas juga memanfaatkan air bawah tanah. Litologi kota Salatiga yang tersusun dari batuan breksi volkanik mempengaruhi pola alir air bawah tanahnya. Selama ini belum ada penelitian tentang potensi air bawah tanah Kota Salatiga tetapi melihat litologi penyusunnya diperkirakan potensi air bawah tanah cukup besar. Sebaran kedalamannya tidak merata. Untuk kecamatan Tingkir, Sidorejo, wilayah Sidomukti bagian barat laut relatif dangkal air bawah tanahnya, kontras dengan

wilayah kecamatan Sidomukti bagian barat daya dan

kecamatan Argomulyo air bawah tanahnya sangat dalam. Pemanfaatan air bawah tanah untuk industri pada tahun 2001 sebesar 350 m3/hari, meningkat 400 m3/hari pada tahun 2002 dan pemakaian terus meningkat pada tahun 2005 menjadi 450 m3/hari. 2.1.5. Politik dan Tata Pemerintahan Meningkatnya tarap hidup dan derajat pendidikan masyarakat serta terbukanya informasi, menimbulkan tuntutan yang lebih besar dan meningkatnya partisipasi politik, namun saluran yang tersedia tidak memadai. Tingginya dinamika politik dan perlunya kondisi dan sinkronisasi ketentuan normatif maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti undang-undang sebelumnya. Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat cukup tinggi ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat mempergunakan hak suaranya ± 80 % pada pemilu 2004. Dari hasil Pemilihan Legislatif Jumlah dan komposisi perolehan kursi legislatif masing-masing parpol di Kota Salatiga terinci sebagai berikut : Partai Golkar = 6 orang, PDIP = 4 0rang, PKPI = 4 Orang, PKS = 4 Orang, PKB = 2 0rang, PDS = 1 Orang, Partai Demokrat = 2 Orang, dan PAN = 1 Orang

23

2.1.6. Keamanan dan Ketertiban Keamanan dan ketentraman sebagai salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Pada era reformasi tidak terjadi

peningkatan gangguan kriminalitas walaupun tingkat pengangguran, kemiskinan dan faktor ekonomi lainnya cukup tinggi. Perkembangan kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan dan pada tahun 2004 ada 5006 perkara dan pada tahun 2005 meningkat 10.176 perkara. Pelanggaran yang sering terjadi dan meningkat pada pelanggaran lalu lintas. Kondisi Kota Salatiga masih tampak semrawut dan kusam khususnya pada bagian kota tertentu yang disebabkan oleh kurang tertibnya pedagang kaki lima, periklanan, pemanfaatan trotoar, keindahan taman-taman kota. 2.1.7. Hukum dan Aparatur 2.1.7.1. Hukum Pembangunan bidang hukum telah menunjukkan perkembangan sesuai dinamika penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Selama lima tahun terakhir telah dibentuk 40 buah Peraturan Daerah yang berupa Perda baru maupun revisi atas Perda lama yang tidak sesuai dengan kondisi dinamika penyelenggaraan pemerintahan.Tindak pidana pada tahun 2003 sejumlah 805 kasus , tahun 2004 sejumlah 425 kasus dan pada tahun 2005 turun jadi 202 kasus. Sementara untuk kasus perdata tahun 2003 sejumlah 46 kasus , tahun 2004 sebanyak 32 kasus dan pada tahun 2005 sebanyak 31 kasus. Berbagai permasalahan yang ditemukan selama ini terkait dengan aspek hukum adalah masih lemahnya kinerja penegakan hukum daerah terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, masih perlu ditingkatkannya kualitas produk hukum daerah, perlu dikembangkannya budaya/kesadaran hukum masyarakat. 2.1.7.2. Aparatur Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah terdapat pelimpahan pegawai dari instansi vertikal (pegawai pusat) sehingga sampai dengan akhir tahun 2005 jumlah pegawai sebanyak 3.804 Pegawai Negeri Sipil dan 730 orang Tenaga Kontrak. Pada satu sisi jumlah pegawai yang cukup besar merupakan aset daerah, namun yang penting adalah optimalisasi dan profesionalisasi sumberdaya. 2.1.8. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan 2.1.8.1. Wilayah

24

Kota Salatiga dalam konteks kota-kota di Jawa Tengah sebagai kota yang mempunyai herarki (ordo III) sebagai sub pembangunan wilayah WP I, serta dalam lingkup Kabupaten Semarang,

Kota Salatiga difungsikan

sebagai kota hirarki-2 bersama Kota Ungaran dan Kota Ambarawa. Kotakota hirarki-2 di Kabupaten Semarang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Wilayah Kabupaten Semarang memiliki 3 Wilayah Pembangunan (WP), yaitu WP memiliki wilayah Kota Ungaran dan sekitarnya, WP II meliputi Kota Ambarawa dan sekitarnya dan WP III meliputi wilayah Kota Salatiga dan sekitarnya. Wilayah Pembangunan III (Wilayah Salatiga dan sekitarnya) Kota Salatiga sebagai pusat pelayanan. Kondisi ini menjadikan fungsi Kota Salatiga sebagai distribusi pariwisata ( transit ), pusat perdagangan dan jasa ( pengembangan ekonomi wilayah dan daerah penyangga, pusat pendidikan dan olah raga bagi daerah penyanggga ). 2.1.8.2. Tata Ruang Luas Kota Salatiga adalah 5.678,11 Ha, dari luas tersebut penggunaan lahan dirinci menurut luasannya adalah sebagai berikut:

pekarangan

52,84%; tegalan 29,41%; sawah 14,3%; lain-lain 3,45%. Bila dilihat lagi untuk luasan kawasan tidak terbangun adalah seluas 3000,253 ha atau sebesar 53,38%, sedangkan kawasan terbangun yang tersisa yang masih bisa disediakan adalah sebesar 45,42% diluar kawasan konservasi dan daerah tangkapan air 1,20%. Sedangkan kondisi saat ini kawasan terbangun ada pada Kecamatan Argomulyo (17,01%), Kecamatan Sidorejo (15,49%), Kecamatan Sidomukti (11,18%), dan Kecamatan Tingkir (9,17%) secara keseluruhan dibandingkan dengan luas lahan yang ada. Sedangkan wilayah yang mampu memberikan peluang untuk dikembangkan menjadi kawasan terbangun yang terbesar adalah di Kecamatan Argomulyo (14,33%), yang dimungkinkan dibangun Desa Noborejo (4,01%), Desa Randuacir (93,93%), dan Desa Kumpulrejo (3,71%). Untuk

Kecamatan

Sidorejo (12,13%), yang dimungkinkan dibangun adalah di Desa Blotongan (4,34%). Penggunaan tanah di suatu daerah merupakan cerminan/perwujudan interaksi antara manusia dengan tingkat teknologi yang dimiliki, jenis usaha, kondisi fisik dan jumlah penduduk yang ada dalam wilayah tersebut. Pada

25

tahun 2004 kondisi penggunaan tanahnya dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Wilayah terbangun seluas 2579,06 ha atau 45,42 % dari luas kota yang terdiri:

perumahan:

2.307,80

ha;

jasa

183,72

ha;

perusahaan/perdagangan 33,32 ha; perindustrian 54,22 ha. 2) Wilayah belum terbangun seluas 3.031,28 ha atau seluas 53,38% dari luas Kota yang terdiri dari: sawah 878,27 ha; tegalan 1.254,41 ha; kebun campur 716,68 ha; perkebunan 181,92 ha. 3) Penggunaan lain-lain, yang meliputi antara lain jalan, sungai seluas 67,97 ha atau 1,20 % dari luas kota. Secara existing pola struktur ruang adalah konsentris dengan masih terpusatnya kegiatan utama pada pusat kota disertai pola jaringan jalan yang linier, seperti sumbu dengan jalur-jalur jalan yang bermuara di jalan utama/arteri primer, dan struktur ruang berpusat pada daerah Central Busines District (CBD) sebagai down town/pusat kegiatan utama kota (terdapat fasilitas perdagangan, jasa, dan permukiman dengan kepadatan tinggi), yaitu pada kawasan Jalan Diponegoro dan Jalan Jendral Sudirman. Hal ini menandakan belum terdistribusinya persebaran penduduk dengan baik. Struktur ruang kota dilayani oleh sistem jaringan jalan utama arteri primer yang linier dari arah utara - selatan. Jalan utama di Salatiga yang merupakan jalan nasional menjadi prasarana transportasi Jawa Tengah jalur selatan ke arah Semarang, Surakarta, Surabaya dan ke Yogyakarta. Perkembangan permukiman terpola sesuai alur prasarana transportasi perhubungan jalan yang ada. Dengan direalisasinya jalan alternatif diharapkan mendorong bagi penyebaran dan pengembangan kegiatan ke arah selatan dan barat. Pengembangan wilayah ke arah selatan dan barat (barat daya) bisa terbangun suatu percepatan jika magnit-magnit pengembangan ke arah barat daya dibangun. Oleh sebab itu ruang yang terbentuk antara jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Veteran merupakan ruang yang sangat strategis untuk menarik kegiatan yang terpusat di daerah Pasar Raya I ke arah selatan dan barat, karena dengan kegiatan ekonomi di lokasi tersebut akan mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi daerah selatan dan barat. Ruang yang terbentuk antara Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Veteran dapat

26

dipandang sebagai kawasan segitiga emas Salatiga. Daerah tersebut merupakan peluang untuk pengembangan wilayah sekaligus

pengembangan

ekonomi

Kota

Salatiga.

Adapun

kondisi

perkembangan Kota Salatiga sebagai berikut: Kota Salatiga berada pada koridor utama jalur Semarang-Surakarta menyebabkan perkembangan fisik kota ke arah perkembangan dan pertumbuhan yang cenderung berkembang secara linear memanfaatkan kegiatan pada jaringan jalan utama kota/arteri primer. 2.1.8.3. Pertanahan Kota Salatiga yang terletak di kaki gunung Merbabu tersusun dari empat macam jenis tanah berupa aluvial coklat kelabu dengan lokasi di sebagian kecamatan Sidomukti, kecamatan Tingkir, kecamatan Sidorejo dan sebagian kecil di kecamatan Argomulyo dengan luas sebesar 10% dari luas wilayah Kota Salatiga. Andosol coklat terdapat di barat daya wilayah kecamatan Sidomukti. Luas andosol coklat meliputi 1 % dari wilayah Kota Salatiga. Latosal coklat kemerahan menyusun sebagian kecil wilayah kecamatan Sidomukti dengan luasan sebesar 14% dari luas wilayah Kota Salatiga. Latosol coklat merupakan jenis tanah yang paling dominan penyusun Kota Salatiga menempati 75 % dari seluruh wilayah meliputi kecamatan Sidomukti, kecamatan Tingkir, kecamatan Sidorejo dan kecamatan Argomulyo Berdasarkan aspek penguasaan tanah, status penguasaan tanah di wilayah Kota Salatiga secara garis besar pada tahun 2001 dapat diklasifikasikan sebagai berikut : tanah bersertifikat 1.756,77 ha dan tanah belum bersertifikat 3.921,34 ha. Pada tahun 2004 tanah bersertifikat 1.955,45 ha dan tanah belum bersertifikat 3.722,66 ha 2.1.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.1.9.1. Sumber Daya Alam a. Air Kota Salatiga dilalui oleh 4 (empat) sungai utama yaitu Ngawen, Ngaglik, Senjoyo dan sungai Bendo. Sistem Drainase di Kota Salatiga terbagi atas dua sistem, yaitu drainase basah dan kering. Drainase kering merupakan saluran yang mengalirkan air pada musim hujan, sedangkan drainase basah merupakan saluran yang

27

mengalir setiap tahun, disamping itu juga digunakan sebagai saluran pembilas dalam kota. Namun yang terletak di luar pusat kota, jaringan drainase/irigasi masih berupa saluran tanah, sedangkan di pusat kota jaringan drainase sudah menggunakan kontruksi permanen. Terdapat 4 (empat) potensi mata air yang ada di Kota Salatiga antara lain: mata air Kalitaman, mata air Kalisombo, mata air Benoyo dan mata air Senjoyo. Pelayanan air bersih di Kota Salatiga dilayani oleh PDAM. Ketersediaan air bersih di Kota Salatiga dari berbagai sumber baik perpipaan dan non perpipaan sebagai berikut: PDAM Kota Salatiga, PDAM Kabupaten Semarang, Artetis (sumur dalam), dan sumur dangkal. Pemenuhan kebutuhan air bersih (PDAM) Kota Salatiga untuk saat ini dilayani oleh PDAM Salatiga dan sebagian dilayani oleh PDAM Kab. Semarang. Sebagian besar daerah ketinggian dengan sumur dangkal/gali pada saat kemarau tidak berfungsi karena tidak ada air dangkal/kering. b. Energi Data jumlah SPBU pada tahun 2001 sebanyak 3 unit, agen minyak tanah 2 unit dan agen LPG 1 unit. Pada Tahun 2005 jumlah SPBU sebanyak 4 unit, agen minyak tanah 2 unit dan agen LPG 2 unit c. Pertambangan dan Penggalian. Di Kota Salatiga potensi yang ada berupa bahan galian golongan C, yang di prediksi sejumlah 837,25 juta m3 yang tersebar di 4 (empat) kecamatan sampai dengan tahun 2005 belum dimanfaatkan secara optimal. 2.1.9.2. Lingkungan Hidup Menurunnya

kualitas

lingkungan

hidup

seperti:

pencemaran

lingkungan, penebangan pohon-pohon besar, menurunnya debit air pada sumber mata air, pencemaran sungai karena pembuangan sampah-sampah sembarangan, banjir di beberapa tempat merusak prasarana fisik kota yang ada. Kota Salatiga memiliki lahan sawah yang harus dipertahankan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan nasional, sesuai dengan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah bahwa ada kesepakatan antara Bupati/Walikota se Jawa Tengah untuk mempertahankan lahan sawah yang produktif dari alih fungsi lahan.

28

Pengolahan persampahan di Kota Salatiga dilakukan melalui dua sistem. Sistem pertama adalah sistem tradisional dengan cara menimbun atau membakar dan dengan sistem pengelolaan melalui lembaga yang ada di DPLH.

Volume sampah di Kota Salatiga dari tahun 2001 - 2004 adalah sebagai berikut: 1. Tahun 2001 Produksi 371,37 M3 - Terangkut 354,15 M3; 2. Tahun 2002 Produksi 363,25 M3 - Terangkut 327,40 M3; 3. Tahun 2003 Produksi 363,98 M3 - Terangkut 328,06 M3; 4. Tahun 2004 Produksi 367,40 M3 - Terangkut 334,00 M3;

Sarana dan prasarana persampahan Pemerintah Kota Salatiga terbatas sehingga belum semua sampah dapat terangkut dan dikelola dengan optimal padahal jumlah sampah rumah tangga yang ada di Kota Salatiga pada tahun 2025 diperkirakan 287,12 m3/hari. 2.2. TANTANGAN Banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi banyak pula tantangan atau masalah kedepan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan daerah 20 tahun kedepan, baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. 2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tantangan pembangunan dan sumber daya manusia dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adanya tuntutan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana permukiman, pendidikan, utilitas perkotaan. Dalam bidang ketenagakerjaan tantangan kedepan adalah perlunya pembukaan lapangan kerja baru guna menampung angkatan kerja secara bertahap dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat luas. Kualitas SDM dan ketrampilannya perlu terus menerus ditingkatkan agar siap pakai dan memiliki daya saing tinggi. Penduduk atau sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas sumberdaya antara lain mencakup

penyediaan sarana dan prasarana yang

memenuhi syarat, pemerataan persebarannya, menyediakan pelayanan pendidikan

29

dengan biaya terjangkau, kualitas mutu tenaga pendidik, kualitas/mutu lulusan yang mengarah kepada kebutuhan/bursa tenaga kerja dimasa mendatang baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan kedepan dibidang kesehatan yang harus di antisipasi adalah beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh perubahan pola hidup dan perubahan lingkungan, disamping tuntutan akan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, profesionalisme aparatur kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, dan mewujudkan budaya perilaku sehat masyarakat Kota Salatiga. Di bidang kebudayaan tantangan yang dihadapi dimasa mendatang adalah besarnya pengaruh luar/globalisasi informasi yang dapat dengan mudah diperoleh melalui media cetak, elektronik dan visual (TV dll), sehingga perlu pelestarian kearifan lokal dan dituntut pribadi yang kuat agar tidak kehilangan indentitas bangsa dan tidak terjadi degradasi moral dikalangan generasi muda. 2.2.2. Ekonomi Pembangunan ekonomi Kota Salatiga sampai saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masihbelum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan secara memadai. Oleh karena itu, tantangan pembangunan ekonomi pada dua puluh tahun ke depan adalah meningkatkan pendapatan perkapita serta pemerataan sehingga secara bertahap kesejahteraan masyarakat pada akhir periode pembangunan dapat mencapai tingkat kesejahteraan minimal setara dengan kota-kota lainnya yang lebih maju. Tantangan kedepan dibidang keuangan daerah adalah

masih besarnya

ketergantungan dari penerimaan keuangan dari sumber dana perimbangan dan belum seimbangnya proporsi pengeluaran daerah. Angka ketergantungan penerimaan keuangan dari sumber dana perimbangan menurun dari 87,21% pada tahun 2004 menjadi 85,48% pada tahun 2005. Kondisi demikian menuntut intensifikasi dan ekstensiflkasi PADS dan program-program pengembangan investasi. Meningkatnya jumlah penduduk,

tingginya alih fungsi lahan dapat

mengganggu ketahanan pangan wilayah dan masyarakat. Tantangan kedepan adalah mengantisipasi, mengendalikan, dan mengurangi secara bertahap permasalahanpermasalahan tersebut di atas, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas hasilhasil pertanian secara berkelanjutan. 2.2.3. Ilmu pengetahuan dan Teknologi Tantangan utama yang dihadapi adalah semakin derasnya pengaruh

30

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut perubahan sikap dan perilaku agar tidak menjadi korban perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti memunculkan kesenjangan arus globalisasi

yang

berdampak

pada

perubahan paradigma sistem dan mekanisme pemerintahan. Institusi dan aparatur harus semakin tanggap dan mampu dalam menyiapkan dan mengaplikasikan berbagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan sumber daya dan

membudayakan IPTEK pada masyarakat serta hasil-hasil

peneiitian demi menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 2.2.4. Sarana dan Prasarana Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial budaya dan perekonomian pada waktu dua puluh tahun ke depan akan membawa konsekwensi terhadap ketersediaan sarana prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi sarana dan prasarana saat ini untuk dapat memenuhi cakupan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut menjadi tantangan yang cukup berat pada masa datang. Pembangunan di bidang perhubungan, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta perkembangan perekonomian wilayah memiliki banyak tantangan. Meningkatnya mobilitas penduduk di Kota Salatiga menuntut peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Tantangan ke depan perlunya pembangunan dan penataan sub terminal guna menata sarana transportasi dari luar kota non bus, agar terbangun sinergisitas antara kepentingan pengguna jalan dengan pembangunan di bidang transportasi oleh Pemerintah. Permasalahan transportasi di Kota Salatiga sebagaimana tersebut diatas memerlukan perhatian serius. Sementara Kota Salatiga belum memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai seperti terminal type C, car parking/tempat parkir off site, traffic light dalam jumlah yang memadai, busway atau tempat berhentinya angkutan kota atau penumpang yang aman dan nyaman, halte atau bus stop yang tertata dan bersih, modal angkutan yang layak, sistim tranportasi yang sustainable seperti Mass Rapid Transport (MRT) dan lainnya. Ketersediaan lahan parkir yang semakin terbatas sehingga perlu penyediaan dan pembangunan parkir off street dengan pengembangan vertikal ke atas ataupun ke bawah seperti pembangunan basemen dan perlu adanya regulasi tentang fasilitas parkir. 2.2.5. Politik dan Tata Pemerintahan Perkembangan dalam bidang politik dan tata pemerintahan seiring dengan

31

semakin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi kebijakan desentralisasi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah peningkatan kedewasan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab, non diskriminatif serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan menguatnya pelaksanaan desentralisasi, tantangan utama yang dihadapi dimasa mendatang di bidang pelayanan publik adalah semakin meningkatnya tuntutan publik akan sistem pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel,mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat serta pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 2.2.6. Keamanan dan Ketertiban Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban pada masa yang akan datang adalah peningkatan gangguan keamanan, ketertiban yang disebabkan dampak permasalahan ekonomi, kependudukan, ketenagakerjaan maupun faktor lainnya, misalnya ketertiban berlalu-lintas, pedakang kaki lima, kebersihan, dan masalah tata ruang. Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat untuk mengelola keamanan dan ketertiban tanpa terlalu bergantung kepada peran pemerintah. 2.2.7. Hukum dan Aparatur Tantangan pembangunan hukum pada masa yang akan datang adalah jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan HAM Tantangan kedepan terkait dengan aspek kelembagaan adalah tuntutan institusi pemerintah untuk dapat memberikan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, mampu mengatasi dan

32

mengakomodasi dampak positif perubahan lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek, seperti desentralisasi, demokratisasi, regulasi, globalisasi maupun perkembangan teknologi dan informasi. Tantangan di bidang aparatur adalah terciptanya peningkatan kapasitas dan budaya kerja aparatur yang bermoral,profesional, produktif dan bertanggung jawab agar aparatur mampu mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. 2.2.8. Wilayah dan Tata Ruang Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan penurunan kualitas sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh stakeholders. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat. 2.2.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Laju pembangunan selain berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat juga berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup. Tantangan 20 tahun ke depan

adalah ketersediaan bahan pangan makin

terbatas disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan produktif lainnya menjadi kawasan terbangun, buruknya kondisi jaringan irigasi dan prasarananya, rendahnya produktifitas pertanian/perkebunan. Kondisi kemiskinan dan terbatasnya pilihan lapangan kerja, berakibat pada tidak pedulinya sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Hal ini berdampak pada penurunan sumber daya dan semakin memperparah daerah aliran sungai, sehingga berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air. Pengeboran dan pemakaian air bawah tanah /eksploitasi air tanah secara besar-besarn oleh industri dan hotel akan menyebabkan penurunan air tanah. Selain itu akibat paling nyata dari eksploitasi air tanah secara berlebihan adalah penurunan permukaan air tanah. Tantangan ke depan adalah perlunya penyediaan air bersih secara inovatif,

33

peningkatan cakupan layanan air bersih, mewujudkan regulasi dan pengawasan pengambilan air tanah. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan produksi sampah per hari baik langsung maupun tidak langsung, sehingga tantangan ke depan dituntut untuk pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan inovatif. 2.3. MODAL DASAR Modal Dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat digunakan untuk pembangunan Kota Salatiga yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Secara geografis terletak berdekatan dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang yang merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, sosial dan budaya bagi daerah-daerah di Jawa Tengah dan berada pada jalur utama Provinsi Jawa Tengah, yaitu jalur Semarang-Surakarta, dan juga jalur alternatif menuju AmbarawaMagelang-Yogyakarta. Jalur ini merupakan jalur yang menghubungkan Jawa Tengah bagian utara dan bagian selatan. Keberadaan jalur-jalur tersebut dan intensitas lalu lintas yang melewati Kota Salatiga akan menimbulkan peluang perkembangan pada kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata atau kegiatan lain. 2. Kota Salatiga telah berhasil mewujudkan jatidirinya sebagai satu kota yang maju dan modern, dan dengan semakin berkembangnya sarana perhotelan dan pertemuan yang dikemas dalam konsep MICE (Meeting, incentives, conference dan exhibition) dengan didukung dengan cuaca yang sejuk dan tatakota yang bersih telah menjadikan Kota Salatiga menjadi salah satu kota tujuan wisata/meeting di Jawa Tengah. 3. Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah dengan fungsi sebagai Kota Pendidikan dan olah raga, Keberadaan fasilitas pendidikan yang tersedia dari pendidikan Dasar sampai pendidikan Tinggi, serta pusat pendidikan dan latihan Sepak Bola dan Atletik Kota Salatiga mampu memberikan fasilitas pelayanan pendidikan dan olah raga dalam skala Regional maupun Nasional. Sebagai fungsi Kota Perdagangan dan Jasa, Kota Salatiga berperan penting sebagai titik simpul penyebar bagi produk-produk dari dan ke daerah sekitarnya. 4. Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah dengan fungsi sebagai Jasa Wisata. Kondisi topografi yang bergelombang dan berbukit serta iklim yang sejuk, hijau dan asri merupakan modal sebagai daya tarik untuk jasa wisata. Kota Salatiga merupakan

34

bagian pengembangan Wilayah segitiga Joglosemar (Yogyakarta - Solo - Semarang), yang memiliki kompleksitas peran strategis, karena berada pada koridor utama jalur Semarang - Surakarta dan berpotensi sebagai tempat transit, kondisi ini menjadikan potensi Kota Salatiga sebagai kota tujuan wisata. 5. Potensi Sumber Daya Manusia yang ada merupakan modal dasar pembangunan yang sangat

penting, tersedia angkatan kerja produktif, memiliki institusi pemerintah yang

didukung oleh kualitas aparatur yang cukup baik

yang didukung pula oleh banyaknya

lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri yang mampu mencetak dan menyediakan SDM yang dapat didaya gunakan bagi pembangunan daerah. 6. Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi baik yang bersifat umum, kejuruan ,keagamaan, adanya sekolah internasional, tempat pendidikan non formal, sekolah berbasis komunitas serta beaya hidup yang relatif murah membawa nama Kota Salatiga semakin dikenal dan menarik minat masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri untuk belajar di Kota Salatiga. Hal tersebut dapat mendorong sektor-sektor jasa penunjang kependidikan yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Kota Salatiga. 7. Potensi penunjang bagi pembangunan daerah yaitu situasi lingkungan yang kondusif, yang didukung oleh beberapa lembaga kemasyarakatan yang ada di Salatiga seperti : Majelis Puasa, Forum Hati Beriman dan sebagainya. Keberagaman masyarakat Salatiga dapat terlihat dengan adanya keberagaman suku, ras, budaya dan agama namun sangat religius, humanis, berperilaku sesuai dengan norma agama yang dianut, berbudaya dan berbudi luhur, serta selalu menjunjung tinggi solidaritas dan toleransi. Kota Salatiga dikenal dengan Kota yang aman, tenteram dan nyaman. Hal tersebut tampak dengan tidak berkembangnya konflik baik antar etnis maupun agama. Lingkungan budaya masyarakat juga mendukung, selama ini Salatiga terkenal dengan istilah Indonesia Mini karena terdapat mahasiswa yang belajar dari seluruh pelosok tanah air, ternyata mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan masyarakat Salatiga. Oleh karena itu mendukung Salatiga menjadi Kota yang nyaman untuk belajar dan berusaha.

35

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA TAHUN 2005 - 2025

Berdasarkan kondisi Kota Salatiga saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang dan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kota Salatiga maka keberagaman di masyarakat yang religius merupakan anugerah dan menjadi nilai dalam merumuskan

Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota Salatiga tahun 2005-2025 sebagai

berikut: 3.1. VISI "SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN " Visi tersebut di atas mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman

suku,

budaya dan agama untuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah : Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik,

36

terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya. Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. 3.2. MISI Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang ditandai peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma, nilai-nilai luhur masyarakat, iman dan takwa agar dapat menarik minat masyarakat luas baik dari dalam maupun luar negeri untuk belajar di Kota Salatiga,

sehingga

dapat

mendorong

tumbuhnya

sektor-sektor

lain

yang

menghasilkan berbagai jasa. Indikator yang akan digunakan untuk mewujud misi ini adalah adanya peningkatan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, berkembangnya seni budaya dan prestasi olah raga, meningkatnya kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja dan meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping

37

penguasaan seperti tersebut diatas, pembangunan SDM Kota Salatiga juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius berdasar agama yang dianutnya, bermoral, beretika

dan berbudaya ditandai dengan semakin meningkatnya toleransi,

solidaritas, rasa kebangsaan, beretika, bermoral, santun dan beradab dalam kehidupan sosial politik yang berbudaya, berwawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan, hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Kota, kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha UMKM, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya

nilai

tambah

yang

berorientasi

pada

peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatnya potensi sumberdaya secara terpadu, akses dan perluasan pasar ekspor bagi komoditas unggulan daerah, optimalnya kegiatan ekonomi lokal, sistem distribusi yang efektif dan efisien dan terjaminnya kepastian berusaha, meningkatnya peran koperasi, UMKM sebagai pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, berdaya saing, mandiri, dan berakar pada masyarakat, menguatnya kewirausahaan, kelembagaan, dan produktifitas yang didukung oleh peningkatan adaptasi kebutuhan pasar dan pemanfaatan hasil inovasi dalam iklim usaha yang sehat, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penanaman modal, pengembangan usaha

daerah, dan

perluasan kesempatan kerja yang ditandai meningkatnya nilai investasi dalam negeri maupun asing, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, secara berkelanjutan dan berkualitas, meningkatnya iklim usaha yang kondusif dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya

kepastian

hukum, dengan harapan akan dapat

menyerap/membuka lapangan kerja baru serta mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang ditandai dengan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien, produktif dan berlanjut serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan menguasai ilmu

38

pengetahuan yang tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat. Di era globalisasi, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif merupakan faktor utama daya saing dalam memproduksi suatu barang maupun jasa agar dapat bersaing baik pada pasar domestik maupun pasar luar negeri. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan

bertanggung- jawab,

meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial serta penduduk miskin, terkendalinya

pertumbuhan

penduduk,

meningkatnya kesejahteraan keluarga, tersedianya sistem administrasi kependudukan yang terpadu, meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dan terjaminnya hak-hak tumbuh kembang anak, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kerukunan antar umat beragama, interen umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan perilaku lingkungan yang sehat di dukung oleh profesionalisme aparatur kesehatan, meningkatnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA) dalam upaya memberikan layanan terpadu pada masyarakat didukung oleh sarana, prasarana dan teknologi yang semakin memadai serta mewujudkan kerjasama regional dan internasional yang ditandai dengan meningkatnya kontak dagang dengan investor asing, meningkatnya kerjasama pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengembangan ekonomi, budaya dan kerjasama bidang pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan hukum dan HAM. Kerjasama regional dan internasional merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kemandirian, diarahkan pada peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum yang ditandai meningkatnya jaminan kepastian hukum, meningkatnya rasa keadilan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan kelas sosial, ras, etnis, maupun agama, meningkatnya perlindungan hukum bagi masyarakat, menjunjung tinggi HAM, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta berupaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

yang ditandai semakin

39

bertumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. 5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan yang ditandai dengan pembangunan dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi

pada

keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta

didukung partisipasi masyarakat yang tinggi, meningkatnya sistem manajemen transportasi kota yang efektif, efisien dan berlanjut (sustainable) untuk menciptakan kondisi tertib, aman, nyaman, lancar pada tingkat pelayanan transportasi kota, lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi, meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem manajemen irigasi dan drainase, agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan, terpenuhinya kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana pendukung, lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat, peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup manusia, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, lingkungan

guna

terciptanya

kesehatan

permukiman perkotaan, terpenuhinya kebutuhan fasilitas umum dan

fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan. 6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang

berkualitas dan memadai yang

ditandai dengan semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat, melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone dan peribadatan masyarakat.

40

BAB IV SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

4.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Salatiga yang maju, demokratis dan nyaman, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Kota Salatiga yang maju, demokratis dan nyaman, pembangunan daerah dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaransasaran pokok sebagai berikut: 4.1.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, yang ditandai dengan: 1. Meningkatnya

kualitas

sumber

daya

manusia

yang

ditandai

dengan

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berorientasi Iptek. 2. Meningkatnya pribadi dan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral,beriman bertaqwa dan berbudi luhur. 3. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. 4. Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. 5. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. 4.1.2. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan., yang ditandai dengan : 1. Meningkatnya PDRB Kota, kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif. 2. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. 3. Terbangunnya

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif.

41

4. Meningkatnya perkembangan perindustrian,perdagangan, pariwisata, agrobisnis serta jasa dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing global serta menjadi motor penggerak perekonomian. 5. Meningkatnya produksi,produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan. 4.1.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan : 1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 4. Meningkatnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 5. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya dan organisasi yang efektif dan efisien. 6. Meningkatnya peran kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. 4.1.4. Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum, yang ditandai dengan : 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada ketentuan perundangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 4. Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi

dalam

proses

pembangunan

dan

mengawasi

jalannya

pemerintahan. 5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik. 6. Meningkatnya sikap dan perilaku, toleransi , solidaritas antar agama, antar suku, ras, budaya, kepercayaan, meningkatnya keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat dengan segala macam perbedaan yang ada.

42

4.1.5. Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang ditandai dengan: 1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan Hidup dengan penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran. 3. Meningkatnya kesadaran , sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan, serta mengurangi dampak

bencana alam. 4. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan sesuai tata ruang kota. 5. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 4.1.6. Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai, yang ditandai dengan : 1. Meningkatnya infrastruktur wilayah sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi. 2. Meningkatnya perumahan layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. 3. Meningkatnya keterpenuhan dan pemeratan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025 Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 -2025 diarahkan untuk mencapai "SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN". Untuk mencapai Visi dan Misi Kota Salatiga, maka ditetapkan arah pembangunan sebagai berikut: 4.2.1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat. 1. Peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi

43

2. Peningkatan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. 4. Peningkatan dan pengembangan sekolah-sekolah kejuruan serta lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. 5. Peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan. 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 7. Peningkatan masyarakat berpengetahuan (The knowledge society) 8. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 9. Peningkatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan 10.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan, dan mutu tenaga pelayanan kesehatan. 11.Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen tenaga kesehatan 12.Peningkatan Kualitas Usia Lanjut 13.Pembinaan olah raga berprestasi. 14.Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. 15.Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi. 16.Peningkatan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja. 17.Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 18.Peningkatan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa, bermoral, beretika dan berbudaya. 19.Peningkatan sikap saling menghormati, berpikir dan bersikap positif, saling mengakui eksistensi keberagaman, peningkatan keimanan , peningkatan sikap inklusif dalam kehidupan beragama. 20.Pengembangan seni budaya. 4.2.2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan. 1. Peningkatan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien dan produktif serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif. 2. Peningkatan

investasi pemerintah dan swasta, guna mendukung pertumbuhan

ekonomi, secara berkelanjutan dan berkualitas, mengembangkan iklim usaha yang kondusif dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian

hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan

44

kerja baru 3. Peningkatan potensi sumberdaya secara terpadu, akses dan perluasan pasar ekspor bagi komoditas unggulan daerah, optimalnya kegiatan ekonomi lokal, sistem distribusi yang efektif dan efisien dan terjaminnya kepastian berusaha. 4. Peningkatan PDRB, kesempatan kerja dan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha UMKM, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif. 5. Peningkatan peran Koperasi, UMKM sebagai pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, berdaya saing, dan berakar pada masyarakat, menguatnya kewirausahaan, kelembagaan, dan produktifitas yang didukung oleh peningkatan adaptasi kebutuhan pasar dan pemanfatan hasil inovasi dalam iklim usaha yang sehat, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Peningkatan

nilai

tambah

yang

berorientasi

pada

meningkatnya

produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional. 4.2.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju. 1. Peningkatan kinerja pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab. 3. Peningkatan profesionalisme aparatur daerah yang bersih berwibawa, beretika dan bertanggung jawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 4. Peningkatan Sistem

Informasi

Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA)

dalam upaya memberikan layanan terpadu pada masyarakat didukung oleh sarana, prasarana dan teknologi yang semakin memadai. 5. Peningkatan kerjasama regional dan internasional. Kerjasama regional dan

45

internasional

merupakan langkah strategis

dalam rangka meningkatkan

kemandirian, diarahkan pada peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain baik dalam negeri maupun negeri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan kajian dan analisis disertai dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid dan terpercaya. 7. Peningkatan penataan kelembagaan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. 8. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. 4.2.4. Mewujudkan

demokrasi

yang

berdasarkan

hukum,

bermartabat,

bertanggungjawab dan berkeadilan. 1. Peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum 2. Peningkatan disiplin dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, merupakan faktor penunjang utama terlaksananya pembangunan fisik, ekonomi. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. 5. Peningkatan pemahaman paradigma politik yang desentralisasi, dan pendidikan politik. 6. Peningkatan profesionalitas dan kemandirian masyarakat politik dan masyarakat sipil 7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai dan etika demokrasi, menghargai kesetaraan derajat individu sebagai manusia yang sama tanpa membedakan jenjang sosial. 4.2.5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH dengan penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang, dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. 2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dunai usaha dan industri dalam memelihara lingkungan. 3. Peningkatan

pelaksanaan

pembangunan

sesuai

tata

ruang

kota

yang

46

berkelanjutan, berwawasan

lingkungan dan berorientasi pada keindahan,

lestari dan kenyamanan kota. 4. Peningkatan

pelaksanaan

pembangunan

sesuai

tata

ruang

kota

yang

berkelanjutan, dengan menjaga potensi sumber daya alam. 5. Peningkatan pemahaman rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor. 4.2.6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota. 1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup manusia. 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat, melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi. 3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem manajemen irigasi dan drainase, agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan. 4. Pengembangan penyusunan RTRW dalam rangka mengoptimalkan struktur dan pola pemanfaatan ruang. 5. Peningkatan penerangan jalan, peningkatan fasilitas air minum, energi listrik, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone dan tempat peribadatan masyarakat. 6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman perkotaan. 7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana pendukung, lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat. 8. Peningkatan sistem manajemen transportasi kota yang efektif, efisien dan sustainable untuk menciptakan kondisi tertib, aman, nyaman, lancar pada tingkat pelayanan transportasi kota, lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi.

4.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.3.1. RPJMD I (2005-2009) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 -2025 diarahkan untuk mencapai

"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN

NYAMAN". Untuk mencapai visi dan misi Kota Salatiga, maka ditetapkan arah pembangunan jangka menengah I sebagai berikut: 4.3.1.1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan

47

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

agar

mampu

mengadaptasi

perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya diarahkan pada pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar serta peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan dengan perkembangan IPTEK, peningkatan

tata kelola , akuntabilitas dan pencitraan publik

pendidikan. 2. Pengembangan kesempatan memperoleh pendidikan dasar yang bermutu. 3. Pengembangan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha melalui bengkel latihan kerja dan berusaha. 4. Pengembangan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru. 5. Pengembangan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Kelurahan masing-masing dalam pembangunan. 6. Pengembangan peran seni budaya lokal dan prestasi olah raga dalam pembangunan. 7. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi. 8. Pengembangan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja. 9. Pengembangan

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pendidikan. 10. Pengembangan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. 11. Pengembangan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat. 12. Peningkatan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas serta mampu menjangkau masyarakat miskin. 13. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan

48

persebarannya melalui peningkatan, peningkatan fasilitas program KB dan transmigrasi. 14. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna. 15. Peningkatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 4.3.1.2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi, dengan fokus: 1. Pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar lokal, regional dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. 2. Pengurangan peran pemerintah dalam berbisnis manakala masyarakat telah mampu menjalankan usahanya secara mandiri 3. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional. 4. Peningkatan perdagangan,

kualitas dan

produk pariwisata

sektor melalui

pendidikan,

perindustrian,

pemanfaatan

teknologi,

kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung. 5. Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk masuknya investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru. 6. Peningkatan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien dan produktif serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif. 7. Peningkatan Struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing. 4.3.1.3. Mewujudkan pengembangan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya

49

peran dan fungsi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien

dengan

menerapkan

prinsip

good

governance

melalui

peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa. 3

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab.

4. Pengembangan

sistem

pelayanan

publik

melalui

peningkatan

kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar. 5. Pengembangan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. 6. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan. 4.3.1.4. Mewujudkan

demokrasi

berdasarkan

dilaksanakannya sistem hukum kepastian

hukum, rasa

hukum

dengan

cara

yang mampu memberikan jaminan

keadilan, dan perlindungan hukum bagi

masyarakat dan menjunjung tinggi HAM. Upaya ini bisa dicapai dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1. Peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. 2. Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. 5. Pengembangan demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM melalui peningkatan

partisipasi

dan

pendidikan

politik

rakyat

serta

profesionalisme aparat dan penegak hukum.

50

6. Pengembangan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman. 7. Peningkatan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan dan pembangunan 4.3.1.5. Mewujudkan penataan pembangunan

sesuai Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri, dengan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Peningkatan Inventarisasi dan identifikasi kuantitas dan kualitas sumberdaya alam (in situ) dalam rangka menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan perspektif lingkungan. 2. Pengembangan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan

lingkungan dan

berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota. 3. Pengembangan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan. 4. Pengembangan sistem pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan . 5. Peningkatan

pembangunan

perumahan,

sarana

dan

prasarana

pendukung, lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat. 6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan. 4.3.1.6. Mewujudkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan fokus pada halhal sebagai berikut: 1. Peningkatan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan utilitas 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat, melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum,

51

energi listrik, perumahan, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone, dan tempat peribadatan masyarakat serta sarana pembuangan sampah. 3. Peningkatan pemenuhan sanitasi yang memadai,

kebutuhan guna

air

bersih

terciptanya

dan

kesehatan

perbaikan lingkungan

permukiman perkotaan. 4. Peningkatan pemenuhan

kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas

kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan. 5. Peningkatan pembangunan dan penerapan penatagunaan pertanahan mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan.

4.3.2. RPJMD II (2010-2014) Pada RPJMD II ini dilaksanakan berdasarkan pada pencapaian RPJMD I, pembangunan Kota Salatiga diarahkan dengan tahapan sebagai berikut: 4.3.2.1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mabempu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, yang difokuskan pada: 1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya diarahkan pada pemerataan akses dan mutu pendidikan menengah serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan iptek 2. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar yang bermutu 3. Peningkatan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha melalui bengkel latihan kerja dan berusaha 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 5. Peningkatan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru 6. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Kelurahan Masing-masing dalam pembangunan. 7. Peningkatan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang

52

memadai dan berkualitas serta mampu menjangkau masyarakat Miskin serta terwujudnya sitem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 8. Pengembangan sistem Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan, peningkatan fasilitas program KB dan transmigrasi 9. Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 10. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi. 11. Peningkatan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja. 12. Peningkatan peran seni budaya dan prestasi olah raga dalam pembangunan. 13. Peningkatan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. 14. Peningkatan pelayanan Perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat 15. Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna 4.3.2.2. Mendorong peningkatan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi. Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi, dengan fokus: 1.

Peningkatan

kualitas

produk

mempertikan

pengembangan

perdagangan,

dan

pariwisata

sektor sektor

pendidikan lain

melalui

seperti

dengan

tetap

perindustrian,

pemanfaatan

teknologi,

kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung. 2.

Peningkatan situasi iklim usaha yang kondusif untuk masuknya investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru.

3.

Pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan

53

untuk mendorong daya saing. 4.

Peningkatan Pengurangan distorsi pasar dan pengurangan peran pemerintah dalam berbisnis

5.

Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pengembangan produk, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

6.

Peningkatan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien dan produktif serta peningkatan potensi daerah secara kreatif dan inovatif

7.

Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing.

4.3.2.3. Mewujudkan

peningkatan aparatur yang semakin berkualitas,

profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Peningkatan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.

Peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.

Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya

kerja

yang

berwibawaMeningkatnya

profesional, kualitas

bersih,

beretika,

dan

pengelolaan

keuangan

dan

kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab. 4.

Peningkatan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar.

54

5.

Peningkatan

kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku

pembangunan. 4.3.2.4. Mewujudkan

peningkatan kehidupan politik dan demokrasi yang

beretika dan berbudaya serta bertanggung jawab didukung oleh sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi HAM, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

2.

Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.

Peningkatan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

4.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

5.

Peningkatan proses demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.

6.

Peningkatan tata nilai kehidupan masyarakat

dengan menjunjung

tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman. 7.

Peningkatan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan dan pembangunan

4.3.2.5. Mewujudkan peningkatan penataan pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri, dengan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Peningkatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada

keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung

partisipasi masyarakat yang tinggi. 2.

Peningkatan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan akan pembangunan berkelanjutan.

3.

Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan LH melalui penguatan

55

kelembagaan. 4.

Peningkatan

sistem

pengendalian

kerusakan

dan

pencemaran

lingkungan 5.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan pembangunan berkelanjutan

4.3.2.6. Mewujudkan peningkatan fasilitas dan utilitas Kota bagi masyarakat. Pembangunan fasilitas dan utilitas Kota diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang semakin memadai, sesuai kebutuhan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat, melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, perumahan, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone, dan tempat peribadatan masyarakat serta sarana pembuangan sampah

2.

Pengembangan infrastruktur dan utilitas baru yang dibutuhkan masyarakat

3.

Peningkatan kualitas layanan air yang memadai,

guna

bersih

terciptanya

dan

perbaikan

kesehatan

sanitasi

lingkungan

permukiman perkotaan. 4.

Peningkatan kualitas layanan fasilitas umum dan fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.

5.

Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan berdasarkan RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan SPM serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan.

6.

Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan RTRW dalam pembangunan daerah.

4.3.3. RPJMD III (2015-2019) Berdasarkan pada pelaksanaan, pencapaian dan rencana keberlanjutan program pembangunan, pada tahap pembangunan ketiga ini diarahkan untuk pemantapan program yang telah dilaksanakan pada dua tahapan sebelumnya, sebagai berikut: 4.3.3.1.

Penguatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada

56

norma dan nilai-nilai luhur masyarakat Peningkatan kualitas SDM diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat dengan didukung kondisi yang nyaman agar dapat menarik minat masyarakat luas baik dari dalam maupun luar negeri untuk belajar di Kota Salatiga, sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor lain yang menghasilkan berbagai jasa, yang difokuskan pada: 1.

Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya, serta serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan disesuiakan dengan perkembangan iptek, serta kebutuhan pasar.

2.

Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu.

3.

Penguatan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha melalui bengkel latihan kerja dan berusaha.

4.

Peningkatan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru.

5.

Penguatan peran partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan dan kegiatan sosial. 6.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

7.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

8.

Penguatan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Kelurahan Masing-masing dalam pembangunan.

9.

Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi.

10. Peningkatan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja. 11. Penguatan sistem Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan Peningkatan Fasilitas

57

program KB dan transmigrasi mandiri. 12. Penguatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 13. Penguatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna. 14. Penguatan peran seni budaya dan prestasi olah raga dalam pembangunan. 15. Penguatan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. 16. Peningkatan pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat. 4.3.3.2. Mendorong penguatan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan

dan

berkelanjutan,

serta

berdaya

saing

tinggi.

Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi, dengan fokus: 1.

Penguatan peran sektor sektor pendidikan dalam pembanguna ekonomi dengan tetap mempertikan penguatan peran sektor lain seperti perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung.

2.

Penguatan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi

ekspor

serta

pengembangan

kewirausahaan

untuk

mendorong daya saing. 3.

Peningkatan Pengurangan distorsi pasar dan pengurangan peran pemerintah dalam berbisnis

4.

Peningkatan nilai

tambah barang dan jasa yang

berorientasi

pada

peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional. 5.

Peningkatan situasi iklim usaha yang kondusif untuk masuknya investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan

58

prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru. 6.

Peningkatan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien dan produktif serta peningkatan potensi daerah secara kreatif dan inovatif

7.

Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong peningkatankualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan IPTEK.

4.3.3.3. Mewujudkan

penguatan

aparatur

yang

semakin

berkualitas,

profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.

Penguatan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.

3.

Penguatan pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam

rangka

pelaksanaan

otonomi

daerah

yang

nyata

dan

bertanggung-jawab. 4.

Penguatan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar.

5.

Penguatan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

6.

Penguatan

kerjasama

dan

kemitraan

strategis

antar

pelaku

pembangunan. 4.3.3.4. Mewujudkan penguatan kehidupan politik dan demokratis, dan bertanggung jawab didukung oleh sistem hukum yang mampu memberikan

jaminan

kepastian

hukum,

rasa

keadilan,

dan

perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi HAM,

59

dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Penguatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

2.

Penguatan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.

Penguatan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

4.

Penguatan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

5.

Penguatan demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM melalui peningkatan

partisipasi

dan

pendidikan

politik

rakyat

serta

profesionalisme aparat dan penegak hukum. 6.

Penguatan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman.

7.

Penguatan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan dan pembangunan

4.3.3.5. Mewujudkan

penguatan penataan pembangunan

sesuai RTRW

berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri, dengan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Penguatan pengelolaan SDA dan LH dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya

2.

Penguatan sistem pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.

3.

Penguatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada

keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung

partisipasi masyarakat yang tinggi. 4.

Penguatan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan akan pembangunan berkelanjutan.

5.

Penguatan Perilaku masyarakat akan pembangunan berkelanjutan

4.3.3.6. Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:

60

1.

Penguatan

aksesibilitas

peningkatan kualitas

masyarakat,

melalui

pemeliharaan

dan

jalan, jembatan, sarana dan manajemen

transportasi, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, perumahan, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone, dan tempat peribadatan masyarakat serta sarana pembuangan sampah. 2.

Peningkatan infrastruktur dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat dan pengembangan infrastruktur baru.

3.

Penguatan kualitas layanan air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman perkotaan.

4.

Penguatan kualitas layanan fasilitas umum dan fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.

5.

Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang berbasis Kelurahan serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan.

6.

Penguatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan penerapan perencanaan Tata Ruang, percepatan dan pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

4.3.4. RPJMD IV (2020-2024) Berdasarkan pada pelaksanaan, pencapaian dan rencana keberlanjutan program pembangunan, pada tahap pembangunan keempat ini dengan berusaha untuk mencapai visi dan misi dari Kota Salatiga. Pada tahap ini diarahkan untuk pemantapan program yang telah dilaksanakan pada tiga tahapan sebelumnya, sebagai berikut: 4.3.4.1. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, yang difokuskan pada: 1.

Pemantapan pelayanan pendidikan yang bermutu didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya, serta serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan disesuaikan dengan perkembangan iptek, serta kebutuhan pasar

61

2.

Pemantapan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu

3.

Pemantapan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha melalui bengkel latihan kerja dan berusaha

4.

Pemantapan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru

5.

Pemantapan mutu pelayanan kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

6.

Pemantapan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja.

7.

Pemantapan peran dan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Kelurahan Masing-masing dalam pembangunan.

8.

Pemantapan sistem Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan, peningkatan fasilitas program KB dan transmigrasi mandiri.

9.

Pemantapan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

10. Pemantapan

kepedulian

terhadap

etika

dan

moral,

nilai-nilai

keagamaan dan budaya lokal. 11. Pemantapan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya 12. Pemantapan pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat 4.3.4.2. Mendorong pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi, dengan fokus: 1.

Pemantapan peran sektor sektor pendidikan dalam pembanguna ekonomi dengan tetap mempertikan penguatan peran sektor lain seperti perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung.

2.

Pemantapan situasi iklim usaha yang kondusif untuk masuknya investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan

62

prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru. 3.

Pemantapan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.

4.

Pengurangan distorsi pasar dan mengembalikan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator.

5.

Pemantapan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

6.

Pemantapan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien dan produktif serta peningkatan potensi daerah secara kreatif dan inovatif

7.

Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomis strategis, berkualitas serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.

4.3.4.3. pemantapan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju, dengan fokus pada halhal sebagai berikut: 1.

Pemantapan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.

Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.

Pemantapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa

4.

Peningkatan pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah

63

dalam

rangka

pelaksanaan

otonomi

daerah

yang nyata

dan

bertanggung-jawab. 5.

Pemantapan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar.

6.

Pemantapan

kerjasama

dan

kemitraan

strategis

antar

pelaku

pembangunan. 4.3.4.4. Mewujudkan

demokrasi

berdasarkan

dilaksanakannya sistem hukum kepastian

hukum, rasa

hukum

dengan

cara

yang mampu memberikan jaminan

keadilan, dan perlindungan hukum bagi

masyarakat dan menjunjung tinggi HAM. Upaya ini bisa dicapai dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Pemantapan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

2.

Pemantapan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.

Pemantapan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

4.

Pemantapan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

5.

Pemantapan demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM melalui peningkatan

partisipasi

dan

pendidikan

politik

rakyat

serta

profesionalisme aparat dan penegak hukum. 6.

Pemantapan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan,

saling percaya, toleransi, kooperatif dan

solidaritas dalam keberagaman. 7.

Pemantapan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan dan pembangunan

4.3.4.5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan: Pembangunan kota, diarahkan

dilaksanakan pada

secara

merata

dilaksanakannya

tata

diseluruh ruang

wilayah

kota

yang

berwawasan lingkungan, dengan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Pemantapan pengelolaan SDA dan LH dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya

2.

Pemantapan

sistem

pengendalian

kerusakan

dan

pencemaran

64

lingkungan 3.

Pemantapan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan akan pembangunan berkelanjutan.

4.

Pemantapan Perilaku masyarakat akan pembangunan berkelanjutan.

5.

Pemantapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada

keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung

partisipasi masyarakat yang tinggi. 4.3.4.6. Mewujudkan pemantapan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut: 1.

Pemantapan aksesibilitas masyarakat, melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, perumahan, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone, dan tempat peribadatan masyarakat serta sarana pembuangan sampah

2.

Peningkatan infrastruktur dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat dan pengembangan infrastruktur baru

3.

Peningkatan kualitas layanan air yang memadai,

guna

bersih

terciptanya

dan

perbaikan

kesehatan

sanitasi

lingkungan

permukiman perkotaan. 4.

Peningkatan kualitas layanan fasilitas umum dan fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.

5.

Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi dan hukum, pemanfaatan

dan

pengendalian

pertanahan

untuk

menunjang

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 6.

Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang, pengembangan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

65

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005 2025 merupakan dokumen perencanaan makro, disusun sebagai satu acuan resmi bagi jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Salatiga. Dalam pelaksanaannya diwajibkan menerapkan 3 pilar dari Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Salatiga 2005-2025. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperii berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable). Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. Akuntabilitas atau accountability adalah kapasitas suatu instansi pemerintanan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, iimpiementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa dan apa yang dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya dan dunia internasional.

66

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi penting. Agar Dokumen RPJPD mempunyai makna yang berarti maka bagi segenap penangku kepentingan mempedomani secara konsisten dalam merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pembangunan di Kota Salatiga.

WALIKOTA SALATIGA

JOHN M. MANOPPO

67