DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………………………… B. Tujuan ………………………………………………………………………… C. Definisi …………………………………………………………………………
1 1 2
BAB II POLICY BRIEF A. Definisi ………………………………………………………………………… B. Tujuan Penyusunan Policy Brief ………………………………………… C. Sistematika ………………………………………………………………….. BAB III POLICY PAPER A. Definisi ………………………………………………………………………… B. Tujuan Penyusunan Policy Paper ………………………………………. C. Sistematika …………………………………………………………………..
4 5 6 9 10 10
BAB IV MAKALAH A. Definisi ………………………………………………………………………… B. Sistematika ……………………………………………………………………
11 11
BAB V ARTIKEL KEBIJAKAN A. Definisi …………………………………………………………………………. B. Sistematika …………………………………………………………………….
13 13
BAB VI PENUTUP …………………………………………………………………….
15
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kompetensi mengidentifikasi mengorganisir mengevaluasi informasi
analisis
adalah
isu/masalah
kebijakan,
data/informasi, keuntungan,
mengumpulkan
mengidentifikasi
biaya,
kebijakan/membuat
kemampuan
dan
saran
risiko,
dan
opsi/alternatif, dan
kebijakan
untuk
menyajikan
terbaik,
serta
mengidentifikasi dampak dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, kemampuan menulis dan publikasi menjadi inti dari kemampuan yang
harus
dikuasai
oleh
setiap
menerjemahkan hasil analisis
Analis
Kebijakan
untuk
ke dalam bahasa yang mudah
dimengerti oleh orang lain, terutama oleh pembuat kebijakan (policy maker) atau pengambil keputusan (decision maker) di instansinya, dan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders). Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) oleh para analis kebijakan merupakan salah satu pendorong dalam pengembangan kompetensi dalam hal menulis untuk memperdalam spesialisasi para analis kebijakan. Dalam rangka pemenuhan standard kompetensi tersebut dan untuk menjamin kualitas KTI tersebut diperlukan
suatu
pedoman bagi Analis Kebijakan sebagai panduan dalam menyusun salah satu jenis KTI yang sudah ditentukan. Sehingga diharapkan hasil dari KTI ini menjadi bahan bagi para analis kebijakan untuk bisa memberi rekomendasi kebijakan. B. Tujuan 1. Memberikan acuan dan pemahaman yang sama bagi Analis Kebijakan dalam menyusun KTI sesuai bidang spesialisasinya sehingga dapat dihasilkan KTI Analis Kebijakan yang berkualitas; dan 2. Menyamakan persepsi dan keseragaman dalam penilaian KTI yang diajukan oleh Analis Kebijakan. 1
C. Definisi Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah sebuah
tulisan
cetak
maupun
non
cetak
yang
dibuat
oleh
perseorangan atau kelompok dan disusun secara sistematis, serta menawarkan solusi terhadap kondisi problematis tertentu. Karya Tulis Ilmiah untuk Analis Kebijakan adalah sebuah karya yang mengukur adanya cara berpikir yang sistematis dari penulis yang mampu menawarkan solusi terhadap problematika tertentu. Sejalan dengan
amanah Permenpan No. 45 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun
2014
setiap
Analis
Kebijakan
wajib
mencatat
dan
menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan. Seluruh hasil kegiatan tertulis dari Analis Kebijakan tersebut disebut dengan satuan hasil kegiatan Analis Kebijakan. Kategori satuan hasil kegiatan analis kebijakan dibedakan menjadi dua, yaitu karya tulis kedinasan dan Karya Tulis Ilmiah. Berikut
adalah
satuan
hasil
kegiatan
dari
analis
kebijakan
diantaranya : 1.
Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda
2.
Buku Referensi Kebijakan
3.
Policy Paper
4.
Monograf Kebijakan
5.
Policy Brief
6.
Laporan Hasil Pemantauan
7.
Laporan Hasil Evaluasi
8.
Artikel Kebijakan
9.
Makalah
10. Telaahan Staf 11. Bahan Pidato/ Ceramah/Presentasi 12. Memo Kebijakan 13. Modul Diklat 14. Model Kebijakan 2
15. Alat Bantu 16. Alat Bantu Gambar/ Suara Diklat 17. Buku Pedoman 18. Juklak / Juknis Sedangkan yang termasuk Karya Tulis Ilmiah terdiri atas policy brief, policy paper, makalah, dan artikel kebijakan, sedangkan satuan hasil
kegiatan
lainnya
termasuk
dalam
kategori
karya
tulis
kedinasan. Adapun definisi dari keempat jenis yang termasuk KTI diantaranya : 1. Policy brief, yaitu dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. 2. Policy paper, yaitu Dokumen tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik/tertentu yang menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan. 3. Makalah,
yaitu
tulisan
resmi
tentang
suatu
topik
yang
dimaksudkan untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut, belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur kekinian dan ilmiah. 4. Artikel kebijakan, yaitu dokumen karya tulis (essay) tentang suatu topik atau masalah tertentu yang dimuat di majalah, surat kabar, atau media lain sejenis. Struktur
dan
format
KTI
(IMRaD) diantaranya : 1. Pendahuluan (Introduction) 2. Metode (Method) 3. Hasil (Result) 4. Analisis (Discussion)
3
harus
memenuhi
unsur-unsur
D. Sistematika Pedoman ini disusun dalam enam bab, memuat ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat teknis dan prosedural berkaitan dengan cara penyusunan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh Analis Kebijakan dalam menyusun KTI. Oleh karena itu, sistematika penyajiannya tersusun sebagai berikut: 1. BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan latar belakang, tujuan, Definisi, dan sasaran, pengertian mengenai peristilahan yang digunakan, serta sistematika penyajian pedoman. 2. BAB II JENIS, BENTUK DAN CAKUPAN KARYA TULIS ILMIAH Dalam bab ini diuraikan tentang jenis, bentuk serta cakupan Karya Tulis Ilmiah yang berlaku untuk Analis Kebijakan. Selain itu juga dijelaskan persyaratan tentang penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan. 3. BAB III KAIDAH, TATA CARA, DAN SISTEMATIKA PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH Dalam bab ini diuraikan mengenai kaidah, tata cara, dan sistematika yang harus diperhatikan oleh Analis Kebijakan dalam penyusunan dan penulisan Karya Tulis Ilmiah. 4. BAB IV PENUTUP Dalam bab ini memuat ketentuan pokok yang berhubungan dengan penilaian Karya Tulis Ilmiah oleh Tim Penilai Angka Kredit Analis Kebijakan.
4
BAB II POLICY BRIEF A. Definisi Policy Brief adalah dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada
isu
tertentu
yang
membutuhkan
perhatian
pengambil
kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. Policy brief menawarkan pertimbangan-pertimbangan atas berbagai opsi
kebijakan
misalnya
kepada
praktisi
pembaca
tertentu
(pejabat/pimpinan
(particular
organisasi
audience)
pemerintahan,
birokrasi), politisi, donors. Policy Brief ditargetkan untuk pembaca yang
memiliki
waktu
terbatas
untuk
mengambil
keputusan-
keputusan. Policy briefs bertujuan untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasar informasi yang relevan (informed evidence-based) pada organisasi-organisasi yang relevan (memiliki
wewenang
untuk
membuat
kebijakan/membuat
keputusan). Muatan konteks,
dalam
policy
stakeholders,
mengeksplorasi
berbagai
brief
cakupan
menjelaskan dan
penyebab
dampak.
masalah,
issue/masalah, Policy
hubungan
brief antar
berbagai isu terkait, serta mengidentifikasi implikasi temuan-temuan dalam analisis terhadap aktor-aktor kunci. Meskipun temuan-temuan pada policy brief berdasar atau dibangun dalam konteks akademik yang kuat (dengan metodologi ilmiah), namun target pembaca dari policy brief adalah para pengambil keputusan yang memiliki waktu yang terbatas untuk mempertimbangkan berbagai hal (materi/latar belakang) sebelum mengambil keputusan.
5
Kriteria Policy Brief yang baik 1. Fokus pada pencapaian tujuan 2. Profesional, bukan akademik 3. Evidence–based 4. Terbatas pada masalah tertentu 5. Tidak memerlukan banyak halaman cukup 6 – 8 halaman (3.000 kata) 6. Mudah dipahami (understandable) 7. Mudah digunakan oleh target audience (accessible) 8. Tampilan dokumen menarik minat pembacanya (promotional) 9. Argumen yang dikembangkan benar-benar hal yang terjadi. (Young and Quinn, 2002) B. Tujuan Penyusunan Policy Brief Policy Brief memiliki dua tujuan utama yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. Policy Brief sebagai media eksplorasi tidak hanya memberikan sebuah rekomendasi terpilih dan Policy Brief sebagai media advokasi memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu. Analisis penulis akan sangat menentukan saran penulis kepada decision maker untuk memilih opsi yang paling ‘tepat’ untuk dipilih. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah Policy Brief yaitu: a) Fokuskan pada satu topik, b) Jelaskan tujuan, c) Identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan, d) Pisahkan fakta untuk info penting/utama, e) Batasi tulisan kurang lebih 1500 kata, dengan jumlah halaman 24 halaman (maksimal 8 halaman) dan tulisan di-layout menjadi dua kolom.
6
C. Sistematika 1. Judul - Singkat - Menarik minat pembaca. - Dapat dipecah menjadi judul utama dan sub judul. - Dapat berupa pertanyaan. 2. Ringkasan Ekeskutif Menggambarkan overview isi Policy Brief pada pembaca yang sangat sibuk atau menjelaskan apa akar isu/masalah, mengapa isu/masalah ini strategis, bagaimana solusi/rekomendasi, dan siapa
pihak
yang
efektif
melaksanakan
rekomendasi?Ditulis
dengan panjang maksimal 150 kata. 3. Pendahuluan - Gambarkan permasalahan/isu yang akan dibahas (secara ringkas). - Mengapa penting (skala dan urgensi masalah misal jumlah yang terkena dampak, biaya dan lain-lain). - Mengapa
‘pembaca/pengambil
bertindak. pembaca
Relevansi mengapa
keputusan’
masalah/isu masalah/isu
untuk tersebut
harus
segera
mengingatkan penting
bagi
pengambilan keputusan. - Gunakan pertanyaan spesifik yang membutuhkan keputusan (optional). 4. Deskripsi Masalah - Menampilkan ringkasan fakta dan menggambarkan isu dan konteksnya. - Gambarkan
latar
belakang
masalah
(apa
yang
belum
diselesaikan dari isu/masalah). - Jelaskan hubungan, dinamika, penyebab berbagai komponen dalam permasalahan dan sudut pandang berbagai pihak yang terlibat. - Kebijakan, program, kegiatan dan pendekatan yang sudah dilakukan (baik yang berhasil maupun yang gagal). 7
- Dampak terhadap stakeholders dan juga hasil pembangunan secara umum. 5. Rekomendasi Kebijakan - Jelaskan secara spesifik dan terukur dari alternatif kebijakan yang dipilih. Berikan opsi tindakan/kebijakan paling tidak 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) opsi. - Jelaskan keberadaan alternatif kebijakan lainnya. - Metode pemilihan alternatif. - Keuntungan dan peluang untuk dilaksanakan. o Rekomendasi dijelaskan tidak terlalu teknis dan hasil analisis ditulis dari sudut pandang yang kita wakili (target audience) 6. Kesimpulan Jelaskan urgensi masalah dan rekomendasi yang disarankan (ungkapkan poin penting dalam rekomendasi) serta kemungkinan hasilnya. 7. Lampiran (bila diperlukan) Policy Brief dibangun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data dan informasi pendukung tidak dapat disajikan dalam badan Policy Brief, data dan informasi tersebut dapat dimasukkan dalam lampiran dengan layout yang menarik. 8. Daftar Pustaka Cantumkan beberapa referensi utama yang digunakan dalam penulisan Policy Brief. 9. Annotated bibliography (opsional) Penulis dapat memberikan rekomendasi bacaan untuk konsultasi lebih lanjut. Berikan gambaran dan evaluasi atas bacaan tersebut dalam satu sampai tiga kalimat.
8
BAB III POLICY PAPER A. Definisi Policy paper merupakan dokumen tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik/tertentu yang menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan. Perbedaan dengan policy brief adalah policy paper lebih bersifat akademik dan sangat dibutuhkan oleh kalangan ilmiah yang sangat mementingkan soal logika dan argumentasi akademik. Kriteria Policy Paper yang baik diantaranya : 1.
Executive summary Umumnya ditulis dalam 500 – 750 kata tanpa adanya kutipan atau catatan kaki.
2.
Intoduction / Pendahuluan Merupakan panduan bagi para pembaca Policy Paper sehingga pembaca memahai apa yang menjadi permasalahan, tujuan serta pemecahan masalahnya. Pada bab ini biasanya ditulis dalam 500-1250 kata.
3.
Latar Belakang dari Kebijakan Merupakan deskripsi masalah yang akan dicari pemecahannya, kekuatan yang bisa dijadikan untuk mengatasi kebijakan dan kebijakan apa yang bisa diusulkan. Biasanya ditulis dalam 1000 – 3000 kata.
4.
Policy statement/Pernyataan Kebijakan Biasanya dibagian ini terdiri dari : - Tujuan kebijakan - Tentang kebijakan itu sendiri - Yang memiliki Kebijakan - Alasan mengapa kebijakan ini akan mencapai sasaran
9
5.
Argument Dibagian ini dibahas tentang kekuatan dan kelemahan dari kebijakan serta alasan mengapa rekomendasi dari penulis bisa dikatakan berhasil.
6.
Summary and assessment Merupakan kesimpulan dari isi policy paper, biasanya dbagian ini dijelaskan juga keterbatasan kebijakan yang diusulkan dan berisi langkah-langkah yang harus diambil setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.
7.
Bibliography Berisi kutipan-kutipan yang digunakan dalam penyusunan policy paper ini.
8.
Appendices Lampiran-lampiran (jika memang ada)
9.
Authors Biography Merupakan bagian yang berisi tentang riwayat penulis mulai dari riwayat
pendidikan,
pengalaman
serta
pengalaman
tulisan
sebelumnya. Dalam policy paper harus memuat informasi sebagai berikut : 1. Fakta Memuat data dan informasi yang dapat diuji kebenarannya secara objektif dan memiliki sifat murni dan bebas nilai (valuefree) 2. Interpretasi Merupakan penafsiran seseorang atas fakta tertentu. Interpretasi mungkin bersifat objektif, tetapi informasi mengenai sumbernya harus jelas karena mungkin banyak unsur subjektif. 3. Opini Adalah pendapat atau ekspresi seseorang atas suatu masalah. Opini
sifatnya
bebas
dan
merupakan
sarana
penting
demokratisasi. Tetapi pembuat keputusan harus cermat dalam menggunakan opini karena sifatnya yang subjektif.
10
B. Tujuan Penyusunan Policy Paper 1. Membantu dalam mengindentifikasi masalah kebijakan; 2. Membantu memahami isu yang sedang terjadi; 3. Berimplikasi terhadap desain dan perilaku kebijakan. C. Sistematika Struktur pokok policy paper diantaranya : 1. Pendahuluan 2. Perumusan Masalah 3. Gambaran Umum 4. Objek Perdebatan dan Pandangan yang Berbeda 5. Bahasan dan Pembuktian 6. Kesimpulan
11
BAB IV MAKALAH A. Definisi Tulisan
resmi
mendapatkan
tentang
suatu
pembahasan
topik
yang
lebih
dimaksudkan
lanjut,
belum
untuk pernah
dipublikasikan, mengandung unsur kekinian dan ilmiah. Makalah dalam pertemuan ilmiah memiliki kriteria : 1) Berisi lebih dari 2.500 kata, ukuran kertas A4 dengan spasi 1,5 atau 2, dengan karakter huruf arial atau sejenis, dengan ukuran huruf 11 atau 12, dan; 2) Melampirkan
sertifikat/surat
keterangan
dari
instansi
penyelenggara sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah. B. Sistematika - Judul Judul harus spesifik, jelas, ringkas, informatif, menggugah rasa untuk dibaca, menggambarkan substansi atau isi dari tulisan serta mengandung unsur kata kunci. - Nama dan Alamat Penulis Nama yang ditulis adalah benar-benar nama yang memberi kontribusi terhadap tulisan. Penulisan nama tidak disertakan gelar. Nama penulis utama ditulis pada urutan awal. Penulisan alamat adalah alamat tempat penulis bekerja. Jika semua penulis bekerja pada alamat yang sama maka yang ditulis cukup satu alamat saja, tetapi jika tiap penulis memiliki alamat lembaga yang berbeda maka alamat lembaga ditulis semuanya. - Abstrak dan Kata Kunci Merupakan gambaran dari isi KTI yang harus memuat : 1. Permasalahan pokok yang dibahas; 2. Metode yang digunakan; 3. Pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan.
12
Abstrak dibuat dalam kalimat sebanyak 250 kata baik dalam Bahasa Indonesia dan 200 kata dalam Bahasa Inggris ditulis dalam satu paragrap. - Pendahuluan terdiri dari latar belakang, permasalahan dan tujuan, hipotesis, rancangan penelitian dan tinjuan pustaka. - Metode Penelitian 1. Berdasarkan karakteristik kelimuan misal rasional, empiris atau sistematis dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir. 2. Penjelasan mencakup bahan dan peralatan serta metode yang digunakan (alat analisis). 3. Deskripsi atau uraian yang mengenai prosedur yang dilakukan 4. Penjelasan metode harus cukup terperinci. - Hasil dan Pembahasan (termasuk ilustrasi : gambar, tabel, grafik, foto, diagram dan lain-lain) - Kesimpulan Kesimpulan bukan merupakan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan merupakan ringkasan.
Melainkan penyampaian
singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. - Saran Saran berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. - Ucapan terima kasih (opsional) Merupakan perwujudan rasa terima kasih terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan makalah. - Daftar Pustaka Disusun berdasarkan aturan lembaga penerbit. Sebaiknya isi tulisan tidak terlalu banyak kutipan dari tulisan sendiri. Sumber acuan berjumlah paling sedikit sepuluh.
13
BAB V ARTIKEL KEBIJAKAN A. Definisi Artikel kebijakan merupakan dokumen karya tulis (essay) tentang suatu topik atau masalah tertentu yang dimuat di majalah, surat kabar, atau media lain sejenis. B. Sistematika 1. Judul Artikel - Judul mencerminkan inti tulisan, diketik dengan huruf besar cetak tebal (bold), tidak lebih dari 15 kata, jenis huruf calibri ukuran 18, spasi exactly 16pt. - Jika judul ditulis dalam Bahasa Indonesia maka dibawahnya ditulis juga dalam Bahasa Inggris (cetak miring) dan sebaliknya. 2. Nama dan alamat penulis - Nama penulis ditulis dibawah judul, ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar, font calibri ukuran 11. - Alamat penulis, alamat email dibawah nama penulis 3. Abstrak/abstract - Abstrak ditulis dalam satu paragraph dan ditulis dalam dua Bahasa (Indonesia dan inggris) dengan huruf Georgia ukuran 10 dan spasi 1 (satu) - Abstrak dalam Bahasa Indonesia paling banyak 250 kata sedangkan dalam Bahasa Inggris 200 kata. - Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis cetak miring (italic) sedangkan abstrak dalam Bahasa Indonesia tidak. - Kata “abstrak” atau “abstract” ditulis dengan huruf capital cetak tebal (bold) 4.
Keywords (kata kunci) - Kata kunci terdiri dari 3 (tiga) sampai 6 (enam) kata.
14
- Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti dengan kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan abstrak Bahasa Inggris diikuti oleh Bahasa Inggris - Hanya istilah standar, nomenklatur ilmiah dan singkatam yang diterima yang harus digunakan. 5.
Pendahuluan Pendahuluan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan pentingnya penelitian, teori dan hipotesis (opsional), serta
perspektif
penulis.
Dalam
artikel
sebaiknya
hindari
penjelasan detail mengenai landasan teori, pernyataan masalah, tujuan penelitian, dan sejenisnya. 6.
Metode Kajian/Penelitian Metodologi menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional
variable dan metode
analisis data. 7.
Hasil dan Pembahasan Menjelaskan hasil analisis data kajian/penelitian berupa tabel, gambar, atau deskripsi hasil untuk penelitian deskriptif.
8.
Kesimpulan Memuat simpulan hasil penelitian/kajian, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian, atau berupa intisari hasil pembahasan.
9.
Daftar Pustaka Memuat sumber-sumber pustaka atau referensi yang dikutip di dalam penulisan artikel.
10. Lampiran/Ucapan Terima Kasih Dimasukkan jika perlu.
15
BAB VI PENUTUP Pedoman ini merupakan bentuk upaya Lembaga Administrasi Negara untuk meningkatkan kualitas SDM terutama para Analis kebijakan. Pedoman ini juga menjadi panduan bagi para Analis Kebijakan dalam menulis suatu karya tulis ilmiah yang baik yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Selain itu juga bisa dijadikan standar patokan bagi tim penilai angka kredit bagi Analis Kebijakan. Adapun sistem penilaian angka kreditnya diatur dalam peraturan tersendiri.
16
