A. LATAR BELAKANG BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2012

BAPPEDA KABUPATEN BANJAR

2012

KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (RP4D)/ RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012-2032

A. LATAR BELAKANG Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat , juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sejak awal, pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip : a. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri. b. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman, peraturan, perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dll. Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi balak terjadi pada periode tertentu. Jika mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman merupakan suatu proses, maka RP4D (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah) atau RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu dasar pengatasan yang bisa diandalkan. Untuk itu pemerintah kabupaten sudah harus meletakkannya pada prioritas yang tinggi. Diharapkan dengan dorongan pemerintahan pusat yang diwujudkan dalam

1

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (RP4D) RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)


2012

bantuan teknis penyusunan RP4D/ RP3KP yang disertai pendamping yang intensif pada saatnya akan mendewasakan pemerintah kabupaten dalam mengisi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman serta mengembangkannya hingga mencapai Kondisi yang diharapkan. Kabupaten Banjar tidak luput dari masalah kependudukan. Sebagai salah satu wiayah yang memiliki pertumbuhan pesat di Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagai wilayah hinterland bagi Kota Banjarmasin, arus perkembangan penduduk di Kabupaten Banjar tergolong cukup tinggi. Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat kota didukung dengan ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk yang begitu besar telah melampaui daya dukung dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan serta penyebaran fasilitas yang merata dalam mendukung aktivfitas penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada di lingkungan permukiman yang mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien. Kabupaten Banjar telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya, baik dengan penataan kawasan permukiman, pengembangan kawasan perumahan baru maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai. Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJM, dan RTRW Kabupaten Banjar, maka diperlukan skenario pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di daerah (RP4D) atau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dalam tahapan penyusunan RP4D atau RP3KP diawali dengan kegiatan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data dasar, penyusunan dokumen RP4D atau RP3KP dan pembuatan naskah akademis. Untuk itu dalam rangka menuju pada tersusunnya dokumen RP4D atau RP3KP, tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan data dasar sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan RP4D atau RP3KP nantinya. Berdasarkan Pedoman Penyusunan RP4D (RP3KP) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999, bahwa RP4D (RP3KP) merupakan acuan/ payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Muatan pokok RP4D (RP3KP) di tingkat Kabupaten/ Kota merupakan acuan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi. Pada tingkat propinsi, muatan pokok RP4D (RP3KP) merupakan acuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya yang menyangkut dua atau lebih kabupaten/ kota yang berbatasan. Pada tingkat nasional, muatan pokok RP4D (RP3KP) merupakan

2



2012

masukan daerah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang perumahan dan permukiman. RP4D (RP3KP) merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Sedangkan dalam konteks penataan ruang, RP4D (RP3KP) merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan permukiman. RP4D (RP3KP) mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan permukiman, baik yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, revitalisasi/ optimalisasi kawasan, maupun pengembangan kawasan baru yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinya. Muatan pokok RP4D (RP3KP) meliputi:  Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah;  Rincian program, target dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap sektor terkait;  Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat desa/ kelurahan;  Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya;  Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan pelakunya (masyarakat, badan usaha, pemerintah);  Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan;  Mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku yang terkait;  Mekanisme pemberdayaan masyarakat;  Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan permukiman;  Daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru;  Strategi dan prioritas penanganan prasarana dan sarana pada kawasan kajian dengan melakukan zoning, sehingga keterpaduan antar zoning sangat diutamakan. Penyusunan RP4D (RP3KP) selama ini belum terekam dengan baik, sehingga kegiatan- kegiatan untuk penyempurnaannya belum dapat dirumuskan secara pasti. Selain itu, penyelenggaraan penyusunan RP4D (RP3KP) di beberapa daerah dirasakan masih memerlukan penyempurnaan proses maupun kualitas RP4D (RP3KP). Pada akhirnya, penggunaan RP4D (RP3KP) sebagai acuan pembangunan juga memerlukan penguatan. Dokumen RP4D (RP3KP) tersebut seyogyanya merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stake-holder terkait dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Diharapkan visi yang terkandung dalam RP4D (RP3KP) ini dapat diwujudkan. Proses ini memerlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penting untuk memberikan bantuan dan penguatan kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan agar maksud, fungsi dan

3



2012

peran RP4D (RP3KP) dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan memPERDA-kan dokumen RP4D (RP3KP) tersebut. Di masa mendatang, peranan RP4D (RP3KP) dalam pembangunan daerah perlu untuk terus dipacu dan diperkuat. Permasalahan utama yang dirasakan yaitu: (1) Kurangnya pengertian dan pemahaman akan manfaat RP4D (RP3KP); (2) Lemahnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman; (3) Rendahnya kemampuan mengelola pengembangan atau pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman. Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan kegiatan “Penyusunan RP4D (RP3KP)” sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya aparat pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu terwujudnya keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan dan permukiman sehingga dapat menciptakan permukiman yang responsif yang mendukung kehidupan dan penghidupan bagi penghuninya. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah : a. Menyusun RP4D atau RP3KP sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman. b. RP4D atau RP3KP sebagai suatu alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk melakukan proses penyusunan RP4D (RP3KP), substansi serta penggunaan RP4D atau RP3KP termasuk identifikasi penataan keterpaduan prasarana dan sarana di bidang perumahan dan permukiman sebagai suatu dokumen yang mengikat pihak-pihak terkait. C. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dengan Penyusunan RP4D (RP3KP) Kabupaten Banjar ini adalah: 1. terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RP4D atau RP3KP, serta persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan RP4D atau RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman di daerah.

4



2012

2. tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan RP4D atau RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal. 3. tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan RP4D atau RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. 4. tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang; 5. teridentifikasinya masalah peruimahan dan permukiman (existing dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman; 6. terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dah permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; 7. terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan kawasan perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya 8. tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, sebagai bahan masukan bagi : penyusunan kebajikan pemerintah vertical, penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan, berminat untuk ikut serta/ melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. LOKASI KEGIATAN Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Daerah (RP4D)/ Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini secara administratif berada di Wilayah Kecamatan Kertak Hanyar, yang secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:  Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan  Sebalah barat berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu  Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarbaru  Sebelah timur berbatasan dengan Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

5



2012

G a m ba r1 P E T A WI LA Y A H S T

6



2012

E. SUMBER PENDANAAN Biaya untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Daerah (RP4D)/ Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar. Alokasi pembiayaan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.525.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). F. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013. G. DASAR/ PERATURAN/ STANDAR/ACUAN/PEDOMAN Peraturan/ Acuan/ Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Daerah (RP4D)/ Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 10. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

7



2012

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah; 30. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi daya; 31. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan; 35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; 36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;

8



2012

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 38. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan RP4D. Peta Dasar yang menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Daerah (RP4D)/ Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah peta dengan skala 1 : 50.000 H. RUANG LINGKUP KEGIATAN a. Lingkup Wilayah Secara internal Kabupaten Banjar dengan luas 466.850 Ha terdiri dari atas 19 Kecamatan dan 299 Kelurahan/ Desa. Secara Regional kedudukan Kabupaten Banjar sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) di Provinsi Kalimantan selatan yang memiliki keterkaitan kuat adalah Kota Banjarmasin. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangannya tidak dapat lepas dari pertumbuhan dan perkembangan wilayah eksternalnya ini. b. Lingkup Layanan Jasa Konsultansi Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan pekerjaan konsultansi adalah sebagai berikut :  Bidang : Tata Lingkungan (15000)  Sub Bidang : Jasa Perencanaan Urban (15002) c. Lingkup Kegiatan Lingkup Kegiatan adalah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013. d. Lingkup Substansi Materi Ruang lingkup substansi materi Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Daerah (RP4D)/ Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah meliputi materi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan RP4D yang sekurang-kurangnya memuat tentang : 1. Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman daerah; 2. Arahan lokasi permbangunan perumahan dan permukiman; 3. Rincian program bidang perumahan dan permukiman di daerah; 4. Skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan bidang perumahan dan permukiman di daerah; 5. Pengaturan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah;

9



2012

6. Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan program bidang perumahan dan permukiman di daerah. e. Jangka Waktu Perencanaan Jangka waktu perencanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Daerah (RP4D)/ Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 2032. f.

Substansi Teknis a) Pengertian  RP4D adalah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah sebagaimana diubah dengan RP3KP adalah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.  Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.  Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.  Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.  Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.  Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  Pokjanis artinya Kelompok Kerja teknis. b) Permasalahan Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Beberapa pokok permasalahan yang melandasi perlunya daerah mempunyai skenario umum pembangunan perumahan dan permukiman antara lain : a. Meningkatnya penguasaan lahan berskala besar oleh banyak pihak yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membangun, yang telah mengakibatkan :  Meluasnya lahan tidur di daerah sekitar kawasan perkotaan (hinterland).  Maraknya spekulasi lahan.

10



2012

b. Belum terorganisasikannya dengan baik perencanaan dan pemprograman perumahan dan permukiman, yang nampak dari :  Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang nampaknya belum menjadi prioritas bagi banyak Pemerintah Daerah, karena berbagai sebab dan keterbatasan (Dinas/Instansi yang memiliki kewenangan dalam menangani perumahan dan permukiman masih terbatas jumlah dan ruang gerak/aktifitasnya).  Belum tertampungnya aspirasi dan kepentingan masyarakat yang memerlukan rumah, termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.  Penyediaan lahan/tanah, prasarana dan sarana, teknologi, bahan bangunan, konstruksi, pembiayaan dan kelembagaan yang masih memerlukan pengaturan yang dapat mengakomodasikan muata dan kapasitas lokal. c. Belum terselesaikannya masalah ketidak-seimbangan pembangunan desa-kota (dikotomi kota-desa) yang telah menumbuhkan berbagai kesenjangan sosio-ekonomi. Akibatnya desa menjadi kurang menarik dan dianggap tidak cukup prospektif untuk dihuni, sedangkan kota semakin padat dan tidak nyaman untuk dihuni. d. Marak dan berkembangnya masalah sosial kemasyarakatan di daerah perkotaan (kesenjangan pendapatan, menajamkan strata antar kelompok dalam masyarakat, ketidaknyamanan bertempat tinggal, urban crime, dan lainnya). e. Kekurang-siapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusatpusat kegiatan ekonomi. Hal tersebut diatas telah menumbuhkan kesadaran bahwa dalam menangani pembangunan perumahan dan permukiman, kepada seluruh “PELAKU KUNCI (stakeholder)” perlu memberikan wawasan mendasar tentang : 1. Visi, misi dan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, 2. Penataan ruang yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan penggunaan ruang wilayah. 3. Strategi global pembangunan perumahan dan permukiman yang menyatakan pembangunan perumahan dan permukiman merupakan tanggung jawab masyarakat. 4. Pemecahan masalah pokok perumahan dan permukiman yang telah dikaitkan dengan unsure/factor penentu lainnya seperti penyediaan tanah, prasarana dan sarana, teknologi bahan bangunan, konstruksi, pembiayaan dan kelembagaan. Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan tersebut diatas, strategi yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan

11



2012

rendah. Juga di bidang perumahan dan permukiman. Upaya tersebut diharapkan dapat dicapai melalui :  Penciptaan iklim yang kondusif, yang dapat mendorong pengembangan potensi masyarakat dan investasi yang luas.  Membangun, mengembangkan, dan memobilisasi potensi lokal yang ada di masyarakat, sebagai landasan pemberdayaan.  Memberikan perhatian, dukungan, perlindungan, layanan dan kepastian hukum yang jelas keberpihakannya kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terutama yang membangun rumahnya secara swadaya. c) Peranan RP4D RP4D pada dasarnya merupakan bagian integral dari rencana pembangunan dan pengembangan propinsi, kabupaten maupun kota. RP4D mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektor, seperti rencana perkembangan pertanian, rencana penataan kawasan hutan, rencana pengembangan kepariwisataan, dan lain-lain. Peruntukkan penyusunan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, Kabupaten, maupun Kota yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan permukiman dan berbagai tindak lanjutnya. Jadi RP4D adalah :  Merupakan skenario pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan dari himpunan rencana sektor terkait di bidang perumahan dan permukiman, dalam suatu kurun waktu tertentu yang juga merupakan jabaran yang lebih operasional dari kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman daerah yang lebih tinggi.  Merupakan payung atau acuan baku bagi seluruh pelaku dan penyelenggara (stake holders/ petaruh) pembangunan perumahan dan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatan masing-masing.  Cerminan dari kumpulan aspirasi/ tuntutan masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang mampu memberikan akses dan kemudahan layanan yang sama bagi kepentingan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan mereka akan rumah layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks penataan ruang wilayah, RP4D merupakan :  Jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk Rencanauntuk peruntukan perumahan dan permukiman, yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait.  Berisikan jabaran lebih lanjut dari program pembangunan prasarana dan sarana berskala wilayah, khususnya dalam suatu kawasan perumahan dan permukiman.

12



2012

d) Kedudukan RP4D Dalam Pembangunan Wilayah Keberadaan RP4D diperlukan oleh :  Tingkat propinsi dalam mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan permukiman yang menyangkut 2 (dua) atau lebih kabupaten/ kota yang berbatasan, penyelenggara jasa fasilitasi dan mediasi, bimbingan dan pembinaan.  Tingkat kabupaten atau kota, terutama untuk kabupaten atau kota yang telah memiliki permasalahan perumahan dan permukiman yang tinggi intensitasnya, dalam mengatur dan menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur dan terorganisasi. Dalam kerangka pembangunan daerah, kedudukan RP4D secara keseluruhan adalah sebagai berikut ini :  Wahana informasi yang membuat arahan dan rambu-rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan perumahan dan permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu (propinsi, kabupaten atau kota).  Arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman, antara lain : (a) Kawasan perkotaan dan perdesaan. (b) Kawasan perumahan dan permukiman denngan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah tertentu. (c) Kawasan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman terhadap rencana investasi jaringan prasarana dan sarana, jaringan utilitas serta jaringan infrastruktur lain yang berskala regional.  Sarana untuk mempercepat terbentuknya sistem permukiman yang mantap, terutama dalam kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Penetapan orde/ kedudukan kota tersebut dalam kerangka pembangunan daerah, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat dalam: (a) Menetapkan strategi pengembangan kawasan perumahan dalam wilayah yang bersangkutan; (b) Menetapkan strategi pengembangan jaringan investasi prasarana dan sarana berskala pelayanan regional; (c) Menetapkan strategi pengembangan untuk masing-masing propinisi, kabupaten atau kota. Dalam penataan kawasan permukiman tersebut, perlu dipertimbangkan nilai-nilai budaya dan arsitektur setempat, yang dapat secara kental mencerminkan citra atau jati diri masing-masing kota atau daerahnya. Khusus untuk hal ini perlu dilakukan mengingat RP4D merupakan skenario yang harus dapat mengakomodasi berbagai hal dan kepentingan daerah, termasuk upaya melestarikan nilai-nilai sosial budaya setempat.  Alat pengawas dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya. Bagi wilayah propinsi RP4D akan berperan sebagai :

13



2012

(a) Sarana pemeliharan dan pengendali keterpaduan pemanfaatan ruang kawasan, terutama bagi kawasan perumahan dan permukiman yang berfungsi strategis dan halhal yang menyangkut pengaturan penataan kabupaten atau kota yang berbatasan. (b) Alat untuk membina dan penyuluhan serta media fasilitasi pembangunan perumahan dan permukiman lintas kabupaten atau kota. Untuk itu RP4D propinsi memerlukan pengaturan tersendiri baik kedalam maupun keluar muatan intinya. e) Kerangka RP4D Kabupaten/ Kota

14



Jangka Waktu Perencanaan Jangka waktu perencanaan diusulkan 20 (dua puluh) tahunan. RP4D ini kemudian akan diacu oleh masing-masing sektor dan dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaan 5 (lima) tahunan dan rencana pelaksanaan tahunan untuk 5 (lima) tahun pertama.



Muatan Pokok Muatan pokok yang akan tertuang dalam rencana 5 (lima) tahunan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ini : (1) Jabaran kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman kabupaten atau kota yang bersangkutan untuk 5 (lima) tahun mendatang. (2) Rincian program, lokasi, target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing sektor terkait. (3) Rincian rencana pembiayaan dan sumber pendanaannya. (4) Lokasi dan kegiatan masing-masing sektor terkait yang mengacu kepada RTRW kabupaten atau kota yang bersangkutan. (5) Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai denngan tingkat kecamatan, atau kelurahan/ desa, sangat disarankan untuk mempertimbangkan menggunakan kelembagaan pembangunan perumahan dan permukiman yang berada dalam masyarakat. (6) Rincian rencana yang disusun dan dipersiapkan serta akan dilaksanakan oleh masyarakat secara perorangan atau kelompok, serta badan usaha perumahan dan permukiman lain dalam kurun waktu yang bersamaan. (7) Mekanisme keterpaduan pelaksanaan di setiap tingkatan wilayah. (8) Pembentukan POKJANIS untuk penanganan masalah spesifik yang dihadapi oleh kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pembentukan POKJANIS ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Semakin solid Forum Koordinasi yang dimiliki, semakin intensif pertemuan koordinasi dan keterpaduan dijalankan, semakin kecil kebutuhan akan POKJANIS ini. (9) Penetapan semacam forum pada tingkatan desa/ kelurahan serta di tingkat kabupaten atau kota, untuk dapat secara rutin menyelenggarakan pertemuan guna memecahkan



2012

permasalahan perumahan dan permukiman, yang terintegrasi dengan pemecahan masalah terkait lainnya. (10)Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. (11)Mekanisme penyaluran aspirasi dan peran serta masyarakat dan usaha swasta di bidang perumahan dan permukiman. (12)Mekanisme penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. (13)daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan permukiman, yang merinci kawasan fungsional dalam kabupaten atau kota yang boleh dibangun, atau diekspansi menjadi kawasan perumahan dan permukiman. (14)Daftar daerah larangan (negative list) untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru. f) Kerangka RP4D Kabupaten/ Kota Dengan berlakunya Undang-Indang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka mengantisipasi terjadinya perubahan dalam kelembagaan penyelenggaraan pembangunan, perlu dicermati hal-hal sebagai berikut ini :  Bagi peran pelaku pembangunan perumahan dan permukiman serta kedalaman RP4D untuk setiap tingkatan wilayah administrasi.  Antisipasi terhadap berbagai perubahan teknis akibat diterbitkannya peraturan turunan beberapa perundangan terkait.  Berbagai ketentuan yang mengatur perletakan lokasi, keterpaduan penataan dan pemanfaatan ruang kawasan, serta rencana jaringan investasi (prasarana dan infrastruktur berskala regional), yang perlu dituangkan kedalam peta. Serta  Skenario koordinasi dan keterpaduan yang mudah diakses dan diacu oleh berbagai pihak yang berkepentingan. A. Kedalaman RP4D Kabupaten/ Kota Format dan kedalaman RP4D Kabupaten atau Kota lebih rinci daripada format dan kedalaman RP4D Propinsi yang diatur sebagai berikut :  Memuat kebijaksanaan lokal dan pengaturan yang lebih operasional di tingkat Kabupaten/ Kota, arahan propinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota.  Menjangkau target dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman kabupaten/ kota yang akan dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu, dengan telah menyebutkan : 1. Nama lokasi secara lebih spesifik (kecamatan, desa/ kelurahan, lingkungan atau kawasan yang akan ditangani). 2. Rincian nama dan jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi.

15













16

2012

3. Sumber, besaran, serta alokasi pendanaan (keseluruhan dan tahunan apabila dilaksanakan sebagai kegiatan multi years), untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RP4D. 4. Rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam RP4D (pemerintah, masyarakat atau badan usaha swasta). Memuat rencana pembangunan perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan pada kawasan kumuh, kawasan pembangunan baru, juga penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang di revitalisasi fungsinya sehingga dapat ikut memecahkan permasalahan perumahan dan permukiman setempat, minimal memuat rencana penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang : 1. Apabila ditangani akan mendukung terbentuknya kawasan perumahan dan permukiman yang layak, tertib dan terjangkau di daerah perkotaan/ perdesaan. 2. Berlokasi pada kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL), atau 3. Pada kantong-kantong kegiatan fungsional (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain). Dalam hal dikembangkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal), pengembangan kawasan perumahan dan permukiman perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati atau Walikota, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil kajian kemungkinannya serta saran dan pendapat forum pembangunan perkotaan/ kabupaten. Mengakomodasikan juga informasi tentang pembangunan perumahan dan permukiman berskala besar yang dilaksanakan oleh masyarakat, koperasi atau oleh Badan Usaha Swasta. Untuk itu sebaiknya dipersyaratkan untuk memiliki rencana tapak (site plan) sebagai alat pengawasan dan penertiban perijinan dan pelaksanaan pembangunan fisiknya. Mengatur alokasi dana, program dan kegiatan yang didanai dari sumber-sumber lokal (kabupaten/ kota) dan atau yang disalurkan pengaturannya kepada kabupaten atau kota. Apabila ada, dimuat juga alokasi pendanaan dan sumber pembiayaan yang datang dari masyarakat maupun Badan Usaha Swasta, atau bahkan bantuan luar negeri. Pengaturan jadwal pelaksanaan program/ kegiatan untuk tahun berjalan terhadap berbagai event lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan dan permukiman. Dalam pengaturan ini pemerintah kabupaten/ kota melalui BP4D atau forum tertentu apapun nama dan bentuknya, dapat memberikan warna lokal yang dapat mengangkat citra sosial budaya daerah, termasuk misalnya : 1. Berbagai event atau adat atau kebiasaan yang dapat mendukung terwujudnya rumah layak dalam permukiman





17

2012

sehat, aman dan produktif (misal mapalus, lumbung pitih nagari). 2. Pengembangan dan penerapan arsitekyur lokal dalam kawasan perumahan baru atau kawasan fungsional lain baik karena lokasi maupun pertimbangan lainnya, secara langsung perlu mencerminkan citra daerah. 3. Penunjukkan lembaga kemasyarakatan/ lembaga kerapatan adat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengelola lingkungan tempat tinggalnya. 4. Pembentukkan/ penguatan sistem dan kelembagaan permukiman lokal berskala kawasan, yang terkait dengan pengembangan jaringan perekonomian lokal, diwujudkan dalam bentuk : a. Forum kekerabatan lokal dalam mengelola lingkungan perumahan dan permukiman yang dihuni kelompok tertentu. b. Kerjasama ekonomi berskala kecil dengan usaha bahan bangunan lokal. c. Memprakarsai tumbuh dan berkembangnya unit-unit produksi dan pemanfaatan bahan bangunan lokal yang bernilai ekonomi tinggi, dll. Untuk penanganan kawasan perumahan dan permukiman berskala kecil, seperti permukiman nelayan, kawasan wisata, permukiman di perdesaan eks transmigrasi maupun desa perbatasan antar negara yang telah menunjukkan gejala tumbuh sebagai “kota baru”, permukiman di kawasan industri, dll. RP4D seyogyanya juga membuat pengaturan setempat yang memuat seperti misalnya : 1. Lokasi kawasan yang direncanakan akan ditangani dalam suatu kurun waktu tertentu, yang disusun dalam suatu daftar. Terhadap kawasan-kawasan termaksud, disyaraktak untuk memiliki rencana yang lebih detail sebagai prasyarat pelaksanaanya (RTBL, Site Plan, dll), disertai dengan rencana dan pentahapan/ tahun pelaksanaanya. 2. Bagi kawasan perumahan dan permukiman andalan di daerah perdesaan yang mempunyai potensi unggulan, pemuatannya dalam RP4D perlu disertai denganpenyiapan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), juga community action plan bagi kawasan termaksud, bila belum ada Pemerintah Daerah perlu mengupayakannya. 3. Bagi program penanganan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang tidak ditangani secara kawasan (berskala kecil), unit pengangann serta programnya harus dicantumkan jelas, desa atau kelurahannya (P2LDT, KTP2D, Pemugaran Rumah, Peremajaan Kumuh, Penanganan Nelayan, dll).



2012

B. Kriteria Lokasi Kriteria yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam menetapkan kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan hunian yang produkti dan prospektif.

18



Kriteria Umum Dalam RTRW, kawasan tersebut ditetapkan sebagai daerah dengan peruntukan perumahan dan permukiman, dengan prioritas penanganan bagi : 1. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan nelayan, kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan permukiman baru. 2. Kawasan yang lokasi mudah diakses, karena harus terkait dengan jariangan primer sistem/ rencanma investasi prasarana, sarana dan utilitas berskala regional. 3. Kawasan perumahan dan permukiman yang apabila dikembangkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota, dalam bentuk : a. Peningkatan ketersediaan permukiman yang layak dan terjangkau. b. Dukungan bagi pembangunan dan pengembangan kawasan fungsional yang memerlukan perumahan dan permukiman. c. Kawasan yang luasan rencananya mendukung terlaksananya pola hunian berimbang. d. Tidak mengganggu keseimbangan dan fungsi lingkungan serta upaya pelestarian sumberdaya alam lainnya. e. Skala kegiatan memberikan kesempatan kerja baru.



Kriteria Khusus Pengembangan perumahan dan permukiman melalui program dan kegiatan khusus sebaiknya diprioritaskan bagi kabupaten dan kota yang telah memperlihatkan : 1. Indikasi banyaknya permasalahan perumahan dan permukiman yang mendesak untuk ditanggulangi (banjir, padat, kumuh, rawan, ekapansi ke daerah pertanian produktif, perubahan fungsi lahan perkotaan, dll). 2. Tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dengan mengutamakan penanganan pada kawasan perumahan dan permukiman padat penduduk (net density > 150 jiwa/ ha), dan yang secara khusus telah berkembang atau akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan suatu kawasan fungsional atau wilayah. 3. Bagi kawasan perumahan dan permukiman baru (baru akan dibangun atau dikembangkan), mensyaratkan antara lain : a. Tidak berada pada lokasi rawan bencana, baik yang rutin maupun yang diperkirakan dapat terjadi (potensiil



b.

c.

d.

e.

19

2012

menjadi daerah bencana longsor, banjir, genangan, rawan masalah sosial, dll). Mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitas dan kuantitas) atau terhubungkan dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringan sanitasi dan pematusan berskala kota. Terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup, yang memungkinkan terselenggaranya pola hunian berimbang. Untuk itu dapat diikuti ketentuan penguasaan lahan untuk permukiman sebagaimana tertuang dalam instruksi Menteri Negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Berskala Besar yang menetapkan penguasaan lahan untuk permukiman maksimum yang dapat dikuasai oleh pengembang/ konsorsium sebagai berikut :  Minimal 200 Ha dan masimal 400 Ha per propinsi per pengembangan atau konsorsium.  Total 4.000 Ha untuk seluruh Indonesia, bila terletak dalam satu hamparan. Memanfaatkan lahan tidur atau lahan skala besar yang telah dikeluarkan ijinnya namun belum dibangu, dengan catatan diprioritaskan pada :  Pengisian kawasan skala besar (kasiba/ lisiba) yang belum diisi/ dimanfaatkan.  Pembangunan pada kawasan perumahan dan permukiman yang telah diberikan ijinnya namun belum terealisasikan dengan pemanfaatan yang harus tetap sesuai dengan ijin yang telah diterbitkan. Pangaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan lahan tidur ini dilakukan melalui peraturan daerah. Bagi kawasan perumahan dan permukiman yang akan dikembangkan sebagai kawasan pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) sewa/ milik, pencantumannya dalam RP4D dan pelaksanaanya harus dikaitkan dengan :  Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang padat penduduk pada tanah milik atau tanah negara, yang telah menjadi permasalahan di daerah perkotaan.  Penyediaan permukiman yang terjangkau yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan fungsional (kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pendidikan, dll).  Penanggulangan kejadian luar biasa yang memerlukan upaya segera untuk memukimkan kembali penduduk (kebakaran, pengungsian,



f.

2012

bencana alam lainnya) agar kehidupan dapat segera berlangsung kembali. Bagi daerah perdesaan, pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang akan dicantumkan dalam RP4D ini sebaiknya diprioritaskan pada :  Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berfungsi sebagai pusat pelayanan primer daerah perdesaan yang mempunyai potensi unggulan atau fungsi khusus dalam skala pembangunan kota/ kabupatennya.  Pembentukan kawasan perumahan dan permukiman yang mendukung pengembangan sentra kegiatan usaha ekonomi perdesaan.  Antisipasi terhadap kemunginan tumbuh dan berkembangnya kota-kota kecil baru daerah perdesaan yang mempunyai lokasi geografis yang menguntungkan, atau mempunyai potensi yang dapat menarik investasi.  Mendukung berkembang dan berfungsinya ibukota kecamatan menadi pusat pelayanan primer, terutama di daerah yang terisolasi atau pada kecamatan yang mengalami pengembangan atau regroupng.  Mendukung terbentuknya kehidupan dan penghidupan yang mampu memberikan citra layanan yang memadai kepada masyarakat dalam hal administrasi pemerintahan dan pembangunan, pada daerah perdesaan diperbatasan antar negara.

g. Sistem Informasi Geografis Pengolahan dan penyajian data spasial dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. Oleh karena itu, Sistem Informasi Geografis dalam kegiatan ini berfungsi sebagai alat bantu dan basis data perencanaan. Sistem informasi geografis terdiri dari 3 (tiga) komponen dasar yang dapat digunakan untuk memasukkan data, proses manipulasi/ analisa data, dan keluaran data. Penggunaan sistem informasi geografis memungkinkan pemrosesan data dan analisis data keruangan secara efisien, dan sistem keluaran dapat menayangkan informasi ataupun hasil analisis data geografis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Penyusunan SIG dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap sistem informasi geografis yang telah ada terutama mengenai interpretasi penggunaan lahan, batas delineasi dan kesesuaian peta rencana terhadap substansi revisi rencana tata ruang. Sistem yang diperbaharui harus diujicoba di lapangan dan diteruskan dengan updating sistem. Identifikasi terhadap kondisi obyektif dilakukan dengan survey primer dan survey sekunder.

20



2012

h. Peran Serta Masyarakat Peran serta masyarakat terdiri dari dua jenis yaitu pasif dan aktif. Peran serta pasif adalah peran serta masyarakat dalam menerima informasi perumahan dan permukiman. Sedangkan peran serta aktif adalah peran serta masyarakat dalam memberikan data dan informasi, aspirasi, dan opini mengenai kebijakan, strategi dan rumusan dalam bidang perumahan dan permukiman. Salah satu bentuk peran serta aktif dapat diwujudkan dalam konsultasi publik. Konsultasi publik minimal dilaksanakan dalam dua kali putaran. Pertama konsultasi yang dilaksanakan untuk menggali permintaan, keinginan, kebutuhan, keberatan dari masyarakat atas suatu prakarsa. Kemudian putaran kedua adalah konsultasi hasil kompilasi masukan yang didapat dari masyarakat ke dalam rencana penataan ruang. Masyarakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu berdasarkan kewilayahan (ecoregion) dan kelompok stakeholder. Konsultasi publik dapat menggunakan berbagai media seperti forum diskusi, lokakarya, seminar, pengisian angket, public hearing ataupun menggunakan kekuatan media massa dengan talk show atau pembuatan kolom khusus dilokal media cetak. i.

Metodologi Secara garis besar, RP4D terdiri dari beberapa tahapan, yakni: A. TAHAP I - Sosialisasi Awal dan Pendataan Tahapan ini terdiri dari rangkaian kegiatan berikut: 1. Persiapan 2. Pengumpulan Data Dan Informasi 3. Analisa 4. Perumusan Pilihan Strategi B. TAHAP II - Penyusunan dan Pemantapan Naskah RP4D Dalam tahap ini, hasil penyusunan RP4D pada tahap sebelumnya diperinci dan dimantapkan secara substansial. Tahapan ini juga merupakan proses sosialisasi dan uji terap terhadap naskah RP4D, dan terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pendetilan Rancangan 2. Penyiapan Perangkat Pelaksanaan 3. Penyepakatan C. TAHAP III - Legalisasi Naskah RP4D yang telah dimantapkan kemudian diterapkan di daerah tujuan rencana dengan landasan hukum yang jelas. Adapun kegiatan dalam tahapan ini adalah: 1. Sosialisasi Keseluruhan Substansi RP4D 2. Penyampaian Naskah RP4D pada Lembaga Legislatif 3. Pemantapan Hukum / Legalisasi

21



2012

D. TAHAP IV - Evaluasi dan Pelaporan Tahapan ini terdiri dari kegiatan supervisi, pemantauan, serta evaluasi akhir, dengan rincian sebagai berikut: 1. Supervisi. 2. Pemantauan, terdiri dari:  Review terhadap proses dan prosedur pemberian perijinan pengembangan kawasan perumahan & permukiman baru, upaya resetltlement, upaya konsolidasi, pembangunan skala besar.  Review terhadap pemanfaataan ruang kawasan perumahan dan permukiman yang pembangunanmnya memberikan dampak besar terhadap berlangsungnya kegiatan berkehidupan dan penhidupan masyarakat  Review tengah tahunan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program tahunan yang akan berjalan, pengandalan arah dan sasaran target serta terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lokal. 3. Evaluasi. Berdasarkan metodologi penyusunan RP4D di atas, dapat dijelaskan bahwa Kegiatan Penyusunan RP4D atau RP3KP di Kabupaten Banjar merupakan pelaksanaan rangkaian kegiatan pada Tahap I, Tahap II, dan sebagian Tahap III yang merupakan tahap sosialisasi program dan proses pengumpulan data dan informasi, sampai dengan penyusunan naskah akademis RP4D ata RP3KP. j.

Metode Analisis Metode analisis yang minimal harus dipergunakan oleh Konsultan Perencana adalah: 1. Analisa Daya Tampung (Carrying Capacity). 2. Analisa Kebutuhan Pengembangan Permukiman. 3. Analisa Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. 4. Analisa Kelembagaan. 5. Analisa SWOT dalam pemilihan konsep dan strategi pengembangan perumahan dan permukiman

I.

KELUARAN (OUTPUT) Keluaran utama (output) yang dihasilkan dari pekerjaan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Daerah (RP4D)/ Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Banjar ini adalah berupa Naskah Akademis RP4D (RP3KP) yang siap digunakan sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah, yang secara umum berupa laporan-laporan sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan 2. Laporan Antara

22



2012

3. Laporan Draft Akhir 4. Laporan Akhir 5. Laporan Ringkasan Eksekutif 6. Album Peta A0 7. Album Peta A3 8. Laporan FGD 9. Laporan Konsultasi Publik 10. Laporan GIS (CD - File Digital GIS) 11. Laporan Naskah Akademis J. HASIL (OUTCOME) Hasil atau outcome yang didapat dengan terlaksananya kegiatan ini adalah:  Diperolehnya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhan terkini (prioritas) maupun antisipasi perkembangan wilayah;  Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar bagi penyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang perumahan dan permukiman di daerah, baik yang berasal dari Pusat, Provinsi, maupun Daerah;  Diperolehnya dukungan stakeholder perumahan dan permukiman daerah yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi permasalahan perumahan dan permukiman daerahnya;  Diperolehnya gambaran kondisi perumahan dan permukiman daerah berdasarkan data dan informasi terkini yang lengkap dari hasil kegiatan inventarisasi dan penyusunan data;  Tersusunnya arahan-arahan ruang permukiman yang telah selaras dengan arahan penatan ruang wilayah;  Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk antisipasi permasalahan. K. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Peralatan, material, personil dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :  Literatur/ Laporan dan Data (bila ada).  Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta photografi (bila ada).  Staf Pengawas/ Pendamping.  Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart), atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi.

23



2012

L. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI Penyediaan jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebagai berikut  Semula : NoteBook/ Laptop (10 - 12 inch) , Processor : Intel Dual Core i5 1.7GHz – 1.8GHz; Memory/RAM : 4 GB DDR3; Layar : 10.1 “ XVGA atau 11.6-13.3” LED; Operation System : Win 7 atau Mac OS X 10.7 Lion  Berubah Menjadi : NoteBook/ Laptop (13 - 14 inch) , Processor : Intel Dual Core i7 2.9GHz; Memory/RAM : 8GB Kit (2x4 GB) DDR3; Layar : 13.3“ LED; Operation System : Mac OS X 10.7 Lion  Personal Komputer All In One, Processor : Intel Core i5 2.5GHz atau Intel Dual Core G630; Memory/RAM : 4 GB DDR3; HardDisk : 500GB HDD; Operation System : Win 7 atau Mac OS X 10.7 Lion.  Printer All in One (Multifunction), Print quality : 600 x 600 dpi; Print speed : up to 12ppm.  Printer A3+, 3-way paper feed, A3+ size printing and up to 4800dpi resolution, Colour inkjet printer.  LCD Projector WXGA, Projector WXGA (1280 x 800), 3000 Lumens ANSI, LCD Technology atau 3 LCD Technology.  Personal Komputer  Printer/ Plotter.  Kamera Digital  Alat ukur.  Dll M. MASUKAN 1. Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pekerjaan ini bersifat multy years (tahun jamak) yakni tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan dalam kurun waktu selama 7 (tujuh) bulan atau 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender. 2. Kebutuhan Tenaga Ahli Dan Tenaga Pendukung Agar menghasilkan produk yang optimal, pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang berpengalaman dan memiliki keahlian. a) Tenaga Ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; Lulusan perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instnasi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi

24



2012

pemerintah yang berwenang di dibidang pendidikan tinggi (yang asli ditunjukkan/Legalisir cap basah)  Mempunyai pengalaman di bidangnya serta mempunyai sertifikat tenaga Ahli dan menyertakan Referensi dari Pejabat Pembuat Komitmen b) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/ BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD. c) Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli  Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik jumlah dan keahliannya ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun tingkat kekomplekan kegiatan  Jika tenaga yang disediakan dinilai tidak mampu, maka Pemimpin kegiatan berhak minta ganti dengan tenaga ahli yang lain yang lebih mampu, disertai curriculum vitae  Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi dan diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, terkecuali tenaga ahli yang belum memiliki asosiasi keahlian, dengan rincian tenaga ahli sebagai berikut : 1) Ketua Tim = 1 Orang Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Dua (S2) Jurusan Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah Dan Kota/ Teknik Arsitektur lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan dan/atau perancangan tata ruang dan permukiman sekurangkurangnya 7 (tujuh) tahun atau Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah Dan Kota lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan dan/atau perancangan tata ruang sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun. Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai selesai. 2) Ahli Perumahan Dan Permukiman =1 Orang Ahli Perumahan Dan Permukiman disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah Dan Kota lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan dan/atau perancangan tata ruang dan permukiman sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun. 3) Ahli Prasarana Dan Sarana = 1 Orang Ahli Prasarana Dan Sarana disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah Dan Kota/ Teknik Sipil lulusan

25



4)

5)

6)

7)

8)

9)

26

2012

universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan dan/atau perancangan prasarana dan sarana (fasilitas dan utilitas) perumahan dan permukiman dalam tata ruang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Ahli Lingkungan = 1 Orang Ahli Lingkungan disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Lingkungan lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan dan/atau perancangan lingkungan perumahan dan permukiman dalam tata ruang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Ahli Pemetaan/Ahli GIS = 1 Orang Ahli Pemetaan/Ahli GIS disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Geodesi lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan dan/atau perancangan GIS kawasan perumahan dan permukiman dalam tata ruang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Ahli Manajemen Sistem Informasi = 1 Orang Ahli Manajemen Sistem Informasi disyaratkan seorang Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Sistem Informasi/ Ilmu Komputer lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang sistem informasi proyek/ program perumahan dan permukiman sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Tenaga Ahli Ekonomi Perkotaan = 1 Orang Ahli Ekonomi Perkotaan disyaratkan seorang Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan ekonomi kawasan perumahan dan permukiman dalam tata ruang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Ahli Kelembagaan = 1 Orang Ahli Kelembagaan disyaratkan seorang Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum/ FISIP/ Manajemen Kelembagaan Transportasi lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang kelembagaan di kawasan perumahan dan permukiman sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Ahli Studi Pembangunan = 1 Orang Ahli Studi Pembangunan disyaratkan seorang Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Studi Pembangunan lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan



2012

perumahan dan permukiman sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. 10) Ahli Pemberdayaan Masyarakat = 1 Orang Ahli Pemberdayaan Masyarakat disyaratkan seorang Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Sosial/ FISIP/ Teknik lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pemberdayaan masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Selain tenaga ahli profesional yang mutlak harus dipenuhi sesuai dengan disiplin ilmunya, untuk kelancaran dan ketertiban serta optimalnya pelaksanan pekerjaan, perlu didukung tenaga pendukung sesuai dengan keahliannya dengan tingkat disiplin ilmu yang dapat melaksanakan tugas sesuai kedudukannya. Tenaga pendukung yang akan diperlukan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut: a) Sekretaris / Administrator/ Operator Komputer Sekretaris / Administrator/ Operator Komputer disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma Dua/ Tiga (S0/D2/D3) Jurusan Sekretaris lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan. b) Drafter/ Operator GIS Drafter/ Operator GIS disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma Dua/ Tiga (S0/D2/D3) Jurusan Teknik Informatika/ Sipil/ Arsitektur lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan. c) Surveyor Surveyor disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma Dua/ Tiga (S0/D2/D3) Jurusan Teknik Sipil/ Arsitektur lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan. N. SISTEM PELAPORAN a. Jenis Laporan Jenis laporan yang yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan di dalam pekerjaan ini berisikan uraian tentang hasil evaluasi dan pemahaman konsultan terhadap tujuan, metodologi dan model analisa, langkah-langkah/ jadwal pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, rencana kegiatan, rencana survey dan pedoman/ kriteria/ standar yang akan digunakan. Inti dari laporan pendahuluan ini adalah review terhadap penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Laporan Pendahuluan tersebut diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 15 (lima belas) eksemplar cetak jilid dalam

27



2012

format kertas A4 dan penyampaian laporan sudah termasuk laporan aslinya. Laporan dapat disetujui oleh pemberi jasa apabila Tim Teknis telah melakukan koreksi laporan tersebut berdasarkan masukan hasil diskusi dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Penelitian Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terhadap hasil yang diserahkan yang selanjutnya dibuat dalam Berita Acara Laporan Pendahuluan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. 2. Laporan Antara Laporan Antara berisi mengenai inventarisasi data dibidang perumahan dan permukiman berdasarkan hasil-hasil survey instansional dan observasi lapangan, analisa citra satelit, identifikasi dan analisa kondisi wilayah perencanaan. Hasil utama laporan ini adalah kompilasi data dan rumusan potensi, permasalahan, peluang, tantangan, hambatan dan kecenderungan kebutuhan pengembangan perumahan dan permukiman. Laporan Fakta Analisa diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar yang dicetak jilid dalam format A4 dan penyampaiannya sudah termasuk laporan aslinya. Laporan dapat disetujui oleh pemberi jasa apabila Tim Teknis telah melakukan koreksi laporan tersebut berdasarkan masukan hasil diskusi dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Penelitian Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terhadap hasil yang diserahkan yang selanjutnya dibuat dalam Berita Acara Laporan Antara/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. 3. Laporan Draft Akhir Laporan Draft Akhir merupakan laporan yang memuat alternatif konsep dan skenario pengembangan perumahan dan permukiman, berikut dengan arah kebijakan dan strategi, arah pengembangan ruang, arahan pengelolaan, arahan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, serta indikasi program pembangunan. Laporan ini diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar dalam format kertas A4. Laporan dilengkapi dengan 5 (lima) album peta draft final dalam format A1. Laporan dapat disetujui oleh pemberi jasa apabila Tim Teknis telah melakukan koreksi laporan tersebut berdasarkan masukan hasil diskusi dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Penelitian Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terhadap hasil yang diserahkan yang selanjutnya dibuat dalam Berita Acara Laporan Draft Akhir/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Sebelum laporan draft akhir disetujui oleh pemberi jasa, perlu dilakukan presentasi tambahan kepada instansi terkait. 4. Laporan Akhir

28



2012

Laporan Akhir disampaikan setelah penyempurnaan Laporan Draft Final. Laporan Akhir diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar dalam format kertas A4 dan penyampaian laporan sudah termasuk laporan aslinya. Laporan dapat disetujui oleh pemberi jasa apabila Tim Teknis telah melakukan koreksi laporan tersebut berdasarkan masukan hasil diskusi dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Penelitian Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terhadap hasil yang diserahkan yang selanjutnya dibuat dalam Berita Acara Laporan Akhir/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. 5. Laporan Ringkasan Eksekutif Laporan Ringkasan Eksekutif ini merupakan ringkasan eksekutif terhadap Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Laporan ini diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar. 6. Laporan Album Peta Laporan Album Peta ini terdiri dari Album Peta Rencana ukuran A0 sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan Album Peta Rencana ukuran A3 sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar. 7. Laporan Focus Group Discussion (FGD) Laporan ini berisikan mengenai latar belakang, tujuan, metoda, laporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Laporan pelaksanaan FGD berisikan opini dan aspirasi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kebijakan dan strategi dan rumusan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Laporan tersebut diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 5 (lima) eksemplar cetak jilid dalam format kertas A4 dan penyampaian laporan sudah termasuk laporan aslinya. 8. Laporan Konsultasi Publik/ Loka Karya Laporan ini berisikan mengenai latar belakang, tujuan, metoda, laporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan konsultasi publik. Laporan pelaksanaan konsultasi publik berisikan opini dan aspirasi masyarakat terkait kebijakan, strategi, dan rumusan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Laporan tersebut diserahkan kepada pihak pemberi pekerjaan sebanyak 5 (lima) eksemplar cetak jilid dalam format kertas A4 dan penyampaian laporan sudah termasuk laporan aslinya. 9. Laporan Sistem Informasi Geografis Sistem Informasi Geografis disajikan sebagai data vektor (format: *.Shp) hasil dari memasukkan data, manipulasi/ analisa data, dan keluaran data yang dibentuk menjadi suatu system/ project (format: *.apr / *.mxd) yang tersusun rapi, mudah digunakan/ dipanggil kembali dan diserahkan dalam bentuk Compact disk (CD) sebanyak 10

29



(sepuluh) buah untuk masing-masing terpisah dari Laporan Rencana.

2012

rencana

dan

10. Laporan Naskah Akademis Laporan Naskah Akademis merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan daerah.” Laporan ini sebanyak 40 (empat puluh) eksemplar dalam format kertas A4. b.

Format Laporan Format Produk Laporan yang dihasilkan oleh konsultan dibuat dalam bentuk tulisan yang dilengkapi dengan gambar, peta, foto, dan tabel, dengan format, sebagai berikut: 1. Kertas:  Ukuran kertas  Jenis kertas  Pembatas 2. Tulisan:  Jenis huruf  Bentuk huruf  Spasi  Warna 3. Sampul/Cover:  Bahan sampul  Warna sampul  Jilid  Format sampul

: A4 (21,5 cm x 29,7 cm), 70 gram. : Polos, HVS, warna putih. : Kertas tipis berwarna sebagai pembatas antar bab. : : : :

Tegak, standar. Jelas, huruf cetak. 1,5 spasi. Tulisan, peta, gambar, dan foto yang penting berwarna sesuai kebutuhan.

: Kertas tebal, jenis buffalo, dilaminasi, hard cover. : Akan disepakati kemudian. : Dijilid rapi. : Desain dan tata letak tulisan pada sampul didesain konsultan dan disetujui oleh pihak Pengguna Jasa.

4. Gambar dan Peta:  Ukuran kertas : A0/A3  Warna : Warna harus jelas  Skala : 1 : 500 atau lebih besar (disesuaikan dengan kebutuhan). 5. Tabel:  Ukuran kertas  Format tabel

30

: A3 : kreatifitas konsultan, lebih mudah dibaca dan dimengerti.



2012

O. HAL-HAL LAIN 1. Produksi dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. 2. Persyaratan Kerjasama Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: __________________________________________________________ 3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah penelitian. 4. Alih Pengetahuan Apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan,kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepala staf proyek satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen, khususnya mengenai: _______________________________. Martapura, September 2012 Disusun oleh : PPK Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh,

MOHAMMADI RIZA DAULY, ST NIP.19771018 200312 1 008 Diketahui : Kepala Bappeda Kabupaten Banjar Selaku Pengguna Anggaran,

MUHAMMAD RUSDI, ST, MT Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19680723 199503 1 002

31


A. LATAR BELAKANG BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2012

Recommend Documents