LK jip LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016

LK jIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016

BAPPELITBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

LKj IP BAPPED A Kabupaten Banjar 2015

Hal.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPELITBANG) Kabupaten Banjar Tahun 2016 sesuai dengan jadwal yang ditentukan. BAPPELITBANG merupakan Organisasi Perangkat Daerah hasil transformasi dari Badan perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 pada tanggal 23 Desember 2016 guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya yang dilaksanakan untuk pencapaian Visi Misi Bupati tepilih yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan melalui dokumen Renstra BAPPEDA KAB. BANJAR 2016-2021. Laporan Kinerja BAPPELITBANG Kabupaten Banjar Tahun 2016 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra BAPPELITBANG yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjar. Terdapat berbagai kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan laporan kemajuan penyelenggaraan program kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar di bidang perencanaan, dan menjadi pemicu agar lebih meningkatkan peran aktif untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini akan menjadi masukan penilaian kinerja pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar Martapura, 15 Januari 2017 Kepala BAPPELITBANG Banjar,

Kabupaten

Dr. Hary Supriadi, SH. MA Pembina Utama Muda NIP. 19680223 199203 1 006

LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. i


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................... i Daftar Isi ................................................................................ ii Ringkasan Eksekutif .................................................................. 1 BAB 1 Pendahuluan ................................................................... 2 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 2 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi ......................................................................................... 3 1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ......................................................................... 4 1.3.1 Kondisi riil Pegawai Berdasar Jabatan .................................................................. 5 I.3.2 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Pendidikan ............................................................. 7 1.3.3. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Beban Kerja .................................................. 8 1.3.4 aset sarana dan prasarana ....................................................................................... 9 1.4 aspek stragtegis................................................................................................................... 10 1.5 struktur organisasi bappeda .............................................................................................. 10 1.6 sistematika penyajian ........................................................................................................ 11

BAB 2 Perencanaan dan perjanjian kinerja .................................... 12 2.1 rencana strategis ................................................................................................................ 12 2.1.1 visi dan misi kepala daerah kabupaten banjar .................................................. 12 2.1.2 tujuan bappeda kabupaten banjar ...................................................................... 13 2.1.3 Sasaran Bappeda Kabupaten Banjar .................................................................... 14 2.1.4 strategi dan arah kebijakan bappeda kabupaten banjar ................................. 15 2.2 rencana kerja tahunan ....................................................................................................... 17 2.3 penetapan kinerja / perjanjian kinerja tahunan .......................................................... 18

BAB III Akuntabilitas Kinerja ....................................................... 20 1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................................. 20 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Strategis ............................................... 23 2.1 sasaran terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah... 23


Hal. ii


2.2 terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan .......................................... 24 2.3 terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah. .............................................................. 25 2.4 Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu.35 2.5 terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan ............. 36 3. AKuntabilitas Keuangan ...................................................................................................... 46 3.1 Tindak LAnjut atas evaluasi laporan kinerja 2015 ................................................ 48

BAB IV Penutup....................................................................... 50 1. Kesimpulan ............................................................................................................................ 50 2. Saran-saran............................................................................................................................ 50

Lampiran .............................................................................. 51


Hal. iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj IP BAPPEDA Banjar tahun 2016 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BAPPEDA Banjar. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam RENSTRA BAPPEDA Banjar 2016-2021 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2016 telah berhasil dicapai. Analisa terhadap 5 sasaran strategis BAPPEDA Banjar Tahun 2016, menunjukan bahwa capaian pada 5 sasaran strategis masuk pada kategori sangat baik. Semua sasaran strategis BAPPEDA Banjar pada tahun 2016 pencapainnya adalah 100%. Realisasi capaian sasaran strategis BAPPEDA Banjar tahun 2016 diuraikan sebagai berikut : Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

LKj IP BAPPED A Kabupaten Banjar 2015

Hal. 1


Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang. BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pemerintah dengan melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada BAPPEDA Kab. Banjar dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) secara periodik. Laporan Kinerja untuk Tahun 2016 ini merupakan laporan Kinerja Kinerja masih sebagai SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah. Melalui laporan ini diharapkan potret kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dapat tergambar jelas sehingga usaha pencapaian kinerja lebih terarah dan terstruktur. LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 2


Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Banjar Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan rencana strategis yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja Hal ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodek. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Laporan kinerja ini memberikan gambaran mengenai pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program / kegiatan serta keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai pada tahun 2016 dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Kemudian dalam perspektif yang luas, maka laporan kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itulah bappeda kabupaten Banjar menyusun laporan kinerja tahun 2016

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI Uraian tugas Bappeda Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar tugas yang diemban adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi pendataan, pelaporan, penelitian dan pembangunan, perencanaan tata ruang wilayah / daerah bidang sosial budaya, perekonomian dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD dan kebijakan yang ditetapkan bupati;


Hal. 3


b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan pelaporan c. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan bidang perekonomian e. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan bidang tata ruang wilayah/daerah dan prasarana f. Penyelenggaraan kesekretariatan g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis h. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional

1.3 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banjar pada tahun 2016 sebagai periode laporan kinerja dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tanggal 26 Januari 2013 menyatakan bahwa Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Kepala BAPPEDA 2. Sekretariat, yang terdiri dari : a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub bagian Program; c. Sub bagian Keuangan. 3. Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan, yang terdiri dari : a. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 4. Bidang Sosial Budaya, yang terdiri dari : a. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan; b. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata. 5. Bidang Perekonomian, yang terdiri dari : a. Sub Bidang Perindustrian dan Dunia Usaha; b. Sub Bidang Sumber Daya Alam. LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 4


6. Bidang Fisik dan Prasarana, yang terdiri dari : a. Sub Bidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang; b. Sub BidangPermukiman, Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup 7. Kelompok Fungsional.

1.3.1 KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASAR JABATAN Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Sumber Daya manusia (SDM) di BAPPEDA Kab. Banjar sampai dengan 30 Desember 2016, tercatat sebanyak 75 orang yang terdiri dari 16 orang pejabat struktural, 5 orang pejabat fungsional tertentu, 21 orang fungsional umum dan 33 tenaga kontrak waktu tertentu. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan sebagai berikut: a)

Pejabat struktural Pejabat struktural di BAPPEDA Kab Banjar Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BAPPEDA Kab. Banjar. Jumlah pejabat struktural di BAPPEDA Kab. Banjar dijelaskan pada Gambar 1. berikut: Sumber : BAPPEDA Kab. Banjar.

Gambar 1. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan jenis Kelamin


Hal. 5

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

b)

BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2016

Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Di samping pejabat struktural, berdasarkan analisis kebutuhan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 00 Tahun 2015 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Kabupaten banjar, pada instansi BAPPEDA Kab. Banjar dibutuhkan 10 orang pejabat fungsional perencana. Kondisi saat ini baru tersedia 3 orang pejabat fungsional perencana yang terdiri dari 1 orang perencana madya dan 2 orang perencana Muda, Selain Fungsional Perencana tersebut juga terdapat 1 orang fungsional pranata computer pertama dan 1 orang fungsional pengendali dampak lingkungan. Dilihat dari kebutuhan pejabat fungsional perencana maka masih terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) orang fungsional perencana. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum BAPPEDA Kab. Banjar Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik I-1. berikut : Tabel 1.1 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Bappeda Kab. Banjar Tahun 2016 Jenis Kelamin Nama Jabatan Staf Jumlah Laki-Laki Perempuan 3 0 3 Fungsional Perencana 1 0 1 Fungsional Pranata Komputer Fungsional Pengendali Dampak 0 1 1 Lingkungan 9 12 21 Fungsional Umum 13 13 26 Total

c. Tenaga kontrak waktu tertentu Selain pegawai yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bappeda di dukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu, tercatat sebanyak 33 orang dengan rincian 2 orang pertugas kebersihan, 1 orang Sopir dan 30 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya sistem aplikasi yang membantu proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta website informasi bappeda. Aplikasi tersebut diantaranya e-planning, e musrenbang, e-usulan, e-usulan SKPD dan monev.


Hal. 6


I.3.2 KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASAR PENDIDIKAN Jumlah pegawai Bappeda Kab. Banjar berdasarkan tingkat pendidikan per 30 Desember 2016 disajikan pada tabel Tabel 1.2 berikut : Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2016 No. Klasifikasi Pendidikan Jumlah 1 Sarjana S3 1 2 Sarjana S2 9 3 Sarjana S1 26 4 Diploma DIII 1 5 Diploma DII 0 7 SMA 4 8 SMP 0 9 SD 1 Total 42

Jumlah pegawai Bappeda Kab. Banjar per 30 Desember 2016 seperti pada tabel tersebut diatas didistribusikan dalam struktur organisasi Bappeda Kab. Banjar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tiap pegawai. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat pendidikan maka komposisi jumlah pegawai seperti tergambar dalam grafik gambar berikut : KOMPOSISI PEGAWAI BAPPEDA BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN


Hal. 7


Dari gambar tersebut diatas dapat terlihat bahwa kondisi pegawai Bappeda Kab. Banjar sebagian besar diisi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan S-1 (26 orang atau 61,90%) kemudian kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 9 orang atau 21,43 % dan SLTA sebanyak 4 orang atau 9, 52%. Kondisi pegawai dengan persentasi seperti tergambar diatas secara umum jika dilihat dari segi kuantitas masih kurang, namun dalam segi kualitas jumlah personil Bappeda sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

1.3.3. KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pada posisi jabatan struktural kebutuhan sebanyak 17 jabatan pada tahun 2015 jumlah jabatan terisis sebanyak 16 orang, sementara masih terdapat 1 jabatan yang berum terisi yakni jabatan eselon IV. 2. Kebutuhan Jabatan fungsional umum bappeda diasumsikan setiap eselon IV dibidang minimal memiliki staf sebanyak 2 orang dan setiap eselon IV di Sekretariat memiliki minimal 3 orang staf maka pegawai fungsional umum yang di perlukan adalah sebanyak 25 orang. Pada saat ini jabatan fungsional umum terisi sebanyak 21 orang, dengan demikian masih dibutuhkan sebanyak 4 orang. 3. Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 00 Tahun 2015 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Kabupaten Banjar, pada instansi BAPPEDA Kab. Banjar dibutuhkan 10 orang pejabat fungsional perencana. Pada saat ini di Bappeda Kabupaten banjar terisi jabatan fungsional sebanyak 3 orang dengan rincian 1 orang perencana madya dan 2 orang perencana muda. Dengan demikian masih kekurangan fungsional perencana sebanyak 7 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Bappeda telah mengirim personil pada diklat yang dibutuhkan. Selain Fungsional Perencana tersebut juga terdapat 1 orang fungsional pranata computer pertama dan 1 orang fungsional pengendali dampak lingkungan.


Hal. 8


1.3.4 ASET SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan BAPPEDA telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja BAPPEDA ditampilkan pada Tabel 1.3 dibawah ini. Tabel 1.4 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2016 No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang 1. Kendaraan roda 4 5 Baik 2. Kendaraan roda 2 15 Baik 3. Aula Rapat 3 Baik 4. Printer 34 Baik 5. Komputer PC 29 Baik 6. Laptop/Notebook 14 Baik 7. Meja Kerja /Meja Rapat 19 Baik 8. Lemari/Filling Kabinet 19 Baik 9. Harddisk External 11 Baik 10. AC 20 Baik 11. UPS 15 Baik 12. Kursi Kerja/Kursi Rapat 157 Baik 13. Microphone Wireless Miic 1 paket Baik 14. Penghancur Kertas 3 Baik 15. LCD Proyektor 6 Baik Sarana dan prasarana tersebut secara umum sudah mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kinerja BAPPEDA Prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda adalah sistem aplikasi berbasis website. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain: -

Penyusunan Perencanaan Lima Tahunan aplikasi yang digunakan adalah e-musrenbang dan e-renstra

-

Penyusunan perencanaan tahunan aplikasi yang digunakan adalah E-musrenbang, e-planning, e-usulan dan usulan SKPD


Hal. 9


-

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi yang digunakan adalah e-monev

-

Selanjutnya aplikasi yang digunakan sebagai media informasi kegiatan pembangunan di Kab. Banjar kepada masyarakat yakni sielok (sistem elektronik lokasi kegiatan).

1.4 ASPEK STRAGTEGIS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi pendataan, pelaporan, penelitian dan pembangunan, perencanaan tata ruang wilayah / daerah bidang sosial budaya, perekonomian dan prasarana. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah; c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.5 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA Struktur Organisasi Bappeda seperti pada bagan terlampir.


Hal. 10


1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 disusun sebagai berikut : Kata Pengantar; Daftar Isi; Ringkasan Eksekutif; Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. Bab I Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi (struktur organisasi); Aspek Strategis dan permasalahan utama; Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Menjelaskan tentang Rencana Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2016

Strategis

dan

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2016 dan Realisasi Anggaran Tahun 2016. Bab IV Penutup Menjelaskan kesimpulan dan Saran


Hal. 11


BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 RENCANA STRATEGIS Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka mewujudkan janji-janji politik kepada masyarakat banjar ketika proses pemelihan kepala daerah. Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Banjar, Bappeda berkewajiban menyusunan RENSTRA guna mendukung program Bupati Banjar dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. RENSTRA BAPPEDA memuat Visi dan sebagian Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda, Juga memuat berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan menetapkann tujuan, sasaran program dan kegiatan yang disertai indikator target dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang. 2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJAR Selanjutnya didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor xxx Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:  Sejahtera; Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.  Barokah; Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu : 1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.


Hal. 12


2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesehajteraan sosial. 3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. 4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BAPPEDA Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Ditinjau dari urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, BAPPEDA berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, peran perencanaan dominan pada misi kelima dengan target untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada empat misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

2.1.2 TUJUAN BAPPEDA KABUPATEN BANJAR Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Adapun tujuan Bappeda sebagaimana dalam tabel berikut: LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 13


Tabel 2.1 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar No

Tujuan

Indikator Tujuan

1.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan

2.

Meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah Mengembangkan sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Persentase kesesuaian dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD Persentase rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

3.

4.

Tersedianya sistem data yang terintegrasi Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah pada RPJMD

2.1.3 SASARAN BAPPEDA KABUPATEN BANJAR Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan. Adapun sasaran Bappeda dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.2 Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan No

Tujuan

1.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan

2.

Meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian

Sasaran Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan Terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan


Hal. 14


3.

4.

dan pengembangan dalam pembangunan daerah Mengembangkan sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan


dalam pembangunan daerah

Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu. terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dalam tabel terlampir.

2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA KABUPATEN BANJAR Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Tabel 2.3 Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan No

Strategi

1.

Transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran

2.

Menjaga konsistensi antar

Kebijakan Pemanfaatan IT dalam proses perencanaan dan penganggaran Meningkatkan aksesibilitas masy. Terhadap pelaksanaan musrenbang Meningkatkan pemahaman masyarakat dengan sosialiasasi Pemanfaatan IT dalam rangka


Hal. 15


No

3.

4.

Strategi

Kebijakan

dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

memastikan kesesuaian antara program RPJMD dengan Renstra SKPD Menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan penelitian dan pengembangan Menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD

Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

5.

Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

6.

Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

7.

8. 9.

Peningkatan kualitas dan kuantitas data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Peningkatan kualitas laporan Peningkatan kualitas monev

Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana Menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan perencanaan ekonomi Menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan perencanaan Sosial Budaya Mengintegrasikan data-data pembangunan dengan sistem IT

Melaksanakan monitoring capaian pembangunan skala kabupaten Pelaksanaan monev tepat waktu Penyusunan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku


Hal. 16


2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Kabupaten Banjar merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2016 No. 1 1

2

3

4

Sasaran Strategis 2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan Terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu.

Indikator Kinerja 3 Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD Persentase rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti Persentase dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Persentase perencanaan pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Sistem data yang terintegrasi


Target (%) 4

35%

100%

80%

80%

80%

80%

20 %

Hal. 17


No. 1 5

Sasaran Strategis 2 terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan

Indikator Kinerja 3 Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %)

Target (%) 4 90%

75%

2.3 PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

No. 1 1

2

3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Perubahan Anggaran Tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2016 Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja (%) 2 3 4 Terakomodasinya aspirasi Persentase hasil musrenbang masyarakat dalam desa/kelurahan, kecamatan, pembangunan daerah Forum SKPD dan Musrenbang 35% Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD Terwujudnya sinergitas antar Kesesuaian antar dokumen dokumen perencanaan perencanaan tingkat kabupaten 100% dan SKPD Terwujudnya pemanfaatan Persentase rekomendasi dokumen hasil perencanaan, dokumen perencanaan,hasil 80% penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah yang ditindaklanjuti Persentase dokumen perencanaan tata ruang, sarana 80% dan prasarana yang ditindaklanjuti Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang 80% dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Persentase perencanaan 80%


Hal. 18


No.

Sasaran Strategis

1

2

4

5

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Indikator Kinerja 3 pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Sistem data yang terintegrasi

Target (%) 4

20 % Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD)

90%

Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %)

75%

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Pogram Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Rp Rp Rp Rp

Anggaran 2.030.833.080 1.711.474.000 50.000.000 16.761.900

Rp 1.690.922.220 Rp 518.350.000 Rp Rp Rp

873.716.960 109.199.360 102.578.480

Rp

676.537.960

Rp 1.690.932.100 Rp 3.492.563.760 Rp 1.928.840.460 Rp 2.218.126.120 Rp 877.933.400 Rp. 17.988.769.800


Hal. 19


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab II mengenai Rencana Kinerja Tahun 2016. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder. Pengukuran kinerja mencakup ; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :  Jika semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus : Capaian Indikator kinerja = (Realisasi / Rencana ) x 100 %  Jika Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus: Capaian Indikator kinerja = ((Rencana – (Realisasi - Rencana )/ Rencana)) x 100 % BAPPEDA Kab. Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja BAPPEDA Kab. Banjar tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.


Hal. 20


Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja No

Interval Nilai Realiasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1

91 ≤ 100

Sangat Baik

2

76 ≤ 90

Tinggi

Hijau Muda

3

66 ≤ 75

Sedang

Kuning Tua

4

51 ≤ 65

Rendah

Kuning Muda

5

≤ 50

Sangat Rendah

Kode Hijau Tua

Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kab. Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut. Tabel 3.2 Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2016 Target

Realisasi

Capaian

(%)

(%)

(%)

4

5

6

7

Pesen

35%

48%

100%

Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD

Persen

100%

100%

100%

Persentase

Persen

80%

80%

100%

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

1 1

2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

3 Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD

Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan Terwujudnya

2

3


Kriteria Kode 8

Hal. 21

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2016 No. 1

4

5

Sasaran Strategis 2 pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah


Indikator Kinerja 3 rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti Persentase dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Persentase perencanaan pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Sistem data yang terintegrasi

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %)

Target

Realisasi

Capaian

(%)

(%)

(%)

4

5

6

7

Persen

80%

80%

100%

Persen

80%

80%

100%

Persen

80%

80%

100%

Persen

20%

55%

100%

Persen

90

93,52

100

Persen

75

41,17

54,89

Satuan

Kriteria Kode 8

Dari tabel di atas terdapat lima sasaran strategis dengan Sembilan buah indikator kinerja. capaian tersebut menunjukkan bahwa delapan


Hal. 22


indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2.1 SASARAN TERAKOMODASINYA ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD. Rumusan indicator yang digunakan adalah persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD dibandingkan dengan total usulan Masyarakat. Semakin tinggi usulan yang terakomodir dalam RKPD maka semakin baik kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan, dengan kata lain pembangunan Kab. Banjar merupakan pembangunan yang berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 3.3.1 Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2016 (Sasaran ke-1) No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi Capaian

1

2

3

4

5

6

1

Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD

%

35

48,07

100

Tabel diatas menunjukkan Realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD sebesar 48,07 %, dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2016 sebesar 35%. Capaian kinerja sasaran ke-1 sebesar 100 %. Indikator kinerja sasaran diatas didapatkan dengan melihat usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan yang diinput melalui aplikasi e-musrenbang yang disetujui oleh perangkat LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 23


daerah terkait, dibandingkan dengan jumlah total seluruh hasil masyarakat. Tercatat ada 112 usulan masyarakat dari hasil musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dari total 233 usulan masyarakat dari hasil musrenbang yang masuk dan terekam dalam aplikasi e musrenbang.

2.2 TERWUJUDNYA SINERGITAS ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN Sasaran terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD dengan formulasi perhitungan Persentase jumlah total program-program yang ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan Jumlah total program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 3.3.2 Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2016 (Sasaran ke-2) No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

1

2

3

4

5

6

%

100

100

100

1

Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD

Realisasi Capaian

Sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 Indikator diatas memastikan bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen baik tingkat kabupaten maupun SKPD. Perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan. Indikator Kinerja tersebut di formulasikan Persentase jumlah total program-program yang ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan Jumlah total program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan RKPD Kab. Banjar Tahun 2016 disusun pada tahun 2015 dan ditetapkan pada pertengahan bulan Juni 2015, perencanaan tahun 2016 tersebut merupakan tahun perencanaan transisi dimana periode RPJMD 2010-2015 telah berakhir namun RPJMD 2016-2021 belum ditetapkan, berdasarkan kaedah masa transisi yang tercantum dalam RPJMD 2010 2015 maka penyusunan LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 24


RKPD mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yakni dokumen RPJPD dan masih mengacu pada visi dan misi RPJMD Kab. Banjar periode 2010-2015. Walaupun penetapan RKPD lebih dahulu dari RPJMD 2016-2021, namun program-program yang disusun oleh SKPD telah tercantum dalam RPJMD. Realisasi kinerja tahun 2016 sasaran ke-2 dibandingkan dengan target realisasi menunjukkan kesesuaian antar dokumen perencanaan jangka lima tahunan (menengah) dengan dokumen perencanaan tahunan, hal ini di tunjukan dari jumlah sejumlah program-program RPJMD sudah termuat dalam program yang ditetapkan pada RKPD kab. Banjar tahun 2016. Adapun dalam rangka menjaga kesesuaian antara dokumen perencanaan tingkat kabupaten dengan SKPD telah dikembangkan sistem e-planning dengan menambahkan aplikasi e-RPJMD dan e-Renstra.

2.3 TERWUJUDNYA PEMANFAATAN DOKUMEN HASIL PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. Sasaran terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah yang dilakukan dengan menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD serta mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan penelitian dan pengembangan. Realisasi kinerja sasaran ke-3 tahun 2016 didukung oleh kinerja Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan, Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya. Sasaran ke 3 ini diukur dengan empat indikator kinerja, indicator kinerja dapat dilihat pada pada table berikut ;


Hal. 25


Tabel 3.3.3 Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2016 (Sasaran ke-3)

No.

Indikator Kinerja

Sat uan

Targ et

Reali sasi

Cap aia n

(%)

(%)

(%)

1 1

2 Persentase rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

3 Per sen

4 80%

5 100%

6 100 %

2

Persentase dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

Per sen

80%

100%

100 %

Per sen

80%

100%

100 %

Persentase perencanaan pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

Per sen

80%

100%

100 %

3

4

B.3.1. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target kinerja adalah Persentase jumlah rekomendasi hasil kajian atas penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti/disepakati untuk dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Hasil kajian tidak hanya berhenti sampai output, tetapi output tersebut juga harus diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini pun sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan bahwa perencanaan pembangunan harus berkelanjutan. Pada table diatas ditunjukan bahwa realiasi pada indicator ke 1 sasaran ke 3 ini adalah sebesar 100 % dari target 80% yang telah ditetapkan, maka capaian dari realisasi untuk indicator ke 1 sasaran ke 3 adalah sebesar 100%. Data tersebut di tunjukan dari Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) buah penelitian, diiringi dengan hasil penelitian yang ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) buah penelitian. Rangkaian penelitian diatas telah dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di


Hal. 26


Kabupaten Banjar, berikut adalah dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

penelitian

yang

telah

1. Penyusunan Blue Print Energy. Penyusunan Dokumen ini dilatarbelakangi oleh UndangUndang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, pada Bab V bahwa kewenangan pengaturan, pengelolaan (penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan dan pencadangan) energi ditangan pemerintah. Dokumen diatas menghasilkan data dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan renstra pengelolaan energi termasuk penetapan usulan pasukan energi dan BBMG di Kab. Banjar hingga awal tahun 2025. Serta untuk mengetahui karakteristik, kebutuhan serta kondisi energy saat ini di Kab. Banjar. SKPD yang terkait dengan hasil kajian ini adalah BAPPEDA, Dinas Perumahan dan Permukiman untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kabupaten Banjar. 2. Kajian Efektifitas Pemberian Insentif Bagi Guru di Daerah Terpencil. Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kinerja guru di daerah terpencil dan proses penyaluran serta merumuskan strategi pemberian insentif di Kab Banjar. Hasil kajian ini digunakan oleh Dinas Pendidikan serta Bappeda dalam mengevaluasi dan bahan pertimbangan dalam menyusun pemberian insentif untuk guru-guru di daerah terpencil. 3. Analisis Realisasi Penyaluran Dana Desa Kabupaten Banjar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah melalui parameter kemajuan realisasi penyaluran dana desa, peningkatan pelayanan setelah penyaluran dana desa dan perbaikan performa pembangunan dana desa. Hasil kajian ini di jadikan bahan informasi oleh dinas BPMPD, BPKAD, BAPPEDA serta Inspektorat dalam mengevaluasi penyaluran dana desa dan terukurnya penyaluran dana desa sehingga dapat diketahui permasalahan dan strategi penyelesaiannya.


Hal. 27


4. Analisis Kebijakan dan Realisasi Pembangunan Kab. Banjar Maksud dilaksanakannya Penelitian ini adalah sebagai media penilaian kinerja pemerintah berdasarkan persepsi masyarakat di Kabupaten Banjar, dari penelitian ini diketahui kinerja pemerintah daerah yang terukur melaui parameter bidang pembangunan dan pemerataannya, pelayanan publik dan perbaikan performa politik. Hasil kajian ini di jadikan bahan informasi oleh BAPPEDA, BPKAD, Dinas Perkim dan Inspektorat dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan dan realisasi pembangunan daerah dengan kinerjanya sehingga dapat diketahui permasalahan dan strategi penyelesaiannya.

B.3.2 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG, SARANA DAN PRASARAN YANG DITINDAKLANJUT

Indikator ke 2 pada sasaran ke 3 berikut terkait dengan dokumen perencanaan tata ruang sarana dan prasana, adapun formula untuk menghitung capaian target kinerja adalah Persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti/disepakati untuk dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Realisasi kinerja pada indicator persentase dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti di bandingkan dengan target yang ditetapkan menunjukan bahwa pemanfaatan terhadap dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah sudah terwujud. Hal ini ditunjukan dari ada 3 dokumen terkait tata ruang yang sudah di tindak lanjuti. Adapun penyusunan dokumen-dokumen yang menunjang capaian kinerja pada sasaran ke-3 pada indikator ke-2 ini adalah sebagai berikut ; 1. Dokumen audit penataan ruang Untuk melakukan monitoring dan evaluasi bidang penataan ruang khususnya yang terkait dengan perencanaan tata ruang, maka dengan SK Bupati LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 28


Banjar Nomor 181 tahun 2016 dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terkait tata ruang maka dilakukan penyusunan dokumen audit penataan ruang, dalam dokumen ini terdapat rekapitulasi data informasi pola ruang terhadap perijinan pemanfaatan ruang. Hasil yang didapatkan dalam satu tahun terakhir terdata di Kabupaten Banjar bahwa pembangunan cenderung kearah Kawasan Permukiman Perkotaan. Sebagai tindak lanjut dokumen ini dijadikan sebagai bahan evaluasi, bahan penyusunan serta perencanaan tata ruang untuk pembangunan di Kab. Banjar. 2. Dokumen Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRTM/2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten bahwasanya sistim perkotaan diwilayah Kabupaten, Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas: 1. PKN yang berada di wilayah kabupaten; 2. PKW yang berada di wilayah kabupaten; 3. PKL yang berada di wilayah kabupaten; 4. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan 5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:  Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan  Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.  Pusat pertumbuhan menjadi acuan didalam memberikan pelayanan yang lebih merata dari ibukota kabupaten hingga skala pelayanan lingkungan perdesaan, pusat LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 29


pertumbuhan juga merupakan salah satu pertimbangan dalam menyusun rencana rinci tata ruang, Namun batas –batas pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Banjar tersebut belum terdeliniasi secara jelas, sehingga dilakukan identifikasi deliniasi pusat-pusat pertumbuhan yang berada di Wilayah Kabupaten Banjar. Dalam dokumen ini berisi hasil pengamatan terhadap kondisi eksisting pusat-pusat pertumbuhan yang berada di Wilayah Kabupaten Banjar, gambaran potensi dan permasalahan pusat pertumbuhan yang berada di Wilayah Kabupaten Banjar dan analisa dan rencana delineasi kawasan pusat pertumbuhan. Sebagai tindak lanjut dokumen ini menjadi salah satu bahan referensi dalam Peninjauan Kembali (PK) dokumen RTRW Kabupaten Banjar 3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program KLHS merupakan suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan kata lain KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program dalam rangka memastikan adanya pertimbangan lingkungan hidup yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses


Hal. 30


pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial. KLHS ini dilaksanakan untuk proses perumusan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021. RPJMD ini merupakan rencana lima tahun ke-1 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banjar (20 tahun). Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, proses perumusan RPJMD secara resmi dilakukan setelah Bupati terpilih dilantik. Berdasarkan hal tersebut maka dilaksanakan KLHS atas perumusan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar. Proses pelaksanaan KLHS dan pengintegrasian ke dalam rumusan RPJMD Kabupaten Banjar memerlukan satu proses pengambilan keputusan yang formal legal oleh Bupati terpilih setelah dilantik. Mekanisme pelaksanaan KLHS dilakukan sesuai Pedoman Pelaksanaan KLHS di dalam Permendagri No. 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD Kabupaten Banjar. Sebagai tindak lanjut, apabila dalam KRP RPJM tersebut pertimbangan-pertimbangan lingkungan belum diperhitungkan atau dimasukkan, adalah fungsi KLHS untuk melakukan perbaikan dalam kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau meminimisasi dampak persoalan lingkungan hidup yang akan terjadi akibat KRP RPJM tersebut Apabila dalam KRP RPJM tersebut pertimbangan-pertimbangan lingkungan belum diperhitungkan atau dimasukkan, adalah fungsi KLHS untuk melakukan perbaikan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau meminimisasi dampak persoalan lingkungan hidup yang akan terjadi akibat KRP RPJM tersebut.


Hal. 31


B.3.3 PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan ekonomi di Kabupaten Banjar merupakan penunjang capaian indikator ke-3 pada sasaran ke-3. Untuk menghitung capaian target kinerja adalah persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan ekonomi yang ditindaklanjuti / disepakati untuk dilaksanakan dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Pada tabel diatas ditunjukan bahwa realisasi pada indicator ke-3 sarsaran ke-3 ini adalah sebesar 100 % dari target 80% yang telah ditetapkan, maka capaian dari realisasi untuk indikator ke-3 sasaran ke-3 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut di tunjukan dari Jumlah penyusunan dokumen yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 6 (enam) buah dokumen, dimana seluruh dokumendokumen tersebut telah dijadikan sebagai acuan/bahan dalam menentukan kebijakan serta perencanaan pembangunan. Adapun penyusunan dokumen-dokumen yang menunjang capaian kinerja pada sasaran ke-3 pada indicator ke-3 ini adalah sebagai berikut ; 1. Dokumen Masterplan Pembangunan dan Penataan Pasar di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020. Tersusunya dokumen Masterplan Pembangunan dan Penataan Pasar di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020 dimaksudkan agar penataan dan pengembangan pasar memiliki konsep yang jelas seperti pembangunan/revitalisasi pasar harus dengan standar SNI selain itu dengan dokumen ini akan mewujudkan perpasaran yang berkualitas dalam mewujudkan Kabupaten Banjar sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala besar dan penyangga kota dan Kabupaten sekitarnya 2. Dokumen Perencanaan Produksi Padi Melalui Pengelolaan Lahan Pasang Surut Tipe A di Kabupaten Banjar Dari Dampak Perubahan Iklim. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Peningkatan Produktivitas Padi pada Lahan Pasang LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 32


Surut Tipe A yang terdampak perubahan iklim, tersedianya data potensi kawasan lahan pasang surut tipe A di Kecamatan Aluh-Aluh yang terdampak perubahan, Bagi SKPD terkait dokumen ini menjadi salah satu dasar kebijakan dalam kegiatan peningkatan produktivitas dan produksi padi dilahan pasang surut tipe A. 3. Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan. Tersusunnya dokumen ini dapat memberikan gambaran visualisasi geografis berdasrkan data-data indicator kerentanan dan kerawanan pangan wilayah kabupaten banjar, serta untuk memberikan informasi tentang lokasi yang rentan terhadap kerawanan pangan yang disertai factor-faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan. 4. Dokumen Analisis ICOR ILOR Sektoral Kabupaten Banjar Merupakan data dasar yang relevan bagi bahan perencanaan investasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjar dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja yang lebih baik lagi. Bagi Pemerintah daerah penyusunan dokumen ini bermanfaat dalam rangka penyediaan model perhitungan ekonomi khususnya besaran investasi dan penyerapan tenaga kerja pada sector-sektor tertentu tertentu sesuai potensi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Banjar, sedangkan bagi pihak swasta perguruan tinggi maupun masyarakat lainnya adanya dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan referensi sumber data untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perekonomian khususnya mengenai besaran tingkat investasi dan penyerapan tenaga kerja hubungannya dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah kabupaten Banjar. Secara khusus tujuan dari penyusunan analisis ICO ILOR ini adalah untuk mengetahui dampak investasi terhadap pembentukan output dan pertumbuhan ekonomi, dapat menghitung ICOR menurut sector/lapangan LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 33


usaha menurut pengelompokam satu digit dan juga dapat menggolongkan nilai ICOR menurut lapangan usasha berdasarkan investasi 5. Penyusunan Peta Jalan MEA Menuju Daya Saing Kabupaten Banjar. Dokumen hasil kajian peta jalan MEA menuju daya saing kabupaten banjar ini memberikan penjelasan mengenai proses dan tujuan dari Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memasuki tahap implementasi MEA (2016-2021), dokumen ini digunakan sebagai acuan kelengkapan informai yang menjadi sitem pendukung keputusan (Decision Support System) untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menetapkan kebijakan dan bentuk program/kegiatan yang relevan dengan fungsi dan peran tupoksi SKPD, serta memenuhi kesesuaian dengan visi dan misi, serta tujuan pembangunan Kabupaten Banjar. 6. Dokumen Produk Barang Jadi Karet di Kabupaten Banjar. Melihat pada prospek ekonomi kedepan yang lebih menitikberatkan pada industri sektor hilir serta upaya dalam mempertahankan dan memperkuat posisi Kabupaten Banjar sebagai salah satu sentra karet di Kalimantan Selatan menjadi latar belakang dalam penyusunan dokumen produk barang jadi karet di Kabupaten Banjar. Dalam dokumen ini berisi tentang perencanaan pengembangan industri barang jadi karet dari tingkat local beserta kelembagaannya, serta berisi informasi kondisi harga karet local hingga nasional.

B.3.4 PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA YANG DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan social budaya di Kabupaten Banjar merupakan penunjang capaian indikator ke-4 pada sasaran ke-3. Untuk menghitung capaian target kinerja adalah persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan social LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017

Hal. 34


budaya yang ditindaklanjuti / disepakati untuk dilaksanakan dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Pada table diatas ditunjukan bahwa realisasi pada indicator ke-4 sarsaran ke-3 ini adalah sebesar 100 % dari target 80% yang telah ditetapkan, maka capaian dari realisasi untuk indikator ke-3 sasaran ke-3 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut di tunjukan dari Jumlah penyusunan dokumen yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) buah dokumen, dimana seluruh dokumen-dokumen tersebut telah dijadikan sebagai acuan/bahan dalam menentukan kebijakan serta perencanaan pembangunan. Adapun penyusunan dokumen-dokumen yang menunjang capaian kinerja pada sasaran ke-3 pada indikator ke-4 ini adalah sebagai berikut ; 1. Dokumen Rencana Aksi Daerah Partisipasi Perempuan 2. Dokumen Road Map Pendidikan 3. RAD Kota Layak Anak 4. Dokumen Kebijakan Kemiskinan

Daerah

Dalam

Penanggulangan

2.4 TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI DAN DATA SPASIAL YANG VALID, AKTUAL DAN TERPADU. Sasaran Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu dengan menggunakan indicator sistem data yang terintegrasi. Rumusan untuk indicator tersebut adalah jumlah SKPD yang telah mengintegrasikan data Sistem Satu Data (SISDA) dibanding dengan Jumlah SKPD. Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan sebagai berikut :


Hal. 35


Tabel 3.5 Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2016 (Sasaran ke-5) No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi Capaian

1

2

3

4

5

6

1

Sistem data yang terintegrasi

%

20

55

275

Dari table di atas realisasi untuk Sistem data yang terintegrasi adalah sebesar 55 %, dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2016 sebesar 20 %. Ini menunjukan hasil capaian kinerja indicator pertama pada sasaran ke-4 sebesar 100 %. Data di atas ditunjukan dari data yang ada pada SISDA kabupaten Banjar. SISDA kabupaten Banjar adalah jaringan yang mengumpulkan dan mengintegrasikan data secara terpadu yang bersumber dari SKPD Kabupaten Banjar dengan menggunakan teknologi informasi sebagai dukungan data dan informasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah yang cepat, akurat dan terkini. SKPD yang menyampaikan data sesuai dengan format data yang terintegrasi adalah sejumlah 15 SKPD dari 27 SKPD yang di targetkan.

2.5 TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN Sasaran terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan diukur dengan menggunakan 2 (dua) buah indikator kinerja, yaitu indicator persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) dan persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %). Rumusan untuk indicator persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) adalah jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan yang tercapai sesuai target dibandingkan dengan jumlah keseluruhan indikator kinerja sasaran pembangunan, sementara untuk rumusan yang di gunakan untuk indicator persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %) adalah jumlah SKPD yang berkinerja baik dibandingkan jumlah seluruh SKPD


Hal. 36


Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 3.5 Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2016 (Sasaran ke-5) No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi Capaian

1

2

3

4

5

6

1

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD)

%

90

93,52

100

2


%

75

41,17

54,89

Realisasi untuk indikator persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) adalah sebesar 93,52, dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2016 sebesar 90 %. Capaian kinerja indicator pertama pada sasaran ke-5 sebesar 100 %. Capaian Indikator kinerja sasaran yang berjumlah 106 indikator kinerja sasaran yang mencapai 100 persen sebanyak 84 indikator, 18 indikator tidak mencapai target 90 persen dan 4 indikator belum ada target yaitu indicator persentase kawasan santri yang diberdayakan, kelurahan layak anak, persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi, dan persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja. Keberhasilan dalam pencapaian target indicator kinerja ini tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Secara dapat dilihat capaian indicator utama bupati banjar, pada table berikut : Tabel Capaian Indicator Utama Bupati Banjar Tahun 2016 Tahun 2016 No.

1

Sasaran

Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama

Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)

Sat uan

Persentase Kawasan santri yang diberdayakan Penurunan Jumlah kasus kriminal Jumlah dana BAZ yang


Target

Reali sasi

Capa ian (%)

Kate gori

per sen

-

-

0

-

kas us Rp

149

79

100

80.000

-

0,00

Hal. 37


tersalurkan 2

3

4


Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis AlQuran peserta didik Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal

Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an

per sen

90

91,4

100

Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal

kas us

14

13

92,8 6

Meningkatnya angka partisipasi sekolah

Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD / MI / SDLB

per sen per sen

95,91

89,41

61,26

57,48

93,2 2 93,8 3

per sen per sen

119,8

106,1

85,05

77,62

per sen per sen tah un per sen per sen

0,28

0,33

0,92

0,23

7

6,87

63,19

65,36

98,1 4 100

3,1

107,5

100

per sen

77

77,27

100

keg iata n per 100 .00 0.k h

7

8

100

210,5

99,33

100

APM SMP / MTs / SMPLB Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD / MI / SDLB APK SMP / MTs / SMPLB Angka Putus Sekolah (APtS) APtS SD / MI / SDLB APtS SMP / MTs / SMPLB

5

6

7

.000

Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya

Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi

Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar PAUD Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup


88,5 6 91,2 6

82,1 4 25

Hal. 38


Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

8

9

10

11

12

13

14

15

Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya mitigasi bencana

Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda


Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) Angka laju pertumbuhan penduduk Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang

Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka Pengangguran Terbuka

per .10 00 kh per sen

13,8

9,5

100

44

31,92

100

per sen per sen

2,08

1,81

100

31,36

20,46

100

per sen

8

12,07

100

dok um en per sen per sen

300

663

100

70

80,12

100

2,56

3,44

88

Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani

per sen

67

65

97,0 1

Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak Persentase Kelurahan Layak anak Persentase Pengurangan Resiko Bencana Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan

per sen

65

65

100

per sen per sen per sen

-

-

-

50

50

100

100

100

100

0,4

0,49

100


per sen

Hal. 39


16

17

Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan

Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga. Produksi komoditas prioritas padi sawah

BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2016 per sen

53,44

50,69

94,8 5

ton

238.53 7

248.9 60

100

Produksi komoditas prioritas padi ladang

ton

26.583

34.93 9

100

Produksi karet

ton kw /ha

16.31 7.300 39,04

100

Produktifitas komoditas prioritas padi sawah

17.419 ,08 40,7

Produktifitas komoditas prioritas padi ladang

kw /ha

28

33,5

100

Produktifitas karet

kg/ ha per sen per sen

1.057

930

2,7

2,9

87,9 8 100

80

80

100

eko r ton

16.800

16.70 0 58.00 0

99,4 0 100

ton

10.872

8.228

kg/ kap ita per sen

50

51

75,6 8 100

25

12

48

ton

700

945

100

k.k al/ kap /hr gr/ kap /hr sko r

3

3,48

100

99

92

92,9 3

89,5

89,2

99,6 6

82,5

119,9

100

Persentase Kelompok tani madya Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi Populasi sapi Jumlah produksi ikan budidaya Jumlah produksi ikan tangkap Jumlah konsumsi ikan

18

19

20

Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat

Meningkatnya investasi daerah

Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Ketersediaan Energi

Ketersediaan Protein

Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi. Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)


per sen

45.000

95,9 2

Hal. 40


21

22

Meningkatkan kinerja perusahaan daerah Meningkatnya kualitas lingkungan

Opini akuntan publik


Persentasi sampah yang terolah di TPA Rasio luasan RTH Publik sebesar 20persen dari luas kawasan perkotaan Kualitas air

Kualitas udara

23

24

Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat

Mengembangk an kepariwisataa n daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Persentasi koperasi aktif. Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi Jumlah nilai ekspor karet.

opi ni

WTP

WTP

100

per sen per sen

100

100

100

1,58

1,57

99,3 7

ter ce mar /ti dak ter ce mar ter ce mar /ti dak ter ce mar per sen per sen

terce mar

terce mar

100

tidak terce mar

tidak terce mar

100

62,5

62,87

100

0,5

0,2

40

per sen

20

0

0

USD

499.87 7.690, 35 0,3

1.329 .000

0,27

0,23

75,8

1.918. 415 5

2.447 .644 5

100

Persentase Desa Berkembang

per sen

peningkatan wisatawan lokal peningkatan wisatawan mancanegara

ora ng ora ng


100

Hal. 41


25

26

27

28

29

30

31

Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika; Meningkatnya infrastuktur perhubungan

Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak; Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal; Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2016 per sen

52,5

91,91

100

Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik Persentase pengujian kendaraan bermotor

per sen

57,28

67,85

100

per sen

86,64

88,01

100

per sen

81,25

67,19

82,7

Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik Cakupan layanan internet dan telepon seluler Cakupan rumah layak huni

per sen

65

66,7

100

per sen

17

54,16

100

per sen

95,92

97,91

100

Cakupan air minum

per sen

57,14

61,74

100

Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD

per sen

100

100

100

Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi Persentase kasus hukum PNS yang ditangani

per sen

0,13

0,22

100

per sen

100

100

100

per sen

0,05

100

100

Prosentase SDM

per

100

100

100,


Hal. 42


32

Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas

aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA

sen

per sen

42,24

27,8

65,8 1

per sen

72,5

82,2

100

per sen

100

100

100

per sen

35

48

100

per sen

20

55

100

per sen

65,45

65,45

100

per sen

62

43,31

69,8 5

per sen

92

91,4

99,3 5

Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata

per sen

28,57

28,57

100

Tingkat Maturitas SPIP

lev el lev el per sen per sen

1

3

100

3

3

100

80

80

100

45,45

41,18

90,6 1

-

-

-

Tingkat Kapabilitas APIP Persentase Temuan yang ditindaklanjuti Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundangundangan Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang


per sen

Hal. 43


terintegrasi


Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan

33

Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efesien dan efektif

Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demontrasi/ jumlah gejolak masyarakat Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu Persentase peraturan yang dibuat Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan Persentase SPM yang terpenuhi Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja Persentase kelengkapan administrasi desa


opi ni BPK per sen

WTP

WTP

100

97

96,13

99,1 0

per sen

39,7

19,7

49,6 2

per sen

80

76,5

95,6 3

per sen

80

81,34

100

per sen

100

100

100

per sen

100

46

46

per sen

100

100

100

per sen per sen

70

88,61

100

80

79,31

99,1 4

per sen

21,98

15,82

71,9 7

per sen per sen

80

61

0

0

76,2 5 -

per sen

42,24

100

100

Hal. 44


34

Meningkatnya kualitas pelayanan publik


Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti Indeks Kepuasan masyarakat Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan

per sen

100

43,33

43,3 3

ang ka per sen

81,5

79,42

10

100

97,4 5 100

Capaian untuk indikator kinerja sasaran persentase SKPD yang berkinerja baik adalah sebesar 54,89 persen. penilaian indicator persentase SKPD yang berkinerja baik ini dikaitkan dengan evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Dari hasil evaluasi SAKIP tersebut diperoleh data bahwa dari 34 SKPD yang dievaluasi, sebanyak 14 SKPD yang bernilai Baik atau sebesar 41,17 persen.


Hal. 45


3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola BAPPEDA Banjar tahun 2016 adalah sebesar Rp 19,270,940,579,00 (86,72%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 3.648.290.218 (18,94 % dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 15.622.650.361 (81,06 % dari total realisasi). Realisasi anggaran belanja langsung untuk progam utama sebesar Rp 12,355,184,440.00 (87.13% dari total anggaran yang dilokasikan untuk proram utama sebesar Rp 14,179,700,820.00) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung progam pendukung sebesar Rp 3,267,465,921.00 (85.78% total anggaran yang dilokasikan untuk proram pendukung sebesar Rp 3,809,068,980.00), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3,648,290,218 ( 86,18% dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.4,233,424,160.00). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran yang baik jika dibandingkan penyerapan anggaran yang tidak sampai 100% dkarenakan adanya efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel Tabel 3.6. berikut: Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016 Kinerja No 1

2

3

Sasaran Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan Terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Anggaran

Target

Realisasi

% Realisasi

Target

Realisasi

(Rp)

(Rp)

% Realiasasi

35

48

137

3,123,769,800.00

2,628,353,552.00

84.14

100

100 589,200,700.00 100

429,590,650.00

72.91


Hal. 46

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2016 Kinerja No

Sasaran

Anggaran

Target

Realisasi

% Realisasi

Target

Realisasi

(Rp)

(Rp)

% Realiasasi

80

80

100

979,330,400.00

850,082,700.00

86.80

80

80

100

2,639,966,160.00

2,198,133,178.00

83.26

80

80

100

1,551,721,860.00

1,486,413,505.00

95.79

80

80

100

1,402,878,920.00

1,156,644,310.00

82.45

20

20

100

1,229,941,820.00

1,145,891,120.00

93.17

2,662,891,160.00

2,460,075,425.00

92.38

12,355,184,440.0 0 3,267,465,921.00

87.13

Belanja Langsung Pendukung

14,179,700,820.0 0 3,809,068,980.00

Belanja Tidak Langsung

4,233,424,160.00

3,648,290,218

86,18

Total Belanja

22,222,193,960.0 0

19,270,940,579

86,72

Persentase rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti Persentase dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Persentase perencanaan pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan 4 Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu. 5 Terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %) Jumlah

90

75

0

0


85.78

Hal. 47


Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015 No

Sasaran

1

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

2

Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan

3

Terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

4

Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu.

5

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD

137

84.14

15.86

100

72.91

27.09

Persentase rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti Persentase dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti

100

86.80

13.20

100

83.26

16.74

Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

100

95.79

4.21

Persentase perencanaan pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Sistem data yang terintegrasi

100

82.45

17.55

100

93.17

6.83

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD)

0

-

100.00


0

-

100.00

Indikator

3.1 TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA 2015 3.1.1. EVALUASI KINERJA 2015 Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja BAPPEDA Banjar Tahun 2015 memperoleh nilai 78,34 dengan interprestasi predikat B (Baik). maka pada tahun 2016 direkomendasikan kepada Kepala BAPPEDA Banjar hal-hal sebagai berikut :


Hal. 48


1. melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen rencana aksi dengan realisasi berupa informasi kinerja outcome ; 3.2. TINDAK LANJUT Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat BAPPEDA Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut: 1. BAPPEDA Banjar telah menetapkan 9 Indikator dengan realiasi yang berorientasi outcome 2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dikelola BAPPEDA Banjar.


Hal. 49


BAB IV PENUTUP 1. KESIMPULAN Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA Banjar pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun pertama dari Rencana strategis BAPPEDA Banjar Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Hasil laporan kinerja BAPPEDA Banjar tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dari analisis terhadap lima (5) sasaran kinerja terdapat sembilan (9) buah Indikator dengan delapan (8) buah indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau capainnya lebih dari 100% dan (1) buah indicator dengan capaian masih rendah.

2. SARAN-SARAN Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di BAPPEDA Banjar terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Laporan Kinerja BAPPEDA Banjar tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


Hal. 50

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2016 LAMPIRAN


Hal. 51

LK jip LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016

Recommend Documents