KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011

Katalog : 3101013.63.03

Publikasi ini menyajikan informasi beberapa indikator yang digunakan sebagai alat ukur untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Banjar. Indikator Kesejahteraan Rakyat merupakan publikasi yang menggambarkan pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif di Kabupaten Banjar. Melalui publikasi ini, pembaca akan diantarkan pada analisa singkat dari beberapa indikator yang menjadi ukuran , seperti :  Kependudukan  Keluarga Berencana  Pendidikan  Ketenagakerjaan  Kesehatan  Perumahan  Indeks Pembangunan Manusia Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010 ini disusun oleh Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, yang merupakan organisasi resmi yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan statistik di daerah dengan tugas utama menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011

KERJASAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANJAR

KATALOG BPS : 3101013.63.03

Kerjasama BAPPEDA – BPS Kabupaten Banjar

Katalog BPS : 3101013.63.03.

Nomor Publikasi : 63032.12.01

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit : Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

VISI dan MISI BADAN PUSAT STATISTIK VISI: Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (the agent

of trustworthy statistical data for all). MISI: a. memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisein; b. menciptakan insane statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c. meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d. meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan e. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dlam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisein.

KATA SAMBUTAN Assalamu'alaikum Wr.Wb. Terwujudnya

kesejahteraan

rakyat

yang

ditandai

dengan

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja merupakan salah satu visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjar. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tersebut dan untuk menentukan arah kebijakan yang akan datang, maka ketersediaan indikator kesejahteraan rakyat yang akurat dan terkini sangat diperlukan sebagai penunjang terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kami menyambut gembira atas terbitnya publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 sehingga dapat menambah ragam data yang sangat berguna untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya pada aspek kesejahteraan masyarakat. Kepada segenap jajaran BPS Kabupaten Banjar atas kerjasama penyusunan publikasi ini beserta semua pihak yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam penyediaan data hingga selesainya publikasi ini kami ucapkan terimakasih . Akhirnya kami berharap semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dan semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-Nya kepada kita semua. Amien. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Martapura,

September 2012

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR,

MUHAMMAD RUSDI, ST. MT Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011 yang merupakan hasil kerjasama Bappeda Kabupaten Banjar dan BPS Kabupaten Banjar dapat diselesaikan. Dalam publikasi ini disajikan berbagai informasi umum terkait situasi kesejahteraan rakyat yaitu menyangkut masalah ekonomi, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan gizi, perumahan, serta perkembangan mengenai Indeks Pembangunan Manusia di tingkat wilayah Kabupaten Banjar. Data-data pokok yang digunakan sebagian besar bersumber dari hasil Susenas dan Sakernas yang diolah BPS Kabupaten Banjar ditambah dengan Indeks Pembangunan Manusia dari hasil pengolahan BPS RI serta data-data lain yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penunjang analisis. Kami menyadari walaupun telah diupayakan secara maksimal namun publikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin. Martapura,

September 2012

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANJAR,

EDY RAHMADI, SP, MP

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

ii

DAFTAR ISI Hal KATA SAMBUTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii

DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v

DAFTAR GRAFIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viii

BAB I

PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.2 Ruang Lingkup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.3 Sumber Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

PEREKONOMIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.1 Struktur Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2.2 Pertumbuhan Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.3 Distribusi Pendapatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.4 Korva Lorenz dan Koefisein Gini . . . . . . . . . . . .

15

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA . . . . .

19

3.1 Kependudukan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

3.2 Keluarga Berencana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

BAB IV

PENDIDIKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

BAB V

KETENAGAKERJAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

BAB II

BAB III


iii

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja . . . . . . . . . .

49

5.2 Daya Serap Tenaga Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

5.3 Tingkat Pengangguran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

BAB VI

KESEHATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

BAB VII

PERUMAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

BAB VIII

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA . . . . . . . . . . . . . . .

71

8.1 Konsep Pembangunan Manusia . . . . . . . . . . . . . .

72

8.2 Manfaat Penghitungan IPM . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

8.3 Konsep Penghitungan IPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

8.4 Perkembangan IPM Kabupaten Banjar . . . . . . . . . .

85

8.5 Perkembangan Indeks Penyusun IPM Kab.Banjar . .

89

8.6 Laju Pencapaian IPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

BAB IX

PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


99

iv

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1.

Struktur Ekonomi dan Struktur Tenaga Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2011 .............................

Tabel 2.

Pertumbuhan

Ekonomi

(Atas

Dasar

Harga

Konstan) Kabupaten Banjar Tahun 2009-2011 ..... Tabel 3.

Pendapatan

di Kabupaten

Banjar Tahun 2011 ……….....................................

23

Persentase Penduduk menurut Kelompok Usia Tahun 2011 ……...................................................

Tabel 6.

14

Penduduk Kabupaten Banjar menurut Kelompok Umur Tahun 2011 ................................................

Tabel 5.

11

Persentase Penduduk dan Jumlah Pendapatan Menurut Golongan

Tabel 4.

7

26

Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15 49 Tahun Berstatus Kawin terhadap Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Banjar Tahun 2011 ………………………………………....................

Tabel 7.

29

Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat KB Menurut Jenisnya di Kabupaten Banjar Tahun 2011.....................................................................

Tabel 8.

32

Persentase Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2011 ............................


38

v

Tabel 9.

Persentase

Ijazah

Terakhir

yang

Dimiliki

Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Banjar Tahun 2011 …………………………............... Tabel 10.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar Tahun 2011 .........................................................

Tabel 11.

50

Daya Serap Tenaga Kerja Per Sektor di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2011 ………………………….....

Tabel 13.

43

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Banjar Tahun 2011 …………....

Tabel 12.

42

Persentase

TPAK,

Tingkat

Kesempatan

51

Kerja

(TKK), dan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT), Tahun 2011 ……………......................................... Tabel 14.

Persentase Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja di Kabupaten Banjar Tahun 2011 …………............

Tabel 15.

Persentase

Cara

Pengobatan

Mengalami

Keluhan

penduduk

Kesehatan

di

Kabupaten

PersentaseTempat

Tinggal

menurut

64

Persentase Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun 2011 ……………....................................................

Tabel 19.

61

Status

Penguasaan di Kabupaten Banjar Tahun 2011 …… Tabel 18.

59

Lama Pemberian Asi bagi Bayi dan Balita di Kabupaten Banjar Tahun 2010 dan 2011 .............

Tabel 17.

55

yang

Banjar Tahun 2011 ………….................................. Tabel 16.

54

66

Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir TinjaTahun 2011 ……………....


69

vi

Tabel 20.

Komponen Dasar Pembentukan IPM Kabupaten Banjar Tahun 2008 – 2011 …………………………...

Tabel 21.

86

Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2011 …………………..................................

Tabel 22.

Kriteria

dan

Tingkatan

Status

90

Pembangunan

Manusia Menurut UNDP …………………………...…

92

Tabel 23.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /Kota Tahun 2008 – 2011 ……………………...........………

94

Tabel 24

Perbandingan Peringkat Propinsi IPM Kab/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2008 – 2011 ……………

95

Tabel 25.

Laju Shortfall Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2011 ………………

97


vii

DAFTAR GRAFIK Hal Grafik 1.

Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja Tahun 2011

Grafik 2.

Distribusi Pendapatan Penduduk

Kabupaten

Banjar Tahun 2011 ………………………………...... Grafik 3.

Rasio

25 Ketergantungan

Penduduk

Kabupaten

Banjar Tahun 2011…………………………………… Grafik 6.

17

Struktur Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2011

Grafik 5.

16

Gini Rasio Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2011 …………………………..

Grafik 4.

8

27

Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 1549 Tahun Berstatus Kawin terhadap Program Keluarga Berencana di Kab. Banjar Tahun 2011 ..

Grafik 7.

Persentase

Partisipasi

KB

Aktif

menurut

Kelompok Umur Tahun 2011 ………………………. Grafik 8.

39

Rasio Perbandingan Guru dan Murid tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2011 ….

Grafik 11.

33

Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Tahun 2011 ………………………….

Grafik 10.

31

Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat/Cara KB Tahun 2011 ………………………………………...

Grafik 9.

30

41

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar Tahun 2010 – 2011 …………………………………..


44 viii

Grafik 12.

Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut KegiatanTahun 2011 …………………………………

Grafik 13.

Persentase Cara Pengobatan Penduduk Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Tahun 2011 …

Grafik 14.

60

Persentase Penolong Kelahiran Bayi Usia 0-59 Bulan Tahun 2011 …………………………..………..

Grafik 15.

48

62

Persentase Penguasaan Tempat Tinggal Tahun 2011 ……………………………………………………..

65

Grafik 16.

Persentase Luas Lantai Rumah Tahun 2011 …….

67

Grafik 17.

Persentase

Rumah

Tangga

Menurut

Jenis

Sumber Air Minum Utama Tahun 2011 …………. Grafik 18.

Persentase

Rumah

Tangga

Menurut

Jenis

Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2011 …. Grafik 19.

Indeks

Manusia

Kab.

Banjar

Tahun

2008-2011 …………………………………………….. Nilai

70

Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan

Pembangunan Grafik 20.

68

IPM

Kabupaten/Kota

Tahun

2011

Kalimantan Selatan ……………………………………


91 93

ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata merupakan tujuan dari pembangunan nasional Indonesia. Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut. Namun dimensi kesejahteraan rakyat disadari

sangat

luas

dan

kompleks,

sehingga

suatu

taraf

kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek pembangunan. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

pada

tahun

2000

mendeklarasikan

kesepakatan

Tujuan

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG’s) yang

tertuang

dalam

delapan

butir

tujuan

guna

tercapainya

kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Adapun delapan butir MDG’s tersebut adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong

kesetaraan

gender

dan

pemberdayaan

perempuan,

menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi

HIV/AIDS

malaria

dan

penyakit

menular

lainnya,

memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Untuk mengukur sampai sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten


2

BAB I PENDAHULUAN

Banjar pada khususnya dalam pencapaian target pembangunan nasional dan MDG’s dibutuhkan indikator-indikator yang terkait dengan aspek-aspek kesejahteraan rakyat yang bisa menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat pada saat ini. Guna

memenuhi

kesejahteraan

rakyat

kebutuhan

tersebut

disusunlah

indikator-indikator publikasi

Indikator

Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kabupaten Banjar Tahun 2011. Diharapkan

publikasi

ini

mampu

memberikan

gambaran

perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk selama periode 2011 yang merupakan hasil dari pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Banjar selama ini. Sudut pandang analisis yang dilakukan dalam publikasi INKESRA Kabupaten Banjar Tahun 2011 lebih diutamakan dari aspek kesejahteraan

sosial

seperti

tingkat

kesehatan,

pendidikan,

ketenagakerjaan, perumahan, dan konsumsi. Publikasi ini merupakan kumpulan

dari

berbagai

data

yang

mencerminkan

hasil

pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Di dalam publikasi ini juga ditampilkan indeks komposit yang berkaitan dengan pembangunan manusia yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan sebagai ukuran, yang secara tepat dapat menunjukan potret umum tentang status pembangunan manusia di Kabupaten Banjar. Ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah Kabupaten Banjar tentang pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini.


3

BAB I PENDAHULUAN

1.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari publikasi ini

mencakup kelompok

indikator : (a) Perekonomian; (b) Kependudukan

dan KB; (c)

Pendidikan; (d) Ketenagakerjaan; (e) Kesehatan; (f) Perumahan serta perkembangan IPM Kabupaten Banjar. 1.3. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan ditunjang oleh data-data lain seperti Survei angkatan Kerja (SAKERNAS), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PRDB) dan lain-lain.


4

BAB II PEREKONOMIAN

2.1. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Gambaran kondisi struktur ekonomi dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Struktur ekonomi dikatakan berubah apabila kontribusi/pangsa PDB dari sektor ekonomi yang mulanya dominan digantikan oleh sektor ekonomi lain. Struktur ekonomi Kabupaten Banjar didominasi oleh sektor pertanian;

sektor

pertambangan

dan

penggalian;

serta

sektor

perdagangan, hotel dan restoran. Dari sembilan sektor, sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor paling dominan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Banjar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar mencapai 23,70 persen, dimana kontribusi ini tidak jauh berbeda dengan keadaan 2010 dimana sektor perdagangan juga menjadi paling utama mencapai 23,47 persen. Sektor ini memberikan peluang kesempatan kerja yang cukup luas bagi penduduknya, dengan daya serap tenaga kerja mencapai 21,07 persen.


6

BAB II PEREKONOMIAN

Tabel 1. Struktur Ekonomi dan Struktur Tenaga Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2011

No.

Lapangan Usaha

(1)

(2)

Struktur Ekonomi (%)

Struktur Pekerja (%)

(3)

(4)

1

Pertanian

21,71

56,16

2

Pertambangan & Penggalian

21,51

2,92

3

Industri

5,72

2,44

4

Listrik & Air bersih

0,78

0,00

5

Bangunan

5,99

3,92

6

Perdag, Rest,Hotel

23,70

21,07

7

Angkutan & kom

5,46

1,99

8

Keuangan, Persewaan & Jasa

4,09

1,19

11,05

10,32

100,00

100,00

perushaan 9

Jasa-jasa Total

Sumber : Data Diolah dari Data Sakernas 2011 dan PDRB Kab. Banjar 2011


7

BAB II PEREKONOMIAN

Grafik 1. Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja Tahun 2011 PERSENTASE KONTRIBUSI EKONMI

25

PERD, HOTEL, REST PERTANIAN

PERTAMB/PENGGL

20 15

JASA-JASA

10 BANGUNAN INDUSTRI ANGKUTAN

5

KEUANGAN LISTR, AIR BERS

0 0

20 40 PERSENTASE KONTRIBUSI PEKERJA

60

Sumber : Data Diolah dari Data Sakernas 2011 dan PDRB Kab. Banjar 2011

Sektor kedua yang kontribusinya terbesar pada perekonomian Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian, yakni sebesar 21,71 persen, dengan daya serap terhadap tenaga kerja di sektor ini juga sangat besar yaitu 56,16 persen. Cukup banyaknya kegiatan penambangan dan penggalian di Kabupaten Banjar, baik yang dikelola secara modern maupun tradisional

memberikan

perekonomian. Sektor

kontribusi

yang

berarti

terhadap

pertambangan dan penggalian memberikan

sumbangan sebesar 21,51 persen. Hanya saja penyerapan tenaga kerja di sektor ini tidak memberikan kesempatan yang besar, karena hanya mampu menyerap 2,92 persen tenaga kerja.


8

BAB II PEREKONOMIAN

Kalau

dilihat

dari

struktur

ekonomi

Kabupaten

Banjar

tersebut, perekonomian daerah ini lebih berorientasi ke kehidupan penduduk yang agraris, akan tetapi tren kontribusi sektor sekunder dan tersier nampak semakin membesar terhadap sektor primer. 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan perubahan

ekonomi

kondisi

dapat

perekonomian

diartikan suatu

sebagai

proses

daerah

secara

berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam

bentuk

kenaikan

pendapatan

nasional.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Adanya pertumbuhan

ekonomi

merupakan

indikasi

keberhasilan

pembangunan ekonomi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pernah mengalami hambatan serius oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 90-an menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional semata

belum

mampu

menghasilkan

manusia

Indonesia

yang

tangguh dan mampu menghadapi krisis. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu strategi pembangunan nasional

yang memberi

prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, agar manusia Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

9

BAB II PEREKONOMIAN

Indonesia dapat hidup layak, bermartabat, dan tangguh dalam menghadapi berbagai krisis sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam suatu perekonomian modern atau perekonomian di negara-negara maju, terjadi perubahan-perubahan drastis mengenai persepsi

pemerintah

dan

masyarakat

umum

tentang

kegiatan

perekonomian. Pertumbuhan ekonomi bagi mereka bukan lagi menjadi satusatunya tujuan pembangunan utama yang harus dikejar.

Negara-

negara maju nampaknya mulai lebih menekankan pada ‘kualitas hidup’, seperti kelestarian lingkungan hidup, karena di negara maju peran sektor industri sudah sangat dominan. Pertumbuhan sektor industri ini banyak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran air, pencemaran udara, terkurasnya sumber daya alam, serta hilangnya keindahan alam. Hal ini bisa diterapkan karena pada umumnya di negara maju level perekonomian

yang

diukur

dari

Produk

Domestik

Bruto

dan

Pendapatan Perkapita, sudah relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara berkembang, sehingga tidak perlu mengejar atau berorientasi pada pertumbuhan. Sedangkan pada negara-negara berkembang yang level perekonomiannya masih sangat rendah, mau tidak mau harus memacu pertumbuhan agar perekonomian meningkat sehingga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan. Pada umumnya di negara-negara miskin dan berkembang yang menjadi dilema adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan


10

BAB II PEREKONOMIAN

distribusi pendapatan (pemerataan). Kedua hal ini sangat sulit untuk diwujudkan secara bersama pada waktu yang bersamaan pula. Jika pertumbuhan

ekonomi

di

dahulukan

dikarenakan

syarat

pembangunan ekonomi adalah PDRB yang lebih tinggi dari tahuntahun sebelumnya, maka tidak ada cara lain, distribusi pendapatan agak sedikit dikorbankan.

Akan tetapi yang menjadi masalah,

seluruh masyarakat mempunyai hak untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan turut berpartisipasi melaksanakan pembangunan. Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Banjar Tahun 2009-2011 No.

Lapangan Usaha

2009

2010

20111)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Pertanian

2,76

4,73

4,81

2

Pertambangan & Penggalian

2,96

1,75

5,83

3

Industri Pengolahan

8,89

6,43

5,34

4

Listrik & Air bersih

6,46

6,53

6,26

5

Bangunan/Konstruksi

11,76

6,50

5,39

6

Perdag, Restoran, Hotel

8,61

4,88

7,09

7

Angkutan & komunikasi

9,13

7,87

6,33

8

Keu,Persewaan, Jasa perush

8,12

-2,23

8,11

9

Jasa-jasa

8,67

8,69

8,64

Kabupaten Banjar

6,18

4,72

6,20

Sumber : PDRB Kab. Banjar, 2011 1) Angka Sementara


11

BAB II PEREKONOMIAN

Kabupaten Banjar yang sedang berbenah diri dan sedang giat-giatnya

melaksanakan

memperhatikan

masalah

pembangunan

ini

sejak

dini,

seyogyanya

sehingga

dalam

merencanakan pembangunan untuk masa yang akan datang hal seperti ini tidak perlu lagi menjadi suatu dilema. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar secara umum selama periode 2009 - 2010 menunjukkan trend perlambatan. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar sekitar 6,18 persen, melambat menjadi 4,72 persen di tahun 2010 dan mengalami kenaikan menjadi sekitar 6,20 persen di tahun 2011. Percepatan

pertumbuhan

ekonomi

ini

disebabkan

oleh

percepatan yang cukup signifikan di sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Sehingga, walaupun sektor lainnya

mengalami

signifikan,

perlambatan,

pengaruhnya

terhadap

tetapi total

karena

tidak

pertumbuhan

terlalu ekonomi

Kabupaten Banjar tidak terlalu besar. 2.3. Distribusi Pendapatan. Salah seorang pakar ekonomi dari Badan Riset Bank Dunia dan

Institute

of

Development

Studies

bernama

MS

Ahluwalia

mengemukakan analisis mengenai distribusi pendapatan negaranegara berkembang (didalam Sadono Sukirno, 1985).

Beliau

memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan yaitu :


12

BAB II PEREKONOMIAN



Distribusi Pendapatan Relatif Merupakan perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerimaan pendapatan.

Penggolongan ini

didasarkan pada besarnya pendapatan yang mereka terima. Penerima-penerima pendapatan dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu 40 persen penduduk yang menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan paling tinggi. 

Distribusi Pendapatan Mutlak Merupakan persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang. Menurut hasil penelitian Ahluwalia tersebut ditemukan bahwa

di

negara-negara

komunis

40

persen

dari

penduduk

yang

berpendapatan paling rendah menerima 25 persen dari seluruh pendapatan masyarakat. Di negara-negara maju golongan penduduk ini menerima lebih kurang 16 persen,

dan di negara-negara

berkembang golongan 40 persen dari penduduk yang berpendapatan paling rendah ini hanya menerima 12,5 persen dari keseluruhan pendapatan masyarakat. Dari gambaran ini terlihat bahwa dinegara berkembang distribusi pendapatannya paling tidak merata.


13

BAB II PEREKONOMIAN

Tabel 3. Persentase Penduduk dan Jumlah Pendapatan menurut Golongan Pendapatan di Kabupaten Banjar Tahun 2011

Gol. Pendapatan

(1)

Persen

Kumulat

tase

if Persen

Pendu

pendu

duk

duk

(2)

(3)

Persen

Kumul

Jumlah

tase

atif

Pendapatan

Jumlah

Persen

(Rp.)

Penda

Penda

patan

patan

(5)

(6)

(4)

< 100.000

0,00

0,00

0

0,00

0,00

100.000 – 149.999

0,34

0,34

257.349.578

0,07

0,07

150.000 – 199.999

0,88

1,22

852.506.335

0,22

0,28

200.000 – 299.999

7,64

8,87

9.993.519.859

2,53

2,81

300.000 – 499.999

28,80

37,66

59.183.185.189

14,98

17,79

500.000 – 749.999

28,97

66,64

91.368.188.112

23,12

40,91

750.000 – 999.999

14,30

80,93

63.394.326.573

16,04

56,95

≥ 1.000.000

19,07

100,00

170.088.863.672

43,05

100,00

Kab. Banjar

100,00

395.137.939.316

100,00

Sumber : Diolah dari Susenas BPS

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik,

untuk wilayah Kabupaten

Banjar dapat dihitung bahwa golongan 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah menerima 19,33 persen dari seluruh


14

BAB II PEREKONOMIAN

pendapatan masyarakat.

Keadaan ini bisa dibilang cukup merata

distribusi pendapatannya, bahkan jika dibandingkan dengan negara maju sekalipun, pada golongan yang sama hanya menerima sekitar 16 persen dari keseluruhan pendapatan masyarakat.

2.4. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi

uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien

Gini

adalah

ukuran

ketidakmerataan

atau

ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan yang sempurna, dima satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Dalam ilmu Ekonomi Industri, Koefisien Gini juga dapat dipergunakan untuk melihat konsentrasi pasar. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi. Ukuran ini pertama kali dikembangkan oleh statistisi dan ahli sosiologi Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam makalahnya berjudul “Variability and Mutability” (dalam bahasa Italia: Variabilità e mutabilità). Menurut definisinya, koefisien gini adalah


15

BAB II PEREKONOMIAN

perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Mekanisme kerja kurva lorenz adalah jumlah penerimaan pendapatan dalam bentuk persentase kumulatif dinyatakan pada sumbu horisontal.

Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total

pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut.

Grafik 2. Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Banjar ,100 Tahun 2011 % KUMULATIF PENDAPATAN

,90 ,80 ,70 ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10 ,0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% KUMULATIF PENDUDUK

Jika setiap individu memiliki pendapatan yang sama, maka kurva distribusi pendapatan akan tepat jatuh pada garis lurus 45 derajat pada gambar, dan koefisien gini bernilai 0. Sebaliknya jika seorang individu menguasai seluruh pendapatan, dikatakan terjadi


16

BAB II PEREKONOMIAN

ketimpangan

sempurna

(maksimum)

sehingga

kurva

distribusi

pendapatan akan jatuh pada titik (0,0), (0,100) dan (100,100), dan angka koefisien gini bernilai 1. Kurva lorenz untuk Kabupaten Banjar pada tahun 2011 dapat dilihat dari gambar 2. Garis diagonal (warna Biru) adalah merupakan garis pemerataan sempurna. Jika jarak kurva lorenz jauh dari garis diagonal, maka distribusi pendapatan kurang merata atau terjadi ketimpangan, akan tetapi jika kurva lorenz jaraknya dekat dengan

0,35

0,27 0,27

0,28 0,27

0,28 0,26

0,25 0,24

Gini Rasio

0,3

0,26

0,35

0,31 0,29

0,32

Grafik 3 Gini Rasio Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2011 0,4

0,35

garis diagonal maka distribusi pendapatan cenderung lebih merata.

0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 2005

2006

2007

2008

KALSEL

2009

2010

2011

BANJAR

Agar lebih jelasnya dapat dihitung koefisien Gini Kabupaten Banjar dengan pengukuran ketimpangan atau ketidak merataan pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

17

BAB II PEREKONOMIAN

terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horisontal sebelah kanan. Rasio ini pertama kali di rumuskan oleh ahli statistik Italia pada tahun 1912. Jika rasio berkisar antara 0,5–0,7 maka terjadi ketimpangan yang tajam, dan jika rasio berkisar antara 0,2–0,35 maka distribusi pendapatan relatif merata. Dari hasil penghitungan diperoleh bahwa nilai koefisien Gini Kabupaten Banjar tahun 2011 adalah sebesar 0,35 berarti di Kabupaten Banjar distribusi pendapatan penduduk relatif merata, baik dilihat dari kriteria Bank Dunia maupun dari kurva Lorenz dan koefisien Gini.

Hal ini bisa terjadi kemungkinan disebabkan oleh

karena sebagian besar penduduk Kabupaten Banjar (sekitar 56,16 persen) bekerja di sektor pertanian.


18

BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

3.1. Kependudukan Istilah

kependudukan

dihubungkan

dengan

hal-hal

yang

menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi

karena

kelahiran,

kematian,

perkawinan,

perpindahan

penduduk dan mobilitas sosial. Untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk, komponen-komponen demografi tersebut perlu mendapat perhatian. Pemantauan

laju

pertumbuhan

penduduk

sangat

penting

sebagai penentu kebijakan di bidang kependudukan, yaitu untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk yang besar sebenarnya menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya baik. Namun, jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak diimbangi

dengan

tingkat

produktifitas

yang

tinggi

akan

menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang merupakan faktor yang amat mempengaruhi manfaat hasil pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti diperlukannya usaha yang semakin besar untuk mempertahankan suatu tingkat kesejahteraan rakyat tertentu di dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, pakaian, pekerjaan, dan kesehatan. Usaha yang lebih besar lagi dibutuhkan bilamana tingkat kesejahteraan ini ingin ditingkatkan.


20


Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor strategis karena posisinya bukan hanya sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan, tetapi juga SDM akan berperan sebagai perencana

dan

pelaksana

program-program

pembangunan

itu

sendiri. Atas dasar pemikiran ini, pembangunan manusia harus dititikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang tentu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. SDM

yang

besar

hanya

akan

bermanfaat

sebagai

aset

pembangunan apabila memiliki kualitas yang cukup baik. Kualitas ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti derajat kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk daerah tersebut. Jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan jika memiliki kualitas rendah. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan tetap tingginya tingkat kelahiran di satu pihak dan tingkat kematian yang semakin menurun di lain pihak. Beberapa sarjana

yang

telah melakukan penelitian telah berpendapat bahwa rata-rata wanita Indonesia semasa umur produktif telah mengalami enam atau tujuh kali kelahiran. Perkiraan tentang tingkat kelahiran kasar yang dibuat untuk penduduk di Indonesia tidak pernah kurang dari 40 per seribu, bahkan ada yang mengira bahwa pada dewasa ini setinggi 49 per seribu. Tetapi keba nyakan ahli dan sarjana di bidang demografi cenderung pada perkiraan di sekitar 44 per seribu. Faktor kesuburan ini merupakan masalah yang sangat kritis dalam usaha untuk menangani masalah kependudukan di Indonesia. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

21


Sekalipun tingkat kematian kasar yang diperkirakan disekitar 20 per seribu dewasa ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, namun dapat dikatakan bahwa sejak awal abad ini tingkat kematian secara berangsur-angsur telah menunjukkan gejala menurun. Jika ditinjau secara bersamaan dengan tingkat kelahiran yang

hampir tidak berobah polanya

dan tingkatnya hingga dewasa ini, maka turunnya tingkat kematian membuat makin menaiknya tingkat pertumbuhan penduduk. Turunnya tingkat kematian berarti pula bertambah banyaknya jumlah orang dewasa dan dengan fertilitas yang belum turun

banyak,

hasilnya

adalah

makin

meningkatnya

jumlah

penduduk. Adapun tingkat kematian akan terus turun sebagai akibat dari usaha perbaikan kesehatan rakyat. Berkaitan dengan kependudukan, ada beberapa aspek yang menjadi

perhatian,

antara

lain

struktur

umur,

distribusi

penduduk, rasio jenis kelamin dan rasio ketergantungan. Berdasarkan pertumbuhan

hasil

penduduk

proyeksi 2,11

SP persen,

2010

dengan

jumlah

laju

penduduk

Kabupaten Banjar tahun 2011 adalah 516.663 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 50,76 persen (262.271 jiwa) dan penduduk perempuan 49,24 persen (254.392 jiwa).


22


Tabel 4. Penduduk Kabupaten Banjar menurut Kelompok Umur Tahun 2011 Rasio

Jenis Kelamin

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

(1)

(2)

(3)

Jumlah

Jenis Kelamin

(4)

(5)

0-4

25.031

23.893

48.924

104,76

5-9

26.570

25.195

51.765

105,46

10 - 14

24.923

22.998

47.921

108,37

15 - 19

25.928

24.015

49.943

107,97

20 - 24

24.727

22.594

47.321

109,44

25 - 29

24.235

24.233

48.468

100,01

30 - 34

23.011

23.071

46.082

99,74

35 - 39

21.911

21.227

43.138

103,22

40 - 44

18.452

17.905

36.357

103,06

45 - 49

14.740

14.484

29.224

101,77

50 - 54

12.048

11.058

23.106

108,95

55 - 59

7.814

6.853

14.667

114,02

60 - 64

5.281

5.938

11.219

88,94

65 - 69

3.505

4.202

7.707

83,41

70 - 74

2.218

3.292

5.510

67,38

≥ 75

1.877

3.434

5.311

54,66

262.271

254.392

516.663

103,10

Kab. Banjar

Sumber : Proyeksi SP2010

Salah satu indikator kependudukan yang sangat penting adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah kompisisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi atau struktur penduduk dapat


23


dilihat dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur serta kombinasi antara keduanya. Keduanya memiliki arti strategis dalam

hubungannya

dengan

berbagai

aspek

kependudukan

lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi dan masalah -masalah ketenagakerjaan.

Indikator

ini

memprioritaskan kebijakan yang

dapat

digunakan

untuk

perlu diambil dalam suatu

wilayah tertentu. Dari Tabel 4, terlihat jumlah penduduk kabupaten banjar menurut kelompok umur, dimana jumlah penduduk kabupaten Banjar

hampir

seimbang

antara

penduduk

laki-laki

dan

perempuan. Rasio jenis kelamin merupakan parameter yang mengukur perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu

wilayah.

Semakin

besar

penduduk

perempuan,

potensi

fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Pembekalan pengetahuan yang cukup tentang fertilitas bagi kaum perempuan akan sangat berguna, terutama untuk negaranegara berkembang seperti Indonesia. Pada tahun 2011, rasio jenis kelamin Kabupaten Banjar sudah cukup baik, yaitu 103,10 persen, yang berari dari 100 penduduk perempuan, terdapat 103 penduduk laki-laki. Namun, jika dilihat pada kelompok umur lima tahunan, terdapat rasio jenis kelamin yang dibawah 100, yaitu pada 30 – 34 tahun, 60 – 64 tahun, 65 – 69


24


tahun, 70 – 74 tahun dan diatas 75 tahun. Ini berarti, pada usia tua, penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Dari hasil proyeksi SP 2010, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2011 sudah cukup baik, dengan bentuk piramida penduduk yang mengecil keatas seperti yang terlihat pada Grafik 4. Grafik 4. Struktur Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2011

≥ 75 70 - 74 65 - 69 60 – 64 55 -59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 30 – 34 25 – 29 20 – 24 15 – 19 10 – 14 05 – 09 00 - 04

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Sumber : Proyeksi SP 2010

Pengelompokan

umur

pada

Tabel

4.

di

atas

dapat

disederhanakan lagi menjadi tiga kelompok yaitu usia muda (0 – 14 tahun), usia produktif (15 – 64 tahun) dan usia tua (65+ lebih). Dari Tabel 5. dapat diketahui bahwa populasi Kabupaten Banjar pada


25


tahun 2011 didominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak 349.525 jiwa atau 67,65 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk usia produktif laki-laki (67,92 persen) lebih tinggi dibandingkan perempuan (67,37 persen). Sedangkan yang tergolong usia muda di Kabupaten Banjar tahun 2011 mencapai 28,76 persen dan usia tua sekitar 3,59 persen, dimana usia muda lebih didominasi laki-laki dan usia tua lebih didominasi perempuan. Tabel 5. Persentase Penduduk menurut Kelompok Usia Tahun 2011 Laki-laki

Kelompok Umur (1) Usia Muda (0 – 14) Usia Produktif (15 – 64)

Total

Jumlah

(%)

Jumlah

(%)

Jumlah

(%)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

76.524

29,18

72.086

28,34

148.610

28,76

178.147

67,92

171.378

67,37

349.525

67,65

7.600

2,90

10.928

4,30

18.528

3,59

262.271

100,00

254.392

100,00

516.663

100,00

Usia Tua (65 +) Jumlah

Perempuan

Sumber : Proyeksi SP 2010

Secara keseluruhan, struktur penduduk Kabupaten Banjar ini sangat

menjanjikan

dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan,

karena sebagian besar penduduk masih berusia muda, sehingga masih sangat produktif.


26


Grafik 5 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2011 48,44 47,82

47,22

Laki-laki Perempuan Total Sumber : Proyeksi SP 2010

Dengan menggolongkan penduduk dalam tiga kelompok usia di atas, dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Banjar. Rasio ketergantungan merupakan angka yang mengukur jumlah penduduk yang non produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dibandingkan jumlah penduduk produktif (penduduk usia 15 – 65 tahun), rasio ini menyatakan jumlah penduduk non produktif yang menjadi “beban” atau menjadi tanggungan penduduk usia produktif, atau dengan kata lain proporsi penduduk usia non produktif dibandingkan dengan usia produktif. Angka ketergantungan Kapupaten Banjar tahun 2011 adalah sebesar 47,82 persen. Angka ini berarti dari 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Banjar harus menanggung 48 penduduk usia non produktif (usia tua dan usia muda). Angka ini masih cukup baik karena jumlah penduduk yang produktif di Kabupaten Banjar masih lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Angka Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

27


ketergantungan ini dapat lebih ditekan lagi dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan agar tercipta generasi pintar dan sehat. Menekan jumlah usia muda dapat dilakukan dengan cara penggalakan program Keluarga Berencana (KB). 3.2. Keluarga Berencana Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahirkan yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan usia suami isteri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Keluarga Berencana (KB) merupakan sektor pembangunan nasional

yang

kesejahteraan menurunkan kelahiran.

memiliki peranan ibu,

laju

Upaya

anak

dan

keluarga

pertumbuhan tersebut

penting

dalam pada

penduduk

secara

mikro

meningkatkan

umumnya

melalui

serta

pembatasan

dilakukan

sebagai

perlindungan kepada wanita atau ibu dari resiko gangguan kesehatan fisik dan non fisik karena kehamilan atau kelahiran anak yang tidak dikehendaki serta resiko akibat sosial ekonomi sebagai konsekwensi dari kehamilan, persalinan, dan perawatan anak yang dilahirkan. Secara

makro

KB

dilaksanakan

untuk

memperbaiki

keadaan

penduduk yang memiliki ciriciri tidak menguntungkan pembangunan seperti tingkat pertumbuhan yang tinggi, struktur penduduk yang muda, beban ketergantungan yang besar, angka kematian bayi yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial ekonomi.


28


Tabel 6. Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin dan Cerai terhadap Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Banjar Tahun 2011

No.

Uraian

Persentase (%)

(1)

(2)

(3)

1

KB Aktif

66,59

2

KB Tidak Aktif

22,57

3

Tidak Pernah KB

10,84

Jumlah

100,00

Sumber : Susenas 2011

Usia antara 15 – 49 tahun merupakan usia pasangan subur bagi perempuan karena pada usia ini kemungkinan untuk melahirkan anak sangat besar. Perempuan yang usianya berada pada usia ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin

besar

tanggungan

kepala

keluarga

dalam

memenuhi

kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangga. Dengan demikian, pembatasan jumlah anak sangat perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga sejahtera.


29


Grafik 6. Persentase Partisipasi Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin terhadap Program Keluarga Berencana di Kab. Banjar Tahun 2011

Tidak Pernah KB 10.84

KB Aktif 66.59 KB Tidak Aktif 22.57


Pada tahun 2011, di Kabupaten Banjar wanita usia 15 – 49 tahun yang berstatus kawin dan cerai yang pernah mengikuti Program KB sebesar 89,16 persen. Dari jumlah tersebut, 66,59 persen tergolong KB aktif dan 22,57 persen tergolong KB non aktif, hal ini harus diperhatikan karena masih cukup besar mereka yang sudah terdaftar sebagai peserta KB namun sedang tidak aktif lagi. Sedangkan 10,84 persen wanita kawin dengan usia 15 – 49 tahun tidak pernah mengikuti KB. Perlu di cari alasan kenapa masih cukup banyak peserta KB non aktif dan WUS yang tidak pernah KB, apakah karena mahalnya mendapatkan alat KB bagi mereka atau karena kurangnya sosialisasi tentang manfaat KB bagi mereka. Data BPPKB Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 82.206 akseptor KB di tahun 2011, 27.826 diantaranya merupakan akseptor


30


baru. Alat/cara kontrasepsi yang digunakan terbanyak adalah Pil sebanyak 44.683 akseptor. Dari pengguna KB aktif ini, dapat dilihat persentasenya menurut kelompok umur. Persentase peserta KB aktif terbesar berada pada

kelompok wanita kawin yang berusia 25 - 29 tahun,

dimungkinkan pada usia ini pasangan ini sudah merasa cukup dengan jumlah anak yang dilahirkan dan dan tidak ingin atau menunda untuk mempunyai anak, kedua berada pada usia 30-34 tahun, hal ini sebenarnya bisa dimaklumi, karena pada usia ini wanita sudah

memasuki

usia

rawan

terhadap

kehamilan

yang

bisa

membahayakan jiwa. Secara umum kelompok partisipasi aktif yang terbanyak adalah berada pada antara usia 25 tahun sampai dengan 39 tahun.

9,97

10,08

18,35

20,04

26,31 13,45

30 25 20 15 10 5 0

1,79

PERSENTASE

Grafik 7. Persentase Partisipasi KB Aktif menurut Kelompok Umur Tahun 2011

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 KELOMPOK UMUR Sumber : Susenas 2011


31


Peran serta wanita kawin dari kelompok umur muda usia 1519 tahun untuk menjadi peserta KB persentasenya tidak terlalu besar (1,79 persen), hal ini disebabkan oleh rendahnya persentase wanita yang berstatus kawin pada kelompok umur tersebut, sedangkan bagi kelompok umur tua, penyebab kecilnya persentase yang menjadi peserta KB utamanya adalah anggapan bahwa diusia tersebut mereka sudah tidak produktif lagi, sedangkan alasan lainnya adalah takut terhadap efek samping dan tidak tahu cara ber-KB serta alasanalasan lainnya. Tabel 7. Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat KB menurut Jenisnya di Kabupaten Banjar Tahun 2011

No.

Jenis Alat

Persentase (%)

(1)

(2)

(3)

1

Pil KB

50,23

2

Suntikan KB

45,34

3 4

Susuk KB/Norplan/Implanon Lainnya Jumlah

3,66 0,77 100,00



32


Penggunaan alat kontrasepsi adalah salah satu cara untuk menekan angka kelahiran. Pada masyarakat awam, alat kontrasepsi dikenal hanya

sebagai

alat yang

digunakan

untuk

mencagah

kehamilan, namun sebenarnya banyak sekali manfaat dari alat kontrasepsi.

Contohnya

sebagai

kebutuhan

fisik,

kontrasepsi

memiliki peranan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan.

Grafik 8 Persentase Partisipasi Aktif Pemakaian Alat/Cara KB Tahun 2011

Suntikan 45,34%

Lainnya 0,77%

Other 4,43% Pil KB 50,23%

Susuk KB/Norplan 3,66%


Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat Kabupaten Banjar adalah Pil (50,23 persen) dan Suntikan (45,34 persen). Mayoritas wanita menggunakan alat kontrasepsi tersebut dimungkinkan karena harganya yang relatif murah, mudah diperoleh dan praktis. Tingkat kehidupan yang berbeda akan memunculkan kebutuhan yang bebeda pula dalam hal kontrasepsi. Karena itu,


33


kontrasepsi

merupakan

pilihan

individu.

Diperlukan

sosialisasi

kesadaran dan edukasi mengenai kontrasepsi untuk memberdayakan masyarakat

tentang

informasi

yang

benar,

sehingga

dapat

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat pilihan kontrasepsi dengan penuh kesadaran.


34

BAB IV PENDIDIKAN

4. Pendidikan Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Peran SDM berkualitas sangat strategis dalam pembangunan/ pengembangan wilayah, di samping sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan/pengembangan wilayah tersebut. SDM berkualitas merupakan faktor yang menentukan maju tidaknya suatu daerah. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang menunjang pembangunan sedangkan pembangunan dapat menunjang pendidikan (pembinaan, penyediaan sarana dan seterusnya). Seringnya terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesadaran para ahli-ahli dan pakar dari berbagai kalangan bahwa kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan

pembangunan

setidaknya

tergantung

pada taraf

pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan dalam upaya melaksanakan pembangunan yaitu : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

36

BAB IV PENDIDIKAN

1.

Pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan masyarakat dan meningkatkan rasionalitas pemikiran mereka.

2.

Pendidikan

memungkinkan

pengetahuan

teknik

masyarakat

yang

diperlukan

untuk untuk

mempelajari memimpin,

menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan modern lainnya. 3.

Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan dapat menjadi perangsang untuk melaksanakan pembaharuan di berbagai bidang. Salah satu cara yang harus di lakukan bangsa Indonesia agar

tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan

kualitas

pendidikannya

terlebih

dahulu.

Dengan

meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya. Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa dari seluruh penduduk Kabupaten Banjar berusia 5 tahun keatas, 8,08 persen termasuk pada kelompok yang tidak pernah/belum pernah sekolah. Jika dilihat lebih rinci

menurut

jenis

kelamin,

ternyata

persentase

penduduk

perempuan usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah (9,94 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki (6,26 persen). Hal ini menunjukkan, penduduk laki-laki di Kabupaten Banjar lebih dominan dalam mengenyam pendidikan dibandingkan penduduk perempuan.


37

BAB IV PENDIDIKAN

Tabel 8. Persentase Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2011 No.

Uraian

Laki-Laki

Perempuan

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tdk/blm Pernah Sekolah

6,26

9,94

8,08

2

Masih Sekolah

25,02

21,32

23,19

3

Tidak Bersekolah Lagi

68,72

68,74

68,73

100,00

100,00

100,00

Jumlah Sumber : Susenas 2011

Untuk persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah di Kabupaten Banjar mencapai 23,19 persen, dimana pesentase penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah lebih tinggi yaitu 25,02 persen dibandingkan penduduk perempuan yaitu 21,32 persen. Selanjutnya persentase penduduk perempuan usia 5 tahun keatas yang masuk dalam kelompok tidak bersekolah lagi mencapai 68,73 persen. Jika dilihat berdasarkan gender, antara penduduk lakilaki dan perempuan yang tidak bersekolah lagi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu 68,72 persen (laki-laki) dan 68,74 persen (perempuan).


38

BAB IV PENDIDIKAN

Grafik 9. Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Tahun 2011 68,72

68,74

68,73

PERSENTASE

80 60

25,02

21,32

40 20

6,26

9,94

23,19

8,08

0 LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Tdk/blm Pernah Sekolah

Masih Sekolah

LK2 + PR Tidak Bersekolah Lagi

Melihat kondisi diatas dapat kita asumsikan bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Banjar lebih cepat bersekolah dibandingkan dengan penduduk perempuan. Secara kasar dapat dilihat bahwa partisipasi sekolah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Hal ini menunjukkan pendidikan di Kabupaten Banjar sudah tidak membedakan gender lagi. Salah satu hal yang menunjang majunya tingkat pendidikan suatu daerah adalah fasilitas pendidikan, baik itu sarana maupun prasarana.

Pada

tahun

2011,

di

bawah

naungan

Kementrian

Pendidikan Nasional dan Kementrian agama Kabupaten Banjar, tercatat di Kabupaten Banjar tercatat 654 sekolah negeri dan swasta dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah atas, yang terdiri


39

BAB IV PENDIDIKAN

dari 476 buah SD/MI, 130 buah SMP/MTs, 41 buah SMA/MA dan 7 buah SMK. Disamping itu Kabupaten Banjar juga memiliki 2 buah akademi yaitu Akademi Keperawatan Intan dan Akademi Kebidanan Martapura dan 1

perguruan tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi

Agama Islam (STAI) Darussalam Martapura, dan masih berdekatan dengan beberapa perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta yang berada di Kota Banjarbaru, seperti Universitas Lambung Mangkurat, AKL dan PAM Keperawatan Depkes, Akademi Teknik Pembangunan

Nasional

(ATPN),

Universitas

Ach.Yani

(UVAYA),

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA). Selain itu, sarana penunjang pendidikan lain yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Banjar adalah 1 buah perpustakaan umum yang berada di kecamatan Martapura, serta terdapat 169 buah perpustakaan yang di kelola oleh sekolah. Jika melihat kondisi diatas secara umum ketersediaan sekolah dan rasio guru murid di Kabupaten Banjar sudah cukup baik, namun jika dilihat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni perkecamatan nampaknya penyebaran sekolah dan guru-guru ini belum begitu merata utamanya untuk tingkat pendidikan di atas pendidikan dasar di daerah terpencil.


40

BAB IV PENDIDIKAN

Grafik 10 Rasio Perbandingan Guru dan Murid tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2011 1

SD

1

SMP

11 9

SMA

1

7

1

SMK

9

Selain dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang menunjang

keberhasilan

pendidikan

di

Kabupaten

Banjar,

keberhasilan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka akan semakin tinggi pula kualitas SDM yang dimiliknya untuk menunjang kehidupannya. Pada Tabel 9. terlihat bahwa penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak punya ijazah pada tahun 2011 di Kabupaten Banjar karena tidak bersekolah mencapai 8,08 persen. Sedangkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak memiliki Ijazah


41

BAB IV PENDIDIKAN

SD/sederajat karena tidak/belum tamat SD masih cukup besar, yaitu 32,09 persen. Nilai ini hampir sama dengan tahun 2010. Tabel 9. Persentase Ijazah Terakhir yang Dimiliki Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Banjar Tahun 2011 No.

Uraian

(1)

(2)

1

Tidak Sekolah

2

Laki-Laki

Perempuan

Total 2011

(4)

(5)

(6)

6,26

9,94

8,08

Tidak/Belum Tamat SD

32,58

31,58

32,09

3

SD/MI

28,56

30,08

29,32

4

SMP/MTs

16,05

15,08

15,57

5

SMA/MA

13,46

10,57

12,03

6

D1, D2, D3

1,04

1,05

1,05

7

D4 / S1, S2,S3

2,04

1,69

1,86

100,00

100,00

100,00

Jumlah Sumber : Susenas 2011

Lebih jauh lagi, persentase penduduk Kabupaten Banjar yang menamatkan SD/sederajat pada tahun 2011 sekitar 29,32 persen dan sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 28,30. Namun jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan (30,08 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (28,56 persen). Sedangkan untuk tingkat menengah, persentase penduduk lima

tahun

keatas

yang

memiliki

ijazah


SMP/sederajat

dan

42

BAB IV PENDIDIKAN

SMA/sederajat menurun dibandingkan tahun lalu, dimana pada tahun 2011 yang memiliki ijazah SMP/sederajat mencapai 15,57 persen dan ijazah SMA/sederajat sekitar 12,03 persen. Tabel 10. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar Tahun 2011

No.

Tingkat Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Total

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

1

Sekolah Dasar / MI

95,33

81,96

89,04

2

Sekolah Menengah Pertama /MTs

50,92

56,36

53,42

3

Sekolah Menengah Atas / SMK / MA

38,26

30,11

34,16


Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu. APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7 - 12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13 - 15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16 - 18 tahun.


43

BAB IV PENDIDIKAN

Grafik 11. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjar Tahun 2010 - 2011 100,00 80,00 60,00

SMA/sdrjt

40,00

SMP/sdrjt

20,00

SD/sdrjt

0,00 2010

2011

Pada tahun 2011 APM tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Banjar 89,04 persen. Ini berarti 89,04 persen penduduk Kabupaten Banjar usia 7 – 12 tahun telah memperoleh pendidikan di jenjang Sekolah Dasar, dan sisanya 10,96 persen belum memperoleh pendidikan di jenjang Sekolah Dasar. Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM tingkat SD laki-laki (95,33 persen) lebih tinggi di bandingkan perempuan (81,96 persen). Sedangkan untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/Sederajat, nilai APM Kabupaten Banjar sebesar 53,42 persen, dimana APM lakilaki (50,92 persen) lebih rendah dibandingkan APM perempuan yaitu 56,36 persen. Ini menunjukkan, hampir 50 persen, yaitu 43,64 persen penduduk Kabupaten Banjar usia 13 – 15 tahun belum memperoleh pendidikan menengah pertama.


44

BAB IV PENDIDIKAN

Selanjutnya

nilai

APM

Kabupaten

Banjar

untuk

jenjang

pendidikan tingkat SMA/sederajat relatif masih sangat kecil, yaitu 34,16 persen, dimana nilai APM jenjang pendidikan SMA/sederajat untuk

penduduk

laki-laki

lebih

tinggi,

yaitu

38,26

persen

dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 30,11 persen.


45

BAB V KETENAGAKERJAAN

5.

Ketenagakerjaan Dalam

merencanakan

pembangunan

yang

berhubungan

dengan penggunaan tenaga kerja, diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja (manpower planning) yang tepat. Suatu daerah harus bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kualitas tenaga kerja dan keperluan sektoral minimal sampai dengan lima tahun mendatang. Kalau disebut tentang kualitas tenaga kerja, hal ini berhubungan dengan apa yang disebut sebagai “human capital”. Ciri Khusus yang dimiliki oleh faktor produksi ini adalah jika sering dipakai mereka tidak akan hilang atau berkurang. Dengan semakin sering faktor produksi ini dipakai bukan kadarnya semakin berkurang tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin tinggi pula. Identifikasi dan kuantifikasi dalam pasar tenaga kerja seperti underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak ( decent

work)

adalah

langkah

pertama

dalam

merancang

kebijakan

ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Daya Serap Tenaga Kerja, Produktivitas Pekerja, maupun tingkat pengangguran. Untuk lebih jelasnya beberapa indikator tenaga kerja ini akan dibahas satu persatu.


47


5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pembangunan

banyak

dipengaruhi

oleh

hubungan

antara

manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain, ketersediaan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Suatu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Grafik 12. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Tahun 2011

Persentase Angkatan Kerja 96,77

Persentase Bukan Angkatan Kerja 78,21

93,22

45,67 34,40 3,23

Bekerja

Sementara Tidak Bekerja Laki-Laki

9,61

6,78

Sekolah

Perempuan


19,93

Mengurus Ruta Laki-Laki

12,18

Lainnya

Perempuan

48


TPAK

diukur

sebagai

persentase

jumlah

angkatan

kerja

terhadap jumlah penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan

namun

sementara

tidak

bekerja

dan

penganggur.

Sedangkan penduduk usia kerja dengan kegiatan selain kegiatan tersebut dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Pada tahun 2011 penduduk usia 15 tahun keatas yang aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan (angkatan kerja) ada sekitar 74,26 persen. Dari total angkatan kerja tersebut 95,33 persen kegiatannya adalah bekerja dan 4,67 persen kegiatannya mencari pekerjaan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin penduduk perempuan yang aktif di pasar tenaga kerja lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh besaran nilai TPAK penduduk perempuan yang hanya sebesar 60,46 persen sedangkan TPAK penduduk laki-laki sebesar 88,07 persen. Dari total angkatan kerja penduduk perempuan sekitar 93,22 persen

kegiatannya

adalah

bekerja

dan

sekitar

6,78

persen

kegiatannya adalah mencari pekerjaan. Sedangkan untuk penduduk laki-laki

dari

total

angkatan

kerjanya

sekitar

96,77

persen

kegiatannya adalah bekerja dan sekitar 3,23 persen kegiatannya adalah mencari pekerjaan.


49


Tabel 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Banjar Tahun 2011 Uraian

Laki-Laki

Perempuan

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

Angkatan Kerja (%)

88,07

60,46

74,26

- Bekerja

96,77

93,22

95,33

3,23

6,78

4,67

Bukan Angkatan Kerja (%)

11,93

39,54

25,74

- Sekolah

34,40

9,61

15,35

- Mengurus Ruta

19,93

78,21

64,71

- Lainnya

45,67

12,18

19,94

- Pengangguran

Sumber : Diolah dari Sakernas BPS

5.2. Daya Serap Tenaga Kerja Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2011 tercatat jumlah kesempatan kerja dari seluruh sektor ekonomi dapat menyerap sebesar 95,33 persen dari angkatan kerja yang ada. Persentase penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha biasa dipakai sebagai

salah

satu

ukuran

untuk

melihat

potensi

sektor

perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.


50


Tabel 12. Daya Serap Tenaga Kerja Per Sektor di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2011 No.

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

1

Pertanian

58,80

62,32

56,16

2

Pertambangan

2,44

1,89

2,92

3

Industri

8,26

7,7

2,44

4

Listri dan Air

0,10

0,00

0,00

5

Konstruksi

3,49

3,41

3,92

6

Perdagangan

15,19

12,22

21,07

7

Angkutan

3,59

3,03

1,99

8

Keuangan

0,01

0,31

1,19

9

Jasa-Jasa

8,11

9,12

10,32

100,00

100,00

100,00

Jumlah Sumber : Diolah dari Sakernas BPS

Dari hasil Sakernas juga diketahui bahwa sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang terbanyak di Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian. Sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan hal ini tentunya wajar terjadi. Namun ada kelemahan dari sektor pertanian bahwa antara jumlah tenaga kerja yang mampu diserap pada sektor pertanian tersebut,


51


ternyata nilai tambah yang dihasilkannya tidak seimbang, sehingga tingkat produktivitasnya rendah. Sektor kedua yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan yakni sekitar 21,07 persen dan diikuti oleh sektor jasa-jasa sekitar 10,32 persen. Sektor pertambangan yang mampu menciptakan nilai tambah terbesar pada perekonomian Kabupaten Banjar ternyata hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 2,92 persen. Dari Tabel 12. terlihat bahwa sektor pertanian selama kurun waktu tahun 2009-2011 mampu menyerap tenaga kerja terbesar jika dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2011 terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor yang lain. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menurun bila dibandingkan dengan tahun 2010 yakni dari 62,32 persen menjadi 56,16 persen tahun 2011, sedangkan sektor yang lain mengalami peningkatan yaitu sektor Pertambangan, Konstruksi, Perdagangan, Keuangan dan jasa-jasa( masing-masing 2,92 persen, 3,92 persen, 21,07 persen, 1,19 persen dan 10,32 persen) 5.3.

Tingkat Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan

antara jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang pertama kali maupun yang sudah pernah bekerja sebelumnya, dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka selalu berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja.


52


Tingkat kesempatan kerja menggambarkan besarnya penyerapan pasar tenaga kerja terhadap angkatan kerja. Semakin tingginya besaran tingkat pengangguran terbuka mencerminkan semakin rendahnya besaran tingkat kesempatan kerja, demikian sebaliknya semakin

rendah

tingkat

pengangguran

terbuka

mencerminkan

semakin tingginya besaran tingkat kesempatan kerja. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjar secara umum sekitar 4,67 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin,

tingkat

penggangguran

laki-laki

lebih

rendah

jika

dibandingkan dengan tingkat pengangguran perempuan. Dimana pada tahun 2011 tingkat pengangguran laki-laki sekitar 3,23 persen sedangkan tingkat pengangguran perempuan yakni 6,78 persen. Namun rendahnya angka tingkat pengangguran terbuka ini belum

mencerminkan

memadai

karena

ketersediaan

angka

tingkat

lapangan

pengangguran

pekerjaan

yang

terbuka

hanya

memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk yang setengah menganggur (under employement), pengangguran tak kentara (disguised unemployement), dan pengangguran tersembunyi

(hiddenunemployement) tidak kelihatan dari angka pengangguran terbuka.


53


Tabel 13. Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), dan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT), Tahun 2011 U r a i a n

Persentase

(1)

(2)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -

Total

74,26

-

Laki-laki

88,07

-

Perempuan

60,46

Tingkat Kesempatan Kerja -

Total

95,33

-

Laki-laki

96,77

-

Perempuan

93,22

Tingkat Pengangguran terbuka -

Total

4,67

-

Laki-Laki

3,23

-

Perempuan

6,78

Sumber : Diolah dari Sakernas BPS

Apabila dikaji lebih jauh dari Tabel 14. yang diolah dari hasil Sakernas ternyata jumlah pekerja yang bekerja dibawah jam normal (35 jam keatas dalam seminggu) secara umum mencapai sekitar 34,85 persen dan jika dilihat menurut jenis kelamin persentase penduduk perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal (48,44


54


persen) cenderung lebih besar jika dibandingkan penduduk laki-laki (25,86 persen). Tabel 14. Persentase Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja di Kabupaten Banjar Tahun 2011 No

Uraian/Jam Kerja

Laki-Laki

Perempuan

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Sementara tidak bekerja

3,88

6,13

4,78

2

1 – 34

25,86

48,44

34,85

3

35 – 54

56,61

34,89

47,96

4

55 +

13,65

10,53

12,41

100,00

100,00

100,00

Jumlah Sumber : Diolah dari Sakernas BPS

Pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal ini biasa tergolong

dalam

kategori

setengah

pengangguran.

Hal

ini

mempertegas lagi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Banjar ini sebagian besar adalah lapangan pekerjaan yang bersifat informal seperti lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perdagangan dan industri serta jasa-jasa. Dimana sektor-sektor inilah yang bisa menampung pekerja dengan keahlian dan tingkat pendidikan rendah, tapi dengan konsekuensi penghasilan yang diterima oleh pekerja tidak optimal.


55


Jika melihat struktur penduduk menurut kelompok umur, maka dalam beberapa tahun kedepan Kabupaten Banjar akan dihadapkan pada penawaran tenaga kerja muda yang cukup besar sehingga pemerintah daerah harus mulai memikirkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja muda ini.


56

BAB VI KESEHATAN

6.

Kesehatan Masalah kesehatan bagi negara-negara berkembang sangat erat

kaitannya dengan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan.

Jaminan kesehatan yang semakin baik akan

menghasilkan kualitas manusia yang baik, dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Dalam upaya pelayanan kesehatan pada masyarakat maka ketersediaan sarana kesehatan sangat diperlukan. Fasilitas kesehatan yang berupa 2 buah RS dengan status kepemilikan 1 buah milik pemerintah dan 1 buah milik BUMN, fasilitas puskesmas berjumlah 94 buah (24 buah puskesmas dan 70 buah puskesmas pembantu) dengan 93 buah puskesmas keliling (90 buah kendaraan bermotor roda empat dan 3 buah perahu bermotor). Sedang jumlah paramedis secara keseluruhan adalah 1.292 orang termasuk 370 orang tenaga yang non medis.

Sementara jumlah dokter sebanyak 87 orang

dengan rincian, 57 dokter umum, 1 orang dokter ahli, 14 orang dokter gigi dan 15 orang dokter spesialis (data Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit tahun 2011). Menurut hasil Susenas tahun 2011 diketahui bahwa dari seluruh penduduk

Kabupaten

Banjar,

sekitar

46,91

persennya

pernah

mengalami keluhan kesehatan menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar

49,55 persen.

Jika

dilihat

berdasarkan

jenis kelamin

penduduk perempuan (47,53 persen) yang mengalami gangguan


58

BAB VI KESEHATAN

kesehatan sedikit lebih banyak jika dibandingkan penduduk laki-laki (46,30 persen). Dari keseluruhan penduduk yang mengalami keluhan sebanyak 26,64 persen mengobati sendiri dan berobat jalan, 8,01 persen berobat jalan saja, 58,86 persen berobat sendiri saja dan 6,49 persen tidak berobat. Tabel 15. Persentase Cara Pengobatan penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2011

No.

Cara pengobatan

Laki-Laki

Perempuan

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Sendiri & Jalan

2

Jalan

3

Sendiri

4

Tidak Berobat Jumlah

25,73

27,54

26,64

8,16

7,87

8,01

59,38

58,34

58,86

6,73

6,25

6,49

100,00

100,00

100,00

Sumber: diolah dari susenas BPS

Angka-angka

di

atas

menunjukkan

bahwa

kesadaran

masyarakat Kabupaten Banjar terhadap kesehatan sudah cukup baik,


59

BAB VI KESEHATAN

dalam artian mereka tidak menyepelekan masalah kesehatan yang mereka alami.

Grafik 13. Persentase Cara Pengobatan Penduduk Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Tahun 2011 59,38

60

58,34

50 40 30

25,73

27,54

Laki-Laki

20 8,16

10

7,87

6,73

6,25

Perempuan

0 Sendiri dan jalan

Jalan

Sendiri

Tidak berobat

Sumber : Diolah dari Sakernas 2011

Pada tahun 2011 tingkat kesadaran ibu yang mempunyai balita untuk memberikan ASI di Kabupaten Banjar semakin meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010, hal ini terlihat dari persentase balita yang tidak diberi ASI turun dari 5,29 persen 2010 menjadi 0,49 persen tahun 2011, sebaliknya Balita yang mendapatkan ASI dari Ibunya semakin meningkat dari 94,71 persen tahun 2010 menjadi 99,51 persen tahun 2011.


60

BAB VI KESEHATAN

Secara rinci persentase balita yang diberikan ASI 1 sampai dengan 11 bulan adalah sekitar 28,89 persen , sekitar 17,83 persen diberikan ASI selama kurun waktu 12 sampai dengan 17 bulan, 11,44 persen diberikan ASI selama kurun waktu 18 sampai dengan 23 bulan dan sekitar 41,36 persen diberikan ASI selama kurun waktu 24 bulan lebih. Tabel 16. Lama Pemberian Asi bagi Bayi dan Balita di Kabupaten Banjar Tahun 2010 dan 2011

No.

Uraian

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

5,29

0,49

1

Tidak diberi ASI

2

1 - 11 (bulan)

29,19

28,89

3

12 - 17 (bulan)

13,67

17,83

4

18 - 23 (bulan)

17,43

11,44

5

24 + (bulan)

34,41

41,36

100,00

100,00

Total Sumber : diolah dari susenas BPS

Untuk penolong persalinan balita sebanyak

75,80

persen

orang

dari data yang diperoleh,

melahirkan

memanfaatkan

bidan/tenaga paramedis terjadi peningkatan dari tahun 2010 yang hanya 64,64 persen, sedangkan pemanfaatan tenaga dukun beranak terjadi penurunan dari 23,00 persen tahun 2010 menjadi 16,52


61

BAB VI KESEHATAN

persen

tahun

2011,

pemanfaatan

tenaga

dokter

juga

terjadi

penurunan dari 10,31 persen tahun 2010 menjadi 5,31 persen tahun 2011 dan sisanya 2,31 persen penolong kelahiran famili dan lainnya.

Grafik 14. Persentase Penolong Kelahiran Bayi Usia 0 - 59 Bulan Tahun 2011 Dukun, 16,52

Famili dan lainnya, 2,31

Dokter, 5,31

Bidan, 75,8

Sumber : Diolah dari data Susenas 2011


62

BAB VII PERUMAHAN

7.

PERUMAHAN Perumahan adalah salah satu kebutuhan hidup yang penting

bagi manusia, setelah pangan dan sandang. Maka dari itu dalam upaya pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat yang madani, pemenuhan kebutuhan akan perumahan ini sangat perlu untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banjar. Tabel 17. Persentase Tempat Tinggal menurut Status Penguasaan di Kabupaten Banjar Tahun 2011 No.

Status

Persentase (%)

(1)

(2)

(3)

1

Milik Sendiri

78,16

2

Kontrak

0,51

3

Sewa

6,58

4

Dinas/Bebas Sewa/Lainnya Jumlah

14,75 100,00

Sumber :diolah dari Susenas BPS

Kondisi perumahan suatu daerah biasanya sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Tabel 17. menunjukkan jumlah rumah menurut status penguasaan rumah di Kabupaten Banjar. Sebagian

besar penduduk Kabupaten Banjar


64

BAB VII PERUMAHAN

memiliki rumah sendiri , hal ini terjadi peningkatan dari 74,83 persen tahun 2010 menjadi 78,16 persen tahun 2011 . Kondisi yang demikian mungkin dikarenakan oleh semakin berkembang pesatnya kredit kepemilikan rumah baik Rumah Sederhana (RS) maupun Rumah Sangat Sederhana (RSS), yang memberikan kesempatan pada rumah tangga

yang

berpenghasilan

menengah

kebawah

untuk

dapat

memiliki rumah dengan cicilan yang relatif murah.

Grafik 15. Persentase Penguasaan Tempat Tinggal Tahun 2011 Dinas/Bebas Sewa/Lainnya, 14,75 Milik Sendiri, 78,16

Sewa, 6,58

Other, 7,09

Kontrak, 0,51


Tempat tinggal rumah tangga berstatus kontrak sekitar 0,51 persen, yang berstatus sewa 6,58 persen, sisanya adalah yang berstatus dinas atau bebas biaya sewa yakni sekitar 14,75 persen.


65

BAB VII PERUMAHAN

Tabel 18. Persentase Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun 2011 No.

Luas Lantai (m2)

Persentase (%)

(1)

(2)

(3)

1

< 28

14,71

2

28-40

23,52

3

41-60

29,65

4

61-80

12,53

5

81-100

10,76

6

> 100 Jumlah

8,83 100,00

1

Memenuhi standar kesehatan

68,66

2

Tdk memenuhi standar kesehatan

31,34

Jumlah

100,00


Rumah dengan luas lantai antara 41–60 m2 dan 28–40 m2 adalah yang paling mendominasi perumahan di Kabupaten Banjar. Tempat tinggal dengan luas lantai 41-60 m2

ada sekitar 29,65

persen sedangkan tempat tinggal dengan luas 28-40 m2 ada sekitar 23,52 persen. Hal ini sudah sangat wajar dan bisa dimaklumi, karena sebagian besar kredit kepemilikan rumah menyediakan rumah dengan luas lantai seperti yang disebutkan diatas. Pada tahun 2011 jumlah rumah yang sudah memenuhi standar kesehatan (rumah dengan luas lantai per kapita minimal 10 m2) sebesar 68,66 persen sedangkan yang tidak memenuhi standar kesehatan sekitar 31,34 persen.


66

BAB VII PERUMAHAN

Grafik 16. Persentase Luas Lantai Rumah Tahun 2011 29,65 30

23,52

20

14,71 12,53

10

10,76 8,83

0 41-60

28-40

< 28

61-80

81-100

> 100

Luas Lantai Rumah tangga di Kabupaten Banjar yang mampu mengakses kesumber air minum bersih yakni air ledeng, pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan sekitar 45,14 persen serta yang mampu mengakses ke sumber air minum kemasan dan air isi ulang sekitar

7,08 persen. Kondisi ini sebenarnya sudah cukup

baik. Namun

tetap perlu mendapatkan perhatian lebih dari

pemerintah Kabupaten Banjar mengingat 47,78 persen rumah tangga masih mengkonsumsi air minum yang bersumber dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan lainnya, utamanya di daerah pedesaan karena kualitas air dari sumber tersebut yang kurang baik untuk dikonsumsi disebabkan kandungan bakteri ekoli yang cenderung tinggi.


67

BAB VII PERUMAHAN

Grafik 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum Utama Tahun 2011 Lainnya 1,09 % Air Hujan 3,77 %

Air Kemasan Bermerek 1,39 %

Air Isi Ulang 5,70 % Leding Meteran 11,41 %

Air Sungai 21,18 %

Mata Air Tak Terlindung 1,47 %

Leding Eceran 14,52 % Sumur Tak Terlindung 24,04 %

Mata Air Terlindung 0,41 %

Sumur Terlindung 10,69 %

Sumur Bor/Pompa 4,34 %


Hal

lain

yang

patut

dicermati

dalam

pengembangan

perumahan dan pemukiman agar tidak berkembang menjadi kawasan kumuh adalah masalah lingkungan, salah satunya yaitu tempat pembuangan akhir tinja. Dari data susenas tahun 2011 sebenarnya rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah relatif banyak yaitu mencapai 47,49 persen dari seluruh rumah tangga yang ada. Akan tetapi masih ada sekitar 38,45 persen yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan akhir tinja, padahal kondisi ini bisa mengakibatkan tercemarnya air sungai.


68

BAB VII PERUMAHAN

Tabel 19. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2011 No.

Uraian

Persentase %

(1)

(2)

(3)

1

Tangki Septik

47,49

2

Kolam/ Sawah

3

Sungai/ Danau/Laut

38,45

4

Lubang/Tanah

12,83

5

Pantai/Tanah Lapang/Kebun

0,32

6

Lainnya

0,38

JUMLAH

100,00

0,53


Selain itu masih banyak rumah tangga yang menggunakan lobang tanah, kebun, dan lainnya sebagai tempat pembuangan akhir tinja.Sebaiknya kondisi ini menjadi perhatian untuk segera dilakukan penyuluhan

pada

masyarakat

agar

tidak

terjadi

pencemaran

lingkungan, dan menghindari berkembangnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit muntaber yang cukup berbahaya.


69

BAB VII PERUMAHAN

Grafik 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2011 38,45 % Sungai/Danau/La ut

12,83 % Lubang/Tanah

14,06

47,49 % Tangki Spal 1,23 % Lainnya

Sumber : Diolah dari Data Susenas BPS


70

BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

8.1. Konsep Pembangunan Manusia Dewasa ini, pemikiran tentang pembangunan (paradigma) telah

mengalami

pergeseran,

yaitu

dari

pembangunan

yang

berorientasi pada produksi (production centered development) pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada

distribusi

hasil-hasil

pembangunan

(distribution

growth

development) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (basic need development), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (human centered development) yang muncul pada tahun 1990-an. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir

dari

seluruh

kegiatan

pembangunan,

yaitu

tercapainya

penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan

meningkatkan

pendidikan

(kemampuan

baca

tulis

dan

keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk mempebesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of

enlarging people’s choices”). Dari definisi ini dapat dtarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi


72


pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP, sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: Pembangunan harus

mengutamakan

penduduk

sebagai

pusat

perhatian;

Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja; Pembangunan manusia

memperhatikan bukan hanya pada

upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusis tersebut secara optimal. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu : a.

Produktivitas.

Manusia

harus

berkemampuan

untuk

meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia. b.

Pemerataan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan


73


politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari peluang yang sama. c.

Keberlanjutan. Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus dapat diperbaharui.

d.

Pemberdayaan. Semua orang diharapkan berpartisipasi penuh

dalam

pengambilan

keputusan

dalam

proses

aktifitasnya. Konsep pembangunan selama ini lebih mengedepankan pada konsep pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan menguntungkan manusia. Namun dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi yang bagaimana dan untuk siapa. Olehkarena itu dalam pelaksanaan pembangunan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya

paradigm

baru

yang

lebih

mengedepankan

aspek

pembangunan manusia. Pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi semata. Sehingga

pembangunan

kemampuan

(kapabilitas)

bukan

hanya

manusia

tetapi

upaya juga

meningkatkan pada

upaya

memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.


74


Sejak tahun 1990, Badan Dunia UNDP (United Nations Development

Programme)

mengadopsi

suatu

paradigma

baru

mengenai pembangunan yang disebut Paradigma Pembangunan Manusia (PPM), paradigm ini melihat

manusia dari sisi yang lebih

komplek dan komprehensif karena disamping memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, juga memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek non-ekonomi. Berdasarkan konsep di atas, pembangunan manusia berarti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam arti yang luas meliputi aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam skala individu maupun sosial yang pada akhirnya harus mampu menjadi sumber daya pembangunan secara komprehensif. Seperti

halnya

pembangunan

ekonomi,

pembangunan

manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran serta perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai obyek pembangunan. Salah satu alat ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 8.2. Manfaat Penghitungan IPM Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data yang cukup up to date dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

75


telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan puskesmas

dan

puskesmas

pembantu

telah

secara

nyata

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Apakah pembangunan gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di wilayah ini, Apakah program Paket Kejar telah mampu meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum. Dalam konteks tersebut diatas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat untuk

digunakan

diketengahkan

sebagai

mengenai

indikator. berbagai

Untuk

itu

perlu

ukuran-ukuran

kiranya

yang

biasa

digunakan sebagai indikator pembangunan. Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan

kesehatan

dan

peningkatan

kegiatan

olah

raga

dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono (1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan

(pembangunan)

dalam

beberapa

hal

agak

sulit

ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit. Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat, 1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

76


keterkaitan

antar

variabel

yang

digunakannya.

Terlepas

dari

kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini adalah kesederhanaan didalam penghitungannya. Disamping itu, data yang digunakan untuk menghitung IMH iini pada umumnya sudah banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap wilayah (nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat dilakukan perbandingan antar wilayah. Sejalan

dengan

makin

tingginya

intensitas

dalam

permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya kurang

mampu

untuk

menjawab

tuntutan

perkembangan

pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator lain yang lebih reprensentatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human Development Index) merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disampaing mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai purcashing power

parity index (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif dibandingkan dengan IMH. Sejak diterbitkannya HDR-HDI oleh UNDP memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan

antara

lain

karena

kesederhanaan


metode 77


penghitungannya, bersifat global tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu betul-betul diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah otonom tersebut sangat

terbatas

sehingga

alokasinya

perlu

disusun

seefisien

mungkin. Oleh karena itu kehadiran Laporan Pembangunan Manusia (HDR) menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di daerah. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi

dan

distribusi

komoditas,

serta

peningkatan

dan

pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat –pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu jender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pembangunan

manusia

mempunyai

empat

elemen–

produktivitas, pemerataan/ ekuitas, keberlanjutan/kesinambungan, dan pemberdayaan. Dengan produktifitas

peningkatan

manusia

akan

kemampuan, meningkat

kreatifitas

sehingga

mereka

dan akan

menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus

dikombinasikan

dengan

pemerataan

hasil-hasilnya.

Pemerataan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi sekarang maupun generasi penerus. Semua orang, perempuan ataupun lakiIndikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

78


laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. 8.3. Konsep Perhitungan IPM IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai ratarata sederhana dari indeks harapan hidup (e 0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data yang cukup up to date dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan puskesmas

dan

puskesmas

pembantu

telah

secara

nyata

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, apakah pembangunan gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di wilayah ini, apakah program Paket Kejar telah mampu meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum. Dalam konteks tersebut diatas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat untuk

digunakan

diketengahkan

sebagai

mengenai

indikator. berbagai

Untuk

itu

perlu

ukuran-ukuran

kiranya

yang

biasa

digunakan sebagai indikator pembangunan. Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan

kesehatan

dan

peningkatan

kegiatan

olah

raga

dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

79


Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono (1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan

(pembangunan)

dalam

beberapa

hal

agak

sulit

ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit. Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat, 1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari keterkaitan

antar

variabel

yang

digunakannya.

Terlepas

dari

kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini adalah kesederhanaan didalam penghitungannya. Disamping itu, data yang digunakan untuk menghitung IMH iini pada umumnya sudah banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap wilayah (nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat dilakukan perbandingan antar wilayah. Sejalan

dengan

makin

tingginya

intensitas

dalam

permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya kurang

mampu

untuk

menjawab

tuntutan

perkembangan

pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

80


lain yang lebih reprensentatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human Development Index) merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disampaing mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai purcashing power

parity index (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif dibandingkan dengan IMH. Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). a. Usia Hidup Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

usia

hidup

tetapi

dengan

mempertimbangkan

ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (life expectacy at birth) yang biasa dinotasikan dengan eo. Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak


81


peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti halnya IMR, eo sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia eo

dihitung

dengan

metode

tidak

langsung.

Metode

ini

menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan eo yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

b. Pengetahuan Selain usia hidup, pengetahun juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sebagai catatan UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak tahun 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator dampak. Penggantian dilakukan semata-mata karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global, suatu kesulitan yang bagi keperluan internal Indonesia dapat diatasi dengan tersedianya data Susenas Kor atau data Instansional.

Indikator

angka

kemampuan dilakukan

melek

membaca

dengan

huruf dan

dapat

menulis.

menjumlahkan

diolah

dari

variabel

Pengolahannya

kasus

berkode

1

dapat (dapat

membaca dan menulis) dan berkode 2 (tidak dapat membaca dan


82


menulis). Kemudian membandingkannya dengan jumlah seluruh kasus. Seperti halnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dihitung

dengan

pengolahan

tabulasi

data.

Penghitungan

dilakukan dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu : tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan

tertinggi

yang

ditamatkan.

Dari

penghitungan

dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel tersebut

akan diperoleh data lama sekolah masing-masing

individu yang kemudian digunakan sub program MEANS dalam paket SPSS untuk menghitung rata-rata lama sekolah agregat.

c. Standar Hidup Layak Selain

usia

hidup,

dan

pengetahuan

unsur

dasar

pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk

mengukur

unsur

ini.

Dengan

mempertimbangkan

ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia


83


hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP

riil per kapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya. Untuk keperluan perhitungan IPM data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur daya beli penduduk (yang merupakan fokus IPM). Sebagai penggantinya digunakan konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama. Untuk menghitung konsumsi per kapita riil yang disesuaikan pertama dihitung terlebih dahulu daya beli untuk tiap unit barang atau

Purchasing Power Parity (PPP/unit). Perhitungan PPP/unit dilakukan sesuai rumus:

Dimana E(i,j)

: Pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten/kota ke-i

P(9,j)

: Harga komoditi j

Q(i,j)

: Total komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kota/kabupaten ke-i


84


Kemudian nilai PPP/unit disesuaikan dengan Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil, secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

Dimana: D = Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit Z = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan

sebagai

batas

kecukupan

(biasanya

menggunakan garis kemiskinan)

8.4. Perkembangan IPM Kabupaten Banjar Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup

waktu lahir (2)

pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tertimbang antara angka melek huruf penduduk usia dewasa dengan rata-rata pencapaian tingkat

pendidikan

(rata-rata

lama

sekolah),

dan

(3)

standar

kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.


85


Tabel 20. Komponen Dasar Pembentukan IPM Kabupaten Banjar Tahun 2008 - 2011

Uraian (1)

Tahun 2008

2009

2010

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

Angka Harapan Hidup

64,62

64,93

65,25

65,68

Angka Melek Huruf

95,99

96,02

96,03

96,06

7,10

7,16

7,25

7,26

639,84

641,64

643,94

645,99

Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaran Riil/kapita/thn (000)

8.4.1

Angka Harapan Hidup Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan

dapat

dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu komponen dalam penyusunan angka IPM adalah Angka Harapan Hidup. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (eo) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada


86


dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, akan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Dari Tabel 20 diatas dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjar dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Tahun 2008 yang semula 64,62 naik menjadi 64,93 pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2010 naik lagi menjadi 65,25. Dan pada tahun 2011 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 65,68 tahun. Bila dibandingkan dengan angka provinsi Kalimantan Selatan yang hanya mencapai 63,17 tahun, maka Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjar ini masih relatif lebih tinggi.

8.4.2

Angka Melek Huruf Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan,

secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk dewasa adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka Melek Huruf di Kabupaten Banjar dari tahun 2008 sampai tahun 2011 terus mengalami kenaikan. Tahun 2008, AMH kabupaten Banjar 95,99 persen, dan tahun 2009 meningkat menjadi 96,02 persen. Tahun


87


2010 AMH Kabupaten Banjar sama, yaitu 96,03 persen dan sedikit meningkat di tahun 2011 yaitu 96,06 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk tahun 2011 Angka Melek Huruf 96,14 persen, sedikit lebih tinggi dari AMH Kabupaten Banjar. 8.4.3

Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah rata-rata jumlah tahun

yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar dari tahun 2008 sampai tahun 2011 terus mengalami peningkatan. Tahun 2008, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjar sebesar 7,10 tahun dan meningkat menjadi 7,16 pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah sebesar 7,25 tahun dan tahun 2011 meningkat menjadi 7,26 tahun. Artinya pada tahun 2011 rata-rata penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 15 tahun ke atas mengeyam bangku sekolah selama 7,26 tahun. Yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Banjar berpendidikan sampai dengan kelas 1 SMP. Kondisi ini menggambarkan program wajib belajar sembilan tahun belum membuahkan hasil yang maksimal. 8.4.4

Pengeluaran Riil yang Disesuaikan Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup

layak. Indikator ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang


88


ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata. Dari

hasil

pengolahan

data

Susenas

2011,

diperoleh

gambaran bahwa pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan walaupun nilainya tidak terlalu besar. Pada Tabel 20 di atas dapat dilihat pada tahun 2008 pengeluaran riil perkapitanya adalah 639,84 ribu rupiah pertahun, kemudian pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi 641,64 ribu rupiah, pada tahun 2010 sebesar 643,94 ribu rupiah per tahun. Sedangkan hasil penghitungan tahun 2011 pengeluaran riil perkapita mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi 645,99 ribu rupiah pertahunnya, jika dibandingkan dengan angka Provinsi Kalimantan Selatan (640,73 ribu rupiah) maka pengeluaran riil penduduk Kabupaten Banjar sedikit lebih tinggi. 8.5. Perkembangan Indeks Penyusun IPM Kabupaten Banjar IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh – shortfall - suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100 yang berarti bahwa pembangunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

89


manusia secara keseluruhan tersebut telah tercapai. Bagi suatu wilayah

angka

IPM

yang

diperoleh

menggambarkan

kemajuan

pembangunan manusia di daerah tersebut. Jika angka IPM tersebut masih rendah atau masih jauh dari angka 100 berarti jarak yang ditempuh

untuk

mencapai

tujuan

masih

jauh. Kecenderungan

perkembangan angka IPM, semakin dekat ke arah tujuan (angka 100) maka perkembangannya semakin pelan sebaliknya untuk angka IPM yang masih rendah maka perkembangan untuk mencapai tujuan semakin cepat. Tabel 21. Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2005 - 2011 Indeks Tahun

Indeks

Indeks

Indeks

Pembangu

Kesehatan

Pendidikan

Daya Beli

nan

(IK)

(IP)

(IDB)

Manusia

(2)

(3)

(4)

(IPM) (1)

(5)

2007

65,70

80,30

64,16

69,43

2008

66,03

79,77

64,67

70,16

2009

66,55

79,92

65,09

70,52

2010

67,08

80,13

65,62

70,94

2011

67,80

80,17

66,08

71,35

Sumber: BPS Jakarta


90


Dari Tabel 21 dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 IPM Kabupaten

Banjar

tercatat

sebesar

69,43

persen.

Angka

ini

mengalami sedikit kenaikan menjadi 70,16 persen pada tahun 2008, kemudian 70,52 persen pada tahun 2009, tahun 2010 mencapai 70,94 persen dan terus mengalami peningkatan menjadi 71,28 persen di tahun 2011.

Grafik 19. Indeks Kesehatan, Pendidikan, Daya Beli dan Pembangunan Manusia Kab. Banjar Tahun 2008-2011 PERSENTASE

90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Kesehatan

2008 66,03

2009 66,55

2010 67,08

2011 67,80

Pendidikan

79,77

79,92

80,13

80,17

Daya Beli

64,67

65,09

65,62

66,08

Pemb.Manusia

70,16

70,52

70,94

71,35

Berdasarkan kriteria dengan capaian IPM selama kurun waktu 2008 - 2011 yaitu 70,16 pada tahun 2008 dan terus naik hingga tahun 2011 mencapai 71,28 maka Kabupaten Banjar menurut Konsep


91


Pembangunan

Manusia

yang

dikembangkan

oleh

Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP masuk dalam tingkatan status atau kategori kinerja pembangunan manusia Menengah Atas yaitu dengan capaian IPM di antara 66,00 – 79,99. Tabel 22. Kriteria dan Tingkatan Status Pembangunan Manusia Menurut UNDP Tingkatan Status

Kriteria

(1)

(2)

1. Rendah

IPM < 50

2. Menengah bawah

50 < IPM < 65,99

3. Menengah atas

66 < IPM < 79,99

4. Tinggi

IPM > 80

Pada tahun 2005 IPM Kabupaten Banjar menempati urutan ke 8 se Provinsi Kalimatan Selatan, kemudian meningkat pada tahuntahun berikutnya yaitu mulai tahun 2006 hingga tahun 2011 menempati urutan ke 5.


92

74,24

67,35

70,41

70,45

69,45

71,19

71,20

71,00

68,36

71,35

71,69

76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00

72,00

Grafik 20. Nilai IPM Kabupaten/Kota Tahun 2011 Kalimantan Selatan

75,43


Selama kurun waktu tahun 2007 - 2010 tidak terjadi perubahan peringkat angka IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Dimana peringkat pertama sampai dengan kelima tetap diduduki oleh Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar. Begitu pula dengan lima kabupaten Kota yang termasuk dalam urutan ke lima terbawah adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Batola dan Kabupaten Balangan. Tetapi tahun 2011 terjadi perubahan peringkat 3 dan 4 dimana pada tahun-tahun sebelumnya peringkat 3 adalah Kabupaten Kotabaru dan peringkat 4 Kabupaten Tanah Laut bertukar posisi pada tahun 2011 ini.


93


Tabel 23. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2011 Kabupaten/Kota

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kal.Selatan

68,72

69,30

69,92

70,44

01. Tanah Laut

70,40

70,62

71,16

72,00

02. Kotabaru

70,52

70,86

71,20

71,69

03. Banjar

70,16

70,52

70,94

71,35

04. Barito Kuala

66,09

66,80

67,54

68,36

05. Tapin

69,79

70,13

70,58

71,00

06. H.S.Selatan

70,11

70,50

70,83

71,20

07. H.S.Tengah

70,00

70,46

70,77

71,19

08. H.S.Utara

67,86

68,45

68,89

69,45

09. Tabalong

68,98

69,45

70,00

70,45

10. Tanah Bumbu

68,80

69,24

69,74

70,41

11. Balangan

65,69

66,06

66,74

67,35

71. Banjarmasin

72,85

73,49

73,84

74,24

72. Banjarbaru

74,09

74,43

74,74

75,43

Sumber : BPS Jakarta


94


Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 20082011 tersebut tidak ada percepatan dampak hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

yang

bisa

mengeser

peringkat

yang

ada

di

wilayah

Kalimantan Selatan. Tabel 24. Perbandingan Peringkat Propinsi IPM Kab/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2008 – 2011 Kabupaten/Kota (1)

Peringkat Propinsi 2008

2009

2010

(8)

(9)

(10)

2011 (11)

01. Tanah Laut

4

4

4

3

02. Kotabaru

3

3

3

4

03. Banjar

5

5

5

5

12

12

12

12

05. Tapin

8

8

8

8

06. H.S.Selatan

6

6

6

6

07. H.S.Tengah

7

7

7

7

08. H.S.Utara

11

11

11

11

09. Tabalong

9

9

9

9

10. Tanah Bumbu

10

10

10

10

11. Balangan

13

13

13

13

71. Banjarmasin

2

2

2

2

72. Banjarbaru

1

1

1

1

04. Barito Kuala

Sumber

: BPS Jakarta


95


8.6. Laju Pencapaian IPM (Reduksi SHORTFALL) Laju Pencapaian IPM (reduksi shortfall) digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu. Laju Pencapaian IPM menunjukkan kecepatan pengurangan jarak suatu IPM terhadap IPM ideal. Reduksi shortfall per tahun (annual

reduction in shortfall) menunjukkan perbandingan antara pencapaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Reduksi shortfall di Kabupaten Banjar selama periode 2008 2011, menunjukkan angka yang berfluktuatif. Selama periode 2008 2009 reduksi shortfall IPM Kabupaten Banjar sekitar 1,22 persen, selama periode 2009 - 2010 sekitar 1,43 persen dan selama periode 2010 - 2011 sebesar 1,41 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada

tahun

2010

terjadi

peningkatan

perkembangan

IPM

dibandingkan perkembangan pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2011 terjadi perlambatan perkembangan IPM jika dibanding perkembangan IPM tahun 2010.


96


Tabel 25. Laju Shortfall Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2011 Kabupaten/Kota

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

Kal.Selatan

1,86

2,02

1,71

01. Tanah Laut

0,74

1,82

2,91

02. Kotabaru

1,15

1,18

1,70

03. Banjar

1,22

1,43

1,41

04. Barito Kuala

2,10

2,23

2,52

05. Tapin

1,12

1,50

1,45

06. H.S.Selatan

1,33

1,12

1,27

07. H.S.Tengah

1,54

1,04

1,46

08. H.S.Utara

1,85

1,39

1,81

09. Tabalong

1,53

1,81

1,48

10. Tanah Bumbu

1,43

1,62

2,21

11. Balangan

1,34

2,01

1,84

71. Banjarmasin

2,37

1,32

1,53

72. Banjarbaru

1,33

1,21

2,71

Sumber : BPS Jakarta


97


Jika dilihat per Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada tahun

2011

perkembangan

ada

6

IPM,

Kabupaten yakni

yang

Kabupaten

mengalami Tanah

Laut,

percepatan Kabupaten

Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Kabupaten

Tapin,

Kabupaten

Tanah

Bumbu

dan

Kota

Banjarbaru. Sedangkan untuk 7 Kabupaten/Kota lainnya pada tahun 2011 mengalami perlambatan perkembangan IPM jika dibandingkan perkembangan IPM tahun 2010.


98

BAB IX PENUTUP

9. PENUTUP Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil analisis deskriptif kesejahteraan rakyat Kabupaten banjar tahun 2011 yang telah disajikan, yakni sebagai berikut: 1. Sektor-sektor andalan yang memberikan sumbangan terbesar pada

perekonomian

Kabupaten

Banjar

adalah

sektor

perdagangan (23,70 persen), sektor pertanian (21,71 persen) dan sektor pertambangan dan penggalian (21,51 persen). 2. Sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar

adalah

sektor

pertanian

(56,16

persen),

sektor

perdagangan, restoran, hotel (21,07 persen), sektor jasa-jasa (10,32 persen). 3. Distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar relatif merata, yang ditunjukkan olejh nilai koefisien Gini Kabupaten Banjar tahun 2011 yang sebesar 0,35 dan penerimaan pendapatan 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah yakni sekitar 19,33 persen dari seluruh pendapatan masyarakat 4. Struktur penduduk Kabupaten Banjar sudah cukup ideal dengan bentuk piramida yang mengecil keatas 5. Dependency Ratio Kabupaten Banjar adalah sebesar 47,82 persen, angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang usia produktif harus menanggung sekitar 48 orang non produktif.


100

BAB IX PENUTUP

6. Sekitar 66,59 persen wanita berstatus kawin dan cerai usia 15-49 tahun di Kabupaten Banjar merupakan peserta aktif Keluarga Berencana, sekitar 22,57 persen merupakan peserta KB namun sedang tidak aktif, dan sekitar 10,84 persen wanita belum menjadi peserta KB. 7. Jenis alat KB yang paling diminati oleh pasangan yang menikah adalah pil KB (50,23 persen) dan suntikan KB (45,34 persen). 8. Penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sekitar 8,08 persen, yang masih sekolah sekitar 23,19 persen dan yang tidak bersekolah lagi 68,73 persen. 9. Penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak punya ijazah (tidak sekolah dan tidak/belum tamat SD sederajat) sekitar 40,17 persen, yang menamatkan SD sederajat sekitar 29,32 persen, yang menamatkan SMP sederajat sekitar 15,57 persen, untuk tingkat SMA sederajat sekitar 12,03 persen dan untuk menamatkan pendidikan diatas SMA sekitar 2,94 persen. 10. APM tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 89,04 persen, untuk APM tingkat SMP sebesar 53,42 persen, dan APM jenjang pendidikan SMA sebesar 34,16 persen. 11. TPAK Kabupaten Banjar Tahun 2011 sekitar 74,26 persen, sekitar 95,33 persen angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja dan 4,67 persen masih berusaha mencari pekerjaan (pengangguran). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

101

BAB IX PENUTUP

12. Persentase pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal (setengah pengangguran) sekitar 34,85 persen. 13. Dari

total

penduduk

Kabupaten

Banjar

sekitar

46,81

persennya pernah mengalami keluhan kesehatan, dari yang mengalami keluhan sebanyak 26,64 persen mengobati sendiri dan berobat jalan, 8,01 persen berobat jalan saja, 58,86 persen berobat sendiri saja dan 6,49 persen tidak berobat. 14. Persentase balita yang diberi ASI sekitar 99,51 persen dan sekitar 0,49 persen tidak diberikan ASI. 15. Sekitar

75,80

bidan/tenaga

persen

orang

paramedis,

melahirkan

sekitar

16,52

memanfaatkan persen

yang

memanfaatkan jasa dukun beranak, 5,31 persen menfaatkan dokter dan sisanya 2,31 persen lainnya. 16. Tempat tinggal di Kabupaten Banjar yang berstatus milik sendiri sekitar 78,16 persen, berstatus kontrak sekitar 0,51 persen, berstatus sewa 6,58 persen, sisanya adalah yang berstatus dinas atau bebas biaya sewa sekitar 14,75 persen. 17. Persentase rumah yang sudah memenuhi standar kesehatan (rumah dengan luas lantai per kapita minimal 10 m2) sekitar 68,66 persen sedangkan yang tidak memenuhi standar kesehatan sekitar 31,34 persen 18. Rumah tangga di Kabupaten Banjar yang mampu mengakses kesumber air minum bersih sekitar 45,14 persen, yang mampu mengakses air minum kemasan dan isi ulang sekitar Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2011

102

BAB IX PENUTUP

7,08 persen sedangkan sekitar 47,78 persen rumah tangga masih mengkonsumsi air minum yang bersumber dari sumur tak terlindung, mata air, air sungai dan lainnya. 19. Rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah relatif banyak yaitu mencapai 47,49 persen, akan tetapi masih ada sekitar 38,45 persen yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan akhir tinja. 20. Pada Tahun 2011 nilai empat komponen dasar pembentuk IPM Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut Angka Harapan Hidup sekitar 65,68 tahun, Angka Melek Huruf sekitar 96,06 persen, Rata-rata Lama Sekolah sekitar 7,26 tahun dan Pengeluaran Riil Perkapita Pertahun sekitar 645,99 ribu rupiah.

21. Nilai IPM Kabupaten Banjar pada tahun 2011 adalah 71,35 persen dengan nilai reduksi shortfall sekitar 1,41 persen, IPM Kabupaten Banjar termasuk dalam kelompok menengah atas dan

menempati

urutan

ke-5

jika

dibandingkan

Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.


103

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011

Recommend Documents