2012 TANGGAL : Latar Belakang

1 Renstra 2010 - 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2012 TANGGAL : 2012

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Secara geografis Provinsi Jambi mempunyai luas 53.435 KM2 dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 2.788.269 jiwa yang tersebar pada 11 Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 52,18 orang/Km2 (Jambi Dalam Angka, 2008). Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Terdapat 131 Kecamatan, 1.179 Desa dan 150 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota. Gambaran makro ekonomi Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang terus meningkat mencapai 7,16% di tahun 2008 (Jambi Dalam Angka, 2008). Hal ini seiring dengan perkembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi sangat potensial dan prospektif, hal ini mengingat secara fundamental Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan. Jumlah Koperasi di Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebanyak 2.578 unit, tahun 2006 sebanyak 2.668 unit, tahun 2007 sebanyak 2.717 unit, tahun 2008 sebanyak 2.972 unit, dan tahun 2009 sebanyak 3.155 unit. Sedangkan jumlah UMKM binaan pada tahun 2006 sebanyak 11.605 unit, tahun 2007 sebanyak 17.604 unit, tahun 2008 sebanyak 17.476 unit, dan tahun 2009 sebanyak 18.555 unit. Sehingga total jumlah UMKM binaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 65.240 unit. Di setiap Kabupaten / Kota pada prinsipnya telah mempunyai perangkat organisasi yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM. Setiap organisasi memerlukan perencanaan kedepan dalam menghadapi situasi yang berubahubah. Rencana strategis merupakan dokumen dalam rangka upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan

DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

2 Renstra 2010 - 2015

memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Dalam mewujudkan tujuan nasional maupun regional, perlu disusun suatu perencanaan strategic, yaitu berupa proses yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatihan potensi, peluang dan kendla yang ada atau yang mungkin akan timbul. Pendekatan perencanaan strategis ( manajemen strategis ) merupakan proses perencanaan serangkaian kebijakan, perumusan perencanaan dan implementasi

strategis

yang

sengaja

dirancang

untuk

mencapai

tujuan

organisasi. Dengan manajemen strategis akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategik dan mengembangkan strategi – strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi masa depan, mampu merumuskan skala prioritas, mampu membuat keputusan sekarang dengan konsekuensi masa depan, mampu mengembangkan landasan yang jelas dan kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara proporsional pada bidang di bawah kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi, mampu menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan mampu membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian. Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa Perencanaan Strategik itu penting bagi organisasi, yaitu : 1. Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. 2. Pemahaman tentang perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. 3. Perencanaan strategik merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi. Rencana Strategis merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan

untuk

mengarahkan

pelayanan

SKPD

khususnya

dan


3 Renstra 2010 - 2015

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas kemampuan

penyusunan SKPD

untuk

Renstra

SKPD

akan

menerjemahkan,

sangat

ditentukan

oleh

mengoperasionalkan,

dan

mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar : 1. Kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan 3 kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multi-stakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis,

dan

akuntabel

dengan

memadukan

pendekatan

teknokratis,

partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Pendekatan perencanaan strategis (manajemen strategis) merupakan proses

perencanaan

implementasi

strategis

serangkaian yang

kebijakan,

sengaja

perumusan

dirancang

untuk

rencana

mencapai

dan tujuan

organisasi. Dengan manajemen strategis akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategik dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi masa depan, mampu merumuskan skala prioritas, mampu membuat keputusan sekarang dengan konsekuensi masa depan, mampu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara proporsional pada bidang di bawah kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi, mampu menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan mampu membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian. Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa Perencanaan Strategik itu penting bagi organisasi, yaitu : 1) Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.


4 Renstra 2010 - 2015

2) Pemahaman tentang perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. 3) Perencanaan strategik merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi. 1.2

Landasan Hukum Dasar hukum dan pedoman penyusunan ini : 1.

Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

2.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ).

7.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


5 Renstra 2010 - 2015

8.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

9.

Undang – undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 RPJP Nasional 2005 – 2025. 13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara


6 Renstra 2010 - 2015

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15); 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6); 25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15); 26. Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015. 27. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025. 1.3

Maksud dan Tujuan A. Maksud Maksud penyusunan Renstra ini secara umum dimaksudkan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Jambi, Dimana setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah serta memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi dalam mewujudkan Pengawas Fungsional yang Profesional dan Berintegritas yang sesuai dengan visi - misi dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun maksud

penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi, UMKM Provinsi

Jambi Tahun 2010 - 2015 adalah :


7 Renstra 2010 - 2015

1. Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun. 2. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengatasi adanya perubahan lingkungan strategik. 3. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel. 4. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai institusi. B. Tujuan Sedangkan tujuan

penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi, UMKM Provinsi

Jambi Tahun 2010 - 2015 adalah : 1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama waktu lima tahun 2. Memberikan landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. 3. Merencanakan

dan

melakukan

perubahan

strategik

dengan

cara

mengelola keberhasilan dan pemanfaatan yang berorentasi ke masa depan dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan

pelayanan

prima

kepada

stakeholder

dengan

cara

meningkatkan komunikasi dan informasi pembangunan daerah Jambi. 1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Bab I : Pendahuluan : Memuat rumusan tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum ; Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dan Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Bab II : Gambaran Umum Pelayanan SKPD : Memuat rumusan tentang : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD Dan Kinerja Pelayanan.

Bab III : Isu- isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi :


8 Renstra 2010 - 2015

Memuat rumusan tentang : Identifikasi Permasalahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal.

Bab IV : Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran Stratgis dan Kebijakan SKPD : Memuat rumusan tentang : Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif : Memuat rumusan tentang : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja SKDP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD : Memuat rumusan tentang : Indikator SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan di capai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komidmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII : Penutup. 1.5.

Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya Sejak diundangkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ), dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tenang Pemerintah Daerah, maka yang dijadikan acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

( RPJM ) Daerah.

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, untuk kurun waktu 20 tahun yang berisikan: Kondisi Umum; Visi Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025; Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025. Perubahan lain yang dapat diamati adalah dipilihnya Presiden secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian dokumen perencanaan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disesuaikan dengan masa waktu kepala daerah terpilih, yang memuat visi, misi dan program pembangunan kepala daerah terpilih.


9 Renstra 2010 - 2015

Rumusan RPJM dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang berisikan : Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Program SKPD. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diharuskan menyusun Rencana Strategis ( Renstra – SKPD ) yang berisikan : Gambaran Umum Pelayanan SKPD; Tugas Pokok dan Fungsi SKPD; Isu Strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD; Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; Program – program dan Indikator Kinerja SKPD. Rentra – SKPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah dan dijabarkan dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja – SKPD ), yang berisikan tentang : Kebijakan dan Program serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Penyusunan dokumen perencanaan dimaksud harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) yang meliputi : Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Forum SKPD. Dari Rencana Kerja Pemerintah disusun Kebijakan Umum Anggaran ( APBD ) dan Strategi Prioritas yang merupakan hasil kesepakatan bersama dengan DPRD, selanjutnya ditetapkan Pagu Anggaran, dengan demikian perubahan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.


10 Renstra 2010 - 2015

GAMBARAN UMUM PELAYANAN Sejak pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I, Pembangunan Indonesia dilaksanakan atas landasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) sebagai penjabaran dari RPJP. Berbeda dengan masa lalu, peran pemerintah pusat sangat besar dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional, namun saat ini dengan adanya perubahan lingkungan strategis baik pada tingkat nasional, terutama sebagai dampak dari otonomi daerah dari reformasi, maupun dampak eksternal pada tingkat global, konsep pembangunan nasional termasuk pemerintah

pusat

dan

daerah

mengalami

perubahan.

Sebagai

salah

satu

konsekuensinya strategi dan sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan yang mendasar. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

diharapkan mampu

kerakyatan di Provinsi Jambi.

menjadi salah satu pilar yang mendukung ekonomi Dengan dukungan potensi sumber daya alam dan

sumber daya manusia diharapkan kegiatan pembangunan KUMKM di Provinsi Jambi mampu menggerakkan roda perekonomian yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Jambi. Peranan Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah sangat penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan. Sampai bulan Juli 2010 jumlah Koperasi di Provinsi Jambi sebanyak 3.251 unit, dan jumlah UMKM binaan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi sebanyak 65. 240 unit. Dengan

adanya

Dokumen

Perencanaan

Strategis

ini,

maka

berbagai

permasalahan dan kelemahan serta kendala yang ada selama ini sedikit demi sedikit akan dapat dikurangi menuju ke arah yang lebih baik. Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang langsung menyangkut publik, karena era tranparansi, semua dokumen perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah menjadi milik masyarakat, sehingga

masyarakat

harus

mengetahuinya.

Hal

itu

tercermin

dalam

proses

perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang berrmusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Karena Musrenbang tersebut tidak lagi


11 Renstra 2010 - 2015

sebagai ajang pidato yang merupakan susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah dapat kejelasan pendanaannya. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Seluruh Subdin/Bagian/UPTD di bawah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas : a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 182 Pergub Nomor 30 Tahun 2008 b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional

B. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua urusan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan mempunyai fungsi :

tugas

sebagaimana

di

maksud,

sekretariat

a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan penyusunan rencana program kerja Kepala Bidang, UPTD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan/barang inventaris milik negara; c. mengkoordinasikan penyusunan rencana Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; d. mengkoordinasikan urusan Kepegawaian dan Umum; e. menkoordinasikan pengelolaan keuangan; f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

12 Renstra 2010 - 2015

C. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Bidang pengawasan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. Menyusun

dan

merumuskan

rencana

program

kebijakan

di

bidang

pengawasan KUMKM; b. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang pengawasan; c. Melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi serta menyelenggarakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang mengawasan; d. Melakukan inventarisasi dan identifikasi peraturan atau ketentuan di bidang pengawasan; e. Melakukan konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja baik dalam maupun diluar lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas; f. Menyusun konsep perumusan dan penyempurnaan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka pemberdayaan KUMKM; g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan yang meliputi partisipasi pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas; h. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Koperasi Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan rencana dan program, penyampaian bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi verifikasi dan advokasi serta melaporkan seluruh kegiatan bidang koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Koperasi mempunyai fungsi : a. Menyusun dan merumuskan rencana program operasional kelembagaan dan usaha koperasi serta verifikasi dan advokasi terhadap pembinaan koperasi; b. Menyusun bahan pedoman penyuluhan tentang kebijaksanaan kelembagaan dan usaha koperasi serta verifikasi dan advokasi; c. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi serta verifikasi dan advokasi; d. Membina koperasi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan pemagangan baik mengenai kelembagaan maupun usaha serta kesadaran berkoperasi; DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

13 Renstra 2010 - 2015

e. Menyusun dan menyajikan perangkaan ( data statistik ) kelembagaan dan usaha koperasi serta verifikasi dan advokasi koperasi; f. Melaksanakan verifikasi terhadap koperasi penerima bantuan; g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pembinaan koperasi dan usaha kecil anggota koperasi; h. Mengevaluasi hasil verifikasi tentang permohonan bantuan koperasi untuk pengembangan usaha; i. Melaksanakan fasilitasi kemitraan antara koperasi – koperasi dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar; j. Memantau

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

perkembangan

pembinaan

kelembagaan dan usaha serta verifikasi dan advokasi; k. Menyelenggarakan pameran di bidang koperasi baikdi dalam maupun di luar negeri; l. Memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungannya; m. Memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan terhadap bawahan yang kurang disiplin maupun penyelenggaraan demi suksesnya tugas; n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang koperasi; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pempunyai tugas melaksanakan rencana dan program penyiapan bahan perumusan dan penyabaran kebijaksanaan teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor kelembagaan, sektor kemitraan, jaringan usaha, sektor promosi dan pemasaran serta melaporkan seluruh kegiatan bidang kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. merencanakan dan menyusun program operasional pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; b. melaksanakan program kegiatan strategis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memanfaatkan potensi komoditas unggulan daerah;


14 Renstra 2010 - 2015

c. melakukan inventarisasi/penelaahan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitana dengan penciptaan persaingan yang sehat; d. merumuskan

dan

melaksanakan

program

kemitraan

dalam

bentuk

keterkaitan usaha yang saling menguntungkan antara UMKM dengan koperasi, BUMN dan usaha – usaha lainnya; e. mengembangkan dan menetapkan

jaringan usaha dan keterkaitan usaha

antara UMKM dengan koperasi dan usaha swasta lainnya; f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar lingkungan jajarannya; g. mengevaluasi hasil telaahan permohonan bantuan untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah; h. memantau pelaksanaan perkembangan pembinaan pemberdayaan UMKM; i. mengevaluasi laporan kegiatan UMKM; j. menyusun dan menyajikan perangkaan keragaan data statistik UMKM; k. menyelenggarakan pameran dan pemasaran bidang UMKM; l. menilai UMKM berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi UMKM yang unggul dan berprestasi; m. mempimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungannya; n. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan kepada bawahan yang kurang disiplin atau menyeleweng demi suksesnya pelaksanaan tugas rutin/pembangunan; o. mengadakan rapat koordinasi dengan unit – unit kerja di lingkungan kerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F.

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Bidang fasiltasi pembiayaan dan simpan pinjam mempunyai tugas melaksanakan

rencana

dan

program,

persiapan

bahan

perumusan

dan

penjabaran kebijaksanaan teknis pembiayaan, permodalan dan simpan pinjam serta

mengevaluasi

dan

melaporkan

seluruh

kegiatan

bidang

fasilitasi

pembiayaan dan simpan pinjam kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


15 Renstra 2010 - 2015

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam mempunyai fungsi : a. merencanakan dan

menyusun program operasional kegiatan fasilitas

pembiayaan dan simpan pinjam; b. merumuskan kebijaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam dengan unit – unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. menjabarkan hasil perumusan dan melaksanakan kegiatan pembiayaan dan simpan pinjam; d. membina dan mengendalikan kegiatan pembiayaan dan simpan pinjam terutama pelayanan terhadap masyarakat; e. mengkaji kegiatan masa lampau maupun yang sekarang sebagai bahan perbandingan dalam kelancaran tugas bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam; f. menegur dan memberi saran pencegahan terhadap keterlambatan dan permasalahan yang dihadapi masing – masing seksi; g. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan terhadap bawahan yang kurang disiplin maupun menyeleweng dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; h. membimbing dan mengarahkan seksi pembiayaan, permodalan dan seksi simpan pinjam agar dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada; i. mengevaluasi hasil kerja bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilannya; j. mengadakan rapat koordinasi dengan unit – unit kerja di lingkungannya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. UPTD Balai Diklat Koperasi, UMKM UPTD Balai Diklat Koperasi, UMKM mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Diklat Koperasi, UMKM mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga; b. penyusunan program, monitoring dan evaluasi; DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

16 Renstra 2010 - 2015

c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah; d. kebijaksanaan dengan gerakan koperasi, organisasi pengusaha kecil dan menengah, lembaga pendidikan dan instansi terkait; 2.2

Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi Jumlah pegawai posisi 31 Agustus 2011 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah sebanyak 86 orang, yang terdiri dari 50 laki-laki dan 36 perempuan dengan penempatan per Bagian / Bidang sebagai berikut : No

Penempatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Kepala Dinas

1

-

1

2.

Sekretariat

12

10

22

3.

Bidang Pengawasan,

5

4

9

Monitoring dan Evaluasi 4.

Bidang Koperasi

10

5

15

5.

Bidang UMKM

6

6

12

6.

Bidang FPSP

9

5

14

7.

Badiklatkop dan UMKM

8

5

13

50

36

86

Jumlah

Dengan diberlakukannya PP. 41 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi tertanggal 10 November 2008 maka susunan jabatan struktural sebagai berikut: No

JABATAN

JUMLAH

KETERANGAN

1

ESELON II

1

Untuk Widyaiswara masih

2

ESELON III

6

dimungkinkan untuk menambah

3

ESELON IV

16

5 orang lagi berdasar ketentuan

4

Widyaiswara

2

yang ada

Jumlah

25


17 Renstra 2010 - 2015

Jenjang Kepangkatan Pegawai berdasarkan jenis kelamin : NO

JENIS KELAMIN

GOLONGAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

I I I I

-

a b c d

1 -

1 -

1 1 -

2

II II II II

-

a b c d

3 1 2 3

4 -

3 1 6 3

3

III III III III

-

a b c d

6 17 5 8

4 14 4 2

10 31 9 10

4.

IV IV IV IV IV

3 2 1 52

3 1 34

6 3 1 86

- a - b - c - d - e Jumlah

KET

Apabila dilihat dari faktor usia Pegawai berdasarkan jenis kelamin : No

Jenis

< 30

31 – 40

41 – 50

51 Thn

Kelamin

Thn

Thn

Thn

keatas

Jml

1

Laki – Laki

6

5

22

19

53

2

Perempuan

3

5

17

8

33

Jumlah

9

10

39

27

86

Tingkat jenjang Pendidikan Formal Pegawai berdasarkan jenis kelamin : No

Jenis Kelamin

SD

SLTP

SLTA

D III S.1

S.2

Jml

1

Laki – Laki

2

-

22

1

22

6

53

2

Perempuan

-

1

18

2

8

4

33

2

1

38

3

30

10

86

Jumlah


18 Renstra 2010 - 2015

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala UPTD, serta dibantu oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang susunannya sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris dengan 3 Sub Bagian 3. 4 Kepala Bidang dengan 12 Seksi 4. 1 Kepala UPTD dengan 1 Sub Bagian. 1. Sekretaris yang membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Program 3) Sub Bagian Keuangan dan Asset 2. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi membawahi : 1) Seksi Pengawasan Koperasi 2) Seksi Pengawasan UMKM 3) Seksi Pengendalian 3. Bidang Koperasi membawahi : 1) Seksi Kelembagaan Koperasi 2) Seksi Usaha Koperasi 3) Seksi Verifikasi dan Advokasi 4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahi : 1) Seksi Kelembagaan UMKM 2) Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha 3) Seksi Promosi dan Pemasaran Umum 5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahi : 1) Seksi Pembiayaan dan Permodalan 2) Seksi Simpan Pinjam 3) Seksi Pengawasan Simpan Pinjam 6. UPTD Badiklat KUMKM membawahi : DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

19 Renstra 2010 - 2015

1) Sub Bagian Tata Usaha 7. Jabatan Fungsional 1) Widyaiswara STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI

BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BIDANG KOPERASI

SEKSI PENGAWASAN KOPERASI

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM

SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI

SEKSI KELEMBAGAAN UMKM

SEKSI PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

SEKSI PENGAWASAN UMKM

SEKSI USAHA KOPERASI

SEKSI KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

SEKSI SIMPAN PINJAM

SEKSI PENGENDALIAN

SEKSI VERIFIKASI DAN ADVOKASI

SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN UMUM

SEKSI PENGAWASAN SIMPAN PINJAM

.

.

UPTD BADIKLAT KUMKM

KUMKM SUBAG Tata Usaha

TATA USAHA


20 Renstra 2010 - 2015

Jumlah asset / barang inventaris yang merupakan sarana penunjang organisasai, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2.1. Daftar Barang Inventaris Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi NO

NAMA BARANG

JUMLAH

1. Kendaraan Roda 4

7 Unit

2. Kendaraan Roda 2

4 Unit

3. Air Conditioner (AC)

23 Unit

4. Almari Arsip

18 Unit

5. Filling cabinet

27 Unit

6. Jam Dinding

9 Unit

7. Kursi Putar

43 Unit

8. Kursi Tamu

7 Unit

9. Meja Biro

7 Unit

10. Meja Tamu

7 Unit

11. Komputer

20 Unit

12. Printer

12 Unit

13. Meja 1/5 biro

96 Unit

14.

Meja Komputer

15. Meja Rapat

2.3

KETERANGAN

5 Unit 35 Unit

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata ( realisasi ) dengan kinerja yang direncanakan. Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang-bidang pembangunan selama tahun 2011 tercermin dalam analisis capaian sasaran berikut. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja Input

, Output dan Outcome

antara yang direncanakan (diharapkan) dengan

realisasinya , atau antara rencana kinerja

( performance plane )

yang

diinginkan dengan realisasi kinerja ( performance result ) yang dicapai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja ( performance gap ) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

21 Renstra 2010 - 2015

Sasaran Stratejik I

Meningkatkan Kelengkapan sarana dalam pendukung pencapaian pelaksanaan program – program

Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik dan indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dan indikator kinerja porgram/kegiatan. Indikator sasaran stratejik yang telah ditargetkan di tahun 2011 tersebut telah berhasil dicapai 100 % . Keberhasilan sasaran tesebut dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) Program stratejik, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya memenuhi kebutuhankebutuhan sarana administrasi perkantoran. Dengan dilaksanakan program ini diharapkan penyelenggaraan administrasi Dinas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya memenuhi kebutuhankebutuhan pemeliharaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan sarana dan prasarana Dinas dapat terpelihara dengan baik sesuai yang diharapkan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan disiplin aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan disiplin pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dapat ditingkatkan dengan baik sesuai yang diharapkan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya membantu meringankan biaya diklat aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya diklat Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jambi


22 Renstra 2010 - 2015

Sasaran Stratejik II

Memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMKM

Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya terselenggaranya iklim usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi kelangsungan peningkatan kinerja UMKM. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan iklim usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi kelangsungan peningkatan kinerja UMKM dapat ditingkatkan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Sasaran Stratejik III

Melakukan pemberdayaan usaha terhadap KUKM , agar KUKM memiliki daya saing yang kuat.

Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) Program yang dituangkan dalam 4 indikator kinerja sasaran / kegiatan yang dikembangkan, sasaran stratejik yang telah ditargetkan di tahun 2011 tersebut telah berhasil dicapai 100 % Keberhasilan sasaran tesebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program stratejik, yaitu :

“ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM “. Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparat pembina dan pengelola Koperasi dan UMKM agar lebih professional yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap penumbuhan Unit Usaha Baru di daerah perdesaan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan agar

Koperasi dan UMKM

mempunyai keunggulan kompetitif dan mampu mandiri dan mempunyai daya saing yang kuat.

Sasaran Stratejik IV

Mempermudah dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya local yang ada secara optimum sesuai tuntutan pasar.


23 Renstra 2010 - 2015

Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik ini diukur melalui pencapaian indikator

kinerja

sasaran

yang

dikembangkan

dan

indikator

kinerja

porgram/kegiatan. Sasaran stratejik yang telah ditargetkan di tahun 2011 tersebut telah berhasil dicapai 100 % . Keberhasilan sasaran tesebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program stratejik, yaitu :

“Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi KUMKM“. Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya mempermudah dan memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya local yang ada secara optimum sesuai tuntutan pasar. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan

Kelembagaan dan Usaha

Koperasi dan UMKM dapat ditingkatkan sehingga pada gilirannya pendapatan Koperasi dan UMKM pun meningkat.

“ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi “. Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Dengan dilaksanakan program ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Koperasi yang berkualitas.


24 Renstra 2010 - 2015

ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal Analisis kondisi internal dilakukan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan (kendala) yang dimiliki Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, hasil analisis antara lain:

3.1.1 Indentifikasi dan Analisis Kekuatan 1. Saat ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi memiliki jumlah pegawai sebanyak 86 orang, dengan kualifikasi S2 sebanyak 10 orang ( 11,63 % ), S1 sebanyak 29 orang (33,72 %) D3 sebanyak 4 orang ( 4,56 % ) SLTA sebanyak 40 orang ( 46,51 % ), SLTP sebanyak 1 orang ( 1,16 % ) dan SD sebanyak 2 orang (2,33 %). 2. Masa kerja staf yang bekerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi pada umumnya sudah cukup lama, rata – rata diatas 15 tahun. 3. Tersedianya sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas operasional dan informasi pembangunan ( internet ) yang dapat membuka akses informasi lokal, regional, nasional dan manca negara yang dapat digunakan setiap saat, sehingga perkembangan dunia luar dapat diketahui secara dini. 4. Adanya dukungan

dana dari

APBN

dan

APBD

dalam rangka

pemberdayaan KUMKM.

3.1.2 Indentifikasi dan Analisis Kelemahan/permasalahan 1. Masih banyak pegawai yang belum mengikuti pelatihan teknis perkoperasian dan UMKM. 2. Belum terpenuhinya Sarana/prasarana. 3. Belum memadainya Dana pemberdayaan KUMKM. 4. Kurang optimalnya koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. 5. Belum optimalnya pelaksanaan Monev dan pengendalian terhadap Pemberdayaan KUMKM. DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

25 Renstra 2010 - 2015

6. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi di tingkat Provinsi. 7. Masih rendahnya SDM KUMKM. 8. Belum

optimalnya

peran

Dekopinwil

dan

Dekopinda

dalam

pemberdayaan Koperasi. 9. Kurangnya tenaga aparat pembina KUMKM di Kab/kota baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. 10. Rendahnya produktivitas KUMKM sehingga berpengaruh pada akses pasar KUMKM 3.2

Telaah Visi, Misi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 untuk Provinsi Jambi bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah merupakan salah satu Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi tertanggal 10 November 2008 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Provinsi Jambi

berfungsi mengimplementasikan program – program pemberdayaan ekonomi kerakyatan , maka posisi dan keberadaannya menjadi sangat strategis terutama karena perannya sebagai : -

Dinamisator

-

Regulator dan

-

Fasilitator dalam pengembangan KUKM.

-

Dinas Pendukung Instansi Tehnis Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : Tugas Pokok adalah : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


26 Renstra 2010 - 2015

Fungsi : a. Perumusan

Kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; d. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.3

Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal Analisis kondisi eksternal guna mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Koperasi, Usana Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, hasil analisis antara lain :

3.2.1 Indentifikasi dan Analisis Peluang 1. Adanya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Adanya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Dinas Koperasi dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Adanya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 5. PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam.

3.2.2 Indentifikasi dan Analisis Ancaman 1. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi di tingkat Provinsi.


27 Renstra 2010 - 2015

2. Belum

optimalnya

peran

Dekopinwil

dan

Dekopinda

dalam

pemberdayaan Koperasi. 3. Lemahnya koordinasi antar stakeholder dalam pemberdayaan KUMKM. 4. Kurangnya tenaga aparat pembina KUMKM di Kab/kota baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. 5. Seringnya mutasi aparat pembina KUMKM di Kabupaten/Kota. 6. Masih lemahnya SDM KUMKM. 7. Rendahnya produktivitas KUMKM.


28 Renstra 2010 - 2015

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Besarnya tantangan diera reformasi, meningkatnya persaingan, tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih baik sesuai dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 2004 dan ditambah dengan kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan maka peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mempunyai kompetensi untuk dapat menjawab semua tantangan baik tantangan internal maupun eksternal. Dalam membangun Provinsi Jambi Pemerintah Daerah telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut : “ VISI “ :

“ EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA “ “ MISI “ : 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersedian Infrastruktur Pelayanan Umum. 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya. 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri. 4. Meningkatkan

Pengelolaan

Sumber

Daya

Alam

yang

Optimal

dan

Berwawasan Lingkungan. 5. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender. Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorentasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang dituangkan dalam “ VISI “. Visi adalah suatu gambaran dan harapan untuk masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

29 Renstra 2010 - 2015

pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan pengertian tersebut maka Visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dari Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : V I S I : “ Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Maju, Mandiri dan

Tanguh

serta

berdaya

saing

dalam

Mengembangkan

Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Jambi “. “Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Unggul dan Tangguh” Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak – pihak yang berkepentingan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program – programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu – waktu mendatang. MISI : 1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi 2. Meningkatkan pembiayaan dan pemupukan permodalan Koperasi dan UMKM. 3. Meningkatkan jaringan akses pasar dan kemitraan Koperasi dan UMKM. 4. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus, Pengelola dan anggota Koperasi dan UMKM. 1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Tujuan : 

Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah

2. Meningkatkan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro,Kecil dan Menengah : 

Peningkatan kapasitas bisnis UMK



Peningkatan kapasitas bisnis Usaha menengah DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

30 Renstra 2010 - 2015

3. Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan untuk Koperasi dan UMKM : 

Peningkatan fasilitas pembiayaan untuk koperasi



Peningkatan fasilitas pembiayaan untuk UMKM

4. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Koperasi dan UMKM

4.2



Peningkatan pengendalian kualitas koperasi



Peningkatan pengendalian kualitas koperasi

Tujuan dan Sasaran 4.2.1

Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik. Tujuan dari perencanaan strategik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah : 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah. 2. Meningkatkan akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM

melalui

penyediaan

skema

dan

memperluas

akses

pembiayaan yang sesuai dengan keburttuhan Koperasi dan UMKM. 3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui sarana usahabagi Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing. 4. Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM melalui Pelatihan, Study banding dan Lokakarya 4.2.2

SASARAN Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.


31 Renstra 2010 - 2015

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah : 1. Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas 2. Meningkatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 3. Meningkatnya

akses

pembiayaan

dan

permodalan

koperasi

penerima bantuan dana perkuatan. 4. Terfalisitasinya penjaminan permodalan Koperasi dan UMKM. 5. Meningkatnya Kemitraan dan jaringan Koperasi dan UMKM serta akses pasar lokal dan regional 6. Meningkatnya SDM

pengurus / pengelola Koperasi dan UMKM

terlatih.


32 Renstra 2010 - 2015

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi Visi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Maju, Mandiri dan berdaya saing dalam

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Jambi

NO.

TUJUAN

SASARAN

(1) (2) (3) Misi I : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi 1. Peningkatan jumlah dan peran 1. Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UMKM dalam Koperasi berkualitas perekonomian daerah 2. Meningkatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

INDIKATOR SASARAN (4) 1. Persentase pertumbuhan Koperasi

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1 (5)

2 (6)

3 (7)

4 (8)

5 (9)

1%

1%

1%

1%

1%

5%

5%

5%

5%

17 unit

17 unit

17 unit

17 unit

80%

80%

90%

90%

100%

95%

95%

100% 100% 100%

2. Persentase pelaksaaan 5% RAT 3. Jumlah Calon Koperasi 10 unit Skala Besar

Misi II : Meningkatkan pembiayaan dan pemupukan permodalan Koperasi dan UMKM 2.

Meningkatkan akses Pembiayaan 1. Meningkatnya akses dan Penjaminan Koperasi dan pembiayaan dan UMKM melalui penyediaan skema permodalan koperasi dan memperluas akses pembiayaan penerima bantuan dana yang sesuai dengan kebutuhan perkuatan. Koperasi dan UMKM 2. Terfalisitasinya penjaminan permodalan

1. Persentase Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana perkuatan 2. Persentase kelompok produktif yang mengakses sumber pembiayaan


33 Renstra 2010 - 2015

Koperasi dan UMKM.

3. Persentase penjaminan permodalan Koperasi dan UMKM

95%

95%

100% 100% 100%

4. Jumlah UMKM yang ikut Promosi

2 UMKM

2 UMKM

18 UMKM

18 UMKM

18 UMKM

75 %

75 %

85 %

95 %

100 %

Misi III : Meningkatkan jaringan akses pasar dan kemitraan Koperasi dan UMKM 3.

Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui sarana usaha bagi Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing

Meningkatnya jaringan Koperasi dan UMKM serta akses pasar lokal dan regional

1. Persentase Penumbuhan UMKM

Misi IV : Meningkatkan kualitas SDM Pengurus, Pengelola dan anggota Koperasi dan UMKM 4.

Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM melalui Pelatihan Study Banding dan Lokakarya

1. Meningkatnya Kemitraan Koperasi dan UMKM 2. Meningkatnya SDM pengurus / pengelola Koperasi dan UMKM terlatih

1. Jumlah koperasi dan UMKM yang bermitra 2. Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang dilatih 3. Jumlah Produk Unggulan


-

250 250 250 250 Orang Orang Orang Orang 300 300 300 300 Org Org Org Org

2

4

15

15

15

Produk

Produk

Produk

Produk

Produk

34 Renstra 2010 - 2015

4.3

Strategi dan Kebijakan 4.4.1 Strategi Dari permasalahan yang dihadapi tersebut diatas, telah diambil beberapa upaya / strategi pencapaian SKPD

antara lain sebagai

berikut : 1. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM 2. Peningkatan akses pembiayaan dan Perkuatan permodalan KUMKM 3. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pembina dan Gerakan KUMKM 4. Peningkatan dan pengembangan manajemen KUMKM 5. Peningkatan produktifitas dan sarana bagi Koperasi dan UMKM 4.4.2 Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk

dalam

pengembangan

maupun

pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi dari suatu institusi. Kebijakan Umum yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi pada tahun 2010 – 2015 dalam mewujudkan Visi dan Misi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Provinsi Jambi adalah : 1). Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan

untuk

memberikan

kontribusi

dalam

peningkatan

pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 2). Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan :


35 Renstra 2010 - 2015

 Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi;  Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis

dan

agroindustri

melalui

komoditas

unggulan

berkerakteristik lokal disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas

kelembagaan

kepentingan

usaha

koperasi

bersama

sebagai untuk

wadah

memperoleh

organisasi efisiensi

kolektif;  Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi,

perkuatan

keterkaitan

industri,percepatan

pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM;  Mengintegrasikan

pengembangan

usaha

dalamkonteks

pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah. 3). Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal yang semakin berdaya saing dengan produk luar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 4). Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya – upaya

untuk

:

(i)

membenahi

dan

memperkuat

tatanan

kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek – praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan ( stakeholder ) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. Sasaran dan arah kebijakan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut dijabarkan kedalam program – program pembangunan yang merupakan strategi implementasi pada tataran makro dan mikro. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut telah DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

36 Renstra 2010 - 2015

ditetapkan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi


37 Renstra 2010 - 2015

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 Visi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Maju, Mandiri dan berdaya saing dalam

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Jambi

Misi I : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Tujuan Sasaran Strategi Peningkatan jumlah dan peran 1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Peningkatan Koperasi dan UMKM dalam berkualitas kelembagaan Koperasi perekonomian daerah. 2. Meningkatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).


Arah Kebijakan kualitas Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya – upaya untuk : (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek – praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan ( stakeholder ) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

38 Renstra 2010 - 2015

Misi II : Meningkatkan permodalan Koperasi dan UMKM. Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan akses Pembiayaan 1. Meningkatnya akses Peningkatan akses pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan pembiayaan dan permodalan dan perkuatan permodalan UMKM melalui penyediaan skema koperasi penerima bantuan koperasi dan UMKM dan memperluas akses dana perkuatan. pembiayaan yang sesuai dengan 2. Terfalisitasinya penjaminan kebutuhan Koperasi dan UMKM. permodalan Koperasi dan UMKM.

Arah Kebijakan Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan

Misi III : Meningkatkan akses pasar dan jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM Tujuan Sasaran Strategi Peningkatan daya saing produk Meningkatnya jaringan Koperasi Peningkatan Manajemen Koperasi dan UMKM melalui dan UMKM serta akses pasar lokal Koperasi dan UMKM meningkatnya kemampuan dan regional Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing

Arah Kebijakan Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal yang semakin berdaya saing dengan produk luar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak

Misi IV : Meningkatkan kualitas SDM Pengurus, Pengelola dan anggota Koperasi dan UMKM Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan kompetensi 1. Meningkatnya Kemitraan Peningkatan kualitas aparat Membangun koperasi yang Pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi dan UMKM Pembina dan gerakan Koperasi diarahkan dan difokuskan pada Koperasi dan UMKM. 2. Meningkatnya SDM Pengurus / dan UMKM upaya – upaya untuk : (i) Pengelola Koperasi dan UMKM membenahi dan memperkuat terlatih tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, maupun mikro, guna DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

39 Renstra 2010 - 2015

menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek – praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan ( stakeholder ) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.


40 Renstra 2010 - 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN Langkah lebih lanjut setelah dirumuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan nilai – nilai dasar dan juga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi, adalah penetapan program yang akan dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan Rencana Program, Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1 Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui sarana usaha bagi Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk kreatif, inovatif,

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

Meningkatnya jaringan 1. Jumlah Koperasi dan Penumbuh UMKM serta an UMKM akses pasar local dan regional

Kode

4

Program dan Kegiatan

5

Indikator Kinerja dan Program Kegiatan

6

Data Campai an Pada Tahun Awal Perenca naan 7

Tahun-1

Tahun -2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Unit Kereja Penanggung Jawab

trgt

Rp(jt)

trgt

Rp (jt)

trgt

Rp

trgt

Rp

trgt

Rp

5

Rp

Unit

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif


41 Renstra 2010 - 2015 berkualitas dan berdaya saing

Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM melalui Pelatihan Study Banding dan Lokakarya

1. Meningkatny a kemitraan koperasi dan UMKM 2. Meningkatny a SDM pengurus/ pengelola Koperasi dan UMKM terlatih

1. Jumlah UMKM yang Bermitra, 2. Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang dilatih, 3. Jumlah produk unggulan

Sosialisasi Kebijakan Tentang UMKM (UU No.20/2008)

Jumlah Aparat Pembina / UMKM yang Memahami UU No.20 Tahun 2008

Kordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Pengembanga n UMKM di Provinsi Jambi Monitoring, Ecvaluasi dan Pelaporan Pasca Dikalat

Jumlah Koordinasi

Fasilitasi Pengembanga n UKM Melalui Pemberdayaa n Masyarakat Di KTM

Persentase Peningkatan SDM UMKM di Kawasan Terpadu Mandiri ( KTM )

Diketahui tingkat manfaat diklat yang diberikan

-

-

100 %

104,7 Jt

100 %

85,6 Jt

100 %

94,1 Jt

100 %

103,5 Jt

100 %

113,9 Jt

Diskop

-

-

100 %

117,9 Jt

100 %

75 Jt

100 %

82,5 Jt

100 %

90,7 Jt

100 %

99,8 Jt

Diskop

100 %

90 Jt

100 %

99 Jt

100 %

108,9 Jt

100 %

119,7 Jt

Diskop

100 %

59 Jt

100 %

64,9 Jt

100 %

71,3 Jt

100 %

78,5 Jt

Diskop

100 %

95,8 Jt

100 %

-

-

100 %

Pengembanga n Kewirausahan an dan Keunggulan Kompetitif UMKM


123,7 Jt

2.971 M

Diskop

42 Renstra 2010 - 2015 Fasilitasi Pengembanga n UKM Melalui Peningkatan Teknologi

Persentase Kwalitas Produk Hasil UMKM dan Teknologi

-

-

100 %

79,8 Jt

100 %

3.053 M

100 %

3.358 Jt

100 %

3.694 M

100 %

4.063 M

Diskop

Fasilitasi dan Evaluasi Pengembanga n Kemitraan Di Provinsi Jambi

Persentase Pemahaman Pembina/UMK M Tentang Program Kemitraan

-

-

-

-

100 %

169 Jt

100 %

185,9 Jt

100 %

204,4 Jt

100 %

204,4 Jt

Diskop

Terlaksananya Penyelenggara aan Pelatihan Kewirausahaa n bagi KUKM

Meningkatnya pengetahuan peserta dlm bidang Kewirausahaan

100 %

97,7 Jt

100 %

50 Jt

100 %

62,2 Jt

100 %

68,4 Jt

100 %

75,2 Jt

100 %

82,7 Jt

Diskop

Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD

Meningkatnya pengetahuan peserta dlm Manajemen pengelolaan Kop/KUD

100 %

97,7 Jt

100 %

97,7 Jt

100 %

64,8 Jt

100 %

71,2 Jt

100 %

78,4 Jt

100 %

86,2 Jt

Diskop

Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelola Limbah Industri Batik dan HKI di Provinsi Jambi Pendataan dan Pemuktahiran Data UMKM se-Provinsi Jambi

Jumlah Aparat Pembina UMKM Yang Memahami HKI dan Pengelola Limbah Batik

-

-

-

-

100 %

373,3 Jt

100 %

410,6 Jt

100 %

451,6 Jt

100 %

496,8 Jt

Diskop

-

-

-

-

100 %

158 Jt

100 %

173,8 Jt

100 %

191,1 Jt

100 %

210,2 Jt

Diskop

Jumlah Data UMKM dari 11 Kab Kota


43 Renstra 2010 - 2015 Pelatihan Manajemen Usaha Kecil

Pelatihan Akuntasi Bagi KUKM Pelatihan Persiapan RAT Bagi Pengelola, Pengurus Kop/KUD Pengembanga n Sarana Promosi hasil produksi Shering Informasi UMKM Luar Daerah Meningkatkan akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM

1. Meningkatny a akses Pembiayaaqn dan Permodalan Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana perkuatan 2. Terfasilitasin ya penjaminan permodalan

1. Persentase Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana perkuatan, 2. Persentasi kelompok produktif yang mengakses sumber pembiayaan 3. Persentase penjaminan

Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Meningkatnya pengetahuan peserta dlm Manajemen Usaha Kecil Jumlah Peserta Pelatihan Akuntasi Bagi KUKM Jumlah Peserta Pelatihan Persiapan RAT Bagi Pengelola, Pengurus Kop/KUD Jumlah produk Yang Di Promosikan Terlaksananya Shering Informasi UMKM Luar Daerah

100 %

97,7 Jt

100 %

49,1 Jt

100 %

64,7 Jt

100 %

71,1 Jt

100 %

78,2 Jt

100 %

86,1 Jt

Diskop

-

-

100 %

55,1 Jt

-

-

-

-

-

-

-

-

Diskop

-

-

100 %

55,1 Jt

-

-

-

-

-

-

-

-

Diskop

100 %

147,7 Jt

100 %

120Jt

-

-

-

-

-

-

-

-

Diskop

100 %

107,2 Jt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diskop

100 %

851,9 Jt

100 %

890,9 Jt

100 %

100 %

2.249 M

100 %

2.474 M

100 %

2.721 M

Diskop


2.045 M

44 Renstra 2010 - 2015 permodalan koperasi dan UMKM, 4. Jumlah UMKM yang ikut Promosi

Pemberdayaa n UMKM Melalui One Vilage One Produck ( OVOP )

Persentase Pemahaman Aparat Pembina Tentang Ovov

Penyelenggara an Promosi produk UMKM Tingkat Nasional, Regional serta luar negeri

Jumlah UMKM yang Ikut Promosi

Kegiatan Pengembanga n Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Perkuatan Pengembanga n Permodalan Dana Bergulir Bagi Kelompok Usaha Produktif

Persentase Peningkatan Keterampilan UMKM Di Kawasan Strategis Tercapainya kegiatan monitoring, evaluasi,dan pelaporan Meningkatnya pengelolaan bantuan perkuatan dana bergulir pengembangan modal bagi kelompok usaha produktif

-

-

100 %

105,7 Jt

100 %

67,9 Jt

100 %

74,6 Jt

100 %

82,1 Jt

100 %

90,3 Jt

Diskop

-

-

-

-

100 %

515,3 Jt

100 %

566,8 Jt

100 %

623,5 Jt

100 %

685,8 Jt

Diskop

-

-

-

-

100 %

658,5 Jt

100 %

724,3 Jt

100 %

796,7 Jt

100 %

876,4 Jt

Diskop

100 %

225,7 Jt

100 %

190 Jt

100 %

277,8 Jt

100 %

305,5 Jt

100 %

336,1 Jt

100 %

369,7 Jt

Diskop

100 %

46,1 Jt

100 %

46,1 Jt

100 %

50,7 Jt

100 %

55,7 Jt

100 %

61,3 Jt

100 %

67,4 Jt

Diskop


45 Renstra 2010 - 2015 Pemberdayaa n dan Pengembanga n KSP/USP Kop Penerima Dana Bergulir

Terbinanya KSP/USP koperasi penerima dana bergulir

Sertifikasi hak Atas Tanah Bagi PMK

Terwujudnya akses UMKM dalam mengakses pembiayaan

Pemberdayaa n KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender Penerima Dana Bergulir Sosialisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pemanfaatan dana Kur dan LPDB di Provinsi Jambi Pengembanga n UMKM Sektor Usaha Kerajinan/ Tenun Bordir

Terbinanya KSP/USP Kop. Dan LKM berwawasan gender penerima dana bergulir

Pengembanga n Sentra dan Sentra Unggulan

Jumlah UMKM Yang Memanfaatkan Dana KUR

Meningkatnya Pengembangan UMKM Sektor Usaha Kerajinan/Tenu n Bordir Jumlah Sentra dan sentra Unggulan yang berkembang

100 %

254,2 Jt

100 %

207,9 Jt

100 %

226,6 Jt

100 %

249,2 Jt

100 %

274,1 Jt

100 %

301,6 Jt

Diskop

100 %

61 Jt

100 %

61 Jt

100 %

64,1 Jt

100 %

70,5 Jt

100 %

77,5 Jt

100 %

85,3 Jt

Diskop

100 %

49,8 Jt

100 %

45 Jt

100 %

47,8 Jt

100 %

52,5 Jt

100 %

57,8 Jt

100 %

63,6 Jt

Diskop

-

-

100 %

196 Jt

100 %

159,8 Jt

100 %

175,7 Jt

100 %

193,3 Jt

100 %

212,6 Jt

Diskop

-

-

100 %

75Jt

-

-

-

-

-

-

-

-

Diskop

100 %

67,2 Jt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diskop


46 Renstra 2010 - 2015 Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian

1. Meningkatny a jumlah Koperasi yang berkualitas 2. Meningkatny a pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

1. Persentase Pertumbuhan Koperasi, 2. Persentase , 4.Jumlah Koperasi Berkualitas

Program Peningkatan Kualitas Kelemmbagaa n Koperasi

Pengembanga n Jaringan Kemitraan Usaha

Meningkatnya Koordinasi antar Stake Holder

Pemberdayaa n dan Pengembanga n Koperasi

Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan koperasi

Pembinaan dan Pengembanga n Kader Koperasi

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kader koperasi

Pembinaan dan Pengembanga n Usaha Koperasi Peningkatan Kualitas Produk Usaha Anggota Koperasi

Meningkatnya Koordinasi antar Stake Holder Meningkatnya Koordinasi antar Stake Holder

100 %

496,3 Jt

100 %

446,7 Jt

100 %

693,3 Jt

100 %

762,6 Jt

100 %

838,8 Jt

100 %

922,7 Jt

Diskop

100 %

112,9 Jt

100 %

146,7 Jt

100 %

86,7 Jt

100 %

95,3 Jt

100 %

104,9 Jt

100 %

115,3 Jt

Diskop

100 %

196,8 Jt

100 %

150 Jt

100 %

265 Jt

100 %

291,5 Jt

100 %

320,6 Jt

100 %

352,7 Jt

Diskop

100 %

97,2 Jt

100 %

151 Jt

100 %

120,4 Jt

100 %

132,4 Jt

100 %

145,6 Jt

100 %

160,2 Jt

Diskop

-

-

-

-

100 %

137,9 Jt

100 %

151,6 Jt

100 %

166,8 Jt

100 %

183,5 Jt

Diskop

-

-

-

-

100 %

83,1 Jt

100 %

91,4 Jt

100 %

100,5 Jt

100 %

110,6 Jt

Diskop


47 Renstra 2010 - 2015 Sosialisasi Fungsi RAT ( Rapat Anggota Tahunan )

Persentase Jumlah Koperasi Yang melaksanakan RAT

100 %

89,2 Jt


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diskop

48 Renstra 2010 - 2015

INDIKATOR KINERJA Rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi 2011-2015 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi tahun 2010-2015 mencoba mengadopsi program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu, sesuai dengan tupoksi. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi. Dengan demikian programprogram yang dihasilkan dan dilaksanakan dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayomi. Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi.


49 Renstra 2010 - 2015

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi Kondisi Kerja Pada Awal Priode RPJMD Tahun 0 3

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kerja Pada Akhir Priode RPJMD 10

No

Indikator

1

2

1

Persentase Koperasi Aktif

71,73

69,49

71,50

72,00

75,50

76,50

78,00

78,00

2

Jumlah Koperasi

3.155

3.251

3.260

3.430

3.609

3.995

4.204

4.204

3

Rapat Anggota Tahunan

951

861

873

917

963

1.011

1.115

1.115

4

Usaha Mikro dan Kecil

65.240

65.240

65.250

65.300

65.350

65.400

65.500

65.500

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI

50 Renstra 2010 - 2015 CAPAIAN KINERJA

PROGRAM PEMBAGUNAN DAERAH 9

BIDANG URUSAN

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

2

3

4

5

6

7

8

Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui sarana usaha bagi Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing

Meningkatnya Kemitraan dan jaringan Koperasi dan UMKM serta akses pasar local dan regional

75 %

100 %

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

Wajib

250 Org

2 Produk

51 Produk

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM

Wajib

300 Org

1000 Org 900 Org

Pengembangan SDM 1. Meningkatnya Koperasi dan UMKM kemitraan melalui Pelatihan, Koperasi dan Study Banding dan UMKM Lokakarya 2. Meningkatnya SDM Pengurus/Pengel ola Koperasi dan UMKM terlatih

Peningkatan Manajemen Koperasi UMKM

dan

Peningkatan kualitas aparat Pembina dan gerakan Koperasi dan UMKM

Mengembangkan UMKM 1. Persentase untuk makin berperan Penumbuhan sebagai penyedia barang UMKM dan jasa pada pasar lokal yang semakin berdaya saing dengan produk luar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak

Membangun koperasi yang 1. Jumlah koperasi dan diarahkan dan difokuskan UMKM yang bermitra pada upaya – upaya untuk 2. Jumlah pengelola : (i) membenahi dan koperasi dan UMKM memperkuat tatanan yang dilatih kelembagaan dan 3. Jumlah Produk organisasi koperasi di Unggulan tingkat makro, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek – praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii)


10

51 Renstra 2010 - 2015 meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan ( stakeholder ) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. Meningkatkan akses 1. Meningkatnya Pembiayaan dan akses pembiayaan Penjaminan Koperasi dan permodalan dan UMKM melalui koperasi penerima penyediaan skema bantuan dana dan memperluas perkuatan. akses pembiayaan 2. Terfalisitasinya yang sesuai dengan penjaminan kebutuhan Koperasi permodalan dan UMKM. Koperasi dan UMKM.

Peningkatan jumlah 3. Meningkatnya dan peran Koperasi Jumlah Koperasi dan UMKM dalam berkualitas perekonomian 4. Meningkatnya daerah. pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Peningkatan akses pembiayaan dan perkuatan permodalan koperasi dan UMKM

Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Memperluas basis dan 1. Persentase Koperasi kesempatan berusaha serta dan UMKM penerima menumbuhkan wirausaha bantuan dana baru berkeunggulan untuk perkuatan mendorong pertumbuhan, 2. Persentase kelompok peningkatan ekspor dan produktif yang penciptaan lapangan kerja mengakses sumber terutama dengan pembiayaan 3. Persentase penjaminan permodalan Koperasi dan UMKM 4. Jumlah UMKM yang ikut Promosi Membangun koperasi yang 1. Persentase diarahkan dan difokuskan pertumbuhan pada upaya – upaya untuk Koperasi : (i) membenahi dan 2. Persentase memperkuat tatanan pelaksanaaan RAT kelembagaan dan 3. Jumlah calon organisasi koperasi di koperasi skala besar tingkat makro, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau


80 %

100 %

95 %

100 %

95 %

100 %

2 UMKM 1%

58 UMKM 5%

5%

25 %

10 Unit

78 Unit

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Wajib

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Wajib

52 Renstra 2010 - 2015 anggotanya dari praktek – praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan ( stakeholder ) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.


53 Renstra 2010 - 2015

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

-1 1

-2 Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah

-3

-4

2

3

Meningkatnya akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dan UMKM Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui sarana usaha bagi Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk

1. Meningkatnya jumlah 1. Persentase pertumbuhan Koperasi koperasi yang berkualitas 2. Persentase pelaksanaan RAT 2. Meningkatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3. Jumlah calon Koperasi Skala Besar 1. Meningkatnya akses 1. Persentase Koperasi dan UMKM pembiayaan dan penerima bantuan dana perkuatan permodalan koperasi 2. Persentase kelompok produktif yang penerima bantuan dana mengakses sumber pembiayaan perkuatan 3. Persentase Penjaminan Permodalan 2. Terfasilitasinya Koperasi dan UMKM penjaminan permodalan 4. Jumlah UMKM Yang Ikut Promosi

Meningkatnya jaringan koperasi dan UMKM serta Persentase Penumbuhan UMKM akses pasar local dan regional


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 -5

2 -6

3 -7

4 -8

5 -9

1%

1%

1%

1%

1%

5%

5%

5%

5%

5%

10 Unit

17 Unit

17 Unit

17 Unit

17 Unit

80 %

80 %

90 %

90 %

100 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

2 UKM

2 UKM

18 UKM

18 UKM

18 UKM

75 %

75 %

85 %

95 %

100 %

54 Renstra 2010 - 2015

4

kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM melalui Pelatihan, Study Banding dan Lokakarya

1. Meningkatnya kemitraan koperasi dan UMKM 2. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM

1. Jumlah Koperasi dan UMKM yang bermitra 2. Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang dilatih 3. Jumlah produk unggulan


-

250 Org

250 Org

250 Org

250 Org

-

-

300 Org

300 Org

300 Org

2 Produk

4 Produk

15 Produk

15 Produk

15 Produk

55 Renstra 2010 - 2015

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 merupakan pedoman dan arahan bagi masing – masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan

Renja

dan

RKPD

serta

digunakan

sebagai

instrumen

evaluasi

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi 2010 – 2015 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat

melalui

Kementerian/Lembaga,

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS


2012 TANGGAL : Latar Belakang

Recommend Documents