2014 TANGGAL : Latar Belakang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2014 TANGGAL : 2014

1.1.

Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Penyusunan rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lain agar ma mpu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar dari perwujudan visi dan misi melalui penetapan dan pelaksanaan strategi dalam setiap periode pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang realistis dengan keputusan tentang masa depannya, membangun organisasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan kelemahan, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: dimana kita berada sekarang, kemana kita menuju, dan bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju kesana dijawab dengan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

SubBagian Penyusunan dan Pengendalian Program Renstra Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama 2014-2015 PP e n y u s u n a n P r o g r a m 2 0 1 4 - 2 0 1 5

1

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang idealnya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik masing-masing organisasi. Dalam penyusunan Rencana Strategis berikut substansinya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membantu pimpinan organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Mengingat demikian pentingnya kedudukan perencanaan strategis dalam organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh unit dalam organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada pihakpihak yang lebih luas, untuk organisasi pemerintahan, pertanggungjawaban atau akuntabilitas tersebut diberikan kepada publik (stakeholder). Memperhatikan hal-hal tersebut, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas peraturan daerah Provinsi Jambi tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi perlu untuk menyusun rencana strategis sebagai salah satu pondasi dalam melaksanakan akitifitas selaku administrator dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan pelaksanaan kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum

1.

Undang-Undang

Nomor

25 Tahun 2004

tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. 2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.


2

7.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025.

8.

Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas peraturan daerah Provinsi Jambi tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

9.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Jambi nomor 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

1.3. maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan dan kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ini adalah memberikan Indikator dalam penilaian capaian kinerja Biro selama periode 2014 - 2015. Tujuan Penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan dan kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ini adalah memberikan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja

yang memuat visi, misi,

gambaran umum pelayanan, capaian

indikator dan program mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Sistematis Penulisan Rencana Strategis ini terdiri dari : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan RENSTRA

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

BAB III

ISU STRATEGIS


3

3.1 Identifikasi dan Analisis Faktor Lingkungan 3.2

Identifikasi faktor pendukung dan penghambat

3.3 Memilih dan Menetapkan Faktor Kunci 3.3.1 Identifikasi Kekuatan Kunci 3.3.2 Proses Penetapan Kekuatan Kunci 3.4 Perumusan dan Penetapan Stretegi BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan 4.1 Visi dan Misi 4.1.1 Visi 4.1.2 Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.2.1 Tujuan 4.2.2 Sasaran 4.3 Strategi 4.4 Kebijakan

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1 Program 5.2 Kegiatan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD 6.1 Masukan 6.2 Keluaran 6.3 Hasil

BAB VII

PENUTUP

LAMPIRAN


4

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Jambi nomor 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi ditetapkan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama sebagai berikut : a. Tugas : membantu Sekda melakukan pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta memantau perkembangannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku b. Fungsi :  Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama  Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Bina Program bidang pembangunan dan kerjasama, pembinaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Penyiapan, Penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang pekerjaan umum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan bidang kerjasama luar negeri, dalam negeri dan antar lembaga sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Penyiapan bahan-bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta verifikasi administrasi penyelesaian pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jambi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;  Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro.  Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Struktur Organisasi organisasiOrganisasi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas peraturan daerah Provinsi Jambi tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.


5

Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama terdiri dari 4 Bagian dan 12 Subbagian yaitu : a. Bagian Bina Program 

Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program



Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan



Sub Bagian Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi

c. Bagian Pekerjaan Umum 

Sub Bagian Bina Marga



Sub Bagian Cipta Karya



Sub Bagian Pengairan dan Pemukiman

d. Bagian Kerjasama 

Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri



Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri



Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga

e. Bagian Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Sub Bagian Perhubungan



Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Sub Bagian Tata Usaha Biro

2.3. Susunan Kepegawaian Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya

Biro

Administrasi

Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang pegawai negeri sipil dan 2 (dua) orang pegawai tidak tetap yang terdiri dari : 1. Pejabat Struktural

: 17 orang

2. Pejabat Fungsional Umum

: 19 orang

4. Pegawai Tidak tetap (non PNS)

:

2 orang

Pada Tabel berikut disajikan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan dapat dilihat komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Tahun 2014, serta Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi.


6

Komposisi Jumlah Pegawai Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi Tahun 2014. NO

JENIS JABATAN

GOLONGAN PEGAWAI IV III II I

1

ESELON II

1

-

-

-

1

2

ESELON III

3

1

-

-

4

3

ESELON IV

-

12

-

-

12

4

Fungsional Umum

-

24

8

-

32

5

NON PNS JUMLAH

4

37

8

-

NON PNS

JUMLAH (orang)

2

2

2

51


7

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan SKPD karena dampak yang signifikan dan memiliki karakterisitik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menetukan tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas peraturan daerah Provinsi Jambi tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Sebagai implementasi dari tupoksinya, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama memberi pelayanan berupa melakukan pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta memantau perkembangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa isu strategis yang berkembang terkait dengan pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi antara lain meliput isu dibidang kurangnya infrastruktur, belum efektifnya pelaksanaan pengendalian pembangunan, peningkatan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peningkatan pengembangan kerjsama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi. Isu yang berkembang di bidang infrastruktur antara lain : 1. Masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi berupa jalan dan jembatan, 2. Terbatasnya akses perhubungan kedaerah, 3. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pengairan dan pemukiman. Akibat dari masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi dan terbatasnya akses perhubungan daerah mempengaruhi tingkat perkembangan industri kecil di Provinsi Jambi. Padahal peranan industri kecil dalam perekonomian daerah sangat penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Sementara itu industri kecil kenyataannya adalah sangat heterogen karena meliputi berbagai kegiatan sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, angkutan dan perdagangan serta jasa. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi juga

sangat

mempengaruhi

taraf

perekonomian

masyarakat

jambi

karena

infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut


8

khususnya juga akan meningkatkan produksi padi sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, perlu dilakukan monitoring dan pengendalian

yang efektif

agar program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama selaku administrator pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban untuk melaksanakan monitoring dan pengendalian tersebut. Ketersediaan infrastruktur adalah faktor utama penggerak pembangunan dan perekonomian, sehingga dengan rendahnya tingkat investasi untuk penyediaan infrastruktur akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu Daerah. Tantangan utama yang dihadapi adalah funding gaps antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya muncul pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama pemerintah dengan pihak lain yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut yaitu kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak dari Luar Negeri, kerjasama dengan Pihak dari dalam neger dan kerjasama antar lembaga Pemerintah. Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jambi, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Layanan Pengadaan. Saat ini Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi telah resmi terbentuk dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 yang masih bersifat adhoc dan melekat pada SKPD yang sudah ada yaitu Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama harus mampu memberikan dukungan dalam implementasi pelaksanaan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi sehingga diharapkan dapat terwujud proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efektif dan efisien. Kerjasama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan Fasilitasi dari Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama melalui kebijakan yang tepat serta manajemen yang benar, efektif dan terkendali diharapkan dapat menghasilkan output yang memiliki daya saing dan optimal yang berencana serta kontinue/ berkelanjutan. Setelah mengetahui arti penting dari peranan Biro Administrasi Pembangunan SubBagian Penyusunan dan Pengendalian Program Renstra Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama 2014-2015 PP e n y u s u n a n P r o g r a m 2 0 1 4 - 2 0 1 5

9

dan Kerjasama, langkah berikutnya adalah mengindentifikasi dan menilai keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran. Instrumen utama yang digunakan dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan

strategis

adalah

teknik

analisis

SWOT

(strength,

weaknesses,

opportunity, and threat). Pada pokoknya, teknik analisis SWOT membedah kondisi organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

3.1. Identifikasi dan Analisis Faktor Lingkungan Idendifikasi kondisi Internal Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, diantaranya : Kekuatan (strengths) 1. Adanya dukungan yang kuat dari Pimpinan ( Asisten, Sekda dan Gubernur/Wakil Gubernur). 2. Adanya Potensi Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup. 3. Adanya

kewenangan

memfasilitasi,

koordinasi

dan pemantauan serta

mengevaluasi pada bidang pembangunan dan kerjasama. 4. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi. 5. Sarana dan prasarana penunjang kerja cukup memadai. 6. Memiliki anggaran/dana untuk menunjang tupoksi. Kelemahan (Weaknesses) 1. Masih adanya personil yang kurang menguasai Tupoksinya 2. Mekanisme kerja yang kurang efektif 3. Komitmen SKPD terhadap hasil evaluasi yang cenderung rendah. Identifikasi kondisi eksternal Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama antara lain : Peluang (Opportunities) 1. Potensi Wilayah yang cukup memadai. 2. Adanya kerjasama dengan unit kerja terkait. 3. Upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur di daerah yang cukup besar. 4. Adanya informasi yang mudah diakses. Ancaman (Threat) 1. Belum optimalnya koordinasi antar dinas/instansi terkait 2. Produk/hasil fasilitasi permasalahan belum dapat memuaskan stake holders


10

3. Perubahan kebijakan pemerintah 4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat

3.2. Identifikasi faktor pendorong dan penghambat Selanjutnya kondisi internal Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama dianalisis berdasarkan faktor pendorong yaitu Kekuatan (strength) dan Peluang (opportunity) serta faktor penghambat yaitu Kelemahan (weaknesses) dan Ancaman (threat) terhadap kondisi lingkungan yang ada, maka diperoleh gambaran informasi dalam bentuk tabel matriks urgensi faktor pendorong berikut ini :

Matriks Urgensi Faktor Pendorong

No.

1 2

3

4 5 6 7 8 9 10

Mariks Urgensi Faktor Pendorong Fator yang Lebih Urgen Faktor Pendorong 1 2 3 4 5 6 7 8 Strengths Dukungan yang kuat dari X 1 1 1 1 6 1 1 Unsur Pimpinan Potensi Kuantitas SDM 1 X 2 4 5 6 7 8 Kewenangan memfasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta mengevaluasi pada 1 3 X 3 3 6 7 3 bidang Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Komitmen pimpinan dan staf 1 4 4 X 4 4 4 4 untuk melaksanakan tupoksi. Sarana prasarana penunjang 1 5 5 4 X 6 7 8 Jumlah Anggaran/dana 1 6 3 4 6 X 7 4 Opportunities Potensi Wilayah yang cukup 1 2 3 4 7 6 X 8 memadai. Adanya kerjasama dengan 1 8 8 8 8 6 8 X unit kerja terkait Upaya peningkatan kompetensi SDM Aparatur di 1 9 3 4 5 6 9 8 daerah cukup besar. Adaya informasi yang mudah 1 10 3 4 5 6 10 8 diakses Jumlah Sedangkan untuk mengetahui digambarkan dalam tabel berikut ini:

identifikasi

faktor

Total

Bobot

1

8

19.04

2

10

2

4.76

3

10

5

11.90

4

4

8

19.04

5 6

10 6

3 4

7.14 9,52

9

7

2

4.76

9

10

5

11.90

X

10

2

4.76

10

X

3

7.14

42

100

9

10 1

penghambat


dapat

11

Matriks Urgensi Faktor Penghambat

No.

Faktor yang Lebih Urgen

Faktor Penghambat

Tot al

Bobot

1

2

3

4

5

6

X

2

3

4

1

6

1

9.09

2

x

2

2

5

2

4

36.36

3

2

x

3

3

3

4

36.36

4

2

3

X

4

4

3

27.27

1

5

3

4

X

5

2

18.18

6

2

3

4

5

X

1

9.09

11

100.00

Weaknesess 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Kualitas SDM relatif kurang . Model Evaluasi Kinerja SKPD belum dirancang dengan baik. Komitmen SKPD terhadap hasil evaluasi cenderung rendah Threats Belum Optimalnya Koordinasi antar Dinas/instansi terkait Sinkronisasi Program antara provinsi dan kab/kota Perubahan Kebijakan Pemerintah Jumlah

3.3. Memilih dan menetapkan faktor kunci Pemilihan dan penetapan kekuatan kunci merupakan hal yang strategis dalam konteks penyusunan rencana kerja. Pemilihan dan penetapan ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu identifikasi kekuatan kunci dan penetapan kekuatan kunci

3.3.1. Identifikasi kekuatan kunci Identifikasi kekuatan kunci dilakukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut : 

Bobot faktor (BF). Tiap faktor dibobot tingkat urgensinya. Tingkat urgensinya dinyatakan dalam bobot faktor (BF) dan satuan ukurannya adalah %. Rumus BFı = Nuı / ∑ NU X 100%



Nilai dukungan faktor(ND). ND tiap faktor diukur dengan skala nilai 1-5.



NBD (Nilai Bobot Dukungan) ditentukan dengan rumus : NBD = (BF X ND) / 100



Nilai keterkaitan (NK) keterkaitan tiap faktor satu sama lain dinilai dengan skala 1-5


12



Nilai Rata-rata keterkaitan (NRK) adalah jumlah nilai NK dibagi 17 sebagai rata-rata keterkaitan. Rumusan NRKı = ∑NKı / (∑NK-1)



Nilai Bobot keterkaitan (NBK) tiap faktor dihitung dengan rumus : NBK = (BF X NRK) / 100



Total Nilai Bobot (TNB) tiap faktor dapat dihitung dengan memakai rumus : TNB = NBD + NBK Penentuan nilai dorong (ND) faktor pendorong dan penghambat diberikan

bobot sebagai berikut : 

Angka 5 : ND sangat kuat



Angka 4 : ND kuat



Angka 3 : ND cukup kuat



Angka 2 : ND kurang kuat



Angka 1 : ND sangat kurang kuat

Penetuan keterkaitan faktor pendorong dan penghambat diberikan bobot sebagai berikut : 

Angka 5 : keterkaitan sangat kuat



Angka 4 : keterkaitan kuat



Angka 3 : keterkaitan cukup kuat



Angka 2 : keterkaitan kurang kuat

 Angka 1 : keterkaitan tidak kuat Kemudian dari kedua faktor penghambat dan faktor pendorong dengan menganalisis keduanya maka akan dapat diperoleh matriks evaluasi untuk kedua faktor tersebut sehingga dapat dilihat urutan faktor kunci keberhasilannya. Penetapan kekuatan kunci merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun rencana kerja yang baik. Kekuatan kunci adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Kekuatan Kunci juga disebut sebagai Faktor Kunci Keberhasilan, Faktor Kunci atau Faktor Strategis. Untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor digunakan professional judgement, yakni suatu teknik untuk menentukan urgensi/tingkat kepentingan suatu faktor tanpa membandingkan faktor satu dengan faktor lainnya, melainkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dikuasai pada bidang tertentu sehingga mampu menentukan bobot dari suatu faktor tertentu. Teknik pembobotan ini memang bersifat subyektif dan kualitatif, namun dapat dicegah bias yang mungkin muncul dengan cara memberikan bobot pada setiap faktor berdasarkan skala Likert (1 s.d. 5), dengan penjelasan sebagai berikut:


13

•

5

=

sangat baik/sangat tinggi urgensinya;

•

4

=

baik/tinggi urgensinya;

•

3

=

cukup baik/cukup tinggi urgensinya;

•

2

=

buruk/rendah urgensinya;

•

1

=

sangat buruk/sangat rendah urgensinya.

Setelah dilakukan pembobotan, maka dilakukan penetapan kekuatan kunci yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Kekuatan Kunci dipilih dari nilai TNB terbesar.



Bila nilai TNB sama, pilih nilai NBD terbesar.



Bila nilai NBD sama, pilih nilai NBK terbesar.



Bila nilai NBK sama, pilih nilai BF terbesar.



Bila masih sama, maka dipilih berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rasional. Selanjutnya

dapat

dilihat

dalam

tabel

berikut


ini

14

:

Evaluasi Faktor Pendorong dan Penghambat Kode No.

Faktor Pendorong

BF % ND NBD

Keterkaitan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jml.

I

Pendorong

A

Strengths

D1

1.

Dukungan yang kuat dari unsur

33.33

5

1.67

D2

2.

Potensi Kuantitas SDM

20.00

3

0.60

1

D3

3.

Jumlah Anggaran/dana

D4

4.

Sarana penunjang tugas cukup memadai.

6.67

4

0.27

3 1

B

Opportunities

D4

4.

Ketersediaan anggaran

13.33

3

0.40

1 1 1

D5

5.

Upaya peningkatan Kualitas pembelajaran

6.67

5

0.33

5 3 2 4

D6

6.

Upaya peningkatan kompetensi SDM Aparatur

20.00

4

0.80

5 3 2 4 4

II

Penghambat

H1

A 7.

Weaknesess Kualitas SDM relatif kurang.

6.67

3

0.20

3 1 2 3 4 3

H2

8.

Model Evaluasi dirancang dgn baik.

26.67

4

1.07

4 3 1 2 4 5 2

H3

9.

Komitmen terhadap hasil evaluasi rendah

26.67

4

1.07

5 1 1 1 4 3 2 2

B

Threats

1 3 1 5 5 3 4 5

1

5

1

34

3.09

1.03

2.70

1 1 3 3 1 3 1

1

1

2

18

1.64

0.33

0.93

1 2 2 2 1 1

1

1

1

16

1.45

0.10

0.36

4 4 3 2 1

3

1

3

24

2.18

0.29

0.69

4 4 4 4

4

2

3

39

3.55

0.24

0.57

3 5 3

3

2

4

38

3.45

0.69

1.49

2 2

1

1

1

23

2.09

0.14

0.34

2

2

1

1

27

2.45

0.65

1.72

1

1

1

22

2

0.53

1.60

1

1

19

1.73

0.35

1.15

1

17

1.55

0.21

0.47

19

1.73

0.12

0.25

H4

10.

Belum Optimalnya Koordinasi antar SKPD

20.00

4

0.80

1 1 1 3 4 3 1 2 1

H5

11.

Belum Sinkronisasi provinsi dan kabupaten/kota

13.33

2

0.27

5 1 1 1 2 2 1 1 1

1

H6

12.

Perubahan Kebijakan Pemerintah

6.67

2

0.13

1 2 1 3 3 4 1 1 1

1

Subbag Penyusunan dan Pengendalian Program Renstra Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama 2014-2015

NRK NBK TNB

1

15

3.3.2. Proses Penetapan Kekuatan Kunci Dari hasil evaluasi faktor pendorong dan penghabat dalam tabel diatas, maka diperoleh urutan faktor kekuatan kunci sesuai dengan angka yang muncul di Total Nilai Bobot, diperoleh urutan sebagai berikut: Faktor Kekuatan Kunci

No. Kode

Fakor Kekuatan Kunci

1.

D1

Potensi Kuantitas SDM yang cukup.

2.

D6

Upaya peningkatan kompetensi SDM Aparatur di daerah cukup besar.

3.

D2

Jumlah Aparatur Cukup Tersedia

4.

H2

Model Evaluasi Kinerja SKPD belum dirancang dengan baik.

5.

H3

Komitmen SKPD terhadap hasil evaluasi cenderung rendah

6.

H4

Belum Optimalnya Koordinasi antar dinas/instansi terkait

7.

H5

Sinkronisasi program kegiatan APBD Provinsi dan kabupaten/kota

Dengan demikian yang menjadi faktor kekuatan kunci dari hasil evaluasi di atas adalah : 1.

Potensi Kuantitas SDM yang cukup.

2.

Upaya peningkatan kompetensi SDM Aparatur di daerah cukup besar.

3.

Jumlah Aparatur Cukup Tersedia.

4.

Model Evaluasi Kinerja SKPD belum dirancang dengan baik.

5.

Komitmen SKPD terhadap hasil evaluasi cenderung rendah.

6.

Belum Optimalnya Koordinasi lintas sektoral.

7.

Adanya perubahan kebijakan Pemerintah.

3.4. Perumusan dan penetapan strategi Dengan mendasarkan pada faktor kekuatan kunci tersebut, maka akan ditetapkan perumusan penetapan strateginya dengan memperhatikan pula peta medan kekuatan organisasi seperti dalam gambar berikut:

SubBagian Penyusunan dan Pengendalian Program Renstra Biro Adm Pembangunan dan Kerjasama 2014-2015 PP e n y u s u n a n P r o g r a m 2 0 1 4 - 2 0 1 5

16

Peta Analisis Medan Kekuatan

Dan

apabila

diperhatikan

pula

posisi

organisasi

dalam

mendeteksi

perkembangan lingkungan internal dan eksternal, maka akan digambarkan dalam bentuk peta posisi kekuatan organisasi yang terbentuk dalam 4 (empat) kuadran seperti dalam gambar dibawah ini. Peta Posisi Kekuatan Organisasi


17

Dengan melihat posisi organisasi kita seperti pada gambar

di atas

ternyata terletak di kuadran I, maka strategi yang dilakukan adalah strategi ofensif, hal ini dilakukan dengan mengandalkan pada pemanfaatan peluang dan kekuatan yang ada sebagai pendorong yang cukup kuat terhadap organisasi yang ada saat ini. Adapun dari hasil perhitungan melalui analisis medan kekuatan diperoleh ide-ide strategi yang diharapkan dapat menunjang efektivitas peningkatan kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: Ide-ide Strategi

No.

Kode

Fakor Kekuatan Kunci

Strategi Mengoptimalkan SDM yang ada

1.

D1

Potensi Kuantitas SDM yang cukup. dan memberikan kompensasi yang proporsional.

2.

3.

D6

D2

Upaya peningkatan kompetensi

Mengikuti pelatihan

SDM Aparatur di daerah cukup

pengembangan kompetensi

besar.

SDM.

Jumlah Aparatur Cukup Tersedia

Membentuk kelompok Aparatur sesuai bidang keilmuan yang ada Menyusun alternatif model

4.

H2

Model Evaluasi Kinerja SKPD belum

evaluasi Kierja SKPD dan

dirancang dengan baik.

tentukan model yang paling efektif.

5.

H3

6.

H4

7.

H5

Komitmen SKPD terhadap hasil evaluasi cenderung rendah

Melaksanakan fungsi reward and punishment yang proporsional terhadap Aparatur

Koordinasi antar dinas/instansi

Meningkatkan koordinasi antar

terkait

dinas/instansi terkait

Perubahan kebijakan Pemerintah

Antisifative terhadap perubahan kebijakan Pemerintah


18

Dengan demikian strategi generik yang ditetapkan dari hasil evaluasi tersebut terdiri dari : 1.

Mengoptimalkan SDM yang ada

dan memberikan

kompensasi yang

proporsional. 2.

Mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi SDM.

3.

Membentuk kelompok Aparatur sesuai bidang keilmuan yang ada.

4.

Menyusun alternatif model evaluasi Kinerja SKPD dan tentukan model yang paling efektif.

5.

Membentuk

kelompok

Aparatur

sesuai

bidang

keilmuan

yang

ada

Melaksanakan fungsi reward and punishment yang proporsional terhadap aparatur. 6.

Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi terkait.

7.

Antisifatif terhadap perubahan kebijakan Pemerintah.


19

4.1. VISI DAN MISI 4.1.1 VISI Visi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi adalah : “TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN JAMBI EMAS 2015”.

4.1.2 MISI Guna pencapaian visi dimaksud ditetapkan misi yang harus dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi, yaitu : 1.

Mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan dan kerjasama pemerintah.

2.

Menciptakan mekanisme dan prosedur administrasi Bidang pembangunan dan kerjasama pemerintah.

3.

Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kerjasama.

4.

Meningkatkan

analisis

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pelaksanaan

pembangunan dan kerjasama.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN 4.2.1 TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai melalui misi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, yaitu : 1.

Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan

dan

kerjasama pemerintah 2.

Mewujudkan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi di Bidang Administrasi Pembangunan dan Kerjasama.

3.

Menciptakan kualitas pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kerjasama yang lebih baik.

4.

Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional.

4.2.2 SASARAN Sasaran dari visi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi antara lain : a. Meningkatnya kualitas administrasi dan koordinasi kegiatan pembangunan dan kerjasama daerah.


20

b.

Meningkatnya pengembangan infrastruktur daerah perhubungan.

serta fasilitas bidang

c.

Meningkatnya efektifitas dan pengembangan potensi kerjasama daerah.

4.3. STRATEGI Strategi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, guna peningkatan kinerja pada periode 2014 - 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan lintas sektoral dalam memantau pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan kerjasama pemerintah Provinsi Jambi. 2. Pelaksanaan kegiatan harus berbasis efisiensi dan efektif baik dari sumber daya manusia dan sumber dana yang ada. 3.

Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan kerjasama daerah.

4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan mengikuti Bintek yang sesuai dengan TUPOKSI, baik dalam Provinsi Jambi maupun yang diadakan oleh Kementrian dan lembaga yang membidanginya.

4.4. KEBIJAKAN Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi telah menyusun langkahlangkah kebijakan antara lain : 1. Meneliti program kegiatan pembangunan lingkup Setda Provinsi Jambi yang akan diusulkan. 2. Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi Provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD. 3. Menyiapkan bahan-bahan realisasi pelaksanaan APBD sebagai bahan evaluasi. 4. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. 5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana 6. Meningkatkan pengetahuan keterampilan sumberdaya manusia 7. Menyusun rencana kerja dan laporan akhir setiap tahunnya, dan berkoordinasi dengan dinas/instansi.


21

5.1 Program Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja/instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan, pada Tahun 2014, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi melaksanakan 2 (dua) Program Kerja sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan 2. Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan Sedangkan untuk Tahun 2015 Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan 2. Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan 3. Program Kerjasama Pembangunan

5.2 Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut, pada Tahun 2014 Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi melaksanakan 6 kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan dilingkungan Pemda Provinsi Jambi 2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan 3. Kegiatan Administrasi Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama 4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi 5. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum 6. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Perhubungan Sedangkan untuk Tahun 2015 Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi melaksanakan

kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan dilingkungan Pemda Provinsi Jambi 2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan 3. Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi 4. Kegiatan Administrasi Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama


22

5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi 6. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Bina Marga 7. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Cipta karya 8. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pengairan dan Pemukiman 9. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Perhubungan 10. Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi 11. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri 12. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Dalam Negeri 13. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga


23

Dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi menentukan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan untuk periode 2014-2015, sebagai berikut : 1. Nama Organisasi : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI JAMBI 2. Tugas

:

membantu Sekda melakukan pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta memantau perkembangannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 3. Fungsi :  Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama  Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Bina Program bidang pembangunan dan kerjasama, pembinaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Penyiapan, Penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang pekerjaan umum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan bidang kerjasama luar negeri, dalam negeri dan antar lembaga sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Penyiapan bahan-bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta verifikasi administrasi penyelesaian pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jambi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;  Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro.  Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


24

4.

Indikator Kerja Utama NO. 1 1.

3

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SUMBER DATA

2

3

4

Meningkatnya kualitas 1. Jumlah ketersediaan data dan informasi administrasi serta koordinasi pelaksanaan administrasi pembangunan kegiatan pembangunan daerah daerah 2. Persentase SKPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana 3. Persentase progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jambi 4. Sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Jambi. 5. ULP Provinsi Jambi dapat berjalan sesuai dengan Tuposinya. Meningkatnya pengendalian 1. Persentase kualitas pengendalian bidang pekerjaan umum bidang pekerjaan umum dan perhubungan dan lingkungan perhubungan hidup 2. Persentase kualitas jalan dan jembatan yang dibangun yang baik 3. Persentase kualitas pengembangan pemukiman yang baik 4. Persentase kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan 5. Pengadaan Barang dan Jasa

SubBagian Penyusunan dan Pengendalian Program Renstra Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama 2014-2015

Laporan kab/kota, Instansi Vertikal dan SKPD, forum rapat koordinasi pusat, daerah serta kab/kota, hasil monev dan hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD

Laporan daerah, forum rapat koordinasi provinsi dan kab/kota, hasil monitoring dan evaluasi.

25

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SUMBER DATA

Pemerintah Povinsi Jambi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4.

Meningkatnya pengendalian 1. Terkendali dan terpantaunya dan pemantauan, koordinasi, pelaksanaan kerjasama pembangunan fasilitasi, evaluasi dan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Luar pelaporan bidang kerjasama Negeri luar negeri, dalam negeri dan 2. Terkendali dan terpantaunya antar lembaga pelaksanaan kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dalam Negeri 3. Terkendali dan terpantaunya pelaksanaan kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Lembaga lainnya

SubBagian Penyusunan dan Pengendalian Program Renstra Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama 2014-2015

Laporan daerah, SKPD, forum rapat koordinasi provinsi dan kab/kota, hasil monitoring dan evaluasi.

26

6.1 Masukan/Input Input dari program kegiatan berupa biaya/dana yang dianggarkan pada DPA Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi.

6.2 Keluaran/Output a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Data dan informasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah Laporan Pelaksanaan program prioritas sesuai dengan rencana Laporan Persentase progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jambi. Laporan Sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Jambi. Laporan pelaksanaan Kegiatan ULP Provinsi Jambi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Laporan pengendalian dan rumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan perhubungan Laporan kualitas jalan yang dibangun yang baik Laporan kualitas pengembangan pemukiman yang baik Laporan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan Laporan pelaksanaan dan rumusan kebijakan bidang kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Luar Negeri Laporan pelaksanaan dan rumusan kebijakan bidang kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dalam Negeri Laporan pelaksanaan dan rumusan kebijakan bidang kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Lembaga lainnya

6.3 Hasil/Outcames Hasil yang diharapkan dari program kegiatan tahun 2014-2015 diatas antara lain : a. Terhimpunnya Data dan informasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah b. Terlaksananya program prioritas sesuai dengan rencana c. Terpantaunya Persentase progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jambi. d. Terjadinya Sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Jambi. e. ULP Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. f. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku g. Terkoordinasinya rencana tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota serta tercapainya pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi Jambi. h. Terhimpunnya data prasarana/infrastruktur perhubungan (darat, laut dan sungai, udara serta rencanan pengembangan fasilitas penunjang lainnya. i. Tersedianya data base perhubungan dan penyelenggaraan sektor jasa transportasi umum serta meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan.


27

j.

Terhimpunya data pelaksanaan dan rumusan kebijakan bidang kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Luar Negeri k. Terhimpunya data pelaksanaan dan rumusan kebijakan bidang kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dalam Negeri l. Terhimpunya data pelaksanaan dan rumusan kebijakan bidang kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Lembaga lainnya


28

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada Rencana Strategis (RENSTRA), Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi tahun 2014 melaksanakan 2 Program sedangkan untuk tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan 3 Program guna mendukung pencapaian JAMBI EMAS 2015. Semoga dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014 - 2015 ini, dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama. Sehingga pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah khususnya, dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS


29

2014 TANGGAL : Latar Belakang

Recommend Documents