i LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 2012

KATA PENGANTAR

P

uji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, karena

berkat

rahmat

dan

karunia-Nya,

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) Kabupaten Tanah Datar 2012 dapat diselesaikan. LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan PM, dan dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (progress) dan prestasi kerja (achievement) yang dicapai pada tahun 2012. LAKIP Bappeda dan PM 2012 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Bappeda dan PM di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberik kontribusi pada penyusunan LAKIP Bappeda dan PM 2012 ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga. Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 2012 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Batusangkar,

Desember 2012

Plt. KEPALA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH DATAR

Ir. NURYEDDISMAN NIP. 19611124 198903 1 003

i

LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 2012

DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR ..................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ..............................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ..............................................................................

1

1.2

Gambaran Umum .........................................................................

2

1.3

Tujuan Penyusunan LAKIP Bappeda dan PM 2012 .....................

9

1.4

Landasan Hukum ..........................................................................

9

1.5

Sistematika Penulisan ..................................................................

10

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................................

11

2.1

Visi dan Misi ..................................................................................

8

2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .............................

12

2.3

Rencana Kerja ...............................................................................

13

AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................

23

3.1

Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja ...................................

23

3.2

Analisis Capaian Kinerja ................................................................

24

3.3

Analisis Capaian Keuangan ..........................................................

36

PENUTUP ...............................................................................................

37

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

B

adan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) Kabupaten Tanah Datar adalah Lembaga Teknis

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bappeda dan PM selalu mengedepankan prinsip kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta efektif dan responsif. Disamping itu, untuk mendukung tugas dan fungsinya, secara konsisten Bappeda dan PM senantiasa mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Pola perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat, menjadikan masyarakat bukan saja sebagai objek, tetapi juga subjek pembangunan (bottom-up approach). LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2012 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda dan Penanaman Modal, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2011 – 2015, Rencana Kerja, dan Dokumen Penetapan Kinerja. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan Penanaman Modal pada tahun 2012 tidak menemui kendala yang berarti. Capaian kinerja kegiatan, program dan keuangan Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2012 menunjukkan hasil yang cukup baik.

iii


BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

serta

kewenangan

pengelolaan

sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan pedoman penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1


1.2 TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP BAPPEDA DAN PM 2012

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 adalah: 1.

Menyajikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pedoman pengambilan kebijakan yang lebih baik pada masa yang akan datang. 3. Sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.3 KELEMBAGAAN A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 1.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) Kabupaten Tanah Datar merupakan unsur teknis di bidang perencanaan dan penanaman modal sebagai penyelenggara pemerintah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda & PM menyelenggarakan fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan.

2


b.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Bappeda & PM, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program; b. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, akan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi.

Unsur pelaksana pada Bappeda & PM dapat dilihat pada uraian berikut: A. Bidang Sosial Budaya, membawahi: a. Sub Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

3


Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, politik dan hukum kesejahteraan rakyat. Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan,

fasilitasi

dan

pelaksanaan

tugas

penyusunan

perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan,

fasilitasi

dan

pelaksanaan

tugas

penyusunan

perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda& PM Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi.

B. Bidang Fisik Prasarana, membawahi: a. Sub Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Fisik Prasarana, pengembangan prasarana wilayah dan lingkungan hidup. Bidang Fisik Prasarana mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan,

fasilitasi

dan

pelaksanaan

tugas

penyusunan

perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan,

fasilitasi

dan

pelaksanaan

tugas

penyusunan

perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi.

4


C. Bidang Ekonomi, membawahi: a.

Sub Bidang Pertanian

b.

Sub Bidang Dunia Usaha dan Penanaman Modal

Bidang

Ekonomi

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian dan Dunia Usaha dan Penanaman Modal. Bidang Ekonomi mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan,

fasilitasi

dan

pelaksanaan

tugas

penyusunan

perencanaan pembangunan di bidang pertanian serta ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan penanaman modal; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, perencanaan

fasilitasi

dan

pelaksanaan

pembangunan

di

bidang

tugas

penyusunan

pengembangan

dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi.

D. Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan, membawahi: a. Sub Bidang Statistik Monitoring dan Evaluasi b. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan

Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup statistik dan kerjasama

pembangunan.

Bidang

Statistik

dan

Kerjasama

Pembangunan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang statistik dan kerjasama pembangunan; b. pengkoordinasan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;

5


c. pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; d. pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

bidang

perencanaan

pembangunan daerah dan statistik; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsi.

B. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada bagan berikut:

KEPALA

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

KESUBAG KEUANGAN

KABID EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL

KABID SOSIAL BUDAYA

KABID FISIK DAN PRASARANA

KABID STATISTIK DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

KASUBID PERTANIAN

KASUBID KESEJAHTERAAN RAKYAT

KASUBID PENGEMBANGAN PRASARANA WILAYAH

KASUBID STATISTIK, MONITORING DAN EVALUASI

KASUBID DUNIA USAHA DAN PENANAMAN MODAL

KASUBID PEMERINTAHAN, POLITIK, DAN HUKUM

KASUBID TATA RUANG DAN LH

KASUBID KERJASAMA PEMBANGUNAN

Susunan kepegawaian dan jumlah pegawai pada Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar dikelompokan dalam bezzeting pegawai, dengan jumlah 45 orang, yang terdiri dari 39 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honor/ kontrak sebanyak 6 orang. Berdasarkan komposisi kepangkatan, PNS pada Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar terdiri dari: 1.

PNS Golongan II

: 10 orang

2. PNS Golongan III : 25 orang

6


3. PNS Golongan IV : 4 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pada Bappeda dan PM dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1.

Tamatan S2

: 9 orang

2.

Tamatan S1

: 13 orang

3.

Tamatan D-3

:

4.

Tamatan SLTA

: 14 orang

Berdasarkan

komposisi

3 orang

tingkat

pendidikan

dirasakan

bahwa

untuk

mendukung kinerja Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar, ke depan masih perlu ditingkatkan lagi. Diharapkan kualitas SDM Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar akan semakin meningkat melalui diklat teknis maupun diklat formal. Disamping itu, dalam rekruitmen pegawai baru juga harus memperhatikan syarat kompetensi kerja sehingga diharapkan kinerja pegawai-pegawai baru akan lebih baik. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar, didukung oleh perlengkapan antar lain: 1.

Gedung beserta perlengkapan

: 1 unit

2. Kendaraan Roda 4

: 5 unit

3. Kendaraan roda 2

: 5 Unit

C. Penyelenggaraan Pelayanan Bappeda dan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pelayanan Bappeda dan PM saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2o1o tentang pembentukan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah.

7


Kondisi penyelenggaraan pelayanan pada Bappeda dan PM dapat ditinjau pada beberapa aspek, antara lain: 1.

Kelembagaan Kelembagaan Bappeda dan PM dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. Bappeda dan Penanaman Modal sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah juga melaksanakn urusan di bidang penanaman modal. Urusan penanaman modal saat ini melekat pada bidang ekonomi dan penanaman modal.

2. Fungsi Perencanaan a. Tahapan Perencanaan Partisipatif Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif, tahapan Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah sebagai berikut: -

Musrenbang Nagari yang dilaksanakan pada minggu I s/d IV bulan Januari

-

Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada minggu I s/d IV bulan Februari

-

Forum Internal SKPD yang dilaksanakan pada minggu IV Februari s/d Maret Minggu I

-

Forum Antar SKPD yang dilaksanakan pada Minggu II bulan Maret

-

Musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada Minggu III bulan Maret

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan -

Penyusunan draft RKPD dan penetapan RKPD pada bulan Februari dan Mei.

-

Penyusunan rancangan dan penetapan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU & PPAS APBD) yang dilaksanakn pada bulan Juni.

-

8

Penetapan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015


-

Penetapan renstra SKPD oleh kepala Daerah

c. Permasalahan di Bidang Perencanaan -

Beberapa kegiatan muncul di luar mekanisme perencanaan tahun anggaran berjalan antar lain:  Kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi dalam hal peanggaran  Terjadinya bencana alam atau bencana sosial

-

Masih adanya pemangku kepentingan (stakeholders) yang kurang memahami mekanisme perencanaan pembangunan daerah

-

Koordinasi antar SKPD belum optimal

-

Ketersediaan data pada SKPD belum lengkap sehingga sulit untuk dianalisis sehingga menimbulkan hambatan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan

-

Masih lemahnya pemahaman masing-masing SKPD dalam penetapan Indikator Kinerja Utama

3. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar masih mengalami hambatan, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, baik dari sisi jumlah, kapasitas, maupun kapabilitasnya. Seiring dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka kebutuhan akan SDM yang berkualitas dan mempunyai kapabilitas menjadi hal yang tidak mungkin dihindari, yang dapat dipenuhi melalui pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya di bidang perencanaan pembangunan. Disamping itu, perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik dari segi jumlah, teknologi maupun jenisnya.

9


1.4 LANDASAN HUKUM 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

09/M.Pan/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah;

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Bab I

PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum 1.2 Tujuan Penyusunan LAKIP Bappeda dan PM 2012 1.3 Kelembagaan 1.4 Landasan Hukum 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi 2.2 Tujuan dan Sasaran

10 LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 2012

2.3 Rencana Kerja Dan Penetapan Kinerja Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 3.2 Analisis Capaian Kinerja 3.3 Analisis Capaian Keuangan

Bab IV

PENUTUP

Lampiran


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI Untuk menjadikan Bappeda & PM sebagai lembaga perencana pembangunan daerah yang profesional, handal, amanah, aspiratif dan partisipatif, maka disusunlah Visi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, ASPIRATIF, SINERGIS DAN AKUNTABEL” berikut ini dijelaskan pengertian dalam beberapa peristilahan di atas, adalah: 1. Perencanaan yang berkualitas dimaksudkan adalah perencanaan yang spesifik, terukur dapat dicapai, relevan dan jelas periodenya. 2. Perencanaan aspiratif dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. 3. Perencanaan yang sinergis adalah perencanaan yang mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan sehingga tujuan yang dinginkan dapat tercapai. 4. Perencanaan

yang

akuntabel

dimaksudkan

adalah

perencanaan

pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar Mengacu kepada visi Bappeda & PM sebagaimana tersebut di atas, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai berikut: 1.

Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan.

2.

Mewujudkan ketersediaan data dan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.

Meningkatkan SDM yang berkualitas.


4.

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi berbagai stakeholders.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA DAN PM

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut, maka sebagai penjabaran dari setiap misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan ditetapkan pula sasaran dan kebijakan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya. Tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan sesuai dengan rencana jangka menengah adalah Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur

2. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Penanaman Modal NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Terwujud tata kelola 1. pemerintahan yang baik, bersih, tranparan dan akuntabel 2.

Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber daya aparatur

Jumlah aparatur perencanaan yang dilatih

Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah

1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan

3. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam

1. Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan 2. Rencana pengembangan


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

penyusunan perencanaan pembangunan

2.3.

wilayah strategis dan cepat tumbuh 3. Dokumen kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH 4. Naskah kerjasama pembangunan daerah 5. Meningkatnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi 6. Meningkatnya perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya 7. Dokumen Renstra Penanggulangan kemiskinan 8. Laporan Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah

4.

Tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan

1. Jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan

5.

Tersedianya perencanaan pembangunan daerah melalui proses partisipatif

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA SKPD Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian

sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.


Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama Bappeda dan PM sebagai berikut


INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH DATAR 1.

Nama Organisasi

2. Tugas dan Kewajiban

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembanguna daerah dan penanaman modal

3. Fungsi

: 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan. 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

1

:


NO

SASARAN STRATEGIS

1

Tersedianya SDM perencana yang berkualitas

2.

Meningkatnya efektifitas

PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TYPE PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)

INDIKATOR KINERJA

d. Jumlah Aparatur perencana - Formulasi pengukuran : Jumlah aparatur perencana yang mengikuti yang dilatih diklat dan berkualitas Type penghitungan : Kumulatif Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda dan PM

1. Jumlah dokumen - Formulasi penghitungan : Jumlah dokumen perencanaan yang perencanaan pembangunan dihasilkan pada tahun bersangkutan perencanaan pembangunan daerah Type penghitungan : Non kumulatif daerah Sumber data : Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Bappeda dan PM 2. Jumlah data/informasi pendukung perencanaan

- Formulasi pengukuran : Jumlah data dan statistik daerah yang digunakan dalam proses perencanaan / Jumlah data secara keseluruhan Type penghitungan : Non kumulatif Sumber data : Bidang Statistik Kerjasama Pembangunan pada Bappeda dan PM

3. Koordinasi penetapan - Formulasi penghitungan : Prosentase koordinasi yang dilaksanakan rencana pengembangan dalam penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan wilayah strategis dan cepat cepat tumbuh tumbuh Type penghitungan : Non kumulatif

2


NO

SASARAN STRATEGIS

PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TYPE PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)

INDIKATOR KINERJA

Sumber data : Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda dan PM

3

4. Dokumen KLHS

- Formulasi pengukuran : Dokumen KLHS Type penghitungan : Non kumulatif Sumber data : Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda dan PM

5. Meningkatnya kerjasama pembangunan daerah

- Formulasi pengukuran : Prosentase koordinasi kerjasama pembangunan daerah Type penghitungan : Non kumulatif Sumber data : Bidang Statistik Kerjasama Pembangunan pada Bappeda dan PM

6. Meningkatnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi

- Formulasi pengukuran : Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Type penghitungan : Non kumulatif Sumber data : Bidang Ekonomi pada Bappeda dan PM

7. Meningkatnya perencanan bidang perencanaan bidang sosial budaya

Formulasi pengukuran : Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Type penghitungan : Non kumulatif Sumber data : Bidang Sosial budaya pada Bappeda dan PM

8. Dokumen

Formulasi pengukuran : Dokumen renstra yang dihasilkan

Renstra


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Penanggulangan kemiskinan

9. Laporan rencana daerah

3.

4

Berkembangnya investasi daerah

-

Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan investasi daerah

peluang -


PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TYPE PENGHITUNGAN, SUMBER DATA) Type penghitungan : Non kumulatif Sumber data : Bidang Sosial budaya pada Bappeda dan PM Formulasi pengukuran : Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah Type penghitungan : Non kumulatif Sumber data : Bidang Statistik Kerjasama Pembangunan pada Bappeda dan PM Formulasi Pengukuran :Jumlah investasi pada tahun bersangkutan Type penghitungan : Kumulatif Sumber data : Bidang Ekonomi pada Bappeda dan PM

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan tahun 2012, maka Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: -

Penyediaan jasa surat menyurat

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

-

Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

Penyediaan alat tulis kantor

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

Penyediaan makanan dan minuman

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

-

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

-

Penyediaan jasa rumah jabatan/dinas

-

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan: -

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

-

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu d. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

1


e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. f.

Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan: -

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (bidang fisik prasarana)

-

Penyusunan profile daerah

g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik, dengan kegiatan: -

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

-

Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB

h. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal. i.

Program

Kerjasama

Pembangunan,

dengan

kegiatan

Koordinasi

kerjasama pembangunan daerah j.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian dan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

k. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan: -

Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh (RTRW)

-

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

l.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, dengan kegiatan Koordinasi

perencanaan air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan. m. Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan kegiatan Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tanah Datar n. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut: -

Pengembangan pertisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

-

2

Penetapan RPJMD


-

Penyusunan Rancangan RKPD

-

Peyelenggaraan Musrenbang RKPD

-

Penetapan RKPD

-

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana

Pembanguunan Daerah o.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi,

dengan

kegiatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. p.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi,

dengan

kegiatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. q.

Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan sumber Daya Air, dengan kegiatan pebingkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumberdaya air.

r.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan Pengembangan teknologi pengelolaan air minum dan air limbah (AMPL)

Tabel berikut ini menggambarkan rencana kinerja tahunan Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012:

3


Tabel 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012 RENCANA STRATEGIS NO

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1


1. Jumlah Aparatur perencana yang dilatih

5 orang

2.

Meningkatnya efektifitas perencanaan

1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

1 dok

2. Jumlah data statistik /informasi pendukung perencanaan

3 dok

pembangunan daerah

3. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

85%

4. Dokumen KLHS 5. Meningkatnya kerjasama pembangunan daerah

4


60%

3.

5


6. Meningkatnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi

90%

7. Meningkatnya perencanan bidang perencanaan bidang sosial budaya

90%

8. Dokumen Renstra Penanggulangan kemiskinan

1 dok

9. Laporan Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah

1 dok

Dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal

I dok


Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan

digunakan untuk

mengukurkinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

6


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Indikator

kinerja

merupakan

ukuran

yang

menggambarkan

tingkat

pencapaian atas pelaksanaan program, kegiatan, tujuan serta sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Indikator keberhasilan kinerja kegiatan sebagai dasar dalam perhitungan kinerja program menggunakan indikator input, output, outcome, benefit dan impact. Pengukuran indikator kinerja pada tingkat input, impact, benefit dan outcome sangat tergantung dan terkait pada data pendukung. Karena keterbatasan sistem basis data pendukung antar berbagai program, maka pengukuran kinerja tahun 2012 hanya melaksanakan pada tingkat indikator outcome. 3. 1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 berpedoman pada Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan capaian kinerja mengacu kepada Rencana Strategik (Renstra) Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012, dan dokumen Penetapan Kinerja Bappeda dan Penanaman Modal tahun 2012. Pengukuran capaian kinerja Bappeda dan Penanaman Modal dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah disusun. Perhitungan capaian kinerja sasaran yakn idengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diharapkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai pada akhir tahun. Terhadap capaian kinerja sasaran yang tidak memenuhi target rencana yang telah ditetapkan dilakukan analisa sesuai kondisi dan asumsi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait dengan

7


laporan ini dapat memahami secara utuh berbagai kelemahan dan kekuatan organisasi. Disamping itu, pemaparan hasil capaian kinerja yang diuraikan sesuai dengan kondisi yang ada. Angka persentase capaian kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target/rencana pada tingkat kegiatan. Persentase hasil capaian kinerja kegiatan dikelompokkan dalam 5 (lima) klasifikasi penilaian yaitu : 1. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 100% sampai dengan lebih dari 100% penilaiannya “sangat baik” 2. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 90% sampai dengan 99% penilaiannya “baik” 3. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 80% sampai dengan 89% penilaiannya “cukup baik” 4. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 60% sampai dengan 79% penilaiannya “sedang” 5. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 0% sampai dengan 59% penilaiannya “kurang atau gagal” Capaian kinerja Bappedan dan PM Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 adalah sebagai berikut :

8


Tabel 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

PREDIKAT

1


1. Jumlah Aparatur perencana yang dilatih

5 orang

6 orang

120%

2.

Meningkatnya efektifitas

1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

2 dok

2 dok

100%

Sangat baik

perencanaan pembangunan

Sangat baik

daerah

9

2. Jumlah data statistik /informasi pendukung perencanaan

3 dok

3 dok

100%

Sangat baik

3. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

85%

85%

100%

Sangat baik

4. Dokumen kebijakan Pengendalian pencemaran dan

1 dok

1 dok

100%

Sangat baik


Perusakan LH

3.


5. Meningkatnya kerjasama pembangunan daerah

60%

60%

100%

Sangat baik

6. Meningkatnya pembangunan ekonomi

perencanaan bidang

90%

90%

100%

Sangat baik

7. Meningkatnya perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya

90%

90%

100%

Sangat baik

8. Dokumen Renstra Penanggulangan kemiskinan

1 dok

1 dok

100%

Sangat baik

9. Laporan Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah

1 dok

1 dok

100%

Sangat baik

1 dok

1 dok

100%

Sangat baik




3. 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Bappeda dan PM menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator denagn masing-masing target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar. Capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator berdasarkan target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut: Sasaran 1


Keberhasilan sasaran strategis 1 ini dapat diukur dari 1 (satu) indikator kinerja. Yaitu jumlah aparaturIndikator kinerja utama ini dicapai melalui progran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan ini terealisasi berupa mengikuti kursus-kursus singkat, training dan pelatihan seperti sosialisasi bimbingan teknis, pendidikan struktural. Target dan Capaian dari Indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 3.2. Capaian Indikator untuk sasaran Strategis 1 INDIKATOR KINERJA Jumlah Aparatur perencana yang dilatih

PROGRAM/ KEGIATAN Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

TARGET

REALISASI

%

5 Orang

Orang

100

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal


Penilaian

Sasaran 2

Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Keberhasilan sasaran strategis 2 ini dapat diukur dari 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini: ` INDIKATOR KINERJA 1.

Jumlah dokumen perencanaan pembanguna n daerah

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

REALISASI

2 dok

2 dok

%

Penilaian

Program : Perencanaan pembangunan daerah

100%

Kegiatan : 1. Pengemban gan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik 2. Penyusunan Rancangan RKPD 3. Penyelengg araan musrenban g RPJMD 4. Penetapan RPJMD 5. Penetapan RKPD

Adapun uraian capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut: 1.

Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan : a.

Pengembangan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Perumusan


Program

Kebijakan Layanan Publik. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik terealisasi berupa terlaksananya Musrenbang Kecamatan

tahun 2012 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 b.

Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD terealisasi berupa tersusunnya Kebijakan Umum

(KU) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Perubahan APBD tahun 2012, Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013. c.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan

Penyelenggaraan

Musrenbang

RKPD

terealisasi

berupa

terlaksananya Musrenbang RKPD tahun 2012. d.

Penetapan RKPD Kegiatan Penetapan RKPD terealisasi berupa ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupten Tanah Datar tahun 2013 dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

e.

Penetapan RPJMD Kegiatan ini terealisasi berupa ditetapkannya RPJMD kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 dengan Peraturan Daerah dan ditetapkannya rencana strategis (Renstra) SKPD dengan Peraturan Bupati.

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

2. Jumlah data Program : statistik Pengembangan /informasi pendukung data/informasi perencanaan Kegiatan :

TARGET

REALISASI

%

3 dok

3 dok

100%

1. Penyusunan dan pengumpul an data/inform


Penilaian

asi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaa n 2. Penyusunan Profil Daerah

Program : Pengembangan data/informasi Statistik Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan dan pengumpul an data/dan statistik daerah 2. Penyusunan dan pengumpul an data PDRB


Program Pengembangan Data/informasi a. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan ini terealisasi berupa dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana. b. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Kegiatan ini berupa penyusunan buku Profil Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yang dihimpun dari SKPD terkait dan berbagai sumber data lainnya oleh TIM Penyusun Buku Profil Daerah.


2. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah a.

Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengumpulan Data statistik Daerah Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan buku Tanah Datar dan pencetakan buku Kecamatan Dalam Angka yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar.

b.

Kegiatan penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Kegiatan ini terialisasi berupa penyusunan dan pengumpulan data PDRB yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. Output kegiatan ini adalah berupa Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007-2011 yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

INDIKATOR KINERJA 3. Koordinasi penetapan rencana pengemban gan wilayah strategis dan cepat tumbuh

PROGRAM/ KEGIATAN Program :

TARGET

85%

REALISASI

85%

%

100%

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh Kegiatan : 1. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh 1. Penyusunan rencana pengemban gan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Penilaian

Program: Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar Kegiatan: 1. Koordinasi Perencanaa n Air Minum, Drainase dan sanitasi Perkotaan


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a.

Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya Koordinasi Penataan Ruang baik di Tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Tingkat Pusat.

b.

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan dokumen Database Perkotaan Kawasan Kota Batusangkar.

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar a.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sanitasi di Kabupaten Tanah Datar.


INDIKATOR KINERJA 4.Dokumen kebijakan Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH

PROGRAM/ KEGIATAN Program :

TARGET

1 dok

REALISASI

1 dok

%

100%

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Pengendalia n Pencemara n dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program: Pengembanga n, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan sumber daya lainnya

Kegiatan: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya Adapun uraian capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut: 1.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan


Penilaian

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan dokumen Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kabupaten Tanah Datar serta

terlaksananya

koordinasi

dalam

rangka

Penyusunan

Kebijakan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan ini terealisasi berupa Koordinasi Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) dan penyusunan rencana Program WISMP dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

REALISASI

%

65%

65%

100%

5. Meningkatnya Program: kerjasama pembanguna Kerjasama n daerah Pembangunan

Penilaian

Kegiatan: Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah


Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah terlaksana berupa kerjasama pembangunan dengan daerah tetangga dalam bentuk meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan.


INDIKATOR KINERJA 6. Meningkatny a perencanaan pembanguna n bidang ekonomi

PROGRAM/ KEGIATAN Program:

TARGET

REALISASI

%

90%

90%

100%

Penilaian

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Adapun uraian capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut: Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini terialisasi berupa rapat-rapat koordinasi dengan Dinas-dinas/instansi terkait lingkup bidang ekonomi serta melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kegiatan pembangunan ekonomi, serta mengikuti rapat-rapat koordinasi pembangunan ekonomi dengan pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Disamping itu juga disusun kebijakan pembangunan ekonomi sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan bidang ekonomi.

INDIKATOR KINERJA 7. Meningkatny a perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya


TARGET

REALISASI

%

90%

90%

100%

Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Pembangunan


Penilaian

Bidang Sosial Budaya Program: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sungai, Danau dan sumber daya air lainnya Kegiatan: Pengembangan Teknologi Pengelolaan air minum dan air limbah


Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan: a.

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kegiatan

ini

terealisasi

berupa

membentuk

Tim

Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya diadakannya rapatrapat koordinasi baik di tingkat pusat, propinsi dan daerah dengan SKPD terkait, melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang sosial budaya. 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya rapat-rapat koordinasi pelaku program Pamsimas, lokakarya, konsolidasi dan konsultasi baik tingkat pusat, regional dan propinsi program AMPL dan Pamsimas, sosialisasi, survey calon lokasi program Pamsimas tahun 2013, monitoring dan evaluasi dan pembinaan dalam pelaksanaan program Pamsimas di Kabupaten Tanah Datar.


INDIKATOR KINERJA 8. Dokumen Renstra Penanggulang an kemiskinan


TARGET

1 dok

REALISASI

1 dok

%

Penilaian

100%

Penanggulanga n kemiskinan Kegiatan: Penyusunan rencana strategis penanggulanga n kemiskinan Kabupaten Tanah Datar


Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan kegiatan: a.

Penyusunan Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar dan mengikuti Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Propinsi Sumatera Barat dan Nasional, inventarisasi program kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dari sumber dana APBD dan Non APBD Kabupaten Tanah Datar dan tersusunnya rencana strategis penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2015.

INDIKATOR KINERJA 9. Laporan Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

REALISASI

%

1 dok

100%

Program: Perencanaan Pembangunan Daerah

1 dok


Penilaian

Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan rencana Pembangnan Daerah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan rencana Pembangnan Daerah, kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD, APBD Prop maupun APBN.

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN


Program: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

TARGET

REALISASI

%

1 dok

100%

Penilaian

1 dok

Adapun uraian capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut: Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. Kegiatan ini terialisasi berupa rapat-rapat koordinasi dengan Dinas-dinas instansi terkait , Rapat ke Propinsi dan mengikuti pelatihan Bidang Penanaman Modal di Propinsi dan Pusat. Itu a disusun buku Peluang investasi Kabupaten Tanah Datar


3. 3. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN Analisis capaian kinerja keuangan secara umum juga telah mencapai sasaran analisis. Pencapaian kinerja keuangan hampir identik dengan analisis capaian kinerja kegiatan. Secara lebih rinci capaian keuangan Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran LAKIP ini. 3.4.

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI TAHUN LALU Berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada,

sebagai gambaran capaian akuntabilitas kinerja Bappeda dan PM tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 2 LAKIP ini.


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2012, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar. Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Penyusunan

LAKIP

pada

prinsipnya

merupakan

kewajiban

untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, LAKIP berperan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik Bappeda dan PM kepada para stakeholders. Disamping itu, LAKIP juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya “good governance”. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP adalah media pertanggungjawaban kepada publik. Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan diharapkan dapat memberi kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan

prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, kinerja Bappeda dan Penanaman Modal secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan selama tahun 2012 tersebut telah sempurna. Upaya-upaya untuk selalu meningkatkan kinerja harus terus dilakukan demi peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah, sehingga visi dan misi Bappeda dan Penanaman Modal pada khususnya, dan visi misi Kabupaten Tanah Datar pada umumnya dapat diwujudkan.


LAMPIRAN II

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH DATAR SKPD TAHUN ANGGARAN

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL : 2011

NO

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

5

6

1

2

Meningkatnya koordinasi dan perencanaan pembangunan/pengelolaan sumber daya air

Program, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 Peningkatan partisipasi masyarakat Masukan: - Dana dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air (WISMP) Indikator Kinerja: 1. Terlaksananya rapat koordinasi pengelolaan irigasi 2. Tersedianya dokumen renstra pengelolaan irigasi pertisipatif

Meningkatnya ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

Rp.

124.095.000,00

Rp.

70.595.061,00

Rp.

124.095.000,00

Rp.

70.595.059,00

Rp.

Program Pengembangan Data/ Informasi 1 Penyusunan dan Pengumpulan Masukan: - Dana Data/Informasi kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan (bidang Fisik Prasarana)

100%

100%

100%

100%

210.000.000,00

Rp.

178.165.152,00

Rp.

75.000.000,00 Rp.

48.833.901,00

Rp.

75.000.000,00 Rp.

48.833.900,00

Indikator Kinerja: 1. Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan bidang

100%

100%

% 7

56,89%

56,89%

100% 100%

84,84%

65,11%

65,11%

100%

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 yang dituangkan dalan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Tentang RPJMD 2010-2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah DatarTahun 2010-2015, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tanah Datar serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Perda Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Tanah Datar tahun 2010-2015 maka Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar perlu menyelaraskan dokumen 5 (lima) tahunan SKPD yaitu : -

Renstra yang ditujukan untuk konsisten Pencapaian Indikator kinerja sesuai dengn RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tupoksi Bappeda dan Penanaman Modal, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan kinerja dan penganggaran Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015. Bappeda & PM sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Penanaman Modal. Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah secara eksplisit tercantum

1

Rencana Strategis Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015

dalam RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 dan secara implisit kedudukan Bappeda & PM untuk penyelenggaraan program perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal dinyatakan dalam RPJMD. Program RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda & PM perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappeda & PM dalam Rencana strategis Bappeda & PM. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Bappeda & PM yang dirumuskan dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis Bappeda dan Penanaman Modal disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar 2010-2015, antara lain sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4663);

3


12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 151); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015.

4


22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah

Kabupaten Tahun 2011-2031. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda & PM Tanah Datar Tahun 2010-1015 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen BAPPEDA & PM dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi. Tujuan penyusunan Renstra Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-1015 sebagai berikut : a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan dilandasi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. b. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Tahunan Bappeda & PM c. Memantapkan terselenggaranya kegiatan proiritas Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar dalam turut mendukung suskesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-1015.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 93 penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota, paling sedikit mencakup sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

5


1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA & PM 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Bappeda & PM 2.2 Sumber Daya Bappeda & PM 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda & PM 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda & PM BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Bappeda dan PM 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bappeda & PM 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda & PM 4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda & PM

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA & PM YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

6


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN PM

2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga teknis daerah, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur teknis di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda & PM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda & PM menyelenggarakan fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan.

b.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar meliputi unsur pimpinan

yaitu Kepala Bappeda & PM, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

7


Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan; c. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

akan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi. Unsur pelaksana pada Bappeda & PM dapat dilihat pada uraian berikut: A. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, membawahi: a.

Sub Bidang Pertanian

b.

Sub Bidang Dunia Usaha dan Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian dan Dunia Usaha dan Penanaman Modal. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian serta ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan penanaman modal; b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi.

8


C.

Bidang Sosial Budaya, membawahi: a. Sub Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, politik, hukum dan kesejahteraan rakyat. Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan

tugas

penyusunan

perencanaan pembangunan di

bidang

pemerintahan; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda& PM Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi. D.

Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi: a. Sub Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana, pengembangan prasarana wilayah Penataan Ruang dan lingkungan hidup. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana;

9


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di

bidang

pengembangan wilayah, Penataan Ruang dan lingkungan hidup; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi. E. Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan, membawahi: a.

Sub Bidang Statistik Monitoring dan Evaluasi

b.

Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup statistik dan kerjasama pembangunan. Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis

operasional bidang statistik dan kerjasama

pembangunan; b. pengkoordinasan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; c. pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan oerganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada bagan dibawah ini:

10


2.2 Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia Susunan kepegawaian pada Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar dapat dikelompokkan dalam bezzeting pegawai dengan jumlah 45 orang, yang terdiri dari 38 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non PNS sebanyak 7 orang. Berdasarkan komposisi kepangkatan dapat dibedakan sebagai berikut: 1.

PNS Golongan II

: 10 orang

2.

PNS Golongan III

: 22 orang

3.

PNS Golongan IV

: 6 orang

4.

Non PNS

: 7 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pada Bappeda dan PM dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1.

Tamatan S2

: 9 orang

2.

Tamatan S1

: 13 orang

3.

Tamatan D-3

:

4.

Tamatan SLTA

: 14 orang

3 orang

b. Aset/Modal Asset/modal yang dimiliki oleh Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar terdiri dari : No

Nama Perlengkapan

Volume

Ket

1.

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

3.005 M2

2.

Bangunan Gedung Kantor Permanen

1 Unit

3.

Alat-alat Angkutan Darat (Kendaraan roda 4 dan

8 Unit

Roda 2) 4.

Peralatan dan Mesin (Komputer, Filling Kabinet,

364 Unit

Brankas dan lain-lain) 5.

Buku dan Peraturan Perundang-undangan

11

67 Buku


2.3 Kinerja Pelayanan Pelayanan yang dilaksanakan Bappeda & Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, adalah sebagai berikut: 1.

Penyusunan Dokumen perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah berupa

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang di tingkat nagari dan memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan serta melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten Tanah Datar. 3. Melaksanakan verifikasi terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD. 4. Menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 5. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah. 6. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 7. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Investasi Daerah. 8. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama pembangunan antar daerah. 9. Pelayanan ketatausahaan Bappeda & PM, berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya. 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan a. Tantangan 1.

Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang bedampak pada perubahan mekanisme perencanaan.

2. Terdapatnya ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah. 3. Terbatasnya Kuantitas SDM perencana.

12


b. Peluang 1.

Dukungan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.

2. Peran serta dan patisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3. Perkembangan teknologi/informasi 4. Aksesibilitas terhadap kementerian/lembaga yang mengeluarkan

peraturan

perundang-undangan. 5. Adanya peluang untuk pendidikan dan pelatihan Perencanaan Pembangunan.

13


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Penanaman Modal Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan, yaitu: 1.

Teknokratik;

2. Partisipatif; 3. Politis; 4. Atas bawah (top-down); dan bawah atas (bottom-up). Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan politis memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD. Pendekatan top-down dan bottom-up dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Nagari sehingga terciptanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) pelaksanaan rencana, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

14


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terdahulu dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Perencanaan

pembangunan

daerah dimaksud disusun

oleh

pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTR, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; c) Fasilitasi berbagai forum stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; d) Meningkatnya koordinasi perencanaan internal dan eksternal yang mantap, sinergis, dan terpadu; e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dan PM terdapat beberapa permasalahan antara lain ; -

Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik 5 (lima) tahun maupun tahunan.

-

Belum optimalnya dokumen perencanaan kabupaten dipedomani oleh SKPD.

-

Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan fasilitasi dan sosialisasi hasil dokumen perencanaan kepada SKPD.

15


-

Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya.

-

Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi serta hasil evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.

-

Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana.

-

Masih kurangnya penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan penanaman modal.

-

Belum mempunyai tenaga fungsional perencana.

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI INTERNAL a. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain : 1. Keberadaan Bappeda & PM sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah. 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif. 3. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda & PM sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan. 4. Sarana-prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah yang memadai.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Walaupun kondisi Bappeda & PM sangat menguntungkan dan mendukung pengembangan Bappeda & PM sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

16


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Berdasarkan kondisi yang diinginkan yang akan dicapai masyarakat Kabupaten Tanah Datar 5 tahun kedepan maka visi Kabupaten Tanah Datar adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN DILANDASI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH” dengan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya. 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, melalui: a. Peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi, b. Pengembangan kawasan strategis, c. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana serta mewujudkan lingkungan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan 4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan melalui: a. Regulasi b. Peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum 5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerinytah yang baik dan bersih melalui: a. Peningkatan kemampuan pemerintah mulai ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten, b. Peningkatan pelayanan publik Dari uraian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar, menjabarkan dan mengemban misi ke 5 yaitu: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih melalui a) Peningkatan kemampuan pemerintah mulai ditingkat nagarai, kecamatan dan kabupaten dan, b) Peningkatan pelayanan publik.

17


3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut di atas, peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Sumatera Barat yang strategis dengan pelabuhan laut di pantai barat Sumatera, mendorong Sumatera Barat berperan sebagai pintu gerbang barat Sumatera untuk melakukan eksport komoditi ke negara-negara timur tengah dan Afrika sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan nasional. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup,

18


pertumbuhan

dan

pemerataan

pembangunan,

terbatasnya

kesempatan

kerja,

penanggulangan bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar ditujukan untuk meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahtaraan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan masyarakat sadar hukum dan keadilan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar, yaitu: 1.

Agama, Adat dan budaya

2.

Pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial

3.

Pertumbuhan ekonomi

4.

Kemiskinan dan pengganguran

5.

Penegakkan hukum

6.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik

7.

Sarana dan prasarana wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penataan ruang Kabupaten Tanah Datar yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Tanah Datar yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang, seperti pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh. Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, perairan , udara termasuk ruang didalam bumi yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tanah Datar. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, memperkuat 19


struktur

ekonomi

yang

memberikan

efek

pengganda

yang

maksimum

terhadap

pengembangan pertanian, pengolahan hasil pertanian dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan

memperhatikan

kelestarian

fungsi

dan

keseimbangan

lingkungan

hdup,

keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang. Kebijakan penataan ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031 ditetapkan sebagai berikut: 1.

Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk menunjang pelayananan social, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat’

2.

Pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang mengitegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan terutama pusat-pusat kegiatan perkotaan.

3.

Peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat melalui pembangunan sector pertaniaan dan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.

4.

Pemeliharaan kawasan lindung yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup.

5.

Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata.

6.

Penetapan kawasan stategis dalam rangka peningkatan pengembangan social, ekonomi dan budaya masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Stategis Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tanah Datar, sehingga menuntut peran Bappeda Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015. Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok

20


dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis untuk lima tahun ke depan (2010-2015) sebagai berikut : 1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 2. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Peningkatan SDM perencana

21


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bappeda & PM Untuk menjadikan Bappeda & PM sebagai lembaga perencana pembangunan daerah yang profesional, handal, amanah, aspiratif dan partisipatif, maka disusunlah Visi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, ASPIRATIF, SINERGIS DAN AKUNTABEL” berikut ini dijelaskan pengertian dalam beberapa peristilahan di atas, adalah: 1. Perencanaan yang berkualitas dimaksudkan adalah perencanaan yang spesifik, terukur dapat dicapai, relevan dan jelas periodenya. 2. Perencanaan aspiratif dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. 3. Perencanaan yang sinergis adalah perencanaan yang mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan sehingga tujuan yang dinginkan dapat tercapai. 4. Perencanaan yang akuntabel dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar Mengacu kepada visi Bappeda & PM sebagaimana tersebut di atas, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai berikut: 1.

Mewujudkan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergi

perencanaan

pembangunan. 2.

Mewujudkan

ketersediaan

data

dan

informasi

akurat

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 3.

Meningkatkan SDM yang berkualitas.

4.

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi berbagai stakeholders.

22


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut, maka sebagai penjabaran dari setiap misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan ditetapkan pula sasaran dan kebijakan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuantujuan yang telah dirumuskan, dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya. Adapun tujuan yang akan dicapai Bappeda dan PM dalam lima tahun kedepan adalah Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber daya aparatur

2. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah TABEL IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD TARGET KINERJA SASARAN PADA NO

TUJUAN

(1) 1.

(2) Terwujud tata

SASARAN

(3)

(4)

1. Meningkatnya

kelola

kualitas

pemerintahan

kompetensi

dan

yang baik,

Sumber daya

bersih,

aparatur

TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN

Jumlah aparatur perencanaan

2011

2012

2013

2014

2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(6)

3

5

5

5

5

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

80%

85%

90%

95%

100%

yang dilatih (orang)

tranparan dan akuntabel Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah

23

1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan 3. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


4. Dokumen kebijakan Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH

5. Meningkatnya kerjasama pembangunan daerah 6. Meningkatnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

65%

70%

80%

90%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

7. Meningkatnya perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya 8. Dokumen Renstra Penanggulangan kemiskinan 9. Laporan Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat 4 (empat) strategi Bappeda & PM selama periode 2010-2015 adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda

menetapkan

kebijakan

dalam

proses

perencanaan

dan

pembangunan sebagai berikut:

24


pelaksanaan

1.

Meningkatkan pelaksanaan proses penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan

2.

Meningkatkan ketersedian data dan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

3.

Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

VISI : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, ASPIRATIF,

SINERGIS DAN AKUNTABEL” MISI I: Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan

STRATEGI

KEBIJAKAN

Terlaksananya

Meningkatkan

kualitas

Peningkatan

koordinasi, integrasi,

koordinasi, integrasi,

koordinasi

perencanaan

penyusunan

sinkronisasi

dan

sinkronisasi dan sinergi

pembangunan

sinerginitas

dalam

dalam penyusunan

Pemerintah Provinsi, SKPD

penyusunan

perencanaan

Kabupaten

perencanaan

pembangunan

vertikal lainnya

dengan

dan

fasilitasi

dalam

perencanaan

pembangunan

instansi

pembangunan. MISI II: Meningkatkan SDM yang berkualitas.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Meningkatkan

Tersdianya

SDM

Meningkatkan

kualitas

Sumber

perencana

yang

pendidikan

Daya

Manusia

berkualitas

dan

KEBIJAKAN akses

pelatihan

aparatur

Memberikan peluang bagi aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan

perencanaan MISI III: Mewujudkan ketersediaan data dan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya

Tersedianya data dan

ketersediaan data dan

informasi yang akurat

data dan informasi yang

informasi pembangunan

informasi yang akurat

dan dapat dipertanggug

akurat dan dapat

daerah

dan dapat

jawabkan untuk

dipertanggungjawabkan

dipertanggung

perencanaan dan

jawabkan

pengendalian

25

- Meningkatkan kualitas

KEBIJAKAN

- Meningkatkan pengendalian dan evaluasi

- Pengembangan sistem

- Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi


pembangunan

perencanaan dan

perencanaan dan

pelaksanaan

pelaksanaan pembangunan

pembangunan MISI IV: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi berbagai stakeholders

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas

Tersedianya rencana

Mengakomodasi rencana

Peningkatan partisipasi

perencanaan

pembangunan daerah

pembangunan yang

stakeholders dalam proses

pembangunan yang

melalui proses

dibutuhkan masyarakat

perencanaan pembangunan

mengakomodasi

partisipatif

partisipasi berbagai stakeholders

26


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2010-2015), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda & PM dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2010-2015. Program yang sesuai dengan tupoksi Bappeda & PM dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel 5.1.

27


Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tranparan dan akuntabel

Tersdianya Meningkatnya SDM kualitas dan perencana kompetensi yang Sumber daya berkualitas aparatur Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Kode

Program dan Kegiatan

(4)

(5)

1 06 01 05 Peningkatan kapasitas SDM Aparatur

Tersedianya 1 06 01 21 - Perencanaan dokumen pembangunan perencanaan daerah yang berkualitas

Data Indikator Capaian Kinerja Program pada Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Perencanaan (output) (2010)

(6)

Kondisi Unit Kinerja Kerja Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun pada akhir SKPD Lokasi 2011 2012 2013 2014 2015 periode PenangRenstra gungSKPD jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp target target target target target target (Jt) (Jt) (Jt) (Jt) (Jt) (Jt)

(7)

12 Orang Aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan bidang tugas

(8)

(9)

3

40

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 5

50

5

60

5

70

5

80

35

(19)

(20)

300 Bappeda & PM

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu

9 Dokumen

9

345 7

523 8

415 9

447 9

475 42

2.205 Bappeda & PM

Laporan hasil monitoring dan evaluasi

1 Dokumen

1

50

1

65

3

85

3

200 3

200 11

600

Bappeda & PM

Naska MOU Kerjasama Pembangunan Daerah

3 Dokumen

3

15

4

35

5

45

6

55

6

65

24

215

Bappeda & PM

1 Dokumen

1

46

1

45

1

45

1

45

1

45

1

226

Bappeda & PM

1 06 01 19 - Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar - Kerjasama pembangunan

Tersusunnya - Pengembangan buku profil data/informasi kabupaten

28


(21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


(6)

Jumlah - Pengembangan dokumen data data/informasi dan informasi statistik daerah

Sasaran 1

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19)

(20)

120 2

125 2

130 2

140 2

631

Bappeda & PM

Terlaksananya 100 koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh

100

50

100

75

100

100 100

100 100

100 100

425

Bappeda & PM

- Perencanaan Pembangunan ekonomi

Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

100

100

85

100

100 100

120 100

145 100

160 100

610

Bappeda & PM

- Perencanaan sosial dan budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan Sosbud

100

100

80

100

100 100

120 100

140 100

160 100

590

Bappeda & PM

Meningkatnya 100 kualitas dan kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengelolaan sumber daya air (AMPL)

100

92

100

91

95

95

100

100 100

473

Bappeda & PM

- Pengembangan Terlaksananya 100 dan pengelolaan koordinasi jaringan irigasi program WISMP dan jaringan pengairan lainnya

100

135 100

150 100

300 100

250 100

250 100

1085 Bappeda & PM

100

75

100 100

110 100

110 100

110 100

505

- Perencanaan prasarana wilayah dan

Koordinasi perencanaan prasarana

2 Dukumen

(8)

116 2

- Pengembangan kinerja air minum dan air limbah

29

(7) 2

- Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tujuan 2

Kondisi Unit Kinerja Kerja Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun pada akhir SKPD Lokasi 2011 2012 2013 2014 2015 periode PenangRenstra gungSKPD jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp target target target target target target (Jt) (Jt) (Jt) (Jt) (Jt) (Jt)

100


100

100

100

Bappeda & PM

(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)


(5)

(6)

Kondisi Unit Kinerja Kerja Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun pada akhir SKPD Lokasi 2011 2012 2013 2014 2015 periode PenangRenstra gungSKPD jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp target target target target target target (Jt) (Jt) (Jt) (Jt) (Jt) (Jt) (8)

(9)

100 - Penanggulangan Koordinasi penanggulangan kemiskinan kemiskinan daerah

100

75

100

150 100

150 100

100 100

- Peningkatan promosi dan kerjasama invsetasi

Koordinasi 100 perencanaan dan penanaman modal

100

50

100

75

100

90

100

- Perlindungan dan konservasi SDA

Koordinasi 0 pengelolaan lahan kritis dan sumber daya alam

0

100

90

100

sumber daya alam

30


(7)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19)

(20)

100 100

575

Bappeda & PM

110 100

130 100

455

Bappeda & PM

100 100

100 100

290

Bappeda & PM

wilayah dan sumber daya alam


0

(21)

Berdasarkan Program tersebut diatas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Berupa kegiatan penyediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelaksanaan operasional Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar. Dengan kegiatan antara lain: a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f.

Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan bangunan kantor i.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j.

Penyediaan makanan dan minuman

k. Penyediaan alat-alat kebersihan kantor l.

Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

m. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan kegiaan antara lain: a. Pengadaan peralatan gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala mobiler d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dengan kegiatan Pengadaan pakaian dinas

31


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan keuangan; dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan adalah : a. Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan b. Penyusunan profil daerah 7. Program Kerjasama pembangunan; dengan kegiatan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah yang dimaksudkan mendorong peningkatan kerjasama pemerintah provinsi dengan kab/kota, provinsi tetangga dan pemerintah pusat 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; dengan kegiatan antara lain : a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik b. Penetapan RPJMD c. Penyusunan Rancangan RKPD d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD e. Penetapan RKPD f.

Monitoring

Evaluasi,

Pengendalian

Dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Monev Dekon dan TP) 9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan koordinasi bidang ekonomi dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah tetangga. Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :  Koordinasi Program/Kegiatan lingkup bidang ekonomi  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pemeritah daerah dengan pemerintah,  Melakukan verifikasi rencana kerja SKPD lingkup bidang ekonomi 

Monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup bidang Ekonomi

10. Program Perencanaan sosial Budaya; dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. Kegiatan ini, dimaksudkan untuk mendorong peningkatan koordinasi bidang sosial dan budaya dengan pemerintah daerah maupun dengan pemerintah. Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

32


 Koordinasi Program/Kegiatan lingkup bidang sosial budaya  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pemeritah daerah dengan pemerintah,  Melakukan verifikasi rencana kerja SKPD lingkup bidang sosial budaya 

Monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup bidang sosial budaya

11. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis CepatTumbuh Dengan kegiatan antara lain berupa koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. a. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kegiatan ini, dimaksudkan untuk mendorong peningkatan koordinasi bidang fisik dan prasarana dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah. b. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, berupa penyusunan data spasial perencanaan pembangunan pada kawasan kota Batusangkar.

12. Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam, dengan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana wilayah, pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

Koordinasi Program/Kegiatan lingkup bidang Fisik prsarana



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pemeritah daerah dengan pemerintah,



Melakukan verifikasi rencana kerja SKPD lingkup bidang Fisik prasarana



Monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup bidang Fisik prasarana

13. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 14. Program Penanggulangan Kemiskinan; dengan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar 15. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan kegiatan: a. Koordinasi pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya. b. Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif

33


16. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan berupa Pengembangan partisipasi mayarakat dalam perumusan program dan kegiatan pelayanan Publik (AMPL) 17. Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah; Program ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: a. Penyusunan dan Pengumpulan data (PDRB) b. Penyusunan dan Pengumpulan data (TDA)

18. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan kegiatan koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam 19. Program peningkatan promosi dan peningkatan investasi dengan kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 20. Program kerjasama pembangunan dengan kegiatan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.

34


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima. Berikut ini Tabel 6.1 Indikator kinerja Bappeda& PM Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2010-2015 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana berikut : Tabel 6.1. Indikator Kinerja Bappeda & Pm Kabupaten Tanah Datar Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Tahun 2011 target

1

2

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp Rp Rp Rp Rp target target target target (Jt) (Jt) (Jt) (Jt) (Jt)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target

Rp (Jt)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

1

Aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan bidang tugas

12 Orang

3

40

5

50

5

60

5

70

5

80

35

300

2

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu

9 Dokumen

9

345

7

523

8

415

9

447

9

475

42

2.205

3

Laporan hasil monitoring dan evaluasi

3

Naskah MOU Kerjasama Pembangunan Daerah

3 Dokumen

3

15

4

35

5

45

6

55

6

65

24

215

4

Tersusunnya buku profil kabupaten

1 Dokumen

0

0

1

45

1

45

1

45

1

45

4

184

5

Jumlah dokumen data dan informasi

2 Dukumen

2

116

2

120

2

125

2

130

2

140

2

631

Terlaksananya koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh

100

100

50

100

75

100 100 100 100

100

100

100

425

7

Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

100

100

85

100 100 100 120 100 145

100

160

100

610

8

Koordinasi perencanaan pembangunan Sosbud

100

100

80

100 100 100 120 100 140

100

160

100

590

6

35

1 Dokumen

1

50

1

65

3

85

3

200 3

200 11


600


No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Tahun 2011 target

1

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp Rp Rp Rp Rp target target target target (Jt) (Jt) (Jt) (Jt) (Jt)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target

Rp (Jt)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

Meningkatnya kualitas dan kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengelolaan sumber daya air (AMPL)

100

100

92

100

91

100

95

100

95

100

100

100

473

10

Terlaksananya koordinasi program WISMP

100

100 135 100 150 100 300 100 250

100

250

100

1085

11

Koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

100

100

75

100 100 100 110 100 110

100

110

100

505

9

2

Tahun 2012

12

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

100

100

75

100 150 100 150 100 100

100

100

100

575

13

Koordinasi perencanaan dan penanaman modal

100

100

50

100

14

Koordinasi pengelolaan lahan kritis dan sumber daya alam

0

0

36

0

75

100

90

100 110

100

130

100

455

100

90

100 100

100

100

100

290


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar (Renstra Bappeda & PM) Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar. Rencana Strategis ini merupakan acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang. Renstra Bappeda & PM ini akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari SKPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah propinsi dan Pemerintah. Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Bappeda&PM ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya. KEPALA BAPPEDA & PM KABUPATEN TANAH DATAR

Ir. NURYEDDISMAN NIP. 19611124 198903 1 003

BUPATI TANAH DATAR

M. SHADIQ PASADIGOE

37


i LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 2012

Recommend Documents