16. Penanaman Modal Pembangunan daerah tahun 2013 pada urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: a. Meningkatnya penanaman modal bagi pengembangan potensi unggulan; b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu. Untuk mengetahui secara detail mengenai capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran Urusan Penanaman Modal SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
Meningkatnya penanaman modal bagi pengembangan potensi unggulan
CAPAIAN TAHUN 2012
TARGET
REALISASI
%
3
4
5
6
100
3
2
100
100
1
1
100
100
1
1
100
100
1
1
100
100
12
99.8
100
100
50
-24
0
100
0
3
100
100
2
2
100
100
2
2
100
100
2
1
100
100
1
2
100
100
1
1
100
TAHUN 2013
1. Terlaksananya promosi dan informasi investasi (keg.) 2. Terlaksananya ekspose investasi (keg.) 3. Jumlah kerjasama penanaman modal (keg.) 4. Jumlah kerjasama kemitraan pengusaha besar/menengah dengan pengusaha kecil dalam pengembangan investasi 5. Tercukupinya investasi permanen (Milyar Rp) 6. Meningkatnya investasi di daerah (Milyar Rp) 7. Tersedianya produk hukum dibidang investasi 8. Frekuensi pengendalian kegiatan investasi 9. Frekuensi monitoring kegiatan investasi 10. Terciptanya kawasan pertumbuhan ekonomi 11. Tersusunya profil potensi penanaman modal 12. Tersedianya data potensi penanaman modal (keg.) Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya 1. Penyederhanaan sistem kualitas dan prosedur pelayanan pelayanan perizinan perijinan 2. Jumlah Perizinan yang terpadu dilayani KPPT (buah) 3. Terbangunnya gedung pelayanan terpadu (unit) Rata-rata Capaian Sasaran
94.70
94.70
RATA-RATA CAPAIAN URUSAN
97.35
93.18
LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013
75
91.67
100
1
1
100
84.1
3300
1200
36.36
100
1
0
0
116
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil pengukuran kinerja pada kedua sasaran pada urusan Penanaman Modal, secara umum tercapai 93,18% dengan kategori Sangat Baik. Capaian kinerja ini didukung dengan program kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal yaitu promosi/ pameran, penyiapan perangkat kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan yaitu efektif, efisien, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, tertib administrasi, serta menghasilkan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu. Indikator sasaran Meningkatnya Investasi tidak mencapai target yang diharapkan yaitu dari 50 Milyar, bahkan minus dari yang diharapkan yaitu -23,647 M. Nilai ini dihitung dari nilai investasi tahun lalu dikurangi nilai investasi tahun berjalan. Beberapa faktor penyebab diantaranya media promosi yang kurang dioptimalkan, keterbatasan anggaran yang ada untuk partisipasi promosi/ pameran investasi, dan sarana prasarana yang masih belum memadai termasuk juga adanya kepastian hukum yang menjadi pertimbangan calon investor Indikator sasaran tersedianya produk hukum dibidang investasi tercapai meskipun dalam sasaran indicator kinerja pada Tahun 2013 tidak ditargetkan. Pada tahun 2013 telah dilakukan pembahasan Raperda bidang Penanaman Modal, Raperda Izin Gangguan (HO) dan Raperbup tentang Tata Cara dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator sasaran Frekuensi Pengendalian kegiatan investasi dan Indikator sasaran Frekuensi Monitoring kegiatan investasi tercapai 100%. Kegiatan ini adalah tugas yang diamanatkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sudah rutin dilakukan tiap tahun oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam rangka mengetahui perkembangan keberlanjutan usaha yang sudah diinvestasikan di daerah sebagai dasar evaluasi bagi pemerintah. Outputnya sendiri berupa pendataan dan pelaporan bidang-bidang usaha yang terdaftar di Kabupaten Temanggung. Investor di Kabupaten Temanggung terdiri dari Investor PMDN dan PMA. Investor PMDN adalah investor yang menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi. Sedangkan investor PMA melakukan penanaman modal asing secara langsung. Jumlah investor PMDN dan PMA dapat dilihat pada data berikut: Jumlah Investor PMDN dan PMA Kab. Temanggung (2008-2013) LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013
117
Tahun
PMA
PMDN
2008
0
82
2009
0
78
2010
0
283
2011
1
246
2012
0
503
2013
0
181
Jumlah
1
1.291
Sumber : KPPPM Kabupaten Temanggung
Dari data di atas dapat dilihat investor dari penanaman modal asing (PMA) berjumlah 1 (satu) investor yang dilakukan pada tahun 2011, yang berinvestasi di bidang peternakan. Sedangkan investasi PMDN dalam rentang antara tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami perkembangan terbanyak pada tahun 2012 dengan 503 investasi dan jumlah investasi yang sedikit pada tahun 2009 sebanyak 78 investasi. Dilihat dari nilai investasinya, jumlah persetujuan investasi dihitung dengan menjumlahkan nilai proyek investasi PMDN berskala nasional dan nilai proyek investasi PMA berskala nasional yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sedangkan jumlah investasi riil adalah banyaknya investasi PMDN berskala nasional dan banyaknya investasi PMA berskala nasional yang telah terealisasi pada suatu periode tahun tertentu. Pada tahun 2011 nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai 4 (empat) milyar rupiah. Adapun nilai investasi PMDN tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel 3.20. Tabel 3.20 Nilai Investasi PMDN Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 Persetujuan
Realisasi
Tahun
Jumlah Investor
Nilai Investasi (M)
Jumlah Investor
Nilai Investasi (M)
2008
82
123,213
82
123,213
2009
78
38,334
78
38,334
2010
283
25,316
283
25,316
2011
247
10,953
247
10,953
2012
503
123,457
503
123,457
LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013
118
2013
181
85,692
181
85,692
Jumlah
1.291
283,752
1.291
283,752
Sumber : KPPPM Kabupaten Temanggung
Dari tabel 3.20 selama enam tahun terakhir realisasi nilai investasi adalah sama besar dengan persetujuan investasinya. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 503 investasi dengan nilai sebesar 123,457 milyard. Sedangkan nilai investasi terendah terjadi pada tahun 2009 dengan jumlah sebanyak 78 investasi dengan nilai sebesar 38,334 milyard. Pada tahun 2008 terjadi nilai investasi yang termasuk besar karena dengan jumlah investor 82 nilai investasinya 123,213 hal ini karena banyaknya usaha industri pengolahan kayu yang mengajukan perpanjangan dan berdiri pada tahun 2008. Beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan penanaman modal di daerah antara lain: a. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang berbentuk Kantor, menghambat pelaksanaan koordinasi, karena kewenangan yang dimiliki terbatas. Mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Pembentukan Badan bagi Pelayanan Perizinan yang digabung dengan kewenangan penanaman modal dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi daerah dan yang terpenting sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan secara profesional yang pada akhirnya menarik minat calon investor dalam berinvestasi di daerah. b. Kurang tersedianya data tentang peluang usaha dan pelayanan perizinan yang akurat dan valid terkait profil investasi padahal hal tersebut menjadi kebutuhan bagi calon investor dikarenakan semakin ketatnya kompetisi dalam dunia usaha maupun investasi
LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013
119
c. Masih terjadi ego sektoral antara instansi terkait dalam tahapan perizinan menjadikan SOP yang sudah ada kurang berjalan sesuai ketentuan. d. Kurangnya sumber daya baik dalam pelayanan perizinan maupun penanaman modal sehingga menghambat kelancaran tugas. e. Sarana dan prasarana Kantor masih kurang memadai, baik gedung maupun sarana transportasi masih belum seimbang dengan jumlah karyawan maupun beban kerja yang dimiliki f. Tenaga yang kompeten masih kurang dan penempatan tenaga tidak sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dan juga pemahaman akan tupoksi yang masih belum menyeluruh. Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah : 1. Menyiapkan peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan penanaman modal sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Mengusahakan perubahan SOTK dari Kantor menjadi Badan agar wewenang yang dimiliki semakin luas dan bagi pemohon izin menjadi lebih efektif dan efisien. 3. Penyiapan data atau profil investasi yang akurat dan valid. 4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personel agar lebih berkompeten. 5. Mengupayakan perbaikan sarana prasarana kantor agar lebih memadai sesuai dengan beban kerja yang dimiliki khususnya kebutuhan kendaraan dinas mengingat intensitas dan cakupan wilayah kerjanya di seluruh wilayah Kab.Temanggung. 6. Meningkatkan koordinasi baik di internal kantor maupun eksternal demi mewujudkan capaian kinerja yang baik. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pada urusan penanaman modal pada tahun anggaran 2013 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 623.543.600,00 dan realisasi anggaran sampai akhir tahun sebesar Rp. 561.972.046,00 Tidak digunakannya keseluruhan anggaran karena pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan efisiensi sehingga tidak semua anggaran digunakan.
LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013
120
