PENGUKURAN KINERJA Kabupaten Bogor Tahun Anggaran
: :
Bogor 2014
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
2014 TARGET 4
Misi 1 : Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat 1 Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
2 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
3 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan;
4 Menurunnya laju pertumbuhan
1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 2 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang keagamaan 3 Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per tahun (Indikator Termaju) 4 Terbangunnya Mesjid Besar di setiap kecamatan 5 Jumlah produk hukum daerah - Perda - Perbup - Kepbup - Kesepakatan/Perjanjian 1 Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 2 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 3 Partisipasi angkatan kerja perempuan 4 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 5 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 1 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 2 Rasio KDRT 3 Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak 4 Cakupan peserta KB Aktif (CPR) 5 Rasio Akseptor KB 6 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 7 Rata-rata jumlah anak per keluarga 8 Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra KS dan KS I dalam kelompok BKB 9 Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dlm kelompok BKR 10 Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja 11 Jumlah Kelompok UPPKS
1 Jumlah penduduk (jiwa)
3.45 1
% rumusan
3500
Jamaah
745 10 35 650 50
Perda Perbup Kepbup Perjanjian
2380
0rang
0.40
%
51.15 16.86
% %
45.44
%
40
pengaduan
0.000039 I 73.09 0.7309 42.16
% kecamatan % % %
1.89 77.00
% %
13,298
keluarga
33
kelompok
25
kelompok
5,634,944
jiwa
NO 1
SASARAN STRATEGIS 2 penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera
5 Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
6 Terselenggaranya pentas seni budaya daerah
7 Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
2014 TARGET 4
INDIKATOR KINERJA 3 2 Laju pertumbuhan penduduk (%) 3 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 4 Persentase Penduduk Miskin 1 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 2 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 3 PMKS yang memperoleh bantuan sosial 1 2 3 4
Penyelenggaraan festival seni dan budaya Cakupan gelar seni Misi kesenian Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 5 Jumlah grup kesenian
3.15 446,040
% jiwa
164
panti
0.25
%
0.25
%
9 60 2 45
kali
230
1 Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah (belum masuk d format awal tp rutin dianggarkan di setda)
9
2 Terselenggaranya kesegaran jasmani aparatur (belum masuk d format awal tp rutin dianggarkan di setda)
40
1 Jumlah Organisasi Kepemudaan 2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga)
60 15
9 Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Bogor
1 Jumlah Kegiatan Olahraga 2 Jumlah Lapangan Olahraga
12 1
kegiatan lapangan
10 Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana
1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Kebakaran (WMK) dan rekonstruksi di Daerah bencana 3 Terbantunya korban bencana alam
88
%
44
menit
4200
korban
8 Meningkatnya pemasyarakatan olahraga
Misi 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata
85
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1 Meningkatkan daya2saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata 1 Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi, dan konsumsi pangan daerah
3
1
Peningkatan produksi pangan, hortikulturan dan perkebunan: - Produksi padi - Produksi sayuran - Produksi buah-buahan - Produksi tanaman hias bunga - Produksi tanaman hias daun indah - Produksi tanaman obat - Produksi tanaman perkebunan
2 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku
2014 TARGET 4
570,554 88,453 56,800 3,873,776 383,926 4,195 33,221 4.03
Ton GKG Ton Ton tangkai pohon Ton Ton %
3 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan
4.54
%
4 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku
2.44
%
5 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan
2.68
%
6 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku
0.41
%
7 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan
0.46
%
8 Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku
2.44
%
9 Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan
2.68
%
10 Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat
114
ton
10.09
%
60.71 33.89
ku/ha ku/ha
11 Prosentase swasembada benih padi unggul bersertifikat 12 Produktivitas padi dan pangan utama lainnya: - Produktivitas padi sawah - Produktivitas padi gogo
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2 13 Produktivitas palawija
2014 TARGET 4 168.40
ku/ha
14 Produktivitas sayuran
107.22
ku/ha
INDIKATOR KINERJA 3
15 Jumlah komoditas unggulan 16 NTP
9
komoditas
104.60
%
17 Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras (%)
0.80
%
18 Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung (%)
2.00
%
19 Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung (%)
3.00
%
20 Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri (%)
10.00
%
21 Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah mejadi sheet kering (%)
5.00
%
22 Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan (%)
5.00
%
23 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 24 Kerusakan Kawasan hutan
6.57
%
10.00
%
25 Cakupan legalitas usaha kehutanan (%)
4.80
%
26 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku
0.014
%
27 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan
0.013
%
28 Cakupan usaha kayu rakyat (%)
17.00
29 Cakupan usaha non kayu (%) * Usaha jamur tiram
12.00
%
85.48 371 45.63 18 56.25 23
% klpk % klpk % klpk
30 Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
INDIKATOR KINERJA 3 31 Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Kelompok Pemula - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan
2014 TARGET 4
1.82 15.49 8.72
% % %
1.04 1,066.00 124
% klpk
1.85 275.00 32.00 10.00 22.00
% Klpk % Klpk % Klpk
2.24 47.00 4.98 12.00 10.50 25.00
% Klpk % Klpk % Klpk
klpk
- Perikanan Kelompok Madya - Pertanian - Kehutanan - Perikanan
32 Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan
2 Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
1 Usaha Mikro dan Kecil 2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 3 Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah 4 Persentase koperasi aktif
3 Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan
1 Cakupan pengendalian wabah penyakit ternak/ikan dan zoonosis - Rabies (dosis) - Anthrax (dosis) - Brucellosis (dosis) - SE (dosis) - AI (dosis) - Aeromonas (dosis) - KHV/Kol Herpes Virus (dosis) 2 Cakupan pengendalian keamanan PAH/HPAH (kecamatan) 3 Produksi Daging (kg)
87.80
%
17,081
unit
19
unit
68.23
%
40 40 40 40 40 40 40
Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis
40
kecamatan
119,443,862
Kg
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3 4 Produksi Telur (kg)
48,007,137
Kg
5 Produksi Susu (liter)
12,077,551
liter
6 Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr) 7 Sentra agribisnis peternakan (lokasi)
1
gr/kap/hr
lokasi
100
%
9 Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah)
100
Ton
108,364
ton
11 Konsumsi ikan (kg/kap/th)
24.79
kg/kap/th
12 Produksi Ikan Hias (RE)
233,261.00
RE
13 Produksi Benih Ikan (RE)
2,980,010
RE
14 Sentra agribisnis perikanan (lokasi)
1
lokasi
15 Produksi olahan produk perikanan (ton)
13,622
Ton
16 Produksi olahan produk peternakan (ton)
22,370
Ton
1 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 2 Pameran/expo 3 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Jumlah PMA - Jumlah PMDN 4 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) - Nilai realisasi investasi PMA - Nilai realisasi investasi PMDN
5 Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan
5.48
8 Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah)
10 Produksi ikan konsumsi (ton)
4 Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi
2014 TARGET 4
1 Reklamasi luas lahan bekas tambang
58.66
%
13
Kali
417
prsh
1 30 1 25 4,000
prsh proyek prsh proyek Milyar
2,800 1,200
Milyar Milyar
34.00
ha
2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku
1.21
%
3 Kontribusi sektor pertambangan terhadap
1.10
%
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
INDIKATOR KINERJA 3
2014 TARGET 4
PDRB harga konstan 4 Perubahan elevasi muka air tanah 5 Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan
6 Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik
kelompok
100
%
1 Peningkatan cakupan layanan PJU
1
%
2 Rumah tangga pengguna listrik
6,400
SR/IR
3 Rasio ketersediaan daya listrik
0.50
%
83.15
83.25
1 Kunjungan wisata 2 Jumlah paket wisata
90 perusahaan
4,537,643
orang
20
paket
3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku
3.25
%
4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB konstan
3.03
%
5 Jumlah gedung kesenian 6 Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) 7 Cakupan organisasi 8 Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional 9 Tingkat hunian hotel 10 Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata 11 Jumlah kerjasama pariwisata
8 Terwujudnya BUMD
5
6 Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor
4 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 5 Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS 7 Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan meningkatnya kunjungan wisata
≤ 15
1
gedung
18
%
17
buah
110
orang
2 240
4
hari usaha
buah
12 Jenis, kelas, dan jumlah restoran
255
Rstrn
13 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
205
Buah
1 Pembinaan BUMD
10
BUMD
NO 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2 Pertambangan yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah
3
2014 TARGET 4
9 Terwujudnya BUMD Pertanian yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah
1 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian
8
10 Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku
57.02 70,874,750.00
%
2 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan
59.45 24,423,870.00
%
3 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga berlaku (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor industri terhadap harga berlaku)
11.40 14,174,950.00
%
4 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga konstan (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor industri terhadap harga konstan)
11.89 4,884,774.00
%
5 Pertumbuhan Industri 6 Cakupan bina kelompok pengrajin 11 Meningkatnya nilai dan volume perdagangan dalam negeri dan ekspor
3.611 4,415
% %
1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku
21.25 26,412,870.00
%
2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan
18.79 7,651,490.00
%
3 Ekspor bersih perdagangan 4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 5 Jumlah pedagang di pasar tradisional yang dibina
12 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja
kebijakan
897,300,000.00 11,469
2
US$ pedagang
%
1 Angka partisipasi angkatan kerja
65.80
%
2 Tingkat partisipasi angkatan kerja
65.80
%
3 Tingkat pengangguran terbuka
8.62
%
4 Jumlah pencari kerja yang terampil
560
orang
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
INDIKATOR KINERJA 3 5 Pencari kerja yang ditempatkan 6 Rasio penduduk yang bekerja
orang %
90.19
7 Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya
130
orang
8 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
175
kasus
30
org
200
perush
98 742
perush perush
9 Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan - Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek - Perlindungan pekerja malam wanita - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekeja
13 Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi
2014 TARGET 4 800
10 Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai
1
dok
11 Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit
4
sidang
12 Sertifikasi tenaga operator di perusahaan
50
org
1 Transmigran regional
50
KK
Misi 3 : Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
1 Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah ber HPL/HGB Cakupan luasan kawasan lindung Luas Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Ruang publik yang berubah peruntukannya Ketaatan terhadap RTRW
2 Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat
1 Luas lahan bersertifikat 2 Persentase penduduk yang memiliki lahan
3 Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung
1 Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 2 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 3 Panjang jalan dilalui roda 4
29.64 42.5 87 0.5 4 10.5 46.45 0.05 86
% % % % % % % % %
59.21 % 12 % 77.8 % 0.778 % 0.00032 %
NO 1
SASARAN STRATEGIS 2 pergerakan orang, barang dan jasa
4 Meningkatnya infrastuktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas, pergerakan orang, barang dan jasa
INDIKATOR KINERJA 3 4 Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 5 Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 6 Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat 7 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Angkutan darat Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Realisasi Laik Jalan Kendaraan Integrasi Moda Angkutan Umum Pemasangan Rambu-rambu Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang
2014 TARGET 4 2.78 % 32.01 % 39.07 % 0.87 %
0.84 1 53948872.14 0.00232 0.000728 0.00163 16184661.64 564034.5 19176.87 0.4 44105 35.000 - 75.000 95.87 1 20 13687
% Terminal Orang % % % orang orang kend % menit Rupiah % koridor % Buah
5 Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi untuk mendukung terpeliharanya hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air
1 Rasio Jaringan irigasi 2 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 3 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
4.52 % 56.68 % 2.97 %
6 Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas
1 2 3 4 5 6 7
Rumah tangga pengguna air bersih Jumlah pelayanan air limbah Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Rasio titik reklame di lokasi strategis Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur 8 Luas tempat pemakaman umum satuan penduduk
42.63 2700 59.66 25 5.96 15 34
7 Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kabupaten dan kawasan permukiman
1 Cakupan pelayanan air limbah 2 Jumlah pelayanan air limbah
55 % 2700 Ritase
8 Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah
1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL 2 Penegakan hukum lingkungan 3 Pencemaran Status Mutu Air
% Ritase % % % Titik Lokasi
22 %
65 % 90 % 100 %
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
1 Pencemaran Status Mutu Air 2 Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara
10 Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim
1 Penurunan emisi GRK
2014 TARGET 4 100 % 100 %
0 %
Misi 4 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan 1 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan
1 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2 Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat
1 2 3 4
3 Meningkatnya mutu pengelolaan Pendidikan
4 Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik maupun non kependidikan
5 Tuntasnya masyarakat tuna aksara
33.60
%
Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
99.85 100.00 100.00 108.91
% % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI Rasio ketersediaan SD-MI terhadap Penduduk uisa 7-12 Tahun Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik Rasio Guru terhadap Murid SD-MI Rasio guru terhadap Murid SMP-MTs, Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/penduduk usia sekolah 16-18 Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke SMA-SMK-MA Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun
0.88 39 31 59.03 65.98 382 374 51.60 56.83 20 73.18 0.665 100.00 81.44 373 72.92 890 521 1,022
pont sekolah sekolah % % orang orang % % sekolah % % % % orang % % orang %
1 2 3 4 5
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tdk buta aksara) 1 Angka Melek Huruf
96.34 99.20 88.42 0.313 0.863
% % % % %
95.47
%
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
INDIKATOR KINERJA 3 2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)
6 Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
1 2 3 4
7 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
1 Prosentase Pengadaan Obat essensial 2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
8 Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis.
1 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 2 Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD; 3 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
9 Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33
Jumlah Perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Pengunjung Perpustakaan Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan bayi Angka usia harapan hidup Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) Peningkatan layanan Spesialis Peningkatan jumlah instalasi Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional Rasio Perawat per Tempat Tidur Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Cakupan tingkat hunian Rumah Sakit Bed Occupation Rate(BOR) 75%-85 % Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun (BTO (40 - 50 kali) Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 Hari) Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita keluar NDR (tidak>25) Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar Cakupan Pelayanan Kesehatan (BPJS - JAMPESEHAT) Terpenuhinya pelayanan spesialis dan sub spesialis (jenis) - 4 spesialis dasar - 4 spesialis penunjang - 8 spesialis lain Rasio Perawat per Tempat Tidur Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) Peningkatan layanan Spesialis Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit Peningkatan jumlah instalasi Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
2014 TARGET 4 8.21
%
203 27,75 0.77 5.00
% % Keg.
100.00 66.00
% %
82.00 100.0 100.0
% % %
1:9,550 252.2 30.65 80.00 90.00
% % % %
95.00 70.50 100.00 1:3,879 1 : 3,879 100.00 1:218,066 70.00% 20 20 1:4 1:1 65.00% 100.00 75 3.5 65 1 24
% % % Rasio Rasio % Rasio % Jenis Instalasi Orang Orang % % % Hari Hari Hari %
44 100.00 87.50%
% %
1:1 75 14 75 15 100.00
orang % Layanan % instalasi %
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
2014 TARGET 4 2:4 1:3 14 45.00 16 1:1.4 01:02.0
INDIKATOR KINERJA 34 35 36 37 38 39 40
3 Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional Rasio Perawat per Tempat Tidur Peningkatan layanan Spesialis Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) Terpenuhinya pelayanan instalasi Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional Rasio Perawat per Tempat Tidur
10 Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh pemda
1 2 3 4 5
Cakupan Rumah dengan bebas jentik Prosentase TTU yg memenuhi syarat Prosentase TPM yg memenuhi syarat Cakupan JAGA memenuhi syarat Cakupan SAB memenuhi syarat
11 Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat
1 2 3 4
Cakupan Desa Siaga Aktif Rasio posyandu per satuan balita Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persentase balita gizi buruk
rasio rasio jenis % Instalasi orang orang
95.00 77.72 89.96 70.63 70.57
% % % % %
60.00 11.55 60.00 0.020
% % % %
Misi 5 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik 1 Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif;
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA 3 Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 4 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 5 Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu 7 Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Ekonomi yang berkualitas 8 Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas 9 Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas 10 Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas 11 Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor 12 Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 13 Buku "Kabupaten Dalam Angka" 14 Buku "PDRB Kabupaten" 14 Nilai PDRB (Rp. Juta)
1
dok
1
dok
1
dok
100 1
% dok
2
dok
2
dok
2
dok
2
dok
40 73.72 1 1
dok dok
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
INDIKATOR KINERJA
16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 - Berdasarkan Harga Berlaku - Berdasarkan Harga Konstan Laju Pertumbuhan ekonomi (%) Inflasi (%) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) Pertumbuhan PDRB Laju inflasi provinsi Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kemiskinan
2 Meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan;
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
3 Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
1
4 Meningkatnya kualitas kebijakan daerah
5 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
2014 TARGET 4 Milyar 125,614 Milyar 39.118 – 42.183 % 6,03 - 6,39 % 3,5 - 5,5 21,45 – 25,38 Juta 7,58 – 7,90 Juta 665,270 (Rp.000/kap/ bln) 6,03 - 6,39 % % 3,5 - 5,5 % 91,26 - 91,67 % 8.74 5,167,225,988,100 10 16
Rp pajak retribusi
Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah
100
%
100
%
1 Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang administrasi pemerintahan 2 Terbentuknya Daerah Otonom Baru 3 Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam dan diluar peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Hukum Lainnya)
4
dok
1 155
DOB perkara
2
rumusan kebijakan
1 Tersusunnya rumusan kebijakan Standar Harga Konstruksi dan Non Konstruksi Daerah 2 Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3 Terciptanya dialog.audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan; 4 Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah 5 Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD
1
rumusan kebijakan
80
kali
8 8
kali dok
6 Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD;
1 Perda Inisiatif 2 Produk Hukum yang diselesaikan oleh DPRD
2 10
dok dok
7 Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
1 Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE 2 Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan
100
%
0
%
72.41 249.55 sudah
% %
8 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
1 Kepemilikan KTP 2 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 3 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2 4 5 6 7 8 9 10
9 Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;
2014 TARGET 4
INDIKATOR KINERJA 3 Kepemilikan KK Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Jumlah penduduk (jiwa) Laju pertumbuhan penduduk (%) Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
1 2
Rasio daya serap tenaga kerja Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adm pemerintah
3
Lama proses perijinan 1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan tanah 2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan 3. Izin HO/Gangguan 4. Izin SITU 5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan 6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi 7. Izin IPR/Pemasangan Reklame 8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah 9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri 10. Izin IUI/Usaha Industri 11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri 12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan 13. Izin TDG 14. Izin IPPI/Perluasan Industri 15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip kawasan Industri 16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri 17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri 18. Izin IUPPABT 19. Izin IPABT Izin pengambilan Air bawah tanah 20. Izin IPABT Izin pengeboran bawah tanah 21. Izin SIUP 22. Izin IMTA 23. Izin Salon Type C dan D 24. Izin Usaha RPH 25. Izin Usaha Peternakan 26. Izin Usaha Perikanan 27. Izin DAMIJA 28. Izin DAMAJA 29. Izin DAWASJA Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Penyelesaian izin lokasi Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah Izin IMB/Mendirikan Bangunan Izin HO/Gangguan Izin SITU Izin IUK/Usaha Kepariwisataan Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi Izin IPR/Pemasangan Reklame Izin IPAL/Pembuangan Air limbah
4 5 6
77.67 0.72 0.62 1.00 5634944.00 3.15 446,040.00
% % % % % % jiwa
309 1
orang Website
14 14 12 3 12 12 10 10 5 10 10 3 5 10 14 14 12 14 14 14 3 3 14 14 14 14 14 14 14 ada 69.75 62 3 1 1 2 2 7 2 2
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda
NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
2014 TARGET 4
INDIKATOR KINERJA 3 Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri Izin IUI/Usaha Industri Izin TDI/Tanda Daftar Industri Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan Izin TDG Izin IPI/Perluasan Industri Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri Izin IUKI/Usaha kaw. Industri Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri Izin IUPPABT Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah Izin SIUP Izin IMTA Izin Salon Type C dan D Izin Usaha RPH Izin Usaha Peternakan Izin Usaha Perikanan Izin DAMIJA Izin DAMAJA Izin DAWASJA
10 Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan
1
11 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
1 Tertatanya administrasi pemerintahan desa 2 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan - Posyandu aktif - Rata-Rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) - LPM Berprestasi - Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat - Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK - PKK aktif 4 Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan 5 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 6 Jumlah LSM 7 Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan
Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
12 Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian;
1 2 3 4 5 6
13 Tertibnya pengelolaan arsip dan
1 Penerapan Pengelolaan arsip secara baku
Laporan Hasil Pengawasan Tindaklanjut Hasil Audit (%) Jumlah Auditor Jumlah P2UPD Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 3 3 3 3
Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda
417
orang
43 1.38
desa %
100 88.91
% %
6 100
lembaga %
112.47 100 10 25.55
%
93 8
lembaga kelompok
467 100 38 21 3 1
dok % orang orang dok dok
91.03
%
NO 1
SASARAN STRATEGIS 2 tercapainya kemudahan untuk pelayanan kearsipan
14 Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat;
INDIKATOR KINERJA 3 2 Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik 3 Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan 4 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 15 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur
16 Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian
Website milik Pemerintah Daerah Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah Wartel/Warnet Jaringan Komunikasi Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui : a. Media Baru (media center dan DSP) - Media Baru LPSE b. Media Massa: - Media Massa Radio - Media Massa Televisi - Media Massa Majalah c. Media Luar Ruang d. Media Tradisional Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama Media Interpersonal Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
1 Rasio jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 2 Rasio jumlah PNS pindah ke internal Kab. Bogor, CPNS dibandingkan dengan pegawai yang pensuin 3 Presentase pegawai yang diproses kenaikan pangkat 4 Rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi 5 Rasio pegawai yang mengikuti diklat 1 Cakupan penghormatan dinas dan purna tugas dan Purna Tugas 2 Solidaritas 3 Konsultasi dan mediasi Hukum 4 Bantuan Kesehatan
2014 TARGET 4 62,400 19000 5
berkas boks kegiatan
243 28 0.18 0.01 42
website stasiun
243
jenis
2650 2650 12 11 2 600 10 52 140
jenis jenis jenis jenis jenis
% %
jenis surat kabar
0.00368 0.25 97.5 49.5 0.0662 100
%
5,216 168 10,000
orang orang orang
17 Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga;
1 Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar negeri : perjanjian dan kesepakatan;
31
dok
18 Terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat
1 Terbentuknya DOB Kabupaten Bogor Barat
1
DOB
19 Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
1 Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/ pembinaan/ sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
20 Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis
1 Kegiatan pembinaan politik daerah 2 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
0.38
5 2
Kegiatan Kegiatan
NO
SASARAN STRATEGIS
1 2 21 Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban; KESBANG SATPOL PP
INDIKATOR KINERJA 3 1 Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang 0.76 memperoleh pendidikan / pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan ( Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ) 2 Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang 0.36 memperoleh pendidikan / pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan 3 Penegakan PERDA 72.09 4 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 74.83 ketentraman, keindahan) di Kabupaten 5 Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 6 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan 18 7 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0.39 8 Angka kriminalitas yang tertangani 4.25 9 Angka kriminalitas 6.82 10 Jumlah demo 27 11 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 12.74 12 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di 0.13 Kabupaten
2014 TARGET 4
% % Hari rasio angka angka angka demo % %
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
2014 TARGET 4
