Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2014-2018
Visi
MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL,RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL,NYAMAN DAN SEJAHTERA Misi 1.
Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik;
2.
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan;
3.
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.
Strategi Kebijakan
No 1
Tujuan Tertatanya produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum
Sasaran 1.1
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Indikator Kinerja
Satuan
Target Per Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
1.1.1
Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat
%
27.99
43.28
58.96
82.46
100
1.1.2
Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
%
100
100
100
100
100
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2014 No
Indikator Kinerja
Satuan Target
1
Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat
%
27.99
2
Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
%
100
Reali sasi
Tahun 2015 %
Reali Target sasi
%
27.99
100
43.28
43.28
100
100.00
100
100
100
100
Sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditunjukan dengan 2 (dua) indicator yaitu indikator Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat serta indikator Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Pada indicator pertama produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat diukur berdasarkan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi, serta dibatasi pada produk hukum Perda yang diterbitkan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014. Adapun Jumlah dan rencana kegiatan evaluasi produk hukum daerah direncanakan sebagaimana table berikut :
Jumlah Produk Hukum Daerah tahun 2000 s/d 2014 dan Rencana Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 s/d 2018 NO
Tahun
Jumlah Perda
1
2000
12
2
2001
32
3
2002
31
4
2003
9
5
2004
21
6
2005
11
7
2006
8
8
2007
18
9
2008
16
10
2009
30
11
2010
14
12
2011
19
13
2012
27
14
2013
12
15
2014
8
Jumlah Seluruhnya
268
Keterangan Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014
Evaluasi Produk Hukum Tahun 2015
Evaluasi Produk Hukum Tahun 2016
Evaluasi Produk Hukum Tahun 2017
Evaluasi Produk Hukum Tahun 2018
Sumber : Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung tahun 2014 Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum perlu memperhatikan harmonisasi materi muatan dan harmonisasi dengan teknik penyusunan perundang-undangan untuk memastikan materi muatan rancangan produk hukum sudah selaras/harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundangundangan yang baru. Harmonisasi dan sinkronisasi dimaksudkan agar substansi yang diatur dalam produk hukum daerah tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail materi muatannya. Capaian Kinerja Nyata harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum pada Tahun 2015 melalui kegiatan evaluasi produk hukum daerah (Perda) yang diterbitkan pada Tahun2003 sampai dengan 2005 sebagaimana direncanakan, meliputi sebanyak 41 buah Perda atau 15,30% dari 268 Perda yang akan dilakukan evaluasi.
Jumlah Perda yang harus dicabut berdasarkan hasil tersebut sebagai berikut : a. Perda yang harus dicabut dari Perda Tahun 2003 sebanyak 4 buah; b. Perda yang harus dicabut dari Perda Tahun 2004 sebanyak 13 buah; c. Perda yang harus dicabut dari Perda 2005 sebanyak 4 buah. Sehingga capaian kinerja pada Tahun 2015 pada indikator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum sebanyak 43.28%. Prosentase ini didapatkan dari jumlah prosentase capaian kinerja pada Tahun 2014 sebanyak 27,99% ditambah dengan hasil prosentase Tahun 2015 sebanyak 15,30%. Dengan demikian capaian kinerja indikator rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah 100%. Pada indikator kedua prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, mulai Tahun 2015 dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada Tahun 2015 jumlah produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang telah sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah sebanyak 13 (tiga belas) buah Perda dari 16 (enam belas) Raperda yang diusulkan melalui Prolegda. Dengan semikian capaian kinerja indicator rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah 100%. Pada Indikator kedua Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, mulai tahun 2015 dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah, hal ini dimaksudkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Terwujudnya tertib pembentukan peraturan perundang-undangan dengan telah dilakukan melalui mekanisme Program Legislasi Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan terencana dan terpadu mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan sampai dengan saat ini; Dalam perumusan Raperda pasca penetapan Program Legislasi Daerah ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota; Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dan Instruksi Walikota dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD; Setiap usulan Raperda yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan jadwal agenda pembahasan dalam Program Legislasi Daerah secara tepat waktu; Setiap Raperda yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa sebelum disampaikan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh Tim Asistensi pembahasan rancangan Lembaran Kota dan Raperda; Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah; Meningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat melalui pubikasi produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu; Seluruh produk hukum daerah yang sudah diterbitkan telah disosialisasikan dan dipublikasikan setiap tahun melalui media JDIH online, website http://jdihbagian hukum.bandung.go.id
Hal-hal yang sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif diantaranya melalui: 1. Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. Peningkatan evaluasi produk hukum daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat; 3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM bagi aparatur dan masyarakat melalui Peningkatan intensitas sosialisasi dan publikasi. Hal-hal yang menunjang capaian kinerja sasaran terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daearh, selain ketersediaan anggaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; meliputi kegiatan Evaluasi produk hukum daerah dan Kajian Peraturan Perundang-undangan 2. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah; meliputi kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM, Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian Bantuan Hukum dan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan. Faktor penghambat yang dialami, antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; 2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi; 3. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaanya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda. Solusi/rekomendasi terkait dengan kurang optimalnya koordinasi maka perlu ditingkatkan pemahaman SKPD terhadap mekanisme penyusunan produk hukum daerah terutama Perda sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.
