Lampiran Perjanjian Kinerja
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
No 1.1.1
Sasaran
Indikator Kinerja
Meningkatnya hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan
1
2
3
4
1.2.1
1.2.2
Berkembangnya koperasi, usaha kecil, dan menengah
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
Berkembangnya industri kecil dan menengah yang mendukung peningkatan nilai investasi daerah
perlindungan pengamanan
4.47
ton/ha
4.78
% per tahun
100
%
95.80
Produktivitas jagung pertahun
Penguatan cadangan pangan
Skor pola pangan harapan (PPH)
ton per tahun
1,695
6
Produksi telur pertahun
ton per tahun
680
7
Produksi perikanan pertahun
ton per tahun
16,785
8
Koperasi aktif %
99
unit
1,387
%
17.40
klpk
85
%
15.77
%
5.10
%
4.40
%
35
%
44.26
9
Jumlah usaha mikro dan kecil
10
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif
1
3
Meningkatnya konsumen dan perdagangan
ton/ha
Produksi daging pertahun
2
2.1.2
Target
5
11
2.1.1
Produktivitas tanaman pangan (padi) pertahun
Satuan
4
5
PKK aktif
Pertumbuhan Industri kecil dan menengah
Kapasitas Produksi Industri Kecil dan Menengah per tahun Peningkatan Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah Unit usaha yang memiliki perizinan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
2.1.3
Meningkatnya kapasitas ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja
6
7 8
9
2.2.1
No
Meningkatnya perlindungan budaya lokal
10
Sasaran
Angka partisipasi angkatan kerja
Kunjungan wisatawan
3.1.1
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan
1
Proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik
4
5
6
7
3.1.3
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan
8
9
10
%
14.74
%
30
klpk
10
Satuan
Target
orang
4,600
%
50
Km
100
%
88
%
89
%
56
%
40
%
20
per penduduk
0.000142
unit
500
unit
1000
Jumlah sanggar seni dan budaya yang aktif
11
3
50
Keselamatan kerja dan hubungan industrial yang harmonis
Meningkatnya kualitas pariwisata daerah
Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman masyarakat
% Pengangguran terbuka
2.2.2
3.1.2
84
Pencari kerja yang ditempatkan
Indikator Kinerja
2
‰
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk
Persentase rumah layak huni
Rumah tangga pengguna air bersih
Persentase Penduduk berakses air minum
Rumah ber-IMB
Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Rasio ijin trayek
Kepemilikan KIR angkutan umum
Jumlah rambu-rambu yang tersedia dalam kondisi baik
3.1.4
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
11
12
13
14
3.1.5
Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi
15
16
3.2.1
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya energi dan mineral daerah
17
18
19
No 3.2.2
Sasaran Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup
Jumlah jaringan telekomunikasi
21
70
‰
0.01
%
84
kec.
14
%
100
kk
150
%
95
%
100
%
75
Satuan
Target
%
94
%
94
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
Cakupan desa yang menerima informasi pembangunan daerah
Cakupan daerah yang dilayani komunikasi dan informatika
Unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang terbina
Jumlah transmigran yang terbina
Desa mendapat aliran listrik (Rasio elektrifikasi)
Persentase perusahaan pertambangan yang tertib peraturan
Persentase penambangan liar yang ditertibkan
Indikator Kinerja 20
titik
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.
22
3.2.3
Meningkatnya perlindungan kawasan hutan
23
24
4.1.1
Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat
1
2
3
4
5
6
7
No
Sasaran
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
%
100
%
22.80
%
27
%
100
Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km
%
100
Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang
%
80
Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 36 orang
%
85
Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel
%
30
Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel
%
70
%
55
Satuan
Target
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Kerusakan Kawasan Hutan
Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km
Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya
Indikator Kinerja
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik
%
98
%
89.92
Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV
%
70
Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
%
45
Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
%
30
%
45
%
75
%
45
Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV
Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah bersertifikat pendidik
Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah bersertifikat pendidik
Jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah bersertifikat pendidik
Rasio pengunjung perpustakaan
Orang 13,949
4.1.2
Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat
17
18
19
20 21
22
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
95
%
90
%
87
%
90
%
100
%
65
Cakupan pelayanan nifas
Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal child Immunization) Cakupan pelayanan anak balita
23
24
25
26
No
Sasaran
28
29
30
4.1.4
4.2.1
Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahtera
31
Meningkatnya peran serta pemuda dan prestasi olah raga
32
Meningkatnya perlindungan sosial kepada masyarakat
%
100
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
%
70
per 100.000 penduduk
1.5
Satuan
Target
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani
%
100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare
%
100
%
100
%
40
%
99.08
unit
23
%
2.64
%
8.60
%
100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Indikator Kinerja 27
4.1.3
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin
33
34
35
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif
Lapangan olahraga per 1000 penduduk
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial jenis lainnya
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
36
4.2.2
Meningkatnya perlindungan pada perempuan dan anak
37
38
4.2.3
5.1.1
Terwujudnya masyarakat maju yang berakhlak mulia
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
39
1
2
3
5.1.2
Meningkatnya kualitas pengawasan
4
5
6
No 5.1.3
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
%
100
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
%
7.49
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
%
35.5
unit
1067
%
24.20
%
100
%
100
%
90
Temuan hasil pengawasan lainnya yang ditindaklanjuti
%
90
SKPD yang meningkat kinerja LAKIP-nya
%
75
Indikator Kinerja
Satuan
Target
%
95
Rasio tempat rumah ibadah dengan penganutnya
Peningkatan pendapatan asli daerah SKPD pencatatan asetnya tertib
SKPD menyusun laporan keuangan sesuai SAP Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
7
Jumlah penduduk ber-KTP
8
Bayi berakte kelahiran
%
75
9
Kepemilikan Akta kelahiran per 1.000 penduduk
‰
190
%
75
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda
%
85
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
%
70.23
Persentase izin terbit sesuai standar
%
62.50
Tingkat pengelolaan arsip secara baku
%
16
%
16
10
5.1.4
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
11
12
13
14
15
Persentase pasangan berakte nikah
Persentase luas lahan bersertifikat
5.2.1
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
16
17
18
19
5.2.2
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
20
21
22
23
No.
Keselarasan program nasional dengan RPJMD %
87
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
%
99
Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan
%
100
Tingkat pemenuhan dokumen statistik yang dihasilkan
%
100
Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
%
95
Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
orang
7 -8
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
%
82
orang
2
Jumlah Linmas per 10.000 penduduk
Program
Anggaran
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
256,538,653,550
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp
64,270,283,967
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
4,240,773,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
6,880,579,100
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp
3,837,570,800
6
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp
5,916,327,300
7
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rp
11,595,453,250
8
Program Pendidikan Menengah
Rp
10,262,439,000
9
Program Pendidikan Non Formal
Rp
857,255,000
10
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp
4,332,680,000
11
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Rp
43,905,978,400
12
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp
9,203,560,000
13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp
96,794,827,384
14
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Rp
75,000,000
15
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp
175,000,000
16
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp
50,000,000
17
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp
200,000,000
18
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Rp
1,040,000,000
19
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rp
4,911,898,500
20
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Rp
12,301,244,000
21
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
Rp
10,840,957,000
22
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
Rp
210,000,000
23
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Rp
30,000,000
24
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Rp
300,000,000
25
Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
Rp
65,000,000,000
26
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp
484,087,998,599
27
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Rp
16,754,394,500
28
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp
16,875,926,500
29
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Rp
450,000,000
30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Rp
296,940,000
31
Program Penanggulangan Rutin Jalan dan Jembatan
Rp
6,713,245,250
32
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Rp
10,559,350,000
33
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp
2,211,380,000
34
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp
72,281,524,683
35
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Rp
8,650,000,000
36
Program Perencanaan Tata Ruang
Rp
200,000,000
37
Program Pengembangan Data/Informasi
Rp
1,252,067,500
38
Program Kerjasama Pembangunan
Rp
150,000,000
39
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Rp
728,430,000
40
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp
2,904,273,000
41
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp
200,000,000
42
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Rp
300,000,000
43
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Rp
350,000,000
44
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp
1,582,288,635
45
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
Rp
957,608,000
46
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Rp
357,070,000
47
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Rp
2,622,655,000
48
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Rp
160,000,000
49
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp
22,295,787,500
50
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp
609,819,000
51
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp
50,000,000
52
Program Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup
Rp
1,583,710,000
53
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Rp
16,542,764,950
54
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp
10,851,261,510
55
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rp
2,872,574,500
56
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp
425,000,000
57
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Rp
463,376,500
58
Program Keluarga Berencana
Rp
1,355,674,000
59
Program Pelayanan Kontrasepsi
Rp
349,220,000
60
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Rp
352,021,900
61
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp
500,000,000
62
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp
1,310,000,000
63
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Rp
130,000,000
64
Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo
Rp
1,887,387,500
65
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Rp
2,895,250,000
66
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp
1,515,360,000
67
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp
278,060,000
68
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp
650,000,000
69
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
Rp
290,000,000
70
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp
200,000,000
71
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rp
200,000,000
72
Program Pengembangan Pasar Pedesaan dan Perkotaan
Rp
190,000,000
73
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp
827,741,000
74
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
75
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp
1,791,456,000
76
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Rp
1,723,203,000
77
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Rp
7,328,602,800
78
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Rp
2,583,517,000
79
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Rp
930,660,400
80
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rp
850,000,000
81
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Rp
2,038,090,000
82
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Rp
700,000,000
83
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Rp
2,664,030,000
84
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Rp
1,975,000,000
85
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Rp
90,000,000
86
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Rp
3,566,400,000
87
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Rp
330,000,000
88
Program Peningkatan Sumber Daya Tanggap Darurat Bencana
Rp
652,300,000
89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana
Rp
200,000,000
90
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
Rp
75,000,000
Rp
-
91
Program Pendidikan Kedinasan
Rp
132,380,000
92
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp
5,509,359,800
93
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp
4,812,039,500
94
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Perbatasan
Rp
350,000,000
95
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Pemerintah Kab. Muba
Rp
79,896,000
96
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Rp
233,382,000
97
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Rp
735,909,000
98
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Rp
480,290,000
99
Program Pembangunan dan Kesra
Rp
19,185,437,605
100
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Rp
51,455,581,500
101
Program Pengelolaan Aset Daerah
Rp
1,459,923,000
102
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rp
2,220,250,000
103
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp
5,003,875,800
104
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rp
4,245,993,500
105
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Rp
6,279,363,727
106
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan
Rp
583,020,000
107
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Rp
1,120,300,000
108
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Rp
5,526,950,700
109
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Rp
400,000,000
110
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Rp
3,571,807,000
111
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Rp
9,155,323,000
112
Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Rp
1,666,439,000
113
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Rp
165,000,000
114
Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp
2,911,525,000
115
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Rp
300,000,000
116
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
Rp
3,649,341,500
117
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Rp
1,111,356,000
118
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rp
2,885,737,500
119
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Rp
500,000,000
120
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Rp
980,600,000
121
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rp
3,298,190,000
122
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
2,440,000,000
123
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
17,523,542,450
124
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Rp
900,000,000
125
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Rp
15,183,623,300
126
Pengelola Program dan Informasi
Rp
32,350,000
127
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas
Rp
350,000,000
128
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bidang Geologi Sumber Daya
Rp
3,732,113,000
129
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rp
873,018,500
130
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Rp
200,000,000
131
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Rp
1,214,910,000
132
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp
576,000,000
133
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Rp
255,000,000
134
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Rp
375,000,000
135
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Rp
225,000,000
136
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Rp
756,200,000
137
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Rp
468,800,000
138
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Rp
2,400,000,000
139
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rp
2,040,320,000
140
Program Pembinaan Perdagangan K-5 dan Asongan
Rp
1,000,000,000
141
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Rp
973,720,000
142
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Rp
342,320,000
143
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Layanan Pengadaan
Rp
1,258,654,000
JUMLAH
Rp 1,533,668,741,860
Sekayu,
Maret 2016
Plt. Bupati Musi Banyuasin,
BENI HERNEDI
