LAKIP BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN Kata Pengantar

LAKIP BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

Kata Pengantar aporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban

atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis SKPD BP3MD Tahun 20162020. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis SKPD BP3MD Tahun 2016-2020. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Instansi Pemerintah SKPD BP3MD. Kinerja BP3MD diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BP3MD Tahun 2016. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja SKPD BP3MD Tahun 2016 ini, 1


diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BP3MD pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja BP3MD secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Tanah Bumbu, 31 Desember 2016 Kepala BP3MD ARIF FADILLAH, S.Sos Pembina Utama Muda NIP.19710107 199101 1 002

2


BAB.I

PENDAHULUAN A. B. C. D.

LATAR BELAKANG GAMBARAN UMUM DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI - GRAFIK PROFIL DEMOGRAFI & JUMLAH PEGAWAI BP3MD E. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI F. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH G. SISTEM MATIKA PENULISAN BAB.II

PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. VISI 2. MISI -TABEL TARGET KINERJA DAN ANGGARAN - REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA - TABEL.2.2 - IKU C. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 1. RENCANA KERJA BP3MD TAHUN 2016 2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 3. TABEL D. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA - TABEL

7 7 7 8 11 12 14 24 26 28 28 29 30 33 34 38 39 42 44 45 46 47 49 49

3


BAB.III

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI 2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TAHUN INI DENGAN JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI 4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN STANDAR NASIONAL 5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 6. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 7. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIN PERNYATAAN KINERJA B. REALISASI ANGGARAN

BAB.IV

PENUTUP

51 51 52 53

54

55 60

68 69 71 84

A. KESIMPULAN B. SARAN LAMPIRAN

4


PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Batulicin, 31 Desember 2016 Kepala BP3MD

ARIF FADILLAH, S.Sos Pembina Utama Muda NIP.19710107 199101 1 002

5


IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Bandung Wetan yaitu “Memantapkan Peran SKPD BP3MD Sebagai

Penunjang

Sentra

Jasa

yang

Bertumpu

Kepada

Tata

Kelola

Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani”, dengan menjalankan misi “Meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi ; Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BP3MD yang Profesional dan Akuntabel“. Tahun 2016 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan RENSTRA SKPD BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di pemerintah Kota Banjarmasin, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Gubernur Banjarmasin kepada Bupati melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD BP3MD

Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : 1)

Menciptakan iklim investasi bidang industri dan perdagangan dalam pelayanan perijinan, 2. Membentuk standar mutu manajemen pelayanan mencapai tujuan tersebut SKPD BP3MD telah menetapkan 2 (dua) sasaran antara lain :1) Sasaran dari tujuan Pertama:a. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha, 2) Sasaran dari tujuan Kedua : a. Terbentuknya Sistem Manajemen Mutu (SMM) berstandar (ISO 9001), b. Meningkatnya Pelayanan Prima, c. Membentuk sistem pelayanan perizinan secara online. , Badan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Daerah mengalami kendalakendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait, atau masih belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait, Masih perlu mengembangkan sistem informasi , Masih kurangnya koordinasi dengan dinas terkait , kurangnya koordinasi ke BKPM RI, (SPIPISE), perlunya koordinasi ke BKPMD Provinsi tentang peraturan

6


Penanaman Modal dari dan kurangya koordinasi pada pelaku usaha kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut SKPD BP3MD telah mengajukan pada SKPD terkait untuk bisa bekerjasama agar tercapai tujuan dan sasaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, SKPD BP3MD memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2016.

7


I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah merupakan. salah satu satuan kerja perangkat daerah yang berada di kabupaten Tanah Bumbu. Yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

20 Tahun 2011

tentang

2007

Perubahan

Atas

Peraturan

Daerah

Nomor

17

Tahun

tentang

Pembentukan,Kedudukan,Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Bupati Tanah Bumbu No.7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi dan ttata kerja unsur-unsur Organisasi BP3MD ( Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah. Salah satu filosofi dasar pembentukan BP3MD adalah fasilitasi administrasi perizinan bagi UMKM yang transparan, mudah dan akuntabel. Adanya peran besar KPK dalam pembentukan awal BP3MD menjadikan peran aktif BP3MD dalam permberantasan Pungli dan Gratifikasi B.Gambaran Umum BP3MD Dan Fungsi

Peraturan Bupati Tanah Bumbu No.7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi dan tata kerja unsur-unsur Organisasi BP3MD ( Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah. Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu BP3MD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perizinan serta penanaman modal dan membantu Bupati Tanah Bumbu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perizinan dan penanaman modal dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa dokumen-dokumen perizinan yang bisa dipertanggungjawabkanpokok pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan kepada Undang – Undang. 8


Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

C. Struktur Organisasi 1) Kepala Badan 2) Seketaris 3)

Bidang Pelayanan PerIzinan dan Peninjau Lapangan

4) Bidang Pendataan dan Penetapan 5) Bidang Penanaman Modal 6) Kasubbag Umum dan Kepegawaian 7) Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian 8) Kasubbag Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan 9) Kasubbid Pengkajian Pengembangan Promosi dan Investasi 10) Kasubbid Pembinaan dan Pengawasan

9


10

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINANAN DAN PENANAMAN MODAL (BP3MD) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 Gambar 2.1 Struktur Organisasi KEPALA BADAN ARIF FADILLAH, S.Sos

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NIP.19710107 199101 1 002 SEKRETARIS AKHMAD BAKERI, A.Ma.Pd

NIP.19600717 198201 1 021 KABID PENDATAAN DAN PENETAPAN

KABID PELAYANAN PERIZINAN DAN PENINJAU LAPANGAN

H.MARJANI B,BA

KABID PENANAMAN

SUBBAG UMUM & KEPEG

M.FAUZAN, A.Md

GATOT SUNAKA, S.St

NIP.19610822 198303 1 018

NIP.19630421 198911 1 001

NIP.19600303 198602 1 006 SUBBID.PENGKAJIAN

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

KASUBBAG PERENCANAAN &

PENGEMBANGAN DAN PROMOSI

KEUANGAN

HJ.DARMA MADA YANTI,SH.MM

RINI SUSANTI, SE.MM

SUBBID PENGAWASAN DAN

KASUBBAG EVADOLAP

PEMBINAAN AHMAD SYARKAWI

FADILLAH ADENAN NIP.196301101 198603 1035



D.Tugas Pokok dan Fungsi Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang baik ( good governance )melalui Penegakan Supremasi Hukum ( Law Enforcement) Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok membantu Bupati Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Publik serta memiliki fungsi sebagai pembuat Perumusan kebijakan Teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berjalannya organisasi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah sangat ditentukan oleh kuantitas maupun Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Badan Pelayanan Perizinana Dan Penanaman Modal Daerah didukung oleh pegawai sebanyak 41 orang dengan profil demografi sebagai berikut : L 24, P 17

12


Gambar 2.2 Jumlah PNS pada BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.3 Jumlah PNS pada BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Tingkat Eselon

13


Gambar . Jumlah PNS pada BP MD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tingkat Pendidikan

Gambar 2.5 Jumlah Pegawai Tidak Tetap pada BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tingkat Pendidikan

14


E. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI Berdasarkan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016. PMPRB sendiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan tersebut, pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan pencapaian program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu SKPD Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah adalah 100% Target kinerja ini dimunculkan pada tahun 2016 untuk mengukur sejauh mana perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh SKPD BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016. PMPRB sendiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Tanah Bumbu dan pemerintah daerah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan tersebut, pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan pencapaian program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah adalah 100%. Target kinerja ini dimunculkan pada tahun 2016 untuk mengukur sejauh mana perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintaha Kabupaten Tanah Bumbu dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam form ini penilaian dilaksanakan pada 5 area perubahan dengan kriteria penilaian sesuai dengan sistem. Hasil dari indeks reformasi birokrasi Tahun 2016 yaitu %. Target ini sudah melampaui target 2016-2018. Harapannya untuk target 2017-2018 ini ada perkembangan lebih baik mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu.

15


16

LEMBAR EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RP) INSTANSI : BP3MD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN

: 2016

PENILAIAN

PENJELASAN

Pilihan Jawaban

Jawaban

Nilai

%

6,00

100%

1,00

100%

PROSES(60)

A. VIII

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 1 Standar Pelayanan(1) a.

b.

Terdapat kebijakan standar pelayanan

Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan

Y//T

Ya

1

Standar pelayanan telah dimaklumatkan

a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum

A/B/C/D

A

1



dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan c.

d.

Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

A/B/C/D

A

1

A/B/C/D

A

1

A/B/C

A

1

"a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan"

e.

Dilakukan reviu dan perbaikan

a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP

18


atas SOP

secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

2 Budaya Pelayanan Prima (1) a.

b.

Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

1,00 a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan

A/B/C

A

1

A/B/C

A

1

100%

19


pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media c.

d.

Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan

A/B/C

A/B/C/D

A

1

A

1

20


sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu e.

Terdapat inovasi pelayanan

Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan

Y/T

Ya

3 Pengelola Pengaduan (1,5) . a.

b.

c.

d.

1

1,50

Terdapat media pengaduan pelayanan

Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka

Terdapat SOP pengaduan pelayanan

a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan

Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan

ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan

Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan

a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk

Y/T

Ya

1

A/B/C

A

1

Y/T

Ya

1

A/B/C/D

A

1

100%

21


e

pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan

a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan

A/B/C

A

4 Penilaian Kepuasan Terhadap . Pelayanan(1,5) a.

Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

1

1,50 a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

A/B/C

A

100%

1

22


b.

c.

5 .

Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Y/T

Ya

1

A/B/C

A

1

Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) a.

b.

1,00

Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

Y/T

A/B/C

Ya

1

A

1

100%

23


c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

a. Perbaikan dilakukan secara terusmenerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan

A/B/C

A

1

Batulicin, Kepala SKPD BP3MD

ARIF FADILLAH, S.Sos Pembina Utama Muda NIP.19710107 199101 1 002

24


G. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah mencapai Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis eksternal maupun internal.Lingkungan Strategis eksternal dapat diindetifikasikan berupa: a.

Komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan daerah yang bersih, tertib dan bertanggung jawab ( good govermance and clean govermance ) Sesuai

dengan

Ketetapan

MPR

Nomor

X/MPR/19

tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Berwibawa

menjadi

komitmen

pemerintah

untuk

mewujudkannya.BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL sebagai Pelayanan Publik tentu tidak lepas dari kewajiban sebagaimana dalam ketentuan diatas.

b.

Birokrasi yang dituntut makin profesional dalam melayani publik Pada era reformasi sekarang ini masyarakat menjadi semakin kritis dan menginginkan adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap kegiatan untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat.

25


Keaadaan Pegawai BP3MD DATA PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH:  -

Pegawai Negri Sipil ( PNS )

Menurut Eselon ; 1. Eselon II.B terisi 1 orang 2. Eselon III.A terisi 1 orang 3. Eselon III.B terisi 3 orang 4. Eselon IV.A terisi 5 orang 5. Non Eselon terisi 8 orang Jumlah 18 orang

-

Menurut Golongan ; 1. Golongan IV 5 orang PNS 2. Golongan III A 7 orang PNS dan 2 orang CPNS 3. Golongan II 4 orang PNS Jumlah 18 orang 

-

Pegawai Tidak Tetap

PTT UMUM ; 1. Pendidikan SMA 6 orang 2. Pendidikan D.3 1 orang

3. Pendidikan S1 4 orang Jumlah 11 orang

-

PTT KHUSUS ; 1. Pendidikan SMA 5 orang 2. Pendidikan D.1 1 orang 3. Pendidikan D.3 2 orang 4. Pendidikan S.1 orang Jumlah 9 orang

26


Lingkungan Strategis internal berupa: 1) Dukungan dan Kometmen penuh dari Kepala Badan dan seluruh staf pegawainya, 2) Tugas dan Fungsi yang jelas, 3) Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, 4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai 5) Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur. Permasalahan Yang Dihadapi; 1.) Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan masih terbatas 2.) Koordinasi mengenai perizinan dengan SKPD terkait masih kurang maksimal. F. Sistematika Penulisan : BAB I : Pendahuluan a. Latar Belakang b. Gambaran Umum BP3MD c. Struktur Organisasi d. Tugas Pokok dan Fungsi e. Isu Strategis yang berpengaruh f. Sistematika Penulisan

27


BAB II : Rencana Kinerja a. Rencana Strategis b. Penetapan Kinerja BAB III : Akuntabilitas Kinerja a. Pengukuran Capaian Kinerja b. Analisis Capaian Kinerja BAB IV : Penutup Simpulan Lampiran-lampiran : a. Penetapan Kinerja ( PK ) b. Pengukuran Kinerja

28


BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pelalayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana Strategis Badan Pelalayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan dengan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu.Penetapan Rencana Strategis Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020.Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kabupaten Tanah Bumbu

dibuat

pada

masa

jabatannya,

dengan

demikian

akuntabilitas

penyelenggaraan

29


Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.Renstra Kabupaten Tanah Bumbu tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. Pengukuran Kinerja instansi pemerintah bertujuan meniai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak.Sedangkan untuk organisasi

pelayanan publik, penilaian kinerja sangat

bermanfaat untk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan

mampu

memenuhi harapan dan memuaskan pemangku kepentingan (stakeholder). Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh

indikator

kinerja

yang

ada

pada

tingkat

sasaran

dan

kegiatan .Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Badan

Pelayanan

Perizinan

dan

Penanaman

Modal

Daerah

menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3MD. Perencanaan dan penetapan kineja tahun 2016 merupakan salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) Renstra dalam perencanaan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah. 1.VISI Visi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal dalam menghadapi masa depan dan tuntutan kerja secara internal dirumuskan sebagai berikut : “TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN”

30


2. MISI Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1.

Mendorong Iklim Investasi Bidang Industri dan Perdagangan

2. Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan SKPD (ISO 9001) 3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisastrategis.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 sasaran strategis.sebagai berikut ; a) Tujuan 1. Menciptakan iklim investasi bidang industri dan perdagangan dalam pelayanan perijinan. 2. Membentuk standar mutu manajemen pelayanan b) Sasaraan 1. Sasaran dari tujuan Pertama: a. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha 2. Sasaran dari tujuan Kedua a. Terbentuknya Sistem Manajemen Mutu (SMM) berstandar (ISO 9001) b. Meningkatnya Pelayanan Prima c. Membentuk sistem pelayanan perizinan secara online

31


Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis

yang

sangat

mempengaruhi

keberhasilan

suatu

organisas.Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten

Tanah

Bumbu.dengan.

Hasil

review

tersebut

selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.Hasil review pada rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga

merevisi

penempatan

indikator

kinerja

strategis

menjadi

lebih

menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Pelayanan

Perizinan

Dan

Penanaman

Modal

Daerah

Tahun

2016-

2020.Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu antara lain: 1. Rekomendasi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu • Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing. • Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus. • Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu. • Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya

32


• Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupatan Tanah Bumbu. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatankegiatan dilaksanakan pada Pejabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan penanaman Modal Daerah kabupaten Tanah Bumbu dan Target Kinerja dan Angaran BP3MD 2016 dapat dilihat pada tabel.3.1 dan Tabel.3.2 di bawah ini;

33


Tabel.3.1 Target Kinerja dan Anggaran BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1.1Meningkatnya 1.Jumlah 1.

jumlah

SATUAN

TARGET

%

100

TARGET ANGGARAN (Rp)

pelaku

pelaku usaha

usaha

Rp. 595.215.000,-

1.2Meningkatnya IKM BP3MD pelayanan prima

%

100

%

100

Rp.107.000.000,-

%

100

Rp. 75.000.000,-

Terbentuknya sistem 2

manajemen mutu

(SMM)

Sertifikat ISO 9001

berstandar (ISO 9001) Terwujudnya sistem 3

Jumlah sistem

pelayanan

informasi terkait

perizinan secara

dengan perizinan

online Target dan Indikator sasaran diatas digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penyelesaian laporan hasil analisis dan/ atau saran kebijakan hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing unit kerja dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah.Semakin besar persentase penyelesaian suatu laporan hasil analisis dan/atau saran kebijakan yang tepat waktu dan mendapatkan tindak lanjut stakeholders, maka semakin berkualitas laporan hasil analisis dan/atau saran kebijakan yang dihasilkan.

34


Tabel.3.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

SKPD BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Hasil Analisis kebutuhan

Rancangan Awal RKPD NO

Program/Kegiat an

Lokasi

(1)

(2)

(3)

1

Belanja Tidak Langsung

Kab.Tanah Bumbu

2

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

Program/Kegiat an

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(4) Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

-

Kab.Tanah Bumbu

Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS

100.00%

1,829,872,308

100.00%

Belanja Langsung

1,829,872,308

Pagu Indikatif (Rp. )

Keterang an (12)

1,843,243,037

1,843,243,037

Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.

Kab.Tanah Bumbu

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab.Tanah Bumbu

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Kab.Tanah Bumbu

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Kab.Tanah Bumbu

Terlaksanany a Jasa Komunikasi,S umber daya air dan Listrik Terlaksanany a Pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS serta Operasional Kantor Tersedianya peralatan kebersihan untuk kebersihan Tersedianya ATK Kantor

100%

100%

106,440,000

224,880,000

100%

6,850,000

100%

151,415,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.

Kab.Tanah Bunbu

Terlaksananya Jasa Komunikasi,Su mber daya air dan Listrik

100%

106,440,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab.Tanah Bunbu

Terlaksananya Pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS serta Operasional Kantor

100%

224,880,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Kab.Tanah Bunbu

Tersedianya peralatan kebersihan untuk kebersihan

100%

6,850,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Kab.Tanah Bunbu

Tersedianya ATK Kantor

100%

151,415,000

35

LAKIP BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab.Tanah Bumbu

Kab.Tanah Bumbu

Kab.Tanah Bumbu

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab.Tanah Bumbu

Penyediaan Jasa Non PNS

Kab.Tanah Bumbu

Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah

Tersedianya jenis cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tingkat kesesuaian konsultasi dan koordinasi Terbayarnya Honorer Pegawai Non PNS

Kab.Tanah Bumbu

Tingkat kesesuaian konsultasi dan koordinasi

Kab.Tanah Bumbu

Terselenggar anya kendaraan dinas operasional kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

59,750,000

7,060,000

134,950,000

180,857,000

540,650,000

108,500,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

Kab.Tanah Bunbu

Kab.Tanah Bunbu

Tersedianya jenis cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor

100%

59,750,000

100%

7,060,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab.Tanah Bunbu

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

134,950,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab.Tanah Bunbu


100%

180,857,000


Kab.Tanah Bunbu

Terbayarnya Honorer Pegawai Non PNS

100%

540,650,000

Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah

Kab.Tanah Bumbu


100%

108,500,000

Kab.Tanah Bumbu

Terselenggara nya kendaraan dinas operasional kantor

100%

87,000,000

Proogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasion al

100%

85,200,000

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasion al

36

LAKIP BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Dispilin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah Peningkatan Pemantauan,Pe mbinaandan Pengawasan Penanaman Modal

Penyelenggaraa n pameran investasi

Kab.Tanah Bumbu

Tersedianya Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor

100%

37,900,000

Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Kab.Tanah Bumbu

Tersedianya Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kab.Tanah Bumbu

Tersedianya pakaian khusus

20,000,000

Kab.Tanah Bumbu

Terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah melalui sosialisasi

53,350,000

Kab.Tanah Bumbu

Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal

854,350,000

Kab.Tanah Bumbu

Terlaksananya kegiatan pameran investasi dalam rangka promosi potensi daerah,

371,125,000

100%

37,900,000

,

Kab.Tanah Bumbu

Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

Kab.Tanah Bumbu

Terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah melalui sosialisasi

Kab.Tanah Bumbu

Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Kab.Tanah Bumbu

Jumlah penyelenggar aan pameran investasi

100%

100%

77 Perusahaan

5 luar propinsi dan 3 dalam propinsi

20,000,000

268,300,000

854,350,000

371,125,000

Peningkatan koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Peningkatan Pemantauan,Pe mbinaandan Pengawasan Penanaman Modal

Penyelenggaraa n pameran investasi

37

LAKIP BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Penyederhanaa n Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Kab.Tanah Bumbu

Meningkatny a realisasi perzinan dan penanaman modal

Kab.Tanah Bumbu

Jumlah proses perijinan sesuai SOP dan Meningkatnya jumlah investasi berskala Regional

1 sistem Perizinan

1.974 Izin

151,750,000

297,500,000

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Penyederhanaa n Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Kab.Tanah Bumbu

Meningkatny a realisasi perzinan dan penanaman modal

151,750,000

Kab.Tanah Bumbu

Jumlah proses perijinan sesuai SOP dan Meningkatnya jumlah investasi berskala Regional

297,500,000

38


B. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

di

Lingkungan

Instansi

Pemerintah,

Indikator

Kinerja

Utama

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 001.a/BP3MD/I/2016 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Tahun 2016-2020. Bersamaan dengan review rencana strategis SKPD BP3MD juga dilakukan

review Indikator Kinerja Utama (IKU)

BP3MD serta

menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP BP3MD karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di SKPD BP3MD yang tertuang pada SK IKU SKPD BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu No. 001.a Tahun 2016 (SK terlampir).Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah setelah review:

39


Tabel 2.2 CAPAIAN INDIKATOR UTAMA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2016 NO

Indikator Kinerja Utama

(1) 1.

Satuan

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

71

83

(2) Meningkatnya

Ket

(6)

(9)

Perus

Pelaku Usaha

2.

Capaian (%)

Meningkatnya

Jumlah

standart kualitas

Realisasi

2,955,600,000,0

pelayanan SKPD

Investasi

00

3,979,307.700,000

100,12

100,20

ISO 9001 3.

Terwujudnya pelayanan

Sistem

perizinan secara

1

1

100

online Rata-rata Capaian IKU

300,32

Rata-rata Capaian IKU Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sebesar 100.04 %. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Meningkatnya Pelaku Usaha dengan Capaian 100,12% Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Meningkatnya standart kualitas pelayanan SKPD ISO 9001 dengan capaian kinerjanya 100%, pada indikator Terwujudnya pelayanan perizinan secara online dengan capaian kinerjanya 100%.

40


41


42


Indikator Kinerja Utama/IKU Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Tahun 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.

3.

1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha 2. Meningkatnya pelayanan yang prima Terbentuknya sistem manajemen mutu (SMM) berstandar (ISO 9001) Terwujudnya sistem pelayanan perizinan secara online

1. Jumlah pelaku usaha 2. IKM BP3MD Sertifikat ISO 9001

Jumlah sistem informasi terkait dengan perizinan

71 82 1 Sistem

Kabupaten Tanah Bumbu, 2 Januari 2016 Kepala Badan,

Arif Fadillah,S.Sos Pembina Utama Muda 43


NIP. 19710107 199101 1 002

44


C. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Perencanaan dan penetapan kineja tahun 2016 merupakan salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) Renstra dalam perencanaan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah . 1) Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja tahun 2016 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki.Setiap sasran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pProgramada tahun yang bersangkutan memanfaatkan sumber daya yanga ada. Dalam lingkup BP3MD, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2016 yang memeuat dua kelompok kegiatan yaitu Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) tahun 2016. RKT tersebut adalah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen penetapan kinerja dan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan. Pada Tahun 2016 BP3MD berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan program kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.071.456.244,- dengan renacana kerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Tahun 2016 sebagai berikut:

45


RENCANA KERJA BP3MD TAHUN 2016

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

Rp.

1.969.032.244,00

Penyediaan Jsa Komunikasi Sumber daya Rp. air dan listrik

118.440.000,00

Penyediaan Perkantoran

Administrasi

229.540.000,00

Penyediaan Kebersihan

Jasa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. Rp.

6.850.000,00

Rp.

150.399.000,00

Penyediaan Barang Cetak dab penggandaan

Rp.

59.520.000,00

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rp.

7.060.000,00

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Rp.

382.950.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah

Rp.

475.550.000,00


Rp.

652.350.000,00

Rapat-rapat dalam daerah

Rp.

60.450.000,00

Penyediaan Kantor

Alat

Tulis

koordinasi

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apratur Pemeliharaan kendaraan operasional

dinas

Rutin /

Pemeliharaan Rutin /berrkala perlengkapan gedung kantor

Rp.

79.400.000,00

Rp.

82.200.000,00

Rp.

20.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakain Khusus hari-hari tertentu

46


Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

Rp.

201.340.000,00

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembianaan dan Pengawasan Penanaman Modal

Rp.

66.400.000,00

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Rp.

327.475.000,00

Program peningkatan iklim dan realisasi investasi modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

Rp.

75.500.000,00

Rp.

107.000.000,00

2) Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2016 Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modala

Daerah

(BP3MD)

merupakan

dokumen

tahunan

yang

berisi

pernyataan kinerja/kesepakatan kineerja/perjanjian kenerja antara Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dan Kepala BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh BP3MD

47


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM KEGIATAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

71

1.

2.

3

1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha

1. Jumlah pelaku usaha

2. Meningkatnya pelayanan yang prima

2. IKM BP3MD

1.Terbentuknya sistem manajemen mutu (SMM) berstandar (IS O 9001)

1.Sertifikat ISO 9001

1.Terwujudnya sistem pelayanan perizinan secara online


82

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

-


1 Sistem

3) Perjanjian Kinerja 2016 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 SKPD BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian Sebagai berikut :

48


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha

1. Jumlah pelaku

71

usaha

2. Meningkatnya pelayanan yang

82

2. IKM BP3MD

prima 2.

1.Terbentuknya sistem manajemen 1.Sertifikat ISO 9001 mutu

(SMM) berstandar (IS O

-

9001) 3


Jumlah sistem informasi terkait

1 Sistem

dengan perizinan

Program

Anggaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 2.143.109.000,-

2. Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

161.600.000,-

3. Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp.

20.000.000,-

4. Prog.Penigkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Rp.

595.215.000,-

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Rp.

75.500.000,-

Investasi

49


D. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman

Modal

Daerah

Kabupaten

Tanah

Bumbu

merupakan

ihktisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 oleh seluruh unit kerja dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah uraian Penetapan Kinerja Bp3MD Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Perjanjian Kinerja Pra-Restrukturisasi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah (Pada tahun 2016). Dalam dokument Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Peizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program kerja yang di dalamnya memuat 1 (satu) kegiatan.Gambaran mengenai sasaran, program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini Tabel 2.1 SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PEIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

STRATEGI 1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha 2. Meningkatnya pelayanan yang prima

Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi

dan

Output Income Program : - Persentase Pelaku Usaha Kegiatan: 1.1 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Output / Outcame Kegiatan: Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal Kegiatan 1.2 Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah Output Kegiatan : Terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah melalui sosialisasi\

50


Outcame Kegiatan: Jumlah fasilitasi strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah Kegiatan: 1.3 Penyelenggaraan pameran investasi Output/Outcame Kegiatan : Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi

1.Terbentuknya sistem manajemen mutu (SMM) berstandar (ISO 9001)


Output/Outcame Kegiatan : Jumlah Realisasi Investasi Kegiatan : Prosedure Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Output/Outcame Kegiatan : Jumlah Proses Perijinan sesuai SOP


Kegiatan: Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

51


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada

pihak-pihak

yang

berwenang

menerima

pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas

melalui

penyajian

Laporan

Kinerja

Badan

Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2020 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Tahun 2016 dilakukan dengan cara : 1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu

52


3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah. 4. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta laternatif solusi yang telah dilakukan. 5.Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran strategis Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

85% s.d. 100%

Sangat Baik

2.

70% s.d. <85%

Baik

3.

55% s.d. <69%

Cukup

4.

< 55%

Kurang

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah

pada tahun bersangkutan telah sesuai dengan

target yang telah di rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

53


Tabel 4.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


71

1. Meningkatnya jumlah pelaku

REALISASI

100%

usaha 2. Meningkatnya

2. IKM BP3MD

82

pelayanan yang prima 1.Terbentuknya sistem manajemen mutu (SMM) berstandar (IS O 9001) 1.Terwujudnya sistem pelayanan perizinan secara online


-


1

-

100%

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa rata – rata pencapaian Sasaran Kinerja (Sasaran Strategis) Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah dapat tercapai sebesar 100 persen, sesuai dengan penilaian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pencapaiannya Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah adalah Sesuai Target. 2. PERBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN LALU Perdandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2016 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun

bersangkutan

dengan

tahun-tahun

yang

lalu

apakah

mengalami

peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan Realisasi kinerja Tahun 2016 sesuai dengan tabel 3.2 dibawah ini :

54


Tabel 4.3 Perbandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun Lalu

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya jumlah pelaku

INDIKATOR KINERJA


REALISASI 2015

2016

100%

100%

-

-

100%

100%

usaha 2. Meningkatnya

2. IKM BP3MD

pelayanan yang prima 1.Terbentuknya sistem manajemen mutu (SMM) berstandar (IS O 9001) 1.Terwujudnya sistem pelayanan perizinan secara online



Untuk mengetahui perkembangan Realisasi Kinerja pada Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2014 sampai dengan 2016 disajikan pada garfik 3.2.1 dibawah ini : GRAFIK 3.2.1 CAPAIAN KINERJA BP3MD TAHUN 2014 S/D 2016

55


Pada tahun 2015 rata- rata realisasi Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar sebesar 100% (Seratus Persen) dari target kinerja yang telah direncanakan sedangkan pada tahun 2016 capaian kinerja tidak berubah 100%, sehingga pada tahun 2016 Realisasi Capaian Sasaran pada Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak mengalami perubahan. 3. PERBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dan dibandingkan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan antara Target Renstra (Rencana Strategis) dengan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel.4.4 dibawah ini: Tabel.4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD BP3MD NO

1.

2.

TUJUAN

Menciptaka n iklim investasi bidang industry dan perdagang an Membentuk mutu standar pelayanan manajemen

SASARAN

INDIKATO

REALISASI

R KINERJA

2016

2016

2017

2018

2019

2020

1.Meningka tnya jumlah pelaku usaha

1.Persentase Pelaku Usaha

100,12

84,52

88,10

92,86

96,43

100

1.Terbentu knya sistem manajemen mutu (SMM) berstandar (ISO 9001)


-

1

-

-

1

2.Meningka tnya pelayanan prima

2.IKM BP3MD (rentang indek)

100

3.Membent

1.Jumlah

uk

sistem

sistem

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE

Sertifik

Sertifik

at

at

pelayanan

informasi

perizinan

terkait

secara

dengan

online

perizinan

A

A

A

A

A

(81,25

(81,25

(81,25

(81,25

(81,25

- 100)

- 100)

- 100) - 100)

1

1

1

1

Sistem

Sistem

Sistem

Sistem

1 Sistem

- 100) 1 Sistem

56


4.MEMBANDINGKAN REALSASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN STANDAR NASIONAL Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR 14 TAHUN Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota bahwa Indikator SPM dan target SPM tahun 2016 sebagai berikut: SPM Nasional No 1 2

3 4.

5. 6

7

JENIS PELAYANAN / INDIKATOR SPM Kebijakan Penanaman Modal Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Kerjasama Penanaman Modal Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil Menengah Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten Tanah Bumbu dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional Promosi Penanaman Modal. Terselengaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota Pelayanan Penanaman Modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal di tingkat kabupaten Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

TARGET 6

3

8

100%

60% 100%

1

Dari 7 indikator SPM tersebut di atas, sebanyak 2 SPM yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dan Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK dijadikan langsung sebagai indikator kinerja BP3MD. Sementara itu, 5 indikator SPM lainya walaupun tidak menjadi indikator kinerja secara langsung, akan tetapi indikator tersebut setiap tahunnya selalu dilaksanakan oleh BP3MD. Hal tersebut terlihat dari program/kegiatan yang dilaksanakan.

57


Adapun perbandingan realisasi kinerja BP3MD dengan SPM nasional sebagai berikut : NO 1.

2.

INDIKATOR KINERJA / INDIKATOR SPM Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil Menengah Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten Tanah Bumbu dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

TARGET NASIONAL TAHUN 2016

REALISASI TAHUN 2016

3

3

6

6

Penjelasan 1) Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 3 mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2016 yaitu sebanyak 3 kali 2) Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2016 sebanyak 6 bidang usaha, mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2016 yaitu sebanyak 6 bidang usaha.Sementara itu, terkait dengan indikator SPM lainya yang tidak dijadikan secara langsung sebagai indikator kinerja BP3MD tetapi dilaksanakan oleh BP3MD disampaikan sebagai berikut :

58


No 1 2.

3.

4

5

JENIS PELAYANAN / INDIKATOR SPM Promosi Penanaman Modal. Terselengaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota Pelayanan Penanaman Modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal di tingkat kabupaten Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

TARGET TAHUN 2016 8 Peluang Usaha

REALISASI TAHUN 2016 12 Peluang Usaha

100%

100%

60%

100%

100%

100%

1

1

Penjelasan

1) Terselenggaranya promosi peluang penananman modal kabupaten/kota Indikator terselenggaranya promosi peluang penananman modal kabupaten/kota pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 1 kali, mencapai 12,5% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2016 yaitu sebanyak 8 kali. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah investor baru. Adapun bentuk kegiatannya dilaksanakan melelalui penyelenggaraan pameran investasi . 2) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebanyak 6 perizinan (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha

59


Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/Kota) , mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2016 yaitu sebanyak 100%. 2 perizinan yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tidak dilaksanakan. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dilaksanakan karena berdasarkan dengan Perka BKPMRI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPMRI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ditiadakan. Sementara itu, IMTA tidak dilaksakan karena payung hukum daerah berupa perda belum tersedia. 3) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha pada tahun 2016 dilaksanakan 10 kali untuk 83 perusahaan, mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2016 yaitu sebanyak 60%. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi. Adapun bentuk kegiatannya dilaksanakan melelalui peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi. 4) Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Ssecara Elektronik (SPIPISE) Indikator terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada tahun 2016 belum dilaksanakan karena keterbatasan kapasitas jaringan internet dan sarana/prasarana pendukung lainnya. 5) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk 113 perusahaan, mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2016 yaitu sebanyak 1 kali. Indikator SPM ini mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi. Adapun bentuk kegiatannya dilaksanakan melelalui kegiatan Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah.

60


5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sasaran Strategis I 1. 2.

Meningkatnya jumlah pelaku usaha Dan Meningkatnya pelayanan yang prima

Untuk mengukur kinerja kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah, Penyelenggaraan pameran investasi terdapat empat sasaran strategis yaitu 1. Peningkatkan fasilitasi kerjasama usaha besar dan usaha kecil menengah melalui Sosialisasi 2. Peningkatkan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi 3. Peningkatnya Peluang Investasi Daerah 4. Penyusunan dokumen RUPM Analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya akan dilakukan analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu berupa penjelasan terhadap keberhasilan maupun kegagalan dan upaya- upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi permasalahan –permasalahan dalam pencapaian kinerja tersebut dan rencana yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran selanjutnya. Secara umum, analisa penyebab keberhasilan adalah komitment Kepala Daerah yang telah memberikan pelimpahan sebagian kewenangan ke pada Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk melayani perizinan, dan terjalinnya sistem koordinasi antar SKPD yang harmonis. Sedangkan kegagalan selama ini belum pernah terjadi namun ada beberapa hal yang mungkin belum memenuhi target sesuaiyang diinginkan. Memang selama ini Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya, semata mata hanya untuk mempermudah persyaratan dan meningkatkan mutu layanan. Walaupun secara tupoksi beban kerja itu sangatlah padat, namun selama ini dapat dilakukan dengan saling adanya koordinasi yang baik dengan Kepala, Kasubag, Kasi, beserta staf sehingga semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penurunan Kinerja.

61


Salah Satu Promosi dengan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi yang terealisasi 1 (satu) kali pada tahun anggaran 2016 ini yang diselenggarakan di Banjarbaru ini di buka oleh Kepala Daerah Gubernur H.Syahbirin Kalimantan Selatan H.Syahbirin “ Pameran Eksfo 2016 “Dan Pameran memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu yang stan dikunjungi Bupati Mardani H.Maming.

-

-

-

Faktor Internal (kewenanngan SKPD) Optimalisasi IT guna penyebarluasan Informasi , Sosialisasi peraturan perundangan Penanaman Modal, Mempermudah sistem pelayanan Perizinan penanaman modal, Sosialisasi kewirausahaan, Terbentuknya sistem SPIPISE, Sosialisai kebijakan peraturan Penanaman Modal kepada pelaku usaha . Faktor EksternalL (diluar kewenangan SKPD) Dukungan kemudahan pelayanan Perizinan Dukungan dari pihak perusahaan Kewenangan pembatasan nilai investasi Dukungan dari para pengusaha Dukungan dari BPKPM RI Dukungan dari BPKPM RI dan BKPMD Provinsi. Permasalahan Pelayanan SKPD Masih perlu mengembangkan sistem informasi, Masih perlu koordinasi dengan dinas terkait, Masih perlu koordinasi dengan BKPM RI, Masih diperlukan koordinasi dengan para pelaku usaha Masih perlu koordinasi dengan BKPM RI terkait SPIPISE, Masih perlu koordinas dengan BKPM RI dan BKPMD Provinsi Peratutan Penanaman Modal.

62


T a No b

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1e

2

3

Capaian Indikator Kinerja 2015 2016

Kenaikan/Penurunan

6

Jumlah Investor . Berskala 1.Meningkat Nasional 3 nya jumlah (PMDN/PMA) . pelaku Nilai Investasi usaha Dan 1.1 Berskala 2.Meningkat Nasional nya (Milyar Rp) pelayanan P Kenaikan/Penur yang prima unan Nilai e Realisasi PMDN r (Milyar Rp) Rasio Daya b Serap Tenaga a Kerja 1.Terbentuk 2. n nya sistem Jumlah Proses d manajemen Perizinan mutu (SMM) i Sesuai SOP berstandar n (ISO 9001) 3 g 1.Terwujud nya sistem Jumlah Sistem a pelayanan yang di n perizinan kembangkan secara online l

115%

116%

1%

79%

23%

56%

12 %

4%

8%

133%

236 %

103%

3 hari

3 hari

100%

1 sistem

-

100%

Pencapaian Kinerja

63


Berikut adalah tabel dan grafik Capaian Nilai Investasi (Non PMA dan PMDN) : Tabel.5.1 Perkembangan Capaian Nilai Investasi Menurut Sektor (PMA dan PMDN) 2012

2013

2014

2015

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1,907T

1,086T

1,916T

1,045T

2,703T

2,479T

2,789T

2,212T

2,955T

3,979T

Grafik.5.1

Perkembangan Capaian Peningkatan Investasi ( PMA dan PMDN) Tahun 2016 sebesar Rp.3,979.307.700.000,- sedangkan pada tahun 2015 Peningkatan Investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp.2,212.159.000.000,- Peningkatan Investasi

tersebut

diatas

target

kinerja

tahun

2016

sebesar

Rp.1,767.148.700.000,Kenaikan Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN dikarenakan beberapa hal, antara lain :

64


1. Semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha atau masyarakat untuk melegalkan usahanya 2.Kemudahan dalam pelayanan dan proses perijinan 3. Banyaknya UKM yang tumbuh di Kabupaten Tanah Bumbu Kegiatan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan Peningkatan

Promosi

dan

Program pemerintah di bidang Program Kerjasama

Investasi

dengan

kegiatan

1)

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal menggunakan dana sebesar Rp.66.400.000,-(Enam puluh enam empat ratus ribu rupiah)sebagai input dengan jumlah target output 71 perusahaan (tujuh puluh satu perusahaan) berupa dokumen data perusahaan , pada di akhir Triwulan IV sebanyak 83 perusahaan dalam pengawasan dengan hasil analisis beberapa perusahaan yang tidak beroperasi lagi disebabkan tidak mengkonfirmasikan atau melaporkan kejelasan Alamat perusahaan serta sebab dan akibat yang di timbulkan. Rencana anggaran ini pada akhirnya mengalami revisi ataupun perubahan sebesar Rp.45.300.000,-(Empat puluh lima tiga ratus ribu rupiah), Kegiatan 2) Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah dengan menggunakan dana sebesar Rp. 201.340.000, Kegiatan ini mengalami perubahan dana sebesar Rp.4.800.000, di sebabkan salah satu terjadinya krisis ekonomi global yang juga berdampak pada APBD pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kegiatan 3) Penyediaan Pameran Investasi dengan Dana sebesar Rp. 327.475.000 juga ada perubahan Rp. 60.975.000. Sasaran Strategis 2 Terbentuknya sistem manajemen mutu (SMM) berstandar (ISO 9001) a. Untuk mengukur kegiatan ini lebih mengarah pada peningkatan pengelolaan kearsipan yamg lebih baik dalam hal ini kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dengan angaran 65


Rp.107.000.000,-

dengan

perSumber

keuangan

ditingkatkkan

dengan

pemberdayaan pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi, Penerapan sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001 dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daearah. Hal ini berarti bahwa pelayanan perizinan dan penanaman modal diharapkan

dapat

memberikan

kepuasan

kepada

masyarakat

.Dalam

menerapkan sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001 diperlukan suatu perencanaan

yang

baik.

Perencanaan

yang

baik

merupakan

awal

keberhasilan dalam menjalankan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah. Perencanaan BP3MD untuk menerapkan sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001 dilakukan berdasarkan pada penerapan

prinsip-prinsip

manajemen

mutu

terpadu

(Total

Quality

Management: TQM) Dunia perdagangan. Keberhasilan ISO 9000 pada tahun 1987 menjadikan ISO sebagai standar yang dinilai paling fair dalam perdagangan dunia (Thaheer, 2005). Menurut LPJK (2005), sistem akreditasi dan sertifikasi ISO merupakan pengakuan atas konsistensi standar SMM. -

Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Keterbatasan

dana

dalam

pelaksanaan program, sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan Keterbatasan sarana dan prasarana -

Faktor Penghambat untuk menunjang program dan kegiatan. Kurang

Dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihakpihak yang berkepentingan -

Faktor Penujang Keberhasilan. Adanya kegiatan RKPPMD (Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang merupakan forudalam

mengakomodasi

permasalahanpermasalahan

dan

menyamakan persepsi antara pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi. SASARAN STRATEGI 3. TERWUJUDNYA SITEM PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE 66


Untuk mengukur Peningkatan Pelayanan perizinan Online dengan indikator Jumlah sistem informasi terkait dengan perizinan dengan kegiatan yang behubungan dengan sasaran strategi 2 yaitu Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dengan realiasasi kegiatan fisik 100% dengan keuangan sampai dibulan Nopember 2016 mencapai 70%, keluaran ataupun Output kegiatan ini adalah Jumlah Proses Perijinan

sesuai

SOP

dan

Meningkatnya

Jumlah

Investasi

Berskala

Regional.Adapun data perizinan yang diterbitan dapat dilihat pada tabel 5.2 dan Grafik 5.2 sebagai berikut: LAPORAN REKAP JENIS IJIN YANG DI KELUARKAN BP3MD SAMPAI BULAN NOPEMBER 2016

JENIS IZIN

JML IZIN s/d Nop

RETRIBUSI s/d Nop (RP)

SITU

839

-

IPSBW/ Walet

0

-

IZIN SIRAP

3

-

SIUP-IKAN

29

1,100,000

SIPI

13

-

SIKPI

3

-

SIUP/ Perdagangan

1463

-

IPB

144

-

IUI

17

-

SIPB

22

-

SIPT/ Tradisional

0

-

IRTP

0

-

SITO

8

-

SIUJK

52

-

IZIN GANGGUAN/HO

720

1,380,539,776

TDG

50

-

TDP

197

-

PUP/ Peternakan

0

-

STOCK FILE

1

-

COAL TREADER

0

-

REKLAME

269

-

SIUK

47

-

IJB/JURU BOR

0

-

67


AIR BWH TANAH

0

-

PAMERAN

0

-

IUKKS/KELISTRIKAN

0

-

PENYIMPAN LIMBAH

0

-

BUDI DAYA IKAN

2

200,000

SITM

9 3.804

JUMLAH

1,381,839,776

Data dari Pelayanan Perizinan Bidang Pendataan dan Penetapan dalam Pelayanan Publik ijin yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah sampai bulan Nopember 2016 berjumlah 3.804 izin dengan Retribusi sampai bulan Nopember 2016 sebesar Rp.1.381.838.776,Tabel.5.2 CAPAIAN JUMLAH PENERBITAN IJIN DARI TAHUN 2012 S/D BULAN NOPEMBER 2016 CAPAIAN PERNERBITAN IJIN TAHUN JENIS IJIN ( 29 Jenis) TAHUN 2012

JENIS IJIN ( 29 Jenis) TAHUN 2013



JENIS IJIN ( 28 Jenis) TAHUN 2016 sd Nop

Target

Realisai

Target

Realisai

Target Realisai

Target

Realisai

Target Realisai

5.797

5.797

1.974

5.560

1.974

1.974

5.175

5.018

100%

282%

6.574 333%

262%

3.839 76%

Tabel 5.2

68


GRAFIK JUMLAH REALISASI IJIN 5.797

Capaian 100%

7 6

Linear (Capaian 100%)

6,574 5,797

5,560

5

5,175 5,018

4

3,839

3 2

1,974

1,974

1,974

1 0 0 0 DARI TAHUN 2012 S/D BULAN NOPEMBER 2016

0

0

Pelayanan Perijinan berbasis IT Dalam melaksanakan proses pelayanan perijinan BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan beberapa inovasi di bidang IT antara lain : Sistim Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPADU). 1. Aplikasi Database dan Kearsipan 2. Aplikasi Surat Menyurat 3. Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 4. Aplikasi Tracking System 5. Aplikasi Paket Perijinan dan Perijinan Online Dari Uraian realisasi pencapaian kinerja yang dilakukan BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 sampai bulan Nopember dalam penerbitan ijin mencapai 76% dengan total ijin 3.839.Dalam hal ini beberapa faktor yang mendorong pencapain kinerja adalah: -

Pelaksanaan sosialisasi Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah pada masyarakat sebagai pelaku usaha Kabupaten Tanah Bumbu.

-

Pelaksanaan Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pada perusahaan perusahaan yang sudah ditinjau.

-

Rapat Konsultasi standard pelayanan perizinan dengan instansi/SKPD terkait.

69


-

Pembuatan dan penerapan sistem aplikasi pelayanan perijinan secara online.

6. ANALISIS ATAS EFESIIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah pada tahun 2016 melakukan langkah-langkah dalam peningkatan efisiensi sumber Daya, salah satu langkah yang diambil antara lain. 1. Penyediaan Bahan Pakai Habis Kantor, pada tahun 2016 penyediaan Bahan Pakai Habis Kantor pada Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah di fokuskan dalam satu pintu yaitu melalui Sekretariat. Sehingga mempermudah pengelolaan Bahan Pakai Habis Kantor tersebut. Tahun 2016 telah melakukan efisiensi keuangan sebesar : 1. Perjalanan Dinas melakukan efisiensi sebesar 49 persen 2. Penyediaan alat tulis kantor efisiensi sebesar 10 persen Berikut Perbandingan biaya yang dikeluarkan pada tahun 2015 dengan tahun 2016 sesuai dengan gambar grafi berikut :

70


Penghematan selain anggaran juga dilakukan terhadap sumber daya lain seperti listrik, jika jam istirahat Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah akan mematikan lampu dan AC serta komputer jika ruangan tersebut tidak digunakan. 7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA Secara umum Program/Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Penanaman Modal Daerah menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan BP3MD Daerah Kabupaten Tanah Bumbu namun demikian

program/Kegiatan tersebut akan salalu dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengigat kegiatan yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu juga mengacu pada kebijakan Kementrian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Remormasi Birokrasi yang mana kebijakan tersebut sangat sulit diprediksi pada awal-awal tahun. Pada Tahun 2016 ada beberapa kegiatan yang menjadikan Capaian Kinerja mengalami kegagalan antara lain : 1. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Anggaran yang mengalami Defisit sehingga beberapa Kegiatan tidak terealisasi. 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan ini sebetulnya tidak mengalami kendala, karena adanya evaluasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Penanaman Modal Daerah yang harus segera dilaksanakan sehingga anggaran yang ada pada kegiatan ini digeser ke kegiatan lain yang lebih membutuhkan dan bersifat urgen, sehingga pada tahun 2016 kegiatan ini tidak dilaksanakan.

71


B.REALISASI ANGGARAN Sebagai Penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat di simpulkan realisasi anggaran.Anggaran mengalami perubahan terdiri dari belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 1.969.456.244,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 3.102.424.000,-(Surplus /Defisit) dan anggaran sesudah Perubahan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.988.098.935,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.643.721.500,-.Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

No

Program / Kegiatan

Anggaran PAGU

REALISASI

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jsa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

150,540,000.00

59,939,104.00 39,82

Penyediaan Perkantoran

213,120,000.00

182,758,000.00 85,75

Penyediaan Jasa Kebersihan

7,450,000.00

5,966,000.00 80,08

Penyediaan Alat Tulis Kantor

142,249,000.00

131,933,500.00 92,75

Penyediaan Barang Cetak dab penggandaan

56,460,000.00

47,872,500.00 84,79

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7,060,000.00

5,130,000.00 72,66

Administrasi

Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor

dan

389,450,000.00

360,937,000.00 92,68

Penyediaan minuman

makanan

dan

12,920,000.00

5,000,000.00 38,70

Rapat-rapat koordinasi kosultasi keluar daerah

dan

413,700,000.00

249,598,948.00 60,33

72


Penyediaan Jasa Non PNS Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

698,600,000.00

575,400,000.00 82,36

53,850,000.00

45,900,000.00 85,24

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apratur

45

Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas / operasional

49,207,500.00

48,807,500.00 99,19

Pemeliharaan Rutin /berrkala perlengkapan gedung kantor

78,600,000.00

28,200,000.00 35,88

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakain Khusus harihari tertentu

20.000.000,00

20,000,000.00

100

Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

4,800,000.00

2,250,000.00 46,88

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembianaan dan Pengawasan Penanaman Modal

45,300,000.00

29,400,000.00 64,90

Penyelenggaraan Investasi

Pameran

60,975,000.00

48,575,000.00 79,66

Penyusunan Dokumen RUPM )*

79,940,000.00

0.00

Program peningkatan iklim dan realisasi investasi modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

JUMLAH KESELURUHAN

77,500,000.00 82,000,000.00

2,643,721,500.00

0.00 58,350,000.00 71,16

1.906.017.552,00

73


2.2.1 Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana : Rp. 150,540,000.00,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Terlaksananya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil

Terselengaranya Jasa administrasi perkantoran

REALISASI TARGET KINERJA

Keuangan (%)

Fisik(%)

Rp.150.540,000.00,-

Rp. 59.939.104

12 Bulan

12 Bulan

99%

39,82%

69,18%

Dengan jumlah Pagu Rp. 150,540,000, terealisasi sebesar Rp. 59.939.104,-kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik pembayaran rekening listrik, Telpon, Air dan Komunikasi Elektronik ( internet ) sesuai dengan pemakaian perbulan dengan persentase capaian realisasi keuangan 39,82%dan fisik 69,18% . 1.2. Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 229.540.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu 74


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

Masukan

Jumlah Dana

REALISASI

TARGET KINERJA

Keuangan (%)

Fisik(%)

Rp. 213,120,000.00

Rp. 182.758.000

Keluaran

Terlaksananya Pembayaran Honorarium PNS dan Operasional Kantor

12 Bulan

12 Bulan

Hasil

Terselengaranya administrasi perkantoran

100%

85,75%

89.46%

Terlaksananya pembayaran Honorarium PNS dan Operasional Kantor pagu anggaran Rp. 213,120,000.00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 182.758.000,- dengan persentase keuangan 85,75% dan Fisik 89,46% namun belanja materai, perangko dan alat pos lainnya tidak digunakan. 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 7.470.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

Hasil


TARGET KINERJA

REALISASI Keuangan (%)

Fisik(%)

7.470.000,-

Rp.5.966.000-

10 jenis

10 jenis

100%

80,71%

100%

Terealisasinya peralatan kebersihan kantor dan tidak ada permasalahan dengan target keuangan Rp. 7.470.000,- realisasi sebesar Rp. 5.966.000,- dengan persentase kinerja fisik sudah 100% dan keuangannya 80,71%. 1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp.142.249.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA


Fisik(%)

75


Masukan Keluaran Hasil

Jumlah Dana Tersedianya Alat Tulis Kantor Terselengaranya administrasi perkantoran

Rp.142.249.000,-

Rp.131.933.500,-

47 jenis

47 jenis

100%

92,75%

100%

Tidak ada pemasalahan terpenuhinya dan tersedianya alat tulis kantor dengan target Rp. 142.249.000,- dan realissi Rp.133.320.000, persentase keuangan 92,75% dan realisasi kinerja fisik 100%.

1.5 Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 56.460.000,Sumber Dana

INDIKATOR

: APBD Kabupaten Tanah Bumbu

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA


Fisik(%)

Rp.56.460.000,-

Rp.47.872.500,-

Keluaran

Tersedianya Jenis Cetakkan dan Penggandaan

5 jenis

5 jenis

Hasil


100%

Masukan

Jumlah Dana

84,79%

87,95%

Target sebesar Rp. 56.460.000,- dengan realisasi Rp. 47.872.500, persentase keuangan 84,79% kinerja fisik 87,95%. 1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 7.060.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu

INDIKATOR Masukan

TOLAK UKUR KINERJA Jumlah Dana

TARGET KINERJA Rp.7.060.000-


Fisik(%)

Rp.5.130.00076


Keluaran

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor

12 Bulan


Hasil

100%

12 Bulan

72,66%

95,82%

Pada kegiatan Penyedianan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan bangunan kantor dengan target keuangan Rp.7.060.000,- terealisasi Rp. 5.130.000,- dan persentase keuangan capaian realisasi 72,66 % dan persentase fisik kinrja capainnya 95,82% kegiatan ini tidak ada permasalahan.

1.7Penyediaan Peralatan dan Perlengkpan Kantor Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 389.450.000,Sumber Dana


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Tersedianya Peralatan dan PerlengkapanKantor

TARGET KINERJA

Rp.389.450.000,-

Keuangan (%)

100%

Fisik(%)

Rp.360.937.000,-

12 Bulan


Hasil

REALISASI

12 Bulan

92,68%

94,25%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan dengn target Rp. 389.450.000, realisasi keuangannya Rp.360.937.000 persentase keuangan 92,68% dan capaian realisasi fisik 94,25 %, ada beberapa Belanja Modal tidak terealisasi disebabkan defisit anggaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 1.8 Penyediaan Makan Dan Minum Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 12.920.000,Sumber Dana

INDIKATOR


TOLAK UKUR KINERJA

TARGET

REALISASI

77


KINERJA

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Tingkat Kesesuaian Hasil Koordinasi dan Konsultasi

1 Tahun 100%

Fisik(%)

Rp.5.000.000,-

Rp.12.920.000,-


Hasil

Keuangan (%)

1Tahun 72,66%

95,82%

Penyediaan makan dan minum sebesar Rp. 12.920.000, dan realisasi keuangan Rp.5.000.000,- persentase keuangan 72,66% dan Persentase hasil Kinerja Fisik 95,82 % pada kegiatan ini ada dua kegiatan makan minum rapat internal kantor dan makan minuman produk UMKM yang terealisasi makan minum rapat internal.

1.8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 413.700.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Tingkat Kesesuaian Hasil Koordinasi dan Konsultasi

Hasil

TARGET KINERJA Rp.413.700.000,1 Tahun


Fisik(%)

Rp.249.598.948,1Tahun

Terselengaranya 100% 60,33% 100% administrasi perkantoran Dengan target keuangan sebesar Rp. 413.700.000, dan realisasi keuangan Rp. 249.598.948,- persentase keuangan 60,33 tingkat kesuaian hasil koordinasi dan konsultasi Sangat Baik dan Persentase hasil Kinerja Fisik 100 %.

1.9 Penyediaan Jasa PNS Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp.698.600.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu INDIKATOR Masukan


TARGET KINERJA Rp.698.600.000,-


Fisik(%)

Rp.575.400.000,-

78


Keluaran

Terlaksananya Pembayaran Pembayaran Honorarium PNS

12 bulan


Hasil

100%

12 bulan

82,36%

100%

1.10 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 53.850.000,Sumber Dana

INDIKATOR


TOLAK UKUR KINERJA

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Tingkat Kesesuai Hasil Koordinasi dan Konsultasi

Hasil

TARGET KINERJA

Rp.53.850.000,-


Rp.45.900.000,-

12 Bulan


100%

Fisik(%)

12 Bulan

85,24%

100%

Dengan target keuangan sebesar Rp. 53.850.000, dan realisasi keuangan Rp. 45.900.000,-,persentase keuangan 85,24 tingkat kesuaian hasil koordinasi dalam daerah Sangat Baik dan Persentase hasil Kinerja Fisik 100 %. 2.Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu

79


Anggaran Dana: Rp. 49.207.500,Sumber Dana

INDIKATOR


TOLAK UKUR KINERJA

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Terselenggaranya Kendaraan Dinas Operasional Kantor

TARGET KINERJA

Keuangan (%)

11 unit

100%

Fisik(%)

Rp.48.807.500,-

Rp.49.207.500,-


Hasil

REALISASI

11 Unit

99,19%

100%

Penyediaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran Rp.49.207.500 sehingga dari target keuangan Rp.84.433.000,- terealisasi Rp. 48.807.500 persentase keuangan mencapai 99,19% dan persentase fisik kinerja j mencapai 100% Kinerja Sangat Baik. 2.2 Penyediaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 78.600.000,Sumber Dana INDIKATOR

: APBD Kabupaten Tanah Bumbu TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA


Fisik(%)

Rp.78.600.000,-

Rp.28.200.000,-

Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

12 Bulan


100%

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran Hasil

35,88%

56,72%

Permasalahan yang dihadapi pada Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung, dana hanya sebagai cadangan disebabkan adanya krisis daerah kabupaten Tanah Bumbu.Target Kinerja Rp.78.600.000,- realisasi keuangan Rp. 28.200.000,- dan persentase keuangan capaian kinerja 35,88%, dan capaian kinerja fisik 56,72. 3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80


3.1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 20.000.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA


Fisik(%)

Rp.20.000.000,-

Rp.20.000.000,-

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu

1 Jenis

1 Jenis

Terselengaranya Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran Hasil

100%

100%

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu dengan anggraran Rp.20.000.000, dengan pengadaan Pakaian Kain Tenun pagatan realisasi keuangan Rp.20.000.000,persentasi capaian kinerja keuangan 100% dan capaian fisik 100%.

PROGRAM UTAMA 1.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalinnya kerjasama pengusaha PMDN dan PMA, terdatanya jumlah perusahaan PMDN dan PMA juga terlaksananya promosi investasi dan memperkenalkan produk unggulan daerah Program ini bertujuan untuk memenuhi proses perizinan dengan cepat, transparan dan akuntabel serta terpeliharanya jaringan hardware dan website.. 1.1 Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama strategis antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil Menengah Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 4.800.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu

INDIKATOR

Masukan

Keluaran

Hasil

TOLAK UKUR KINERJA

Jumlah Dana Terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah melalui sosialisasi Terselenggaranya peningkatan promosi dan

TARGET KINERJA


Fisik(%)

Rp.4.800.000,-

Rp.2.250.000,-

53 UMKM

38 UMKM

4 Calon Investor

46,88%

1,38% 81


kerjasama investasi

Permasalah kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama strategis antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil Menengah yang dihadapi adalah pada saat rencana kegiatan koordinasi ke kecamatan untuk persiapan sosialisasi sudah terealsasi pada rencana berikutnya terjadi perubahan anggaran karena defisit sehingga realisasi hanya mencapai 1,38% dengan menggunakan keuangan 48.88% .

1.2 Peningkatan kegiatan pementauan, pembinaan dan pengawasan peleksanaan penanaman modal Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 45.300.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu INDIKATOR Masukan Keluaran

Hasil

TOLAK UKUR KINERJA Jumlah Dana Jumlah Pengawasan pelaksanaan penanaman modal Meningkatnya Jumlah Calon Investor

TARGET KINERJA Rp.45.300.000,71 Perusahaan 4 Calon Investor 75 Investor


Fisik(%)

Rp.29.400.000,83 Perusahaan

64,90%

78,55%

Target Kinerja Rp.45.300.000,- realisasi keuangan Rp.29.400.000,- persentase capaian kinerja keuangan 64,90% dan persentase capaian kinerja fisik 78,55% terlaksananya kegiatan dalam indikator kinerja dengan sasaran jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan target 71 perusahaan dengan capaian 83 perusahaan melebihi target, capaian kinerja sangat baik . 1.2 Penyelenggaraan Pameran Investasi Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 60.975.000,82


Sumber Dana INDIKATOR Masukan Keluaran


TOLAK UKUR KINERJA Jumlah Dana Jumlah Pengawasan pelaksanaan penanaman modal

TARGET KINERJA Rp.60.975.000,6 Luar Propinsi dan dalam Propinsi


Fisik(%)

Rp.48.575.000,1 dalam propinsi

Meningkatnya Jumlah Calon Investor

4 Calon Hasil Investor 75 79,66% 89,00% Investor Hasil dari kegiatan Pameran Investasi telah didapat faktotor substantif / teknis, jumlah potensi daerah yang merupakan potensi investasi dalam daerah kabupaten/kota yang dipromosikan kepada penanaman modal ( dengan potensi yang terukur) berjumlah 12 peluang usaha .(data terlampir).

2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2.1 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 270.100.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu INDIKATOR

Masukan Keluaran

Hasil

TOLAK UKUR KINERJA

Jumlah Dana Jumlah Pengawasan pelaksanaan penanaman modal Meningkatnya Jumlah Calon Investor

TARGET KINERJA


Rp.77.500.000,-

Fisik(%)

Rp.0,-

75.500.000

-

4 Calon Investor 75 Investor

-%

-%

Adanya krisis/defisit anggaran daerah kabupaten tanah bumbu sehingga kegiatan tidak terrealisasi dan akan di anggarkan pada tahun berikutnya . 2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2.1 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 83


Lokasi Kegiatan: BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana: Rp. 82.000.000,Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu INDIKATOR Masukan Keluaran

Hasil


TARGET KINERJA Rp.82.000.000,-

Jumlah Pengawasan pelaksanaan penanaman modal Meningkatnya Jumlah Calon Investor

1.974 Izin 4 Calon Investor 75 Investor


Fisik(%)

Rp.58.350.000,3.804 Izin

71,16%

100%

Target Kinerja Rp. 82.000.000,- realisasi keuangan Rp. 58.350.000,- persentase capaian kinerja keuangan 71,16% dan persentase capaian kinerja fisik 100% adanya krisis daerah kabupaten tanah bumbu sehingga anggaran diefesienkan namun fisik tidak mempengaruhi capaian kinerja yang sangat baik.

A. Penyusunan Laporan Keuanagan dan Pendukungya Hasil Pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja

Laporan Keuangan

Capaian Tahun 2016

Satuan Target

Realisasi

Target

Realisasi

100

77,19%

100%

72,10%

Anggaran tahun 2016 yang tersedia pada Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal (BP3MD) belanja langsung sebesar Rp.2.643.721.500,terealisasi Rp.1.906.017.552,- hasil anasilis dari evaluasi atas kegiatan ini berdasarkan data tersebut maka capaian tahun 2016 telah dapat dikatakan

84


“Sangat Baik”dibandingkan dengan tahun yang lalu memang menurun disebabkan adanya defisit (surplus)

BAB IV PENUTUP A.Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : “TERWUJUDNYA

PELAYANAN

PERIZINAN

PENANAMAN MODAL YANG MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” “ sangatlah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan dukungan semua pihak (stakeholders) dan dalam penerapan bisnis proses pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai SMM ISO 9001 dan Standart Pelayanan Publik (SPP). 2. Inovasi pemberian pelayanan perijinan dalam rangka memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan perijinan yaitu : a) Pelayanan yang langsung kepemohon dan waktu penyelesaiannya 3 (tiga) hari kerja dan gratis. b) Penyederhanaan persyaratan perijinan melalui Pelayanan Paket Perijinan secara Online. 85


Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2016 sebesar 83,90 (Kategori Sangat Baik), untuk 28 ( dua puluh delapan ) jenis ijin Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perijinan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan setiap Tahun sekali. Realisasi jumlah PMDN/PMA tahun 2016 sebesar Rp.2.437.295.800.000,apabila dibandingkan dengan PMDN tahun 2015 sebesar Rp 1.589.071.400.000,-. terjadi peningkatan sebesar Rp. 848.224.400.000,- atau 53,33 %.Untuk tetap mempertahankan Investasi lokal pada nilai investasi optimal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan tetap melakukan upaya sebagai berikut:

Pemberlakuan Perda RT / RW sesuai dengan RDTRK, sehingga ada kepastian peruntukkan investasi sesuai dengan bidang industry, perdagangan, perumahan dan jasa.Meningkatkan kesadaran masyarakat yang melakukan kegiatan usaha untuk mengurus legalitas ijin usahanya melalui sosialisasi dan New Mobile Service yaitu melaksanakan pelayanan perijinan di tempat-tempat prasarana umum, seperti Mall, Pasar modern, serta pelaksanaan workshop dan gathering bagi para pelaku usaha. Meningkatkan promosi investasi melalui pameran investasi, pameran pelayanan publik,

leaflet

,

baliho,

media

elektronik

dan

situs

BP3MD

(www.bp3mdtanahbumbukab.go.id) dan situs Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (www.tanahbumbukab.go.id

).

Kemudahan

pelayanan

perijinan

dengan

pemberlakuan paket perijinan online sehingga mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perijinan. Realisasi jumlah investasi PMDN di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sebesar Rp.2.437.295.800.000,-, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 1.589.071.400.000, - terjadi peningkatan , sebesar Rp.848.224.400.000 atau sekitar 53,33%. Kenaikan Pencapaian realisasi PMDN disebabkan :Adanya kepastian peruntukan lahan yang bisa di akses melalui Website BPN untuk informasi status tanah, letak dan batas bidang tanah serta nilai Tanah, Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perijinan dengan pelayanan berbasis IT untk percepatan proses pelayanan iklim investasi yang kondusif. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang semakin lengakap dengan Rencana 86


pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) sebagai akses dan Jembatan Penghubung dua Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.Iklim Investasi yang kondusif.Tersedianya tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi / keahlian yang dibutuhkan perusahaan UMK yang memadai bagi pekerja Promosi Investasi yang berkelanjutan baik ditngkat domestik maupun internasional.Realisasi jumlah investasi

PMA

di

Kabupaten

Tanah

Bumbu

tahun

2016

sebesar

Rp.

1.542.011.900.000 . Realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 833.813.500.000 Dengan demikian ada kenaikan sebesar Rp 708.198.400.000,- atau 46 %.. Persentase Penerbitan Ijin Tepat Waktu Kemudahan yang langsung dirasakan oleh para investor adalah penerbitan perijinan yang tepat waktu apabila dokumen yang disampaikan investor dalam permohonan ijinnya lengkap.Pada tahun 2016 sampai Nopember 2016 dari 28 jenis ijin yang diterbitkan, sebanyak 3.804 ijin.

B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan berikutnya yaitu : Perlu adanya perubahan nomenklatur BP3MD dan penambahan struktur organisasi pejabat setingkat eselon IV pada Bidang Perijinan Tertentu dan Bidang Perijinan Usaha sebagaimana amanat peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang

penyelenggaraan PTSP,serta perlunya peningkatan kualitas SDM staff BP3MD sesuai tupoksi dan instruksi kerja masing-masing secara berkelanjutan. Mengintensifkan fungsi koordinasi,komunikasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Menjaga konsistensi dan komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu SPP, SOP dan SMM ISO 9001 . Optimalisasi paket perijinan online, dan tanda tangan elektronik sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya pengembangan pelayanan perijinan berbasis sistem online dan pararel secara bertahap, sehingga efisien dan akumulasi database terukur. Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi, Workshop/Gathering Promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran, termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan publik secara rutin, sehingga 87


menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Pelimpahan kewenangan perijinan yang bersifat administrasi dan pararel serta ada keterkaitan dengan ijin- ijin lainnya yang masih tersebar di SKPD-SKPD teknis ). Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal, sehingga lebih memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap. Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2016 (Pejabat s/d Staf PNS) 2. SK IKU Tahun 2016 3. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 88


4. Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2016 5. Laporan Kinerja SKPD Tahun 2016

89


90


91


92

LAKIP BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN Kata Pengantar

Recommend Documents