LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini merupakan laporan keuangan dan capaian target kegiatan yang menjelaskan Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung urusan program). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan

tahun 2013 sebagaimana

direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA tahun 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Tahun Anggaran 2013. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung dari segi keuangan dan capaian target kegiatan (output). Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dimasa yang akan datang.

Soreang, Pebruari 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, TTD

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………….…………………………………..

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………….

ii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. 1.1. Latar Belakang ……………………………………………….................... 1.1.1. Gambaran Umum …………………………………………………... 1.1.2. Maksud dan Tujuan …………………………….......................... 1.2. Sistematika Penyusunan ………………………………………...............

I-1 I-1 I-1 I-6 I-6

BAB II

PROGRAM KERJA ……………………………………………......................... 2.1. Visi dan Misi…………………………………………………………………. 2.2. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………….. 2.3. Program dan Kegiatan ………………………………………....................

II-1 II-1 II-1 II-2

BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA ……………… 3.1. Pendapatan …………………………………………………………………. 3.2. Belanja………………………………………………………………………..

III-1 III-1 III-1

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA …………………………… 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ............................................ 4.1.1. Belanja Langsung di Setiap SKPD ........................................... 4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program .......................................... 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .................................................. 4.2.1. APBD Provinsi ............................................................................. 4.2.2. APBN/BLN/PLN ...........................................................................

IV-1 IV-1 IV-1 IV-7 IV-15 IV-15 IV-15

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 5.1. Permasalahan ………………………………………………………………. 5.2. Upaya Pemecahan Masalah …………………………………...................

V-1 V-1 V-1

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………………… 6.1. Kesimpulan ………………………………………………………………….. 6.2. Saran ………………………………………………………………………….

VI-1 VI-1 VI-1

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012

ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1.

Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

2.

Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

b.

Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugastugas bidang secara terpadu.

c.

Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.

d.

Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.

e.

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.

f.

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

g.

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

h.

Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

i.

Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan.

j.

Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.


I-1

Pendahuluan

k.

Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.

l.

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

3.

n.

Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

o.

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

4.

a.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

b.

Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

c.

Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

d.

Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

e.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

f.

Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

g.

Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

h.

Pelaporan pelaksanaan pemerintahan.

i.

Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

k.

Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: a.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.


I-2

Pendahuluan

5.

b.

Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian.

c.

Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian.

d.

Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

e.

Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perekonomian.

perencanaan

f.

Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perekonomian.

perencanaan

g.

Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian.

h.

Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian;

i.

Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan pembangunan perekonomian.

j.


k.

Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian.

kebijakan perencanaan

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi:

6.

a.

Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik.

b.

Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik.

c.

Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik.

d.

Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik.

e.

Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik.

f.

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik.

g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya.

h.

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik.

Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi:


I-3

Pendahuluan

7.

a.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

b.

Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

c.

Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi.

d.

Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

e.

Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan pelayanan statistik dan evaluasi.

f.

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

g.

Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

h.


i.

Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

dan

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

8.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


I-4

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut : Gambar 1 Sturktur Organisasi BAPPEDA KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK

BID. STATISTIK DAN EVALUASI

BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TR, PERTANAHAN, LH DAN PERMUKIMAN

SUB.BID. DATA DAN STATISTIK

SUB.BID. SOSIAL DAN EKONOMI

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAG, KOPERASI DAN UKM

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PENGELOLAAN SDA

SUB.BID EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB.BID FISIK DAN PRASARANA

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS DAN PEMERINTAHAN

JAFUNG

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam: 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung; 11. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013

I-5

Pendahuluan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Bandung nomor 9 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Bupati Bandung nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2013; 17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 1.1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2013. Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya. 1.1.3.

Sistematika Penyusunan

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2013 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2013 tentang APBD Tahun 2013. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada Renstra BAPPEDA tahun 2010 – 2015. Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II

:

PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.

BAB III

:

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja.

BAB IV

:

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri.

BAB V

:

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.

BAB VI

:

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.


I-6

Program Kerja

BAB II PROGRAM KERJA 2.1. Visi dan Misi BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 dengan Visi yaitu ”Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.” Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 20102015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Adapun Misi Bappeda Kabupaten Bandung adalah: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan 2.2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran: 1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi 2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai 3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Adapun Indikator sasaran tersebut adalah: 1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan 2. Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran 3. Prosentase pemenuhan operasional perkantoran


II-1

Program Kerja

Misi kedua yaitu: Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Adapun Indikator sasaran tersebut adalah: 1. Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 2. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kotakota menengah dan besar 3. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi 4. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya 5. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA 6. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan Misi ketiga yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan, dengan sasaran: 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi Adapun Indikator sasaran tersebut adalah: 1. Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan 2. Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung 3. Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang (Perda/Perbup) 2.3. Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.333.215.370. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.677.267.031 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.655.948.339,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.787.995.489, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 5.867.952.850, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG A. Gaji dan Tunjangan B. Tambahan Penghasilan PNS 2. BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013

II-2

Program Kerja

12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3. BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang A. Program Pemanfaatan Ruang 1) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Urusan Perencanaan Pembangunan A. Program Pengembangan data/informasi 1)

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

B. Program Kerja Sama Pembangunan 1)

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3) Penetapan RKPD 4) Revisi Perda No. 8 Tahun 2005 5) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 6) Revisi RPJMD 2010 - 2015 7) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013

II-3

Program Kerja

2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 4) Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau F. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya G. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan 2) Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) Urusan Statistik A. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB


II-4

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. Pendapatan Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan. 3.2. Belanja Pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.333.215.370. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.677.267.031 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.655.948.339,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.787.995.489, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 5.867.952.850, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: Tabel 3.1 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2013

NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3

I

II A. I

JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp)

%

4

5

BELANJA TIDAK LANSUNG

3.677.267.031

3.337.969.526

90,77

BELANJA PEGAWAI

3.677.267.031

3.337.969.526

90,77

Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS

3.677.267.031

3.337.969.526

90,77

BELANJA LANGSUNG

7.655.948.339

7.372.627.733

96,30

1.787.995.489

1.704.239.340

95,32

858.179.489

834.266.026

97,21

10.000.000

10.000.000

100,00

101.000.000

94.199.751

93,27

BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

51.626.000

51.622.000

99,99

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

40.000.000

37.900.000

94,75

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

102.148.489

100.448.000

98,34

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

50.135.000

49.728.600

99,19

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000

10.000.000

100,00

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

232.465.000

225.772.675

97,12

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.000.000

3.000.000

100,00

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15.000.000

14.985.000

99,90

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

24.060.000

23.860.000

99,17


III-1

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

178.745.000

178.195.000

99,69

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

30.000.000

25.200.000

84,00

14

Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah

10.000.000

9.355.000

93,55

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

748.090.000

716.447.914

95,77

1

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

150.000.000

142.648.000

95,10

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

246.650.000

244.324.000

99,06

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

351.440.000

329.475.914

93,75

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

44.200.000

40.202.000

90,95

4

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

23.200.000

20.192.000

87,03

5

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

21.000.000

20.010.000

95,29

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

137.526.000

113.323.400

82,40

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

125.442.000

102.623.400

81,81

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6.084.000

6.062.000

99,64

3.000.000

2.616.000

87,20

3.000.000

2.022.000

67,40

5.867.952.850

5.668.388.393

96,60

3 4

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun URUSAN WAJIB

B

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang

I

Program Pemanfaatan Ruang

1.060.000.000

1.036.204.344

97,76

1

Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah

1.060.000.000

1.036.204.344

97,76

Perencanaan Pembangunan II

Program Pengembangan data/informasi

280.900.000

275.342.000

98,02

1

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

280.900.000

275.342.000

98,02

III

Program Kerja Sama Pembangunan

47.390.000

46.796.000

98,75

1

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah Daerah

47.390.000

46.796.000

98,75

IV

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

352.500.000

351.467.000

99,71

1

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

94.850.000

94.838.000

99,99

37.650.000

37.648.000

99,99

220.000.000

218.981.000

99,54

2 3

Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan


III-2

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja Urusan Perencanaan Pembangunan

1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RKPD

2

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

V

3 4

Penetapan RKPD Revisi Perda No. 8 Tahun 2005

5

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

7

Revisi RPJMD 2010 - 2015

1.874.339.900

1.731.191.624

92,36

55.884.000

55.884.000

100,00

454.008.000

449.528.000

99,01

139.725.000

128.871.000

92,23

287.400.000

236.368.000

82,24

70.000.000

45.030.000

64,33

532.522.900

517.205.889

97,12

334.800.000

298.304.735

89,10

VI

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

831.140.000

825.139.400

99,28

1

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

272.500.000

271.222.000

99,53

2

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

263.640.000

263.293.200

99,87

3

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

215.000.000

211.000.000

98,14

4

Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau

80.000.000

79.624.200

99,53

VII

Program Perencanaan Sosial Budaya

274.189.700

274.189.700

100,00

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

274.189.700

274.189.700

100,00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

390.880.000

377.953.675

96,69

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

149.000.000

143.263.635

96,15

2

Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)

241.880.000

234.690.040

97,03

VIII

Urusan Statistik IX

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

756.613.250

750.104.650

99,14

1

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

616.613.250

613.632.250

99,52

2

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

140.000.000

136.472.400

97,48

11.333.215.370

10.710.597.259

94,51

Total


III-3

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pendistribusian jasa surat masuk dan surat keluar serta penggandaan surat yang didistribusikan dilingkungan Bappeda. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah)

Target

Realisasi

Rp. 10.000.000

Rp. 10.000.000

5.000 Buah

5.000 Buah

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 101.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 94.199.751 atau 93,27%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelayanan jasa perbaikan instalasi listrik, penyediaan air minum/air bersih, pembayaran jaringan internet dan pembayaran jaringan telpon selama 1 tahun. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan

Tersedianya dana, SDM dan bahan  Jasa Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB)  Jumlah Penyediaan Air Minum (galon)  Jasa penyediaan Air Bersih (bulan)  Jasa Penyediaan telpon  Jasa Penyediaan Internet (Bulan)

Keluaran

Kinerja Target

Realisasi

Rp 101.000.000

Rp. 94.199.751

 12 OB

 2 OB

 660 buah

 660 buah

 12 OB

 11 Bulan

 12 OB  12 OB

 11 Bulan  12 Bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 51.626.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 51.622.000 atau 99,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemenuhan kebersihan dalam dan luar kantor. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Jasa kebersihan/CS  Jumlah peralatan/bahan kebersihan (Jenis)


Kinerja Target Rp. 51.626.000  12 Bulan  32 Jenis

Realisasi Rp 51.622.000  12 Bulan  32 Jenis

IV-1


d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 37.900.000 atau 94,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk jasa perbaikan computer, printer dan jaringan serta penyediaan suku cadangnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur

Kinerja Target Rp 40.000.000.  12 bulan  50 Unit

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Jasa Perbaikan komputer  Jumlah penyediaan pengadaan suku cadang (Unit)

Realisasi Rp 37.900.000.  12 bulan  50 Unit

e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 102.148.489 dan telah terealisir sebesar Rp. 100.448.000 atau 98,34%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor Bappeda selama 1 tahun. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi Rp. 102.148.489 Rp. 100.448.000 58 Jenis 58 Jenis

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.135.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 49.728.600 atau 99,19%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan cetak kop surat, amplop surat, kartu surat masuk dan keluar, buku disposisi, dan lainnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan

Tersedianya Dana, SDM, Waktu

Keluaran

 Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis)  Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar)

Kinerja Target

Realisasi

Rp 50.135.000

Rp 49.728.600

 16 Jenis

 16 Jenis

 131.524 Lembar

 131.524 Lembar

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp 10.000.000 atau 100,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedia Dana dan bahan Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)


Kinerja Target Rp 10.000.000 17 Jenis

Realisasi Rp 10.000.000 17 Jenis

IV-2


h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.465.000 terealisasi sebesar Rp. 225.772.675 atau 97,12%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedia Dana, SDM dan bahan  Tabung pemadam kebakaran  Komputer PC  Brankas  Pendingin ruangan  Hardisk eksternal  Printer  Kursi rapat  TV multimedia  TV  Rolling grill

Kinerja Target Rp. 232.465.000

Realisasi Rp. 225.772.675

4 buah

4 buah

6 unit

6 unit

1 buah 1 buah

1 buah 1 buah

2 buah 12 unit

2 buah 12 unit

50 buah 1 unit

50 buah 1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 3.000.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menyediakan peralatan rumah tangga. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya dana dan bahan Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)

Kinerja Target Rp 3.000.000 6 Jenis

Realisasi Rp 3.000.000 6 Jenis

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 14.985.000 atau sebesar 99,90%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)

Kinerja Target Rp 15.000.000

Realisasi Rp 14.985.000

2 Jenis

2 Jenis

k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.060.000 dan terealisasi sebesar Rp. 23.860.000 atau 99,17%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan mamin rapat, mamin lembur dan mamin tamu pada Bappeda selama 1 tahun.


IV-3


Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)

Kinerja Target

Realisasi

Rp 24.060.000

Rp 23.860.000

748 HOK

748 HOK

l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 178.745.000 dan telah terealisasi Rp. 178.195.000 atau sebesar 99,69%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi ke provinsi Jabar, dalam provinsi Jabar atau luar daerah Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)

Kinerja Target

Realisasi

Rp 178.745.000

Rp 178.195.000

245 HOK

245 HOK

m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.200.000 atau 84%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK).

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 30.000.000,00

Rp. 25.000.000,00

252 HOK

252 HOK

n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.355.000 atau sebesar 93,55 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk mengikuti perayaan hari-hari besar / peringatan HUT Kabupaten Bandung, HUT kemerdekaan dll. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)


Kinerja Target

Realisasi

Rp 10.000.000

Rp. 9.355.000

5 Kali

3 Kali

IV-4


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000 dan telah terealisasi Rp. 142.648.000 atau sebesar 95,10%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 di Kantor Bappeda Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru (Unit)

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 150.000.000

Rp. 142.648.000

6 Unit

6 Unit

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 246.650.000 dan telah terealisasi Rp. 244.324.000 atau sebesar 99,06%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor Bappeda. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Toilet dan Halaman).

Kinerja Target

Realisasi

Rp 246.650.000

Rp 244.324.000

2 Jenis

1 Jenis

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 351.440.000 dan telah terealisasi Rp. 329.475.914 atau sebesar 93,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 dilingkup kantor Bappeda. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit)

Kinerja Target

Realisasi

Rp 351.440.000

Rp 329.475.914

22 Unit

22 Unit

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 23.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.192.000 atau 87,03%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan pakaian dinas aparatur (PDH). Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)


Kinerja Target

Realisasi

Rp 23.200.000

Rp 20.192.000

51 Stel

51 Stel

IV-5


b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.010.000 atau 95,29%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan Pakaian Olahraga bagi para Aparatur (51 Orang) serta Tenaga Harian Lepas (9 Orang). Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur

Kinerja

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)

Target

Realisasi

Rp 21.000.000

Rp 20.010.000

60 Stel

60 Stel

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.442.000 dan terealisasi sebesar Rp. 102.623.400 atau 81,81 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan pencapaian kinerja Bappeda pada Tahun 2013. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Jumlah Dokumen LAKIP (Buku)  Jumlah Laporan Tahunan (Buku  Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)  Jumlah Dokumen Renstra (Buku)

Kinerja Target

Realisasi

Rp 125.442.000

Rp 102.623.400

 6 Buku

 6 Buku

 6 Buku

 6 Buku

 6 Buku

 6 Buku

 6 Buku

 6 Buku

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.084.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.062.000 atau 99,64 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semester 1 dan 2 Bappeda Tahun 2013. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku

Kinerja Target

Realisasi

Rp 3.000.000,00

Rp 2.920.000,00

12 Buku

12 Buku

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.616.000 atau 87,20 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda Tahun 2013 Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


IV-6


Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)

Kinerja Target

Realisasi

Rp 3.000.000

Rp. 2.616.000

12 Buku

12 Buku

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.022.000 atau 67,40 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan keuangan akhir tahun 2013, Bappeda Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 2.500.000,00

Rp. 2.473.000,00

12 Buku

12 Buku

4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program A. Urusan Penataan Ruang 1) Program Pemanfaatan Ruang a) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.060.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.036.204.344 atau 97,76%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan draft rancangan perda tentang perubahan Perda No.3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Kinerja Target

Realisasi

Masukan

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp. 1.060.000.000

Rp. 1.036.204.344

Keluaran

Jumlah penyediaan draft rancangan Perda tentang Perubahan Perda No.3 Tahun 2008 tentang RTRW Kab. Bandung Tahun 2007 - 2027

1 Dokumen

1 Dokumen

B. Urusan Perencanaan Pembangunan 1) Program pengembangan data/informasi a) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 280.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 275.342.000 atau 98,02 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan rapat sinkronisasi hasil penelitian dan pelaksanaan inventarisasi hasil-hasil penelitian dalam dan luar daerah.


IV-7



2)

Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya (Buku)

Kinerja target

realisasi

Rp. 280.900.000 20 Buku

Rp 275.342.000 20 Buku

Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah Dan Besar a)

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 94.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 94.838.000 atau 99,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pada program kegiatan sektor transportasi, agar lebih terarah dan terpadu. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

b)

Tolak ukur

Kinerja target

Realisasi

Rp. 94.850.000

Rp. 94.838.000

10 Buku

10 Buku

Tersedianya dana SDM dan bahan. Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya (Buku)

Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 37.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 37.648.000 atau 99,99 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pada program kegiatan penanggulangan/penyelesaian bencana alam / social. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

c)

Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil rekomendasinya (Buku)

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 37.650.000

Rp. 37.648.000

10 Buku

10 Buku

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 220.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 218.981.000 atau 99,54 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:


IV-8


Indikator Masukan Keluaran

3)

Kinerja

Tolak ukur Tersedianya dan SDM dan bahan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya (Buku)

target

realisasi

Rp. 220.000.000

Rp. 218.981.000

10 Buku

10 Buku

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.884.000 dan terealisasi sebesar Rp. 55.884.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2014. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Kinerja

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung. (Buku)

Target Rp. 55.884.000 50 Buku

Realisasi Rp. 55.884.000 50 Buku`

b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 454.008.000 dan terealisasi sebesar Rp. 449.528.000 atau 99,01 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2014. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolak ukur

Masukan

Tersedianya dana, SDM, dan bahan

Keluaran

 Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD (Kali)  Proseding penyelenggaraan musrenbang

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 454.008.000

Rp. 449.528.000

1 Kali

1 Kali

10 dok

10 dok

c) Penetapan RKPD 2013 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.725.000 dan terealisasi sebesar Rp. 128.871.000 atau 92,23%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen RKPD tahun 2014 dan dokumen perubahan RKPD tahun 2013 yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolak ukur

Masukan


Keluaran

Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD


Kinerja Target

realisasi

Rp. 139.725.000

Rp. 128.871.000

300 buku 150 buku

300 buku 150 buku

IV-9


d) Revisi Perda No. 8 Tahun 2005 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 287.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 236.368.000 atau 82,24 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen Revisi Perda No 8 Tahun 2005 tentang tahapan penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah Dokumen darft I, II, III hasil pembahasan dengan pansus IV DPRD tentang Revisi Perda 8 Tahun 2005

Kinerja Target Realisasi Rp. 287.400.000 Rp 236.368.000 150 Dokumen 150 Dokumen

e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 532.522.900 dan terealisasi sebesar Rp. 517.205.889 atau 97,12 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan


Keluaran

Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I & 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015 (Buku)

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 532.522.900

Rp 517.205.889

40 Buku

40 Buku

f) Revisi RPJMD 2010 - 2015 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 334.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 298.304.735 atau 89,10%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dan pembahasan revisi Perda No 11/2011 tentang RPJMD Kab Bandung Tahun 2010 – 2015. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan


Keluaran

Jumlah Dokumen draft Revisi RPJMD 2010-2015 (Dokumen)

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 334.800.000

Rp 298.304.735

1 Dokumen

1 Dokumen

4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah a) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 70.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.030.000 atau 64,33%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknis aparat perencana pada Bappeda Kabupaten Bandung.


IV-10



Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang)

Kinerja Target Realisasi Rp. 287.400.000 Rp 236.368.000 40 Orang 40 Orang

5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 272.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 271.222.000,00 atau 99,53 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : indikator Masukan Keluaran

Tolak ukur Tersedianya dana, SDM, dan bahan Jumlah Dokumen Kajian Rencana Pengembangan Energi Terbarukan di Kabupaten Bandung dan Hasil Rekomendasinya (Buku)

Kinerja Target Rp. 272.500.000 25 Buku

Realisasi Rp. 271.222.000 25 Buku

b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 263.640.000 dan terealisasi sebesar Rp. 263.293.200 atau 99,87%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sector ekonomi di Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

c)

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil rekomendasinya (Buku)

Kinerja Target Rp. 263.640.000 6 Buku

Realisasi Rp. 263.293.200 6 Buku

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 215.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 211.000.000 atau 98,14%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolak ukur

Masukan


Keluaran

Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa dan hasil rekomendasinya (Buku)


Kinerja Target Rp 215.000.000 10 Buku

realisasi Rp 211.000.000 10 Buku

IV-11


d)

Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.624.200 atau 99,53 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan perencanaan pengembangan kawasan industri tembakau di sentra tembakau. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: indikator

Tolak ukur

Kinerja Target

realisasi

Masukan


Rp 80.000.000

Rp 79.624.200

Keluran

Jumlah Dokumen Analisis Pemetaan Sentra Tembakau dan Hasil Rekomendasinya (Buku)

6 Buku

6 Buku

6) Program Perencanaan Sosial Budaya a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 274.189.700 dan terealisasi sebesar Rp. 274.189.700 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sector bidang social dan budaya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif Kewilayahan dan hasil rekomendasinya (Buku)

Kinerja Target Realisasi Rp 274.189.700 Rp 274.189.700 20 Buku 20 Buku

7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam a) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 149.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 143.263.635 atau 96,15%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pada sector prasarana fisik dan kewilayahan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolok Ukur

Masukan


Keluaran

Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya (Buku)


Kinerja Target Realisasi Rp. 149.000.000 Rp. 143.263.635 10 Buku 10 Buku

IV-12


C. Urusan Statistik 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 616.613.250 dan terealisasi sebesar Rp. 613.632.250 atau 99,52%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan pengolahan, updating dan analisis data statistic daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolok Ukur

Masukan Keluaran

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio (Buku)

Kinerja Target Rp 616.613.250 150 Buku

Realisasi Rp 613.632.250 150 Buku

b) Pengolahan, updating, dan analisis data PDRB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 140.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 136.472.400 atau 97,48 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan, pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

4.2.

Tolak ukur

Masukan

Tersedianya dana, SDM, bahan

Keluaran

Jumlah Buku PDRB Kabupaten (Buku)

Kinerja Target

realisasi

Rp 140.000.000

Rp 136.472.400

40 buku

40 buku

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat Pada tahun anggaran 2012 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang bersumber dari ABPD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 125.000.000,00, selanjutnya pada tahun anggaran 2013, dana tersebut diluncurkan sebesar Rp. 47.390.000 dalam rangka sertifikasi ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD dengan uraian sebagai berikut: 1.

Program Kerjasama Pembangunan a) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.390.000 dan terealisasi sebesar Rp. 46.796.000 atau sebesar 98,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk dokumen RKPD termasuk pelaksanaan audit internal oleh pegawai Bappeda yang memiliki sertifikasi audit mutu internal dan pelaksanaan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi ISO. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Audit internal Audit Eksternal Sertifikasi ISO 9001:2008


Kinerja Target Rp 47.390.000

Realisasi Rp 46.796.000

1 kali 1 kali 1 dok

1 kali 1 kali 1 dok

IV-13


4.2.2. Sumber Dana APBN 1.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1) Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 241.880.000 dan terealisasi sebesar Rp. 234.690.040 atau sebesar 97,03%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan dan pengendalian perumahan, permukiman, kebersihan, penataan ruang dan lingkungan hidup serta terlaksananya kegiatan Water Irrigation and Resources management Project/WISMP. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP (Buku)


Kinerja Target Realisasi Rp 125.000.000,00 Rp 77.510.000,00 10 Buku

10 Buku

IV-14

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 5.1. Permasalahan Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA. 2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, terutama pada Bidang Perencanaan, perlu adanya Kajian SOTK. 3. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.. 4. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. 5. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan. 6. Masih belum seragamnya pemahaman indikator kinerja 7. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun indikator secara menyeluruh. 8. Masih ada data yang tidak sama dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait 5.2. Upaya Pemecahan Masalah 1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui fasilitasi/koordinasi intensif dengan BKPP, pelibatan tenaga ahli sebagai tenaga pendukung perencanaan, serta pengadaan tenaga kontrak kegiatan (outsourcing). Untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi. 2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 3. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan up dating data digital. 4. Perlunya peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait. 5. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pada tahun anggaran 2014 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan, serta Sistem Informasi RKPD online dapat terbangun dan berjalan dengan baik serta dipergunakan secara optimal 7. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD – SKPD 8. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman melalui Data Pokok Perencanaan Pembangunan.


V-1

Kesimpulan dan Saran

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.333.215.370 dengan realisasi sebesar Rp. 10.710.597.259 atau 94,51%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung terdiri dari Belanja langsung SKPD yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21 Kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 3.677.267.031 dengan realisasi sebesar Rp 3.337.969.526 atau 90,77 %. 2. Belanja Langsung yang ada pada setiap SKPD dengan target tahun 2013 sebesar Rp. 1.787.995.489 dengan realisasi sebesar Rp. 1.704.239.340 atau 95,32%. 3. Belanja Langsung Urusan Program dengan target tahun 2013 sebesar Rp. 5.867.952.850, dengan realisasi sebesar Rp 5.668.388.393 atau 96,60%. 6.2. Saran 1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. 3. Pengoptimalan Sistem Informasi (e-government) dalam menunjang kegiatan rutin maupun penyusunan dokumen perencanaan 4. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku. 5. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.


VI-1

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013

Recommend Documents