Bappeda Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 PENDAHULUAN

Bappeda Kabupaten Murung Raya – Tahun 2013

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kabupaten Murung Raya, yang dibentuk melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki posisi strategis di Kalimantan Tengah, karena memiliki wilayah yang paling luas diantara kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dan juga memiliki sumber daya alam yang besar dan beragam. Selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2004-2013, Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah melakukan pembangunan di segala bidang, dan hal tersebut telah membuahkan hasil dan juga sebagai dasar pijakan bagi pembangunan di Kabupaten Murung Raya menuju terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pembangunan Perdesaaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030. Demi kesinambungan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya, Bupati Kabupaten Murung Raya yang terpilih untuk periode 2013-2018 berkomitment untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Bupati sebelumnya dengan memberikan penekanan pada beberapa program andalan yang dicanangkan pada saat kampanye. Visi dan misi dari kepala daerah terpilih perlu dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang juga harus mengelaborasi kondisi saat ini serta capaian-capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, karena penyusunan RPJMD bukan bermula dari ruang hampa, akan tetapi harus berpijak kepada kenyataan kondisi daerah yang ada. RPJMD bukan hanya merupakan rencana dari pemerintah daerah namun juga seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Murung Raya.

Penyusunan

RPJMD 2013-2018 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 – 2018

I-1


(RPJP) Kabupaten Murung Raya 2008-2028 sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut, selambat-lambatnya enam bulan setelah kepala daerah dilantik RPJM harus sudah ditetapkan, yang nantinya dijadikan pedoman untuk pembangunan selama lima tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud RPJMD ini disusun dengan maksud sebagai berikut: (1) Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 2013 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan (2) Menyediakan satu pedoman berwawasan lima tahun ke depan untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan mendasarkan diri pada kondisi riil. (3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun. 1.2.2. Tujuan Sebelum tersusunnya draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya periode 2008 - 2013, maka tujuan penyusunan dokumen ini yaitu: (1) Mengetahui hasil capaian pembangunan selama periode masa lalu yang dijadikan pijakan bagi pembangunan 5 tahun mendatang (2) Menentukan arah kebijakan keuangan daerah (3) Menetapkan visi dan misi pada lima tahun mendatang yang disertai dengan strategi pembangunan jangka lima tahun mendatang. (4) Menentukan kebijakan umum; dan (5) Menyusun program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan.


I-2


1.3. Manfaat Dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya 2013–2018 tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : (1) Sebagai dasar acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya menjadi dasar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Sebagai dasar acuan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (3) Sebagai dasar acuan bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.

1.4. Landasan Hukum (1) Landasan idiil

: Pancasila

(2) Landasan Konstitusional

: Undang-undang Dasar 1945.

(3) Landasan Operasional :  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  Undang-undang Nomor 6 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nasional Tahun 2005-2025.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 – 2014.


I-3


 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya yang disusun dengan berpedoman RPJPD Kabupaten Murung Raya dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah; dokumen RTRW Provinsi/Kabupaten, sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Berdasarkan RPJMD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Setelah RPJM Daerah ditetapkan menjadi produk peraturan daerah/peraturan Kepala Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). RKPD yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 26 ayat 2), selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Pada tingkat satuan kerja perangkat daerah, berdasarkan pada Renstra-SKPD,

Kepala Satuan Kerja menyusun Renja-SKPD.

Hubungan

antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya di aras daerah dan nasional disajikan pada Gambar 1.1.


I-4


Gambar 1.1. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.6. Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013– 2018 terdiri dari sepuluh bab yang disusun dengan sistematika: 

Bab I tentang Pendahuluan.



Bab II tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah.



Bab III tentang Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan.



Bab IV tentang Analisis Isu-Isu Strategis.



Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.



Bab VI tentang Strategi dan Arah Kebijakan.



Bab VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.



Bab VIII tentang Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Dana.



Bab IX tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah.



Bab X tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.


I-5



I-6

Bappeda Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 PENDAHULUAN

Recommend Documents