BAB I PENDAHULUAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY 1

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

1

BAB I PENDAHULUAN

Laporan

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2012 merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan

sesuai

dengan

program-program

yang

telah

ditetapkan

sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan

kepada

setiap

instansi

pemerintah

kepada

masyarakat,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1.

Mendorong untuk

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan

dan

pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

kebijakan

yang

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat DIY. 2.

Menjadikan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.


2

3.

Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan

dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY. 4.

Terpeliharanya

kepercayaan

masyarakat

di

DIY

terhadap

penyelenggara Dinas DIY. A. Latar Belakang Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi sebagai daerah otonom mempunyai beberapa kewenangan, diantaranya kewenangan pengendalian pembangunan regional secara makro. Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

Daerah

Istimewa

Yogyakarta merupakan dinas daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan yang sangat pesat

atas

penyelenggaraan pelayanan transportasi, pos dan telekomunikasi yang aman, tertib, selamat dan handal serta pelayanan atas tehnologi informasi sebagai

akibat

dari

meluasnya

wilayah

aglomerasi

ekonomi

dan

pertumbuhan jumlah penduduk, peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika perlu ditingkatkan. Melalui peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan prasarana dan sarana baik bidang perhubungan maupun bidang komunikasi dan infomasi, serta peningkatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika,

sehingga

akan

tercipta

penyelenggaraan pelayanan transportasi berkelanjutan yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya serta terwujudnya Jogjakarta Cyber Province dan masyarakat infomasi yang berbasis pengetahuan di D.I. Yogyakarta.


3

B. Struktur Organisasi Susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY, terdiri dari : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, terdiri dari :

3.

4.

5.

a.

Subbagian Umum

b.

Subbagian Keuangan

c.

Subbagian Program dan Informasi

Bidang Angkutan Darat, terdiri dari : a.

Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah

b.

Seksi Angkutan Perkotaan

c.

Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

Bidang Lau Lintas Darat dan Laut, terdiri dari : a.

Seksi Manajemen Lalu Lintas

b.

Seksi Rekayasa Lalu Lintas

c.

Seksi Keselamatan Darat dan Laut

Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi, terdiri dari : a.

Seksi Teknik Bandara dan Angkutan Udara

b.

Seksi Pembinaan Keselamatan Penerbangan, Meteorologi dan Geofisika

c. 6.

7.

Seksi Pos dan Telekomunikasi

Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi, terdiri dari : a.

Seksi Perangkat, Jaringan dan Aplikasi

b.

Seksi Manajemen Informasi, Perubahan dan Inovasi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi, terdiri dari : a.

Seksi Penyerapan Aspirasi dan Opini Publik


4

b. 8.

9.

Seksi Pemberdayaan Informsi Masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja, terdiri dari : a.

Kepala

b.

Subbagian Tata Usaha

c.

Seksi Operasional dan Pengendalian

d.

Seksi Prasarana dan Prasarana

e.

Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan a.

Kepala

b.


c.

Seksi Pengendalian Angkutan Barang

d.

Seksi Pengendalian Lalu Lintas Penumpang

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Unit Pelaksana Teknis Plaza Informasi a.

Kepala

b.


c.

Seksi Pelayanan

d.

Seksi Penyiap Informasi

e.

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini


5


6

C. Fungsi dan Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah pada bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah. Guna melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi: 1.

Penyusunan

program

dan

pengendalian

di

bidang

perhubungan

komunikasi dan informatika; 2.

Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

3.

Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, dan angkutan barang;

4.

Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas darat dan laut;

5.

Pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan udara;

6.

Pengelolaan data meteorology dan geofisika;

7.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional;

8.

Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

9.

Pelaksanaan pelyanan umum bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

10.

Pelaksanaan

pembinaan,

pengawasan

terhadap

pelayanan

jasa

telekomunikasi; 11.

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan;

12.

Pelayanan informasi internal birokrasi;


7

13.

Penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi;

14.

Pelaksanaan

pemantauan

dan

pelaksanaan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan bidang manajemen informasi dan pengembangan komunikasi informasi; 15.

Pemberian fasilitas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota;

16.

Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

17.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

18.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika D.I. Yogyakarta kemudian dirumuskan dalam Renstra yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan indikator untuk memberikan gambaran kinerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika D.I. Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2012 sesuai dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. D. Keadaan Pegawai Sumber daya aparatur perhubungan di Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta terbagi dalam dua golongan yaitu berdasar kepangkatan dan pendidikan. Dari kuantitas yang ada, pegawai Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi tahun 2012 terinci sebagai berikut :


8

Tabel 1.1 :Jumah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2012

No

Kepangkatan

Golongan Ruang

Jenis Kelamin Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

Pembina Utama Muda

IV/c

1

-

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembina Tk.I Pembina Penata Tk.I Penata Penata Muda Tk.I Penata Muda Pengatur Tk.I Pengatur Pengatur Muda Tk.I Pengatur Muda JUMLAH

IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a

5 5 20 11 107 30 5 7 7 3 201

1 1 20 11 46 6 1 86

6 6 40 22 153 36 6 7 7 3 287

1.

Jumlah pegawai sebanyak 287 orang yang terdiri dari : a.

Pembina Utama Muda :

1 orang

b.

Pembina Tk.I

:

6 orang

c.

Pembina

:

6 orang

d.

Penata Tk.I

:

40 orang

e.

Penata

:

22 orang

f.

Penata Muda Tk.I

:

153 orang

g.

Penata Muda

:

36 orang

h.

Pengatur Tk.I

:

6 orang

i.

Pengatur

:

7 orang

j.

Pengatur Muda Tk.I

:

7 orang

k.

Pengatur Muda

:

3 orang


9

2.

Jumlah pegawai menurut pengelompokan :

Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012

No

UNIT KERJA BAG/BIDANG

S2

S1

D4

D3

D2

SMA/STM

SMP

SD

JUMLAH

12

1

1

0

25

3

0

14

1

1

0

5

2

0

17

1

Sekretariat

2

2

Angkutan Darat Lalu Lintas Darat dan Laut Pos, Telekomunikasi dan Perhubungan Udara

1

5

4

7

3

3

0

18

1

0

36

3

6

0

1

0

9

0

0

19

PMIL

0

10

0

3

0

5

1

0

19

6

LTMI

1

10

1

2

0

2

0

0

16

7

UPTD Trans Jogja

3

8

0

4

1

19

0

0

35

8

UPTD KPLLAJ UPTD Plaza Informasi

0

11

2

6

2

50

3

0

74

3

6

0

3

0

14

0

1

27

17

77

8

24

3

147

10

1

187

3 4

9

a.

Menurut Pendidikan

- Lulusan S2

:

17 orang

- Lulusan S1

:

77 orang

- Lulusan D4

:

8 orang

- Lulusan D3

:

24 orang

- Lulusan D2

:

3 orang

- Lulusan SMA

:

1547 orang

- Lulusan SMP

:

10 orang

- Lulusan SD

:

1 orang


10

E.

Keadaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini yang berupa tanah dan bangunan yaitu : 1. bangunan kantor 3 unit yaitu : a.

Gedung induk di Jalan Babarsari

b.

Gedung bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi

di

komplek Kepatihan c.

Kantor Plaza Informasi di Jl. Brigjen Katamso Komplek THR

2. 3 (tiga) gedung Jembatan Timbang : a. Gedung Jembatan Timbang di Tamanmartani b. Gedung Jembatan Timbang di Kalitirto (Kab. Sleman) c. Gedung Jembatan Timbang di Kulwaru (Kab. Kulon Progo), 3. bangunan Poswaskespel di 6 (enam) lokasi yaitu: a. Pantai Sadeng, (Kab. Gunung Kidul), b. Pantai Baron (Kab. Gunung Kidul), c. Pantai Pandansimo (Kab. Bantul), d. Pantai Kuwaru (Kab. Bantul), e. Pantai Glagah (Kab. Kulon Progo), f.

Waduk Sermo (Kab. Kulon Progo).


11

Dalam kerangka pengembangan electronic government (e-Government) di lingkungan Pemerintah DIY melalui implementasi Digital Government Services (DGS) telah dikembangkan interkoneksi jaringan internet yang menghubungkan setiap SKPD di Pemerintah DIY juga interkoneksi dengan Pemerintah Kab/Kota se DIY. Pengembangan jaringan ini diikuti penyediaan langganan bandwidth internet yang semakin besar. Meski demikian akses internet dirasakan masih kurang

lancar,

hal

ini

dimungkinkan

karena

semakin

banyak

yang

mempergunakannya serta akibat digunakannya bandwidth sebagai media jaringan telepon internal VOIP DIY. Sampai dengan akhir tahun 2012, jaringan infrastruktur computer Pemerintah DIY telah menghubungkan 101 lokasi perkantoran pemerintah DIY yang terdiri dari : a. 64 lokasi perkantoran dengan kabel HFC b. 32 titik lokasi dengan wireless. c. 4 lokasi menggunakan FO Identifikasi perangkat komputer menggunakan dua metode yaitu penggunaan software jaringan OCS Inventory untuk mendata komputer yang terhubung jaringan dan juga form survey yang diisi oleh pegawai di instansi yang disurvey. Dari hasil rekapitulasi, terkumpul data-data sebagai dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 : Jumlah Perangkat Komputer No

Nama Perangkat Keras

Jumlah

1

Jumlah Komputer

1227

2

Accesspoint

125

3

Switch

276


12

Tabel 1.4 : Spesifikasi komputer No

Spesifikasi Komputer

Jumlah

1

Komputer dengan prosesor 1 Ghz- 3 Ghz

905

2

Komputer dengan prosesor < 1 Ghz

14

3

Komputer dengan prosesor > 3 Ghz

308

Tabel 1.5 : Sistem operasi yang terinstal No

Nama Software

Jumlah

1

Windows XP ( Home dan Profesional)

754

2

Windows 7

391

3

Windows Vista

48

4

Windows server 2008

2

5

Windows server 2003

3

6

Sistem operasi lain

19

Tabel 1.6 : Antivirus yang terinstall No

Nama Software

Jumlah

1

Avast

157

2

Avira

531

3

AVG

310

4

BitDefender

12

5

Kaspersky

169

6

Mcafee

214

7

Microsoft Security

23

5

Norton ( antivirus, internet security)

144


13

Tabel 1.7 : Software downloader dan torrent No

Nama Software

Jumlah

1

BiTorrent

40

2

UTorrent

12

3

Download Accelator Plus (DAP)

21

4

Orbit Downloader

15

5

Free Download Manager

182

6

Youtube /Video Downloder

14

7

Speed Video downloder

16

5

Speed Video Accelator

15

Kendaraan bermotor dinas yang dimiliki oleh Dishubkominfo 98 (Sembilan puluh delapan) unit kendaraan yang terdiri dari : a. Kendaraan roda dua sebanyak 43 (empat puluh) kendaraan (39 kendaraan milik dishubkominfo DIY dan 4 kendaraan milik BMN yang berada di Dishubkominfo DIY). b. Roda empat sebanyak 30 (tiga puluh) kendaraan. c. Bus bantuan Kemen Hub sebanyak 20 ( dua puluh )kendaraan. d. 1 unit kendaraan mobil operasional Satker PHB Udara. e. 1 unit kendaraan pemadam kebakaran Satker PHB Udara. f.

1 unit mobil khusus VMS Satker PLLAJ DIY.

g. 1 unit Mobil khusus Internet Mobile Kemen Kominfo. h. 1 unit kendaraan khusus Ambulance Satker PHB Udara.


14

F.

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kominfo DIY selama tahun 2012. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo DIY Tahun 2009-2013. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dishubkominfo Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Bab I

:

Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II

:

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan daerah serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja.

Bab III :

Akuntabilitas Kinerja Dalam

bab

ini

diuraikan

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Bab IV :

Penutup


15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2009 - 2013 Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yangberorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waku 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2009-2013 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran aparat

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

DIY

dalam

melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu tahun 2009-2013. Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2009-2013 tersebut merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan strategis mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan. B. Visi dan Misi VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. VISI merupakan suatu gambaran yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

17

menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dalam rangka upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat yang didukung dengan meningkatkan pelayanan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi serta pelayanan informatika yang terpadu, tertib, lancar, selamat dan handal perlu dukungan dari instansi terkait, para operator, dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan visi : VISI :

Terw ujudnya transportasi berkelanjutan yang m endukung pariw isata, pendidikan dan budaya, serta terw ujudnya Jogja Cyber Province dan m asyarakat inform asi yang berbasis pengetahuan di Provinsi DIY

Berdasarkan visi dan kondisi yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap, maka ditetapkan Misi Pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY sebagai berikut : 1. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. 2. Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang berbasis good govermance dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.


18

Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/perogram Dinas ingin dicapai. MISI Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY adalah : MISI I :

M eningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang berkelanjutan dalam upaya m eningkatkan pelayanan.

MISI II: Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola

pem erintahan yang berbasis good governance dengan m em anfaatkan teknologi inform asi secara optim al.

C. Tujuan dan Sasaran Tujuan

pada

dasarnya

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY: 1.

Menciptakan pelayanan angkutan berkelanjutan dan terintragrasi guna mendukung pembangunan pendidikan, budaya dan pariwisata.

2.

Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan.

3.

Mewujudkan connected government, menjalankan digital service

(DGS),

dan

meningkatkan

e-readiness

government

masyarakat


melalui

19

pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan. Dengan mengacu pada misi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY, maka sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yakni target yang akan dicapai dalam lima tahun adalah sebagai berikut : Misi I : M eningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang

berkelanjutan dalam upaya m eningkatkan pelayanan.

Dengan sasaran : a. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang terjangkau dan berkualitas serta pelayanan angkutan barang yang murah, tertib dan teratur. b. Terwujudnya pengembangan infrasutruktur dan sistem transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi. Misi II :

Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola

pem erintahan yang berbasis good governance dengan m em anfaatkan teknologi inform asi secara optim al. Dengan sasaran : Meningkatkan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan D. Cara Pencapaian Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan enam kebijakan dan dijabarkan dalam empat belas indikator kinerja dan lima belas program.


20

1. Kebijakan : Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi. Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terjangkau, berkualitas dan berkelanjutan. b. Meningkatkan penataan system jaringan angkutan umum yang terpadu. c. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan pelayanan public secara berkesinambungan. d. Memantapkan dan mengembangkan penerapan E-Gov. e. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan public, fungsi control, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan public. f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government service pada semua sektor pemerintah daerah. 2. Indikator Kinerja : a. Persentase Load Factor Penumpang Angkutan Umum; b. Persentase penurunan pelanggaran muatan lebih; c. V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan; d. Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan; e. Persentase pengukuran jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan wajib uji/angkutan umum; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

21

f. Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek; g. Persentase peningkatan sarana dan prasarana transportasi; h. Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun; i. Persentase sarana dan prasana fasilitas perhubungan dalam kondisi baik; j. Persentase layanan informasi public; k. Persentase penambahan layanan data center DGS; l. Persentase Penyediaan Pelayanan dari Government Centris Menuju Citizen Centris; m. Persentase ketersediaan informasi dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan; n. Penurunan Jumlah Jasa Perusahaan Titipan Yang Illegal; o. Penurunan Penggunaan Frekuensi Illegal. 3. Program : Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai SASARAN dan TUJUAN yang telah ditetapkan, Program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. d. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

22

g. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas h. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor j. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa k. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa l. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos telekomunikasi Dan frekuensi Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Visi : Terw ujudnya transportasi berkelanjutan yang m endukung pariw isata,

pendidikan dan budaya, serta terw ujudnya Jogja Cyber Province dan m asyarakat inform asi yang berbasis pengetahuan di Provinsi DIY Misi 1 : M eningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang berkelanjutan

dalam upaya m eningkatkan pelayanan. Tujuan 1.Menciptakan pelayanan angkutan umum berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung pembangunan pendidikan, budaya dan pariwisata. 2.meningkatkan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan.

Sasaran a.Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang terjangkau dan berkualitas serta pelayanan angkutan barang yang murah, tertib dan teratur. b.Terwujudnya pengembangan infrasutruktur dan sistem transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi.

Kebijakan 1.Meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terjangkau, berkualitas dan berkelanjutan. 2.Meningkatkan penataan system jaringan angkutan umum yang terpadu. 3.Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan pelayanan public secara berkesinambungan


23

Misi 2 : Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola

pem erintahan yang berbasis good governance dengan m em anfaatkan teknologi inform asi secara optim al . Tujuan Mewujudkan connected government, menjalankan digital government service (DGS), dan meningkatkan e-readiness masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan

Sasaran Meningkatkan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintaha

Kebijakan 1.Memantapkan dan mengembangkan penerapan E-Gov. 2.Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan public, fungsi control, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan public 3.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government service pada semua sektor pemerintah daerah

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Visi : Terw ujudnya transportasi berkelanjutan yang m endukung pariw isata,

pendidikan dan budaya, serta terw ujudnya Jogja Cyber Province dan m asyarakat inform asi yang berbasis pengetahuan di Provinsi DIY

Kebijakan Indikator Kinerja a. Meningkatkan a. Persentase Load Factor pelayanan Penumpang Angkutan angkutan umum

Program

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.


24

b.

c.

d. e.

f.

yang terjangkau, berkualitas dan berkelanjutan Meningkatkan penataan system jaringan angkutan umum yang terpadu. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan pelayanan public secara berkesinambungan Memantapkan dan mengembangkan penerapan E-Gov. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan public, fungsi control, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan public Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government service pada semua sektor pemerintah daerah

Umum; b. Persentase penurunan pelanggaran muatan lebih; c. V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan; d. Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan; e. Persentase pengukuran jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan wajib uji/angkutan umum; f. Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek; g. Persentase peningkatan sarana dan prasarana transportas; h. Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun; i. Persentase sarana dan prasana fasilitas perhubungan dalam kondisi baik; j. Persentase penambahan layanan data center DGS; k. Persentase Penyediaan Pelayanan dari Government Centris Menuju Citizen Centris; l. Persentase ketersediaan informasi dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan; m. Penurunan Jumlah Jasa Perusahaan Titipan Yang Illegal; n. Penurunan Penggunaan Frekuensi Illegal.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. d. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan g. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas h. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor j. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa k. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa l. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos telekomunikasi Dan frekuensi


25

E.

PERJANJIAN KINERJA Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara penerima amanah/tugas dengan pihak pemberi amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013 target dari sasaran/strategis yang diampu oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY adalah Peningkatan dan pengembangana sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik, yang dituangkan dalam Rentra Instansi Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang terjangkau dan berkualitas serta pelayanan angkutan

barang

yang

murah,

tertib

dan

teratur

serta

Terwujudnya

pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat rendah emisi dengan keselamatan tinggi. Terwujudnya

pemerintahan

yang

responsif,

transparan

dan

akuntabel

dituangkan dalam Renctran Instansi Meningkatkan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Adapun sasaran, indikator kinerja yang akan diukur beserta target kinerja untuk tahun 2012 disajikan pada tabel berikut:


26

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja 2012

No

Sasaran

1

Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang terjangkau dan berkualitas serta pelayanan angkutan barang yang murah, tertib dan teratur

2

3

Indikator Kinerja Uraian a.

Persentase Load Factor Penumpang Angkutan Umum b. Persentase penurunan pelanggaran muatan lebih c V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan d Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan e Persentase pengukuran jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan wajib uji/angkutan umum f. Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek Terwujudnya a. Persentase peningkatan sarana pengembangan dan prasarana transportasi infrastruktur dan sistem b. Persentase Peningkatan transportasi yang efektif, Pergerakan Pesawat Pertahun efisien, berteknologi c. Persentase sarana dan prasana tepat, rendah emisi fasilitas perhubungan dalam dengan keselamatan kondisi baik tinggi Meningkatkan Daya a. Persentase penambahan Tanggap, Transparansi, layanan data center DGS dan akuntabilitas tata b. Persentase Penyediaan kelola pemerintahan Pelayanan dari Government Centris Menuju Citizen Centris c

d

Persentase ketersediaan informasi dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan Penurunan Jumlah Jasa Perusahaan Titipan Yang Illegal


Target Satuan

2012

%

35

%

5

rasio

0,65

%

75

%

3

%

5

%

10

%

5

%

80

%

4

%

15

%

20

%

5

27

No

Indikator Kinerja

Sasaran

Uraian

Target Satuan

2012

e

Penurunan Frekuensi Illegal

Penggunaan

%

20

f.

Persentase Layanan Informasi Publik

%

65

Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2012 yang merupakan indikator kinerja atau penetapan kinerja sebagaiman terlampir : F.

Keuangan Tahun 2012, kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan DIY didukung dengan APBD DIY Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Realisasi Anggaran APBD Tahun 2012

No

Keterangan

Anggaran

1

Pendapatan

36.455.900.300

2

Belanja Tidak Langsung

16.864.562.755

3

Belanja Langsung

Realisasi

%

105.929.960.646


28

BAB III AKUNTABIITAS KINERJA


29

BAB III AKUNTABIITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak -pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY merupakan bagian dari pelaksana pengelolaan pemerintahan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang sekaligus sebagai pelayanan masyarakat, yang meliputi Bidang Angkutan Darat, Bidang Lalu Lintas Darat Dan Laut, Bidang Pos, Telekomunikasi Dan Udara,

Bidang

Layanan

Tekhnologi

Dan

Management

Informasi,

Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Informasi, Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UPTD Trans Jogja dan UPTD Plaza Informasi, dalam melaksanakan kewajibannya melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY. Kinerja, Sasaran serta Program/Kegiatan baik keberhasilankeberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun tertentu. Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran, serta Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan diperoleh. A. Capaian Indicator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 188/1773.A tentang Indikator Kinerja Utama Dishubkominfo Tahun 2009-2013. Indikator Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

30

Utama Dishubkominfo Provinsi DIY disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dishubkominfo DIY disusun dengan mengacu pada Keputusan Gubernur DIY Nomor : 150/KEP/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Gubernur DIY Tahun 2009-2013. Pengukuran target kinerja atas indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang

telah

ditetapkan

oleh

Dishubkominfo

DIY

dilakukan

dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dishubkominfo DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama, 2012

No 1

Sasaran Strategis Terwujudnya pelayanan angkutan umum masal yang terjangkau dan berkualitas serta pelayanan angkutan barang yang murah, tertib dan teratur

Indikator Kinerja Persentase Load Factor Penumpang Angkutan Umum VC Rasio Kendaraan yang melintasi di Perkotaan Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Satua n

2011

2012

Targe t

Realisasi

%

Targe t

Realisasi

%

%

30

28.42

94.73

35

30.66

88

Rasio

0.7

0.7

100

0.65

0.69

94

%

70

70

100

75

75

100


31

2

3

Terwujudnya pengembangan Infrastruktur dan sistem transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi Meningkatkan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Persentase Penigkatan jumlah penumpang angkutan kereta api jarak pendek

Persentase Penyediaan pelayanan dari Government Centris menuju Citizen Centris

%

5

-3.48

-69.6

5

-26,73

-535

%

10

12

120

15

23

153

Dari 5 indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolak ukur capaian sasaran-sasaran pembangunan di tahun 2012 tersebut di atas, sebanyak 3 indikator sudah mencapai target dan sebanyak 2 belum mencapai target. Dari capaian indikator kinerja utama tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja Dishubkominfo DIY sebagian besar telah mencapai target sesuai yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Penjelasan capaian indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan secara rinci akan diuraikan dalam subbab berikutnya B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Indikator Kinerja merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

32

rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Hasil analisis pengukuran Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercakup dalam indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pelayanan Angkutan Umum Massal Yang Terjangkau Dan Berkualitas Serta Pelayanan Angkutan Barang Yang Murah, tertib dan teratur.

Sasaran tersebut terdiri dari 6 ( enam ), capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.2

2011 Indikator Kinerja

Persentase

Load

Satuan

Factor

Realisasi

2012

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

%

28,42

94,73

35

30.66

88

%

-2,08

99,71

5

4.44

89

yang

%

0,7

100

0,65

0.69

94

fasilitas

%

79,3070

97,29

75

75

100

Penumpang Angkutan Umum Persentase

penurunan

pelanggaran muatan lebih V/C

rasio

kendaraan

melintas di perkotaan Persentase

keselamatan lalu lintas jalan


33

Persentase pengukuran jumlah

%

0,07

2,33

3

-0.84

-28

%

-3.46

-69,60

5

-26.73

-535

angka kecelakaan lalu lintas yang

disebabkan

oleh

kendaraan wajib uji/angkutan umum Persentase

peningkatan

penumpang angkutan KA jarak pendek

a. Capaian kinerja persentase load factor penumpang angkutan umum 35% dicapai dengan Program Pelayanan Angkutan melalui kegiatan : -

Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

-

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya

-

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

-

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

-

Penyelenggaraan angkutan umum buy the service

-

Perencanaan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan

-

Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas angkutan

-

Pembangunan sarana dan prasarana bus trans jogja

-

Evaluasi kinerja trans jogja

Berdasarkan data yang ada, load faktor angkutan umum secara rata-rata adalah sebesar 30,66%. Capaian load factor belum maksimal, disebabkan karena masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, serta belum operasinya 20 bus trans jogja bantuan dari pusat. Berdasarkan data yang ada Load Factor angkutan umum di jogja sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

34

-

Load Factor bus regular selama tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan sangat signifikan, load factor tahun ini terendah ada di jalur 7 sebesar 13,64% (jalur ini pada saat survey tidak beroperasi di sore hari) dan tertinggi pada jalur 12 sebesar 31,82%, rata-rata load factor bus regular 22,73%

-

Load Factor Trans Jogja

mengalami kenaikan 3,87% per trayek

dengan rata-rata load factor adalah 42,41%.load factor tertinggi pada jalur 1A (63,41%) dan terendah pada jalur 1B (21,95%) -

Kinerja umum angkutan AKDP di semua wilayah memiliki load factor berkisar antara

15,67%

- 41,11%

dengan jumlah

penumpang naik berkisar antara 16 sampai 103 orang. Sedangkan headway sekitar antara 13,38 menit-109,6 menit dengan waktu tunggu antara 5 menit-11 menit. b. Persentase penurunan pelanggaran muatan lebih 5 % Dari data yang ada, realisasi penurunan pelanggaran muatan lebih sebesar 4,44%, tidak sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun 2012 sebesar 5%. Capaian ini masih belum maksimal, disebabkan masih adanya kendaraan angkutan barang yang masih melebihi kapasitas angkut yang di izinkan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah: -

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang

-

Penegakan hukukm kelebihan muatan barang

Jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran muatan lebih pada tahun 2012 sebanyak : c. V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan 0,65 % Usaha yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum. Program ini diselenggarakan dalam rangka menambah daya tarik masyarakat terhadap jasa angkutan umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

35

dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dijalan dan dengan harapan secara perlahan-lahan pengguna angkutan pribadi akan beralih ke angkutan umum, karena angkutan umum memiliki kelebihan yaitu kapasitas angkut yang jauh lebih besar dibanding kendaraan pribadi, sehingga pemakaian ruang jalan lebih efisien. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah: -

Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya

-

Evaluasi kinerja jaringan jalan

-

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya

-

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

-

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

-

Penyelenggaraan angkutan umum buy the service

-

Perencanaan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan

-

Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas angkutan

-

Pembangunan sarana dan prasarana bus trans jogja

-

Evaluasi kinerja trans jogja

Selanjutnya, Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan berupa pengukuran V/C ratio melalui survei lalu lintas. Dengan pengukuran V/C ratio ini diharapkan dapat diketahui keadaan riil lalu lintas di perkotaan. Berdasarkan kondisi ini dan melalui

koordinasi

dengan

Pemerintah

Kota

Yogyakarta,

Pemerintah

Kabupaten Bantul dan Sleman serta pihak terkait lainnya di lingkungan DIY dan Kepolisian untuk mencari solusi terhadap masalah lalu lintas yang ada di ruas jalan perkotaan di wilayah DIY. Untuk mengatasi masalah lalu lintas perkotaan di


36

wilayah DIY dapat dilakukan dengan 3 strategi manajeman lalu lintas, yaitu manajemen kapasitas, manajemen prioritas dan manajemen permintaan. d. Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan 75% Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas melalui kegiatan: -

Pengadaan pagar pengaman jalan, 150 meter

-

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) 79 unit

-

Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru

-

Pengadaan dan pemasangan alat pemberiisyarat lalu lintas (APILL) di 3 simpang 4 dan 1 simpang 3

-

Penjagaan pintu perlintasan kereta api

-

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas 140 unit rambu, 88 traffic cone, 5 unit warning light, 17 unit cermin tikungan

-

Pengadaan dan pemasangan marka jalan, 10.000 meter dan 1 paket (marka 4.450 meter dan rambu 16 unit)

Memperhatikan kebutuhan akan fasilitas keselamatan jalan serta yang telah terpasang, maka pada TA 2012 telah terpasang 140 unit rambu, 88 traffic cone, 5 unit warning light, 17 unit cermin tikungan, Pengadaan pagar pengaman jalan, 150 meter, Pengadaan dan pemasangan marka jalan, 10.000 meter dan 1 paket (marka 4.450 meter dan rambu 16 unit) dan Pengadaan, Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) 79 unit dan Pengadaan dan pemasangan alat pemberiisyarat lalu lintas (APILL) di 3 simpang 4 dan 1 simpang 3 Berdasarkan perkembangan kawasan dan kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, e. Persentase pengukuran jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan wajib uji/angkutan umum 3 %


37

Pendekatan pengukuran indikator ini menggunakan jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan mobil beban dan mobil bus pada tahun 2012. f. Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek 5%

2. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi Sasaran tersebut terdiri dari 3 ( tiga ), capaian kinerja berdasarkan indicator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Satua

Indikator Kinerja

2012

Realisas

Capaia

i

n (%)

Persen

0

Persen Persen

n

Persentase peningkatan sarana dan

2011

Capaian

Target

Realisasi

0

10

21

210

12,88

257,6

5

12.85

257

0,7

100

80

80

100

(%)

prasarana transportasi Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun Persentase

sarana

dan

prasana

fasilitas perhubungan dalam kondisi baik

a. Persentase peningkatan sarana dan prasarana transportasi 10 % Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah program pembangunan

prasarana

fasilitas

perhubungan

dengan

kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana bus trans jogja melalui pekerjaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

38

pengadaan halte Portable 10 unit, Alat Komunikasi 19 unit, SMTS On Bus 54 unit, Kursi Tunggu Penumpang 43 unit, Kendaraan Penarik Halte 1 unit, Sandaran Spd Penumpang Bus Trans Jogja 1 unit, Pengembangan Halte 2 unit dan Meja dan kursi penjaga halte 5 halte. b. Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun 5 % Target ini akan dicapai melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara. c. Persentase sarana dan prasana fasilitas perhubungan dalam kondisi baik 80 % Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas melalui kegiatan: -

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas 140 unit rambu, 88 traffic cone, 5 unit warning light, 17 unit cermin tikungan

-

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) 79 unit

-

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara

-

Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru

Memperhatikan kebutuhan akan fasilitas keselamatan jalan serta yang telah terpasang, maka pada TA 2012 telah terpasang 140 unit rambu, 88 traffic cone, 5 unit warning light, 17 unit cermin tikungan, Pengadaan pagar pengaman jalan, 150 meter, Pengadaan dan pemasangan marka jalan, 10.000 meter dan 1 paket (marka 4.450 meter dan rambu 16 unit) dan Pengadaan, Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) 79 unit dan Pengadaan dan pemasangan alat pemberiisyarat lalu lintas (APILL) di 3 simpang 4 dan 1 simpang 3 Berdasarkan perkembangan kawasan dan kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan,


39

3. Meningkatkan Daya Tanggap, Transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Sasaran tersebut terdiri dari 5 ( LIMA ), capaian kinerja berdasarkan indicator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.5 :

Satua

Indikator Kinerja

2012

Realisas

Capaia

i

n (%)

Persen

9

Persen

n

Persentase penambahan layanan data

2011

Capaian

Target

Realisasi

180

4

2.75

69

12

120

15

23

153

Persen

39

260

20

58.35

292

Persen

25

500

5

8.3

166

Persen

33

220

20

43.73

219

(%)

center DGS Persentase dari

Penyediaan

Government

Pelayanan

Centris

Menuju

Citizen Centris Persentase

ketersediaan

informasi

dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan Penurunan Jumlah Jasa Perusahaan Titipan Yang Illegal Penurunan

Penggunaan

Frekuensi

Illegal

a. Persentase penambahan layanan data center DGS 4 % Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan: -

Pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintah DIY

-

Peningkatan Kualitas SDM Tekhnologi Informasi


40

Tingkat capaian terhadap indikator ini adalah 2,75 % dimana Indikator real yang digunakan untuk menilai target ini adalah: -

Penambahan jumlah titik sambungan interkoneksi berupa penambahan 5 titik sambungan dari 86 titik di tahun 2011 menjadi 91 titik sambungan pada tahun 2012.

-

Jumlah Instansi yang memberikan layanan DGS. Sesuai data yang ada Instansi yang memberikan layanan DGS pada tahun 2012 mengalami 9 SKPD terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindagkop, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, Dinas Hubkominfo dan BKPM yang memberikan layanan DGS dari target 10 layanan unggulan pada tahun 2013 (12,5%)

-

Bimtek Pengelolaan Jaringan kepada sebanyak 14 orang dalam 4 angkatan.

-

Deseminasi informasi berupa upload berita, jurnal aspirasi, jurnal opini dan ide warga di portal

-

Update data Portal

b. Persentase Penyediaan Pelayanan dari Government Centris Menuju Citizen Centris 15 % Usaha yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah melalui pelaksanaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan: - Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi - Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Tingkat capaian rata-rata adalah sebesar 23% yang diukur dengan menggunakan Indikatar real untuk menilai target ini adalah: - Jumlah

pengakses

kontent

portal

berbasis

citizen

centric

www.jogjaprov.go.id yang telah di lounching pada bulan Agustus 2011 mencapai 168.765 hit pada tahun 2012, jumlah pegakses naik dari tahu 2011 sebesar 24.870 hit. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

41

- Tahap pengembangan Portal pemerintah pada level presentasi (terbatas pada layanan penyediaan informasi). c. Persentase ketersediaan informasi dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan 58,35%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan: -

Penyelenggaraan Informasi Publik

-

Penyerapan

Aspirasi

Masyarakat

dan

Pengembangan

Layanan

Informasi. Tingkat capaian terhadap indikator ini adalah 58,35% dimana Indikatar real yang digunakan untuk menilai target ini adalah: 1.

Jurnal aspirasi, jurnalopini 24 edisi

2.

Layanan ide warga 12 bulan

3.

Boondel kliping 60 bendel

4.

Buku dan CD Data UU Komunikasi dan Informatika 1100 exl dan 550 CD

5.

Buku dan CD Desiminasi Informasi Nasional 1100 exl dan 550 CD

6.

Fasilitas KPID DIY

d. Penurunan Jumlah Jasa Perusahaan Titipan Yang Illegal 5 % Target pada indikator ini akan dicapai melalui Program Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi dengan kegiatan Pembinaan dan Pendataan Penyelenggaraan Jasa Titipan 8,3%. e. Penurunan Penggunaan Frekuensi Illegal 20% Target pada indikator ini akan dicapai melalui Program Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi 43,73%.


42

4. Indikator Kinerja Pendukung

Indikator ini merupakan pendukung

dalam rangka terlayaninya administrasi

perkantoran dengan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Terlaksananya pelayalanan adaministrasi perkantoran 100 % Dalam indicator ini terdiri dari 1 program dan 14 kegiatan. Prosentase pencapaian kinerja dalam indikator ini yaitu 94,63% %, capaian ini berbeda dengan tahun 2011 yaitu hanya 100 %. b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100 % Dalam indicator ini terdiri dari 1 program 7 kegiatan. Prosentase pencapaian kinerja dalam indikator ini yaitu 95,04 %, capaian ini berbeda dengan tahun sebelumnya tahun 2011. c. Tercapainya peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %. Dalam indicator ini terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan. Prosentase pencapaian kinerja dalam indikator ini yaitu 93,49

%. capaian ini sama

dengan tahun sebelumnya tahun 2011.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN Pagu dan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2012 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapain Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :


43

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi per Indikator, 2012

Indikator

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang terjangkau dan berkualitas serta pelayanan angkutan barang yang murah, tertib dan teratur 1

Persentase Load Angkutan Umum

2

Persentase penurunan pelanggaran muatan lebih. V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan

206.380.000

191.542.100 92.81

277.706.450

98.126.550 76.84

4

Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan

3.847.573.050

3.712.137.550 96.48

5

Persentase pengukuran jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan wajib uji/angkutan umum Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek

56.667.500

49.956.000 88.16

3

6

Factor

Penumpang 41.702.459.491

797.222.200 93.44

-

Terwujudnya pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi 1.

Persentase peningkatan prasarana transportasi

2.

Persentase Peningkatan Pesawat Pertahun

3.

sarana

dan

159.765.200

156.123.250 97.72

Pergerakan

147.398.000

139.585.820 96.27

Persentase sarana dan prasana fasilitas perhubungan dalam kondisi baik

2.483.100.650

1.643.881.300 96.34

Meningkatkan Daya Tanggap, Transparansi, dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan 1.

Persentase penambahan center DGS.

layanan

data

2.

Persentase Penyediaan Pelayanan dari Government Centris Menuju Citizen Centris.

-

-

-

2.311.653.220

2.158.987.420

93.4


44

3. 4. 5.

Indikator Persentase ketersediaan informasi dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan Penurunan Jumlah Jasa Perusahaan Titipan Yang Illegal Penurunan Penggunaan Frekuensi Illegal.

Pagu (Rp) 1.913.733.220

Realisasi 1.431.387.240

% 82.9

28.925.000

28.925.000

100

15.993.000

15.138.000 94.65

3.444.298.200

3.259.199.420 94.63

Indikator Penunjang 1.

Persentase Perkantoran

Pelayanan

Administrasi

2.

Persentase Meningkatnya Prasarana Aparatur

dan

2.355.198.200

2.238.286.900 95.04

3.

Persentase Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

477.115.000

446.045.440 93.49

Sarana


45

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

46

BAB IV PENUTUP

A. Keberhasilan Pelaksanaan Program DGS (Digital Governm ent Services ) Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government). Melalui pengembangan e-

government, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan

teknologi

informasi

dan

komunikasi.

Sementara itu untuk

menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Provinsi DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah menetapkan Blueprint

Jogja Cyber Province yang dititikberatkan pada program Digital Government Services (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan egovernment di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global

area network) di Pemerintah Provinsi DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dan hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya.

Pembangunan jaringan

komputer tersebut memungkinkan terkoneksinya tiap-tiap SKPD dalam jaringan


47

internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masing-masing Unit Kerja dapat berjalan semakin lancar. Sampai dengan akhir tahun 2012, jaringan infrastruktur komputer Pemerintah Provinsi DIY telah menghubungkan menghubungkan 101 lokasi perkantoran pemerintah DIY yang terdiri dari : a.

64 lokasi perkantoran dengan kabel HFC

b.

32 titik lokasi dengan wireless.

c.

4 lokasi menggunakan FO

Identifikasi perangkat komputer menggunakan dua metode yaitu penggunaan software jaringan OCS Inventory untuk mendata komputer yang terhubung jaringan dan juga form survey yang diisi oleh pegawai di instansi yang disurvey. Dari hasil rekapitulasi, terkumpul data-data sebagai dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Perangkat Komputer No

Nama Perangkat Keras

Jumlah

1

Jumlah Komputer

1227

2

Accesspoint

125

3

Switch

276

Tabel 4.2 : Spesifikasi komputer No

Spesifikasi Komputer

Jumlah

1

Komputer dengan prosesor 1 Ghz- 3 Ghz

905

2

Komputer dengan prosesor < 1 Ghz

14

3

Komputer dengan prosesor > 3 Ghz

308


48

Tabel 4.3 : Sistem operasi yang terinstal No

Nama Software

Jumlah

1

Windows XP ( Home dan Profesional)

754

2

Windows 7

391

3

Windows Vista

48

4

Windows server 2008

2

5

Windows server 2003

3

6

Sistem operasi lain

19

Tabel 4.4 : Antivirus yang terinstall No

Nama Software

Jumlah

1

Avast

157

2

Avira

531

3

AVG

310

4

BitDefender

12

5

Kaspersky

169

6

Mcafee

214

7

Microsoft Security

23

5

Norton ( antivirus, internet security)

144

Tabel 4.5 : Software downloader dan torrent No

Nama Software

Jumlah

1

BiTorrent

40

2

UTorrent

12

3

Download Accelator Plus (DAP)

21

4

Orbit Downloader

15

5

Free Download Manager

182


49

6

Youtube /Video Downloder

14

7

Speed Video downloder

16

5

Speed Video Accelator

15

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah menetapkan Blueprint

Jogja Cyber Province, maka saat ini ada 8 program yang menjadi unggulan dalam pelaksanaan DGS. Seluruh program sudah mulai dengan mengembangkan pelayanan secara on-line. Beberapa diantaranya adalah: 1.

Agricenter oleh Dinas Pertanian

2.

Fish Bussiness Center oleh Dinas Perikanan dan kelautan

3.

Jogja belajar oleh Dinas Pendidikan

4.

Jogja Bussines oleh Disperindagkop

5.

Jogja Sehat oleh Dinas Kesehatan

6.

Informasi Kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata

7.

Informasi Lapanga Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja

8.

Plaza Informasi dan Informasi Transportasi oleh Dishubkominfo

9.

Jogja Invest oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Serta beberapa program pendukung pelaksanaan DGS di pemerintah Provinsi DIY untuk pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi , antara lain : −

CPNS On-line (Penerimaan CPNS Secara Online)

−

LPSE (Pengadaan Barang Secara Elektronik)

−

DIBI (Data dan Informasi Bencana)

−

SIM Pelayanan Ijin Penelitian


50

Aplikasi Pemantauan Angkutan Barang ( APAB ) Kegiatan penimbangan pada jembatan timbang merupakan kegiatan vital yang menjadi pondasi untuk pengaturan kendaraan angkutan barang. Data hasil penimbangan, pelanggaran dan denda serta tilang merupakan bahan yang digunakan untuk analisa dan pengambilan kebijakan terkain dengan penggunaan jalan. Oleh karena itu dilaksanakan pengadaan aplikasi pemantauan angkutan barang yang berlatar belakang berikut : a.

Pemamfaatan IT untuk menunjang kemudahan dan efisiensi yang semakin menjadi tuntutan kuat pada era globalisasi.

b.

Pemamfaatan IT untuk melakukan monitoring pada setiap titik jembatan timbang.

c.

Pemamfaatan IT untuk proses digitalisasi data yang pada akhirnya akan menuju pada pengurangan penggunaan kertas dan kemampuan untuk memberikan laporan secara realtime yang bisa digunakan sewaktuwaktu.

Tujuan pemantauan angkutan barang ditujukan untuk informasi data penimbangan pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika DIY dan memenuhi kebutuhan proses otomasi laporan penimbangan yang terpadu dan terintegrasi. Daftar module pada aplikasi pemantauan angkutan barang : a.

Module manajemen group dan pengguna yang terdiri dari dua module yaitu :

b.

•

Manajemen group dan hak akses

•

Manajemen pengguna

Module refrensi yang terdiri dari :


51

•

Modul refrensi jenis sanksi

•

Modul refrensi tingkat pelanggaran

•

Modul refrensi tarif denda

•

Modul refrensi golongan kendaraan

•

Modul refrensi tipe kendaraan

•

Modul refrensi komoditas

•

Modul refrensi perusahaan/pemilik kendaraan

•

Modul refrensi kelas jalan

•

Modul refrensi kendaraan

c.

Module transaksi yang telah disesuaikan dengan user acceptance test

d.

Modul laporan terdiri dari : •

Laporan transaksi harian

•

Laporan ringkasan penimbangan harian termasuk informasi berupa grafik berdasarkan jumlah penimbangan dan jumlah denda

•

Laporan ringkasan penimbangan bulanan termasuk informasi berupa grafik berdasarkan jumlah penimbangan dan jumlah denda

Area Traffic Control System ( ATCS )

B. Kegagalan Beberapa indikator kinerja belum berhasil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2012 belum bisa terpenuhi : 1.

Persentase Load Factor Penumpang Angkutan Umum

2.

Persentase penurunan pelanggaran muatan lebih

3.

Persentase

pengukuran

jumlah

angka

kecelakaan

lalu

lintas

yang

disebabkan oleh kendaraan wajib uji/angkutan umum


52

4.

Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek

C. Permasalahan/kendala utama dalam pencapian kinerja Beberapa kendala ditemui dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program dinas perhubungan komunikasi dan informatika pada tahun anggaran 2012, antara lain : 1. Permasalahan Umum : a.

Belum tercapainya load faktor angkutan umum, disebabkan karena dari 3 (tiga) jenis moda pelayanan angkutan umum yang ada (AKDP, Perkotaan dan Trans Jogja), hanya layanan Trans Jogja yang dapat mencapai target. Untuk

angka

meningkatkan

rata-rata, load

layanan

faktor

Trans

penggunaan

Jogja

diharapkan

angkutan

umum

dapat secara

keseluruhan. b.

Persentase pengukuran jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan wajib uji/angkutan umum belum tercapai dalam hal perlu dikaji lagi apa kendaraan disebabkan oleh kendaraan tidak layak atau lainnya, kewenangan pengujian kendaraan ada di Kab/Kota sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

c.

Indikator peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek 5 % belum tercapai disebabkan kewenangan kebijakan dan pengoperasian Kereta Api Prameks

ada

di

pemerintah

pusat

(PT.

KAI

dan

Kementerian

Perhubungan). 2. Permasalahan Khusus : a. Belum tercapainya V/C ratio disebabkan karena tingginya penggunaan angkutan pribadi, pemanfaatan RUMAJA (ruang manfaat jalan) yang tidak Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY

53

sesuai dengan peruntukan jalan sebagai ruang lalulintas (PKL, parkir tepi jalan) dan kurangn minatnya masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum; b. Proses plat kendaraan kuning 20 bus trans jogja bantuan dari pemerintah pusat belum selesai yang berdampak pada belum bisa beroperasi bus trans jogja jalur 4 sehingga jalur ini masih diuji coba dengan 2 bus cadangan yang ada denga interval waktu yang sangat lama. 4. Penjagaan Pintu Perlintasan Bandara Adisutjipto yang selama ini petugas penjagaan adalah PNS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38/2007, penjagaan pintu perlintasan bukan termasuk kewenangan provinsi, sehingga biaya operasional tidak dapat dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi DIY. D. Strategi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala

1.

Telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Dishubkominfo, Dinas PUP dan ESDM, POLRI, Satpol PP, dan BAPPEDA) tentang : -

Perbaikan geometri simpang untuk meningkatkan kapasitas simpang secara optimum.

2.

-

Manajemen ruas jalan

-

kontrol on street parking terhadap tempat dan waktu pelebaran jalan

-

Area traffic control

-

Penataan parker di kawasan padat pusat perdagangan.

Perlunya manajemen angkutan umum yang didukung oleh semua stake holders yang terkait sehingga akan dapat tercapai pelayanan angkutan umum yang aman, cepat, nyaman, murah, terjadwal dan berkelanjutan.


54

3.

Segera

diterbitkan

plat

koordinasi/negosiasi

yang

kendaraan lebih

kuning

intensif

kepada

dengan

melakukan

Pemerintah

Pusat,

Kepolisian, Kantor Pelelangan dan Kekayaan Negara serta instansi terkait. 4.

Ada

penyerahan

kewenangan

penjagaan

pintu

perlintasan

kepada

Pemerintah Provinsi DIY. E. Penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

LAKIP ini merupakan gambaran kinerja Pemerintah DIY dalam melakukan regulasi, fasilitas dan pelayanan publik sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2013.

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada kiranya sumbangan pikiran yang berupa saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan LAKIP dikemudian hari dapat terlaksana dengan lebih baik.


55

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2012 DISHUBKOMINFO DIY 1

Recommend Documents