1 AB B Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 Dishubkominfo DIY Tahun 2013

BAB 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

1

BAB

1

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 diharapkan dapat: 1. Mendorong Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 3. Memberikan

kepercayaan

kepada

masyarakat.terhadap

.Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta . Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

2

1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, terdiri dari :

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a.

Subbagian Umum

b.

Subbagian Keuangan

c.

Subbagian Program dan Informasi

Bidang Angkutan Darat, terdiri dari : a.

Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah

b.

Seksi Angkutan Perkotaan

c.

Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

Bidang Lau Lintas Darat dan Laut, terdiri dari : a.

Seksi Manajemen Lalu Lintas

b.

Seksi Rekayasa Lalu Lintas

c.

Seksi Keselamatan Darat dan Laut

Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi, terdiri dari : a.

Seksi Teknik Bandara dan Angkutan Udara

b.

Seksi Pembinaan Keselamatan Penerbangan, Meteorologi dan Geofisika

c.

Seksi Pos dan Telekomunikasi

Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi, terdiri dari : a.

Seksi Perangkat, Jaringan dan Aplikasi

b.

Seksi Manajemen Informasi, Perubahan dan Inovasi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi, terdiri dari : a.

Seksi Penyerapan Aspirasi dan Opini Publik

b.

Seksi Pemberdayaan Informsi Masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja, terdiri dari : a.

Kepala

b.

Subbagian Tata Usaha

c.

Seksi Operasional dan Pengendalian

d.

Seksi Prasarana dan Prasarana

e.

Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan a.

Kepala

b.


c.

Seksi Pengendalian Angkutan Barang

d.

Seksi Pengendalian Lalu Lintas Penumpang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

3

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Unit Pelaksana Teknis Plaza Informasi a.

Kepala

b.


c.

Seksi Pelayanan

d.

Seksi Penyiap Informasi

e.

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini : Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika DIY


4

I.2 Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2008 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah pada

bidang

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

serta

kewenangan

dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Penyusunan program dan pengendalian di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

2.

Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

3.

Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, dan angkutan barang;

4.

Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas darat dan laut;

5.

Pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan udara;

6.

Pengelolaan data meteorology dan geofisika;

7.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional;

8.

Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

9.

Pelaksanaan pelyanan umum bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

10.

Pelaksanaan

pembinaan,

pengawasan

terhadap

pelayanan

jasa

telekomunikasi; 11.

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan;

12.

Pelayanan informasi internal birokrasi;

13.

Penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi;

14.

Pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen informasi dan pengembangan komunikasi informasi;


5

15.

Pemberian

fasilitas

bidang

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika

Kabupaten/Kota; 16.

Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

17.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

18.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

I.3 Keadaan Pegawai Sumber daya aparatur perhubungan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbagi dalam dua golongan yaitu berdasar kepangkatan dan pendidikan. Dari kuantitas yang ada, pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi tahun 2013 terinci sebagai berikut : Tabel 1 : Jumah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2013

No

Kepangkatan

Golongan Ruang

Jenis Kelamin Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1 2

Pembina Utama Muda Pembina Tk.I

IV/c IV/b

6

1

7

3 4

Pembina Penata Tk.I

IV/a III/d

3 20

2 16

5 36

5 6

Penata Penata Muda Tk.I

III/c III/b

15 97

7 45

22 142

7 8

Penata Muda Pengatur Tk.I

III/a II/d

19 4

6 -

25 4

9 10 11 12

Pengatur Pengatur Muda Tk.I Pengatur Muda Uru Muda JUMLAH

II/c II/b II/a I/a

8 10 2 3 187

77

8 10 2 3 264


6

Gambar 2 : Jumah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2013

1.

Jumlah pegawai sebanyak 264 orang yang terdiri dari : a.

Pembina Utama Muda :

-

b.

Pembina Tk.I

:

7

c.

Pembina

:

5

d.

Penata Tk.I

:

36

e.

Penata

:

22

f.

Penata Muda Tk.I

:

142

g.

Penata Muda

:

25

h.

Pengatur Tk.I

:

4

i.

Pengatur

:

8

j.

Pengatur Muda Tk.I

:

10

k.

Pengatur Muda

:

2

l.

Juru Muda

:

3


7

2.

Jumlah pegawai menurut pengelompokan :

Tabel 2 : Jumlah Pegawai Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 No

UNIT KERJA BAG/BIDANG

S2

S1

D4

D3

D2

SMA/STM SMP

SD

JUMLAH

1

Sekretariat

3

10

-

1

-

27

-

1

42

2

Angkutan Darat Lalu Lintas Darat dan Laut Pos, Telekomunikasi dan Perhubungan Udara

2

9

-

1

-

4

1

-

17

5

4

3

3

-

16

-

-

31

2

7

-

-

-

8

-

-

17

5

PMI

1

11

-

2

-

5

-

-

19

6

LTMI

2

7

1

-

-

2

-

-

12

7

UPTD Trans Jogja

1

9

-

2

1

19

-

2

34

8

UPTD KPLLAJ UPTD Plaza Informasi

1

10

2

5

3

46

3

-

70

3

4

-

3

-

11

-

1

22

JUMLAH

19

71

6

17

4

138

4

4

264

3 4

9

Gambar 3 : Jumlah Pegawai Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

8

Menurut Pendidikan - Lulusan S2

:

19 orang

- Lulusan S1

:

71 orang

- Lulusan D4

:

6 orang

- Lulusan D3

:

17 orang

- Lulusan D2

:

4 orang

- Lulusan SMA

:

138 orang

- Lulusan SMP

:

4 orang

- Lulusan SD

:

4 orang

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini yang berupa tanah dan bangunan yaitu : 1. bangunan kantor 3 unit yaitu : a.

Gedung induk di Jalan Babarsari;

b.

Gedung bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi di komplek Kepatihan;

c.

Kantor Plaza Informasi di Jl. Brigjen Katamso Komplek THR;

2. 3 (tiga) gedung Jembatan Timbang : a. Gedung Jembatan Timbang di Tamanmartani; b. Gedung Jembatan Timbang di Kalitirto (Kab. Sleman); c. Gedung Jembatan Timbang di Kulwaru (Kab. Kulon Progo); 3. bangunan Poswaskespel di 6 (enam) lokasi yaitu: a. Pantai Sadeng, (Kab. Gunung Kidul); b. Pantai Baron (Kab. Gunung Kidul); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

9

c. Pantai Pandansimo (Kab. Bantul); d. Pantai Kuwaru (Kab. Bantul); e. Pantai Glagah (Kab. Kulon Progo); f.

Waduk Sermo (Kab. Kulon Progo);

4. Dalam kerangka pengembangan electronic government (e-Government) di lingkungan Pemerintah DIY melalui implementasi Digital Government Services (DGS) telah dikembangkan interkoneksi jaringan internet yang menghubungkan setiap SKPD di Pemerintah DIY juga interkoneksi dengan Pemerintah Kab/Kota se DIY. Pengembangan jaringan ini diikuti penyediaan langganan bandwidth internet yang semakin besar. Meski demikian akses internet dirasakan masih kurang lancar, hal ini dimungkinkan karena semakin banyak yang mempergunakannya serta akibat digunakannya bandwidth sebagai media jaringan telepon internal VOIP DIY. Sampai dengan akhir tahun 2013, jaringan infrastruktur computer Pemerintah DIY telah menghubungkan 104 lokasi perkantoran pemerintah DIY yang terdiri dari : a. Menggunakan jaringan kabel fiber optic sejumlah 19 titik. b. Menggunakan jaringan kabel HFC sejumlah 35 titik. c. Menggunakan jaringan wireless sebanyak 50 titik. 5. Kendaraan bermotor dinas yang dimiliki oleh Dishubkominfo terdiri dari : a. Kendaraan roda dua sebanyak 43 (empat puluh) kendaraan (39 kendaraan milik dishubkominfo DIY dan 4 kendaraan milik BMN yang berada di Dishubkominfo DIY). b. Roda empat sebanyak 30 (tiga puluh) kendaraan. c. 1 unit kendaraan mobil operasional Satker PHB Udara. d. 1 unit kendaraan pemadam kebakaran Satker PHB Udara. e. 1 unit mobil khusus VMS Satker PLLAJ DIY. f. 1 unit Mobil khusus Internet Mobile Kemen Kominfo. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

10

g. 1 unit kendaraan khusus Ambulance Satker PHB Udara.

Gambar 4 : Mobil khusus Internet Mobile Kemen Kominfo

Gambar 5 : Mobil khusus VMS Satker PLLAJ DIY


11

6. Angkutan Umum a. Trayek Angkutan Umum Terdapat 5 alternatif transportasi angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya : •

angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP),

•

Trans Jogja,

•

Angkutan Perkotaan,

•

Angkutan Pedesaan,

•

Taksi.

Tabel 3 : Jumlah Angkutan Bus Perkotaan Yang Terdaftar Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2013 Jumlah Armada No.

Nama Perusahaan 2010

2011

2012

2013

1

Kobutri

92

48

48

48

2

Aspada

97

72

72

72

3

Kopata

86

86

79

79

4

Puskopkar

94

69

69

69

5

DAMRI

13

13

13

13

6

Trans Jogja

54

54

54

54

Jumlah

436

342

335

335

Sumber: Bidang Angkutan Darat Dishubkominfo DIY


12

Gambar 6 : Jumlah Angkutan Bus Perkotaan Yang Terdaftar Di Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2010 – 2013

b. Terminal Angkutan Umum Terdapat 14 terminal yang tersebar di 5 kabupaten dan kota di DIY Masingmasing kabupaten memiliki terminal bus yang digunakan untuk melayani daerah masing-masing. Kabupaten Kulonprogo memiliki jumlah terminal terbanyak sejumlah 6 terminal namun memiliki luas area dan kapasitas yang cukup kecil, sedangkan Kota Yogyakarta hanya memiliki sebuah terminal (Giwangan) akan tetapi memiliki kapasitas dan skala pelayanan yang cukup luas (antar provinsi). Terminal angkutan umum bus, luas area, dan kapasitasnya di DIY.


13

Gambar 7 : Gambar Terminal Tipe A Wates Kulon Progo

Gambar 8 : Gambar Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta


14

Tabel 4 : DATA TERMINAL PENUMPANG DI DIY TAHUN 2013

No

Nama

Tipe

Luas (m2)

Kapasitas Ruang Tunggu (org)

Kota Yogyakarta 1

Terminal Giwangan

A

58.850

600

Kabupaten Sleman 1

Terminal Prambanan

C

1.977

150

2

Terminal Pakem

C

2.240

150

3

Terminal Jombor

B

7.800

200

4

Terminal Condong Catur

C

3.397

200

5

Terminal Gamping

C

150

Kabupaten Bantul 1

Terminal Palbapang

B

15.000

25

2

Terminal Gabusan

C

200

10

A

18.250

754

Kabupaten Gunung Kidul 1

Terminal Dhaksinarga

Kabupaten Kulon Progo 1

Terminal Wates

A

7.900

100

2

Terminal Brosot

C

700

12

3

Terminal Sentolo

C

1.000

10

4

Terminal Kenteng

C

1.000

20

5

Terminal Jagalan

C

100

72

6

Terminal Jangkaran

C

1.000

20

Sumber : Bidang Angkutan Darat Dishubkominfo DIY Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

15

Tabel 5 : SIMPUL TRANSPORTASI JALAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2013 Tipe No

Kabupaten / Kota

Nama Terminal 2010

2011

2012

2013

1

Yogyakarta

Giwangan

A

A

A

A

2

Bantul

Imogiri

C

C

C

C

Palbapang

C

C

C

C

Wonosari

A

A

A

A

Gading

C

C

C

C

Piyungan

C

C

C

C

Semanu

C

C

C

C

Semin

C

C

C

C

Panggang

C

C

C

C

Wates

A

A

A

A

Sentolo

C

C

C

C

Jangkaran

C

C

C

C

Nanggulan

C

C

C

C

Jombor

B

B

B

B

Condongcatur

C

C

C

C

Prambanan

C

C

C

C

3

4

5

Gunung Kidul

Kulonprogo

Sleman

Sumber : Bidang Angkutan Darat Dishubkominfo DIY


16

7. Transportasi Kereta Api a. Stasiun Kereta Api Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 stasiun dan 1 bengkel kereta api diantaranya stasiun tugu, stasiun Lempuyangan, Stasiun Muguwo, Stasiun Sedayu, Stasiun Rewulu, dan Balai Yasa Pengok yang dalam sistem jaringan jalan kereta api fungsinya telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang; 2. Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api; 3. Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di bandara Adisucipto; 4. Stasiun

Sedayu

sebagai

terminal

bongkar

muat

dan

pergudangan;dan 5. Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus Bahan Bakar Minyak.

Gambar 9 : Gambar Stasiun Tugu Yogyakarta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

17

8.

Transportasi Laut a. Pelabuhan Angkutan Laut Saat ini DIY belum memiliki pelabuhan penumpang dan barang. Terdapat 3 pelabuhan yang ada keduanya difungsikan sebagai pelabuhan pendaratan ikan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, Pelabuhan Perikanan Pandansimo di Kabupaten Bantul, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adi Karto Glagah di Kabupaten Kulonprogo yang sampai saat ini belum berfungsi secara optimal.

9.

Transportasi Udara a. Kondisi Transportasi Udara Saat Ini Saat ini DIY memiliki 2 bandar udara yaitu Bandar Udara Adi Sucipto dan Bandar Udara Gading. Bandar Udara Adi Sucipto saat ini berfungsi sebagai Bandar udara penumpang dan barang sedangkan Bandar Udara Gading yang dimiliki TNI AU sebagai landasan pendukung (auxilliary field). Kenaikan jumlah penumpang transportasi udara di Bandar Udara Adi Sucipto yang cukup tinggi tiap tahunnya sehingga dimungkinkan pada beberapa tahun ke depan mengalami overload sehingga diperkirakan Bandar udara Adisucipto tidak lagi dapat menampung banyaknya penumpang dan barang, sehingga diarahkan pada pengalihan lokasi ke bandar baru di Kulonprogo. Sampai saat ini, Masterplan Bandar Udara kulon Progo sudah selesai dilaksanakan dan dalam tahap penyusunan DED (Detail Engineering Design).

I.5 Keuangan Jumlah anggaran belanja (di tambah dengan dana keistimewaan) Rp. 88.010.819.252,00,- dan realisasi Rp. 81.091.563.477,-. Dari komposisi tersebut terdapat alokasi anggaran belanja tidak lansung sebesar Rp. 14.224.018.598,00,dengan realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.115.762.457,00,-. Sedangkan

untuk

alokasi

anggaran

belanja

langsung

sebesar

Rp.

73.786.800.654,00,- dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 66.935.801.020,00,-. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

18

Tabel 6 : Jumlah Anggaran Dishubkominfo DIY No

Keterangan

Anggaran

Realisasi

(%)

1

Pendapatan

Rp. 20.160.532.675,00

Rp. 21.216.874.759,23

105.24

2

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Rp. 14.224.018.598,00

Rp.14.115.762.457,00

99.52

Rp. 73.786.800.654,00

Rp. 66.935.801.020,00

90.72

3

I.6 Sistematika LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama tahun 2013. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013 - 2017. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Bab I

:

Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II

:

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan daerah serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja.

Bab III

:

Akuntabilitas Kinerja Dalam

bab

ini

diuraikan

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Bab IV :

Penutup


19


20

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

BAB

2

II.1 Perencanaan Strategis II.1.1 Visi dan Misi VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. VISI merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dalam rangka upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat yang didukung dengan meningkatkan pelayanan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi serta pelayanan informatika yang terpadu, tertib, lancar, selamat dan handal perlu dukungan dari instansi terkait, para operator, dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan visi :

VISI : Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY

Berdasarkan visi dan kondisi yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap, maka ditetapkan Misi Pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY sebagai berikut : 1)

Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY;


21

2)

Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal. MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/perogram Dinas ingin dicapai. MISI Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY adalah :

MISI I : Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY;

MISI II: Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal.


22

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan pembangunan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY adalah seperti tersebut di bawah ini: 1) Menciptakan pelayanan angkutan berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung pembangunan keistimewaan DIY; 2) Meningkatan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi; 3) Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan serta mewujudkan digital government services (DGS); 4) Meningkatkan

keterbukaan

informasi

publik

melalui

pemberdayaan

masyarakat; Sasaran pembangunan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. SASARAN MISI PERTAMA Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY, adalah: 1)

Layanan

publik

meningkat,

terutama

pada

penataan

sistem

transportasi dan akses masyarakat di pedesaan; 2)

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi;

2. SASARAN MISI KEDUA Mendukung

peningkatan

efisiensi

dan

efektifitas

tata

pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY

kelola dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal, adalah: 1)

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;


23

2)

Meningkatkan

pemanfaatan

aplikasi

yang

legal

dalam

rangka

mendukung terwujudnya digital government services (DGS); 3)

Meningkatkan pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik;

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel 7 : Sasaran-Sasaran Strategis NO

SASARAN STRATEGIS

1

Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan

1

2 3

4

5

2


1

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL 2013

TARGET AKHIR 2017

Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta

%

34.57

42.57

%

8.4

42

%

20

100

%

90

100

%

100

100

%

80

88

%

20

100

%

30

50

%

100

100

%

19

35

Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan

2

Pengendalian Sistem simpang

3

Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Penataan Kawasan Budaya

4 5


24

3

4

5

Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik;

1

1

1

Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan Urusan/Bidang

10 Urusan/Bidang

14 Urusan/Bidang

%

40

100

%

60

75

Penguatan jaringan IT di Pemda DIY

Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat

II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. URUSAN PERHUBUNGAN a. Rencana Program Prioritas 1.

Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas, dengan Indikator Kinerja Program Penerapan Manajemen Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Kawasan.

2.

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalulintas, dengan Indikator Kinerja Program Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan.

3.

Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal, dengan Indikator Kinerja Program Pengendalian System Simpang Bersinyal Di Perkotaan Yogyakarta.


25

4.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan Indikator Kinerja Program

Load

factor

Penumpang

Angkutan

Umum

Perkotaan

Yogyakarta. 5.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Program Penerapan Sistem parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta.

6.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda.

7.

Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi dengan

Indikator

Kinerja

Program

Kinerja

Pengendalian

dan

Pengawasan Keselamatan Transportasi. 8.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan Indikator Kinerja Program Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan.

9.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan Indikator Kinerja Program Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

b. Rencana Program Rencana Program Keistimewaan Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan dengan Indikator Kinerja Program Persentase Dukungan Sarpras Transportasi pada Kawasan Budaya. 2. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.

Program Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, dengan Indikator Kinerja Program Peningkatan Layanan Unggulan DGS per Urusan.

2.

Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dengan Indikator Kinerja Program Penguatan Jaringan IT di Pemda DIY.

3.

Program Fasilitasi Pos Telekomunikasi, Pengendalian Frekuensi Dan Informasi Publik dengan Indikator Kinerja Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Bagi Masyarakat.


26

4.

Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Indikator Kinerja Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT

II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Tabel 8 : Rencana Kegiatan Tahunan Tahun 2013

Sasaran Strategis 1 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan


Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;

Indikator Kinerja

Target (%)

2 Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan

3 34,57

Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pengendalian Sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Penataan Kawasan Budaya Peningkatan layananunggulan DGS per urusan



8.4

20 90 100 80 20 30 100 19 10 Urusan/ Bidang

10%

27

Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan masyarakat;


55%

Gambar 10 : Rencana Kegiatan Tahunan Tahun 2013

II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dokumen

Penetapan

Kinerja

(PK)

merupakan

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. PK pada tabel berikut merupakan PK tahun 2013 : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

28

Tabel 9 : Penetapan Kinerja Tahun 2013

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan

2 Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta

Program / Kegiatan

Anggaran

3

4

5

34,57

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan b. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Target (%)

224,107,000

313,039,200

c.

Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis

8,4

Kegiatan Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan d. Kegiatan penyelenggaraan pelayanan angkutan umum buy the service e. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan f. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan umum AKDP g. Kegiatan Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Buy the Service Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

51,858,852,200

63,247,700

50,950,000,000

112,485,000

195,973,300

-

242,254,750

Kawasan a.

Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta

20

Kegiatan Evaluasi Kinerja jaringan Jalan b. Kegiatan penetapan dan pengaturan manajemen lalu lintas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


146,239,750 96,015,000

29

c.

perencanaan transfer point dan park and ride pengembangan dan pembangunan fasilitas transfer point dan park and ride

-

pengadaan tanah untuk fasilitas transfer point dan park and ride

Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi

Kinerja Pembinaan UnitPengujian KendaraanBermotor

90

100

Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi a. Kegiatan audit keselamatan jalan b. Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatanlalu lintas dan angkutan jalan tingkat DIY c. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan udara d. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang e. Kegiatan pemantauan keselamatan penerbangan f. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya g. Kegiatan penegakan hukum kelebihan muatan barang h. Kegiatan kampanye keselamatan pelayaran Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


1,215,373,000

-

14,882,000

98,953,200

15,882,000

148,010,000

937,645,800

61,458,000

30

a. b.

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan

Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan

80

Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas

31,040,000 30,418,000

5,661,333,000

keselamatan tinggi; a.

b.

c.

d. e.

f. g.

Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan Kegiatan Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Kegiatan Pengadaan dan pemasangan LPJ Kegiatan Pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan APILL Pendampingan DAK

443,481,400

380,586,000

-

1,608,746,000 359,995,000

894,941,450 1,973,583,150

Pengendalian Sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta

20

Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal

a.

Peningkatan Pelayanan Transportasi antar

30

Pengadaan dan pemasangan APILL, ATCS tenaga surya Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-


-

1,485,307,466

31

Moda a.

Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan

100

Pembangunan Sarana dan Prasarana bus trans jogja b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Angkutan antar moda Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP c. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan d. Lalu Lintas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan KA

299,942,000

2,218,228,552

694,193,800

179,055,000

399,992,500 15,337,400

e.

Persentase Penataan Kawasan Budaya

Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS);

Peningkatan layananunggulan DGS per urusan

19

9 Urusan/ Bidang

Rehabilitasi dan Pemeliharaan angkutan umum buy the service Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kawasan Budaya b. Penataan Moda Transportasi Tradisional Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, a. Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

1,185,365,466

b.

929,649,852

-

-

714,446,400

119,469,400

Pengkajian Dan


32

c.

d.

e.

f. g.

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan masyarakat;


10%

55%

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kerjasama Pengembangan LPSE

Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi a


Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi Bimbingan Teknis pengadaan barang Dan jasa Secara Elektronik Kerjasama Pengembangan EGovernment

Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah DIY

Program fasilitasi pos telekomunikasi,Pengendalian frekuensi dan Informasi Publik

a

b

c

d

e

f

Pembinaan dan Pendataan Penyelenggaraan Jasa Titipan Pembinaan Dan Pengawanan Penyelenggaraan Telekomunikasi Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Diseminasi Informasi Dalam Pekan Informasi Nasional Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik


555,770,000

39,207,000

-

-

311,489,600 -

6,971,489,600

6,971,489,600

858,359,100

23,576,000

8,395,600

199,119,000

94,958,000

128,145,000

206,200,000

33

g

h

Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Pengembangan Layanan Informasi

144,296,000

53,669,500

II.3 Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 91.616.421.343,-. Melalui mekanismep Perubahan APBD 2013 menjadi Rp.

88.010.819.252,00,-

dengan

rincian

Belanja

Tidak

Langsung

Rp.

14.224.018.598,00,- dan Belanja Langsung Rp. 73.786.800.654,00,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 81.091.563.477,-. (92.14%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp Rp.14.115.762.457,00 (99.52%) belanja langsung sebesar Rp. 66.935.801.020,00 (90.72%). Tabel 10 : Realisasi Anggaran APBD Tahun 2013 No Keterangan

Anggaran

Realisasi

(%)

1

Pendapatan

Rp. 20.160.532.675,00

Rp. 21.216.874.759,23

105.24

2

Belanja Tidak Langsung Belanja

Rp. 14.224.018.598,00

Rp.14.115.762.457,00

99.52

Rp. 73.786.800.654,00

Rp. 66.935.801.020,00

90.72

3

Langsung


34

Gambar 11 : Realisasi Anggaran APBD Tahun 2013

II.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 11 : Target Belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian

Target

Prosentase

BelanjaTidakLangsung Rp. 14.224.018.598,00

100 %

BelanjaLangsung

Rp. 73.786.800.654,00

100 %

Jumlah

Rp. 88.010.819.252,00

100 %


35

Pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 14.224.018.598,00,- dan Belanja Langsung Rp. 73.786.800.654,00,- . Adapun target anggaran belanja tidak langsung Rp 14.224.018.598,00 (100%) dengan Prosentase (100%), belanja langsung sebesar

Rp. 73.786.800.654,00,- (100%) dengan Prosentase

(100%).

Gambar 12 : Target Belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2013 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: Tabel 12 : Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

36

No.

Sasaran

1

Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi;

2

3

Anggaran

Prosentase

Keterangan

100 %

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

100%

1.Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas. 2. Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas. 3. Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 5. Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan. 6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 7. Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi. 8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa,

46.493.806.370

10.234.648.668

Meningkatnya 100% 917.016.000 pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

37

services (DGS);

4

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;

5


7.170.357.600

100%

1. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi

100%

1. Program fasilitasi pos telekomunikasi,Pengendali an frekuensi dan Informasi Publik

852.181.100


38


39


40

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisas ikinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel 13 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.



Interval Nilai

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja

Kode

1.

91 ≤ 100

Sangat Baik

Hijau Tua

2.

76 ≤ 90

Tinggi

Hijau Muda

3.

66 ≤ 75

Sedang

Kuning Tua

4.

51 ≤ 65

Rendah

Kuning Muda

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:


41

Tabel 14 : Capaian Kinerja Tahun 2013 NO

1

SASARAN STRATEGIS

Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

5

2


1

2

3

4

5

SATUAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

KRITERIA

Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta

%

34,57

34,60

99.76

Sangat Baik

%

8.4

8.4

100

Sangat Baik

%

20

18

90

Tinggi

%

90

90

100

Sangat Baik

%

100

100

100

Sangat Baik

%

80

80.65

100.81

Sangat Baik

%

20

15.8

79

Sangat Rendah

Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan

%

30

32.87

109.57

Sangat Baik

%

100

100

100

Sangat Baik

Persentase Kawasan Budaya

%

19

15.6

82.1

Sangat Baik


KODE

42

3

4

5

Meningkatn 1 Peningkatan ya layananunggulan pemanfaata DGS per urusan n aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); Meningkatn 1 Penguatan jaringan ya IT di Pemda DIY ketersediaa n infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; Meningkatk 1 Penyebarluasan an Informasi keterbukaa Pembangunan bagi n informasi masyarakat publik melalui pemberday aan masyarakat;

%

9* Urusan / Bidang

10 Urusan/ Bidang

100

Sangat Baik

10 ** Urusan / Bidang

%

10 * 40 **

42

105

Sangat Baik

%

5* 60 **

60

100

Sangat Baik

Catatan : Pada sasaran strategis ke 3, 4 dan 5, terdapat kesalahan penulisan pada target indikator kinerja. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : • Tanda * adalah target indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja 2013, merupakan data capaian pada tahun awal perencanaan (2012) Renstra 2012-2013, • Tanda ** adalah target indikator kinerja pada Th 2013 sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra 2012-2017.


43

Gambar 13 : Capaian Kinerja Tahun 2013 Dari tabel di atas, terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang terbagi kedalam 13 (tigabelas) indikator kinerja. Pada tahun 2013, 10 (sepuluh) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indikator. Capaian yang tertinggi pada indikator Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda Persentase 109.57 %. III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Indikator Kinerja merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

44

Hasil analisis pengukuran Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercakup dalam indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Layanan Publik Meningkat, Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan.

Tabel 15 : Target dan Realisasi Kinerja

2013

Indikator

Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta

Capaian 2012

Target

Target Akhir Renstra % Realisasi Realisasi (2017)

Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)

30.66

34.57

34.49

99.76

42.57

81.21

-

8.4

8.4

100%

42

8.4

18

20

18

90%

100


80

90

90

100

100

90

Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

100

100

100

100

100

100


45

Gambar 14 : Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran tersebut terdiri dari 5 ( lima ) capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut : a. Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta dari target 34.57 % tercapai 34.49 melalui

Program Pelayanan Angkutan melalui

kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

46

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan - Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan - Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan - Penyelenggaraan angkutan umum buy the service - Perencanaan peningkatan pelayanan angkutan umum AKDP - Perencanaan peningkatan pelayanan angkutan Perkotaan. - Evaluasi kinerja angkutan umum buy the service

Load factor merupakan indikator faktor isian bus, jumlah tempat duduk terisi persatuan jarak. load factor bus reguler masih berada dibawah 15%, terendah adalah di Jalur 2,7, dan 12 adalah 4,76%, load factor terbesar di bus reguler adalah Jalur 4 yaitu 14,29%.

Hampir semua trayek bus reguler, load factornya mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan terbesar ada pada Jalur 7 dan Jalur 12. Jalur 7 mengalami penurunan 31,38% sedangkan Jalur 12 mengalami penurunan 48,18%.

b. Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan dari target 8.4 % tercapai 8.4% melalui Program Peningkatan manajemen dan rekayasa lalulintas dengan kegiatan :


47

-

Evaluasi kinerja jaringan jalan

-

Penetapan dan pengaturan manajemen lalu lintas

-

Pengoperasian ATCS di Perkotaan Yogyakarta

c. Penerapan sistem parkir terintegrasi dari target 20%, terealisasi 18% sesuai dengan kondisi eksisting atau dapat dikatakan tidak mencapai target dikarenakan blm didukung dengan program kegiatan.

Belum adanya dukungan program kegiatan pada TA 2013 disebabkan indikator ini merupakan indikator baru seperti tercantum dalam baik RPJM maupun renstra periode 2012 - 2017. Semntara penyusunan program kegiatan TA 2013 masih mengacu kepada perencanaan jangka menengah (RPJM dan renstra) periode 2009 -2013.

d. Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dari target 100 % tercapai 100%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah program Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan kegiatan : - Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor; - Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor. e. Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi dari target 90 % tercapai 90%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi melalui kegiatan: - Audit keselamatan jalan - Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat DIY. - Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan udara. - Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang.


48

- Pemantauan keselamatan penerbangan. - Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum dijalan raya. - Penegakan hukum kelebihan muatan barang. - Kampanye keselamatan pelayaran. 2. Capaian Kinerja tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, bertekhnologi tepat, rendah emisi. 2013 Capaian 2012

Target

Realisasi

% Realisasi

Target Akhir Renstra (2017)


No

Indikator

1

Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda

75

80

80.65

100.81

88

86.76

10

20

15.8

79

100

79

25

30

32.87

109.57

50

65.74

4


100

100

100

100

100

100

5


-

19

15.6

82.1

35

35

2

3

Tabel 16 : Target dan Realisasi Kinerja


49

Gambar 16 : Target dan Realisasi Kinerja Sasaran tersebut terdiri dari 5 ( lima ), capaian kinerja berdasarkan indicator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut : a. Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dari target 80% tercapai 80.65 %. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan kegiatan : -

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas

-

Pengadaan dan pemasangan Marka jalan

-

Pengadaan dan pemasangan Pagar pengaman jalan

-

Pengadaan dan pemasangan LPJ

-

Pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru

-

Pengadaan dan pemasangan APILL

-

Pendampingan DAK


50

Memperhatikan kebutuhan akan fasilitas keselamatan jalan serta yang telah terpasang, maka pada TA 2013 telah terpasang 120 unit Lampu Penerangan Jalan dan 40 unit Lampu Penerangan Jalan hibah untuk Kabupaten/Kota, pengadaan dan pemasangan Alat Pengendalia Isyarat Lalu Lintas (APILL) sebanyak 2 paket, 350 unit rambu lalu lintas, 8 unit warning light tenaga surya, 80 buah traffic cone, 55 unit cermin tikungan 99 cm, 20 unit cermin tikungan 60 cm, 12 unit RPPJ, marka jalan 20.000 meter, 2 unit APILL tenaga surya, 1 unit APILL tenaga surya ATCS, 11.980 meter marka jalan, dan 240 buah rambu. Untuk mendukung tercapainya capaian fasilitas keselamatan jalan dilakukan beberapa kegiatan seperti penjagaan perlintasan sebidang di bandara adisutjipto selama 12 bulan, patroli keselamatan pelayaran selama 12 bulan dan dukungan pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru. b. Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta dai target 20% tercapai 15.8% sesuai dengan kondisi eksisting atau dapat dikatakan tidak mencapai target dikarenakan blm didukung dengan program kegiatan Dari 107 titik simpang Bersinyal yang di rencanakan hanya terlealisasi 17 titik simpang Bersinyal sampai dengan tahun 2013, yang mana terdiri dari 16 simpang dari dana APBN dan 1 simpang dari dana DAK. c.

Peningkatan pelayanan transportasi antar moda dari target 30% tercapai 32.87 %. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program pembangunan prasarana da fasilitas perhubungan melalui kegiatan: - Pembangunan sarana dan prasarana bus trans jogja - Pembangunan sarana dan prasarana pendukung perhubungan udara - Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas angkutan antar moda

d. Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan dari target 100 % tercapai 100% Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan melalui kegiatan : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

51

-

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang

-

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Laut dan ASDP

-

Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas

-

Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keselamatan KA

-

Rehabilitasi dan pemeliharaan angkutan umum buy the service Untuk

mendukung

tercapainya

program

tersebut

adalah

adanya

pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan meliputi : -

Pemeliharaan computer 14 unit;

-

Service kalibrasi JembatanTimbang 6 unit JT termasyuk portable;

-

Service diesel dan peralatan pendukung lainnya 2 paket;

-

Pelebaran jalan masuk jembatan timbang di JT kalitirto;

-

Warning light 4 unit;

-

Running text 3 buah;

-

12 SBNP;

-

3 speedboat;

-

2 garasi apung;

-

1 dermaga LLASDP;

-

1 ponton apung;

-

8 SSB;

-

Pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas selama 12 bulan;

-

Early warning selama 12 bulan.

e. Persentase penataan kawasan budaya dari target 19 % tercapai 15.6%. Indikator

penataan

kawasan

budaya

tercapai

melalui

Anggaran

Keistimewaan. Pada Tahun Anggaran 2013 rencana dana yang dianggarkan melalui dana keistimewaan sebesar dari Rp. 3.000.000.000 dan hanya terlealisasi sebesar Rp. 359.244.000. Sebagian besar kegiatan pada indikator ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan dana keistimewaan yang dianggarkan terlealisasi pada Triwulan ke IV.


52

3. Capaian Kinerja peningkatan pemamfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government service (DGS)

2013 N o

1

Capaian 2012

Indikator

Peningkat an layanan unggulan DGS per urusan

9 urusan/bida ng

Target

Realisasi

10 urusan/bida ng

10 urusan/bida ng

% Realisa si 100

Target Akhir Renstra (2017) 14 urusan/bida ng

Capaia n s/d 2013 terhada p 2017 (%) 71

Tabel 17 : Target dan Realisasi Kinerja.

Sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu), capaian kinerja berdasarkan indicator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan dari target 10 urusan/bidang tercapai 10 urusan/bidang. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan: -

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

-

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

-

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

-

Bimbingan tekhnis pengadaan barang dan jasa sevara elektronik

-

Kerjasama pengembangan E-government

-

Layanan pengadaan secara elektronik

-

Kerjasama pengembangan LPSE

Indikator real yang digunakan untuk menilai target ini adalah: -

Sosialisai Plaza melalui Website selama 12 bulan


53

-

Leaflet 2000 lembar, Booklet 2000 lembar dan tersedianya konten layanan selama 12 bulan;

-

Koordinasi dan sosialisasi updating DGS dengan seluruh SKPD sebanyak 1 kali;

-

Bimtek pendampingan pengaplikasian TOR DGS 9Bidang Unggulan ;

-

Koordinasi kominfo Provinsi dan Kabupaten Kota sebanyak 1 kali;

-

Pengembangan penggunaan perangkat lunak legal dan open source pemerintah provinsi DIY sebanyak 10 buku laporan;

-

Updating aplikasi jembatan timbang;

-

Updating aplikasi integrasi layanan pemprov DIY;

-

Pengadaan IP camera untuk aplikasi;

-

Colocation server e-MAIL pemprov DIY;

-

Pengadaan server 10 unit

-

Peralatan pendukung SIM JT Online ebanyak;

-

Penyusunan standar prosedur operasional layanan informasi publik;

-

Penyusunan tata cara penyebarluasan informasi publi;

-

Focus group discution tata cara penyebarluasan informasi publik;

-

Cetak buku pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi’

-

Pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik selama 1 tahun;

4. Capaian Kinerja Meningkatan Keterbukaan Informasi Public Melalui Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu), capaian kinerja berdasarkan indicator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :


54

2013 No

1

Indikator


Capaian 2012

55

Target

Realisasi

% Realisasi

60

60

100



75

80



a. Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat dari target 60 % tercapai 60%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program fasilitas pos telekomunikasi, pengendalian frekuensi dan informasi publik dengan kegiatan: - Pembinaan dan pendataan penyelenggaraan jasa titipan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

55

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Diseminasi informasi dalam pekan informasi nacional - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah - Penyelenggaraan layanan informasi publik - Fasilitasi dan koordinasi pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi - Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi Indikator real yang digunakan untuk menilai target ini adalah: - Melakukan pembinaan dan pengawasan data dan laporan kepada 7 operator telekomunikas, 150 menara telekomunikasi dan 150 warung internet; - 6 rekomendasi izin penyelenggaraan jasa titipan; - Data dan laporan penyelenggaraan 55 jasa titipan; - Data dan laporan penyelenggaraan 66 kantor pos; - Diseminasi informasi melalui pertunjukan rakyata, pentunra pada pekan informasi nasional; - Sosialisasi melalui tatap muka, radio, televisi, media pertunra, MCAP, dan siaran keliling; - Mengikuti pameran plaza informasi di Pekan Raya Jakarta; - Jurnal aspirasi 24 edisi, jurnal opini 24 edisi, jurnal ide warga 12 edisi, kliping pers 60 bendel dan jaring asmara 10 kali;


56

5. Capaian Kinerja ketersediaan infrastruktur jaringan tekhnologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

Sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu), capaian kinerja berdasarkan indicator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut : 2013 No

1

Capaian 2012

Indikator


10

Target

Realisasi

% Realisasi


40

42

105

100

Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%) 40


Gambar 18 : Target dan Realisasi Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

57

a. Penguatan jaringan IT di Pemda DIY dari target 40% tercapai 42 %. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dengan kegiatan: -

Pengelolaaln jaringan sistem informasi pemerintah daerah DIY

6. Indikator Kinerja Pendukung

Indikator

ini

merupakan

pendukung

dalam

rangka

terlayaninya

administrasi perkantoran dengan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Terlaksananya pelayalanan adaministrasi perkantoran 100 % Dalam indicator ini terdiri dari 1 program dan 14 kegiatan. Prosentase pencapaian kinerja dalam indikator ini yaitu 100 %,



58

b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100 % Dalam indicator ini terdiri dari 1 program 7 kegiatan. Prosentase pencapaian kinerja dalam indikator ini yaitu 100 %,


c. Tercapainya peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %. Dalam indicator ini terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan. Prosentase pencapaian kinerja dalam indikator ini yaitu 100 %.


59


III.3 Akuntabilitas Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 90.72 %. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94.13 %,. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS) (98.34 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi (92.85 %). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan padat abel berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

60

Tabel 20 : Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2013

No 1

2

3

4

5

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

46.749.177.470

43.585.771.068

93.23

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah 13.248.648.668 emisi dengan keselamatan tinggi;

10.462.649.350

78.97

Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital 950.153.000 government services (DGS);

933.810.000

98.27

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi 7.170.357.600 yang terintegrasi;

6.658.174.051

92.85

806.924.200

94.68

Sasaran Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan

Meningkatkan keterbukaan informasi publik 852.181.100 melalui pemberdayaan masyarakat;

% Realisasi

Jumlah

68.970.517.838

62.447.328.669

90.54

Belanja Langsung Pendukung

4.816.282.816

4.488.472.351

93.19

Total Belanja Langsung

73.786.800.654

66.935.801.010

90.71


61

Gambar 14 : Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2013

Gambar 15 : Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

62


63

BAB

4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2013, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai

pelaksanaan

akuntabilitas

kinerja

instansi

yang

merupakan

wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) sasaran, ditetapkan indicator

kinerja sasaran

sebanyak 9 (sembilan) indicator, Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2013 merupakan tahun pertama dari Rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihakdan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukungoleh berbagai pihak. Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

2.

Terdapat 13 (tigabelas) indikator kinerja yang terbagi ke dalam 5 (lima) sasaran strategis. Pada tahun 2013, 10 (sepuluh) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indikator. Capaian yang tertinggi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

64

indikator Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda Persentase 109.57 %, sedangkan 3(tiga) indikator belum memenuhi target dikarenakan pada tahun tersebut ada peralihan indikator renstra dari 2009-2013

ke renstra 2012-2017, proses

perencanaan pada tahun 2013 masih mengacu pada renstra 2012-2017, sehingga program dan kegiatan pada tahun 2013 belum terakomodir. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut: •

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

•

Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


65

LAMPIRAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

66

Lampiran 1 : Struktur Organisasi


67

Lampiran 2 : Website Dishubkominfo DIY


68

Lampiran 3 : Rekor MURI Penyelenggaraan Trans Jogja


69

Lampiran 4 : Penghargaan Badan Publik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013

70


71

PENETAPAN KINERJA SKPD

: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Anggaran

: 2013

Sasaran Strategis 1 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan

Indikator Kinerja 2 Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta

Program / Kegiatan

Target (%)

3 34,57

Anggaran

4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5

51.858.852.200 a. b.

Kegiatan pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

224.107.000 313.039.200

c.

Kegiatan Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan

d.

Kegiatan penyelenggaraan pelayanan angkutan umum buy the service

50.950.000.000

e.

Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan

112.485.000

f.

Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan umum AKDP

195.973.300

Kegiatan Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Buy the Service

-

63.247.700

g.


1

Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan

8,4

Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas 242.254.750 a.

Kegiatan Evaluasi Kinerja jaringan Jalan

b.

Kegiatan penetapan dan pengaturan manajemen lalu lintas

146.239.750 96.015.000 Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta

20

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a.

perencanaan transfer point dan park and ride

b.

pengembangan dan pembangunan fasilitas transfer point dan park and ride

-

pengadaan tanah untuk fasilitas transfer point dan park and ride

-

-

c.


90

Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi a.

1.215.373.000

Kegiatan audit keselamatan jalan

b.

c. d. e.

Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatanlalu lintas dan angkutan jalan tingkat DIY

-

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan udara

14.882.000

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

98.953.200

Kegiatan pemantauan keselamatan penerbangan

15.882.000


2

f.

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya

g.

Kegiatan penegakan hukum kelebihan muatan barang

h.

Kegiatan kampanye keselamatan pelayaran

148.010.000 937.645.800

Kinerja Pembinaan UnitPengujian KendaraanBermotor

100

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a.

b.



80

61.458.000

Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor

31.040.000

Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

30.418.000

Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas 5.661.333.000

a. b.

Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan

443.481.400 380.586.000

c. d.

Kegiatan Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Kegiatan Pengadaan dan pemasangan LPJ

-

1.608.746.000 e.

Kegiatan Pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

f.

Kegiatan Pengadaan dan pemasangan APILL

g.

Pendampingan DAK

359.995.000 894.941.450 1.973.583.150


3

Pengendalian Sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda

20

30


-

a.

-

Pengadaan dan pemasangan APILL, ATCS tenaga surya

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.485.307.466 a.

Pembangunan Sarana dan Prasarana bus trans jogja

b.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara

c.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Angkutan antar moda

1.185.365.466


100

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

299.942.000 -

2.218.228.552

a.

Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang

694.193.800

b.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP

179.055.000

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

399.992.500

c. d.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan KA

e.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan angkutan umum buy the service

15.337.400


4

929.649.852




19

Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan

-

9 Urusan/ Bidang

a.

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kawasan Budaya

-

b.

Penataan Moda Transportasi Tradisional

-

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, 714.446.400 a.

Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

b.

Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi

c.

e.

Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi Bimbingan Teknis pengadaan barang Dan jasa Secara Elektronik Kerjasama Pengembangan E-Government

f.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

g.

Kerjasama Pengembangan LPSE

119.469.400

555.770.000

d.

39.207.000 -

311.489.600



10%

-

Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi 6.971.489.600 a



5

6.971.489.600



55%

Program fasilitasi pos telekomunikasi,Pengendalian frekuensi dan Informasi Publik

a

858.359.100

Pembinaan dan Pendataan Penyelenggaraan Jasa Titipan

23.576.000 b c

Pembinaan Dan Pengawanan Penyelenggaraan Telekomunikasi Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

d

Diseminasi Informasi Dalam Pekan Informasi Nasional

e

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

f

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

g

Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

h

Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Pengembangan Layanan Informasi

8.395.600

199.119.000 94.958.000 128.145.000 206.200.000


6

144.296.000 53.669.500

Jumlah Anggaran

35.517.980.795

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.606.715.200

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.288.042.100

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

27.000.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

193.260.000

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

330.706.000

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.288.578.700

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2.093.461.200

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5.794.539.800

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

61.458.000

10. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

378.929.700

11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

8.496.545.100


7

12. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 13. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 14. Belanja Pegawai

327.264.000 31.971.600

12.599.509.395 Yogyakarta,

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X


2013

Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

Ir. Budi Antono, M.Si. NIP. 19580717 198503 1 017

8

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2013 S/D 2017 Instansi Visi

: :

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY.

Misi

:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1.

Sasaran

1 Menciptakan pelayanan angkutan berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung pembangunan keistimewaan DIY;

1.1.

2 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan

Program/ Kegiatan

Indikator Sasaran

1.1.1

3 Meningkatnya Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta

1.1

4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Indikator

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

5 Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta

a. Kegiatan penumpulan dan analisis database pelayanan angkutan

6 27.5

2013

Target (%) 7

34,57

2014

(Rp.000)

Target (%)

8

9

53.043.000 36,57

224.107

2016

2015

(Rp.000)

Target (%)

(Rp.000)

Target (%)

10

11

12

13

56.630.000 38,57 61.680.000 40,57

257.980

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2017

(Rp.000)

Target (%)

(Rp.000)

Target (%)

(Rp.000)

14

15

16

17

18

Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab

Lokasi

19

20

71.730.000 42,57 81.770.000 42,57 81.770.000 Dishubkominfo DIY

284.129

326.505

368.835

368.835 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa

859.043

783.742

706.623

706.623 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa 208.232 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta

b. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

313.039.20

c. Kegiatan Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan

63.247.70

145.647

149.704

184.335

208.232

d. Kegiatan penyelenggaraan pelayanan angkutan umum buy the service

50.950.000

55.500.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

e. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan

112.485.00

54.132

66.654

75.295


f. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan umum AKDP

195.973.30

609.859

216.478

248.764

281.015


g. Kegiatan Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Buy the Service

146.239.75

116.514

116.514

120.000

130.000

130.000 Dishubkominfo DIY Dishubkominfo DIY


-

Yogyakarta

80.000.000 Dishubkominfo DIY Wilayah Perkotaan DIY

-

Yogyakarta Yogyakarta

9

1.2

Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

a.

Kegiatan Eveluasi Kinerja jaringan Jalan

b.

Kegiatan penetapan dan pengaturan manajemen lalu lintas

1.3

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a.

perencanaan transfer point dan park and ride pengembangan dan pembangunan fasilitas transfer point dan park and ride pengadaan tanah untuk fasilitas transfer point dan park and ride

b. c.

Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan

Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta

4.2

18

8,4

20

378.929.00

16,8

510.000

25,2

2.980.000

33,6

2.760.000

42

2.756.000

146.239.75

118.487

694.662

643.380

642.450

96.015

391.513

2.285.338

2.116.620

2.113.550

54.000.00

40

-

300.000

60

300.000.00

6.000.000

80

-

7.000.000

100

-

9.000.000

42

2.756.000 Dishubkominfo DIY

100

kawasan terban-jalan Solo, kawasan Jati K D k Ij 9.000.000 Dishubkominfo DIY

642.450 Dishubkominfo DIY

-

-

Dishubkominfo DIY

-

-

949.490

1.107.739

1.221.545


-

-

5.050.510

5.892.261

7.778.455


1.594.000

1.888.000

2.031.000

2.078.000

2.131.000

Jalan Perkotaan di Wilayah DIY


JEC dan Parkir Ngabean JEC dan Parkir Ngabean JEC dan Parkir Ngabean


1.4

Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi

a.

Kegiatan audit keselamatan jalan

-

28.000

22.385

22.903

23.487


b.

Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatanlalu lintas dan angkutan jalan tingkat DIY

-

59.000

45.707

46.764

47.957


Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

c.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan udara

-

14.882

15.007

11.588

12.158


Bandara Adusutjipto

d.

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

-

98.953

129.729

100.169

105.106


e.

Kegiatan pemantauan keselamatan penerbangan

-

15.882

15.640

12.076

12.670


f.

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya

148.010

403.128

454.284

476.652

476.652

g.

Kegiatan penegakan hukum kelebihan muatan barang

937.646

1.198.789

1.354.901

1.421.612

1.421.612

h.

Kegiatan kampanye keselamatan pelayaran



80

90

100

-

10

100

38.707

100

29.890

100

31.358

100

31.358

Daerah Istimewa Yogyakarta Bandara Adusutjipto

Dishubkominfo DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta

Dishubkominfo DIY


Dishubkominfo DIY

Perairan wilayah DIY

1.4

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a.

Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

b.

2.

Meningkatan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi;

2.1.


2.1.1.

Tersedianya sarana dan prasarana yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi;

Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

100

100

61.458

100

160.000

100

171.000

100

184.000

100

199.000

100


31.040

33.329

72.190

77.680

84.010


30.418

45.618

98.810

106.320

114.990


Daerah Istimewa Yogyakarta UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten dan Kota di DIY

2.1

Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas

a.

Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas

443.481.40

1.350.000

1.393.910

1.533.300

1.686.631


b.

Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan

380.586.00

300.000

219.660

241.626

265.790


Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. KKab. l Sleman, K Kab. b

c.

Kegiatan Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan

400.000

595.740

655.314

720.846


Bantul, Kab. KKab. l GunungK Kidul b

d.

Kegiatan Pengadaan dan pemasangan LPJ

1.608.746

2.318.747

2.550.620

2.805.683

3.086.252


e.

Kegiatan Pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan APILL

359.995.00

400.000

401.365

441.500

485.652


894.941.45

1.500.000

1.745.604

1.920.165

2.112.182


1.973.583.15

200.253

209.001

229.902

252.886


f.

g.

Pendampingan DAK

2.2


a.

2.3


75

80

5.857.000

82

-

6.469.000

84

7.115.900

86

7.827.490

88

8.610.239

88


dan Kab. Kulon Progo

Pengendalian Sistem simpang pengadaan dan pemasangan APILL, ATCS b i l di tenaga surya

10

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

25

Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana bus trans jogja b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Angkutan antar moda


20

127.706.00

40

3.250.000

60

3.250.000 30

1.516.000.00

35

3.815.000

3.250.000

80

3.250.000 40

4.216.000

45

Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Kab. Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta

3.250.000 100

3.250.000 100


3.250.000

3.250.000

3.250.000 Dishubkominfo DIY Kab. Sleman dan Kab. Bantul

4.659.000

50

5.150.000

50


1.185.365.47

3.500.000

3.850.000

4.235.000

2.000.000


Wilayan Perkotaan DIY

299.942.00

210.000

231.000

254.100

254.100


Kab. Sleman, dan Kab. Gunung Kidul

135.000

169.900

2.404.900


-

-

11


2.4

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Berfungsinya Prasarana Perhubungan Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang

100

100

2.218.000.00 100

2.933.000 100

653.269

694.193.80

3.398.000 100

660.947

3.720.000 100

727.042

4.099.000 100

800.000

b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP

179.055.00

228.731

251.000

237.958

250.000

c. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

399.992.50

1.000.000

1.200.000

1.300.000

1.500.000

d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan KA

15.337.40

51.000

51.000

55.000

57.000

e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan angkutan umum buy the service

929.649.85

1.000.000

1.235.053

1.400.000

1.492.000

2.5

Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan


a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kawasan Budaya b. Penataan Moda Transportasi Tradisional


15

19

2.500.000.00

23

5.000.000 27

10.000.000 31


800.000 Dishubkominfo DIY Jembatan Timbang Kalitirto, Taman martani, dan Kuwaru 250.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta 1.500.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta 57.000 Dishubkominfo DIY Wilayah Perkotaan DIY 1.492.000 Dishubkominfo DIY Kakiajir, Kab. Sleman

12.500.000 35

15.000.000 35


-

4.250.000

8.500.000

10.625.000

12.750.000

12.750.000 Dishubkominfo DIY Kawasan Budaya

-

750.000

1.500.000

1.875.000

2.250.000

2.250.000 Dishubkominfo DIY Kawasan Budaya

12

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2013 S/D 2017 Instansi Visi Misi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY. 2. Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal.

: : :

Tujuan

Sasaran

1 1.

2

Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan serta mewujudkan digital government services (DGS);

1.1.


Program/ Kegiatan

Indikator Sasaran

3 1.1.1

Meningkatkan pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS);

4 1.1.1

a.

b.

c.

d.

e.


1.2.1

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;

5


Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target 2013 Target

6

7

9 Urusan/ Bidang

10 Urusan/ Bidang

Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi Bimbingan Teknis pengadaan barang Dan jasa Secara Elektronik Kerjasama Pengembangan EGovernment

1.1.2

Program layanan Pengadaan Barang/Jasa

a.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kerjasama Pengembangan LPSE

b.

1.2.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa,

Indikator

1.2.1

Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi

a


Layanan Pengadaan Barang Jasa Berbasis IT


100%

10%


100%

40%

2014 Rp.000

Target

8

9

595.000

11 Urusan/ Bidang

2016

2015 Rp.000

Target

10

11

693.000

12 Urusan/ Bidang

Rp.000 12

897.000

Target 13

13 Urusan/ Bidang

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2017 Rp.000 14

902.000

Target 15

14 Urusan/B idang

Rp.000 16

907.000

Target 17

14 Urusan/B idang

Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab

Lokasi

Rp.000 18 19 907.000 Dishubkominfo DIY

20

119.469

174.500

190.000

195.000

195.000

195.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta

555.770

437.936

500.000

500.000

505.000

505.000 Dishubkominfo DIY Pemda DIY

39.207

-

115.000

115.000

115.000


-

48.564

60.000

60.000

60.000


-

32.000

32.000

32.000

32.000


35.000

100%

75.000

100%

150.000

100%

350.000

100%

350.000

-

75.000

110.000

300.000

300.000

-

-

40.000

50.000

50.000

7.282.000

6.971.490

60%

5.000.000

80%

5.000.000

5.000.000

5.000.000

13

90%

3.500.000

3.500.000

100%

3.000.000

3.000.000

100%


300.000 Dishubkominfo DIY Instansi Pemda DIY 50.000 Dishubkominfo DIY Pemda DIY

100%


3.000.000

Dishubkominfo DIY Pemda DIY

2.


2.1.

Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik;

2.1.1

Meningkatkan pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik;

2.1.1.

Program fasilitasi pos Penyebarluasan telekomunikasi,Pengendalian Informasi frekuensi dan Informasi Publik Pembangunan bagi masyarakat

55%

60%

950.000

a

Pembinaan dan Pendataan Penyelenggaraan Jasa Titipan

23.576

b

Pembinaan Dan Pengawanan Penyelenggaraan TPenyebarluasan l k ik i Informasi

8395.60

c

65%

975.000

70%

1.000.000

75%

1.025.000

75%

1.050.000

75%


9.526

10.000

10.000

10.000


8.395.60

10.000

10.000

10.000


199.119

411.767.90

420.000

420.000

420.000

420.000 Dishubkominfo DIY Kab/Kota di wilayah DIY

94.958

156.950.50

160.000

160.000

160.000


Pembangunan Daerah d

Diseminasi Informasi Dalam Pekan Informasi Nasional

e

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

128.145

147.360

150.000

150.000

150.000

150.000 Dishubkominfo DIY DKI Jakarta

f

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

206.200

241.000

250.000

250.000

250.000


g

Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

144.296

-

-

25.000

25.000


h

Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Pengembangan Layanan Informasi

53.669.50

-

-

-

25.000



14


15

1 AB B Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 Dishubkominfo DIY Tahun 2013

Recommend Documents