AKUNTABILITAS KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA BAB III. LAKIP 2011 Direktorat Jenderal Penataan Ruang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

49


A

kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan : memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama; perencanaan strategik. mengukur pencapaian kinerja dengan perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target; perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya; melakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis hasil pengukuran kinerja ; menginterprestasikan data yang diperoleh.

Alat untuk melaksanakan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

50



Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya dengan sasaran menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi

instansi

pemerintah;terwujudnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan pembangunan nasional; terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan

fungsinya melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang telah direncanakan dan ditargetkan sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance merupakan salah satu prasyarat yang harus dianut dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada Rencana Strategis 2010 -2014 Direktorat Jenderal Penataan Ruang tertuang dalam 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan pelaksanaannya melalui 6 (enam) kegiatan yang mencerminkan jumlah eselon II A yaitu kegiatan: 1.

Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan penataan Ruang.

2.

Bina Program dan Kemitraan

3.

Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional.

4.

Pengembangan Perkotaan

5.

Pembinaan Penataan Ruang Wilayah I

6.

Pembinaan penataan Ruang Wilayah II

Dalam mengukur kinerja tahun 2011 masing –masing pelaksanaan kegiatan , pengukurannya dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan Penetapan Kinerja berdasarkan RKAKl/DIPA untuk setiap indikator outcame yang dihasilkan selama tahun 2011.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meni pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan


51

AKUNTABILITAS KINERJA sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Penataan Ruang . Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut masukan

menjadi

keluaran

atau

tidak terlepas dari

penilaian

dalam

proises mengolah

proses

penyusunan

kebijakan/program//kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikatorindikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat

3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2011 Sasaran strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang yaitu terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang yang dalam pencapaiannya didukung oleh indikator outcome.

Pada Tahun Anggaran 2011, indikator outcome/output pada Rencana Kinerja Direktorat (RKT) Jenderal Penataan Ruang berdasarkan Renstra 2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja (PK) 2011 merupakan identifikasi dari paket pekerjaan yang ada pada DIPA/RKA-KL tahun 2011 sesuai dengan indikator outcome/output yang ada pada RKT dan penetapannya telah dilakukan pada bulan Maret 2011. Pada pertengahan tahun 2011 dilakukan revisi Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang semula ada 3 (tiga) indikator outcome setelah revisi menjadi 4 (empat) indikator outcome sebagai berikut semula: 1)

Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional

52


AKUNTABILITAS KINERJA 2)

Jumlah

Provinsi/Kabupaten/Kota

yang

mendapat

pembinaan

penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 3)

Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, fasilitasi kemitraan, BMN, dan fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta fengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS.

menjadi: 1)

Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional

2)

Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan Penataan Ruang

3)

Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi SPM dan /atau ditingkatkan kualitas Penataan Ruangnya.

4)

Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi, dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang.

Berdasarkan Permen PU No 22/ PRT/M/2010 tentang perubahan peraturan menteri PU Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian PU indikator outcome 1 dan 2 merupakan indikator kinerja utama, adanya revisi pada indikator outcome, juga terjadi restruktur pada output dan indikator output , yang selanjutnya dalam Pengukuran Kinerja akan dilakukan berdasarkan PK dan Renstra yang telah direvisi.

Tahun 2011 yang merupakan tahun kedua dalam tahapan pembangunan 2010-2014, melaksanakan

943

paket pekerjaan dengan pembiayaan sejumlah Rp 669. 016.

729.000, dengan DIPA awal Rp 636.000.000. dan mendapat tambahan dana reward sebesar Rp. 32. 500.000.000, dan penerimaan PNBP Wisma Werdhapura Rp. 516.729.000.

Target dan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang berdasarkan Penetapan Kinerja dari setiap indikator utama/outcome yang merupakan agregasi dari pencapaian kinerja setiap kegiatan/unit eselon II diukur untuk setiap indikator output penting saja dalam pencapaian indikator outcome terlihat pada tabel di bawah ini


53

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2011 Berdasarkan PK Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Terwujudnya

Indikator Outcome 1

25 Raperpres (3

25 Raperpres (3

perumusan dan

IKU 1

Raperpres Pulau,

Raperpres Pulau,

pelaksanaan kebijakan

Jumlah rencana tata ruang dan

18 Raperpres

18 Raperpres KSN

dan standarisasi teknis

rencana terpadu program

KSN Non

Non Perkotaan, 4

bidang penataan

pengembangan infrastruktur

Perkotaan, 4

KSN Perkotaan), 8

ruang

jangka menengah,

KSN Perkotaan),

RPI2JM (4

Pulau/Kepulauan dan Kawasan

7 RPI2JM (4

Pulau/Kepulauan,

Strategis Nasional

Pulau/Kepulauan,

4 KSN Perkotaan)

% Capaian 107,14%

3 KSN Perkotaan)

1

Indikator Output :

4 laporan / 3

4 laporan / 3

Jumlah laporan RPIIJM

Laporan

Laporan

Jumlah laporan hasil

2 laporan / 3

2 laporan / 3

pengawasan (monev)

Laporan

Laporan

10 laporan

10 Laporan

100%

Jumlah Draft Raperpres

21 draft

21 Darft Rapepres

100%

Kawasan Strategis Nasional

Raperpres

100%

100%

Pulau/Kepulauan / KSN Perkotaan 2

100%

perwujudan penataan ruang wilayah nasional yang disosialisasikan ke sektor terkait. 3

Jumlah Kajian/Materi Teknis KSN Non Perkotaan dan Review RTRWN

4

Non Perkotaan 5

Jumlah dokumen penyelesaian

1 laporan /

1 Laporan ,

Raperpres KSN perkotaan

4 Raperpres

4 Raperpres

Jumlah materi teknis Raperpres

1 laporan /

1 laporan /

KSN perkotaan

6 materi teknis

6 materi teknis

Indikator Outcome 2

15 Provinsi,

16 Provinsi,

IKU 2

241 Kabupaten,

262 Kabupaten,

Jumlah

49 Kota

44 Kota

9 Kota

9 Kota

100%

94,9%

sesuai amanat UU 26/2007 6

100%

101,73%

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR Indikator Output: 1

Jumlah kota yang dibina dan ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan ruang dan kelembagaannya

2

Jumlah laporan fasilitasi

6 laporan / 49

6 laporan / 44

pemberian rekomendasi

Kota

Kota

persetujuan substansi dan/atau

54


AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRW Kota 3

Jumlah laporan hasil

448 laporan

448 Laporan

100%

107,4%

pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah. 4

Jumlah Provinsi/Kabupaten

15 Provinsi,

16 Provinsi,

yang terfasilitasi pemberian

242 Kabupaten,

262Kabupaten,

Indikator Outcome

1 Revisi &

1 Revisi & Review

IKU 3

Review Renstra,

Renstra,

Jumlah dokumen perencanaan

1 Rencana Kerja

1 Rencana Kerja

dan pemrograman (jangka

Satminkal,

Satminkal,

menengah dan tahunan),

44 RKAKL,

44 RKAKL,

Dokumen pelaporan

1 Lakip DJPR,

1 Lakip DJPR,

akuntabilitas kinerja, Keuangan,

4 Laporan

4 Laporan Triwulan

Layanan data dan informasi

Triwulan

Elektronik

publik, Fasilitasi

Elektronik

Monitoring

penyebarluasan informasi

Monitoring

5 Laporan Fasilitas

penataan ruang dan

5 Laporan

Layanan dan

penyelenggaraan PNBP,

Fasilitas Layanan

Informasi Publik,

Fasilitasi kemitraan, BMN, dan

dan Informasi

8b Laporan

Fasilitasi legal drafting

Publik,

Pembinaan dan

peraturan perundangan, serta

7 Laporan

Pengelolaan

Pengelolaan administrasi

Pembinaan dan

Administrasi

kepegawaian dan pelatihan

Pengelolaan

Kepegawaian,

PPNS.

Administrasi

8 Laporan

Kepegawaian,

Akuntansi

6 Laporan

Keuangan,

Akuntansi

6 Laporan

Keuangan,

Kegiatan

6 Laporan

Administrasi

Kegiatan

Pengelolaan BMN

Administrasi

dan Administrasi

Pengelolaan

Ketatausahaan,

BMN dan

2 Laporan

Administrasi

Pelatihan dan

Ketatausahaan,

Operasionalisasi

2 Laporan

PPNS

rekomendasi persetujuan substansi dan/atau pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten 104,76%

Pelatihan dan Operasionalisasi PPNS


55


Indikator Kinerja Indikator Output : 1

Target

Realisasi

% Capaian

3 laporan

3 laporan

100%

1 laporan

1 Laporan

100%

4 laporan

4 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

100%

4 laporan

4 laporan

100%

5 laporan

5 laporan

100%

7 laporan

8 Laporan

133%

6 laporan

8 Laporan

133%

6 laporan

8 Laporan

133%

2 laporan

2 laporan

100%

Jumlah laporan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, rencana, serta rencana program dan anggaran jangka menengah

2

Jumlah dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang

3

Jumlah laporan perencanaan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Penataan Ruang

4

Jumlah laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan Ditjen Penataan Ruang

5

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Program Direktorat Jenderal Penataan Ruang

6

Jumlah laporan kegiatan penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik serta pameran bidang penataan ruang

7

Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai

8

Jumlah laporan akuntansi keuangan Ditjen Penataan Ruang

9

Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Pengelolaan BMN dan Administrasi Ketatausahaan DJPR

10

Jumlah kegiatan Pelatihan dan Operasionalisasi PPNS Bidang Penataan Ruang

Pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang dilakukan dengan melihat tingkat realisasi pencapaian kinerja pada indikator outcome. Pencapaian kinerja pada masing-masing outcome merupakan perwujudan dari pencapaian target dari indikator output melalui pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit eselon II di lingkungan

56


AKUNTABILITAS KINERJA Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Pencapaian kinerja indikator outcome Direktorat Jenderal Penataan Ruang dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Pencapaian Kinerja indikator outcome 1 “Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu

program

pengembangan

infrastruktur

jangka

menengah,

Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional” yaitu 107,14% yang meliputi 25 Raperpres (3 Raperpres Pulau, 18 Raperpres KSN Non Perkotaan, 4 KSN Perkotaan), 8 RPI2JM (4 Pulau/Kepulauan, 4 KSN Perkotaan). Pencapaian Raperpres Pulau

KSN Non Perkotaan

KSN Perkotaan

1. Pulau Papua

1.

Perbatasan Negara Riau-Kepri

1.

Mamminasata

2. Kepulauan Maluku

2.

Perbatasan Negara NAD-Sumut

2.

Sarbagita

3. Kepulauan Nusa Tenggara

3.

Perbatasan Sulut

3.

Mebidangro

4.

Perbatasan Maluku

4.

Cekungan Bandung

5.

Perbatasan Maluku Utara

6.

Perbatasan Papua

7.

Perbatasan NTT

8.

KSN Borobudur

9.

Kws Danau Toba

10. Kws. Pacangsanak 11. KAPET Khatulistiwa 12. KAPET Batulicin 13. KAPET Sasamba 14. KAPET Manado Bitung 15. KAPET Pare-pare 16. Sorowako 17. Timika 18. Raja Ampat

Pencapaian RPI2JM Pulau

KSN Non Perkotaan

1. Pulau Sumatra

1. Jabodetabekjur

2. Pulau Jawa-Bali

2. Mamminasata

3. Pulau Kalimantan

3. Mebidangro

4. Pulau Sulawesi

4. Sarbagita,

Pencapaian kinerja indikator outcome 2 “Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR” yaitu 101,73%, yaitu RTRW yang

mendapat persetujuan substansi oleh

Menteri Pekerjaan Umum meliputi 16 Provinsi, 262 kabupaten dan 44 kota.


57

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian persetujuan substansi RTRW provinsi meliputi: 1.

Provinsi Kepulauan Riau

2.

Provinsi Sulawesi Tengah

3.

Provinsi Kalimantan Tengan

4.

DKI Jakarta

5.

Provinsi Papua

6.

Provinsi Sumatera Selatan

7.

Provinsi Bangka Belitung

8.

Provinsi Sulawesi Barat

9.

Provinsi Sulawesi Utara

10. Provinsi Sumatera Utara 11. Provinsi Sulawesi Tenggara 12. Provinsi Kalimantan Timur 13. Provinsi Kalimantan Barat 14. Provinsi Jambi 15. Provinsi Riau 16. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Untuk tingkat kabupaten dan kota, tingkat pencapaian persetujuan substansi yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Pencapaian Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten tahun 2011

58



Pencapaian Persetujuan Substansi RTRW Kota tahun 2011

Disamping pencapaian kinerja pada dua outcome utama tersebut, kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang juga didukung melalui pencapaian kinerja pada outcome 3 “Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS “ sebesar 104,76 %.

Pada tahun 2011, dari 10 indikator output yang tercantum dalam Penetapan Kinerja, semua indikator output dapat direalisasikan sesuai rencana bahkan terdapat 4 indikator output, yaitu indikator output 7 (jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai), indikator output 8 (jumlah laporan akuntansi keuangan Ditjen Penataan Ruang), indikator output 9 (jumlah laporan kegiatan administrasi pengelolaan BMN dan administrasi ketatausahaan DJPR), dan indikator output 10 (jumlah kegiatan pelatihan dan operasionalisasi PPNS bidang penataan ruang) realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan di akhir tahun anggaran ada kebijakan pelaksanaan efisiensi anggaran yang kemudian dialokasikan untuk paket pekerjaan baru dimana pada indikator output 7 terdapat tambahan 7 (tujuh) paket pekerjaan, pada indikator output 8 terdapat tambahan 2 (dua) paket pekerjaan, pada indikator output 9 terdapat tambahan 2 (dua) paket pekerjaan, dan pada indikator output 10 terdapat tambahan 1 (satu) paket pekerjaan. Dengan adanya tambahan paket pekerjaan ini maka realisasi indikator output 7 sebesar 200% (target 7 laporan, realisasi 14 laporan), indikator output 8 sebesar 133% (target 6 laporan, realisasi 8


59

AKUNTABILITAS KINERJA laporan), indikator output 9 sebesar sebesar 133% (target 6 laporan, realisasi 8 laporan), dan indikator output 10 sebesar 150% (target 2 laporan, realisasi 3 laporan).

Pada tahun 2011 selain dana reguler, Direktorat Jenderal Penataan Ruang juga mendapatkan dana reward dari Kementerian Keuangan sebagai hasil dari optimalisasi anggaran tahun 2010. Dana tersebut dialokasikan di Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang, namun pemanfaatannya digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output pada Direktorat lainnya. Pengalokasian dana tersebut disebar kepada Direktorat-direktorat yang terkait sesuai dengan indikator output masing-masing Direktorat, yaitu Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, Direktorat Perkotaan, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, dan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II. Pencapaian kinerja pemanfaatan Dana Reward tersebut.

Pencapaian Kinerja Dana Reward Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2011 SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

TARGET

REALISASI 2011

% CAPAIAN

Pelaksana: Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan

3) Jumlah dokumen perencanaan dan


pemrograman (jangka menengah dan


tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas

bidang penataan ruang

kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS. Indikator Output: 1

Jumlah laporan kegiatan pembinaan

1

1

100%

1

1

100%

2

2

100%

1

1

100%

dan pengelolaan pegawai

2

Jumlah unit kerja yang tersedia sarana dan prasarananya

3

Jumlah kegiatan layanan bantuan hukum bidang penataan ruang

4

Rancangan legal drafting peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

60


AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS 5

Jumlah laporan kegiatan

TARGET

REALISASI 2011

% CAPAIAN

1

-

0%

1

1

100%

1

1

100%

2

-

0%

2

2

100%

3

3

100%

penyelenggaraan Balai Informasi Penataan Ruang 6


Pelaksana: Direktorat Bina Program dan Kemitraan Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan

3)Jumlah dokumen perencanaan dan




tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas


kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS. Indikator Output: 1


2

Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penataan ruang

Pelaksana: Direktorat rPembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan

1) Jumlah rencana tata ruang dan rencana


terpadu program pengembangan


infrastruktur jangka menengah,


Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional Indikator Output: 1

Jumlah laporan kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan KSN, Jumlah Laporan RPIIJM KSN KAPET *), dan Jumlah Laporan RPIIJM KSN Non KAPET *)

2

Jumlah KSN yang Kabupaten/Kotanya mendapatkan pendampingan penyediaan peta dalam rangka penyusunan rencana


61


INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

TARGET

REALISASI 2011

% CAPAIAN

rinci di KSN *) 3

Jumlah kajian, penyepakatan, dan

1

1

100%

2

2

100%

3

3

100%

2

2

100%

2

2

100%

1

1

100%

3

3

100%

1

1

100%

penyebarluasan jakstra PR yang dihasilkan yang disosialisasikan ke sektor terkait 4

Jumlah Draft Raperpres Kawasan Strategis Nasional Non Perkotaan

Pelaksana: Direktorat Pengembangan Perkotaan Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan

1) Jumlah rencana tata ruang dan rencana


terpadu program pengembangan


infrastruktur jangka menengah


Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional 1

Jumlah kajian penyiapan kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan, dan laporan pemutakhiran basis data dan informasi perkotaan

2

Jumlah KSN yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan ruang serta kelembagaan KSN perkotaan

3

Jumlah dokumen penyelesaian Raperpres KSN perkotaan sesuai amanat UU 26/2007

Indikator Outcome : Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan 1

Jumlah laporan pembinaan teknis peningkatan kualitas tata ruang dan kapasitas kelembagaan kota

2

Jumlah kota yang terfasilitasi pemberian rekomendasi persetujuan substansi dan/atau pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRW Kota

3

Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi dan media sosialisasi penyusunan pedoman dan standar teknis bidang penataan ruang kota

62



INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

TARGET

REALISASI 2011

% CAPAIAN

Pelaksana: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan

2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang


mendapat pembinaan penyusunan Rencana


Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR


1

Jumlah Provinsi/Kabupaten yang

3

2

67%

3

2

67%

terfasilitasi pembahasan BKPRN dan/atau pemberian rekomendasi persetujuan substansi tentang materi Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten Pelaksana: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan

2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang


mendapat pembinaan penyusunan Rencana


Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR


1

Jumlah Provinsi/Kabupaten yang terfasilitasi pembahasan BKPRN dan/atau pemberian rekomendasi persetujuan substansi tentang materi Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten

Dengan total DIPA dan PNBP Tahun 2011 Rp. 669.016.729.000 dan realisasi pada tahun 2011 adalah Rp. 590.792.768. Untuk paket-paket pekerjaan tambahan yang berasal dari dana reward hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010, terdapat 5 (lima) paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan pekerjaan tersebut. Berdasarkan gambaran diatas, dapat dilihat bahwa kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang dengan mengacu pada Penetapan Kinerja yang disusun di awal tahun anggaran, target indikator outcome dapat tercapai seluruhnya bahkan pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Rata-rata pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang pada tahun 2011 adalah sebesar 110,16% . Hal ini terjadi karena pada tahun anggaran 2011 Direktorat Jenderal Penataan Ruang mendapatkan tambahan dana reward serta pemanfaatan dana cadangan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun 2011. Berikut dibawah ini penjelasan mengenai evaluasi dan analisis masing-masing indikator outcome pada masing masing kegiatan/unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang.


63

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang – Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Pencapaian

kinerja

pada

Kegiatan

Pembinaan

Manajemen

Penyelenggaraan

Penataan Ruang dari unit eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang berdasarkan PK 2011 terlihat pada tabel 3-3.

Pencapaian ini juga merupakan

kumulatif terkait dengan pelaksanaan Satker Balai Informasi Penataan Ruang yang berkedudukan di Denpasar Provinsi Bali yang juga mengelola Wisma Werdhapura. Berikut tabel pengukuran berdasarkan Penetapan Kinerja

Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2011 NO (1)

1

SASARAN STRATEGIS (2)

Terwujudnya perumusan dan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

Indikator Outcome : 3) Jumlah dokumen

6 Laporan Akuntansi

pelaksanaan

perencanaan dan

kebijakan dan

pemrograman (jangka

Laporan Kegiatan


Penyelenggaraan

standarisasi teknis bidang penataan ruang

Dokumen pelaporan

Keuangan, 7

Balai Informasi

akuntabilitas kinerja, Fasilitasi

Penataan Ruang,

Kemitraan, Layanan data dan

6 Laporan

informasi publik, Akuntansi Keuangan, Kegiatan Penyelenggaraan Balai

Kegiatan Administrasi Pengelolaan BMN

Informasi Penataan Ruang,

dan Administrasi

Pengelolaan BMN dan

Ketatausahaan, 2

Administrasi Ketatausahaan,

Laporan

dan Rancangan Legal Drafting

Rancangan Legal

Peraturan Perundangan-

Drafting Peraturan

undangan, Pembinaan dan

Perundang-

Pengelolaan Administrasi

undangan, 7

Kepegawaian serta Pelatihan dan Operasionalisasi PPNS

Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian serta 2 Laporan Pelatihan dan Operasionalisasi PPNS

64


AKUNTABILITAS KINERJA NO (1)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

(6)

7 laporan

8 Laporan

114%

6 Laporan

8 laporan

133%

1 dokumen

1 dokumen

100%

12 bulan

12 bulan

100%

6 laporan

8 laporan

133%

6 unit kerja

6 Unit Kerja

100%

3 Laporan

6 laporan

200%

2 Laporan

2 laporan

100%

12 Bulan Layanan

12 Bulan

100%

(2)

Indikator Output : 1


2


3

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

4

Jumlah bulan layanan perkantoran DJPR

5

Jumlah laporan kegiatan administrasi pengelolaan BMN dan administrasi ketatausahaan DJPR

6


7

Jumlah Kegiatan Layanan bantuan hukum bidang penataan ruang

8

Rancangan legal drafting peraturan perundangundangan bidang penataan ruang

9

Jumlah bulan layanan PNBP

Layanan 10


7 laporan

10 laporan

143%

3 Laporan

3 laporan

100%

2 laporan

2 Laporan

100%

penyelenggaraan Balai Informasi Penataan Ruang 11

Jumlah laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi

12


*Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp. 103.730.430.000 *Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp. 104.247.159.000

Target untuk beberapa indikator output Sekretariat Ditjen Penataan Ruang mengalami perubahan karena adanya penambahan pekerjaan dari hasil penghematan belanja dan pembukaan dana blokir atau dana cadangan. Sebagai contoh, karena penambahan pekerjaan tersebut, realisasi untuk indikator output “jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai” berubah dari 7 (tujuh) laporan menjadi 8


65

AKUNTABILITAS KINERJA (delapan) laporan, sehingga persentase pencapaian kinerja menjadi 114% (seratus empat belas persen).

Berikut adalah pengukuran kinerja untuk untuk Dana Rewards Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun Anggaran 2011. Namun pelaksanaan paket pekerjaan tersebut disebar kepada Direktorat - Direktorat yang terkait sesuai dengan indikator output masingmasing Direktorat, yaitu Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, Direktorat Perkotaan, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, dan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II.

Sekretariat

Ditjen

Penataan

Ruang

hanya

memfasilitasi

kelancaran

penyelenggaraan paket pekerjaan tersebut. Pencapaian Kinerja Dana Reward Yang Difasilitasi Oleh Satker Pembinaan Managemen Penyelenggaraan Penataan Tahun 2011 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

%

2011

CAPAIAN

1

1

100%

1

1

100%

2

2

100%

TARGET

Pelaksana: Sekretarian Ditjen Penataan Ruang Terwujudnya perumusan

Indikator Outcome :

dan pelaksanaan

3) Jumlah dokumen perencanaan

kebijakan dan standarisasi


teknis bidang penataan

menengah dan tahunan), Dokumen

ruang

pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS. Indikator Output: 1


2


3

Jumlah kegiatan layanan bantuan hukum bidang penataan ruang

66



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 4

REALISASI

%

2011

CAPAIAN

1

1

100%

1

-

0%

1

1

100%

1

1

100%

2

-

0%

TARGET


5

Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Balai Informasi Penataan Ruang

6


Pelaksana: Direktorat Bina Program dan Kemitraan Terwujudnya perumusan

Indikator Outcome :

dan pelaksanaan



pemrograman (jangka menengah


dan tahunan), Dokumen pelaporan

ruang

akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS. Indikator Output: 1


2


Pelaksana: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional Terwujudnya perumusan

Indikator Outcome :

dan pelaksanaan

1) Jumlah rencana tata ruang dan




pengembangan infrastruktur jangka

ruang

menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional


67

AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

%

2011

CAPAIAN

2

2

100%

3

3

100%

1

1

100%

2

2

100%

3

3

100%

2

2

100%

TARGET

Indikator Output: 1

Jumlah laporan kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan KSN, Jumlah Laporan RPIIJM KSN KAPET *), dan Jumlah Laporan RPIIJM KSN Non KAPET *)

2

Jumlah KSN yang Kabupaten/Kotanya mendapatkan pendampingan penyediaan peta dalam rangka penyusunan rencana rinci di KSN *)

3

Jumlah kajian, penyepakatan, dan penyebarluasan jakstra PR yang dihasilkan yang disosialisasikan ke sektor terkait

4

Jumlah Draft Raperpres Kawasan Strategis Nasional Non Perkotaan

Pelaksana: Direktorat Pengembangan Perkotaan Terwujudnya perumusan

Indikator Outcome :

dan pelaksanaan






ruang

menengah Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional 1


2

Jumlah KSN yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan ruang serta kelembagaan KSN perkotaan

68



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 3

Jumlah dokumen

REALISASI

%

2011

CAPAIAN

2

2

100%

1

1

100%

3

3

100%

1

1

100%

3

2

67%

TARGET

penyelesaian Raperpres KSN perkotaan sesuai amanat UU 26/2007 Indikator Outcome : 2) Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan 1

Jumlah laporan pembinaan teknis peningkatan kualitas tata ruang dan kapasitas kelembagaan kota

2

Jumlah kota yang terfasilitasi pemberian rekomendasi persetujuan substansi dan/atau pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRW Kota

3

Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi dan media sosialisasi penyusunan pedoman dan standar teknis bidang penataan ruang kota

Pelaksana: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Terwujudnya perumusan

Indikator Outcome :

dan pelaksanaan

2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota


yang mendapat pembinaan


penyusunan Rencana Tata Ruang

ruang

Wilayah (RTRW) / RDTR 1

Jumlah Provinsi/Kabupaten yang terfasilitasi pembahasan BKPRN dan/atau pemberian rekomendasi persetujuan substansi tentang materi Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten


69

AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

2011

CAPAIAN

2

67%

Pelaksana: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Terwujudnya perumusan

Indikator Outcome :

dan pelaksanaan

2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota





ruang

Wilayah (RTRW) / RDTR 1

Jumlah Provinsi/Kabupaten

3

yang terfasilitasi pembahasan BKPRN dan/atau pemberian rekomendasi persetujuan substansi tentang materi Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten

Untuk paket-paket pekerjaan tambahan yang berasal dari dana reward hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010, terdapat 5 (lima) paket pekerjaan

tidak

dapat

dilaksanakan

karena

keterbatasan

waktu

dalam

penyelenggaraan pekerjaan tersebut, antara lain: 1.

Penyiapan Dokumentasi Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;

2.

Penyusunan Pedoman Dekonsentrasi Persetujuan Substansi RDTR Kota dan Kawasan Perkotaan;

3.

Pembinaan Penyelesaian Raperda RTRW Kabupaten di Wilayah I;

4.

Pembinaan Penyelesaian Raperda RTRW Kabupaten di Wilayah II; dan

5.

Kajian Strategis Penataan Ruang Terkait Aspek Ketahanan Air, Energi dan Pangan di Pulau Bali.

70



3.1.2 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Bina Program dan Kemitraan – Direktorat Bina Program dan Kemitraan. Pencapaian kinerja pada Kegiatan Pembinaan Program dan Kemitraan Penataan Ruang dari unit eselon II Bina Program dan Kemitraan berdasarkan PK 2011 terlihat pada tabel di bawah ini. Pencapaian ini juga merupakan kumulatif terkait dengan pelaksanaan Dana Cadangan yang mendukung Indikator Output di Direktorat lain. Berikut tabel pengukuran berdasarkan Penetapan Kinerja. Pencapaian Kinerja Direktorat Bina Program Kemitraan tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

Terwujudnya

Indikator Outcome :

1 revisi & review

1 revisi & review

perumusan dan

3) Jumlah dokumen

Renstra,

Renstra,

pelaksanaan

perencanaan dan

1 rencana kerja

1 rencana kerja

kebijakan dan

pemrograman (jangka

satminkal,

satminkal,

standarisasi teknis


44 RKAKL,

44 RKAKL,

bidang penataan

Dokumen pelaporan

1 Lakip DJPR,

1 Lakip DJPR,

ruang

akuntabilitas kinerja,

1 Lakip eselon 2,

1 Lakip eselon 2,

Keuangan, Layanan data

4 Laporan

4 Laporan

dan informasi publik,

Triwulan elektronik

Triwulan

Fasilitasi penyebarluasan

monitoring

elektronik

informasi penataan ruang

5 Laporan fasilitas

monitoring

dan penyelenggaraan

layanan dan

5 Laporan fasilitas

PNBP, Fasilitasi kemitraan,

informasi publik

layanan dan

BMN, dan Fasilitasi legal

3 Laporan fasilitasi

informasi publik

drafting peraturan

kemitraan

3 Laporan


100%

71


No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja

Target

3

Realisasi

%

5

6

4

perundangan, serta

1 laporan kuangan

fasilitasi


& BMN

kemitraan

kepegawaian dan pelatihan

1 laporan

1 laporan

PPNS.

kearsipan

kuangan & BMN 1 laporan kearsipan

1

Indikator Output : Jumlah Laporan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi,

3 laporan

3 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

100%

3 laporan

3 laporan

100%

3 laporan

3 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

4 laporan

4 laporan

100%

rencana, serta rencana program dan anggaran jangka menengah 2


3

Jumlah laporan Administrasi Penyiapan dan Pelaksanaan PHLN bidang Penataan Ruang

4

Jumlah laporan kegiatan pengelolaan kerjasama, pinjaman dan hibah luar negeri bidang penataaan ruang

5


6

Jumlah pedoman penyusunan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Penataan Ruang

7


8

Pedoman Evaluasi Kinerja

9


72



No

Sasaran Strategis

1

2 10

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

3

4

5

6

3 laporan

3 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

100%

5 laporan

5 laporan

100%

3 laporan

3 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

4 laporan

4 laporan

100%

Jumlah laporan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan informasi bidang penataan ruang

11


12


13

Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan kemitraan, kesepakatan kerjasama penataan ruang, dan kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang oleh masyarakat

14

Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan kemitraan, kesepakatan kerjasama penataan ruang, dan kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang oleh dunia usaha.

15

Jumlah pedoman/panduan kemitraan

16

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran (RKAKL)

17


* Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp. 66.903.582.000,*Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp. 60.236.470.000,-

Jumlah tersebut ditemukan bahwa seluruh target RKT dan target DIPA yang muncul pada indikator output sudah tercapai secara keseluruhan (100%). Pada tahun anggaran 2012 Direktorat Jenderal Penataan Ruang memiliki dana cadangan sebesar Rp. 17.187.295.000 . Dana ini dialokasikan di Direktorat Bina Program dan Kemitraan, dana ini selain dimanfaatkan oleh Direktorat Bina Program dan Kemitraan,


73

AKUNTABILITAS KINERJA pemanfaatannya juga digunakan untuk menunjang pencapaian output di Direktorat lainnya. Secara lebih rinci pemanfaatan dana cadangan dapat dilihat pada tabel berikut Alokasi Pelepasan Bintang dan Pemanfaatan Dana Cadangan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

4 laporan

4 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

100%

Pelaksana: Sekretariat Ditjen Jenderal Penataan Ruang Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan


pelaksanaan


kebijakan dan

tahunan), Dokumen pelaporan

standarisasi teknis


bidang penataan

Layanan data dan informasi publik,

ruang

Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS. Indikator Output 1


2


3


4


Pelaksana: Direktorat Bina Program dan Kemitraan Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan


pelaksanaan


kebijakan dan


standarisasi teknis


bidang penataan

Layanan data dan informasi publik,

ruang

Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS.

74



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

2 laporan

2 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

Pedoman Evaluasi Kinerja

1 laporan

1 laporan

100%

Jumlah laporan

2 laporan

2 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

Indikator Output: Jumlah Laporan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 1

dan strategi, rencana, serta rencana program dan anggaran jangka menengah Jumlah laporan Administrasi

2

Penyiapan dan Pelaksanaan PHLN bidang Penataan Ruang Jumlah laporan perencanaan

3

program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Penataan Ruang

4

pengembangan dan 5

pemeliharaan sistem dan jaringan informasi bidang penataan ruang Jumlah laporan pengelolaan

6

data dan informasi penyelenggaraan penataan ruang Jumlah laporan kegiatan penyiapan dan pelaksanaan

7

komunikasi publik serta pameran bidang penataan ruang Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan kemitraan, kesepakatan kerjasama penataan ruang, dan

8

kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang oleh masyarakat

Pelaksana: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan

1)Jumlah rencana tata ruang

pelaksanaan

dan rencana terpadu program

kebijakan dan


standarisasi teknis

jangka menengah,

bidang penataan

Pulau/Kepulauan dan

ruang



75


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

7 laporan

7 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

Indikator Output: Jumlah Draft Raperpres 1

Kawasan Strategis Nasional Non Perkotaan

Pelaksana: Direktorat Perkotaan Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan


pelaksanaan


kebijakan dan


standarisasi teknis

menengah Pulau/Kepulauan dan

bidang penataan


ruang

Jumlah kajian penyiapan kebijakan dan strategi 1

pengembangan perkotaan, dan laporan pemutakhiran basis data dan informasi perkotaan Jumlah dokumen

2

penyelesaian Raperpres KSN perkotaan sesuai amanat UU 26/2007

Indikator Outcome : 2) Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Jumlah laporan pembinaan 1

teknis peningkatan kualitas tata ruang kota dan kapasitas

100% 3 laporan

3 laporan

kelembagaan kota Jumlah kota yang terfasilitasi

100%

pemberian rekomendasi 2

persetujuan substansi dan/atau pembahasan

1 laporan

1 laporan

BKPRN tentang materi Raperda RTRW Kota

76


AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.3 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional – Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Pencapaian kinerja pada Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional dari unit eselon II Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional berdasarkan PK 2011. Pencapaian ini juga merupakan kumulatif terkait dengan pelaksanaan 3 SNVT yang dibina yaitu SNVT KAPET Manado Bitung, SNVT KAPET Pare-Pare, SNVT KAPET Sasamba . Berikut tabel pengukuran berdasarkan Penetapan Kinerja.

Pencapaian Kinerja Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional tahun 2011 SASARAN

INDIKATOR OUTCOME

STRATEGIS

/INDIKATOR OUTPUT

Terwujudnya

Indikator Outcome:

perumusan dan


pelaksanaan


kebijakan dan


standarisasi teknis

menengah, Pulau/Kepulauan dan

di bidang penataan


TARGET

REALISASI

%

OUTPUT/

OUTCOME/

(TARGET/

OUTPUT

OUTPUT

REALISASI)

21 Raperpres, 4

21 Raperpres, 4

RPIJM Pulau

RPIJM Pulau

11 laporan

11 laporan

100%

3 laporan

3 laporan

100%

0

0

0

100%

ruang

Indikator Output: 1

Jumlah laporan kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan KSN, Jumlah Laporan RPI2JM KSN KAPET *), dan Jumlah Laporan RPI2JM KSN Non KAPET *)

2

Jumlah laporan kegiatan pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan KSN yang berisi arahan pengendalian sistem nasional dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang nasional

3

Jumlah KSN yang mendapatkan pendampingan penyusunan rencana rinci *)


77


INDIKATOR OUTCOME

STRATEGIS

/INDIKATOR OUTPUT 4

TARGET

REALISASI

%

OUTPUT/

OUTCOME/

(TARGET/

OUTPUT

OUTPUT

REALISASI)

0

0

0

3 laporan

3 laporan

100%

5 laporan

5 laporan

100%

5 laporan

10 laporan

200%

5 laporan

5 laporan

100%

10 kajian/materi

11 kajian/materi

teknis

teknis

1 laporan

1 laporan

100%

1 NSPK

1 NSPK

100%

1 Matek

2 Matek

200%

-

-

-

Jumlah KSN yang Kabupaten/Kotanya mendapatkan pendampingan penyediaan peta dalam rangka penyusunan rencana rinci di KSN *)

6

Jumlah kawasan yang disusun rencanan pengembangan koridor pembangunan ekonomi *)

7

Jumlah laporan hasil pengawasan (monev) perwujudan penataan ruang wilayah nasional yang disosialisaikan ke sektor terkait

8

Jumlah kajian, penyepakatan, dan penyebarluasan jakstra PR yang dihasilkan yang disosialisasikan ke sektor terkait

9

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi koordinasi forum kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah

10

Jumlah Kajian/Materi Teknis KSN Non Perkotaan dan Review RTRWN

12

Jumlah laporan fasilitasi legalisasi draft Raperpres

13

Jumlah NSPK nasional yang dilegalkan

14

110%

Jumlah materi NSPK nasional bidang penataan ruang

Indikator Outcome: 2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/RDTR

78


AKUNTABILITAS KINERJA TARGET

REALISASI

%

OUTPUT/

OUTCOME/

(TARGET/

OUTPUT

OUTPUT

REALISASI)

0

0

0

0

0

0


1 Renker

1 Renker

dan pemograman (jangka menengah

Satminkal

Satminkal

dan tahunan), Dokumen pelaporan

1 RKA-KL

1 RKA-KL

1 LAKIP

1 LAKIP

Direktorat

Direktorat

SASARAN

INDIKATOR OUTCOME

STRATEGIS

/INDIKATOR OUTPUT Indikator Output: 1

Jumlah NSPK nasional terkait daerah yang dilegalkan

2

Jumlah materi NSPK nasional terkait daerah bidang penataan ruang yang dihasilkan

Indikator Outcome:

akuntabilitas Kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan

3 Laporan triwulan keuangan

3 Laporan triwulan keuangan

Fasilitasi legal drafting peraturan

1 laporan

1 laporan

perundangan, serta Pengelolaan

keuangan akhir

keuangan akhir

administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS

100%

tahun

tahun

2 laporan

2 laporan

semester BMN

semester BMN

8 laporan

8 laporan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Indikator Output: 1


2

Jumlah bulan layanan perkantoran

*Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp. 49.150.000.000,00 *Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp. 44.976.573.577,00

Berdasarkan data perbandingan di atas dapat dilihat bahwa seluruh target yang ditetapkan dalam DIPA (PK) dapat tercapai seluruhnya. Bahkan untuk 3 indikator ouput pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya tambahan kegiatan pada 3 indikator output tersebut yang alokasi dananya berasal dari dana efisiensi/penghematan (kebijakan yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2011). Kebijakan penghematan ini dimaksudkan untuk meningkatkan/menambah jumlah output yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan tujuan ini dapat tercapai yang


79

AKUNTABILITAS KINERJA dibuktikan dengan adanya pencapaian 3 indikator output di atas target yang telah ditetapkan Pada tahun 2011, selain ada kebijakan pelaksanaan efisiensi anggaran, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional juga memanfaatkan dana yang bersumber dari Satker lain, yaitu Dana Reward yang dialokasikan di Setditjen (Satker Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang) serta Dana Cadangan Dit. Bina Program dan Kemitraan (Satker Bina Program dan Kemitraan). Pemanfaatan dana ini menambah pencapaian output yang ditargetkan pada Renstra Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional namun pencapaian ini tidak dapat dimasukan dalam tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional tahun 2011 mengingat alokasi dana sub komponen ini tidak dialokasikan pada Satker Pengembangan Wilayah Nasional.

3.1.4 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Perkotaan – Direktorat Perkotaan Pencapaian kinerja pada Kegiatan Pengembangan Perkotaan dari unit eselon II Direktorat Perkotaan berdasarkan PK 2011. Pencapaian ini juga merupakan kumulatif terkait dengan pelaksanaan SNVT Pengembangan KSN KAPET Pengembangan Perkotaan Mamminasata. Berikut tabel pengukuran berdasarkan Penetapan Kinerja.

80


AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian Kinerja Direktorat Perkotaan tahun 2011 NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan


pelaksanaan


kebijakan dan


standarisasi teknis

jangka menengah

bidang penataan

Pulau/Kepulauan dan Kawasan

ruang

Strategis Nasional

1

Indikator Output :

Capaian (%) 6

1 Raperpres

1 Raperpres

KSN

KSN

Perkotaan,

Perkotaan, 3

3 RPI2JM

RPI2JM KSN

KSN

Perkotaan

116,67%

Perkotaan 5 Laporan

7 Laporan

140%

4 Laporan

4 Laporan

100%

111,11%


2

Jumlah laporan penyelenggaraan forum pelaku pembangunan perkotaan berkelanjutan

3

Jumlah KSN yang ditingkatkan

4 KSN / 3

4 KSN / 3

kapasitas dan kualitas penataan

RPI2JM /

RPI2JM / 10

ruang serta kelembagaan KSN

10 Laporan

Laporan

1 Laporan /

2 Laporan / 4

1 KSN

KSN

32 RTRW

43 RTRW

Kota, 0

Kota

perkotaan 4

Jumlah dokumen penyelesaian Raperpres KSN perkotaan sesuai

300%

amanat UU 26/2007 5

Jumlah materi teknis Raperpres KSN perkotaan yang dihasilkan Indikator Outcome : 2) Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR

134,38%

RDTR Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan 1

Indikator Output :

8 Laporan

10 Laporan

125%

6 Laporan /

6 Laporan /69

120,41%

Jumlah laporan pembinaan teknis peningkatan kualitas tata ruang dan kapasitas kelembagaan kota 2

Jumlah kota yang terfasilitasi pemberian rekomendasi

49 Kota

persetujuan substansi dan/atau

3

Kota/3 Kabupaten di

pembahasan BKPRN tentang

Kawasan

materi Raperda RTRW Kota

Metropolitan

Jumlah kota yang terfasilitasi

-

penyusunan RDTR kotanya *)


81

AKUNTABILITAS KINERJA Capaian

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

6

Jumlah Peraturan Menteri tentang

-

3 Laporan

4 Laporan

133,33%

2 Laporan

2 Laporan

100%

4

(%)

NSPK perkotaan 5

Jumlah draft NSPK perkotaan yang dihasilkan

6

Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi dan media sosialisasi penyusunan pedoman dan standar teknis bidang penataan ruang kota Indikator Outcome :

8 Laporan

10 Laporan

125%

3) Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS. 1

Indikator Output :

2 Laporan

2 Laporan

100%

-

-

1 Laporan

1 Laporan

100%

5 Laporan

7 Laporan

140%

Jumlah laporan tahunan pencapaian sasaran dan tujuan instansi 2


3

Jumlah laporan SAK-SIMAK BMN, dan kearsipan

4

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi teknis pemanfaatan ruang kota, audit pemanfaatan ruang kota, serta fasilitasi penguatan PPNS bidang pemanfaatan ruang kota

*Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011: Rp. 72.667.988.000 *Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 69.923.153.000

82


AKUNTABILITAS KINERJA 00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa total nilai kinerja (output)berdasarkan indikator output di lingkungan Direktorat Perkotaan berada dalam rentang antara 100% - 200% dari target 100%. Hal ini dikarenakan adanya variasi realisasi per indikator output, dengan nilai rata-rata prosentase pencapaian terhadap target indikator output adalah123,60%.

Sedangkan, untuk nilai kinerja Direktorat Perkotaan untuk pencapaian outcome Direktorat Jenderal Penataan Raang berdasarkan indikator kinerja outcomeyang harus dicapai oleh Direktorat Perkotaan berada dalam rentang antara116,67% - 134% dari target 100%. Hal ini dikarenakan adanya variasi realisasi per indikator outcome, dengan nilai rata-rata prosentase pencapaian terhadap target adalah 125,52%.

3.1.5 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I –Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Pencapaian kinerja pada Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I dari unit eselon II Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I berdasarkan PK 2011.

Pencapaian ini juga merupakan kumulatif terkait dengan pelaksanaan

Kegiatan SKPD di Wilayah I yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Berikut tabel pengukuran berdasarkan Penetapan Kinerja.


83


Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Tahun 2011 Sasaran Strategis NO 1

2

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

3

4

5

6

7 Provinsi,

7 Provinsi,

Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan

2) Jumlah Rencana Tata Ruang

pelaksanaan

Wilayah (RTRW) / RDTR

kebijakan dan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang

114 Kabupaten

100%

204

204

Laporan

Laporan

21 Laporan

21 Laporan

100%

5 Laporan

5 Laporan

100%

0 Laporan

0 Laporan

-

0 Laporan

0 Laporan

-

mendapatkan pembinaan

standarisasi teknis bidang penataan

114 Kabupaten

1

ruang

Indikator Output : Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas

100%

kelembagaan penataan ruang daerah. 2

Jumlah laporan bimbingan dan bantuan teknis, fasilitasi pengaturan, serta pengembangan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang

4

Jumlah laporan perencanaan program tahunan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahunan penataan ruang daerah provinsi, maupun kabupaten

5

Jumlah Materi Teknis NSPK bidang Penataan Ruang, dan jumlah Peraturan Menteri Bidang Penataan Ruang yang dihasilkan

6

Jumlah Peraturan Menteri tentang NSPK Bidang Penataan Ruang

84


AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran Strategis NO 1

Indikator Kinerja 2

Target

3

1

Realisasi

% 6

4

5

Indikator Outcome :

1 dokumen

2 dokumen


perencana

perencana


an dan

an dan


pengelolaa

pengelolaa

Dokumen pelaporan akuntabilitas

n anggaran

n anggaran

kinerja, Keuangan, Layanan data

(RKAKL), 1

(RKAKL), 1

dan informasi publik, Fasilitasi

evaluasi

evaluasi


Lakip

Lakip

penataan ruang dan

eselon 21

eselon 21


laporan

laporan


keuangan

keuangan


akhir tahun,

akhir tahun,


2 laporan

2 laporan

administrasi kepegawaian dan

semester

semester

pelatihan PPNS.

BMN

BMN

100%

Indikator Output : Jumlah laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran

7 Laporan

7 Laporan

100%

1 Laporan

1 Laporan

100%

0 Laporan

0 Laporan

-

4 Laporan

4 Laporan

100%

dan tujuan instansi (Laporan BMN & Laporan Keuangan) 2


3


4

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi teknis penataan ruang, audit pemanfaatan ruang, serta fasilitasi penguatan PPNS bidang penataan ruang

*Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011: Rp. 148.198.000.000,*Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 130.335.646.000,-

Dalam tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari masing-masing indikator kinerja sesuai target yang ada dalam Penetapan Kinerja (PK) telah berhasil tercapai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai pada akhir tahun kegiatan dinilai sangat baik.


85

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.6 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II–Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Pencapaian kinerja pada Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II dari unit eselon II Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II berdasarkan PK 2011 terlihat pada tabel 3-8 . Pencapaian ini juga merupakan kumulatif terkait dengan pelaksanaan Kegiatan SKPD di Wilayah II yaitu seluruh Wilayah timur Indonesia. Berikut tabel pengukuran berdasarkan Penetapan Kinerja.

86


AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Tahun 2011 NO

Sasaran Strategis

1

Indikator Kinerja

2

3

Terwujudnya

Indikator Outcome :

perumusan dan

2) Jumlah Rencana Tata Ruang

pelaksanaan


kebijakan dan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang

standarisasi teknis

mendapatkan pembinaan

bidang penataan

Target

1

ruang

Indikator Output :

Realisasi

Capaian (%)

4

5

6

8 Provinsi,

8 Provinsi,

100%

127

127

Kabupaten

Kabupaten

244 Laporan

297

121,72

Laporan

%

38 Laporan

126,67

Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah. 2

Jumlah laporan bimbingan dan

30 Laporan

bantuan teknis, fasilitasi

%

pengaturan, serta pengembangan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang 3

Jumlah laporan perencanaan

5 Laporan

5 Laporan

100%

5 NSPK

5 NSPK

100%

program tahunan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahunan penataan ruang daerah provinsi, maupun kabupaten 4

Jumlah Materi Teknis NSPK bidang Penataan Ruang, dan

(Matek)

jumlah Peraturan Menteri Bidang Penataan Ruang yang dihasilkan 5

Jumlah Peraturan Menteri tentang

0 Laporan

0 Laporan

-

100%

NSPK Bidang Penataan Ruang Indikator Outcome :

1 Dokumen

1 Dokumen

3) Jumlah dokumen

Perencanaan

Perencana

perencanaan dan pemrograman

dan

an dan

(jangka menengah dan

Pengelolaan

Pengelolaa


Anggaran

n


(RKA KL), 1

Anggaran

Layanan data dan informasi

Lakip Eselon

(RKA KL),

publik, Fasilitasi

II, 1 Laporan

1 Lakip


Keuangan

Eselon II, 1

penataan ruang dan

Akhir Tahun,

Laporan


1 laporan

Keuangan


BMN

Akhir


Tahun, 1

peraturan perundangan, serta

laporan


BMN

kepegawaian dan pelatihan PPNS.


87


NO

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja

Target

3 1

Indikator Output :

Realisasi

Capaian (%)

4

5

6

6Laporan

6Laporan

100%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Jumlah laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi (Laporan BMN & Laporan Keuangan) 2


3


0 Laporan

0 Laporan

-

4

Jumlah laporan monitoring dan

4 Laporan

4 Laporan

100%

evaluasi teknis penataan ruang, audit pemanfaatan ruang, serta fasilitasi penguatan PPNS bidang penataan ruang *Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 = Rp. 195. 350.000.000 *Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2011 = Rp. 174.045.895.000

Dalam tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari masing-masing indikator kinerja sesuai target yang ada dalam Penetapan Kinerja (PK) telah berhasil tercapai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai pada akhir tahun kegiatan dinilai sangat baik. Pada akhir tahun 2011 terdapat kegiatan yang terealisasi lebih dari 100 % (melebihi target dalam Penetapan Kinerja), hal ini dikarenakan terjadinya beberapa perubahanperubahan kebijakan program dan kegiatan yang terjadi selama tahun anggaran 2011. Adapun perubahan-perubahan kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan penghematan pagu anggaran tahun 2011 sebesar 10 % yang menjadikan tidak dapat dilaksanakannya beberapa kegiatan yang telah ada dalam DIPA Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II (Bulan Maret 2011)

2. Adanya kebijakan terhadap beberapa kegiatan yang pelaksanaannya dipending dan kemudian diperbolehkan kembali dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dirjen Penataan Ruang dengan perubahan-perubahan tertentu (Bulan Juli 2011).

3. Adanya kebijakan terkait dengan pembukaan blokir anggaran belanja modal yang sebelumnya diblokir oleh Kementerian Keuangan (Bulan Juli 2011)

4. Adanya kebijakan pemanfaatan kembali penghematan pagu anggaran sebesar 10 %

yang

mengakibatkan

penambahan

terhadap

beberapa

kegiatan

yang

sebelumnya belum tercantum dalam DIPA Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II (Bulan Oktober 2011)

5. Adanya kebijakan terkait dengan pemanfaatan kembali dan sisa kontrak TA 2011 (Bulan Oktober 2011)

88


AKUNTABILITAS KINERJA 3.2 PERBANDINGAN PENCAPAIAN DATA KINERJA 3.2.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2010 dengan Tahun 2011 Perbandingan Kinerja dilakukan dengan melihat Realisasi Pencapaian Kinerja tahun ini dengan kinerja tahun 2010. Perbandingan capaian kinerja ini dilakukan dengan dengan membandingkan realisasi dari pencapaian IKU 1 , IKU 2 dan IKU 3. Dalam perbandingan yang dilakukan terlihat kenaikan kinerja yang signifikan antara tahun 2010 dengan tahun 2011 sebagai berikut. pada IKU 1 “Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional “ realisasi tahun 2010 yang dihasilkan adalah 9 Raperpres dan pada tahun 2011 naik secara signifikan menjadi 25 Raperpres (3 Raperpres Pulau, 18 Raperpres KSN Non Perkotaan, 4 KSN Perkotaan), 8 RPI2JM (4 Pulau/Kepulauan, 4 KSN Perkotaan). Demikian juga pada pada IKU 2 “Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR” realisasi tahun 2010 RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum yaitu 7 RTRW Provinsi, 30 RTRW Kabupaten dan 7 RTRW Kota dan pada tahun 2011 dengan capaian kinerja 16 RTRW Prov 262 RTRW Kab 49 RTRWKota.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama 2010 dengan 2011 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Realisasi 2010

Realisasi 2011

1

2

4

5

9 raperpres

25 Raperpres (3

Terwujudnya


perumusan dan


Raperpres Pulau, 18

pelaksanaan


Raperpres KSN Non

kebijakan dan

menengah, Pulau/Kepulauan dan

standarisasi teknis


Perkotaan, 4 KSN Perkotaan), 8 RPI2JM

bidang penataan

(4 Pulau/Kepulauan,

ruang

4 KSN Perkotaan) 2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota

7 RTRW Prov

16 RTRW Prov


30 RTRW Kab

262 RTRW Kab


7 RTRW Kota

49 RTRWKota



89


Indikator Kinerja Utama

Realisasi 2010

Realisasi 2011

1

2

4

5

3) Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan), Dokumen

1 draft review&revisi Renstra, 1 rencana kerja

1 Revisi & Review Renstra, 1 Rencana Kerja

pelaporan akuntabilitas kinerja,

satminkal,

Satminkal,

Keuangan, Layanan data dan

44 RKAKL,

44 RKAKL,

informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan

1 Lakip DJPR, 6 evaluasi Lakip eselon 2 4 laporan triwulan


elektronik monitoring


3 laporan triwulan

administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS.

keuangan, 1 laporan keuangan

1 Lakip DJPR, 4 Laporan Triwulan Elektronik Monitoring 5 Laporan Fasilitas Layanan dan Informasi Publik, 8b Laporan Pembinaan dan

akhir tahun,

Pengelolaan

1 Laporan fasilitas

Administrasi

layanan dan informasi publik 1 Laporan Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan

Kepegawaian, 8 Laporan Akuntansi Keuangan, 6 Laporan Kegiatan Administrasi Pengelolaan BMN

penyelenggaraan

dan Administrasi

PNBP

Ketatausahaan,

1 Laporan fasilitasi

2 Laporan Pelatihan

kemitraan

dan Operasionalisasi

2 laporan semester

PPNS

BMN, 1 laporan fasilitasi legal drafting 541pegawai 177 PPNS

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2011 Dengan Rencana Kinerja DIPA Tahun 2011 Perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2011 (sebagaimana tercantum dalam Renstra versi lama) dengan rencana kinerja DIPA sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja untuk masing-masing indikator outcome/indikator output. Secara ringkas, hasil perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2011 dengan Rencana Kinerja DIPA Tahun 2011 seperti tercantum dalam dokumen PK 2011 dapat ditampilkan sebagai berikut

90


AKUNTABILITAS KINERJA Perbandingan Realisasi RKT dan Rencana Kerja DIPA (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

RKT

Target

Realisasi

Indikator Outcome :

25 Raperpres (3

25 Raperpres (3

25 Raperpres (3

1) Jumlah rencana tata

Raperpres Pulau,

Raperpres

Raperpres

ruang dan rencana

18 Raperpres KSN

Pulau, 18

Pulau, 18

terpadu program

Non Perkotaan, 4

Raperpres KSN

Raperpres KSN

pengembangan

KSN Perkotaan), 7

Non Perkotaan,

Non Perkotaan,

RPI2JM (4

4 KSN

4 KSN

menengah,

Pulau/Kepulauan,

Perkotaan), 7

Perkotaan), 8

Pulau/Kepulauan dan

3 KSN Perkotaan)

RPI2JM (4

RPI2JM (4

Pulau/Kepulaua

Pulau/Kepulaua

n, 3 KSN

n, 4 KSN

Perkotaan)

Perkotaan)

infrastruktur jangka

Terwujudnya

Kawasan Strategis

perumusan dan

Nasional

pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang

% Capaian

107,14%


penataan ruang

Jumlah laporan RPIIJM

4 laporan / 3

4 laporan / 3

4 laporan / 3

Pulau/Kepulauan / KSN

Laporan

Laporan

Laporan

perwujudan penataan

2 laporan / 3

2 laporan / 3

2 laporan / 3

ruang wilayah nasional

Laporan

Laporan

Laporan

10 laporan

10 laporan

10 Laporan

100%

Perkotaan 2

Jumlah laporan hasil pengawasan (monev) 100%

yang disosialisasikan ke sektor terkait. 3

Jumlah Kajian/Materi Teknis KSN Non Perkotaan dan Review

100%

RTRWN 4

Jumlah Draft Raperpres Kawasan Strategis

21 draft

21 Darft

Raperpres

Rapepres

1 laporan / 4

1 laporan / 4

1 Laporan , 4

Raperpres

Raperpres

Raperpres

1 laporan / 6

1 laporan / 6

1 laporan / 6

materi teknis

materi teknis

materi teknis

21 draft Raperpres

Nasional Non Perkotaan 5

100%

Jumlah dokumen penyelesaian Raperpres KSN perkotaan sesuai

100%

amanat UU 26/2007 6

Jumlah materi teknis Raperpres KSN perkotaan

100%

Indikator Outcome : 2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan

15 Provinsi,

15 Provinsi,

16 Provinsi,

241 Kabupaten,

241 Kabupaten,

242 Kabupaten,

49 Kota

49 Kota

44 Kota

101,73%

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR


91

AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis

RKT

Target

Realisasi

9 Kota

9 Kota

9 Kota

persetujuan substansi

6 laporan / 49

6 laporan / 49

6 laporan / 44

dan/atau pembahasan

Kota

Kota

Kota

448 laporan

448 laporan

448 Laporan

% Capaian


Jumlah kota yang dibina dan ditingkatkan kapasitas dan kualitas

100%

penataan ruang dan kelembagaannya 2

Jumlah laporan fasilitasi pemberian rekomendasi 94,9%

BKPRN tentang materi Raperda RTRW Kota 3

Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengembangan

100%

kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah. 4

Jumlah Provinsi/Kabupaten yang terfasilitasi pemberian rekomendasi persetujuan substansi dan/atau pembahasan BKPRN

15 Provinsi,

15 Provinsi,

16 Provinsi,

241 Kabupaten,

241 Kabupaten,

262 Kabupaten,

107,65%

tentang materi Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten

Indikator Outcome : 3) Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan),

1 Revisi &

1 Revisi &

Renstra,

Review Renstra,

Review Renstra,

1 Rencana Kerja

1 Rencana Kerja

1 Rencana

Satminkal,

Satminkal,

Kerja Satminkal,

44 RKAKL,

44 RKAKL,

44 RKAKL,

Dokumen pelaporan

1 Lakip DJPR,

1 Lakip DJPR,

1 Lakip DJPR,


4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

Triwulan

Triwulan

Triwulan

dan informasi publik,

Elektronik

Elektronik

Elektronik

Fasilitasi penyebarluasan

Monitoring

Monitoring

Monitoring

informasi penataan ruang

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

Keuangan, Layanan data

dan penyelenggaraan

Fasilitas Layanan

Fasilitas

Fasilitas

dan Informasi

Layanan dan

Layanan dan

kemitraan, BMN, dan

Publik,

Informasi Publik,

Informasi Publik,


7 Laporan

7 Laporan

8 Laporan

Pembinaan dan

Pembinaan dan

Pembinaan dan

Pengelolaan

Pengelolaan

Pengelolaan

PNBP, Fasilitasi

peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS.

92

1 Revisi & Review

Administrasi

Administrasi

Administrasi

Kepegawaian,

Kepegawaian,

Kepegawaian,

6 Laporan

6 Laporan

8 Laporan

Akuntansi

Akuntansi

Akuntansi


104,76%


Indikator Kinerja

Strategis

RKT

Target

Realisasi

Keuangan,

Keuangan,

Keuangan,

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Administrasi

Administrasi

Administrasi

Pengelolaan BMN

Pengelolaan

Pengelolaan

dan Administrasi

BMN dan

BMN dan

Ketatausahaan,

Administrasi

Administrasi

2 Laporan

Ketatausahaan,

Ketatausahaan,

Pelatihan dan

2 Laporan

2 Laporan

% Capaian

Operasionalisasi

Pelatihan dan

Pelatihan dan

PPNS

Operasionalisasi

Operasionalisasi

PPNS

PPNS

3 laporan

3 laporan

3 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

1 Laporan

100%

4 laporan

4 laporan

4 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

2 laporan

100%

4 laporan

4 laporan

4 laporan

100%

5 laporan

5 laporan

5 laporan

100%

7 laporan

7 laporan

8 Laporan

133%


Jumlah laporan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, rencana, serta rencana program dan anggaran jangka menengah

2


3


4


5


6


7



93


Indikator Kinerja

Strategis 8

%

RKT

Target

Realisasi

6 laporan

6 laporan

8 Laporan

133%

6 laporan

6 laporan

8 Laporan

133%

2 laporan

2 laporan

2 laporan

100%

Capaian


9

Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Pengelolaan BMN dan Administrasi Ketatausahaan DJPR

10


3.2.3 Perbandingan Pencapaian Kinerja 2011 dengan RKT Pada perbandingan ini akan diperoleh gambaran tingkat pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang sampai dengan tahun 2011 (2 tahun) terhadap target-target output yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2010-2014. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Berdasarkan Renstra Renstra DJPR Sasaran Strategis

2010 - 2014 Indikator Kinerja

2010

2011

Realisasi

Realisasi

Target s.d 2014 Terwujudnya

Indikator Outcome :

37 Raperpres (7 KSN

perumusan dan

1)Jumlah rencana tata ruang

Perkotaan dan 30 KSN

pelaksanaan

dan rencana terpadu

Non Perkotaan) 32

kebijakan dan

program pengembangan

RPIIJM (7 RPIIJM KSN

standarisasi


Perkotaan dan 25

Perkotaan, 4

teknis bidang

menengah, Pulau/Kepulauan

RPIIJM KSN Non-

KSN Perkotaan),

penataan ruang

dan Kawasan Strategis

Perkotaan)

Nasional

(RPJM : 69 KSN & 7

9 Raperpres

25 Raperpres (3 Raperpres Pulau, 18 Raperpres KSN Non

8 RPI2JM (4 Pulau/Kepulauan,

Pulau dan Kepulauan)

4 KSN Perkotaan)

Indikator Outcome : 2)Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota

33 RTRW Provinsi

7 RTRW

16 Provinsi,

398 RTRW Kabupaten

Provinsi

262 Kabupaten,

93 RTRW Kota

30 RTRW

49 Kota


Kabupaten

Penyelenggaraan Penataan

7 RTRW Kota

Ruang Indikator Outcome :

68 Kabupaten

1 Kabupaten

3)Jumlah Kabupaten/Kota

Binda I : 34 Kab

14 Kota

yang memenuhi SPM dan

Binda I : 34 Kab, 38 Kota

/atau ditingkatkan kualitas

(RPJM : 93 Kota, 87Kab)

Penataan Ruangnya.

94


21 Kota

AKUNTABILITAS KINERJA Renstra DJPR 2010 - 2014

Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis

2010

2011

Realisasi

Realisasi

47 Laporan

51 Laporan

Target s.d 2014 Indikator Outcome :

244 Laporan

4)Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi, dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang.

3.2.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja sampai Tahun berjalan Perbandingan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang sampai dengan tahun 2011 akan disandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang selama 5 tahun (sampai dengan tahun 2014) untuk mendapatkan gambaran “hutang” kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat agar target-target yang ditetapkan di Renstra terpenuhi . Berikut adalah perbandingan Data Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra sampai dengan tahun 2014 : Perbandingan Kinerja dengan Tahun Berjalan Renstra DJPR 2010 - 2014

Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis

Target s.d

2010

2011

2014

Realisasi

Realisasi

Terwujudnya

Indikator Outcome :

37

perumusan

1)Jumlah rencana tata

Raperpres

dan

ruang dan rencana

(7 KSN

pelaksanaan

terpadu program

Perkotaan

kebijakan

pengembangan

dan 30

dan


KSN Non

standarisasi

menengah,

Perkotaan)

8 RPI2JM (4

teknis

Pulau/Kepulauan dan

32 RPIIJM

Pulau/Kepulauan,

bidang

Kawasan Strategis

(7 RPIIJM

4 KSN

penataan

Nasional

KSN

ruang

9 Raperpres

Jumlah

Sisa Target

s.d 2011

(%)

25 Raperpres (3

34

Raperpres Pulau,

Raperpres

18 Raperpres

3 Raperpres (81,08%)

KSN Non Perkotaan, 4 KSN Perkotaan),

Perkotaan)

Perkotaan dan 25 RPIIJM KSN NonPerkotaan)


95

AKUNTABILITAS KINERJA Renstra DJPR Sasaran Strategis

2010 - 2014 Indikator Kinerja Target s.d

2010

2011

2014

Realisasi

Realisasi

Jumlah

Sisa Target

s.d 2011

(%)

(RPJM : 69 KSN & 7 Pulau dan Kepulauan) Indikator Outcome : 2)Jumlah

33 RTRW

7 RTRW

16 Provinsi,

23

Provinsi

Provinsi

262 Kabupaten,

Provinsi

49 Kota

10 RTRW Provinsi

Provinsi/Kabupaten/Kota

398 RTRW

30 RTRW

292

106 RTRW

yang mendapat

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

pembinaan

93 RTRW

7 RTRW Kota

56 Kota

37 RTRW

Penyelenggaraan

Kota

Kota

Penataan Ruang

( 39,04 %)

Indikator Outcome :

68

1 Kabupaten

3)Jumlah

Kabupaten

14 Kota

Kabupaten/Kota yang

Binda I : 34

memenuhi SPM dan

1

67

Kabupaten

Kabupaten;

35 Kota

3 Kota

Kab

/atau ditingkatkan

Binda I : 34

kualitas Penataan

Kab, 38

Ruangnya.

21 Kota

(46,75%)

Kota (RPJM : 93 Kota, 87 Kab)

Indikator Outcome : 4)Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi, dan dukungan manajemen organisasi,

244 Laporan

47 Laporan

51 Laporan

98 Laporan

serta aspek

146 Laporan (59,8%)

hukum/perundangundangan penyelenggaraan penataan ruang.

Berdasarkan gambaran data di atas, dapat dilihat bahwa secara garis besar terdapat sisa target yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang selama 3 (tiga) tahun tersisa untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra di akhir tahun perencanaan (tahun 2014) relatif akan dapat dicapai. Berikut dibawah ini penjelasan mengenai evaluasi dan analisis masing-masing indikator outcome pada masing masing kegiatan/unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

96


AKUNTABILITAS KINERJA 3.2.4.1

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Pengukuran Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Berdasarkan Renstra Renstra Dit. Setditjen Sasaran

Indikator

No

Indikator

Strategis

Outcome

.

Output

Terwujudnya

4) Jumlah

perumusan dan

laporan/doku

kegiatan

pelaksanaan

men

pembinaan dan

kebijakan dan

pembinaan

pengelolaan

standarisasi teknis

program,

bidang penataan

kemitraan,

ruang

layanan

akuntansi

informasi, dan

keuangan Ditjen

dukungan

Penataan

manajemen

Ruang

organisasi,

1

Jumlah laporan

2010 - 2014 Target

2010

2011

s.d 2014

Realisasi

Realisasi

37

9 Laporan

8 Laporan

Jumlah

Sisa Target

s.d 2011

(%)

17

20 Laporan

Laporan

(54%)

10

11

18 Laporan

Laporan

Laporan

(62%)

laporan

pegawai 2

29

1 Laporan

Laporan

Jumlah bulan

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

24 Bulan

36 Bulan

serta aspek

layanan

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

hukum/perund

perkantoran

ang-undangan

DJPR

penyelenggar

3

Jumlah laporan

4

Jumlah laporan

aan penataan

kegiatan

ruang.

administrasi

(60%)

27

3 Laporan

8 Laporan

Laporan

11

16 Laporan

Laporan

(59%)

12 Unit

18 unit

pengelolaan BMN dan administrasi ketatausahaan DJPR 5

Jumlah unit

30 Unit

6 Unit

6 Unit

kerja yang

(60%)

tersedia sarana dan prasarananya 6

Jumlah Kegiatan Layanan

15

3 Laporan

6 Laporan

8 Laporan

Laporan

7 Laporan (47%)

bantuan hukum bidang penataan ruang 7

Rancangan legal drafting

14

6 Laporan

Laporan

2 Laporan

8 Laporan

6 Laporan (43%)

peraturan perundangundangan bidang penataan ruang


97

AKUNTABILITAS KINERJA Renstra Dit. Setditjen Sasaran

Indikator

No

Indikator

Strategis

Outcome

.

Output

8

2010 - 2014

Jumlah

Sisa Target

s.d 2011

(%)

12 Bulan

24 Bulan

36 Bulan

Layanan

Layanan

Layanan

Target

2010

2011

s.d 2014

Realisasi

Realisasi

Jumlah bulan

60 Bulan

12 Bulan

layanan PNBP

Layanan

Layanan

(60%) 9


41

8 Laporan

Laporan

10

18

23 Laporan

Laporan

Laporan

(56%)

3 Laporan

3 Laporan

10 Laporan

penyelenggaraa n Balai Informasi Penataan Ruang 10

Jumlah laporan tahunan

13

0

Laporan

(77%)

pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi 11

Jumlah kegiatan Pelatihan dan

10

2 Laporan

2 Laporan

4 Laporan

Laporan

6 Laporan (60%)

Operasionalisasi PPNS Bidang Penataan Ruang

Hasil Pengukuran Kinerja yang disampaikan pada lampiran (menggunakan kelompok sasaran berdasarkan Renstra dan Penetapan Kinerja Ditjen Penataan Ruang Tahun 2011) pada prinsipnya mengacu pada tingkat pencapaian indikator hasil (outcome) masing-masing paket pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan indikator sasaran (outcome) terkait. Rata-rata prosentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran tahun 2011 adalah sebesar 118%.

Seperti yang disebut diatas bahwa Kinerja Sekretariat Ditjen Penataan Ruang pada tahun 2011 sebesar 118% dan bila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya terjadi peningkatan, dimana kinerja pada tahun 2010 adalah 99,43%. Peningkatan ini terjadi karena adanya penghematan anggaran belanja dan dana rewards hasil optimalisasi anggaran belanja TA 2010, sehingga Sekretariat Ditjen Penataan Ruang mendapatkan tambahan pekerjaan. Tambahan pekerjaan tersebut juga dapat terwujud dikarenakan kerja keras dan dukungan dari seluruh staf di lingkungan Sekretariat Ditjen Penataan Ruang, maupun dari pihak-pihak lain di luar Sekretariat Ditjen.

98



Direktorat Bina Program dan Kemitraan Pengukuran Kinerja Bina Program dan Kemitraan Berdasarkan Renstra Renstra Dit. BPK

Sasaran

Indikator

N

Indikator

2010 - 2014

Strategis

Outcome

o.

Output

Target

2010

2011

s.d 2014

Realisasi

Realisasi

Terwujudnya

Tercapainya

1

Jumlah laporan

10

1 laporan

4 laporan

perumusan dan

kesesuaian

penyusunan

pelaksanaan

program

Kebijakan

kebijakan dan

pusat dan

Strategis dan

standarisasi

daerah

dokumen

teknis bidang

dengan

Rencana

penataan ruang

rencana tata

Strategis

ruang dalam

Direktorat

rangka

Jenderal

pengembang

Penataan

an wilayah dan

Sisa Target (%)

5 Laporan

5 Laporan

laporan

(50%)

Ruang 2

Jumlah laporan

pembanguna

Administrasi,

n nasional

Pengelolaan

serta daerah,

kerjasama, dan

dan

monitoring

terselesaikan

evaluasi

nya norma,

Kegiatan Kerja

standar,

Sama Luar

prosedur, dan

Negeri dan

kriteria bidang

Jumlah s.d 2011

16

4 laporan

6laporan

laporan

10

6 Laporan

Laporan

(37,5%)

10

10 Laporan

Laporan

(50%)

11

18 Laporan

Laporan

(62,5)

PHLN DJPR 3

Jumlah laporan

penataan

perencanaan,

ruang sesuai

pedoman, dan

peraturan

pengelolaan

perundang-

basis data

undangan.

program dan

20

3 laporan

7laporan

laporan

anggaran tahunan Direktorat Jenderal Penataan Ruang 4


29

4 laporan

laporan

8 laporan

pencapaian, pedoman evaluasi, dan monitoring evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan


99

AKUNTABILITAS KINERJA Renstra Dit. BPK Sasaran

Indikator

N

Indikator

2010 - 2014

Strategis

Outcome

o.

Output

Target

2010

2011

s.d 2014

Realisasi

Realisasi

Jumlah

Sisa Target

s.d 2011

(%)

Program Direktorat Jenderal Penataan Ruang 5

Jumlah laporan

42

10

15

25

17 Laporan

pengembangan

laporan

laporan

laporan

Laporan

(40,4%)

19

3 laporan

5 laporan

8 Laporan

11 Laporan

sistem informasi, pengelolaan data dan dokumen, layanan informasi/ kepustakaan dan pelaksanaan komunikasi publik bidang penataan ruang 6

Jumlah laporan dan pedoman

laporan

(57,8%)

penyiapan serta pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha 7

Jumlah Dokumen

5

1

1

2

3 Laporan

dokumen

dokumen

dokumen

Dokumen

(60%)

27

3 laporan

6laporan

9 Laporan

18 Laporan

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 8


laporan

( 66,6%)

pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi 9


100

36

-

-

Layanan Bulan


-

-

AKUNTABILITAS KINERJA Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian target Renstra Bina Program dan Kemitraan 2010-2014 yang telah dicapai hingga tahun 2011 adalah 50,175 %, dimana hal ini sudah di atas target rata-rata yaitu rata-rata 36,83% capaian.

3.2.4.3

Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Pengukuran Kinerja Penataan Ruang Wilayah Nasional Berdasarkan Renstra Renstra Dit. Taruwilnas

Sasaran Strategis

Indikator Outcome

N

2010 - 2014

Indikator

o.

Output

Target

2010

2011

Realisasi

Realisasi

5 laporan

15

Jumlah

Sisa Target

s.d 2011

(%)

20

18 laporan

laporan

(47%)

s.d 2014 Terwujudnya

1) Jumlah

perumusan dan

rencana tata

kegiatan

pelaksanaan

ruang dan

penguatan

kebijakan dan

rencana

kapasitas dan

standarisasi

terpadu

pengembangan

teknis bidang

program

kelembagaan

penataan ruang

pengembang

dan

an

penyusunan

infrastruktur

RPIIJM pulau,

jangka

kepulauan, dan

menengah,

KSN non

Pulau/Kepula

perkotaan.

uan dan

1

2

Jumlah laporan

Jumlah laporan

Kawasan

kegiatan

Strategis

pengendalian

Nasional

pelaksanaan pengembangan

38 laporan

12 laporan 59 KSN*)

0

6 laporan

laporan

59 KSN*)

wilayah nasional, pulau, dan KSN non perkotaan, serta KSN yang mendapatkan

6 laporan

6 laporan

fasilitasi penyediaan

(50%)

peta dalam rangka pengawasan teknis dan pengendalian pemanfaatan ruang *)


101

AKUNTABILITAS KINERJA Renstra Dit. Taruwilnas 2010 - 2014 Sasaran

Indikator

N

Indikator

Strategis

Outcome

o.

Output

Target

2010

2011

Realisasi

Realisasi

1 laporan

1 laporan

Jumlah

Sisa Target

s.d 2011

(%)

s.d 2014 3

Jumlah laporan hasil pengawasan (monev) perwujudan penataan ruang wilayah

5 laporan

2 laporan

3 laporan (60%)

nasional yang disosialisaikan ke sektor terkait 4

Jumlah kajian,

3 laporan

penyepakatan, (27%)

dan penyebarluasan

11

jakstra PR yang

laporan

3 laporan

10 laporan

8 laporan

dihasilkan yang disosialisasikan ke sektor terkait 5

Jumlah laporan

1 laporan

pelaksanaan

3 laporan

fasilitasi koordinasi forum kerjasama

5 laporan

(terdiri 1 laporan

atas 5

2 laporan

laporan

lintas sektor

60%

pekerjaan

dan lintas

)

wilayah 6

Jumlah

4 kajian

1 kajian

1 kajian

2 kajian

2 kajian

20 matek

10 matek

30 matek

10 matek

1 laporan

1 laporan

2 laporan

3 laporan

dokumen kajian review RTRWN, materi teknis, laporan fasilitasi legalisasi , dan Raperpres Pulau, Kepulauan, dan

40 matek 5 laporan 30 draft raperpr es

6 draft

21 draft

27 draft

3 draft

raperpres

raperpres

raperpres

raperpres

KSN non

(50%, 25%,

perkotaan

60%, 10 %)

7

10 Jumlah materi teknis dan dokumen NSPK

0 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

9 NSPK

9 Materi

2 Materi

2 Materi

4 Materi

5 Materi

NSPK

NSPK

NSPK

NSPK

NSPK

NSPK

nasional (90%, 56%)

102


AKUNTABILITAS KINERJA Renstra Dit. Taruwilnas 2010 - 2014 Sasaran

Indikator

N

Indikator

Strategis

Outcome

o.

Output

Target

2010

2011

Realisasi

Realisasi

Jumlah

Sisa Target

s.d 2011

(%)

s.d 2014 8

Jumlah laporan 12 laporan

tahunan pencapaian terhadap

22 laporan

2 laporan

8 laporan

10 laporan (54%)

sasaran dan tujuan instansi 9


24 bulan

36 bulan

0 laporan

layanan

12 bulan

12 bulan

layanan

layanan

layanan (67%)

Berdasarkan gambaran data di atas, dapat dilihat bahwa secara garis besar terdapat selisih output yang harus dilakukan oleh Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional selama 3 (tiga) tahun tersisa untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra di akhir tahun perencanaan (tahun 2014) relatif akan dapat dicapai. Bila diasumsikan target pencapaian per tahun untuk masing-masing output adalah 20% maka untuk 3 tahun anggaran tersisa maka prosentasenya adalah 60%. Melihat prosentase sisa target yang harus dicapai rata-rata di bawah 60% (untuk 3 tahun anggaran) maka target yang ditetapkan pada akhir tahun anggaran sesuai Renstra diprediksikan akan dapat tercapai. Namun khusus untuk indikator output 7 (jumlah materi teknis dan dokumen NSPK Nasional) prosentase sisa target masih sangat besar yaitu 90% sehingga diperlukan perhatian khusus melalui percepatan proses legalisasi NSPK sehingga target yang ditetapkan akan dapat tercapai. Salah satu strateginya adalah dengan sesegara melakukan legalisasi untuk materi-materi teknis NSPK yang telah dihasilkan.


103

AKUNTABILITAS KINERJA 3.2.4.4 Direktorat Perkotaan Pengukuran Kinerja Direktorat Perkotaan Berdasarkan Renstra Renstra Dit. Perkotaan Sasaran

Indikator

N

Strategis

Outcome

o.

1

2010 - 2014

Jumlah

Sisa Target

Target

2010

2011

s.d 2011

(%)

s.d 2014

Realisasi

Realisasi

Jumlah laporan

23

6 laporan

7 Laporan

Laporan

Indikator Output

Terwujudnya

Jumlah rencana

perumusan

tata ruang dan

kajian kebijakan

dan

rencana terpadu

dan strategi

pelaksanaan

program

pengembangan

kebijakan dan

pengembangan

perkotaan serta

standarisasi

infrastruktur

pemutakhiran basis

teknis bidang

jangka

data dan informasi

penataan

menengah,

perkotaan

ruang

Pulau/Kepulauan

2

Jumlah laporan

dan Kawasan

penyeleng-garaan

Strategis

forum pelaku

Nasional

pembangunan

13

13

10 Laporan

Laporan

1 laporan

4 Laporan

5 Laporan

Laporan

(43,4%)

8 Laporan (61,5%)

perkotaan berkelanjutan 3

Jumlah KSN yang

7 KSN/

4 KSN

ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan

4 KSN/ 4

4 KSN/ 4

3 KSN/ 3

RPI2JM

RPI2JM

RPIJM

7

(42,8%)

RPI2JM

ruang serta kelembagaan KSN perkotaannya 4

Jumlah dokumen

7

materi teknis dan Raperpres RTR KSN perkotaan sesuai amanat UU 26/2007

3 Dokumen;

1

4

Dokumen

Dokumen

Dokumen

3

;

;

4

Raperpres (42,8%)

7

3

1

Raperpre

Raperpre

Raperpres

Raperpre

s

s

3 Dokumen/

s; 3 Perpres

Jumlah

1

Jumlah laporan

20

4 laporan

6 Laporan

(9 kota)

(69 kota)

Provinsi/Kabupat

fasilitasi pemberian

laporan

en/Kota yang

rekomendasi

(93 kota

mendapat

persetujuan

&1 DKI

pembinaan

substansi dan/atau

Jakarta)

penyelenggaraan

pembahasan

Penataan Ruang

BKPRN tentang materi Raperda RTRW Kota

104


10

10 Laporan

laporan

(16 Kota)

78 Kota

(33,6%)

AKUNTABILITAS KINERJA Renstra Dit. Perkotaan Sasaran

Indikator

N

Strategis

Outcome

o.

2

2010 - 2014

Indikator Output

Jumlah materi

Jumlah

Sisa Target

s.d 2011

(%)

2 NSPK, 5

Target

2010

2011

s.d 2014

Realisasi

Realisasi

3 NSPK;

1 draft

1 NSPK;

1 NSPK;5

NSPK

4 draft

draft

Draft NSPK, 3

teknis NSPK, dokumen NSPK

10 Draft

NSPK; 2

NSPK; 2

Perkotaan, serta

NSPK;

Laporan

Laporan

laporan penyelenggaraan

5

Laporan (37,78%)

Laporan

sosialisasi dan media sosialisasi bidang penataan ruang kota Jumlah

1

Jumlah Kota yang

38 kota

Kota/Kabupaten

memenuhi SPM

yang memenuhi

dan mendapat

SPM dan /atau

Pembinaan

(32

ditingkatkan

Peningkatan

tematik;

kualitas Penataan

Kualitas Penataan

6 SPM)

Ruangnya.

Ruang Kota

Jumlah

2

Jumlah laporan

laporan/dokumen

tahunan

pembinaan

pencapaian

program,

sasaran dan tujuan

kemitraan,

instansi

layanan

(14 tematik;

16

Jumlah bulan

36 Bulan

layanan

Layanan

dukungan

perkantoran 4

8 kota

21 Kota

17 Kota (44,7%)

(8

(21

tematik;

tematik; 0

0 SPM)

0 SPM)

SPM)

1 Laporan

3 Laporan

4 Laporan

Laporan

informasi, dan

manajemen

3

14 kota

Jumlah laporan

16

organisasi, serta

monitoring dan

Laporan

aspek

evaluasi teknis

hukum/perundang

pemanfaatan ruang

-undangan

kota, audit

penyelenggaraan

pemanfaatan ruang

penataan ruang.

kota, serta fasilitasi

12 Laporan (75%)

0

0

0

0

1 Laporan

7 Laporan

8 Laporan

8 Laporan (50%)

penguatan PPNS bidang pemanfaatan ruang kota

Berdasarkan perbandingan pencapaian kinerja Direktorat Perkotaan tahun 2010-2011 terhadap target Renstra Direktorat Perkotaan Tahun 2010-2014, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan pencapaian kinerja, baik untuk indikator kinerja outcome maupun indikator output pada tahun 2011. Untuk indikator kinerja outcome, peningkatan terjadi sebesar 16,62%, yaitu dari pencapaian sebesar 14,81% pada tahun 2010, menjadi 31,43% pada tahun 2011. Sedangkan untuk indikator kinerja output, peningkatan


105

AKUNTABILITAS KINERJA terjadi sebesar 11,25%, yaitu dari pencapaian sebesar 16,29% pada tahun 2010 menjadi 27,54% pada tahun 2011.

3.2.4.5

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Wilayah I Pengukuran Kinerja Pembinaan Penataan Ruang Wilayah I Berdasarkan Renstra Renstra Dit. Binda I

Sasaran

Indikator

Strategis

Outcome

No.

1

2010 - 2014

Indikator Output

Terwujudnya

Jumlah

Jumlah laporan

perumusan dan

Provinsi/Kabupat

hasil pembinaan,

pelaksanaan

en/Kota yang

pengawasan, dan

kebijakan dan

mendapat

pengembangan

standarisasi

pembinaan

kapasitas

teknis bidang

penyelenggaraan

kelembagaan

penataan ruang

Penataan Ruang

penataan ruang

Jumlah s.d

Sisa Target

2011

(%)

591

Target

2010

2011

s.d 2014

Realisasi

Realisasi

930

123

216

339

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan (63,54%)

daerah 2

Jumlah laporan

104Lapor

20

36 Laporan;

56 Laporan;

48 Laporan

dan

an,

Laporan;

15 Provinsi;

15 Provinsi;

(44,4%)

provinsi/kabupate

15

8

200

200

Provinsi,

Provinsi;

Kabupaten

Kabupaten

200

16 Kab

5 Laporan

12 Laporan

n yang memperoleh pembinaan teknis

Kabupate

penyelenggaraan

n

penataan ruang 3


19

7 Laporan

Laporan

7 Laporan (36,8%)

program tahunan/jangka mengegah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahunan/ jangka menengah penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten 4

Jumlah NSPK

4 NSPK,

(Standar Teknis)

4 Materi

Penyelenggaraan

Teknis

Penataan Ruang

NSPK

1 NSPK

2 NSPK

Daerah Provinsi,

106


3 NSPK

1 NSPK (25%)


Renstra Dit. Binda I Sasaran

Indikator

Strategis

Outcome

No.

2010 - 2014

Indikator Output

Jumlah s.d

Sisa Target

2011

(%)

Target

2010

2011

s.d 2014

Realisasi

Realisasi

24

0

0

0

0

3 Laporan

7 Laporan

10 Laporan

21 Laporan

Kabupaten, dan Kawasan Perdesaan Jumlah

1

Jumlah

Kota/Kabupaten

Kabupaten yang

Kabupate

yang Memenuhi

memenuhi SPM

n

SPM dan /atau

dan mendapat

ditingkatkan

Pembinaan

Kualitas

Peningkatan

Penataan

Kualitas

Ruangnya.

Penataan Ruang Kabupaten

Jumlah

1

Jumlah Laporan

Laporan/Dokume

Tahunan

n Pembinaan

Pencapaian

Program,

terhadap Sasaran

Kemitraan,

dan Tujuan

Layanan Informasi, dan

Laporan

(67,7%)

Instansi 2

Jumlah bulan

Dukungan

layanan

Manajemen

perkantoran

Organisasi, serta

31

3

36

0

0

0

0

2 Laporan

4 Laporan

6 Laporan

8 Laporan

Jumlah Laporan

14

Aspek

Monitoring dan

Laporan

Hukum/Perundan

Evaluasi Teknis

g-Undangan

Penataan Ruang,

Penyelenggaraan

serta Fasilitasi

Penataan Ruang.

Penguatan PPNS

(57,14%)

bidang Penataan Ruang


107


Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Wilayah II Pengukuran Kinerja Direktorat Penataan Ruang Wilayah II Berdasarkan Renstra Renstra Dit. Binda II

Sasaran Strategis

Indikator

N

Indikator

Outcome

o.

Output

2010 - 2014 Target

2010

s.d

Terwujudnya

Jumlah

perumusan dan

Provinsi/Ka

1

hasil

pelaksanaan

bupaten/Kot

pembinaan,

kebijakan dan

a yang

pengawasan,

standarisasi teknis

mendapat

dan

bidang penataan

pembinaan

pengembangan

ruang

penyelengg

kapasitas

araan

kelembagaan

Penataan

penataan ruang

Ruang

daerah 2

Jumlah laporan

Jumlah laporan dan provinsi/kabupat en yang

Jumlah 2011

s.d 2011

Realisas

2014

Realisasi

837

193 Laporan

Laporan

Target (%)

i 297

490

347 Laporan

Laporan

Laporan

(41,4%)

120

25 Laporan;

30

55

65 Laporan

Laporan,

8 Provinsi;

Laporan

Laporan;

(54,1%)

17

127 Kab

8 Provinsi

16

Provinsi,

127

Provinsi;

memperoleh

192

Kabupaten

127

pembinaan

Kabupat

teknis

Sisa

Kabupaten

en

penyelenggaraa n penataan ruang 3


15

7 Laporan

5 Laporan

Laporan

12

3 Laporan

Laporan

( 20%)

program tahunan/jangka mengegah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahunan/ jangka menengah penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten 4

Jumlah NSPK

1 NSPK,

2 NSPK; 5

5 NSPK; 11

16

5 Matek

Matek

Matek NSPK

Penyelenggaraa

Materi

NSPK

NSPK

(69,56%)

n Penataan

Teknis

(Standar Teknis)

108

7 NSPK,

1 NSPK



Renstra Dit. Binda II Sasaran Strategis

Indikator

N

Indikator

Outcome

o.

Output

2010 - 2014 Target

2010

s.d 2014 Ruang Daerah

Jumlah 2011

s.d 2011

Realisas Realisasi

Sisa Target (%)

i

NSPK

Provinsi, Kabupaten, dan Kawasan Perdesaan Jumlah

1

Jumlah

5

Kota/Kabup

Kabupaten yang

Kabupat

aten yang

memenuhi SPM

en

Memenuhi

dan mendapat

SPM dan

Pembinaan

/atau

Peningkatan

ditingkatkan

Kualitas

Kualitas

Penataan

Penataan

Ruang

Ruangnya.

Kabupaten

Jumlah

1

Jumlah Laporan

Laporan/Do

Tahunan

kumen

Pencapaian

Pembinaan

terhadap

Program,

Sasaran dan

Kemitraan,

Tujuan Instansi

Layanan

2

Jumlah bulan

Informasi,

layanan

dan

perkantoran

Dukungan

3

22

1 kab

6 Laporan

5

6

Kabupaten

Kabupaten

6 Laporan

9Laporan

Laporan

0

13 Laporan ( 59,09)

36

0

0

0

0

2 Laporan

2 Laporan

4 Laporan

10 Laporan

Jumlah Laporan

14

Manajemen

Monitoring dan

Laporan

Organisasi,

Evaluasi Teknis

serta Aspek

Penataan

Hukum/Per

Ruang, serta

undang-

Fasilitasi

Undangan

Penguatan

Penyelengg

PPNS bidang

araan

Penataan

Penataan

Ruang

(71,4%)

Ruang.

Capaian Indikator Kinerja Utama di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II memperlihatkan kinerja yang cukup baik, dimana target-target yang ingin dicapai di masing-masing indikator dapat dicapai dengan baik di akhir tahun kegiatan 2011.


109

AKUNTABILITAS KINERJA 3.3. EVALUASI KINERJA Pencapaian

kinerja

Ditjen

Penataan

Ruang

dalam

pelaksanaan

program

penyelenggaraan penataan ruang 2011 berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk sangat baik (106,26 %), Indikator , dengan pencapaian untuk indikator kerja utama (IKU) sebagai berikut:

Indiikator Kinerja Utama I Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional, dengan capaian 107, 14%, yaitu 25 Raperpres (3 Raperpres Pulau, 18 Raperpres KSN Non Perkotaan, 4 KSN

Perkotaan), 8 RPI2JM (4 Pulau/Kepulauan,

4 KSN Perkotaan), yang bila telah dilegislasi merupakan produk yang akan menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi RTRWN, berikut capaian kinerja IKU 1: A.

Raperpres Pulau

KSN Non Perkotaan

1. Raperpres Pulau Papua 2. Raperpres

Kepulauan

Maluku 3. Raperpres Nusa Tenggara

1. Raperpres Perbatasan Negara Riau-Kepri

1. Raperpres Mamminasata 2. Raperpres Sarbagita

2. Raperpres Perbatasan Negara Kepulauan

KSN Perkotaan

NAD-Sumut

3. Raperpres Mebidangro 4. Raperpres

3. Raperpres Perbatasan Sulut

Bandung

4. Raperprers Perbatasan Maluku 5. Raperpres Perbatasan Maluku Utara 6. Raperpres Perbatasan Papua 7. Raperpres Perbatasan NTT 8. Raperpres KSN Borobudur 9. Raperpres Kws Danau Toba 10. Raperpres Kws. Pacangsanak 11. Raperpres KAPET Khatulistiwa 12. Raperpres KAPET Batulicin 13. Raperpres KAPET Sasamba 14. Raperpres

KAPET

Manado

Bitung 15. Raperpres KAPET Pare-pare 16. Raperpres Sorowako 17. Raperpres Timika 18. Raperpres Raja Ampat

110


Cekungan

AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun ini 5 KSN/Pulau dengan tingkat pencapaian yang cukup produktif sehingga telah diterbitkan Perpres untuk yaitu: 1. Perpres No. 45/2011 tentang RTR KSN Sarbagita 2. Perpres No. 62/2011 tentang RTR KSN Mebidangro 3. Perpres No. 55/2011 tentang RTR KSN Metropolitan Mamminasata 4. Perpres No. 87/2011 tentang RTR Kawasan BBK (Batam Bintan Karimun) 5. Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi

B. RPI2JM Pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah menyelesaikan 8 (delapan) RPI2JM yaitu:

Pulau

KSN Perkotaan

1. RPI2JM Pulau Sumatera,

1.

RPI2JM Jabodetabekjur,

2. RPI2JM Pulau Jawa-Bali,

2.

RPI2JM Mamminasata,

3. RPI2JM Pulau Kalimantan dan

3.

RPI2JM Sarbagita, dan

4. RPI2JM Pulau Sulawesi

4.

RPI2JM Mebidangro

Dengan telah tersusunnya dokumen RPI2JM tersebut diatas, yang telah dibahas dengan Kementerian/Lembaga yang menangani infrastruktur di tingkat Pusat dan juga dengan Pemerintah Daerah terkait, dan disepakati oleh seluruh stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat terlaksana

keterpaduan program

pengembangan infrastruktur dalam upaya pengembangan Pulau dan KSN tersebut.


111

AKUNTABILITAS KINERJA Indikator Kinerja Utama 2: Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan penataan ruang Terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan penataan ruang terhadap provinsi/ kabupaten/kota, memperhatikan amanat Undang- Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang , pada pasal 78 ayat 4 butir b: semua peraturan daerah Provinsi tentantang rencana tata ruang wilayah Provinsi disusun atau disesuaiakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan; dan

c: semua peraturan daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah

Kabupaten/Kota disusun atau disesuaiakan paling lambat dalam waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan, serta capaian persetujuan substansi RTRW Provinsi/kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2010 yaitu: 17 Provinsi, 39 Kabupaten dan 11 Kota. Ditjen Penataan Ruang pada tahun 2011 melakukan pembinaan/pendampingan terhadap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota secara

komprehensif dalam rangka

penyelesaian percepatan penyelesaian RTRW. Perlakuan khusus diberikan kepada Kabupaten dan Kota yang menghadapi kendala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pembiayaan melalui pelaksanaan pendampingan dengan penempatan Konsultan Managemen Regional (KMR) di provinsi dan Tenaga Pendamping Daerah (TPD) di kabupaten/kota yang para personilnya terdiri dari multi disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam penysunan materi teknis RTRW sebelum dimobilisasi ke daerah terlebih dahulu mendapatkan pelatihan. Serta dalam pelaksanaannya juga dilakukan dengan sistem kelola nasional yang meliputi manejemen pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agar hasilnya dapat tercapai sesuai target.

112



Upaya tersebut menghasilkan suatu capaian yang signifikan dengan realisasi capaian 101,73% yaitu: 16 provinsi, 262 kabupaten, 44 kota yang telah mendapatkan persetujuan substansi RTRW oleh Menteri Pekerjaan Umum, yang selanjutnya akan dibahas dengan DPRD untuk proses legislasi menjadi Perda.

Pencapaian Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota Tahun 2008 - 2011 300

Capaian

250 200 150 100 50 0 Th 2008

Prov 1

Kab 3

Kota 0

Th 2009

9

6

4

Th 2010

7

30

7

Th 2011

16

262

44


113

AKUNTABILITAS KINERJA Prosentase Pencapaian Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota Tahun 2008 - 2011

Capaian (%)

100 80 60 40 20 0 Th 2011

Prov 51,52

Kab 65,83

Kota 47,31

Th 2010

18,18

7,54

7,53

Th 2009

27,27

1,51

4,3

Th 2008

3,03

0,75

0

Pada tahun ini juga telah terbit 6 Perda RTRW Provinsi, 54 Perda RTRW Kabupaten, dan 21 Perda RTRW Kota, yang juga capaian kinerjanya signifikan.

Capaian

Pencapaian Perda RTRW Prov/Kab/Kota Tahun 2008 - 2011

114

60 50 40 30 20 10 0 Th 2008

Prov 0

Kab 5

Kota 0

Th 2009

2

7

1

Th 2010

5

5

2

Th 2011

5

54

21



Prosentase Pencapaian Perda RTRW Prov/Kab/Kota Tahun 2008 - 2011

Capaian (%)

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Th 2011

Prov 15,15

Kab 13,57

Kota 22,58

Th 2010

15,15

1,26

2,15

Th 2009

6,06

1,76

1,08

Th 2008

0

1,26

0

3.4. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis terhadap akuntabilitas kinerja dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penjelasan keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target pencapaian didasari atas target di dalam Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2011. Secara ringkas, hasil perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Target PK Tahun 2011 dapat ditampilkan sebagai berikut Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang tahun 2011 Sasaran Strategis Terwujudnya

Indikator Kinerja Indikator Outcome :

Target

Realisasi

25 Raperpres (3

25 Raperpres (3

Raperpres

Raperpres

perumusan dan

Jumlah rencana tata ruang

pelaksanaan

dan rencana terpadu program

Pulau, 18

Pulau, 18

kebijakan dan


Raperpres KSN

Raperpres KSN

standarisasi

jangka menengah,

Non Perkotaan,

Non Perkotaan,

teknis bidang

Pulau/Kepulauan dan

penataan ruang


4 KSN

4 KSN

Perkotaan), 7

Perkotaan), 8

RPI2JM (4

RPI2JM (4

Pulau/Kepulaua

Pulau/Kepulaua

n, 3 KSN

n, 4 KSN

Perkotaan)

Perkotaan)


% Capaian

107,14%

115


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Indikator Outcome : Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota

15 Provinsi,

16 Provinsi,


241 Kabupaten,

262 Kabupaten,

penyusunan Rencana Tata

49 Kota

44 Kota

1 Revisi &

1 Revisi &

101,73%

Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR Indikator Outcome : Jumlah dokumen

Review Renstra,

Review Renstra,

perencanaan dan

1 Rencana Kerja

1 Rencana Kerja

Satminkal,

Satminkal,

pemrograman (jangka menengah dan tahunan),

44 RKAKL,

44 RKAKL,

Dokumen pelaporan

1 Lakip DJPR,

1 Lakip DJPR,


4 Laporan

4 Laporan

Triwulan

Triwulan

Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi

Elektronik

Elektronik


Monitoring

Monitoring

penataan ruang dan

5 Laporan

5 Laporan

Fasilitas

Fasilitas

penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN,

Layanan dan

Layanan dan

dan Fasilitasi legal drafting

Informasi Publik,

Informasi Publik,

7 Laporan

8b Laporan

Pembinaan dan

Pembinaan dan

Pengelolaan

Pengelolaan

peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS.

Administrasi

Administrasi

Kepegawaian,

Kepegawaian,

6 Laporan

8 Laporan

Akuntansi

Akuntansi

Keuangan,

Keuangan,

6 Laporan

6 Laporan

Kegiatan

Kegiatan

Administrasi

Administrasi

Pengelolaan

Pengelolaan

BMN dan

BMN dan

Administrasi

Administrasi

Ketatausahaan,

Ketatausahaan,

2 Laporan

2 Laporan

Pelatihan dan

Pelatihan dan

Operasionalisasi

Operasionalisasi

PPNS

PPNS

109,9%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2011.

116


AKUNTABILITAS KINERJA Analisis akuntabilitas kinerja juga menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu output tertentu. Berdasarkan kegiatan maka nilai realisasi capaian (target) untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

Nilai Realisasi per Kegiatan No

1. 2. 3. 4 5

6

Kegiatan Pembinaan Manajemen Penyelengaraan Penataan Ruang Bina Program dan Kemitraan Pembinaan Penataan Ruang Nasional Pengembangan Perkotaan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II

Input

Output

(x 1000)

(x 1000)

103.730.430

104.247.159

100,49

66.903.582

60.236.470

90,03

49.150.000

44.976.573

91,50

72.667.988

69.923.153

96,22

148.198.000

130.335.646

87,95

195. 350.000

177.419.157

90,82

Efisiensi (%)

Ket : berdasarkan data E-monitoring 31 Januari 2012

Dari tabel diatas, dapat dilihat prosentase realisasi penyerapan dana untuk masingmasing kegiatan. Dari beberapa kegiatan tersebut, hanya terdapat kegiatan yang realisasi anggaran di bawah 90%, yaitu kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I : 87,95 % Secara umum penyebab relatif rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan di dalam indikator output tersebut terdapat kegiatan yang didanai menggunakan alokasi dana penghematan/efisiensi dan dana blokir yang waktu pelaksanannya relatif singkat sehingga ada beberapa kegiatan dalam pekerjaan itu yang tidak dapat dilaksanakan yang mengakibatkan penyerapan menjadi relatif kecil.

3.5. ASPEK KEUANGAN Alokasi anggaran

Ditjen Penataan Ruang pada tahun 2011 adalah sebesar

Rp.669.016.729.000,- yang terdiri dari DIPA awal Rp. 636.000.000.000; tambahan dana reward pada pertengahan tahun Rp 32.500.000.000, dan penerimaan PNBP Wisma Werdhapura Rp. 516.729.000 yang diamanatkan untuk pelaksanaan tugas penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana telah ditetapkan baik di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RPJM, Renstra dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) bidang penataan ruang tahun 2011.


117

AKUNTABILITAS KINERJA Komposisi pagu anggaran per Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Pagu (ribu)

Komposisi Pagu Anggaran Satuan Kerja - Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2011 200.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 -

ES III/SATKER PENATAAN RUANG

SESDITJEN 10.157.209

BPK 0

TARUWILNAS 9.200.000

PERKOTAAN 3.000.000

BINDA I 71.898.000

BINDA II 98.250.000

ES II

126.589.950

66.903.582

39.950.000

69.667.988

76.300.000

97.100.000

Dari total anggaran tersebut berhasil direalisasikan berdasarkan SPM yang tercatat pada

data

elektronik

monitoring

tertanggal

1

Februari

2011

sebesar

Rp

591.212.910.000,- dengan prosentase 88,37%. Kondisi ini tidak berpengaruh langsung

terhadap

pencapaian

kinerja

Ditjen

Penataan

Ruang

yang

pengukurannya berdasarkan indikator output utama/penting dalam setiap indikator outcome. Realisasi keuangan per satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang bisa dilihat pada diagram berikut ini :

Prosentase Realisasi Penyerapan Anggaran Satuan kerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2011

Realisasi (%)

100 80 60 40 20 0 ES II ES III/SATKER PENATAAN RUANG

118

SESDITJEN 78 90,36

BPK 90,03

TARUWILNAS 90,46

PERKOTAAN 96,15

BINDA I 93,53

BINDA II 94,37

98,84

97,91

73,11

78,87


AKUNTABILITAS KINERJA Dari diagram di atas terdapat 3 satker yang tingkat realisasinya dibawah 80 %. Realisasi keuangan tersebut diatas dipicu karena semula merupakan

kebijakan

penghematan pagu anggaran tahun 2011 sebesar 10 %, proses pencairannya, dan penggunaan dana cadangan

yang pelepasan bintang baru selesai pada akhir

September, optimalisasi dana sisa lelang yang Revisi DIPA baru terbit pada awal oktober sehingga berimplikasi pada sedikitnya waktu untuk pelaksanaan kegiatannya, hal yang sama juga terjadi pada pencairan dana reward. Sebagai dampak dari kondisi tersebut terdapat 18 paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, yang tersebar pada: a. 10 (sepuluh) paket pekerjaan pada

SKPD Dekonsentrasi yang merupakan

perwujudan dari indikator outcome 2 b.

1 (satu) paket pekerjaan pada SNVT Menado Bitung yang masuk pada indikator outcome

c.

2 (dua) paket pekerjaan pada Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Satker Pembinaan penataan Ruang Wilayah 1 yang termasuk pada indikator outcome 2

d.

5 paket pada Satker pembinaan manajemen penyelenggaraan penataan Ruang dalam rangka mendukung indikator outcome 1 dan 2

Penyerapan per kegiatan dan per satuan kerja yaitu meliputi 6 (enam) kegiatan dan 43 Satuan kerja, ( 6 (enam) satker Pusat, 4 (empat) SNVT dan 32 SKPD Dekonsentrasi diseluruh provinsi kecuali DKI Jakarta) sebagai berikut :

Penyerapan Dana Per Satker di lingkungan DJPR tahun 2011 Jenis Pekerjaan No.

Kegiatan/Satker

Pagu K

1

2

3

S

4

Total Progres TA

Total Progres TA

2011

2011

Keuangan SP2D

Keuangan SPM

∑

5

RPM

%

RPM

%

7

8

10

11

6

Kegiatan: Pembinaan Managemen Penyelenggaraan Penataan Ruang Penanggung Jawab: Sekretariat DirektoratDirektorat Jenderal Penataan Ruang Pembinaan Manajemen 1

Penyelenggaraan

15

74

89

126.589.950

98.720.076

77,98

98.738.476

78,00

7

9

16

10.157.209

9.177.743

90,36

9.177.743

90,36

22

83

105

136.747.159

107.897.819

84,17

107.916.219

84,18

Penataan Ruang

2

Balai Pengembangan Informasi Penataan Ruang TOTAL


119

AKUNTABILITAS KINERJA Jenis Pekerjaan No.

Kegiatan/Satker

Pagu K

1

2

3

S

Total Progres TA

Total Progres TA

2011

2011

Keuangan SP2D

Keuangan SPM

∑

6

RPM

%

RPM

%

7

8

10

11

4

5

23

51

74

6.903.582

60.236.470

90,03

60.236.470

90,03

23

51

74

66.903.582

60.236.470

90,03

60.236.470

90,03

Kegiatan: Bina Program dan Kemitraan

3

Bina Program Dan Kemitraan TOTAL

Kegiatan: Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional

4

Pengembangan Wilayah Nasional

19

30

49

39.950.000

36.137.389

90,46

36.137.389

90,46

2

4

6

3.000.000

2.888.885

96,30

2.888.885

96,30

2

4

6

3.000.000

2.823.080

94,10

2.823.080

94,10

2

5

7

3.200.000

3.127.218

97,73

3.127.218

97,73

25

43

68

49.150.000

44.976.572

94,65

44.976.572

94,65

19

34

53

69.667.988

66.985.702

96,15

6.985.702

96,15

0

5

5

3.000.000

2.937.448

97,91

2.937.448

97,91

19

39

58

Satuan Kerja Non Vertikal 5

Tertentu Pengembangan KSN KAPET SASAMBA Kaltim Satuan Kerja Non Vertikal

6

Tertentu Pengembangan KSN KAPET MENADO BITUNG (SULUT)


Tertentu Pengembangan KSN KAPET PARE-PARE (SULSEL)

TOTAL

Kegiatan: Pengembangan Perkotaan

8

Pengembangan Perkotaan


Tertentu Pengembangan KSN Perkotaan Maminasata

TOTAL

120

72.667.988

69.923.150

97,03


69.923.150

97,03


Jenis Pekerjaan No.

Kegiatan/Satker

Pagu K

1

2

3

S

4

Total Progres TA

Total Progres TA

2011

2011

Keuangan SP2D

Keuangan SPM

∑

5

6

RPM

%

RPM

%

7

8

10

11

Kegiatan: Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

10

Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

24

31

55

76.300.000

71.366.386

93,53

71.366.386

93,53

5

16

21

7.650.000

5.178.922

67,70

5.566.483

72,76

4

11

15

6.400.000

5.907.016

92,30

5.907.016

92,30

3

12

15

4.850.000

3.814.706

78,65

3.814.706

78,65

3

11

14

4.050.000

3.900.467

96,31

3.900.467

96,31

3

11

14

4.150.000

3.252.650

78,38

3.252.650

78,38

3

11

14

4.082.000

3.893.469

95,38

3.893.469

95,38

3

11

14

4.400.000

4.070.482

92,51

4.070.482

92,51

4

10

14

4.082.000

3.419.061

83,76

3.419.061

83,76

3

11

14

4.050.000

2.781.522

68,68

2.781.522

68,68

Satker Dinas Bina Marga 11

dan Cipta Karya Provinsi NAD Satker Dinas Penataan

12

Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Satker Dinas Tata Ruang

13

dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

14

15

Satker Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Satker Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau

Satker Dinas Pekerjaan 16

Umum Provinsi Kepulauan Riau Satker Dinas Pekerjaan

17

Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Satker Dinas Pekerjaan

18

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

19

Satker Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu


121


Kegiatan/Satker

Pagu K

1

2

S

Total Progres TA

Total Progres TA

2011

2011

Keuangan SP2D

Keuangan SPM

∑

6

RPM

%

RPM

%

7

8

10

11

3

4

5

3

11

14

4.300.000

2.799.217

65,10

2.799.217

65,10

3

11

14

3.530.000

2.963.357

83,95

2.963.357

83,95

6

11

17

5.600.000

4.378.363

78,19

4.378.363

78,19

4

11

15

5.930.000

5.398.446

91,04

5.398.446

91,04

3

12

15

4.050.000

2.995.325

73,96

2.995.325

73,96

3

11

14

4.774.000

4.216.257

88,32

4.230.439

88,61

77

202

279

148.198.000

130.335.646

82,98

130.737.389

83,32

Satker Dinas Pengairan dan 20

Permukiman Provinsi Lampung Satker Dinas Bina Marga

21

dan Tata Ruang Provinsi Banten Satker Dinas Permukiman

22

dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Satker Dinas Ciptakarya

23

dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Satker Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

24

Energi Sumber Daya Mineral Provinsi D.I. Yogyakarta Satker Dinas Pekerjaan

25

Umum Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

TOTAL

Kegiatan: Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II

26

27

Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II

Satker Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

33

26

59

97.100.000

91.629.958

94,37

91.629.958

94,37

1

13

14

4.159.000

2.574.286

61,90

2.574.286

61,90

3

15

18

6.409.000

6.335.249

98,85

6.335.249

98,85


Umum Provinsi Kalimantan Barat

122



Jenis Pekerjaan No.

Kegiatan/Satker

Pagu K

1

2

S

Total Progres TA

Total Progres TA

2011

2011

Keuangan SP2D

Keuangan SPM

∑

6

RPM

%

RPM

%

7

8

10

11

3

4

5

4

16

20

7.000.000

6.258.917

89,41

6.258.917

89,41

3

16

19

5.809.000

5.613.332

96,63

5.613.332

96,63

3

15

18

5.700.000

3.904.829

68,51

3.904.829

68,51

4

16

20

7.609.000

6.935.675

91,15

6.935.675

91,15

4

15

19

6.500.000

5.291.467

81,41

5.291.467

81,41

3

15

18

6.009.000

5.963.702

99,25

5.963.702

99,25

4

17

21

6.859.000

6.496.178

94,71

6.496.178

94,71

1

11

12

3.300.000

1.998.056

60,55

1.998.056

60,55

2

11

13

3.650.000

3.305.251

90,55

3.305.251

90,55

3

15

18

6.300.000

4.178.453

66,32

4.178.453

66,32


Umum Provinsi Kalimantan Tengah Satker Dinas Pekerjaan

30

Umum Provinsi Kalimantan Timur Satker Dinas Permukiman

31

dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Satker Dinas Pekerjaan

32

Umum Provinsi Sulawesi Utara Satker Dinas Pekerjaan

33

Umum Provinsi Sulawesi Tengah Satker Dinas Permukiman

34

dan Prasarana Provinsi Sulawesi Tenggara Satker Dinas Tata Ruang

35

dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Satker Dinas Pekerjaan

36

Umum Provinsi Sulawesi Barat

37

38

Satker Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

Satker Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB


123


Kegiatan/Satker

Pagu K

1

2

S

Total Progres TA

Total Progres TA

2011

2011

Keuangan SP2D

Keuangan SPM

∑ %

RPM

%

7

8

10

11

3

4

5

3

16

19

6.249.000

5.360.133

85,78

5.360.133

85,78

4

19

23

6.159.000

6.024.789

97,82

6.024.789

97,82

3

11

14

4.577.000

4.559.481

99,62

4.559.481

99,62

4

15

19

7.302.000

6.902.110

94,52

6.902.110

94,52

3

12

15

4.659.000

4.087.291

87,73

4.087.291

87,73

TOTAL

85

274

359

195.350.000

177.419.157

86,62

177.419.157

86,62

T O T A L KESELURUHAN

251

692

943

669.016.729

590.788.814

88,31

591.208.957

88,37

Satker Dinas Kimpraswil

39

Provinsi NTT

Satker Dinas Pekerjaan

40

Umum Provinsi Maluku

6

RPM


Umum Provinsi Maluku Utara

42

Satker Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua


Umum Provinsi Papua Barat

3.6 HAL-HAL YANG MEMERLUKAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

PERHATIAN

Secara garis besar, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, serta perhitungan aspek keuangan, dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator output penting pada masing masing indikator outcome sesuai dengan penetapan kinerja adalah sebesar 110,16%. Dengan melihat pencapaian tersebut, maka evaluasi kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Ruang tahun 2011 dapat dikategorikan sangat baik dalam arti dapat memenuhi, bahkan melebihi, target pada indikator output yang ditetapkan dengan pagu anggaran (input) tetap.

124


AKUNTABILITAS KINERJA Namun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Hal-hal yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang, terutama adalah: 1. Struktur organisasi DJPR terisi lengkap pada pertengahan pebruari 2011 sebagai implikasi adanya perubahan stuktur berdasarkan Permen PU No. 08/ 2010 yang menyebabkan keterlambatan penetapan pejabat inti satker , sedangkan untuk SKPD Dekonsentrasi juga penetapan oleh gubernur relatif terlambat. 2. Penyiapan grand design pelaksanaan kegiatan yang lebih rinci dan terukur dan perlu disiapkan strategi mitigasi apabila rencana yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. 3. Kebijakan-kebijakan terkait pendanaan, baik berbentuk dana efisiensi, dana reward, dana APBN-P, dll sebaiknya tidak baru dapat dilaksanakan di triwulan keempat (mendekati akhir tahun anggaran) sehingga waktu pelaksanaannya tidak terlalu pendek; 4. Perpercepatan proses pengadaan penyedia jasa konsultasi terutama berkaitan dengan persetujuan penetapan pemenang oleh ULP; 5. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia di beberapa SKPD Provinsi sehingga mengakibatkan keterlambatan kegiatan baik swakelola maupun kontraktual 6. Pembinaan kepada penyedia jasa sebagai mitra kerja agar dalam mengajukan penawaran

benar-benar

memperhatikan

pencapaian

target

pelaksanaan

pekerjaan, terutama ruang lingkup kegiatan serta standar-standar pembiayaan pelaksanaan pekerjaan; 7. Pengawasan yang lebih intensif kepada penyedia jasa sebagai mitra sehingga target pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai tepat waktu. 8. Meningkatkan koordinasi serta peran aktif instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontraktual maupun swakelola perlu lebih ditingkatkan, terlebih dalam proses penyusunan Raperpres RTR KSN serta penyusunan RPI2JM dimana keduanya merupakan target outcome Ditjen yang memerlukan peran aktif seluruh stakeholder terkait baik di tingkat pusat maupun daerah; dan


125

AKUNTABILITAS KINERJA Sebagai antisipasi atas segala permasalahan yang muncul dan mungkin terjadi maka langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah sebagai berikut : 

Perlunya ketegasan dari para pengambil keputusan khususnya dalam hal sistem penganggaran kegiatan.



Memanfaatkan waktu, dana dan sumberdaya lainnya secara lebih optimal bagi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Ditjen penataan Ruang.



Memantapkan proses penyiapan kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Ditjen penataan Ruang dengan mengacu kepada Agenda Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Renstra Departemen Pekerjaan Umum 2010-2014, Renstra Ditjen penataan Ruang, serta kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah (seperti MP3EI, kebijakan antisipasi Perubahan iklim, dsb) dan sejalan dengan

upaya

pemecahan permasalahan penataan ruang yang terjadi. 

Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksana pekerjaan termasuk sumber daya manusia di lingkungan Ditjen penataan Ruang, untuk dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan ruang di masa mendatang.



Meningkatkan kemampuan dan kompetensi staf profesional Ditjen penataan Ruang, terutama mengenai substantif pekerjaan.



Meningkatkan kinerja konsultan, melalui pengawasan yang lebih ketat, agar dihasilkan kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan.



Memanfaatkan produk-produk juknis/pedoman yang telah dihasilkan untuk memperlancar serta memantapkan proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

3.7. KINERJA DITJEN PENATAAN RUANG LAINNYA 3.7.1 Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah-Pekerjaan Umum (PKPD-PU) Bidang Penataan Ruang Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap kedudukan penting penataan ruang menuntut kehadiran sebuah proses penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sementara itu, Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan nuansa yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks ini, karakteristik daerah sangat menentukan improvisasi Daerah dalam melaksanakan otonominya.

126



Pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotamerupakan isu penting dalam Otonomi Daerah. Begitu pun dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang, yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota, sesuai dengan tingkat kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan-perundangan. Oleh karena itu pembagian tugas harus dilakukan secara proporsional yang berasaskan pada eksternalitas, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Dinamika yang terjadi hampir di setiap daerah yaitu tuntutan kebutuhan akan kinerja institusi bidang penataan ruang semakin meningkat. Berdasarkan pada jiwa otonomi daerah sebagaimana diuraikan di atas, memacu munculnya kreativitas dan inovasiinovasi yang beragam di daerah, yang sudah barang tentu harus terus mendapat perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Pusat. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Daerah merupakan salah satu bentuk pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya berdimensi motivasi bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan penataan ruang daerah. Penilaian


127

AKUNTABILITAS KINERJA Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Ditjen Penataan Ruang setiap tahun. Tahun 2011 merupakan tahun ke-7 PKPD, yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005. Dari tahun ke tahun, tema PKPD-PU Bidang Penataan Ruang mengalami perubahan pada tahun 2011, tema PKPD-PU bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang fokus pada tema Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dengan target sasaran Pemerintah Propinsi dan Kota. Sedangkan untuk Tingkat Kabupaten pada tahun ini dalam bentuk apresiasi. Tema ini menjadi penting mengingat peran strategis Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan penataan ruang adapun mekanisme penilaiannya adalah diawali dengan penetapan daftar panjang daerahdaerah yang telah memenuhi syarat, yakni provinsi kabupaten dan kota yang ukurannya adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) darah yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan substansi telah mendapatkan persetujuan substansi dari menteri Pekerjaan Umum dan seleksi admnistratif dari data-data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Selanjutnya tahap penilaian shortlist yang menggunakan penilaian kuantitatif serta profisional judgement oleh tim juri. Dan hasil pemenang PKPD PU tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Provinsi Bali (Pemenang I) Kategori Provinsi

Provinsi Gorontalo (Pemenang II) Provinsi Sulawesi Selatan (Pemenang III) Kota Banda Aceh (Pemenang I)

Kategori Kota

Kota Yogyakarta (Pemenang II) Kota Salatiga (Pemenang III) Kabupaten Bangkalan

Penerima Apresiasi Kabupaten

Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Pesisir Selatan

128


AKUNTABILITAS KINERJA 3.7.2. Prakarsa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Undang-Undang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30 % RTH ini ditetapkan dalam Peraturan daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Penataan Ruang sebagai matra spasial pembangunan kota merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Selaras dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan.

Upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan

mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan Kota Hijau.

Kota Hijau (berkelanjutan) merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengikis atauatau mengorbankan aset kota-wilayah (city-region), melainkan terus memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun

sumber daya

alam,lingkungan dan kualitas prasarana perkotaan. Kota Hijau juga merupakan respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi. Pengembangan Kota Hijau berarti pembangunan manusia kota yang kaya inisiatif dalam melakukan perubahan dan gerakan kolektif dari seluruh unsur pemangku kepentingan kota. Dalam prosesnya upaya ini memerlukan prakarsa yang bertitik tolak


129

AKUNTABILITAS KINERJA dari

berbagai

praktek

dalam

penerapan

nilai-nilai

pembangunan

perkotaan

berkelanjutan. Oleh karenanya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang saat ini dirintis Direktorat jenderal penataan Ruang – kementerian Pekerjaan Umum, merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah bersama-sama pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota guna memenuhi ketetapan UUPR, terutama terkait RTH Publik, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim Indonesia. Bentuk kegiatan P2KH akan disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan kabupaten/kota masing-masing. Tahun 2011 P2KH diawali dengan penggalangan prakaesa dan komitmen kabupaten/kota melalui perumusan local action plan atau rencana aksi kota hijau (RAKH). Dengan demikian, RAKH sesungguhnya merupakan salah satu bagian implementasi RTRW yang utama memuat prakarsa, program dan komitmen daerah sebagai langkah awal mewujudkan Kota Hijau. Lingkup Kabupaten/ Kota

dalam P2KH, untuk Kabupaten yaitu ibukota kabupaten

sebagai kawasan pekotaan, dan untuk kota adalah batas admministrasi (city Wide), dengan kriteria kabupaten/kota peserta yaitu: kabupate/kota pemenang PKPD (sejak 2008), Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RTRW yang telah disesuaikan dengan UUPR no.26 tahun2007, Kabupaten/Kota yang telah mendapat persetujuan substansi RTRWnya dari Menteri pekerjaan Umum.

130



Tahun 2011,

ada sebanyak 60 kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dan

berkomitmen terhadap perwujudan kota hijau melalui penandatanganan Piagam Komitmen

Kota Hijau,

antara

Direktur

Jenderal

Penataan

Ruang

dengan

Bupati/Walikota pada bulan November 2011 yaitu:

Kota Banda Aceh (Pemenang PKPD), Kota Medan, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Bogor, Kota Salatiga Kota

(Pemenang PKPD), Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Yogyakarta (Pemenang PKPD), Kota Mataram, Kota Gorontalo, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Baubau, Kota Kendari, Kota Palu, dan Kota Ambon. Kab. Pesisir Selatan (Pemenang PKPD)*, Kab. Bandung, Kab. Bekasi, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Tasikmalaya, Kab. Banyumas, Kab. Blora, Kab. Brebes, Kab. Jepara, Kab. Kendal, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Rembang,

Kabupaten

Kab. Sukoharjo, Kab. Bondowoso, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Malang, Kab. Sidoarjo (Pemenang PKPD)*, Kab. Bangkalan (Pemenang PKPD)*, Kab. Kulonprogo, Kab. Badung, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa, Kab. Pohuwato, Kab. Luwu Timur


131


132


AKUNTABILITAS KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA BAB III. LAKIP 2011 Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Recommend Documents