LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2012

LAKIP DJBC TAHUN 2011

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2011

T

ujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2011 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis DJBC pada tahun 2011

sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJBC Tahun 2011 yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DJBC Tahun 2011. Disamping itu LAKIP DJBC Tahun 2011 ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada DJBC

sebagai institusi negara adalah bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, DJBC menetapkan landasan kerja yang akan dijadikan acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas yaitu berupa Visi, Misi, dan Strategi yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pegawai DJBC dalam melaksanakan tugas.

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh DJBC adalah sebagai berikut:

Visi

: Menjadi Administrasi Kepabeanan dan Cukai Dengan Standar Internasional

Misi

: Mengamankan Hak Keuangan Negara dan Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Industri, Perdagangan dan Masyarakat

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi DJBC serta menjabarkan tujuan tema pendapatan Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2010 – 2014,

DJBC

menetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik. Tiga tujuan strategis DJBC tersebut adalah sebagai berikut : 1) Terciptanya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat secara optimal. 2) Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai. 3) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Peran tersebut memiliki kontribusi yang siginifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk peningkatan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, meliputi: 1. Pengamanan dan pemungutan penerimaan negara dari kegiatan impor, ekspor, dan pemungutan cukai (revenue collection); 2. Melancarkan

arus

barang

dari

transaksi

perdagangan

internasional

(trade

facilitation); 3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta pencegahan unfair trading (industrial assistance);

iv


RINGKASAN EKSEKUTIF

4. Menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap ekses yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkotika, psikotropika dan prekursor (community protection). Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis Balanced Scorecards (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-Wide) kemudian diturunkan (cascade) kepada level eselon I,II, III, IV dan V (Kemenkeu-One sampai Kemenkeu-Five). DJBC sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah. Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIP DJBC 2011 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam konsep BSC terdapat Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2011 dimaksud dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan pada tahun 2011. Sasaran Strategis dan IKU DJBC pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

vi


RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 1: Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2011

KODE

SS

KODE

IKU

BC-1

Tingkat pengamanan hakhak keuangan negara yang optimal

BC-1.1

Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

BC-2

Tingkat kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai

BC-2.1

Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai yang mendapat penangguhan pembayaran

BC-2.2

Persentase penyelesaian piutang

BC-3

Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai

BC-3.1

Indeks kepuasan pengguna layanan

BC-4

Kajian dan rumusan kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional, standar internasional, dan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai

BC-4.1

Persentase kajian/telaahan yang diselesaikan

BC-4.2

Persentase penyelesaian perancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan standar internasional

Pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai

BC-5.1

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

BC-5.2

Persentase realisasi dari janji layanan pendukung

BC-5

BC-4.3

BC-6

Edukasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaku ekonomi

BC-6.1

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

BC-7

Kegiatan penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan dan perlindungan masyarakat

BC-7.1

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

Kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang efektif

BC-8.1

BC-8

BC-7.2

BC-8.2


Jumlah Laporan Hasil Audit yang diselesaikan Persentase hasil audit berupa tambah bayar

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

KODE

SS

KODE

BC-9

Pembentukan SDM yang berkompetensi dan berkinerja tinggi

BC-9.1

IKU Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

BC-9.2

BC-10

BC-11

BC-12

Penataan organisasi yang modern selaras dengan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai

Pembangunan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dan handal Pengelolaan anggaran yang optimal

Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan BC-10.1 Persentase penyelesaian SOP BC-10.2 Persentase penyelesaian /modernisasi organisasi BC-10.3 Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko BC-11.1 Persentase pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BC-11.2 Persentase downtime sistem pelayanan BC-12.1 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

Secara umum target IKU DJBC Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Dari 22 IKU, terdapat 20 IKU berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan) dan 2 IKU berstatus “kuning” (pencapaian target 80-99,99%). Dua IKU yang capaiannya “kuning” yaitu IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan” dan IKU “Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan”. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

viii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 2: Pencapaian IKU DJBC Tahun 2011

No

IKU Nama

Pencapaian target IKU s.d. akhir tahun

Target

Realisasi

Rp115.015,21

Rp131.103,89

Milyar

Milyar

(APBN-P)

(113,99%)

99%

99,99%

TERCAPAI

60%

79,42%

TERCAPAI

3,8

3,65

Tidak Tercapai

83,30%

102,08%

TERCAPAI

BC-4.2

Persentase penyelesaian perancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

75%

138,71%

TERCAPAI

7

BC-4.3

Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan standar internasional

75%

128,57%

TERCAPAI

8

BC-5.1

100%

99,92%

Tidak Tercapai

9

BC-5.2

80%

94,92%

TERCAPAI

10

BC-6.1

70

80,86

TERCAPAI

11

BC-7.1

50%

79,34%

TERCAPAI

12

BC-7.2

55%

84,40%

TERCAPAI

13

BC-8.1

300

569

TERCAPAI

14

BC-8.2

80%

94,38%

TERCAPAI

15

BC-9.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

80%

80,41%

TERCAPAI

16

BC-9.2

Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan

107

107

TERCAPAI

17

BC-10.1

Persentase penyelesaian SOP

100%

1

Kode

2011

BC-1.1


2

BC-2.1


3

BC-2.2


4

BC-3.1

5

BC-4.1

6

Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase kajian/telaahan yang diselesaikan

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan Persentase realisasi dari janji layanan pendukung Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai Jumlah Laporan Hasil Audit yang diselesaikan Persentase hasil audit berupa tambah bayar


107% (214 SOP)

TERCAPAI

TERCAPAI

ix

RINGKASAN EKSEKUTIF

No 18

IKU Kode BC-10.2

19

BC-10.3

20

BC-11.1

21

BC-11.2

22

BC-12.1

2011 Nama

Persentase penyelesaian/ modernisasi organisasi Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko Persentase pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Persentase downtime sistem pelayanan Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

Target 100%

Realisasi

Pencapaian target IKU s.d. akhir tahun

100% (11 kantor)

TERCAPAI

60%

94,64%

TERCAPAI

100%

100%

TERCAPAI

1%

0,02%

TERCAPAI

80%

80,78%

TERCAPAI

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan program reformasi DJBC pada umumnya dan khsususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2011, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal. Untuk menghadapi berbagai kendala serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi DJBC terus berupaya meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelaksanaan transformasi organisasi sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (2010 – 2011). Hakekat transformasi merupakan strategi dan sekaligus implementasi yang bertujuan untuk membawa organisasi ke bentuk dan sistem yang baru yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi. Selama tahun 2011, DJBC terus berupaya melaksanakan program tranformasi kelembagaan. Format transformasi didasarkan pada penajaman tiga pilar Kementerian Keuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen budaya kerja SDM. Terkait pengembangan SDM, pada tahun 2011, DJBC secara serius dan konsisten, melakukan berbagai program yang menitikberatkan pada empat aspek yaitu integritas, kompetensi, accountability dan budaya kerja serta kepemimpinan. Selain itu, terkait dengan penataan organisasi, pada tahun 2011 telah berhasil diresmikan 11 kantor modern sehingga secara total kantor yang telah ditransformasi menjadi kantor modern berjumlah 39 kantor. Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011 juga dapat dilihat dari hasil piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan dengan uji petik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan surat

x


RINGKASAN EKSEKUTIF

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor

B/1252/M.PAN-RB/05/2011 tanggal 11 Mei 2011. Hasil piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh empat) sasaran, dengan menggunakan 42 (empat puluh dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) parameter menunjukkan capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori “sangat baik”. C. TANTANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari Revenue Collection ke Trade Facilitation, Industrial Assistance dan Community Protection yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan internasional dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia. Untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi, DJBC telah telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut: 1. Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara; 2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, transformasi KPPBC menjadi Kantor Modern, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, dan pemanfaatan anggaran dengan berbasis kinerja; 3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika); 4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategis


xi

RINGKASAN EKSEKUTIF Authorized Economic Operator (AEO), pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan. Tahun 2011 juga telah dijadikan pijakan yang menentukan bagi DJBC. Dalam mengakiri tahun 2011, seluruh jajaran pimpinan DJBC telah berhasil melakukan instrospeksi dan mulai melakukan penataan yang akan digunakan sebagai blue print dalam perumusan action plan untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020, yang dikenal dengan CUSTOMS 2020. Semboyan CUSTOMS 2020 mengandung arti suatu kondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkan pengamanan hak keuangan negara.

xii



PENGANTAR

..........................................................................................

RINGKASAN EKSEKUTIF

...............................................................................

i iii

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2011

...................................................................

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

iii

......

x

..............

xi

DAFTAR ISI

..........................................................................................

xiii

DAFTAR TABEL

..........................................................................................

xvii

C. TANTANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

BAB I PENDAHULUAN

..........................................................................

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1. Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi

1

.......................

1

.................................................................

1

.............................................................

2

B. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS C. SISTEMATIKA PELAPORAN

xiii

............................................

3

......................................................

4

DAFTAR ISI BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

................

5

..............................................................

5

1. Pernyataan Visi

...................................................................

6

2. Pernyataan Misi

...................................................................

7

A. RENCANA STRATEGIS

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran B. PENETAPAN KINERJA

..................................................

8

................................................................

9

.......................................................

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SS BC-1

14

...........................................

17

TINGKAT PENGAMANAN HAK-HAK KEUANGAN NEGARA YANG OPTIMAL BC-1.1

SS BC-2

............................

.......................................


17

................

17

............

23

TINGKAT KEPATUHAN YANG TINGGI DARI PENGGUNA JASA KEPABEANAN DAN CUKAI BC-2.1

Persentase Cukai Yang Dibayar Tepat Waktu Dibandingkan Dengan Jumlah Cukai Yang Mendapat Penangguhan Pembayaran

BC-2.2 SS BC-3

...............

23

..................

25

...................................................................

27

Persentase Penyelesaian Piutang

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN YANG TINGGI DARI PENGGUNA JASA KEPABEANAN DAN CUKAI BC-3.1

SS BC-4

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

...............

28

KAJIAN DAN RUMUSAN KEBIJAKAN YANG SELARAS DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL, STANDAR INTERNASIONAL, DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

.........................................

29

BC-4.1

Persentase Kajian/Telaahan Yang Diselesaikan ...

29

BC-4.2

Persentase Penyelesaian Perancangan dan Legalisasi Peraturan Pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

BC-4.3

.......................................................

31

Persentase Rumusan Kebijakan Kerjasama Internasional di Bidang Kepabeanan yang Sesuai dengan Standar Internasional

xiv

...........................


33

DAFTAR ISI

SS BC-5

PELAYANAN PRIMA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI BC-5.1

.........................................................................

Rata-Rata Persentase Realisasi Dari Janji Layanan Unggulan

BC-5.2

............................................

.........................................

37

EDUKASI YANG EFEKTIF KEPADA MASYARAKAT DAN PELAKU EKONOMI BC-6.1

SS BC-7

36

Persentase Realisasi dari Janji Layanan Pendukung

SS BC-6

35

.................................................

39

Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi .........

40

KEGIATAN PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BC-7.1

42

.............................................................

44

KEGIATAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

SS BC-9

........................

Persentase Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai

SS BC-8

41

Persentase Hasil Penyidikan Yang Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)

BC-7.2

.........................

.............................................................

46

BC-8.1

Jumlah Laporan Hasil Audit Yang Diselesaikan ....

46

BC-8.2

Persentase Hasil Audit Berupa Tambah Bayar .....

47

PEMBENTUKAN SDM YANG BERKOMPETENSI DAN BERKINERJA TINGGI BC-9.1

...........................................

Persentase Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

BC-9.2

48

.......................

49

Jumlah Pegawai Yang Diberikan Penghargaan ....

50

SS BC-10 PENATAAN ORGANISASI YANG MODERN SELARAS DENGAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

....................................................................

BC-10.1 Persentase Penyelesaian SOP

...........................

BC-10.2 Persentase Penyelesaian/Modernisasi Organisasi

52 52 54

BC-10.3 Persentase UPR Yang Menerapkan Manajemen Risiko


.............................................

56

xv

DAFTAR ISI SS BC-11 PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG TERINTEGRASI DAN ANDAL ...

57

BC-11.1 Persentase Pengembangan Sistem Aplikasi yang Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

...................................................

BC-11.2 Persentase Downtime Sistem Pelayanan

...........

59

.................

60

.............................

60

.....................................................................

62

SS BC-12 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL BC-12.1 Persentase Penyerapan DIPA C. KINERJA LAINNYA

58

1. Capaian Kinerja Matriks Pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

..................................................................

62

2. Monitoring pelaksanaan Tindak lanjut INPRES Nomor 9 Tahun 2011

..................................................................

63

3. Laporan Kemajuan Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden (UKP4) ....

63

4. Laporan Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

...............................................................

64

5. Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2011

..................................................................................

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP

64

....................................................

65

...................................................................................

68

LAMPIRAN Lampiran I

:

Pengukuran Kinerja Tahun 2011

Lampiran II

:

Matriks Kinerja Renstra DJBC Tahun 2010-2014

Lampiran III

:

Matriks Pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tahun 2011

Lampiran IV

:

Matriks Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Lampiran V

:

Matriks Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden Tahun 2011

Lampiran VI

:

Matriks Monitoring Rencana Tindak Program Reformasi Lanjutan Kepabeanan dan Cukai

xvi



Tabel 1

:

Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2011

..............

vii

.....................................

ix

Tabel 2

:

Pencapaian IKU DJBC Tahun 2011

Tabel 3

:

Data Pegawai DJBC Berdasarkan Jabatan

Tabel 4

:

Rencana Kinerja Tahunan DJBC Tahun 2011

Tabel 5

:

Capaian Kinerja DJBC T.A. 2011

Tabel 6

:

Realisasi Penerimaan DJBC Per 31 Desember 2011

.............

17

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Tahun 2010 dan 2011 ....

18

Tabel 8

:

Penerimaan PDRI Tahun 2010 dan 2011

19

Tabel 9

:

Realisasi Pelunasan Cukai Yang Mendapat Fasilitas Penangguhan Pembayaran

Tabel 10

:

...........................

2

.........................

12

..........................................

15

..............................

................................................

24

Perbandingan Realisasi Pelunasan Cukai Yang Mendapat Fasilitas Penangguhan Pembayaran 3 Tahun Terakhir

Tabel 11

:

...............................................................

Realisasi Penyelesaian Piutang

xvii

...........................................

25 26

DAFTAR TABEL Tabel 12

:

Perbandingan Realisasi Penyelesaian Piutang 3 Tahun Terakhir

................................................................

26

Tabel 13

:

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJBC

..........................

28

Tabel 14

:

Data Rancangan dan Legalisasi Peraturan

...........................

31

Tabel 15

:

Perbandingan Penyelesaian Rancangan dan Legalisasi Peraturan

Tabel 16

:

.........................................................................

Perbandingan Penyelesaian Rumusan Kebijakan Kerjasama Internasional di Bidang Kepabeanan

.....

35

.........................................

36

..................................

38

Tabel 17

:

Capaian Kinerja Layanan Unggulan

Tabel 18

:

Capaian Kinerja Layanan Pendukung

Tabel 19

:

Data Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Per Bulan

Tabel 20

:

33

..................................................

40

Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

.................................................................

Tabel 21

:

Perbandingan Capaian IKU P21 Selama 3 Tahun Terakhir

Tabel 22

:

Capaian IKU P21

Tabel 23 Tabel 24

41

.....

42

...............................................................

43

:

Capaian IKU Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai .....

45

:

Perbandingan Capaian IKU Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai 2 Tahun Terakhir

...............................

45

Tabel 25

:

Data Jumlah Penyelesaian LHA

...........................................

47

Tabel 26

:

Data Hasil Audit Yang Menghasilkan Tambah Bayar ................

48

Tabel 27

:

Data Hasil Assessment Center

49

Tabel 28

:

Perbadingan Hasil Assessment Center 2 Tahun Terakhir

......

50

Tabel 29

:

Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh Penghargaan ..............

50

Tabel 30

:

Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh Penghargaan Per Unit Eselon II

Tabel 31

:

...............................................................

51

Perbandingan Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh Penghargaan

xviii

..........................................

....................................................................


51

DAFTAR TABEL

Tabel 32

:

Perbandingan Penyelesaian SOP

Tabel 33

:

Capaian IKU Persentase UPR Yang Menerapkan Manajemen Risiko

..........................................

............................................................

Tabel 34

:

Rencana Pembangunan Sistem Aplikasi Tahun 2011

Tabel 35

:

Capaian IKU Downtime Sistem Pelayanan

Tabel 36

53

57

............

58

..........................

59

:

Data Penyerapan DIPA Tahun 2011 (Non Belanja Pegawai) ....

61

Tabel 37

:

Perbandingan Realisasi Angggaran Belanja DIPA 2010 – 2011..

61

Tabel 38

:

Hasil Quality Assurance Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di DJBC

..............................................

65

..........................................................

66

Tabel 39

:

Realisasi Anggaran

Tabel 40

:

Realisasi Anggaran Per Kegiatan


..........................................

60

xix


A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1. Tugas dan Fungsi

B

erdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, DJBC menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1

Bab I Pendahuluan

2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011, struktur organisasi DJBC secara umum dapat di kelompokkan sebagai berikut :

9 Unit eselon II di Kantor Pusat;

1 Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;

3 Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

16 Kantor Wilayah;

2 Kantor Pelayanan Utama;

113 Kantor Pelayanan, yang terdiri dari 3 KPPBC Tipe Madya Cukai, 7 KPPBC Tipe Madya Pabean, 8 KPPBC Tipe Madya Pabean A, 15 KPPBC Tipe Madya Pabean B, 4 KPPBC Tipe Madya Pabean C, 2 KPPBC Tipe A2, 22 KPPBC Tipe A3, dan 52 KPPBC Tipe B;

91 Kantor Bantu Layanan Bea dan Cukai;

649 Pos Pengawasan Bea dan Cukai;

4 Pangkalan Sarana Operasi yang terdiri dari 1 Tipe A dan 3 Tipe B; dan

3 Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang terdiri dari 1 Tipe A dan 2 Tipe B. Dalam menjalankan tugasnya, DJBC didukung oleh 10.434 orang pegawai

yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Pangkalan Sarana Operasi, Kantor Bantu Layanan dan Pos Pengawasan. Tabel 3: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Jabatan

Jabatan

Jumlah

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V PFPD (Fungsional) Pranata Komputer (Fungsional) Pelaksana Total

1 31 205 1.141 1.140 170 17 7.729 10.434

Ket : data sampai dengan 31 Desember 2011

2


Bab I Pendahuluan

Komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 9.123 orang (87,44%) dan pegawai perempuan sejumlah 1.311 orang (12,56%). Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar sarjana (DIV/S1, S2, dan S3) sejumlah 3.544 orang (33,97%), yang memiliki gelar diploma (DI, DII, dan DIII) sejumlah 3.404 orang (32,62%) sedangkan yang belum memiliki gelar diploma ataupun sarjana (SD, SMP, dan SMA) sejumlah 3.486 orang (33,41%). B. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama dalam menjaga wilayah perbatasan negara serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang siginifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, meliputi: 1. Pengamanan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai (revenue collector). DJBC sebagai aparatur pemungut penerimaan negara dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara. 2. Memberikan fasilitas dalam perdagangan (trade facilitator), melalui berbagai upaya dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan, menekan ekonomi biaya tinggi, dan mencegah terjadinya perdagangan illegal. 3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi (industrial assistance) dalam rangka membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta mendukung peningkatan daya saing produk ekspor. 4. Menjamin perlindungan masyarakat terhadap ekses yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan (community protector).


3

Bab I Pendahuluan

Disamping itu, DJBC juga bertekad untuk mensukseskan kebijaksanaan dan program-program nasional yang telah ditetapkan MPR, DPR, Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan program-program pemerintah lainnya. C. SISTEMATIKA PELAPORAN

LAKIP DJBC Tahun Anggaran 2011 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil serta langkah antisipatifnya. Bab I

Pendahuluan Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta sistematika laporan.

Bab II

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Rencana Strategis : Meliputi pembahasan mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran DJBC tahun 2011. Penetapan Kinerja : Menjelaskan mengenai sasaran strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2011.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Menguraikan tentang pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJBC pada tahun 2011, evaluasi dan analisis capaian masing-masing IKU, dan juga capaian kinerja DJBC selama tahun 2011 yang tidak terukur dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011. Terakhir akan dibahas mengenai akuntabilitas keuangan DJBC berupa sumber pembiayaan anggaran disertai realisasi anggaran untuk masingmasing program dan kegiatan. Bab IV Penutup Menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang

4



A. RENCANA STRATEGIS

B

erdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian

/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode

lima

tahun

dan

menyusun

Rencana

Pembangunan

Tahunan

Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Keuangan yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun sesuai

5

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga telah menyusun Renstra tahun 2010-2014 yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra DJBC Tahun 2010-2014 telah ditetapkan dengan KEP-20/BC/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Rencana Strategis DJBC Tahun 2010 – 2014. LAKIP DJBC Tahun 2011 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC pada Tahun Anggaran 2011 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2011 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2010-2014. Kemajuan pencapain target Renstra DJBC Tahun 2010-2014 hingga tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran II. 1. Pernyataan Visi Berbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan global, serta perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, berdampak kepada peningkatan tuntutan masyarakat perdagangan dan perekonomian dunia terhadap peningkatan kinerja institusi kepabeanan di setiap negara. Menghadapi tantangan, hambatan dan peluang masa depan menuju kondisi yang diinginkan, DJBC sebagai institusi pemerintah dituntut untuk senantiasa mengantisipasi perubahan internal dan eksternal. Karena sudah menjadi paradigma umum bahwa agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, suatu institusi pemerintah harus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat optimal. Sangat disadari pula, dalam suasana yang penuh persaingan serta perubahan lingkungan menuntut peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara multi dimensi yaitu sebagai pemungut pajak dalam rangka impor, memungut cukai, fasilitator perdagangan internasional, pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor serta sebagai aparat penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Peran yang demikian itu, mengharuskan DJBC untuk melaksanakan cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder.

6


Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Cara pandang tersebut dikristalisasi dalam satu visi DJBC yaitu:

MENJADI ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI DENGAN STANDAR INTERNASIONAL

Dengan demikian visi DJBC bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita menempatkan DJBC berada dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang bermutu dan berstandar internasional dalam pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan cukai. 2. Pernyataan Misi Sebagai sebuah institusi pemerintah, DJBC memiliki sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang berupa misi Direktorat Jenderal. Keberadaan DJBC adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Agar pelaksanaan tugas pokok bidang kepabeanan dan cukai dapat tercapai secara optimal, DJBC menetapkan misi yang terkait yaitu : a. Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai. b. Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi. c. Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat. d. Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna. e. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi. f.

Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.


7

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Keenam misi tersebut di atas dapat dikristalisasi dalam satu integrated mission:

MENGAMANKAN HAK KEUANGAN NEGARA DAN MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN MASYARAKAT

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014, tujuan yang hendak dicapai melalui tema pendapatan negara adalah Meningkatkan dan

Mengamankan

Pendapatan

Negara

Dengan

Mempertimbangkan

Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi DJBC serta menjabarkan tujuan tema pendapatan Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2010 – 2014, DJBC menetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik. Tiga tujuan strategis DJBC tersebut adalah sebagai berikut : 1) Terciptanya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat secara optimal. 2) Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai. 3) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkontribusi dalam pencapaian sasaran dalam tema pendapatan negara. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014, sasaran strategis dalam tema pendapatan negara yang akan dicapai adalah : 1) Tingkat Pendapatan yang optimal. 2) Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal.

8


Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 3) Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi. Sasaran Kementerian Keuangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis DJBC sesuai dengan Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan pengamanan hak-hak negara. 2) Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi. 3) Meningkatkan kepuasan pelayanan kepabeanan dan cukai yang tinggi dari pengguna jasa. 4) Melakukan kajian dan rumusan kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional, standar internasional, dan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai. 5) Memberikan pelayanan yang prima di bidang kepabeanan dan cukai. 6) Melaksanakan edukasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaku ekonomi. 7) Melaksanakan kegiatan penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan dan perlindungan masyarakat. 8) Melaksanakan kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang efektif. 9) Membentuk SDM yang berkompetensi dan berkinerja tinggi. 10) Melakukan penataan organisasi yang modern selaras dengan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai. 11) Membangun sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dan handal. 12) Melakukan pengelolaan anggaran yang optimal. B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuranukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2011 DJBC disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-


9

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan pada tahun 2011. Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIP DJBC

2011

ini,

apabila

terdapat

perbedaan

terminologi,

pada

hakikatnya

membicarakan masalah yang sama. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010. Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2011 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

10


Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Dalam Peta Strategi DJBC Tahun 2011 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2011 adalah sebagai berikut :


11

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tabel 4: Rencana Kinerja Tahunan DJBC Tahun 2011

KODE

SS

BC-1

Tingkat pengamanan hak-hak keuangan negara yang optimal

BC-2

Tingkat kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai

KODE BC-1.1

BC-2.1

BC-2.2

BC-3

Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai

BC-3.1

BC-4.1

BC-4

BC-5

BC-6

BC-7

12

Kajian dan rumusan kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional, standar internasional, dan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai

Pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai Edukasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaku ekonomi Kegiatan penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan dan perlindungan masyarakat

BC-4.2

BC-4.3

BC-5.1 BC-5.2

IKU Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai yang mendapat penangguhan pembayaran Persentase penyelesaian piutang Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase kajian/telaahan yang diselesaikan Persentase penyelesaian perancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan standar internasional Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan Persentase realisasi dari janji layanan pendukung

Target Rp 115.015,21 Milyar (APBN-P)

99%

60%

3,8

83,30%

75%

75%

100% 80%

BC-6.1


70

BC-7.1

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

50%

BC-7.2

Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

55%


Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

KODE

SS

KODE BC-8.1

BC-8

Kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang efektif Pembentukan SDM yang berkompetensi dan berkinerja tinggi

BC-9.1

Penataan organisasi yang modern selaras dengan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai

BC-10.1 Persentase penyelesaian SOP

BC-9

BC-10

BC-11

BC-12

Pembangunan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dan handal Pengelolaan anggaran yang optimal

BC-8.2

BC-9.2

BC-10.2 BC-10.3

BC-11.1

BC-11.2 BC-12.1


IKU Jumlah Laporan Hasil Audit yang diselesaikan Persentase hasil audit berupa tambah bayar Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan

Persentase penyelesaian /modernisasi organisasi Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko Persentase pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Persentase downtime sistem pelayanan Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

Target 300 80% 80% 107 100% (200 SOP) 100% (11 Kantor) 60%

100%

1% 80%

13


S

ebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan

dalam Bab III LAKIP DJBC 2011 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama. A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2011 sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 dengan targetnya. Secara umum target IKU DJBC Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat beberapa

14

Bab III Akuntabilitas Kinerja

IKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Dari 22 IKU, terdapat 20 IKU berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan) dan 2 IKU berstatus “kuning” (pencapaian target 80-99,99%). Dua IKU yang capaiannya “kuning” yaitu IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan” dan IKU “Ratarata persentase realisasi dari janji layanan unggulan”. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut : Tabel 5: Capaian Kinerja DJBC T.A. 2011 Kode

Deskripsi

SS BC-1 Tingkat pengamanan hak-hak keuangan negara yang optimal BC-1.1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

Bobot IKU

100%

2011 Target

Realisasi

115.015,21 131.103,89

BC-2.2

Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai yang mendapat penangguhan pembayaran Persentase penyelesaian piutang

SS BC-3 Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai BC-3.1 Indeks kepuasan pengguna layanan

113,99% 116,68%

SS BC-2 Tingkat kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai BC-2.1

% 113,99%

50%

99%

99,99%

101,00%

50%

60%

79,42%

132,37% 96,05%

100%

3,8

3,65

96,05% 161,09%

SS BC-4 Kajian dan rumusan kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional, standar internasional dan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai BC-4.1


31,43%

83,30%

102,08%

122,55%

BC-4.2


37,14%

75%

138,71%

184,95%

BC-4.3


31,43%

75,%

128,57%

171,43%

SS BC-5 Pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai BC-5.1 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan


109,29% 50%

100%

99,92%

99,92%

15


Kode BC-5.2

Deskripsi Persentase realisasi dari janji layanan pendukung

SS BC-6 Edukasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaku ekonomi BC-6.1 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi SS BC-7 Kegiatan penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan dan perlindungan masyarakat BC-7.1 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) BC-7.2 Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai SS BC-8 Kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang efektif BC-8.1 Jumlah Laporan Hasil Audit yang diselesaikan BC-8.2 Persentase hasil audit berupa tambah bayar SS BC-9 Pembentukan SDM yang berkompetensi dan berkinerja tinggi

Bobot IKU 50%

2011 Target 80%

Realisasi 94,92%

% 118,65%

115,51% 100%

70

80,86

115,51%

156,63%

60,71%

50%

79,34%

158,68%

39,29%

55%

84,40%

153,45% 153,82%

50%

300

569

189,67%

50%

80%

94,38%

117,98% 100,34%

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya BC-9.2 Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan SS BC-10 Penataan organisasi yang modern selaras dengan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai BC-10.1 Persentase penyelesaian SOP

65,38%

80%

80,41%

100,51%

34,62%

107

107

100,00%

33,04%

100%

107%

107,00%

BC-10.2 Persentase penyelesaian/modernisasi organisasi BC-10.3 Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko SS BC-11 Pembangunan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dan andal BC-11.1 Persentase pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BC-11.2 Persentase downtime sistem pelayanan

33,04%

100%

100%

100,00%

33,92%

60%

94,64%

157,73%

BC-9.1

121,90%

149,02%

50%

100%

100%

100,00%

50%

1%

0,02%

198,03% 100,98%

SS BC-12 Pengelolaan anggaran yang optimal BC-12.1 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

16

100%

80%

80,78%


100,98%


B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SS BC-1

TINGKAT PENGAMANAN HAK-HAK KEUANGAN NEGARA YANG OPTIMAL

Tingkat pengamanan hak-hak keuangan negara yang optimal meliputi pengamanan terhadap 4 (empat) fungsi DJBC yaitu revenue

collector,

trade

facilitator,

community protector, industrial assistance. Salah satu fungsi DJBC yang utama yang dapat diukur outcome/hasil-nya adalah penerimaan negara yang optimal yaitu tingkat pencapaian penerimaan bea cukai yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Capaian sasaran strategis tingkat pengamanan hak-hak keuangan negara yang optimal pada tahun 2011 sebesar 113,99%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU : BC-1.1 Jumlah Penerimaan Bea Dan Cukai 1. Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2011 Tabel 6 : REALISASI PENERIMAAN DJBC PER 31 Desember 2011 (Juta Rupiah) Surplus (Defisit) Per 30 Desember

NO

Jenis Penerimaan

Target APBNP

Realisasi

%

Nominal

%

1

2

3

4

5 (4/3)

6 (4-3)

7 (6/3)

1

BEA MASUK

21.500.792,21

25.238.844,47

117,39%

3.738.052,27

17,39%

Bea Masuk Riil

21.000.792,21

25.191.492,93

119,95%

4.190.700,72

19,95%

500.000,00

47.351,54

9,47%

(452.648,46)

-90,53%

Bea Masuk DTP 2

CUKAI

68.075.339,10

77.009.461,32

113,12%

8.934.122,22

13,12%

3

BEA KELUAR

25.439.075,92

28.855.579,54

113,43%

3.416.503,62

13,43%

115.015.207,23 131.103.885,33

113,99%

16.088.678,11

13,99%

Total

Keterangan : 1. Data Bea Masuk dan Cukai sudah termasuk Pendapatan DA dan sudah dikurangi restitusi 2. Sumber Data : Direktorat Pengelolaan Kas Negara - Ditjen Perbendaharaan


17


Total realisasi penerimaan Bea Masuk, Cukai dan Bea keluar s.d. 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 131.103,89 milyar (termasuk BM DTP), yang terdiri dari : Bea Masuk : Penerimaan Bea Masuk terdiri dari Bea Masuk Riil dan Bea Masuk Ditangung Pemerintah (BM-DTP). Realisasi penerimaan Bea Masuk s.d. 31 Desember 2011 sebesar Rp 25.238,84 milyar (117,39% dari target), terdiri dari Bea Masuk Riil Rp 25.191,49 milyar (119,95% dari target) dan BM-DTP Rp 47,3 milyar (9,47% dari target). Cukai : Penerimaan Cukai terdiri dari penerimaan Cukai HT, Cukai MMEA, dan Cukai EA. Realisasi penerimaan Cukai s.d. 31 Desember 2011 sebesar Rp 77.009,46 milyar atau (113,12% dari target APBN-P). Bea Keluar

:

Realisasi penerimaan Bea Keluar s.d. 31 Desember 2011 sebesar Rp 28.855,58 milyar atau (113,43% dari target APBN-P). Jumlah penerimaan Bea dan Cukai s.d. akhir Desember 2011 di luar BM DTP berdasarkan laporan dari Ditjen. Perbendaharaan sebesar Rp 131.056,53 milyar atau sebesar 114,44% dibandingkan target APBN-P 2011 (Non BM DTP). Perbandingan realisasi penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar tahun 2010 dan 2011 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini : Tabel 7: Perbandingan Realisasi Penerimaan Tahun 2010 dan 2011 Mi l ya r Rp Jenis Penerim aan Bea Masuk

2010 APBN-P Realisasi

2011 %

APBN-P

Realisasi

%

Nom inal

%

21.000,79

25.191,49 119,95%

8.897,78 163,13%

25.439,08

28.855,58 113,43% 19.957,80 224,30%

Cukai

59.265,92 66.165,29 111,64%

68.075,34

77.009,46 113,12% 10.844,17 16,39%

Total

79.827,29 94.823,50 118,79% 114.515,21 131.056,53 114,44% 36.233,03 38,21%

Bea Keluar

15.106,81 19.760,43 130,80%

Grow th

5.454,56

5.431,06 27,48%

Ket : Target dan realisasi BM tidak termasuk BM DTP

Realisasi penerimaan DJBC pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi penerimaan DJBC tahun 2010, terdiri dari kenaikan jenis penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 5.431,06 milyar (naik 27,48%), Cukai sebesar Rp 10.844,17 milyar (naik 16,39%), dan Bea Keluar sebesar Rp 19.957,80 milyar (naik 224,30%).

18



Secara keseluruhan penerimaan DJBC pada tahun 2011

mengalami

peningkatan 38,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2010, karena importasi meningkat 27,8%, kenaikan tarif Cukai HT, dan tingginya tarif BK dan Harga Patokan Ekspor CPO. Penerimaan Bea Keluar merupakan sektor yang meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 224,30%, hal ini disebabkan tingginya tarif BK dan HPE sebagai imbas dari tingginya harga CPO Internasional pada tahun 2011. 2. Realisasi Penerimaan PDRI dan PPN HT Tahun 2011 Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan negara dibidang Kepabeanan dan Cukai, DJBC juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan dibidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM Impor dan PPh pasal 22 Impor serta pemungutan terhadap PPN Hasil Tembakau. Tabel 8: Penerimaan PDRI Tahun 2010 dan 2011 Milyar Rp

Growth NO

Jenis Penerimaan

1

PPN Impor

2

PPn BM Impor

3

PPh psl 22 Impor

4

PPN Cukai H T

Sub Total PDRI

Total Pajak

2010

2011

Nominal

%

82.706,29

107.016,02

24.309,73

29,39%

4.790,58

5.374,48

583,90

12,19%

23.598,53

28.295,19

4.696,66

19,90%

111.095,40

140.685,69

29.590,29

26,64%

11.485,30

12.856,78

1.371,48

11,94%

122.580,70

153.542,47

30.961,77

25,26%

Selama tahun 2011 DJBC berhasil memungut penerimaan dari PDRI dan PPN Hasil Tembakau sebesar Rp 153.542,47 Milyar atau naik 25,26% dibandingkan tahun 2010. 3. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Bea dan Cukai a. Bea Masuk Tercapainya target penerimaan Bea Masuk per 31 Desember 2011, antara lain disebabkan: 1) Nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan, mendorong tingkat importasi sehingga meningkatkan dutiable import Nilai kurs rata-rata s.d. Desember 2011 sebesar Rp 8.775,21 menguat sebesar Rp 324,64 (3,6%) dibanding

periode yang sama tahun 2010 dan berada di

bawah kurs asumsi makro APBN-P 2011 sebesar Rp 8.700.


19


Devisa impor bayar s.d. Desember sebesar US$ 141,04 Milyar, meningkat 27,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar US$ 110,4 Milyar. 2) Tarif efektif rata-rata yang berada diatas tarif yang diasumsikan Tarif efektif rata-rata, s.d. periode Desember 2011 sebesar 2,04%, naik 3,57% dari periode yang sama tahun 2010 sebesar 1,97%; namun masih berada diatas tarif yang diasumsikan dalam APBN-P pada tahun 2011 sebesar 1,93%. 3) Internal effort DJBC dalam peningkatan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan seperti intensifikasi pemeriksaan dokumen dan fisik barang, pemberantasan penyelundupan, temuan hasil audit dll. b. Cukai Dapat terlampauinya penerimaan Cukai s.d. 31 Desember 2011, antara lain disebabkan: 1)

Dampak kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau mulai Januari 2011 Sebagai antisipasi kenaikan tarif cukai pada Januari 2011 terjadi peningkatan pesanan pita cukai di akhir tahun 2010 yang pelunasannya dilakukan bulan Januari dan Februari 2011. Penurunan penerimaan cukai pada bulan Maret dikarenakan nilai pesanan pita cukai bulan Januari dan Februari yang pembayarannya jatuh tempo bulan maret relatif sedikit/menurun karena dampak kenaikan tarif cukai di 2011. Namun demikian untuk bulan April, penerimaan cukai kembali normal.

2)

Internal effort DJBC dalam pemberantasan rokok illegal, mengintensifkan kegiatan

pemantauan

kepatuhan

pengusaha

(a.l:

Produksi,

Pelekatan,

Pencatatan), memaksimalkan penagihan cukai, dan optimalisasi sosialisasi di bidang cukai. Dari sisi produksi HT s.d. Desember 2011 dihasilkan produksi Hasil Tembakau sebesar 319,6 milyar batang atau mengalami kenaikan sebesar 7,98% dibandingkan dengan produksi HT pada periode yang sama tahun 2010 sebanyak 295,9 milyar batang. Kenaikan produksi HT tersebut lebih disebabkan adanya internal effort DJBC dalam pemberantasan peredaran rokok illegal. c. Bea Keluar Tercapainya penerimaan Bea Keluar s.d. 31 Desember 2011 disebabkan antara lain: 1)

Tingginya tarif BK dan Harga Patokan Ekspor CPO Pengenaan BK atas ekspor beberapa komoditi seperti CPO, Rotan, Kayu, Kulit, dan Kakao sangat tergantung pada kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan Harga Referensi yang menentukan tarif dan HPE.

20



Sejak bulan September 2010 harga Referensi CPO meningkat seiring naiknya harga minyak mentah dunia. Memasuki awal tahun 2011, tarif Bea Keluar CPO bulan Januari menjadi 20%, bulan Februari dan Maret kembali meningkat menjadi 25% karena harga referensi yang sudah berada diatas US$ 1.250/ton, sedangkan untuk tarif Bea Keluar Kakao masih 10%. Penerimaan Bea Keluar bulan Agustus 2011 kembali meningkat di banding bulan sebelumnya, karena volume ekspor CPO yang tinggi dan tarif BK bulan Agustus menjadi 15%. 2)

Internal effort DJBC Dengan meningkatnya harga minyak dunia, harga CPO dan turunannya yang menjadi komoditi substitusi minyak menjadi naik. Tingginya harga CPO dipasaran internasional mendorong tingginya tingkat eksportasi sehingga menghasilkan Bea Keluar yang cukup tinggi. DJBC diminta untuk meningkatkan pengawasan yang lebih efektif terhadap lalu lintas komoditi CPO dan turunannya, berkaitan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-2/BC/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Optimalisasi Pengawasan Pengangkutan Ekspor dan/atau Antar Pulau, Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya.

4. Kendala dan Risiko Fiskal dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 a. Sektor Bea Masuk 1) Konsekuensi Kerjasama Perdagangan Internasional melalui skema FTA (IJEPA, China, Korea, India, AANZ). 2) Fasilitas Pembebasan dan Keringanan BM. 3) Tarif umum BM (MFN) cenderung menurunkan tarif efektif rata-rata BM. 4) Kebijakan non tarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor dan penggunaan produksi dalam negeri. b. Sektor Cukai 1) Konsisten dengan Road Map Industri Hasil Tembakau. 2) Rencana pemberlakuan PP Pengendalian Tembakau. 3) Antisipasi Ratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). 4) Antisipasi Pemberlakuan Pajak Rokok. c. Sektor Bea Keluar 1) Bea Keluar bukan merupakan instrumen penerimaan negara, karena tujuan penerapan BK adalah untuk mengantisipasi lonjakan harga yang tinggi,


21


ketersediaan bahan baku dalam negeri, kelestarian SDA, dan menjaga kestabilan harga komoditas dalam negeri (Pasal 2A UU Kepabeanan). 2) Harga internasional CPO cenderung fluktuatif, yang berpengaruh pada penerimaan BK. 5. Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 a.

Optimalisasi di Bidang Kepabeanan 1) Peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor dan peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang. 2) Optimalisasi fungsi unit pengawasan melalui peningkatan patroli darat dan laut dan peningkatan pengawasan di daerah perbatasan terutama jalur rawan penyelundupan dan post audit.

b.

Optimalisasi di Bidang Cukai 1) Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau. 2) Optimalisasi pengawasan peredaran BKC. 3) Pembinaan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan di bidang cukai. 4) Penerapan manajemen risiko dalam pelayanan dan pengawasan di bidang cukai.

c.

Peningkatan Sektor Pelayanan 1) Penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Windows (INSW), dalam rangka menyongsong ASEAN Single Windows (ASW). 2) Pelayanan kepabeanan 24 Jam sehari 7 hari seminggu di pelabuhanpelabuhan utama. 3) Pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. 4) Transformasi

kelembagaan

dalam

bentuk

penetapan

Kantor

(2009/2010: 28 Kantor, 2011: 11 Kantor).

22


Modern


SS BC-2

TINGKAT KEPATUHAN YANG TINGGI DARI PENGGUNA JASA KEPABEANAN DAN CUKAI Tingkat kepatuhan yang tinggi

dari

pengguna

jasa kepabeanan dan cukai adalah kepatuhan dari

pengguna

jasa

dalam menaati setiap peraturan

di

bidang

kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan. Capaian

sasaran

strategis

tingkat

kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai pada tahun 2011 sebesar 116,68%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu : BC-2.1 Persentase Cukai Yang Dibayar Tepat Waktu Dibandingkan Dengan Jumlah Cukai Yang Mendapat Penangguhan Pembayaran Jumlah cukai yang dibayar tepat waktu adalah jumlah cukai yang harus dibayar pengusaha pabrik cukai yang diberikan penangguhan pembayaran cukai sebelum batas waktu penangguhan. Batas waktu penangguhan yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengajuan dokumen CK-1. Jumlah penundaan pembayaran cukai hasil tembakau yang jatuh tempo sepanjang tahun 2011 hampir seluruhnya telah dilunasi tepat pada waktunya sehingga presentase capaian pelunasan nilai cukai yang diberikan penundaan untuk tahun 2011 hampir mendekati 100% yaitu sebesar 99,99%. Pada tahun 2011 jumlah cukai yang diberikan penundaan adalah Rp 67.407,96 milyar dan sebesar Rp 67.405,49 milyar dibayar tepat waktu.


23


Tabel 9 : Realisasi Pelunasan Cukai Yang Mendapat Fasilitas Penangguhan Pembayaran No

Bulan

Jumlah cukai yang diberi fasilitas penangguhan pembayaran

Jumlah cukai yang dilunasi tepat waktu

% Capaian

Rp5.039.299.610.680

Rp5.038.393.610.680

99,98%

1

Januari

2

Februari

7.803.464.735.610

7.802.960.735.610

99,99%

3

Maret

2.891.835.095.280

2.891.682.995.280

99,99%

4

April

4.584.024.188.980

4.583.813.588.980

99,99%

5

Mei

5.448.801.746.860

5.448.801.746.860

100%

6

Juni

5.076.974.140.300

5.076.974.140.300

100%

7

Juli

6.085.462.087.700

6.085.462.087.700

100%

8

Agustus

6.613.802.463.410

6.613.802.463.410

100%

9

September

6.476.049.002.880

6.475.347.002.880

99,99%

10

Oktober

5.348.961.954.740

5.348.961.954.740

100%

11

November

5.478.673.144.800

5.478.673.144.800

100%

12

Desember

6.560.612.627.480

6.560.612.627.480

100%

67.407.960.798.720

67.405.486.098.720

99,99%

Total

Sumber Data: Laporan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (SE-11/BC/2008 tgl 13 Februari 2008) dari KPPBC

Capaian pada tahun 2011 sebesar 99,99% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2010 sebesar 99,98%. Perbandingan capaian IKU dari tahun 2009 s.d. 2011 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini: Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Pelunasan Cukai Yang Mendapat Fasilitas Penangguhan Pembayaran 3 Tahun Terakhir Tahun

Jumlah cukai yang diberi fasilitas penangguhan pembayaran

Jumlah cukai yang dilunasi tepat waktu

% Realisasi

% Target

2009

50,964,847,076,114

50,948,632,693,164

99,96%

99,99%

2010

57.134.151.344.297

57.125.116.094.297

99,98%

98%

2011

67.407.960.798.720

67.405.486.098.720

99,99%

99%

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi pencapaian target tahun 2011 antara lain dengan memberikan penegasan kepada Kepala KPPBC untuk lebih meningkatkan ketelitian dalam pemberian penundaan dan pengawasan dalam pelunasan cukai dari pengusaha hasil tembakau.

24



BC-2.2 Persentase Penyelesaian Piutang Piutang adalah piutang yang timbul atas kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai yang dapat berupa Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, PPN, PPnBM, dan PPh Ps 22. Mekanisme penyelesaian piutang dapat berupa : 1) pembayaran/pelunasan; 2) pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP); 3) penggunaan kompensasi cukai; 4) penggunaan kompensasi PPN; 5) keputusan Direktur Jenderal atas keberatan; 6) pengajuan banding ke Pengadilan Pajak; 7) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk menambah, mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan; atau 8) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda. Untuk tahun 2011, capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara jumlah piutang yang diselesaikan dengan jumlah piutang outstanding (piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal Laporan Keuangan) dengan umur kurang atau sama dengan 3 tahun. Piutang outstanding (piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal Laporan Keuangan) dengan umur lebih dari 3 tahun akan dikeluarkan dari akun piutang dan dimasukan sebagai akun penyisihan piutang tidak tertagih dengan kategori piutang macet dengan nilai piutang yang disisihkan sebesar 100% dari total piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Pada tahun 2011 telah diselesaikan piutang sebanyak Rp 79.380,66 milyar dari jumlah piutang yang berumur kurang dari 3 tahun sebanyak Rp 99.944,87 milyar sehingga capaian tahun 2011 sebesar 79,42% melebihi target yang ditetapkan sebesar 60%.


25


Tabel 11 : Realisasi Penyelesaian Piutang No

S.d. Bulan

Σ Piutang < 3 Tahun

Σ Penyelesaian Piutang

Target

% Capaian

1

Januari

17.985.398.714.804

5.001.017.043.030

10%

27,81%

2

Februari

23.335.967.451.968

13.099.623.131.568

15%

56,13%

3

Maret

30.035.543.967.124

16.475.185.302.550

17%

54,85%

4

April

35.019.621.892.574

21.151.072.509.623

20%

60,40%

5

Mei

41.894.701.850.866

27.879.594.833.623

24%

66,55%

6

Juni

48.888.021.091.969

33.411.645.623.825

28%

68,34%

7

Juli

56.881.653.717.562

40.921.050.824.735

33%

71,94%

8

Agustus

63.366.438.821.361

48.294.909.704.946

38%

76,22%

9

September

73.419.632.393.041

58.604.759.513.983

44%

79,82%

10

Oktober

80.567.958.991.797

64.911.709.329.438

48%

80,57%

11

November

87.860.935.666.104

70.903.231.059.279

53%

80,70%

12

Desember

99.944.876.935.694

79.380.661.587.021

60%

79,42%

Perbandingan capaian IKU dari tahun 2009 s.d. 2011 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini: Tabel 12: Perbandingan Realisasi Penyelesaian Piutang 3 Tahun Terakhir Tahun

Σ Tagihan yang diterbitkan Σ Tagihan yang diselesaikan

% Capaian

Target

2009

4.035.511.252.611,59

2.534.476.223.806,16

62,80%

50%

2010

4.519.763.584.690,28

2.656.096.185.537,49

58,77%

55%

2011*

99.944.876.935.694,00

79.380.661.587.021,00

79,42%

60%

* Ket : Jumlah piutang dan penyelesaian tahun 2011 meliputi piutang cukai

Meskipun pada tahun 2011 penyelesaian piutang melebihi target yang telah ditetapkan, ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kinerja penyelesaian piutang, antara lain: a. Terkait dengan penatausahaan piutang di tingkat Kantor Pelayanan maupun Kantor Wilayah, belum dilaksanakan rekonsiliasi baik internal maupun eksternal secara optimal guna memperoleh data piutang yang valid dan reliable; b. Terkait proses penagihan aktif terdapat alamat perusahaan dan penanggung bea cukai yang tidak ditemukan; c. Terkait dengan piutang yang tidak dapat ditagih, hingga saat ini belum diatur mekanisme penghapusan piutang dalam hal pailit atau penguasaan asset yang tidak dapat memenuhi piutang yang harus diselesaikan oleh penanggung bea cukai;

26



d. Terkait dengan sumber daya manusia dalam pelaksanan pelaporan data piutang baik di Kantor Pelayanan maupun Kantor Wilayah perlu dilakukan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penatausahaan piutang; e. Terkait dengan penerapan Sistim Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) untuk pelaksanaan pelaporan data piutang belum dapat diterapkan ke seluruh Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah, hingga saat ini masih dalam tahap uji coba pada Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelesaian piutang antara lain : a. Diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-47/BC/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBCdan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-01/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Piutang; b. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas telah dibentuk Tim Piutang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-37/BC/2011 yang memiliki tugas utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan piutang di DJBC guna memperoleh kualitas data piutang yang valid dan reliable; c. Bahwa salah satu fungsi Tim Piutang sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah melakukan evaluasi atas penggunaan aplikasi dalam rangka otomasi prosedur penatausahaan piutang, dimana pengembangan aplikasi oleh DIt. IKC dengan membuat SAPP yang saat ini sudah dalam tahap uji coba implementasi di KPUBC Tipe A Tanjung Priok dan selanjutnya akan diterapkan secara bertahap ke beberapa unit satker sesuai program kerja Dit. IKC dalam tahun 2011. SS BC-3

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN YANG TINGGI DARI PENGGUNA JASA KEPABEANAN DAN CUKAI Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa di bidang kepabeanan

dan

cukai

adalah

kepuasan pengguna jasa terhadap peningkatan pelayanan di bidang kepabeanan

dan

cukai

yang

diberikan sehingga diharapkan dapat mendorong tercapainya pendapatan yang optimal.


27


Capaian sasaran strategis tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai pada tahun 2011 sebesar 96,05%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU : BC-3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Indeks diperoleh melalui survey yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap pengguna jasa di tiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memakai jasa konsultan dari pihak eksternal. Untuk tahun 2011 survei dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan menggunakan jasa konsultan dari IPB. Tabel 13: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJBC

Tahun

Indeks Kepuasan

Target IKU

Pelaksana Survey

2011

3,65

3,8 (skala 1-5)

IPB

3,72

(skala 1-5)

IPB

64,48

62 (skala 1-100)

Haygroup

2010

2009

61,5

60

Haygroup

(skala 1-100) Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC pada tahun 2011 sebesar 3,65 dari target yang ditetapkan sebesar 3,8 (skala 1-5). Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pengguna layanan yang diperoleh DJBC pada tahun 2010 sebesar 3,72. Terkait dengan capaian tersebut, hasil survey pada tahun 2011 akan dijadikan masukan bagi DJBC dalam peningkatan dan penyempurnaan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

28



SS BC-4

KAJIAN DAN RUMUSAN KEBIJAKAN YANG SELARAS DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL, STANDAR INTERNASIONAL, DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Rumusan kebijakan adalah hasil dari proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional

dan

keselarasan

dengan

standar

internasional. Harmonisasi adalah suatu proses kegiatan

menyelaraskan

peraturan/prosedur

di

bidang kepabeanan dan cukai agar menghasilkan rumusan kebijakan yang tidak overlapping. Capaian sasaran strategis kajian dan rumusan kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional, standar internasional, dan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai pada tahun 2011 sebesar 161,09%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) IKU yaitu : BC-4.1 Persentase Kajian/Telaahan Yang Diselesaikan Kajian adalah hasil penelaahan atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai. Permasalahan di lingkungan DJBC dikategorikan ke dalam: 1) Bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai 2) Bidang pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai 3) Bidang pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah kajian/telaahan yang diselesaikan dengan jumlah kajian/telaahan yang direncanakan. Jumlah kajian/telaahan yang diselesaikan merupakan jumlah kajian/telaahan yang telah dihasilkan dalam bentuk surat, nota dinas, atau laporan hasil kajian/telaahan dengan memperhitungkan bobot tahapan penyelesaiannya sebagai berikut : 1) Penyampaian Topik

: 15%

2) Pembuatan Outline

: 10%

3) Proses Kajian

: 60%

4) Penyelesaian dan Penyampaian Kajian

: 15%.

Sedangkan jumlah kajian/telaahan yang direncanakan merupakan jumlah kajian/telaahan yang merupakan rencana program kerja dari para Tenaga Pengkaji di lingkungan DJBC dalam tahun berjalan.


29


Target pada tahun 2011 adalah 83,3% dari total 12 kajian atau sekitar 10 kajian. Pada tahun 2011 telah diselesaikan 8 (delapan) kajian (bobot penyelesaian 100%) dan dilaporkan 5 (lima) judul kajian (bobot penyelesaian 85%) sehingga capaian pada tahun 2011 sebesar 102,08%. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2010 dengan jumlah kajian sebanyak 10 kajian dari 12 kajian yang ditargetkan (83,3%). Rincian kajian pada tahun 2011 sebagai berikut : Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi 1.

“Strategi optimalisasi peran pimpinan unit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Percepatan Transformasi Kelembagaan” (selesai)

2.

"Evaluasi Efektivitas Pelayanan Kepabeanan 24 Jam per hari dan 7 Hari per minggu di KPU Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Tg. Perak, Belawan, dan Makassar“ (selesai)

3.

"Assessment Budaya Organisasi dengan Menggunakan Metode Competing Value Framework-Studi Kasus KPPBC Tipe A3 Mataram, KPM Tangerang, dan PSO Tg. Priok" (selesai)

4.

“Hubungan antara Budaya Organisasi, Kepuasan Pegawai, Komitmen dan Kinerja Pegawai dan/atau Kinerja Organisasi dengan Metode Partial Least Square Path Modelling” (selesai).

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai 1. Kajian mengenai "Reviu Fasilitas Kawasan Berikat pada Industri Sawit" (selesai) 2. Kajian mengenai "Analisis Posisi Indonesia Terkait Free Trade Agreement“ (selesai) 3. Topik Kajian mengenai “Pencegahan Penyalahgunaan Jalur Hijau” 4. Topik

Kajian

mengenai

“Pengamanan

identitas

importir

jalur

hijau

dari

penyalahgunaan identitas oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab” 5. Topik Kajian mengenai “Integrasi profiling pengguna usaha sebagai modal utama penerapan pelayanan berbasis risiko”. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 1. Kajian mengenai “Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas Barang Melalui Perbatasan Darat. Studi Kasus: Perbatasan Darat Nanga Badau”(selesai) 2. Kajian mengenai “Pajak Rokok, Cukai, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau” (selesai) 3. Topik Kajian mengenai “Sistem monitoring penerimaan DJBC” 4. Topik Kajian mengenai “Optimalisasi Pemeriksaan Pabean Melalui Efisiensi dan Efektivitas Pemeriksaan Fisik”.

30



BC-4.2 Persentase Penyelesaian Perancangan Dan Pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

Legalisasi

Peraturan

Persentase penyelesaian perancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai yang selesai dibuat dibandingkan dengan target yang direncanakan. Rancangan adalah konsep peraturan yang telah final pembahasannya di DJBC dan telah diajukan ke Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan legalisasi adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang baik Direktur Jenderal, Menteri Keuangan atau Pejabat lain yang berwenang. Target pada tahun 2011 direncanakan akan diselesaikan sebanyak 31 rancangan dan legalisasi peraturan. Pada tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 43 peraturan dan rancangan peraturan (1 Peraturan Menteri Keuangan, 10 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, 10 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 10 Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 4 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 2 Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 14: Data Rancangan dan Legalisasi Peraturan No

Periode

Realisasi

1

Januari dan Februari

2

Maret

a. RPDJBC tentang Tata laksana pemberitahuan manifest kedatangan sarana pengangkut & manifest keberangkatan sarana pengangkut dalam rangka pengangkutan barang impor dan barang ekspor ke dan dari kawasan pabean atau kawasan pelayanan pabean terpadu b. RPDJBC tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan c. RPDJBC tentang Tatalaksana Pemberian PPNDTP atas impor barang untuk barang usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi untuk tahun anggaran 2011 d. RPMK tentang Registrasi Kepabeanan e. SE Dirjen tentang Komunikasi dan Publikasi di Lingkungan DJBC f. RPDJBC tentang Sertifikasi Auditor g. RPDJBC tentang Audit h. RPDJBC tentang Tatacara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan i. RPMK tentang Penagihan Cukai. a. SE Dirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Piutang b. Kepdirjen tentang Pelimpahan wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas, Direktur PPKC, Kepala KPU BC, dan Kepala KPPBC untuk dan atas nama Dirjen, membuat dan menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Nama Menteri Tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan c. RPDJBC tentang Tata Cara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat d. INS DJBC tentang Peningkatan Integritas Pegawai dan Kepatuhan Pengguna Jasa dalam kegiatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai


31

Bab III Akuntabilitas Kinerja No

Periode

3

April

4

Mei

5

Juni

6

Juli

7

Agustus

8

September

9 10

Oktober November

11

Desember

Realisasi e. RPDJBC tentang Penyampaian secara Penuh (Mandatory) Peralihan Pelayanan dan PengawasanKITE dari Kantor Wilayah DJBC Jakarta ke Kanwil DJBC Banten f. RPMK tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara. a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.04/2011, tentang Tatacara Penagihan di Bidang Cukai b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2011, tentang Tatacara pemungutan cukai etil alkohol, MMEA, dan Konsentrat Mengandung EA c. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara d. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai e. SE-5/BC/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai f. Instruksi Direktur Jenderal nomor INS-3/BC/2011, tentang Penelitian Dalam Rangka Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (Coorporate Guarantee). a. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor b. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-66/BC/2011 (Perubahan KEP-33/BC/2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPU BC, dan Kepala KPPBC c. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-71/BC/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kanwil DJBC dan Kepala KPU BC Untuk dan Atas Nama Dirjen Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar d. PER-18/BC/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 4/BC/2011 tentang Pengawasan MMEA Tradisional sebagai BKC yang tidak dipungut cukai.

a.

b. c. d. e. f.

g.

32

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2011, tentang Tatacara Rekonsiliasi Penerimaan Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Nomor: 22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Premi. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pangangsuran dan penyelesaian permohonan pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi. PER-19/BC/2011 tentang Pemindahlekatan Pita Cukai Hasil Tembakau; PER-20/BC/2011 tentang Pemindahlekatan Pita Cukai MMEA; PER-48/BC/2011 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol; PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai; PER-52/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, dan / atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai; PER-53/BC/2011 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai;


Bab III Akuntabilitas Kinerja No

Periode

Realisasi h. PER-54/BC/2011 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai; i. KEP-33/BC/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Pita Cukai yang Sudah Tidak Terpakai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai; j. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2011 tentang Pelayanan Pita Cukai Terkait Pergantian Tahun Anggaran; k. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-15/BC/2011 tentang Perbaikan Data pada Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) Hasil Tembakau.

Capaian pada tahun 2011 sebanyak 43 rancangan dan legalisasi peraturan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebanyak 58 rancangan dan legalisasi peraturan. Berikut perbandingan capaian tahun 2010 dan 2011 :

Tabel 15: Perbandingan Penyelesaian Rancangan dan Legalisasi Peraturan Tahun

Jumlah Penyelesaian

Rincian

Rencana

% Capaian

Target

2010

58

1 PP, 25 RPMK, 29 RPDJBC, 1 KEPDJBC, 1 SE, dan 1 INS

44

131%

75%

43

1 PMK, 10 RPMK, 10 PerDirjen, 10 RPDJ, 4 Kepdirjen, 2 Instruksi, dan 6 SE DJBC

31

138,71%

75%

2011

BC-4.3 Persentase Rumusan Kebijakan Kerjasama Internasional Di Bidang Kepabeanan Yang Sesuai Dengan Standar Internasional Rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan standar internasional adalah rumusan yang berisi kajian atas inisiatif kerjasama internasional di bidang kepabeanan ataupun berupa tindak lanjut kerjasama internasional. Rumusan dimaksud dapat berupa posisi DJBC baik menyetujui ataupun mempertimbangkan inisiatif kerjasama internasional di bidang kepabeanan maupun berupa tindak lanjut kerjasama internasional. Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan antara rumusan kebijakan yang dihasilkan dengan rencana rumusan kebijakan yang akan dibuat. Rencana rumusan yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 7 (tujuh) rumusan, s.d. bulan Desember 2011 telah terealisasi sebanyak 9 (sembilan) rumusan sebagai berikut: 1. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan dan Korea Customs Service (KCS) tentang Posisi Indonesia dan Agenda


33


Pertemuan serta Agreed Minutes dalam the 1st Bilateral Meeting antara DJBC dan KCS. 2. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Position Paper dari Direktur Jenderal kepada PTRI Jenewa dan Kementerian Perdagangan pada Sidang Negotiating Group on Trade Facilitation (NGTF) antara: a. Position Paper DJBC atas Komunikasi China Terkait Draft Terbaru Post Clearance Audit / Customs Audit b. Position Paper DJBC atas Draft Consolidated Text Negotiating Group on Trade Facilitation revisi ke-7 (TN/TF/W/165/rev.7). 3. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai Rencana Penandatanganan draft Protocol 2 tentang Designated of Frontier Post dan Protocol 7 tentang The ASEAN Customs Transit System (ACTS). 4. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat Direktur Jenderal kepada Mr. Arjun Goswami, Director of Regional Cooperation and Operations Coordination Division of Southeast Asia Department of ADB mengenai Survey on Rate of Errors/Ommisions by Private Sector in BIMP-EAGA Priority Entry Points. 5. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai Usulan Posisi Nasional atas Rencana Pemberlakuan Skema Self Certification. 6. Rumusan kebijakan terkait kerja sama regional di tingkat APEC berbentuk surat dari Direktur Jenderal kepada Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI mengenai Masukan dan usulan DJBC untuk posisi nasional atas APEC Self Certification dan FTA terkait Skema APEC. 7. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional mengenai Penyampaian kesiapan DJBC dalam Implementasi Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ASEAN-China. 8. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai Laporan Perkembangan Rencana Penerapan Skema Self Certification dalam Kerangka ASEAN Trade In Goods (ATIGA). 9. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengenai Pembahasan materi ROO untuk menghadapi perundingan IE-CEPA putaran ke - 4.

34



Walaupun secara keseluruhan capaian IKU rumusan kebijakan kerjasama internasional pada tahun 2011 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun dalam pencapaian target terdapat kendala yang dihadapi yaitu rumusan kebijakan yang dihasilkan tidak seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan karena adanya perubahan isu kerja sama internasional yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Oleh karena itu capaian rumusan kebijakan tersebut diperluas, yang juga mencakup seluruh rumusan kebijakan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2011. Capaian pada tahun 2011 sebanyak 9 rumusan dari 7 rumusan kebijakan yang direncanakan meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebanyak 3 rumusan dari 4 rumusan yang direncanakan. Berikut perbandingan capaian tahun 2010 dan 2011 : Tabel 16: Perbandingan Penyelesaian Rumusan Kebijakan Kerjasama Internasional di Bidang Kepabeanan

Tahun

Jumlah Penyelesaian

Rencana

% Capaian

Target

2010

3

4

75%

75%

2011

9

7

128,57%

75%

SS BC-5 PELAYANAN PRIMA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI Pelayanan prima di bidang kepabeanan

dan

cukai

adalah pelaksanaan tugas pelayanan

di

kepabeanan dengan

bidang

dan

cukai

mengutamakan

kepentingan

pengguna

layanan (stakeholder) dan mengacu kepada standar waktu layanan. Capaian sasaran strategis pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai pada tahun 2011 sebesar 109,29%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :


35


BC-5.1 Rata-Rata Persentase Realisasi Dari Janji Layanan Unggulan Janji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK/2010 tentang Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011 capaian IKU Janji Layanan Unggulan DJBC diukur dari 6 (enam) jenis layanan yaitu Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA), Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas, Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau, Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik, Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik, Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik. Data capaian kinerja janji layanan unggulan untuk tahun 2011 sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 17 : Capaian Kinerja Layanan Unggulan S.d. Bulan Desember No

Janji layanan unggulan

1

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA) [11 (sebelas) hari kerja] Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas [20 (dua puluh) menit]

2

3

Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau [30 (tiga puluh) menit]

4

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik [1 (satu) jam]

5

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik [1 (satu) jam] Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik [20 (dua puluh) menit]

6

TOTAL

36

PIC

Memenuhi Target Jumlah Dokumen Dokumen % 203 203 100,00%

Dit. Cukai

KPU Priok

KPPBC Kudus

109593

109589

99,996%

242116

242099

99,993%

1342

1341

99,925%

849

849

100,00%

7217

7188

99,598%

361.320

361.269

99,92%



Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian untuk janji layanan unggulan secara keseluruhan adalah sebesar 99,92% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari data capaian tersebut jumlah dokumen yang tidak mencapai target waktu janji layanan adalah 51 dari total 361.320 dokumen (0,01%). Faktor penyebab tidak tercapainya beberapa dokumen sesuai janji layanan antara lain disebabkan oleh : a. Faktor yang di luar kontrol DJBC yaitu diperlukannya waktu untuk menunggu konfirmasi dari pihak bank pada saat verifikasi dokumen di mana hal tersebut di luar jangkauan sistem Bea dan Cukai; b. Pemeliharaan server yang dilakukan secara rutin yang mengharuskan server untuk dimatikan; c. Adanya perbaikan/pergantian hardware sistem yang rutin maupun dalam hal force majeure. Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja layanan unggulan yaitu : a. Meningkatkan koordinasi internal antara unit yang mempunyai tugas di bidang IT dengan Kantor Pelayanan; b. Melakukan pembinaan secara personal kepada para pegawai untuk mencegah terhambatnya pelayanan terhadap dokumen.

BC-5.2 Persentase Realisasi Dari Janji Layanan Pendukung Realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu selain layanan unggulan yang diukur oleh DJBC pada tahun 2011 adalah Janji Layanan Pendukung. Janji layanan pendukung adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Standar Operasi Prosedur (Standard Operating Procedure) yang ditetapkan oleh masing-masing unit pemberi layanan. Capaian janji layanan pendukung diukur dari 7 (tujuh) jenis layanan yaitu Pelayanan Ekspor, Pelayanan PEC (Pre Entry Classification)/PKSI, Pelayanan Penggunaan tarif dalam rangka USDFS, Pelayanan Pemberian Pembebasan BM atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam, Pelayanan Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, Pelayanan Pemberian Perijinan Kawasan Berikat (KB), Pelayanan Registrasi Kepabeanan.


37


Data capaian kinerja janji layanan pendukung pada tahun 2011 sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 18 : Capaian Kinerja Layanan Pendukung S.d. Bulan Desember No

Janji layanan pendukung

PIC

1

Pelayanan Ekspor [1 (satu) jam]

2

Pelayanan PEC / PKSI Standar waktu penetapan klasifikasi barang : a. 1-5 item barang

KPU Priok

: 7 hari kerja

b. 5- 10 item barang : 10 hari kerja c. > 10 item barang : Sesuai kebutuhan

3

4

5

Pelayanan Pemberian Pembebasan BM atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam [14 (empat belas) hari kerja]

6

Pelayanan Pemberian Perijinan Kawasan Berikat (KB) [30 (tiga puluh) hari kerja]

7

Pelayanan Registrasi Kepabeanan Batas waktu yang berlaku saat ini : adalah 45 hari untuk registrasi PPJK/P-22/BC/2007 dan 30 hari untuk registrasi importir / P34/BC/2007.

Dokumen

%

680071

679334

99,89%

172

149

86,63%

102

96

94,12%

37

35

94,59%

105

105

100,00%

169

169

100,00%

35897

32016

89,19%

Dit. Teknis

Pelayanan Penggunaan tarif dalam rangka USDFS dengan standar waktu [5 (lima) hari kerja]

Pelayanan Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi [14 (empat belas) hari kerja]

Memenuhi Target

Jumlah Dokumen

Dit. Fasilitas

Dit. IKC

TOTAL

94,92%

Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian untuk janji layanan pendukung secara keseluruhan adalah sebesar 94,92% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Meskipun secara keseluruhan realisasi janji pelayanan pendukung telah memenuhi target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian janji pelayanan khususnya di Direktorat Teknis Kepabeanan yaitu : a. Jumlah barang yang diminta penetapan cukup banyak dan terkadang data yg diajukan oleh pemangku kepentingan belum lengkap;

38



b. Belum adanya database analisa terhadap barang yang diajukan Penetapan Klasifikasi Barang Sebelum Impor (PKSI) maupun USDFS Saat ini dalam menetapkan klasifikasi barang masih ada kemungkinan pegawai tidak sesuai penetapannya / tidak konsisten dengan hasil penetapan yang lalu untuk barang yang sama, karena belum lengkapnya database mengenai Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menindaklanjuti kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pada tahun 2011 yaitu : a. Penegasan persyaratan untuk permohonan penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang, agar berkas pengajuan diterima oleh petugas dalam keadaan data telah lengkap dan benar; b. Pada tahun 2011 sudah disusun database PKSI namun belum termasuk hasil/proses analisa identifikasi dan klasifikasi dari pemeriksa dan pada tahun 2012 direncanakan akan dibuat database USDFS Diharapkan dengan penyusunan database tersebut dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan menjamin konsistensi pegawai dalam menetapkan klasifikasi barang.

SS BC-6 EDUKASI YANG EFEKTIF KEPADA MASYARAKAT DAN PELAKU EKONOMI Edukasi

kepada

masyarakat

dan

pelaku

ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat ekonomi dan yang

dan

atas

pelaku

peraturan

perundang-undangan berlaku

kepabeanan

di

bidang

dan

cukai

yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis edukasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaku ekonomi pada tahun 2011 sebesar 115,51%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU :


39


BC-6.1 Tingkat Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Penilaian efektivitas edukasi dan komunikasi didasarkan pada sebaran kuesioner terhadap peserta sosialisasi. Objek penilaian dalam kuesioner meliputi 6 (enam) objek yaitu: 1) Materi yang disampaikan lengkap dan komprehensif; 2) Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan; 3) Penyaji menguasai materi yang disampaikan; 4) Penyaji dapat menyampaikan materi dengan baik; 5) Tempat, sarana, dan prasarana memadai; 6) Secara umum sosialisasi ini sudah efektif. Survey yang dilakukan tersebut untuk mengukur Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi dalam skala 1-100, dengan keterangan sebagai berikut : 0 ≤ x ≤ 20

= tidak efektif

20 < x ≤ 40 = kurang efektif 40 < x ≤ 60 = cukup efektif 60 < x ≤ 80 = efektif 80 < x ≤ 100 = sangat efektif. Tabel 19 : Data Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Per Bulan

No

Periode Pelaporan

Rata2 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (skala 1-100)

1

Januari

7

76,74

2

Februari

9

76,79

3

Maret

4

77.98

4

April

3

81,82

5

Mei

1

87,41

6

Juni

12

80,78

7

Juli

2

84,25

8

Agustus

1

81,39

9

September

-

-

10

Oktober

9

81,57

11

November

7

80,71

12

Desember

1

79,98

56

80,86

Total s.d. Desember

40

Jumlah Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Yang Dilakukan



Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2011 sebesar 80,86 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 70. Namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2010 sebesar 82,85 mengalami penurunan. Walaupun demikian persepsi kumulatif (rata-rata) stakeholder terhadap efektifitas edukasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh DJBC untuk sosialisasi pada tahun 2011 menunjukkan bahwa secara umum sosialisasi yang dilaksanakan SANGAT EFEKTIF. Perbandingan capaian IKU dari tahun 2010 s.d. 2011 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini: Tabel 20 : Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

SS BC-7

Tahun

Rata-rata Indeks (skala 1-100)

Target

2010

82,85

60

2011

80,86

70

KEGIATAN PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penindakan

di

bidang

kepabeanan

dan

adalah

cukai

kegiatan

pengawasan dilakukan

dalam

memastikan ketentuan

yang rangka

dipenuhinya peraturan

perundang-undangan

di

bidang kepabeanan dan cukai. Penyidikan merupakan tindak lanjut temuan kegiatan penindakan yang mempunyai indikasi pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kegiatan penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan dan perlindungan masyarakat pada tahun 2011 sebesar 156,63%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :


41


BC-7.1 Persentase Hasil Penyidikan Yang Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21) Pada tahun 2011 indikator pengukuran akurasi penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai mengalami perubahan jika dibandingkan dengan indikator pada tahun 2009 dan 2010 yang mengukur sampai dengan tahap penyerahan berkas ke Kejaksaan (P-19 dan P-21). Capaian kinerja untuk tahun 2011 diperoleh dengan membandingkan jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC dengan jumlah berkas perkara yang telah P21 (P21 adalah dokumen instansi kejaksaan sebagai penilaian kelengkapan penyidikan yang dilakukan penyidik DJBC). Berikut perbandingan capaian dari tahun 2009 s.d 2011 : Tabel 21: Perbandingan Capaian IKU P21 Selama 3 Tahun Terakhir Tahun

∑ PDP

P-21 & P-19

%

Target

2009

222

162

72.97%

40%

2010

184

138

75%

50%

2011

121

96

79,34%

50%

Pada tahun 2011, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan ditargetkan sebesar 50%. Sampai dengan bulan Desember 2011 realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 79,34%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

42



Tabel 22: Capaian IKU P21 No

Kantor

1

S.d. Desember ∑ PDP

P-21

%

Direktorat P2

6

5

83,33

2

NAD

1

0

0

3

Sumut

17

15

88,24

4

Riau & Sumbar

2

1

0

5

Khusus Kepri

20

16

80

6

Sumbagsel

1

1

100

7

Banten

5

2

40

8

Jakarta

11

11

100

9

Jabar

2

1

50

10

Jateng & DIY

10

8

80

11

Jatim I

6

4

66,67

12

Jatim II

11

9

81,82

13

Bali, NTB & NTT

4

2

50

14

Kalbagbar

6

6

100

15

Kalbagtim

3

0

0

16

Sulawesi

5

4

80

17

MPP

1

1

100

18

KPU Batam

1

1

100

19

KPU Tg. Priok TOTAL

9

9

100

121

96

79,34

Target 2011

50%

50%

Kegiatan penyidikan pada tahun 2011 mencapai 121 kasus. Dari 121 kasus yang dilakukan penyidikan, 96 kasus telah diserahkan ke kejaksaan dengan status P21. Berikut rincian dari 121 kasus tersebut : penyidikan tindak pidana kepabeanan sebanyak 69 kasus, dengan rincian : - 54 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21), - 1 kasus penghentian penyidikan (SP3), - 4 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19), - 2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I) dan - 8 kasus dalam proses pemeriksaan. penyidikan tindak pidana cukai sebanyak 52 kasus, dengan rincian : - 42 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21), - 1 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19), - 2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I) dan - 7 kasus dalam proses pemeriksaan.


43


Walaupun pada tahun 2011 capaian IKU ini dapat melampaui target yang ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyidikan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang mana kendala-kendala tersebut akan sangat berpotensi menghambat kinerja proses penyidikan pada tahun-tahun mendatang yaitu : 1. Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena : a. Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai satu-satunya institusi yang memiliki wewenang menyelenggarakan pendidikan PPNS tidak lagi membuka kesempatan bagi DJBC untuk mengirimkan pegawainya mengikuti Diklat PPNS. Hal

ini

disebabkan karena

POLRI

berpendapat

bahwa

dalam

proses

pemberkasan perkara suatu kasus DJBC harus bekoordinasi dengan POLRI dan tidak boleh langsung ke Kejaksaan. Sedangkan selama ini proses yang berjalan adalah DJBC langsung berkoordinasi dengan kejaksaan dan hal ini juga didukung oleh pihak kejaksaan itu sendiri yang menegaskan bahwa perkara terkait kepabeanan dan cukai dapat langsung ke kejaksaan. b. Adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuit pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1. 2. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan Struktural serta telah tersebar ke seluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC. 3. Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai. BC-7.2 Persentase Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai. Pelanggaran merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai. Temuan pelanggaran merupakan temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang mengakibatkan sanksi administrasi, penetapan barang dikuasai negara atau barang milik negara, rekomendasi audit dan penyidikan, dan/atau diserahkan kepada instansi terkait. Jumlah penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia dari bulan Januari s.d Desember 2011 sebanyak 3.378 kasus dan yang menghasilkan temuan sebanyak 2.851 kasus, sehingga tingkat capaiannya sebesar 84,40%.

44



Tabel 23: Capaian IKU Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai

NO

Kantor

Jumlah Tindak Lanjut Temuan Hasil Jumlah Mengha Penindakan % Penin silkan BDN Pelimpahan Capaian Target Penyi dakan Temuan SA atau Audit ke Intansi dikan

BMN

lain Terkait

1 Direktorat P2

44

24

4

5

0

15

0

54,55%

2 NAD

11

10

1

6

0

1

2

90,91%

3 Sumut

335

248

136

51

0

32

29

74,03%

4 Riau dan Sumbar

70

39

3

26

0

2

8

55,71%

5 Kepulauan Riau

24

14

0

0

0

14

0

58,33%

6 Sumbagsel

68

60

8

45

0

5

2

88,24%

7 Banten

434

407

27

291

0

4

85

93,78%

8 Jakarta

157

156

12

140

0

3

1

99,36%

9 Jawa Barat

343

266

64

189

0

0

13

77,55%

10 Jateng dan DIY

317

289

23

236

1

15

14

91,17%

11 Jawa Timur I

296

234

91

129

0

5

9

79,05%

12 Jawa Timur II

205

190

143

25

0

22

0

92,68%

13 Bali, NTB, dan NTT

173

144

72

50

0

10

12

83,24%

14 Kalbagbar

89

72

3

22

0

2

45

80,90%

15 Kalbagtim

102

86

19

60

0

2

5

84,31%

16 Sulawesi

66

60

4

48

0

6

2

90,91%

17 MPP

8

8

4

0

0

2

2

100,00%

18 KPU Batam

101

86

17

44

0

13

12

85,15%

19 KPUTg. Priok

535

458

167

87

1

177

26

85,61%

3378

2851

798 1454

2

330

267

84,40%

Total

55%

55%

Capaian pada tahun 2011 sebesar 84,40% meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 67,20%. Berikut perbandingan capaian tahun 2010 dan 2011 : Tabel 24: Perbandingan Capaian IKU Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai 2 Tahun Terakhir ∑ Tindak Lanjut Temuan Tahun

∑ Penin ∑ dakan Temuan SA

BDN atau BMN

% Pelimpahan Audit Penyidikan ke Intansi Capaian lain Terkait

Target

2010

3.680

2.473

715

1.254

0

260

244

67,20%

50%

2011

3.378

2.851

798

1.454

2

330

267

84,40%

55%


45


Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam rangka meningkatkan tingkat keberhasilan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai antara lain : 1. Melakukan asistensi kegiatan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai pada beberapa kantor seperti Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, KPPBC Tipe Madya Pabean Bandar Lampung, KPPBC Tipe B Bojonegoro; 2. Melakukan pengolahan data laporan penindakan dan perkembangan penanganan perkara dari Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC. SS BC-8 KEGIATAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF Kegiatan audit di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan secara efektif diharapkan dapat mencegah

tax

evasion

dan

meningkatkan

kepatuhan wajib kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang efektif pada tahun 2011 sebesar 153,82%.

Capaian

tersebut

diperoleh

dari

pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :

BC-8.1 Jumlah Laporan Hasil Audit Yang Diselesaikan Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan atas kegiatan audit yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mendorong efektivitas pelaksanan kegiatan audit kepabeanan dan cukai melalui pengukuran jumlah LHA yang diselesaikan. Sampai dengan bulan Desember tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 569 LHA dari 300 LHA yang ditargetkan untuk selesai pada tahun 2011. Berikut rincian jumlah penyelesaian LHA pada tahun 2011 :

46



Tabel 25: Data Jumlah Penyelesaian LHA No

∑ LHA atas ST DROA

Kantor

1

NAD

5

2

Sumut

31

3

Riau dan Sumbar

29

4

Kepri

19

5

Sumbangsel

20

6

Banten

17

7

Jakarta

38

8

Jabar

67

9

Jateng dan DIY

50

10

Jatim I

24

11

Jatim II

31

12

Bali, NTB, dan NTT

28

13

Kalbagbar

23

14

Kalbagtim

24

15

Sulawesi

12

16

Maluku, Papua, dan Papua Barat

17

17

KPU Tg Priok

43

18

KPU Batam

15

19

Direktorat Audit

76

Target

300

569

TOTAL

BC-8.2 Persentase Hasil Audit Berupa Tambah Bayar Pada tahun 2011, efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai selain diukur dari penyelesaian jumlah LHA juga diukur dari jumlah hasil audit yang mengakibatkan

tambah

bayar.

Capaian

kinerja

IKU

ini

dihitung

dengan

membandingkan antara jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang dilakukan dengan jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang mengakibatkan tambah bayar, yaitu pelaksanaan audit yang mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar dari auditee berupa tambah bayar BM, BK, Cukai ataupun sanksi administrasi. Sampai dengan Desember 2011, dari sejumlah 569 pelaksanaan audit yang dilaksanakan berdasarkan ST DROA sejumlah 537 audit mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar dengan total tagihan sebanyak Rp 1.173,99 milyar. Berikut rincian jumlah audit yang mengakibatkan tambah bayar :


47


Tabel 26: Data Hasil Audit Yang Menghasilkan Tambah Bayar No

Kantor

∑ Audit berdasarkan DROA

∑ Audit DROA yang mengakibatkan tambah bayar

% Hasil audit berupa tambah bayar

Tagihan Audit

1

NAD

5

5

100,00%

Rp658.781.708

2

Sumut

31

30

96,77%

Rp16.207.482.000

3

Riau dan Sumbar

29

28

96,55%

Rp26.315.894.368

4

Kepri

19

18

94,74%

Rp14.309.630.572

5

Sumbangsel

20

18

90,00%

Rp8.620.891.065

6

Banten

17

16

94,12%

Rp18.092.800.171

7

Jakarta

38

35

92,11%

Rp224.088.197.411

8

Jabar

67

67

100,00%

Rp229.391.455.645

9

Jateng dan DIY

50

46

92,00%

Rp2.380.478.000

10

Jatim I

24

24

100,00%

Rp5.356.546.000

11

Jatim II

31

30

96,77%

Rp1.183.671.616

12

Bali, NTB, dan NTT

28

24

85,71%

Rp35.576.026.651

13

Kalbagbar

23

19

82,61%

Rp3.956.696.601

14

Kalbagtim

24

21

87,50%

Rp29.904.240.111

15

Sulawesi

12

11

91,67%

Rp6.391.489.080

16

Maluku, Papua, dan Papua Barat

17

16

94,12%

Rp1.411.820.673

17

KPU Tg Priok

43

41

95,35%

Rp109.698.832.000

18

KPU Batam

15

15

100,00%

Rp3.908.435.000

19

Direktorat Audit

76

73

96,05%

Rp436.544.806.920

TOTAL

569

537

94,38%

SS BC-9

Rp1.173.998.175.592

PEMBENTUKAN SDM YANG BERKOMPETENSI DAN BERKINERJA TINGGI Pengembangan dan pembinaan SDM bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kompetensi SDM DJBC sehingga dalam melaksanakan kewajiban/tugas berpedoman

pada

prinsip

Good

Governance. Capaian sasaran strategis pembentukan SDM yang berkompetensi dan berkinerja tinggi pada tahun 2011 sebesar 100,34%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :

48



BC-9.1 Persentase Pejabat Jabatannya

Yang

Telah

Memenuhi

Standar

Kompetensi

Dalam rangka untuk menilai Job Person Match, yaitu indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan, dilakukan Assessment Test kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Standar Kompetensi Jabatan adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Target yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 80% dari jumlah pejabat di lingkungan DJBC yang mengikuti Assessment Center mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (indeks kesesuaian min 72%). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen Keuangan, DJBC telah melaksanakan assessment center bagi pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat eselon IV, eselon V serta pelaksana di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan assessment center bagi pejabat eselon II dan III dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia. Tabel 27: Data Hasil Assessment Center Jumlah pejabat yang memenuhi JPM minimal 72%

Persentase pejabat yang memenuhi JPM minimal 72%

No

Eselon

Jumlah Pejabat *)

Jumlah Pejabat yang telah mengikuti AC dan sudah diketahui hasilnya

1

II

30

30

27

90%

2

III

206

199

178

89%

3

IV dan PFPD

1236

1236

973

79%

TOTAL

1472

1465

1178

80,41

TARGET

80%

Ket: *) Tidak termasuk pejabat yang sedang menduduki jabatan di luar DJBC (BPPK dan Kedubes)

Sebanyak 1465 pejabat dari total 1472 pejabat di lingkungan DJBC telah mengikuti Assesssment Center dan yang memenuhi kualifikasi kesesuaian kompetensi jabatan minimal 72% sebanyak 1178 pejabat atau sebesar 80,41%. Dibandingkan dengan tahun 2010 capaian tersebut mengalami peningkatan. Berikut perbandingan capaian tahun 2010 dan 2011 :


49


Tabel 28: Perbadingan Hasil Assessment Center 2 Tahun Terakhir Tahun

Σ pejabat yang memenuhi JPM minimal 70%

Σ Pejabat Eselon II s.d. IV yang mengikuti AC

% Realisasi

Target

2010

717

912

78,62%

80%

2011

1178

1465

80,41%

80%

Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target pada tahun 2011 antara lain : 1. Pelaksanaan feedback dan konseling bagi pejabat eselon III dan IV atas hasil assessment center. 2. Melakukan kegiatan coaching & conseling dengan melibatkan atasan yang bersangkutan untuk memberikan bimbingan. 3. Melakukan re-assessment test terhadap pejabat yang JPM-nya di bawah target. BC-9.2 Jumlah Pegawai Yang Diberikan Penghargaan Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan adalah jumlah pegawai DJBC yang diberikan penghargaan dengan kriteria luar biasa dan amat baik terkait dengan prestasi pada bidang tugasnya. Pemberian penghargaan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal No P-55/BC/2010 tentang Pemberian Penghargaan bagi pegawai di lingkungan DJBC. Tabel 29: Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh Penghargaan

No

Bulan

Kategori

Prestasi Kerja 1

Januari Pengabdian

Kualifikasi Penghargaan

Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan

Amat Baik

13

Luar Biasa Baik

26

Amat Baik

21

Luar Biasa Baik

2

2

Februari

Prestasi Kerja

Amat Baik

25

3

Juni

Pengabdian

Amat Baik

16

4

Oktober

Pengabdian

Amat Baik

1

5

Desember

Pengabdian

Luar Biasa Baik

3

Jumlah

Target

107

107

Pada tahun 2011, jumlah pegawai yang menerima penghargaan kategori “Amat Baik” dan “Luar Biasa Baik” mencapai 107 orang dari target 107 orang. Berikut disampaikan rincian penerima penghargaan berdasarkan unit eselon II : 50



Tabel 30: Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh Penghargaan Per Unit Eselon II No. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Unit Eselon II

Jumlah 1 2 12 1 1 14 1 3 25 1 7 1 1 2 18 3 13 1 107

Sekretaris Ditjen Direktorat Audit KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Kanwil DJBC Riau & Sumatra Barat Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan Kanwil DJBC Banten Kanwil DJBC Jakarta Kanwil DJBC Jawa Barat Kanwil DJBC Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta Kanwil DJBC Jawa Timur I Kanwil DJBC Jawa Timur II Kanwil DJBC Bali, NTB & NTT Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Kanwil DJBC Sulawesi Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat Total

Capaian tahun 2011 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 dengan jumlah pegawai yang diberikan penghargaan sebanyak 231 orang. Berikut perbandingan capaian tahun 2010 dan 2011 : Tabel 31: Perbandingan Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh Penghargaan Tahun

Target

Realisasi

2010

50 (Pegawai)

231 (Pegawai)

2011

107 (Pegawai)

107 (Pegawai)

% 462,00% 100%

Penurunan capaian tersebut dikarenakan perbedaan kualifikasi atas penerima penghargaan. Pada tahun 2010 semua kualifikasi penghargaan dimasukkan sebagai capaian. Pada tahun 2011 penghargaan yang dimasukkan sebagai capaian adalah penghargaan dengan kualifikasi “amat baik” dan “luar biasa baiknya”.


51


Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian penghargaan dan juga mengoptimalkan pencapaian target pada tahun 2011 antara lain : a.

Telah

disusun

mekanisme

pemberian

penghargaan

pegawai

dengan

mengakomodir kategori pengabdian kerja dan prestasi kerja; b.

Sosialisasi

terkait

Perdirjen

Nomor:

P-55/BC/2010

tentang

pemberian

penghargaan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dilakukan secara menyeluruh. c.

PUSKI secara proaktif mendorong KWBC dan KPPBC untuk dapat memberikan penghargaan kepada pegawainya yang berprestasi.

SS BC-10

PENATAAN ORGANISASI YANG MODERN SELARAS DENGAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Penataan organisasi adalah penyempurnaan

struktur

organisasi dan proses bisnis DJBC

berdasarkan

perkembangan

kebutuhan.

Capaian sasaran strategis penataan organisasi yang modern proses

selaras bisnis

di

dengan bidang

kepabeanan dan cukai pada tahun

2011

sebesar

121,90%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) IKU yaitu : BC-10.1 Persentase Penyelesaian SOP SOP (Standar Operasi Prosedur) adalah standar yang dijadikan panduan bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan sehingga akan memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila ada biaya). Jumlah SOP yang harus diperbaiki/dibuat adalah jumlah SOP yang ditargetkan untuk selesai diperbaiki/dibuat dan SOP dianggap selesai apabila telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Untuk tahun 2011 direncanakan akan diselesaikan SOP sebanyak 200 SOP dengan target persentase penyelesaian adalah 100%. Pada tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 214 SOP (107%) dengan rincian:

52



Telah ditetapkan 60 SOP berdasarkan KEP-55/BC/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perubahan ketiga KEP 90/BC/2010 tentang SOP di lingkungan DJBC; Telah ditetapkan 63 SOP tahap 2 Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-81 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan DJBC; Telah ditetapkan 38 SOP tahap 3 Tahun 2011 (2 SOP merupakan SOP Revisi) berdasarkan KEP DIRJEN BC Nomor KEP-115/BC/2011 hal Keputusan DIRJEN BC tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DIRJEN BC Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Operasi Prosedur di Lingkungan DJBC; Pada bulan Desember 2011 telah ditetapkan sebanyak 53 SOP sebagaimana ditetapkan dalam KEP DIRJEN BC Nomor KEP-147/BC/2011 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur di lingkungan DJBC. Capaian penyelesaian SOP pada tahun 2011 sejumlah 214 SOP mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan 2010. Berikut perbandingan capaian tahun 2009 s.d. 2011 : Tabel 32: Perbandingan Penyelesaian SOP Tahun

Target

Realisasi

%

2009

100 SOP

264 SOP

264%

2010

150 SOP

350 SOP

233%

2011

200 SOP

214 SOP

107%

Faktor-faktor yang

mendukung pencapaian target penyelesaian SOP pada

tahun 2011 yaitu: 1. Perencanaan Perencanaan yang baik akan mempengaruhi capain kinerja yang diharapkan. Secara umum perencanaan penyelesaian SOP untuk tahun 2011 disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Mengidentifikasi usulan-usulan SOP dari masing-masing unit kerja; b. Menetapkan judul-judul SOP yang akan ditetapkan per periode berdasarkan tingkat urgensi dan kompleksitasnya; c. Mengidentifikasi unit kerja yang akan dilibatkan dalam pembahasan; d. Finalisasi dan penetapan SOP.


53


2. Koordinasi Pembahasan SOP dilakukan dengan melibatkan unit kerja baik Kantor Pusat maupun unit vertikal DJBC sebagai pengguna SOP serta Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan. Pembahasan dilakukan supaya kualitas SOP yang dihasilkan dapat meningkat. Koordinasi yang baik dengan masingmasing unit tersebut sangat penting dalam membantu kelancaran penentapan SOP. Selain faktor-faktor yang mendukung dalam pencapaian target, dalam penyelesaian SOP juga menghadapi beberapa kendala yaitu : 1. Perubahan peraturan Adanya perubahan peraturan yang menjadi dasar suatu SOP mengakibatkan SOP yang sudah diusulkan oleh unit kerja harus disesuaikan agar tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku. 2. Peraturan

Menteri

Keuangan

(PMK)

yang

belum

ditetapkan

peraturan

pelaksanaannya Adanya PMK yang belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan SOP yang akan ditetapkan harus menunggu hingga peraturan pelaksanaannya (Perdirjen) ditetapkan terlebih dahulu. Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target penyelesaian SOP pada tahun 2011 yaitu : 1. Mengidentifikasi jenis layanan yang perlu segera ditetapkan SOP nya; 2. Menentukan prioritas penetapan dengan mengutamakan SOP yang menjadi rekomendasi Aparat Pengawasan Fungsional (Inspektorat Jenderal Kemenkeu, BPK, BPKP) dan juga mengutamakan SOP yang bersifat pelayanan; 3. Mengadakan pembahasan bersama dengan unit terkait disesuaikan dengan praktek layanan yang diselenggarakan oleh unit pelayanan baik di kantor pusat maupun kantor vertikal DJBC, serta melibatkan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan dalam mengasistensi standar/format SOP yang seragam di Kementerian Keuangan; 4. Penyempurnaan format SOP agar memudahkan unit kerja dalam menggunakan SOP BC-10.2 Persentase Penyelesaian/Modernisasi Organisasi Modernisasi unit organisasi adalah pembentukan unit organisasi DJBC yang modern, diantaranya melalui pembentukan KPU dan KPPBC Madya, yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kebutuhan penajaman fungsi, adaptasi terhadap perubahan lingkugan strategis, perencanaan pegawai, proses bisnis, dan value chain.

54



Menyusul pembentukan 2 (dua) KPU pada tahun 2007, pembentukan 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Cukai dan 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean pada tahun 2008, pembentukan 9 (sembilan) KPPBC Tipe Madya Pabean pada tahun 2009 serta 11 (sebelas) KPPBC Tipe Madya Pabean pada tahun 2010. Pada tahun 2011 ditargetkan untuk memodernisasi sebanyak 11 (sebelas) kantor yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC. Pada tahun 2012 juga direncanakan akan dilakukan pembentukan kantor pelayanan modern sebanyak 76 kantor dengan rincian: 2 (dua) KPPBC Tipe A2 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B, 22 (dua puluh dua) KPPBC Tipe A3 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C, dan 52 (lima puluh dua) KPPBC Tipe B menjadi KPPBC Pratama. Sehingga dari seluruh KPPBC (total berjumlah 115 kantor) akan selesai ditransformasikan menjadi Kantor Modern pada akhir tahun 2012. Proses transformasi KPPBC menjadi kantor modern pada tahun 2011 dilakukan secara bertahap, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 telah dilakukan transformasi 11 (sebelas) KPPBC menjadi kantor modern (100%) yakni: 1.

KPPBC TMP Tanjung Balai Karimun (KEP-89/BC/2011 tanggal 18 Agustus 2011)

2.

KPPBC TMP Jambi (KEP-89/BC/2011 tanggal 18 Agustus 2011)

3.

KPPBC TMP Entikong (KEP-106/BC/2011 tanggal 6 Oktober 2011)

4.

KPPBC TMP Medan (KEP-120/BC/2011 tanggal 27 Oktober 2011)

5.

KPPBC TMP Teluk Nibung (KEP-120/BC/2011 tanggal 27 Oktober 2011)

6.

KPPBC TMP Pekanbaru (KEP-121/BC/2011 tanggal 27 Oktober 2011)

7.

KPPBC TMP Teluk Bayur (KEP-121/BC/2011 27 Oktober 2011)

8.

KPPBC TMP Tarakan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09 November 2011)

9.

KPPBC TMP Nunukan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09 November 2011)

10. KPPBC TMP Banjarmasin (KEP-132/BC/2011 tanggal 09 November 2011) 11. KPPBC TMP Samarinda (KEP-132/BC/2011 tanggal 09 November 2011) Meskipun realisasi kinerja modernisasi organisasi dapat mencapai target yang ditetapkan namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya : 1. Penerbitan legal formal berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum membutuhkan waktu cukup lama; 2. Jadwal kegiatan dari Direktur Jenderal yang harus disesuaikan dengan waktu peresmian. Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target dalam Penyelesaian/Modernisasi Organisasi yaitu :


55


1. Monitoring usulan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) secara intensif bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Monitoring secara berkelanjutan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 4. Mengajukan konsep Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Kantor Modern sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BC-10.3 Persentase UPR Yang Menerapkan Manajemen Risiko Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/ 2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan setiap UPR harus melaksanakan 7 (tujuh) tahapan dalam manajemen risiko yaitu : 1) penetapan konteks 2) identifikasi resiko 3) analisis resiko 4) evakuasi resiko 5) rencana penanganan resiko 6) monitoring 7) pelaporan. Unit Pemilik Resiko (UPR) adalah unit Eselon II di lingkungan DJBC. UPR yang telah melaksanakan manajemen resiko adalah UPR yang telah menyelesaikan seluruh tahapan manajemen resiko secara lengkap yang dibuat tiap semester yaitu: Periode Semester I : • Laporan Profil Risiko s.d. Rencana Penanganan (Form 1 s.d. 5) Semester I 2011 • Laporan Monitoring (Form 6 dan 7) untuk Semester I 2011. Periode Semester II: • Laporan Profil Risiko s.d. Rencana Penanganan (Form 1 s.d. 5) Semester II 2011 • Laporan Monitoring (Form 6 dan 7) untuk Semester II 2011.

56



Tabel 33: Capaian IKU Persentase UPR Yang Menerapkan Manajemen Risiko Jumlah UPR

28

Σ UPR yang telah melaksanakan seluruh tahapan manajemen resiko

Realisasi

Semester I = 28

Realiasi Periode Semester I: 100%

Target 2011

Realiasi Periode Semester II: 89,29%

Semester II = 25 (Per 31 Januari)

60%

Rata-rata: 94,64%

Untuk Semester I periode Januari sampai dengan Juni 2011 seluruh unit eselon II di lingkungan DJBC sudah menyampaikan Formulir 1 sd. 7 untuk untuk 1st Risk Assessment kepada Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Ketua Manajemen Risiko DJBC. Untuk semester II periode Juli sampai dengan Desember 2011 baru 25 (dua puluh lima) unit eselon II yang telah melaporkan Formulir 1 sd. 7 untuk 2nd Risk Assessment Tahun 2011. Walaupun demikian secara keseluruhan capaian untuk IKU ini sebesar 94,64% telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar 60%

SS BC-11

PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI YANG TERINTEGRASI DAN ANDAL Pembangunan

sistem

DAN teknologi

informasi dan komunikasi ditujukan untuk

mendorong

sistem

pelayanan

pembangunan DJBC

yang

terintegrasi dan andal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Capaian sasaran strategis pembangunan

sistem

Informasi

Komunikasi

dan

Teknologi yang

terintegrasi dan andal pada tahun 2011 sebesar 149,02%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :


57


BC-11.1 Persentase Pengembangan Sistem Aplikasi Yang Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dengan

Persentase sistem pengembangan aplikasi yang sesuai dengan RKT adalah perbandingan aplikasi yang dikembangkan dan sesuai dengan aplikasi yang direncanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan Direktorat IKC. Penyelesaian proses pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh semua unit organisasi eselon II pada tahun 2011 diukur berdasarkan masing-masing tahapan yang mempunyai bobot sbb : a. Permintaan TOR b. Pembuatan desain aplikasi c. Pengembangan aplikasi d. Penyelesaian pengembangan (dilakukannya User Acceptance Test/UAT dan serah terima aplikasi kepada user terkait) Total

: 10% : 30% : 30%

: 30% : 100%

Pada tahun 2011, Direktorat IKC menargetkan untuk membangun 3 (tiga) sistem aplikasi yaitu : Tabel 34: Rencana Pembangunan Sistem Aplikasi Tahun 2011 No

Sistem Aplikasi

User

1

Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) BC2.3 Sentralisasi

Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan

2

Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II

3

Sistem Passenger Analysis Unit

Tahapan Penyelesaian s.d. Desember 2011

Direktorat P2

100% 100% 100%

Sampai dengan bulan Desember 2011 ketiga sistem aplikasi dapat diselesaikan pembangunannya sesuai target yang ditetapkan dan masing-masing telah diimplementasikan dan diserahkan kepada unit pemakai (user) terkait. Dalam pencapaian target tahun 2011 terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu : 1. Pembangunan aplikasi menggunakan teknologi baru berbasis java dan SOA (sevice oriented architecture) sehingga harus dilakukan training terlebih dahulu kepada SDM yang ada dan perlunya waktu penyesuaian dalam pelaksanaannya. 2. Pada tahun 2011 Direktorat IKC harus mengembangkan / mengerjakan beberapa sistem aplikasi yang tidak termasuk dalam Rencana Kerja Tahun 2011, seperti : Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, Sistem Aplikasi Cukai EA/MMEA,

58



sentralisasi dan penyempurnaan Sistem Informasi Direktorat P2 sehingga ikut menyita waktu dan SDM yang tersedia. BC-11.2 Persentase Downtime Sistem Pelayanan IKU ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan sistem informasi yang handal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin. Downtime adalah waktu dimana suatu sistem informasi tidak bisa berfungsi. Waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi adalah 24 jam sehari selama 1 tahun. Downtime sistem informasi adalah perbandingan antara jumlah downtime sistem informasi terhadap jumlah waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi. IKU ini memiliki polarisai "minimize" (semakin kecil semakin baik), artinya nilai aktual/realisasi pencapaian indikator kinerja diharapkan lebih kecil dari target. Tabel 35: Capaian IKU Downtime Sistem Pelayanan

No.

Kantor

Jam Operasional

1

KPU Tg. Priok

24 jam sehari

2

KPU Batam

17 jam sehari

3

KPPBC Belawan

4

KPPBC SH

5

KPPBC Tg. Perak

6

KPPBC Tg. Emas

7

KPPBC Juanda

8

KPPBC Medan

9

KPPBC Jakarta

10

KPPBC Bekasi

11

KPPBC Purwakarta

12

KPPBC Tangerang

13

KPPBC Bogor

14

KPPBC Merak

Akumulasi 2009

Akumulasi 2010

Akumulasi 2011

(6 Kantor Utama) (6 Kantor Utama) (14 Kantor Utama)

% Downtime

% Downtime

% Downtime

0,318%

0,36%

0,0197%

Target

24 jam sehari

1%

12 jam sehari

Secara keseluruhan realisasi downtime sistem informasi pada tahun 2011 adalah 0,0197%. Capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2009 dan 2010. Dari 14 kantor pelayanan besar, selama tahun 2011 downtime sistem informasi hanya terjadi di KPPBC Tg. Perak dan KPPBC Jakarta :


59


Downtime yang terjadi di KPPBC Tg. Perak (bulan Maret) diakibatkan padamnya listrik PLN dan pada saat yang bersamaan UPS tidak dapat pindah secara otomatis ke genset karena modul dalam konsisi rusak sehingga terjadi downtime. Untuk memperbaiki masalah tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 24 jam sampai sistem berjalan normal kembali; Downtime yang terjadi di KPPBC Jakarta (bulan Juli) diakibatkan server mengalami hang. Untuk memperbaiki masalah tersebut dibutukan waktu kurang lebih 1 jam sampai sistem berjalan normal kembali. SS BC-12 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan organisasi dibutuhkan adanya perencanaan anggaran yang optimal dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif yaitu dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

Capaian

pengelolaan

sasaran

anggaran

yang

strategis optimal

pada tahun 2011 sebesar 100,98%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU : BC-12.1 Persentase Penyerapan DIPA IKU Persentase Penyerapan DIPA dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perencanaan anggaran dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan. Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara jumlah realisasi penyerapan DIPA dengan pagu DIPA yang direncanakan. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen yang memuat kegiatan dan jumlah anggaran setiap satuan kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyerapan DIPA yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah realisasi belanja barang dan modal. Pagu Anggaran DJBC Revisi (non belanja pegawai) tahun 2011 sebesar Rp 1.576,12 M dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 1.273,20 M sehingga capaiannya sebesar 80,78% dari target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar 80%. Berikut rincian realisasi penyerapan DIPA DJBC tahun 2011 :

60



Tabel 36: Data Penyerapan DIPA Tahun 2011 (Non Belanja Pegawai) Jenis Belanja

Realisasi

Pagu Anggaran (revisi) 2011

% Penyerapan

S.d. Desember

Barang

1.030.694.266.000

923.844.690.772

89,63%

Modal

545.423.171.000

349.355.638.779

64,05%

JUMLAH

1.576.117.437.000 1.273.200.329.551

Target 2011

80%

80,78%*

*) Data hasil rekonsiliasi Bagian Keuangan dengan Ditjen. Perbendaharaan setelah revisi pagu minus Belanja Pegawai.

Capaian pada tahun 2011 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 77,88% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 37: Perbandingan Realisasi Angggaran Belanja DIPA 2010 - 2011 2010

2011

NO JENIS BELANJA

(%) PAGU

(%)

REALISASI

PAGU

REALISASI

1 Belanja Barang

968.315.925.000

765.924.496.759 79,10%

1.030.694.266.000

923.844.690.772

89,63%

2 Belanja Modal

587.853.995.000

446.069.816.734 75,88%

545.423.171.000

349.355.638.779

64,05%

1.556.169.920.000 1.211.994.313.493 77,88% 1.576.117.437.000 1.273.200.329.551 80,78%

Sub Total 3 Belanja Pegaw ai Total

459.821.818.000

415.142.724.527 90,28%

498.418.621.000

453.640.814.986

91,02%

2.015.991.738.000 1.627.137.038.020 80,71% 2.074.536.058.000 1.726.841.144.537 83,24%

Meskipun realisasi penyerapan DIPA pada tahun 2011 dapat mencapai target yang ditetapkan, namun capaian tersebut masih belum optimal terutama untuk belanja modal. Rendahnya penyerapan belanja modal diantaranya disebabkan : 1)

Tidak terserapnya PAGU sebesar Rp 57,08 Milyar yang dianggarkan sebelumnya terkait dengan pengembangan sistem NSW. Berdasarkan Pokok-pokok Kesimpulan Rapat Perkembangan Penerapan Sistem NSW dan Rencana Pengembangan Sistem NSW Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011, disimpulkan bahwa Pengelolaan dan Pengoperasian Portal INSW, untuk sementara waktu (sebelum ditetapkan Badan Pengelola), agar “pengoperasian yang sudah berjalan” tetap diteruskan dan dilakukan oleh DJBC (dengan tetap menggunakan existing-system yang ada sekarang).

2)

Pembangunan gedung Kantor Pusat yang dianggarkan sebesar Rp 70 Milyar pada tahun 2011 masih belum terealisasi sepenuhnya.


61


Selain faktor-faktor tersebut diatas, secara umum kendala yang masih dihadapi dalam penyerapan anggaran yaitu : 1. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan masih kurangnya pengalaman SDM dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk belanja modal; 2. Adanya keterkaitan dengan pihak diluar Satuan Kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti dalam proses penerbitan rekomendasi/perijinan dari instansi terkait; 3. Terjadinya keterlambatan pengadaan barang dan jasa dikarenakan kekurangan penyedia jasa, lamanya jangka waktu penghapusan aset serta keterlambatan waktu pengumuman lelang; 4. Adanya batasan revisi anggaran sehingga anggaran untuk kegiatan yang tidak terealisasi tidak dapat direalokasi untuk kegiatan dan program lainnya. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mendorong realisasi penyerapan DIPA pada tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-73/PB/2011 sebagai berikut : 1. Membuat batasan waktu pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPM) berkaitan dengan SPM-LS agar proses penerbitan SPM tidak menumpuk pada akhir deadline; 2. Mendorong para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melakukan inventarisasi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dan mempercepat proses penyelesaiannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan; 3. Melakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang dirasa perlu untuk dibiayai dengan DIPA. C. KINERJA LAINNYA Capaian kinerja DJBC selama tahun 2011 yang tidak terukur dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 antara lain sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja Matriks Pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Dalam rangka penyampaian laporan Tim Kormonev Kementerian Kuangan tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada Presiden, DJBC diwajibkan untuk melaporkan capaian indikator kinerja pada masing-masing diktum dalam Matriks Pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 untuk tahun 2011. Rincian capaian kinerja DJBC pada tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran III.

62



2. Monitoring pelaksanaan Tindak lanjut INPRES Nomor 9 Tahun 2011 Dalam hal Tindak lanjut INPRES Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK) Tahun 2011, DJBC diinstruksikan untuk melaksanakan 2 (dua) Rencana Aksi yaitu: a.

Tersosialisasinya jenis, biaya dan waktu layanan pada setiap kantor pelayanan DJBC kepada para pengguna jasa DJBC

telah

mengeluarkan

Instruksi

Nomor

INS-02/BC/2011

tentang

Peningkatan Integritas Pegawai dan Kepatuhan Pengguna jasa dalam Kegiatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, serta telah dilakukan internalisasi instruksi tersebut. b.

Pembuatan MoU Antikorupsi dengan masing-masing stakeholder pada setiap kantor pelayanan DJBC utama dalam rangka pemberantasan praktik gratifikasi termasuk 14 Kementerian/ Lembaga serta asosiasi pengguna jasa Telah dilaksnakan penandatangan MoU Anti Korupsi di sejumlah Kantor Pelayanan DJBC, yaitu: • KPPBC TMP Belawan pada tanggal 29 Juli 2011 • KPPBC TMP Tanjung Mas pada tanggal 28 Juli 2011 • KPPBC TMP Tanjung Perak pada tanggal 25 Juli 2011 • KPPBC TMP Soekarno-Hatta pada tanggal 20 Desember 2010 • KPPBC TMP Juanda pada tanggal 21 Juli 2011 • KPU Tanjung Priok pada tanggal 26 Juli 2011. Rincian progress report Matrik Tindak Lanjut INPRES Nomor 9 Tahun 2011

dapat dilihat pada Lampiran IV. 3. Laporan kemajuan Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden (UKP4) Laporan yang disampaikan setiap dua bulan sekali kepada Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara dalam rangka memonitor kemajuan Rencana Tindak Direktif Presiden. Program Rencana Tindak Direktif Presiden dengan target penyelesaian tahun 2011 yang menjadi tanggung jawab DJBC sebanyak 8 (delapan) rencana aksi, terdiri dari 2 (dua) rencana aksi yang telah ditetapkan pada tahun 2010 dan 6 (enam) rencana aksi yang ditetapkan pada tahun 2011. Untuk tahun 2012, masih terdapat 2 (dua) rencana aksi yang masih tersisa, yaitu: a. Terlaksananya sosialisasi PMK KITE; dan b. Terlaksananya sosialisasi PMK Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.


63


Rincian progress report Matrik Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran V. 4. Laporan Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Dalam rangka untuk me-maintain momentum reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan di lingkungan DJBC, telah dicanangkan Program Reformasi Lanjutan Kepabeanan Dan Cukai yang terdiri dari 30 Inisiatif, 74 Strategi dan 168 Program Solusi yang kemudian terbagi menjadi : 2 inisiatif rencana tindak terkait tatanilai dan budaya kerja; 4 inisiatif rencana tindak terkait organisasi; 21 inisiatif rencana tindak terkait sistem dan prosedur; dan 3 inisiatif rencana tindak terkait SDM. Laporan kemajuan Matrik Rencana Tindak Program Reformasi Lanjutan Kepabenan dan Cukai tersebut dilaporkan setiap bulan kepada Menteri Keuangan. Rincian progress report Matrik Rencana Tindak Program Reformasi Lanjutan Kepabenan dan Cukai Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran VI. 5. Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011 Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011 dijabarkan sesuai hasil Piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan dengan uji petik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan surat Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor

B/1252/M.PAN-RB/05/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Piloting Monev dan QA Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia denga uji petik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil Piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh empat) sasaran, dengan menggunakan 42 (empat puluh dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) parameter menunjukkan capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori “sangat baik”. Skor tersebut berasal dari pencapaian aktual pengujian 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

64



Tabel 38: Hasil Quality Assurance Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di DJBC No

Area Perubahan/Program

Bobot

Skor

Nilai Akhir

1

Pola Pikir dan Budaya Kerja

10

94,86

9,49

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

10

88,75

8,88

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

10

90,00

9,00

4

Penataan Tata Laksana

10

90,50

9,05

5

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

20

96,88

19,38

6

Penguatan Pengawasan

10

87,98

8,80

7

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

10

86,25

8,63

8

Peningkatan Kualitas Layanan Publik

20

90,00

18,00

Jumlah

100

91,21

Tabel di atas menunjukkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan pada DJBC berada pada kategori sangat baik dan baik, namun secara keseluruhan masih terdapat area of improvement sebesar 8,79% untuk mencapai kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ideal. Berdasarkan analisa rasio yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional dapat diketahui bahwa setiap Rp 1,00 belanja DJBC menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 50,64 pada tahun 2006 (sebelum reformasi birokrasi) meningkat menjadi Rp 60,47 pada tahun 2010. Setiap Rp 1,00 belanja pegawai menghasilkan Rp 220,08 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 229,87 pada tahun 2010 dan setiap pegawai DJBC menghasilkan Rp 4,60 miliar penerimaan DJBC pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 8,97 miliar pada tahun 2010. Hal ini memberikan gambaran bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan DJBC dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai. D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DJBC pada tahun 2011 bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Keuangan dari dana Bagian Anggaran (BA) 015 dengan pagu awal sebesar Rp. 2.067.901.797.000 yang kemudian mendapat penambahan pagu anggaran dari BA 009 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.074.536.058.000 dengan realisasi Rp 1.726.841.144.537 atau sebesar 83,24%.


65


Tabel 39: Realisasi Anggaran Kode

Sumber Dana

Anggaran Setelah Revisi

Dana Yang Diserap (Rp)

% Realisasi

13

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

2.074.536.058.000

1.726.841.144.537

83,24%

2.074.536.058.000

1.726.841.144.537

83,24%

JUMLAH

Data realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 40: Realisasi Anggaran Per Kegiatan Kode

Kegiatan



% Realisasi

Peningkatan Pelayanan 1671 Kepabeanan dan Cukai di

1672

1673

1674

1675

1676 1677

1678

1679

1680

Daerah Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan Pembinaan Peyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

12.123.730.000

11.869.308.531

97,90%

3.337.187.000

3.214.016.404

96,31%

315.622.421.000

272.333.906.078

86,28%

715.227.000

657.206.750

91,89%

330.319.728.000

237.387.017.810

71,87%

2.064.648.000

1.806.369.925

87,49%

5.249.336.000

4.749.550.675

90,48%

78.702.792.000

65.876.230.301

83,70%

3.121.011.000

2.466.098.332

79,02%

243.023.708.000

208.782.683.426

85,91%

509.705.649.000

462.701.158.445

90,78%

Peningkatan Pengawasan dan 1681 Pelayanan Kepabeanan dan

Cukai di Daerah

66



Kode

Kegiatan



% Realisasi

Pembinaan Penyelenggaraan 1682 Kepabeanan dan Cukai di

1683

1684

1685

1686

Daerah Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan LN Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC JUMLAH


113.762.438.000

110.719.319.938

97,33%

76.224.246.000

65.900.788.711

86,46%

7.930.327.000

4.141.320.109

52,22%

3.905.240.000

3.484.936.550

89,24%

368.728.370.000

270.751.232.552

73,43%

2.074.536.058.000

1.726.841.144.537

83,24%

67


P

encapaian kinerja DJBC pada tahun 2011 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan membanggakan. Dari sisi penerimaan - sebagai salah satu IKU dari 22 IKU yang dimiliki DJBC – selama kurun waktu 5 tahun

terakhir, DJBC kembali dapat melampaui target yang dibebankan oleh negara. Begitu pula dengan 19 IKU lainnya, realisasi pencapaiannya melebihi 100% dari target. Walaupun begitu, masih terdapat 2 IKU yang pencapaiannya sedikit di bawah target yang dibebankan, yaitu IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan” dan IKU “Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan”. Mengingat pada tahun-tahun

mendatang, 2 IKU ini tetap akan menjadi IKU DJBC, maka atas 2 IKU dimaksud diperlukan upaya-upaya khusus agar realisasi pencapaiannya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Selain dari kinerja tersebut di atas yang merupakan implementasi dari dokumen Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan/Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011, kinerja-kinerja lainnya pun dapat dicapai oleh DJBC, antara lain kinerja yang didasarkan pada Matriks Pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004,

68

BAB IV PENUTUP

Monitoring pelaksanaan Tindak lanjut INPRES Nomor 9 Tahun 2011, Laporan kemajuan Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden (UKP4) dan Laporan Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan. Selain itu, terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh DJBC, keberhasilan program percepatan reformasi yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2011 oleh DJBC dalam rangka mendorong peningkaan kinerja dan citra telah menunjukan trend yang positif, hal ini antara lain ditandai dengan hasil piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan dengan uji petik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional yang menunjukkan capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori “sangat baik”. Pencapaian program reformasi DJBC pada umumnya dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2011 pada khususnya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam pelaksanaan tugas pengumpulan penerimaan negara di sektor pabean dan cukai. Disamping faktor eksternal berupa adanya komitmen kerjasama perdagangan internasional yang diikuti dengan adanya kebijakan tarif berupa penurunan tarif umum bea masuk (MFN) melalui skema Free Trade Area (FTA) maupun Economic Partnership Aggrement (EPA), belum seiramanya proses reformasi pada instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai serta kesadaran masyarakat/pengguna jasa yang masih kurang dalam rangka penegakan ketentuan yang menjadi tugas DJBC. Selain itu, dari sisi internal DJBC masih dihadapkan dengan permasalahan pelayanan, pengawasan, dan korupsi yang disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu: efektifitas organisasi, kepraktisan dan efisiensi sistem dan prosedur, sumber daya manusia (SDM), dan sistem remunerasi. Dalam rangka untuk mengatasi kendala yang dihadapi sekaligus mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan, DJBC terus meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelaksanaan transformasi organisasi sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Strategi Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (2007 – 2009) yang dilanjutkan dengan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (2010 – 2011). Pelaksanaan program ini mengacu kepada Pilar-Pilar Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen budaya kerja SDM.


69

BAB IV PENUTUP

Pendekatan mikro strategi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan pelaksanaan transformasi kantor-kantor pelayanan menjadi Kantor Modern yang mengacu pada Cetak Biru Kantor Modern yang dikembangkan oleh Tim Percepatan Reformasi DJBC. Selain itu, DJBC juga telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 20122015. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut: 1. Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara; 2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, transformasi KPPBC menjadi Kantor Modern, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, dan pemanfaatan anggaran dengan berbasis kinerja; 3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika); 4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategis Authorized Economic Operator (AEO), pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan. Tahun 2011 juga telah dijadikan pijakan yang menentukan bagi DJBC. Dalam mengakiri tahun 2011, seluruh jajaran pimpinan DJBC telah berhasil melakukan instrospeksi dan mulai melakukan penataan yang akan digunakan sebagai blue print dalam perumusan action plan untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020, yang dikenal dengan CUSTOMS 2020. Semboyan CUSTOMS 2020 mengandung arti suatu kondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkan pengamanan hak keuangan negara.

70


BAB IV PENUTUP

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP DJBC Tahun Anggaran 2011 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.


71

Lampiran I

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran : 2011 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Ket

PIC IKU

Penyedia Data

115.015,21

131.103,89

113,99%

Target APBN-P 2011

Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai

Dit. PPKC

Stakeholder Perspective BC-1

Tingkat pengamanan hak-hak keuangan negara yang optimal

BC-1.1


Milyar Rupiah Milyar Rupiah Customer Perspective

BC-2.1 Tingkat kepatuhan yang tinggi BC-2 dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai

Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa BC-3 kepabeanan dan cukai


BC-2.2


BC-3.1


Hal. 1 dari 4

99%

99,99%

101,00%

Dit. Cukai

Dit. PPKC

Sekretariat Jenderal Kemenkeu

60%

79,42%

132,37%

Dit. PPKC, Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai

3,8

3,65

96,05%

Dirjen BC

Indeks

Indeks

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Ket

PIC IKU

Internal Process Perspective

Kajian dan rumusan kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional, standar BC-4 international, dan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai

BC-5

83,30%

102,08%

122,55%

Tenaga Pengkaji di lingkungan DJBC

BC-4.2


75%

138,71%

184,95%

Dit. PPKC

BC-4.3


75%

128,57%

171,43%

Dit. Kepabeanan Internasional

BC-5.1

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

99,92%

Dit. Cukai, KPU BC Tanjung Priok, KPPBC Kudus

118,65%

KPU BC Tanjung Priok, Dit. Teknis, Dit. Fasilitas, Dit. IKC

BC-4.1


100%

99,92%

Pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai BC-5.2

Persentase realisasi dari janji layanan pendukung

Hal. 2 dari 4

80%

94,92%

Penyedia Data

Sasaran Strategis BC-6 Edukasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaku ekonomi

Kegiatan penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai yang BC-7 efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan dan perlindungan masyarakat

BC-8

Indikator Kinerja BC-7.1


Target

Realisasi

%

Ket

PIC IKU

70

80,86

115,51%

Dit. PPKC

Indeks

Indeks

158,68%

Dit. P2, Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai

Dit. P2

Dit. P2

BC-7.1


BC-7.2


55%

84,40%

153,45%

Dit. P2, Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai

BC-8.1

Jumlah Laporan Hasil Audit yang diselesaikan

300

569

189,67%

Dit. Audit

BC-8.2

Persentase hasil audit berupa tambah bayar

80%

94,38%

117,98%

Dit. Audit, Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai

BC-9.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

80%

80,41%

100,51%

Sekretariat DJBC

BC-9.2

Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan

107

107

100,00%

Orang

Orang

100%

107%

Kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang efektif

50%

79,34%

Penyedia Data

Dit. Audit

Learning & Growth Perspective

Pengembangan dan pembinaan SDM yang berintegritas dan BC-9 berkompetensi tinggi dalam mewujudkan Good Governance

BC-10.1 Persentase penyelesaian SOP Penataan organisasi yang

Hal. 3 dari 4

107,00%

PUSKI, Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai Sekretariat DJBC

PUSKI

Sasaran Strategis Penataan organisasi yang modern selaras dengan proses BC-10 bisnis di bidang kepabeanan dan cukai

Indikator Kinerja Persentase BC-10.2 penyelesaian/modernisasi organisasi BC-10.3

Pembangunan sistem Teknologi Informasi dan BC-11 Komunikasi yang terintegrasi dan andal

Persentase pengembangan sistem BC-11.1 aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BC-11.2

BC-12

Pengelolaan anggaran yang optimal

Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko

BC-12.1

Persentase downtime sistem pelayanan

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

Jumlah Anggaran Program Tahun 2011

: Rp 2.074.536.058.000

Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun 2011

: Rp 1.726.841.144.537 (83,24%)

Hal. 4 dari 4

Target

Realisasi

%

100%

100%

100,00%

Sekretariat DJBC

60%

94,64%

157,73%

Dit. IKC

100%

100%

100,00%

Dit. IKC

1%

0,02%

198,03%

80%

80,78%

100,98%

Ket

IKU Minimize

PIC IKU

Penyedia Data

Dit. IKC Sekretariat DJBC, Seluruh Satuan Sekretariat DJBC Kerja di lingkungan DJBC

Lampiran II MATRIKS KINERJA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2010-2014 TARGET INDIKATOR 2010

2014

1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

100%

100%

2 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke

80%

85%

pihak eksternal

2011

2010 UNIT ORGANISASI PELAKSANA

INDIKATOR BSC

DIREKTORAT BC-1.1 JENDERAL BEA DAN Jumlah Penerimaan Bea CUKAI dan Cukai

BC-6.1 Persentase Realisasi dari Janji Pelayanan Quick Win

Target Renstra

Realisasi

100%

116,12%

80%

95,40%

INDIKATOR BSC

Target Renja

Realisasi

Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV 2010 berdasarkan data Ditjen. Perbendaharaan adalah Rp95.019,26 Milyar dari target APBN-P 2010 sebesar Rp81.827,29 Milyar.

BC-1.1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

100%

113,99%


Janji Layanan Quick Win yang diukur DJBC pada tahun 2010 yaitu : di KPU Priok : Pelayanan Jalur Prioritas, Pelayanan Jalur Hijau, Pelayanan Jalur Merah, Pelayanan Ekspor, Pelayanan Proses Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dan Pelayanan Restitusi. di KPPBC SH : Pelayanan Rush Handling, dan Pelayanan PIBK-PJT.

BC-5.1 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

81%

99,92%

Janji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK/2010 tentang Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011 capaian IKU Janji Layanan Unggulan DJBC diukur dari 6 (enam) jenis layanan yaitu : Dit. Cukai - Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA), KPU Priok - Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas, Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau, KPPBC Kudus - Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik, Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik, Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik. Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian untuk janji layanan unggulan secara keseluruhan adalah sebesar 99,92%. Dari data capaian tersebut jumlah dokumen yang tidak mencapai target waktu janji layanan adalah 51 dari total 361.320 dokumen (0,01%).

Ket

Renstra DJBC s.d. 2011

Ket

Page 1

TARGET INDIKATOR 3 Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang

2010

2014

50%

60%

kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

1 Persentase Penyelesaian SOP

100%

100%

2011


SES. DITJEN BEA DAN CUKAI

INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi

BC-8.3 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

50%

75%

BC1-3.1 Persentase penyelesaian SOP

100%

233%

Ket

INDIKATOR BSC

Target Renja

Realisasi

Target kinerja pelaksanaan penyidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC dengan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan sebagai bukti bahwa penyidikan atas perkara telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (P-19/P-21). Realisasi penerbitan PDP pada tahun 2010 sebanyak 153 berkas sedangkan jumlah PDP outstanding yang diterbitkan pada tahun 2009 sebanyak 31 berkas sehingga total menjadi 184 berkas. Dari 153 berkas PDP yang diterbitkan pada tahun 2010 yang telah P19 sebanyak 9 berkas dan yang telah P-21 sebanyak 98 berkas, sedangkan berkas lainnya masih dalam proses penyidikan. Dari 31 berkas PDP outstanding yang diterbitkan pada tahun 2009 yang telah P-19/P-21 sebanyak 31 berkas sehingga jumlah total yang telah P-19/P21 pada tahun 2010 sebanyak 138 berkas.

BC-7.1 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

50%

79,34%

Untuk tahun 2010 direncanakan akan diselesaikan BC1-3.1 SOP sebanyak 150 SOP. Pada tahun 2010 telah Persentase diselesaikan SOP sebanyak 350 SOP. penyelesaian SOP  Sebanyak 301 SOP DJBC ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal BC Nomor KEP52/BC/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan DJBC.  Sebanyak 49 SOP DJBC ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-77/BC/2010 tanggal 12 November 2010.


Ket S.d. Triwulan IV 2011 telah diterbitkan PDP sebanyak 121 berkas dan telah P-21 sebanyak 96 berkas. *) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)", di mana formula penghitungan kinerja diukur melalui jumlah dokumen yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksanaan (P21), bukan dokumen yang diserahkan Kejaksaan (P19).

100%

107%

Untuk tahun 2011 direncanakan akan diselesaikan SOP sebanyak 200 SOP dengan target persentase penyelesaian adalah 100%. Pada tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 214 SOP dengan rincian:  Telah ditetapkan 60 SOP berdasarkan KEP55/BC/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perubahan ketiga KEP 90/BC/2010 tentang SOP di lingkungan DJBC;  Telah ditetapkan 63 SOP tahap 2 Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-81 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan DJBC;  Telah ditetapkan 38 SOP tahap 3 Tahun 2011 (2 SOP merupakan SOP Revisi) berdasarkan KEP DIRJEN BC Nomor KEP-115/BC/2011 hal Keputusan DIRJEN BC tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DIRJEN BC Nomor KEP90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Operasi Prosedur di Lingkungan DJBC;  Pada bulan Desember 2011 telah ditetapkan sebanyak 53 SOP sebagaimana ditetapkan dalam KEP DIRJEN BC Nomor KEP-147/BC/2011 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur di lingkungan DJBC.

Page 2

TARGET INDIKATOR

2011


INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi

2010

2014

2 Persentase penyelesaian program pengembangan SDM

100%

100%

BC1-6.1 Persentase Penyelesaian program pengembangan SDM

100%

100%

3 Persentase penyelesaian/modernisasi organisasi

100%

100%

BC1-3.2 Persentase penyelesaian/modernisa si organisasi

100%

100%

4 Persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

80%

90%

BC1-7.1 Persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

80%

143%

Ket

Pada tahun 2010 direncakan akan dilakukan modernisasi sebanyak 11 KPPBC Tipe Madya Pabean. Jumlah kantor yang telah ditetapkan menjadi kantor modern pada tahun 2010 sebanyak 11 kantor : 1. KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai 2. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda 3. KPPBC Tipe Madya Pabean Jakarta 4. KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang 5. KPPBC Tipe Madya Pabean Dumai 6. KPPBC Tipe Madya Pabean Palembang 7. KPPBC Tipe Madya Pabean Bandar Lampung 8. KPPBC Tipe Madya Pabean Pontianak 9. KPPBC Tipe Madya Pabean Balikpapan 10. KPPBC Tipe Madya Pabean Makasar 11. KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda.

Target Renja

Realisasi

BC1-6.1 Persentase penyelesaian program pengembangan SDM

100%

212,20%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan program pengembangan SDM DJBC. Dari target pengembangan yang dilaksanakan 41 program yang ditetapkan, dapat dicapai 87 program dengan realisasi pencapaian target sebesar 212%. Hal ini dikarenakan banyak permintaan pelaksanaan program pengembangan yang sifatnya perlu dan mendesak dari unit-unit.

BC1-3.2 Persentase penyelesaian/modernis asi organisasi

100%

100%

Pada tahun 2011 ditargetkan untuk memodernisasi sebanyak 11 (sebelas) kantor. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 telah dilakukan transformasi 11 KPPBC menjadi kantor modern yakni: 1. KPPBC TMP Tanjung Balai Karimun 2. KPPBC TMP Jambi 3. KPPBC TMP Entikong 4. KPPBC TMP Medan 5. KPPBC TMP Teluk Nibung 6. KPPBC TMP Pekanbaru 7. KPPBC TMP Teluk Bayur 8. KPPBC TMP Tarakan 9. KPPBC TMP Nunukan 10. KPPBC TMP Banjarmasin 11. KPPBC TMP Samarinda.

82%

127,27%

INDIKATOR BSC

Ket

*) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Persentase implementasi e-procurement" dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana tertentu berbasis kinerja dan secara selektif. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement, dari target pengadaan 11 frekuensi dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 14 frekuensi sehingga pencapaian target adalah sebesar 127%. Terjadinya penambahan jumlah paket pengadaan yang dilakukan secara eprocurement karena adanya optimalisasi anggaran dan pengadaan jasa sewa mesin foto kopi, adapu paket-paket tersebut adalah sebagai berikut: pengadaan mobil patroli hasil optimalisasi, pengadaan mobil minibus hasil optimalisasi, pengadaan mobil operasional eselon II hasil optimalisasi, dan pengadaan jasa sewa mesin fotokopi.


Page 3

TARGET INDIKATOR

2011


INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi

10%

-

2010

2014

5 Persentase pos lintas batas tradisional dengan kondisi sarana dan prasarana kepabeanan yang memadai

10%

50%

6 Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan

100%

100%

BC1-8.1 Tersedianya dokumen perencanaan anggaran (RKA-KL)

100%

100%

100%

100%

BC1-8.2 Tersedianya laporan keuangan

100%

100%

12X

12X

12x

13X

75%

100%

Anggaran (RKA-KL) dengan Jumlah Satuan Kerja DJBC

7

Persentase tercapainya penyelesaian Laporan Keuangan dengan Jumlah Satuan Kerja DJBC

1 Fekuensi pemutakhiran pada Data Base Harga I

DIREKTORAT TEKNIS BC2-5.1 KEPABEANAN Frekuensi pemutakhiran

pada DBH I

2 Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan

75%

80%

BC2-4.1 Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan

Ket

Target Renja

Realisasi

20%

-

BC1-8.1 Persentase dokumen perencanaan anggaran (RKA-KL) satker DJBC yang disampaikan tepat waktu

100%

100%

BC1-8.2 Persentase laporan keuangan satker DJBC yang disampaikan tepat waktu

100%

100%

12X

12X

Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean I dapat dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas kali), hal ini dapat memenuhi target pemutakhiran untuk tahun 2011 yang ditetapkan sebanyak 12 kali atau satu kali setiap bulannya. Pemutakhiran yang dilakukan setiap bulan tersebut merupakan hasil pengumpulan data mengenai Nilai Pabean dari berbagai pihak yang berwenang, salah satunya dari hasil cek harga pasar yang dilakukan secara rutin oleh Subdit Nilai Pabean.

76%

144%

Untuk tahun 2011 target yang ditetapkan 9 peraturan dan realisasi yang tercapai adalah sebanyak 13 peraturan : a. PMK 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian BTD, BDN dan BMN; b. PMK 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas PMK 51 tentang Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dan Penetapan Direktur Jenderal; c. PER-8/BC/2011 Tanggal 25 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan BMAD Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari RRC dan Malaysia; d. P-12/BC/2011 Tanggal 14 April 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00; e. P-13/BC/2011 Tanggal 14 April 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos

INDIKATOR BSC

Realisasinya tidak dapat disampaikan karena pada prinsipnya DJBC tidak memiliki Renstra dan Renja yang terkait langsung dengan kebijakan pembangunan di wilayah kawasan perbatasan. Namun demikian, di dalam Renstra DJBC terdapat indikator "Persentase realisasi pemenuhan Sarana dan Prasarana" dimana hal tersebut sudah termasuk dalam alokasi DIPA kantor-kantor bea dan cukai yang bersangkutan, termasuk kantor-kantor yang ada di Kawasan Perbatasan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat perincian formulir 1-5 RKA dan DIPA untuk masingmasing unit kerja dan KP DJBC. Dari target penyediaan 143 berkas dokumen dapat disediakan 143 berkas.

Jumlah kegiatan pemutakhiran DBH I yang dilakukan BC2-3.1 sebanyak 13 kegiatan. Frekuensi pemutakhiran pada Data Base Harga I

Jumlah rumusan peraturan yang dibuat di bidang Teknis Kepabeanan sebanyak 25 peraturan dari rencana rumusan sebanyaak 25 peraturan.


BC2-1.1 Persentase rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan yang telah diselesaikan

Ket

Kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat perincian formulir I-5 RKA dan DIPA untuk masing-masing unit kerja dan Kantor Pusat DJBC.

Page 4

TARGET INDIKATOR 2010

3 Persentase ketepatan waktu penyelesaian

75%

2014

80%

penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

4 Persentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional

10%

1 Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu

85%

90%

2 Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

75%

100%

2011


DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

INDIKATOR BSC

Target Renstra

Ket

Realisasi

BC2-6.2 Ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

75%

86,62%

BC2-4.2 Persentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional

10%

100%

BC3-1.1 Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu

85%

95,43%

BC3-4.1 Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

75%

100%

INDIKATOR BSC

Target Renja

Realisasi

Ket Tali Kawat baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif ex 7312.10.10.00; f. P-14/BC/2011 Tanggal 14 April 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng; g. P-15/BC/2011 Tanggal 14 April 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat; Permintaan penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang diajukan oleh pemangku kepentingan, terutama untuk keperluan pemberian ijin impor sementara dan untuk kendaraan bermotor yang diajukan oleh Dit. Fasilitas Kepabeanan, dapat dipenuhi secara tepat waktu sebesar 92,44% atau sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) berkas.

Jumlah penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang BC2-4.2 yang tepat waktu sebanyak 952 penetapan dari 1099 Ketepatan waktu permintaan penetapan. penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

77%

92,44%

PMK yang terkait dengan AEO dan telah diterbitkan pada tahun 2010 yaitu PMK Nomor 219/PMK.04/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator (AEO).

25%

-

Dari 1926 keputusan yang diterbitkan pada tahun 2010 sebanyak 1838 keputusan diterbtikan tepat waktu.

85%

97,09%

Realisasi janji pelayanan yang tepat waktu Dit. Fasilitas pada tahun 2011 diukur melalui 3 indikator yaitu : - Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan pada Dit. Fasilitas Kepabeanan (capaian 2011 sebesar 98,66%); - Persentase realisasi dari janji layanan pendukung (capaian 2011 sebesar 98,19%); - Persentase realisasi dari janji layanan lainnya (capaian 2011 sebesar 94,43%).

75%

88,89%

Dari 9 rancangan peraturan yang ditargetkan untuk disusun pada tahun 2011 sebanyak 8 rancangan peraturan yang berhasil diselesaikan yaitu : 1. Perdirjen Nomor PER-6/BC/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang tata cara pemberian PPN DTP untuk T.A. 2011 2. Perdirjen BMDTP atas 16 sektor industri 3. RPMK Perubahan KMK-90/KMK.05/2002 jo. PMK-137/PMK,04/2007 4. RPMK tentang Form A, Form B, dan Form C 5. RPMK Pembebasan BM dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam

Dari 4 rancangan peraturan yang ditargetkan untuk disusun pada tahun 2010 sebanyak 4 rancangan peraturan yang berhasil diselesaikan yaitu : PMK tentang BMDTP untuk Tahun Anggaran 2010, RPMK tentang KB, RPMK tentang GB, PMK tentang Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR).


BC3-4.1 Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

Pengukuran kinerja DJBC yang terkait dengan AEO adalah terbitnya PMK tentang AEO. Realisasi pada tahun 2010 sudah mencapai 100% sehingga tidak ditargetkan lagi pada tahun 2011.

Page 5


2014

2011


INDIKATOR BSC

Target Renstra

Ket

Realisasi

INDIKATOR BSC

Target Renja

Realisasi

Ket 6. RPMK Pembebasan BM dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan 7. RPMK Pembebasan BM atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam ituyang bertujuan untuk umum, serta barang untuk konservasi alam 8. PMK Nomor 253/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang pengembalian BM yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor 9. PMK Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang pembebasan BM yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

3 Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung sistem logistik nasional (Customs Advance Trade System )

75%

100%

BC3-4.2 Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung sistem logistik nasional (Customs Advance Trade System)

75%

100%

RPMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade System) merupakan program tahun 2010 dan telah diselesaikan pada akhir tahun 2010 dalam bentuk 1 RPMK dan 4 Perdirjen, yaitu : a. PMK Nomor 232/PMK.04/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang KPPT; b. PDJBC Nomor P-19/BC/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor Melalui KPPT c. PDJBC Nomor P-21/BC/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Laksana Penetapan KPPT; d. PDJBC Nomor P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel Dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai, dan Tata Cara Penyegelan; e. PDJBC Nomor P-30/BC/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Impor Ke dan Dari TPS di dalam KPPT.


100%

-

RPMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade System) merupakan program tahun 2010 dan telah diselesaikan pada akhir tahun 2010 dalam bentuk 1 RPMK dan 4 Perdirjen. Realisasi sudah mencapai 100% pada tahun 2010 sehingga tidak ditargetkan lagi pada tahun 2011.

Page 6

TARGET INDIKATOR 4 Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

2010

2014

70%

100%

2011


INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi

BC3-4.3 Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

70%

100%

Target Renja

Realisasi

100%

-

Rancangan peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di KEK telah diselesaikan oleh DJBC dan telah diserahkan kepada Biro Hukum pada tanggal 19 Juli 2010 untuk dikompilasikan dengan rancangan peraturan terkait dengan perpajakan di KEK. Selain itu, berdasarkan Surat Direktur PPKC kepada BKF Nomor S-92/BC.8/2011 tanggal 8 Februari 2011 disampaikan bahwa penyusunan PP dan PMK terkait KEK adalah termasuk materi perundang-undangan yang penyusunannya dilimpahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal sehingga tanggungjawab penyelesaian PP dan PMK tersebut sudah berada di luar kewenangan DJBC. Posisi terakhir RPP yang telah dikompilasikan antara kepabeanan dan perpajakan telah dilakukan pembahasan di Ditjen Perundangundangan dan di Menko Perekonomian, namun dikembalikan ke Kemenkeu untuk dilakukan kajian atas pemberian fasilitas fiskal di KEK.

Realisasi sudah mencapai 100% pada tahun 2010 : a. PMK Nomor 232/PMK.04/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang KPPT; b. PDJBC Nomor P-19/BC/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor Melalui KPPT c. PDJBC Nomor P-21/BC/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Laksana Penetapan KPPT; d. PDJBC Nomor P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel Dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai, dan Tata Cara Penyegelan; e. PDJBC Nomor P-30/BC/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Impor Ke dan Dari TPS di dalam KPPT.

-

Realisasi sudah mencapai 100% pada tahun 2010 sehingga tidak ditargetkan lagi pada tahun 2011.

Rancangan peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di KEK yaitu : RPP tentang Ketentuan Kepabeanan dan Cukai di KEK dan RPMK tentang Tatalaksana Kepabeanan dan Cukai di KEK telah diselesaikan oleh DJBC dan telah diserahkan kepada Biro Hukum Kemenkeu pada tanggal 19 Juli 2010 untuk dikompilasikan dengan rancangan peraturan terkait dengan perpajakan di KEK.

-

Ket Dari 2 rancangan peraturan terkait KEK yang ditargetkan untuk disusun pada tahun 2010, semuanya dapat diselesaikan yaitu : - RPP tentang Ketentuan Kepabeanan dan Cukai di KEK, dan - RPMK tentang Tatalaksana Kepabeanan dan Cukai di KEK.

INDIKATOR BSC

Pada tahun 2010, penyelesaian hanya sebatas RPP dan RPMK yang mana masih terus dilakukan pembahasan dengan instansi-instansi terkait sampai dengan diterbitkannya PP dan PMK. Rancangan peraturan tersebut telah diserahkan kepada Biro Hukum Kemenkeu pada tanggal 19 Juli 2010 untuk dikompilasikan dengan rancangan peraturan terkait dengan perpajakan di KEK.

5 Persentase penyelesaian rancangan PMK terkait Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan Sistem Logistik

6 Persentase penyelesaian rancangan PMK terkait pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

10%

100%

100%

100%


Ket

RPMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait KPPT merupakan program tahun 2010 dan telah diselesaikan pada akhir tahun 2010 dalam bentuk 1 RPMK dan 4 Perdirjen.

Rancangan peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di KEK yaitu : RPP tentang Ketentuan Kepabeanan dan Cukai di KEK dan RPMK tentang Tatalaksana Kepabeanan dan Cukai di KEK telah diselesaikan oleh DJBC dan telah diserahkan kepada Biro Hukum Kemenkeu pada tanggal 19 Juli 2010. Berdasarkan Surat Direktur PPKC kepada BKF Nomor S-92/BC.8/2011 tanggal 8 Februari 2011 disampaikan bahwa penyusunan PP dan PMK terkait KEK adalah termasuk materi perundangundangan yang penyusunannya dilimpahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal sehingga tanggungjawab penyelesaian PP dan PMK tersebut sudah berada di luar kewenangan DJBC.

Page 7


2014

2011


INDIKATOR BSC

7 Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

Target Renstra

Realisasi

10%

-

Ket

INDIKATOR BSC

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2009 ttg Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, pengembangan sistem elektronik terkait perijinan penanaman modal dibangun dan dikelola BKPM. BKPM membangun dan mengelola sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan sesuai pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 diatur kewajiban BKPM dalam mengelola SPIPISE. Kewenangan pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk terkait dengan penanaman modal telah dilimpahkan kepada Kepala BKPM dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009. Porsi dari DJBC dalam hal ini adalah hanya sebatas berpartisipasi dalam penyusunan RPMK pengganti KMK-135/KMK-05/2000 yang akan dilaksanakan oleh BKPM dan PMK tsb telah diterbitkan yaitu PMK176/PMK.011/2009.

Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

Target Renja

Realisasi

25%

-

Sesuai dengan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, disebutkan bahwa BKPM membangun dan mengelola sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan sesuai pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 diatur kewajiban BKPM dalam mengelola SPIPISE. Kewenangan pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk terkait dengan penanaman modal telah dilimpahkan kepada Kepala BKPM dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

100%

-

Sampai saat ini belum ada daerah yang ditetapkan oleh Dewan Nasional sebagai KEK (target sampai dengan akhir tahun 2011 adalah 2 daerah ditetapkan sebagai KEK).

Ket

Di samping itu, dengan belum terbitnya PP terkait fasilitas fiskal di KEK maka penyusunan PMK-nya pun belum dapat dilaksanakan. 1 Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita cukai

22 hari

20 hari

DIREKTORAT CUKAI BC4-1.1

22

15,33

80%

100%

Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita cukai

2 Persentase permohonan pengembalian cukai yang selesai diproses

80%

100%

BC4-8.1 Persentase permohonan pengembalian cukai yang selesai diproses

Realisasi tahun 2010 yaitu 15,33 hari mengalami peningkatan jika diandingkan realisasi tahun 2009 yaitu 16,75 hari. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penerapan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi yang semakin mempercepat proses penyediaan pita cukai, selain itu koordinasi dengan pengusaha pabrik/importir BKC serta dengan perusahaan pencetak pita cukai juga berjalan dengan baik.


BC4-5.1 Presentase ketepatan waktu penyediaan pita cukai

BC4-6.1 Persentase permohonan pengembalian cukai yang selesai diproses tepat waktu

22 hari

98,58%

80%

98,54%

*) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Presentase ketepatan waktu penyediaan pita cukai", di mana formula penghitungan kinerja diukur melalui perbandingan antara penyediaan pita cukai Hasil Tembakau di Gudang Pita Cukai Kantor Pusat DJBC dalam waktu 22 hari sejak Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) oleh Pengusaha Pabrik atau Importir BKC diterima dibandingkan dengan jumlah permohonan. Capaian pada tahun 2011 sebesar 98,58%. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh implementasi Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi yang sudah diimplenetasikan di seluruh kantor cukai sehingga mempercepat proses penyediaan pita cukai. Selain itu juga karena adanya koordinasi yang baik antara pengusaha pabrik/importir BKC, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Direktorat Cukai dan perusahaan pencetak pita cukai.

Page 8

TARGET INDIKATOR 3 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu

2010

2014

98%

99%

50%

60%

dibandingkan dengan jumlah cukai secara keseluruhan

1 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

2

Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai

2011


DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi

BC4-3.1 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai secara keseluruhan

98%

99,98%

BC5-2.1 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

50%

75%

Ket

INDIKATOR BSC

Target Renja

Realisasi

Ket

Pada tahun 2010 jumlah cukai yang diberikan penundaan adalah Rp 57.134 miliar dan sebesar Rp 57.125 miliar dibayar tepat waktu.

BC4-3.1 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai yang mendapatkan penangguhan pembayaran

98%

99,99%

Jumlah penundaan pembayaran cukai hasil tembakau yang jatuh tempo sepanjang tahun 2011 hampir seluruhnya telah dilunasi tepat pada waktunya yaitu sebesar 99,99%. Pada tahun 2011 jumlah cukai yang diberikan penundaan adalah Rp 67.407,96 milyar dan sebesar Rp 67.405,49 milyar dibayar tepat waktu.

Realisasi penerbitan PDP pada tahun 2010 sebanyak 153 berkas sedangkan jumlah PDP outstanding yang diterbitkan pada tahun 2009 sebanyak 31 berkas sehingga total menjadi 184 berkas. Dari 153 berkas PDP yang diterbitkan pada tahun 2010 yang telah P19 sebanyak 9 berkas dan yang telah P-21 sebanyak 98 berkas, sedangkan berkas lainnya masih dalam proses penyidikan. Dari 31 berkas PDP outstanding yang diterbitkan pada tahun 2009 yang telah P-19/P-21 sebanyak 31 berkas sehingga jumlah total yang telah P-19/P21 pada tahun 2010 sebanyak 138 berkas.

BC5-1.1 Persentasi hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

50%

79,34%

S.d. Triwulan IV 2011 telah diterbitkan PDP sebanyak 121 berkas dan telah P-21 sebanyak 96 berkas. *) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)", di mana formula penghitungan kinerja diukur melalui jumlah dokumen yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksanaan (P21), bukan dokumen yang diserahkan Kejaksaan (P19).

10%

9%

BC5-3.1 Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang diblokir kegiatannya dibandingkan dengan jumlah perijinan

10%

5,09%

Indikator kinerja ini memiliki polarisai "minimize" (semakin kecil semakin baik), artinya nilai aktual/realisasi/pencapaian indikator kinerja diharapkan lebih kecil dari target.

BC5-2.1 Persentase pengguna jasa kepabeanan yang diblokir kegiatannya dibandingkan dengan jumlah perijinan

10%

0,28%

Indikator kinerja ini memiliki polarisai "minimize" (semakin kecil semakin baik), artinya nilai aktual/realisasi/pencapaian indikator kinerja diharapkan lebih kecil dari target.

3 Persentase Penegahan Barang Larangan dan Pembatasan

70%

80%

BC5-10.1 Persentase penegahan barang larangan dan pembatasan

70%

135%

Realisasi pada tahun 2010 sebesar 135% merupakan gambaran peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap barang lartas yang diikuti dengan tindakan penegahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BC5-8.1 Persentase Penindakan Barang Larangan dan Pembatasan

70%

220,00%

Realisasi IKU ini pada tahun 2011 adalah sebanyak 44 kali penindakan yang dilakukan dari target yang ditetapkan sebanyak 20 kali penindakan.

4

60%

80%

BC5-12.1 Persentase pemanfaatan sarana pengawasan Gamma Ray

60%

143,39%

Realisasi pemanfaatan Gamma Ray diukur berdasarkan jumlah kontainer yang dapat diperiksa menggunakan Gamma Ray dalam waktu satu hari. DJBC pada tahun 2010 memiliki 6 Gamma Ray yang digunakan di KPU Tanjung Priok (2 unit model portal dan 1 model mobile), KPPBC Tanjung Emas (1 unit model mobile), dan KPPBC Tanjung Perak (2 unit model portal). Realisasi Tahun 2010 terdapat total 681.388 kontainer dari 3 Kantor Pelayanan yang telah diperiksa menggunakan sarana Gamma-Ray Container Scanner. Jumlah kontainer yang ditargetkan untuk diperiksa yaitu 6000 kontainer per bulan.

BC5-10.1 Persentase evaluasi pemanfaatan sarana operasi

65%

100,00%

*) Nama indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Persentase evaluasi pemanfaatan sarana operasi", di mana kinerja yang diukur adalah kegiatan evaluasi atas pemanfaatan sarana pengawasan (tidak hanya Gamma Ray, tetapi juga sarana operasi lainnya).

yang diblokir kegiatannya dibandingkan dengan jumlah perijinan

Persentase pemanfaatan sarana pengawasan Gamma Ray


Pada tahun 2011 realisasi IKU ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 kali evaluasi.

Page 9

TARGET INDIKATOR

1 Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan

2010

2014

90%

95%

INDIKATOR BSC

DIREKTORAT AUDIT BC6-1.1

85%

90%

BC6-10.1 Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit

Target Renja

Realisasi

BC6-1.1 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana

90%

100,00%

Pada tahun anggaran 2011, Direktorat Audit telah menetapkan Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) sebanyak 71 obyek audit dengan perincian 36 obyek audit pada semester I dan 35 obyek audit pada semester II. Selama tahun 2011, dari 71 DROA tersebut yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas sebanyak 71.

Dari 190 LHA yang diterbitkan pada tahun 2010 telah BC6-1.3 dilakukan evaluasi terhadap seluruh LHA tersebut. Persentase hasil audit berupa tambah bayar

85%

94,38%

*) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Persentase hasil audit berupa tambah bayar".

Ket

Target Renstra

Realisasi

90%

100%

Rencana audit adalah rencana audit kepabeanan dan cukai yang disusun berdasarkan DROA (Daftar Rencana Obyek Audit). Realisasi pelaksanaan audit DJBC pada tahun 2010 :  Semester I  100% terhadap DROA Audit Semester I (340 perusahaan)  Semester II 100% terhadap DROA Audit Semester II (249 perusahaan).

85%

100%

Realisasi audit dibandingkan dengan rencana

DROA (Daftar Rencana Obyek Audit)

2 Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit

2011


INDIKATOR BSC

Ket

Pada tahun 2011, efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai selain diukur dari penyelesaian jumlah LHA juga diukur dari jumlah hasil audit yang mengakibatkan tambah bayar. Capaian kinerja IKU ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang dilakukan dengan jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang mengakibatkan tambah bayar, yaitu pelaksanaan audit yang mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar dari auditee berupa tambah bayar BM, BK, Cukai ataupun sanksi administrasi. Pada tahun 2011, dari sejumlah 569 pelaksanaan audit yang dilaksanakan berdasarkan ST DROA di lingkungan DJBC sejumlah 537 audit mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar dengan total tagihan sebanyak Rp 1.173,99 milyar.

1 Persentase kebijakan kepabeanan nasional terhadap hasil kesepakatan kepabeanan internasional

70%

75%

DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL

BC7-1.1 Persentase kebijakan kepabeanan nasional terhadap hasil kesepakatan kepabeanan internasional

70%

100%

Pada tahun 2010 terdapat 1 kesepakatan yang dihasilkan dari kerjasama kepabeanan internasional yaitu TRS (Time Release Study) Pilot Border/Port BIMP EAGA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan kepabeanan nasional yaitu dengan ditetapkannya Kep Dirjen BC Nomor 16/BC/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim TRS di Pelabuhan Bitung dan Perbatasan Entikong selaku Pilot Border/Port Kerjasama BIMP EAGA.


BC-7.2.1 Jumlah kajian yang relevan dengan tugas dan fungsi DJBC yang berasal dari informasi dari forum kerjasama internasional

72%

240,00%

*) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Jumlah kajian yang relevan dengan tugas dan fungsi DJBC yang berasal dari informasi dari forum kerjasama internasional" karena indikator sebelumnya redundan dengan indikator "Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan standar internasional". Kajian yang dihasilkan tersebut adalah

Page 10


2014

2011


INDIKATOR BSC

Target Renstra

Ket

Realisasi

INDIKATOR BSC

Target Renja

Realisasi

Ket Kajian yang dihasilkan tersebut adalah kajian/analisa atas informasi di bidang kepabeanan yang berasal dari laporan kegiatan dalam rangka kerja sama internasional (pertemuan/sidang maupun international capacity building event), laporan keikutsertaan DJBC sebagai narasumber, maupun isu yang berasal dari forum kerja sama internasional yang perlu disampaikan kepada unit di lingkungan DJBC dan/atau instansi terkait dalam rangka mengharmonisasikan kepentingan nasional dan standar internasional. Untuk tahun 2011, ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) kajian yang akan dihasilkan oleh Direktorat Kepabeanan Internasional. Sampai dengan akhir tahun 2011 ternyata jumlah kajian yang dihasilkan berjumlah 24 (dua puluh empat) kajian, jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

2 Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

75%

80%

BC-7.3.1 Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

75%

75%

Pada tahun 2010 direncanakan akan dihasilkan 4 (empat) rumusan naskah perjanjian Internasional di bidang Kepabeanan dan cukai. Sampai dengan Triwulan IV 2010 telah dihasilkan 3 rumusan sehingga capaiannya 75%. Capaian dimaksud diperoleh dari dihasilkannya : 1. Draft the ASEAN Agreement on Customs 1997 2. Memorandum of Cooperation (MoC) between the Directorate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Department of the Chief Minister of the Northern Territory of Australia on a Customs Pre-Inspection Facility in Darwin Australia 3. Draft Memorandum of Understanding between ASEAN and China Customs. Walaupun target pada tahun 2010 sebesar 75% telah terpenuhi, akan tetapi dari ke-4 rencana rumusan naskah perjanjian internasional yang direncanakan ada satu rencana rumusan naskah perjanjian internasional yang belum terselesaikan hingga akhir tahun 2010 yaitu draft aksesi The Revised Kyoto Convention. Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2010 sehingga tidak terselesaikannya draft aksesi The Revised Kyoto Convention yaitu : a. Dengan mempertimbangkan kewajiban yang akan timbul bagi DJBC sebagai RKC contracting party, tahapan persiapan aksesi baru dapat dilakukan setelah tim kerja melakukan cost benefit analysis; b. Berdasarkan pengamatan awal dari unit terknis terkait dinilai bahwa masih terdapat beberapa ketentuan dalam RKC yang masih belum mampu dipenuhi oleh DJBC dan stakeholders sesuai batas waktu yang ditentukan.


BC7-1.1 Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan standar internasional

77%

128,57%

Rencana rumusan yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 7 (tujuh) rumusan, s.d. bulan Desember 2011 telah terealisasi sebanyak 9 (sembilan) rumusan sebagai berikut: 1. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan dan Korea Customs Service (KCS) tentang Posisi Indonesia dan Agenda Pertemuan serta Agreed Minutes dalam the 1st Bilateral Meeting antara DJBC dan KCS. 2. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Position Paper dari Direktur Jenderal kepada PTRI Jenewa dan Kementerian Perdagangan pada Sidang Negotiating Group on Trade Facilitation (NGTF) antara: a. Position Paper DJBC atas Komunikasi China Terkait Draft Terbaru Post Clearance Audit / Customs Audit b. Position Paper DJBC atas Draft Consolidated Text Negotiating Group on Trade Facilitation revisi ke-7 (TN/TF/W/165/rev.7). 3. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai Rencana Penandatanganan draft Protocol 2 tentang Designated of Frontier Post dan Protocol 7 tentang The ASEAN Customs Transit System (ACTS). 4. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat Direktur Jenderal kepada Mr. Arjun Goswami, Director of Regional Cooperation and Operations Coordination Division of Southeast Asia Department of ADB mengenai Survey on Rate of Errors/Ommisions by Private Sector in BIMPEAGA Priority Entry Points. 5. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai Usulan Posisi Nasional atas Rencana Pemberlakuan Skema Self Certification. Page 11


2014

2011


INDIKATOR BSC

Target Renstra

Ket

Realisasi

INDIKATOR BSC

Target Renja

Realisasi

Ket 6. Rumusan kebijakan terkait kerja sama regional di tingkat APEC berbentuk surat dari Direktur Jenderal kepada Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI mengenai Masukan dan usulan DJBC untuk posisi nasional atas APEC Self Certification dan FTA terkait Skema APEC. 7. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional mengenai Penyampaian kesiapan DJBC dalam Implementasi Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ASEAN-China. 8. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai Laporan Perkembangan Rencana Penerapan Skema Self Certification dalam Kerangka ASEAN Trade In Goods (ATIGA). 9. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengenai Pembahasan materi ROO untuk menghadapi perundingan IE-CEPA putaran ke - 4.

1 Jumlah penerimaan bea dan cukai

100%

100%

DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

BC8-1.1 Jumlah penerimaan Bea dan Cukai

100%

116,12%



BC8-3.1 Persentase ketepatan alokasi distribusi target penerimaan

100%

13,78%

*) Indikator jumlah penerimaan bea dan cukai merupakan indikator untuk program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai (Unit eselon I DJBC) dan pada tahun 2011 ditetapkan untuk tidak diturunkan sebagai indikator kegiatan perumusan kebijakan dan peningkatan pengelolaan penerimaan bea dan cukai (Unit eselon II Dit. PPKC). Sebagai pengganti dari indikator kinerja tersebut di Dit. PPKC ditetapkan indikator "Persentase ketepatan alokasi distribusi target penerimaan". Tingkat ketepatan pengalokasian target penerimaan diukur berdasarkan nilai deviasi yang merupakan selisih antara realisasi penerimaan BM, BK dan Cukai dengan target penerimaan BM, BK dan Cukai dari masingmasing KPU BC dan KWBC dibagi dengan target penerimaan BM, BK dan Cukai dari masingmasing KPU BC dan KWBC. Target pada tahun 2011 sebesar 20% dan realisasinya adalah 13,78%.

Page 12

TARGET INDIKATOR

2011


INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi

2010

2014

75%

80%

BC8-6.1 Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

75%

131%

3 Persentase penyelesaian tagihan

55%

60%

BC8-10.1 Persentase penyelesaian tagihan

55%

58,77%

4 Persentase peraturan pelaksanaan di bidang

80%

90%

BC8-2.1 Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras dengan UU Kepabeanan dan UU Cukai.

80%

100%

100%

100%

BC9-3.1 Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC

100%

100%

2 Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

kepabeanan dan cukai yang selaras dengan UU Kepabeanan dan UU Cukai.

1 Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC

DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Target Renja

Realisasi

BC8-1.1 Persentase penyelesaian perancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabenanan dan UU Cukai

75%

138,71%

Target pada tahun 2011 direncanakan akan diselesaikan sebanyak 31 rancangan dan legalisasi peraturan. Pada tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 43 peraturan dan rancangan peraturan (1 PMK, 10 RPMK, 10 PerDirjen, 10 RPDJ, 4 Kepdirjen, 2 Instruksi, dan 6 SE DJBC).

Pada tahun 2010 telah diterbitkan tagihan sebanyak BC8-2.1 Persentase Rp 4.519,76 milyar dan telah dicairkan tagihan sejumlah Rp 2.656,09 milyar sehingga capaian tahun penyelesaian piutang 2010 sebesar 58,77% melebihi target yang ditetapkan sebesar 55%. Tagihan aktif pada tahun 2010 masih memperhitungkan tagihan dari tahun-tahun sebelumnya.

55%

79,42%

*) Nama indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Persentase penyelesaian piutang". Selain terjadi penyempurnaan nama indikator, formula penghitungan IKU ini juga disempurnakan dimana kinerja penyelesaian piutang diukur hanya untuk piutang yang usianya < 3 tahun. Pada tahun 2011 telah diselesaikan piutang sebanyak Rp 79.380,66 milyar dari jumlah piutang yang berumur kurang dari 3 tahun sebanyak Rp 99.944,87 milyar sehingga capaian tahun 2011 sebesar 79,42%.

80%

-

*) Indikator ini tidak lagi diukur pada tahun 2011 karena redundan dengan indikator "Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai".

100%

100,00%

*) Nama indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Persentase pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)". Persentase sistem pengembangan aplikasi yang sesuai dengan RKT adalah perbandingan aplikasi yang dikembangkan dan sesuai dengan aplikasi yang direncanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan Direktorat IKC. Sistem aplikasi DJBC yang selesai dikembangkan pada tahun 2011 sesuai dengan RKT adalah: 1. Aplikasi Passenger Analyzing Unit (PAU); 2. Aplikasi BC.23; 3. Aplikasi DB Nilai Pabean.

Ket Target pada tahun 2010 direncanakan akan diselesaikan sebanyak 44 rancangan dan legalisasi peraturan. Pada tahun 2010 telah diselesaikan sebanyak 58 rancangan dan legalisasi peraturan (1 PP, 25 RPMK, 29 RPDJBC, 1 KEPDJBC, 1 SE, dan 1 INS)

Pada tahun 2010 telah disepakati untuk pengembangan aplikasi yang berbasis web yaitu: 1. Re-engineering aplikasi EIS/dashboard (pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen maupun infrastruktur IT di DJBC); 2. Aplkasi TPS online; 3. Aplikasi Keberatan / Monitoring Tagihan. Sampai dengan akhir 2010 pencapaian pengembangan 3 aplikasi tersebut sudah mencapai 100%.


INDIKATOR BSC

BC9-1.1 Persentase pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Ket

Page 13

TARGET INDIKATOR

2011


INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi

Ket

INDIKATOR BSC

Target Renja

Realisasi

Ket

2010

2014

2 Persentase downtime sistem informasi

1%

1%

BC9-1.1 Downtime sistem informasi

1%

0,36%

BC9-1.2 Downtime adalah waktu dimana suatu sistem informasi tidak bisa berfungsi. Waktu pelayanan yang Persentase downtime sistem pelayanan dilakukan sistem informasi adalah 24 jam sehari selama 1 tahun. Downtime sistem informasi adalah perbandingan antara jumlah downtime sistem informasi terhadap jumlah waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi. Indikator kinerja ini memiliki polarisai "minimize" (semakin kecil semakin baik), artinya nilai aktual/realisasi/pencapaian indikator kinerja diharapkan lebih kecil dari target. S.d. Triwulan IV 2010 realisasi Donwtime Sistem Informasi adalah 0,36%. Capaian tersebut merupakan akumulasi downtime selama tahun 2010 pada 6 kantor utama yaitu KPU Priok, KPU Batam, KPPBC Belawan, KPPBC Soekarno Hatta, KPPBC Tanjung Emas, dan KPPBC Tanjung Perak.

1%

0,02%

*) Nama indikator kinerja untuk tahun 2011 telah disempurnakan menjadi "Persentase downtime sistem pelayanan". Akumulasi Donwtime Sistem Informasi selama tahun 2011 adalah 0,0197%. Dari 14 kantor pelayanan besar, selama tahun 2011 downtime sistem informasi hanya terjadi di KPPBC Tg. Perak dan KPPBC Jakarta : - Downtime yang terjadi di KPPBC Tg. Perak (Bulan Maret) diakibatkan padamnya listrik PLN dan pada saat yang bersamaan UPS tidak dapat pindah secara otomatis ke genset karena modul dalam konsisi rusak sehingga terjadi downtime. Untuk memperbaiki masalah tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 24 jam sampai sistem berjalan normal kembali; - Downtime yang terjadi di KPPBC Jakarta (Bulan Juli) dikabitkan server hang/ngedump. Untuk memperbaiki masalah tersebut dibutukan waktu kurang lebih 1 jam sampai sistem berjalan normal kembali.

3 Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan

70%

75%

BC9-8.1 Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana

70%

100%

Pada tahun 2010 telah diselesaikan 3 aplikasi dengan tahapan penyelesaian masing-masing aplikasi 100% dengan keterangan sebagai berikut : 1. Pengembangan Aplikasi Monitoring sudah mencapai 100% yaitu dengan telah diterapkan Aplikasi Monitoring Keberatan dan Monitoring Piutang di KPU Tg. Priok mulai tanggal 20 Desember 2010 (Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep91/BC/2010 tanggal 20 Desember 2010); 2. Pengembangan Aplikasi EIS sudah mencapai 100% yaitu dengan telah diterapkan Aplikasi EIS di KPU BC Tg. Priok pada minggu ke-3 bulan Desember 2010 (Nota Dinas Direktur Jenderal Nomor ND142/BC/2010 tanggal 22 Desember 2010); 3. Pengembangan Aplikasi TPS online sudah mencapai 100% yaitu dengan telah diterapkan Aplikasi TPS online di KPU BC Tg. Priok mulai tanggal 23 Desember 2010 (Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep92/BC/2010 tanggal 23 Desember).

70%

-

*) Indikator ini tidak lagi diukur pada tahun 2011 karena redundan dengan indikator "Persentase pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)".

100%

100%

BC9-8.2 Persentase penerapan aplikasi sistem komputer pelayanan (SKP) kepabeanan yang terintegrasi dengan portal INSW

100%

100%

Penerapan Aplikasi SKP yang terintegrasi dengan portal INSW pada tahun 2010 direncanakan akan diterapkan di 5 pelabuhan utama. Sehubungan dengan mandatory NSW Ekspor di 5 kantor utama tersebut telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-50/BC/2010 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem National Single Window (NSW) Ekspor tanggal 13 Juli 2010. Integrasi antara SKP Ekspor dengan portal INSW di 5 (lima) kantor utama sebagai berikut : 1. KPPBC TMP Tanjung Perak; 2. KPPBC TMP Tanjung Emas; 3. KPPBC TMP Belawan (15 Juli 2010); 4. KPUBC Tanjung Priok (12 Agustus 2010); 5. KPPBC TMP Soekarno Hatta (23 September 2010).

100%

-

Realisasi sudah mencapai 100% pada tahun 2010 sehingga tidak ditargetkan lagi pada tahun 2011. Penerapan Aplikasi SKP yang terintegrasi dengan portal INSW pada tahun 2010 telah diterapkan di 5 kantor utama yaitu : 1. KPPBC TMP Tanjung Perak; 2. KPPBC TMP Tanjung Emas; 3. KPPBC TMP Belawan (15 Juli 2010); 4. KPUBC Tanjung Priok (12 Agustus 2010); 5. KPPBC TMP Soekarno Hatta (23 September 2010).

aplikasi sesuai rencana

4 Persentase penerapan aplikasi sistem komputer pelayanan (SKP) Kepabeanan yang terintegrasi dengan portal INSW


Page 14

TARGET INDIKATOR

1 Persentase pegawai DJBC yang terkena sanksi

2010

2014

1%

0,50%

pelanggaran kode etik/disiplin pegawai

2011


INDIKATOR BSC

PUSAT KEPATUHAN BC10-2.3 INTERNAL Persentase pegawai KEPABEANAN DAN DJBC yang terkena CUKAI

Ket

Realisasi

1%

0,79%

Pada tahun 2010 terdapat 84 pegawai yang terkena sanksi pelanggaran kode etik/disiplin pegawai dari total 10.631 pegawai DJBC.

Salah satu program kerja dalam pembentukan Kantor BC-3.1 Modern adalah dilakukannya Survey Persepsi Indeks kepuasan Pengguna Jasa baik sebelum maupun setelah pengguna layanan pembentukan Kantor Modern. Dari hasil survey ini akan didapatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk menjaga independensi dan validitas survey, maka Tim Percepatan Reformasi (TPR) DJBC bekerja sama dengan Lembaga Konsultan Manajemen HayGroup dalam penyelenggaraan Survey tersebut. Pada tahun 2010 telah dilakukan survey persepsi pengguna jasa pada 13 (tiga belas) kantor yang dilakukan oleh HayGroup Consulting yang menghasilkan Indeks Kepuasan Pelayanan rata-rata sebesar 64,48.

sanksi pelanggaran kode etik/disiplin pegawai

2 Indeks kepuasan pengguna jasa kepabeanan dan

fungsional yang telah ditindaklanjuti

Realisasi

1%

1,98%

Jumlah pegawai DJBC per 30 Desember 2011 sebanyak 10.434 orang, dan jumlah pegawai yang terkena hukuman disiplin sebanyak 207 orang terhitung dari Januari s.d. Desember 2011 sehingga capaian IKU adalah sebesar 1,98% atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Yang menyebabkan tidak tercapainya IKU ini adalah karena terdapat kurang lebih 300 pegawai Bea dan Cukai yang tidak/belum menyerahkan LHKPN tepat pada waktunya pada tahun 2011 sehingga wajib dijatuhi hukuman disiplin ringan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011.

60

3,65

*) Indikator ini pada tahun 2011 diukur pada level eselon I DJBC dengan penamaan yang disempurnakan menjadi "Indeks kepuasan pengguna layanan". Tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Indeks diperoleh melalui survey yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap pengguna jasa di tiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memakai jasa konsultan dari pihak eksternal. Untuk tahun 2011 survei dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan dari IPB. Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC pada tahun 2011 sebesar 3,65 dari target yang ditetapkan sebesar 3,8 (skala 1-5). Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pengguna layanan yang diperoleh DJBC pada tahun 2010 sebesar 3,72 (hasil survey IPB). Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 11 kali jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC dalam bentuk rapat bulanan pembahasan capaian IKU Kemenkeu-One DJBC.

65

BC10-1.1 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai

60

64,48

10X

10X

BC10-4.3 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara berkala

10

10

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan sebanyak 10 kali jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC dalam bentuk rapat bulanan pembahasan capaian IKU Depkeu-One DJBC Tahun 2010.

BC10-7.2 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara berkala

10X

11X

75%

80%

BC10-13.1 Persentase rekomendasi audit aparat pengawasan fungsional yang telah ditindaklanjuti

75%

93,35%

Rekomendasi audit aparat pengawasan fungsional yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2010 sebagai berikut : Itjen Kemenkeu : sebanyak 215 rekomendasi audit dari 248 rekomendasi telah ditindaklanjuti (86,69%) BPK : sebanyak 71 rekomendasi audit dari 71 rekomendasi telah ditindaklanjuti (100).

BC10-10.1 Persentase rekomendasi audit aparat pengawasan fungsional yang telah ditindaklanjuti

75%

95,33%

berkala

4 Persentase rekomendasi audit aparat pengawas

BC10-1.2 Persentase pegawai DJBC yang terkena sanksi pelanggaran kode etik/disiplin pegawai

Target Renja

60

cukai.

3 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara

INDIKATOR BSC

Target Renstra


Ket

Rekomendasi audit aparat pengawasan fungsional yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2011 sebagai berikut : Temuan Itjen : sebanyak 644 dari 749 rekomendasi telah ditindaklanjuti (85,98%) Temuan Itjen Belanja Modal : dari 204 rekomendasi keseluruhannya telah ditindaklanjuti (100%) Temuan BPK : dari 288 rekomendasi keseluruhannya telah ditindaklanjuti (100%).

Page 15

TARGET INDIKATOR

2011


INDIKATOR BSC

Ket

INDIKATOR BSC

Target Renja

Realisasi

141,67%

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan sebanyak 17 kegiatan internalisasi dari 12 kegiatan yang direncanakan dengan rincian sebagai berikut : 1) Sosialisasi P-23 di 4 lokasi yaitu KP DJBC, Surabaya, Medan dan Makasar; 2) Pembekalan Kantor Madya pada 8 (delapan) KPPBC; 3) P2KP tentang IKU di Dit. Teknis Kepabeanan dan Dit. cukai; 4) Workshop cascading Depkeu-Three di 3 KPPBC yaitu Palembang, Pontianak, dan Manado).

BC10-5.1 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan internal yang direalisasikan

100%

212,50%

Pada tahun 2011 telah dilakukan 17 (tujuh belas) kali kegiatan internalisasi peraturan di bidang Kepatuhan Internal dengan capaian sebesar 212,5% dari target 8 kegiatan. Materi yang disampaikan pada kegiatan internalisasi yaitu: a. Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor INS-02/BC/2011 8 Maret 2011 tentang Peningkatan Integritas Pegawai dan Kepatuhan Pengguna Jasa dalam Kegiatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, atau yang dikenal dengan “INSTRUKSI NO TIPPING”; b. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan DJBC; c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-55/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai di Lingkungan DJBC; d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-44/BC/2010 tangal 19 November 2010 tentang Pakta Integritas Pegawai DJBC; e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-23/BC/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Tata Nilai dan Budaya Organisasi DJBC; f. Konsep Paper Pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan DJBC; g. Informasi terkait BSC (Balance Scorecard) dan IKU (Indikator Kinerja Utama); dan h. Informasi terkait dengan pengaduan masyarakat.

100%

117,90%

Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV Jumlah Penerimaan Bea 2010 dari 16 Kanwil DJBC di seluruh Indonesia adalah dan Cukai Rp83.379,66 Milyar dari total target yang dibebankan kepada 16 Kanwil DJBC sesuai dengan APBN-P 2010 sebesar Rp70.718,85 Milyar.

100%

112,97%

Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV 2011 dari 16 Kanwil DJBC di seluruh Indonesia adalah Rp 115.770,31 Milyar dari total target yang dibebankan kepada 16 Kanwil DJBC sesuai dengan APBN-P 2011 sebesar Rp 102.481,19 Milyar.

Pada tahun 2010 dari 16 Kanwil DJBC di seluruh indonesia terdapat 116 berkas telah P-19/P-21 dari 133 berkas PDP yang diterbitkan sedangkan berkas lainnya masih dalam proses penyidikan.


50%

77,14%

Pada tahun 2011 dari 16 Kanwil DJBC di seluruh indonesia terdapat 81 berkas telah P-21 dari 105 berkas PDP yang diterbitkan sedangkan berkas lainnya masih dalam proses penyidikan.

Realisasi pelaksanaan audit berdasarkan DROA dari 16 Kanwil DJBC di seluruh Indonesia pada tahun 2010 :  Semester I  100% terhadap DROA Audit Semester I (262 perusahaan)  Semester II 100% terhadap DROA Audit Semester II (189 perusahaan).

Persentase realisasi audit dibandingkan dengan rencana di Kanwil DJBC

91%

100,00%

Realisasi pelaksanaan audit berdasarkan DROA dari 16 Kanwil DJBC di seluruh Indonesia pada tahun 2011 yaitu sebanyak 435 ST Audit berdasarkan DROA.

Target Renstra

Realisasi

BC10-6.1 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan internal yang direalisasikan

100%


2010

2014

5 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan internal yang direalisasikan

100%

100%

1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai

100%

100%

2 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan

50%

60%

Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

50%

87,22%

3 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana

90%

95%

Realisasi audit dibandingkan dengan rencana

90%

100%

KANTOR WILAYAH


Ket

Page 16


2014


100%

100%

2 Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan jalur prioritas dan jalur hijau ke pihak eksternal

90%

100%

2011


KPU

INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi


100%

104,78%

KPUBC1-4.1 Realisasi dari janji pelayanan Jalur Prioritas

90%

100%

KPUBC1-4.2 Realisasi dari janji pelayanan Jalur Hijau

3 Persentase tindak pidana dibidang kepabeanan dan

50%

60%

100%

100%

2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai

60

3 Persentase temuan pelanggaran kepabeanan

80%


50%

100%


100%

117,90%

65

Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai

60

64,48

dan cukai

90%

Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

80%

67,20%

KPPBC

INDIKATOR BSC

Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV Jumlah Penerimaan Bea 2010 dari 2 KPU Bea dan Cukai (KPU Tg. Priok dan KPU dan Cukai Batam) adalah Rp11.639,61 Milyar dari total target yang dibebankan kepada 2 KPU Bea dan Cukai sesuai dengan APBN-P 2010 sebesar Rp11.108,44 Milyar. Capaian janji pelayanan jalur prioritas di KPU Priok selama tahun 2010 sebesar 100% yaitu dari 68.554 jumlah dokumen keseluruhannya dapat dilayani tepat waktu sesuai janji layanan yang ditetapkan yaitu 20 menit.

KPU01-4.1 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

Target Renja

Realisasi

100%

122,34%

Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV 2011 dari 2 KPU Bea dan Cukai (KPU Tg. Priok dan KPU Batam) adalah Rp 15.333,57 Milyar dari total target yang dibebankan kepada 2 KPU Bea dan Cukai sesuai dengan APBN-P 2011 sebesar Rp 12.534,02 Milyar.

95%

99,99%

Capaian janji pelayanan jalur prioritas di KPU Priok selama tahun 2011 sebesar 99,99% yaitu dari 109.589 jumlah dokumen sebanyak 109.593 dapat dilayani tepat waktu sesuai janji layanan yang ditetapkan yaitu 20 menit.

Pada tahun 2010 dari 2 KPU Bea dan Cukai (KPU Tg. Priok dan KPU Batam) terdapat 19 berkas telah P19/P-21 dari 12 berkas PDP yang diterbitkan pada tahun 2010 dan 7 berkas PDP outstanding dari tahun 2009.

Ket

Capaian janji pelayanan jalur hijau di KPU Priok selama tahun 2011 sebesar 99,99% yaitu dari 242.116 jumlah dokumen sebanyak 242.099 dapat dilayani tepat waktu sesuai janji layanan yang ditetapkan yaitu 30 menit.

Capaian janji pelayanan jalur hijau di KPU Priok selama tahun 2010 sebesar 100% yaitu dari 206.264 jumlah dokumen keseluruhannya dapat dilayani tepat waktu sesuai janji layanan yang ditetapkan yaitu 30 menit.

Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

cukai yang diproses diserahkan ke kejaksaan

Ket


Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 2010 dari 113 KPPBC di seluruh Indonesia adalah Rp83.379,66 Milyar dari total target yang dibebankan kepada 113 KPPBC sesuai dengan APBN-P 2010 sebesar Rp70.718,85 Milyar.

50%

100,00%

Pada tahun 2011 dari 2 KPU Bea dan Cukai (KPU Tg. Priok dan KPU Batam) terdapat 10 berkas telah P-21 dari 10 berkas PDP yang diterbitkan.

100%

112,97%

Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV 2011 dari 113 KPPBC di seluruh Indonesia adalah Rp 15.333,57 Milyar dari total target yang dibebankan kepada 113 KPPBC sesuai dengan APBN-P 2011 sebesar Rp 12.534,02 Milyar.

Pada tahun 2010 telah dilakukan survey persepsi pengguna jasa pada 13 (tiga belas) kantor yang dilakukan oleh HayGroup Consulting yang menghasilkan Indeks Kepuasan Pelayanan rata-rata sebesar 64,48.


61

3,65

Tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Indeks diperoleh melalui survey yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap pengguna jasa di tiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memakai jasa konsultan dari pihak eksternal. Untuk tahun 2011 survei dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan dari IPB. Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC pada tahun 2011 sebesar 3,65 dari target yang ditetapkan sebesar 3,8 (skala 1-5). Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pengguna layanan yang diperoleh DJBC pada tahun 2010 sebesar 3,72 (hasil survey IPB).

Jumlah penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia dari bulan Januari s.d Desember 2010 sebanyak 3.680 kasus dan yang menghasilkan temuan sebanyak 2.473 kasus, sehingga tingkat capaiannya sebesar 67,20%.


82%

84,40%

Jumlah penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia dari bulan Januari s.d Desember 2011 sebanyak 3.378 kasus dan yang menghasilkan temuan sebanyak 2.851 kasus, sehingga tingkat capaiannya sebesar 84,40%.


Page 17

TARGET INDIKATOR

2011


INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi

2010

2014

60%

80%

PANGSAROP

60%

-

1 Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk uji laboratorium

80%

90%

BPIB

80%

100%

2 Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji

75%

100%

75%

84,80%

3 Persentase status akreditasi ISO 17025 sebagai laboratorium penguji yang berhasil dipertahankan

100%

100%

100%

100%

4 Persentase laboratorium penguji yang memiliki akreditasi ISO 17025

25%

50%

25%

33,33%

1 Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk berlayar dibandingkan dengan jumlah kapal dalam kondisi baik

laboratorium dibandingkan dengan target penyelesaian

Persentase realisasi dari janji pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang yang tepat waktu

Target Renja

Realisasi

Persentase jumlah kapal patroli yang laik Tidak ada data capaian karena pada tahun 2010 untuk laut dibandingkan Pangasarop Bea dan Cukai belum ditetapkan Kontrak dengan jumlah kapal patroli yang tersedia Kinerja (Belum ada indikator kinerja yang secara spesifik mengukur capain kinerja)

65%

85,48%

Capaian pada tahun 2011 merupakan capaian rata-rata dari 4 (empat) UPT Pangsarop di lingkungan DJBC dengan rincian sebagai berikut : Pangsarop TBK : 83,62% Pangsarop Batam : 98% Pangsarop Tanjung Priok : 88,89% Pangsarop Pantoloan : 71,43%.

Capaian indikator ini dapat dilihat dari capaian indikator "Persentase contoh uji yang disubkontrakkan ke laboratorium pengujian dan instansi lain" sebesar 0% yang berarti semua dokumen permohonan pengujian dapat diselesaikan tanpa perlu disubkontrakkan ke laboratorium lain. Selama tahun 2010 jumlah dokumen permohonan pengujian yang diterima BPIB Jakarta sebanyak 668 dokumen atau 1638 jenis barang. Pengujian dan identifikasi barang yang dilaksanakan sebanyak 548 dokumen atau 1277 barang. Tidak semua dokumen permohonan yang diterima dilakukan pengujian karena dokumen pengujian dari pengguna jasa internal dapat diselesaikan di lapangan sehingga tidak memerlukan pengujian lebih lanjut.

82%

92,84%

Capaian tahun 2011 merupakan capaian ratarata dari 3 (tiga) UPT BPIB di lingkungan DJBC dengan rincian sebagai berikut : BPIB Medan : 98,65% BPIB Jakarta : 80% BPIB Surabaya : 92,84%.

80%

92,52%

Capaian tahun 2011 merupakan capaian ratarata dari 3 (tiga) UPT BPIB di lingkungan DJBC dengan rincian sebagai berikut : BPIB Medan : 96,24% BPIB Jakarta : 95,95% BPIB Surabaya : 85,37%.

BPIB Jakarta telah memperoleh akreditasi sebagai laboratorium penguji bertaraf nasional/internasional pada tahun 2002 dari Komite Akreditasi Nasional Indonesia (KAN). Berdasarkan hasil re-aassessment pada tanggal 10 Nopember 2006, KAN memutuskan untuk memberikan re-akreditasi kepada BPIB Jakarta sesuai dengan ISO/IEC 17025 : 2005 dengan nomor akreditasi LP-158-IDN. Pada tahun 2009 BPIB Jakarta telah melaksanakan survailent dalam rangka untuk mempertahankan akreditasi yang telah diperoleh dan penyesuaian dengan ISO/SEC 17025 : 2005.

100%

100,00%

Sampai dengan tahun 2011 baru 1 (satu) BPIB yang memperoleh akreditasi ISO 17025 yaitu BPIB Jakarta dan sampai dengan saat ini status akreditasi tersebut masih berhasil dipertahankan sejak diperoleh tahun 2006.

Dari 3 unit UPT BPIB di lingkungan DJBC, sampai dengan tahun 2010 baru 1 BPIB yang memiliki akreditasi ISO 17025 yaitu BPIB Jakarta.

25%

33,33%

Dari 3 unit UPT BPIB di lingkungan DJBC, sampai dengan tahun 2011 baru 1 BPIB yang memiliki akreditasi ISO 17025 yaitu BPIB Jakarta.

Ket


INDIKATOR BSC

Ket

Page 18


2014

5 Persentase jumlah instrumen analisa yang tersedia dibandingkan dengan target

80%

100%

1 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama

75%

80%

internasional dibidang kepabeanan dan cukai terhadap isu yang diidentifikasi

2011


Perwakilan LN

INDIKATOR BSC

Target Renstra

Realisasi

Persentase ketersediaan Instruksi Kerja Alat (IKA)

80%

100%

75%

-

Ket

INDIKATOR BSC

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang diwajibkan Persentase untuk membuat instruksi kerja untuk setiap alat ketersediaan Instruksi laboratorium yang dimiliki agar bisa digunakan sesuai Kerja Alat (IKA) dengan fungsi alatnya. Instruksi kerja alat laboratorium BPIB Jakarta tertuang di dalam dokumen mutu ISO 17025 : 2005.

Tidak ada data capaian karena pada tahun 2010 untuk Perwakilan Luar Negeri belum ditetapkan Kontrak Kinerja (Belum ada indikator kinerja yang secara spesifik mengukur capain kinerja)


Target Renja

Realisasi

85%

100,00%

76%

-

Ket Capaian tahun 2011 merupakan capaian ratarata dari 3 (tiga) UPT BPIB di lingkungan DJBC dengan rincian sebagai berikut : BPIB Medan : 100% BPIB Jakarta : 100% BPIB Surabaya : 100%.

Tidak ada data capaian karena pada tahun 2011 untuk Perwakilan Luar Negeri belum ditetapkan Kontrak Kinerja (Belum ada indikator kinerja yang secara spesifik mengukur capain kinerja)

Page 19

Lampiran III

MATRIK PELAPORAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TAHUN 2011 INSTRUKSI UMUM (Diktum 1 s.d 10) UNIT ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI INDIKATOR KINERJA Diktum Inpres/Program

Diktum 1 Pejabat yang termasuk Penyelenggara Negara yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera melaporkannya kepada KPK

Diktum 2 Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya Diktum 3 Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumberdaya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat

URAIAN INDIKATOR

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SATUAN

TARGET

REALISASI

Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN

%

100

99,21

Persentase pemberian sanksi terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN

%

100

Persentase LHKPN yang telah diumumkan di papan internal

%

100

Persentase pejabat yang telah menetapkan kontrak kinerja (KK)

%

100

Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan kinerja (LAKIP)

%

100

72,27

100

1. Seluruh unit wajib mengisi target dengan jumlah wajib LHKPN 2. Seluruh unit wajib mengingatkan para pejabat wajib LHKPN yang belum menyampaikan

Membuat surat peringatan/teguran kepada pejabat wajib LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN

PELAKSANA KEGIATAN (UNIT IN CHARGE)

Bagian Kepegawaian Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai

Bagian Kepegawaian Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai

KETERANGAN

(Target semesteran dan harus 100%, untuk semester II kumulatif target semester I, sesuai dengan KMK-38) Total Wajib Lapor LHKPN (3.793), telah menyampaikan LHKPN (3.761), belum menyampaikan (32)

Formula: ∑ Pejabat yang telah diberi sanksi x 100% ∑ Pejabat yang belum menyampaikan LHKPN Telah dijatuhi hukuman disiplin (185), penundaan (2), proses konfirmasi data (67)

1. Mendata NHK yang diterima unit 2. Mengumumkan LHKPN yang telah mendapatkan NHK pada papan internal

Bagian Kepegawaian

100

Mendata jumlah pejabat yang telah menetapkan kontrak kinerja

Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai

Total kontrak kinerja yang ditandatangani sebanyak 10.528 kontrak kinerja.

100

Mendata unit kerja yang menyampaikan laporan kinerja


Jumlah unit yang menyampaikan (LAKIP) sebanyak 148 unit meliputi: 120 KPPBC, BPIB dan PSO serta 28 unit eselon II di Kantor Pusat dan Kanwil

Diktum Umum_INPRES 5 Tahun 2004


Formula: ∑ NHK yang diumumkan x 100 ∑ NHK yang diterima unit

Page 1

INDIKATOR KINERJA Diktum Inpres/Program

URAIAN INDIKATOR


Diktum 4 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratanpersyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, dan menghapuskan pungutan liar

Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen

%

Persentase Penyusunan SOP dan Penyempurnaan SOP Layanan Publik yang Diselesaikan

%

TARGET

REALISASI

Mendata LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen

100

100

Mendata : 1. jumlah SOP yang diusulkan oleh unit 2. jumlah SOP yang direkomendasikan oleh setjen 3. jumlah SOP yang ditetapkan


Itjen

Bagian OTL

KETERANGAN

Formula: LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen x 100% 12 Data diisi oleh Itjen dan disebutkan unit eselon I yang dievaluasi 1. Formula: Jumlah SOP Layanan Publik yang ditetapkan oleh unit eselon I X 100% Jumlah SOP layanan Publik yang Direkomendasikan oleh setjen 2. SOP Layanan Publik merupakan instruksi yang tertulis mengenai alur/ tahapan kegiatan, yang dijadikan pedoman organisasi guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan pelayanan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (pemberian jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik), maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jumlah SOP layanan unggulan (akumulasi)

SOP Unggulan

21

21

Mendata jumlah SOP layanan unggulan (akumulasi)

Bagian OTL

Persentase SOP Layanan Unggulan yang telah ditayangkan di website Kemenkeu

%

100

100

Mendata jumlah layanan unggulan yang telah ditayangkan di website Kemenkeu

Bagian OTL

Rata-rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan

%

Mendata norma waktu penyelesaian layanan unggulan dan realisasinya


Tercapainya indeks kepuasan konsumen (masy/stakeholder)

100

99,92

(PM)

Capaian target konfirmasi dengan Biro Organta

Formula: Jumlah Layanan Unggulan yang telah ditayangkan x 100% Jumlah Layanan Unggulan yang ada

secara rata-rata persentase unit dari Dit. Cukai, KPU Tg.Priok dan KPPBC Madya Kudus, diperoleh angka 99,92% sedangkan secara jumlah dokumen terdapat 361.269 dokumen yang diselesaikan tepat waktu dari total seluruh 361.320 dokumen (99,99%).

Biro Humas Setjen


Page 2


Diktum 5 Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi

URAIAN INDIKATOR


KETERANGAN

TARGET

REALISASI

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan publik

%

80

100

Mendata tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan publik


Dari 91 (sembilan puluh satu) pengaduan yang diterima hingga bulan Desember 2011, seluruhnya ditindaklanjuti dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pengaduan berhasil dituntaskan termasuk pengaduan yang diterima pada tahun 2010.

Persentase Kantor/unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk/customer service

%

100

100

Mendata Kantor/Unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk/customer service

Direktorat PPKC

Seluruh Kantor/Unit Kerja telah menyediakan fungsi help desk/costumer service

Mendata Layanan unggulan yang ada sebelumnya dan ditambahkan apabila ada layanan unggulan yang baru maupun apabila ada penyempurnaan (disebutkan jumlah kumulatif dan jumlah perubahannya)


Jumlah Program

Jumlah Unit Kerja yang dijadikan wilayah bebas korupsi

Diktum 6 Melaksanakan Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD


SOP Layanan Unggulan

21

21

Bagian OTL

Bagian OTL

Kantor / Unit Kerja

28

39

Mendata jumlah unit kerja yang telah Pusat Kepatuhan ditetapkan dalam SK Dirjen/Badan sebagai Internal Kepabeanan Unit/Wilayah Bebas Korupsi (jumlah dan Cukai kumulatif dari jumlah yang ada sebelumnya)

Jumlah pejabat yang bersertifikat LKPP

orang

676

710

Mendata jumlah pejabat yang bersertifikat LKPP pada unit masing-masing

Tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang

%

Itjen

Persentase penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement

%

Pusat LPSE Setjen


Adanya bukti pendukung berupa PMK/KMK yang menetapkan layanan unggulan tersebut

Sesuai dengan penetapan Kantor Modern sepanjang tahun 2011.

Bagian Kepegawaian

Anggaran belanja yang dimaksud adalah akumulasi anggaran belanja modal dan anggaran belanja barang

Page 3


URAIAN INDIKATOR


Diktum 7 Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara Diktum 8 Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara, Kejaksaan RI dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka Diktum 9 Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

Menetapkan penghematan penyelenggaran kegiatan perkantoran

Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum

Jumlah kerjasama dengan KPK

TARGET

REALISASI

peraturan

%

Biro Organta Setjen akan menyusun konsep SE Sekjen mengenai efisiensi dan penghematan

100

100

Mendata jumlah permintaan informasi yang dipenuhi


KETERANGAN

Setjen


Target 100 % meskipun dalam realisasi tidak ada permintaan informasi tetap dinilai 100% (disebutkan Instansi yang meminta informasi tersebut) Tidak ada permintaan

Buah

2

1

Mendata segala bentuk kerjasama dengan KPK

Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Direktorat PPKC Bagian OTL


1. Segala bentuk kerjasama dengan KPK yang bersifat preventif dapat dicantumkan dalam indikator ini 2. Data Akumulatif Bentuk kerjasama berupa: Observasi KPK terhadap sistem pengawasan dan pelayanan cukai pada DJBC.

Page 4


Diktum 10 Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya

URAIAN INDIKATOR

Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur


TARGET

REALISASI

Jumlah

N/A

76

Kegiatan yang terkait pengawasan dan pembinaan aparatur termasuk penyusunan peraturan



1. Segala bentuk kegiatan yang terkait pengawasan dan pembinaan aparatur termasuk penyusunan peraturan 2. Target: N/A

Direktorat PPKC

a. Internalisasi Kebijakan di bidang kepatuhan internal dan spot checkkegiatan pelayanan dan pengawasan di 2 (dua) KPU dan 14 (empat belas) KPPBC b. Perumusan Surat Edaran Dirjen BC nomor SE-05/BC/2011 tentang Waskat c. Perumusan Instruksi Dirjen BC nomor INS-02/BC/2011 (Instruksi No Tipping) d. Asistensi rencana implementasi KPPBC Tipe Madya tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) Kantor e. Pelaksanaan pemindahan/mutasi pegawai sebanyak 18 (delapan belas) SKEP f. Perumusan Peraturan Dirjen BC nomor Per-46/BC/2011 tentang Peningkatan Penerapan Kepatuhan Intern g. Perumusan Keputusan Dirjen BC nomor Kep-124/BC/2011 tentang Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan Intern h. Survey Persepsi Kepatuhan Internal di 28 (dua puluh delapan) kantor pelayanan.

Bagian Kepegawaian

Persentase penegakan disiplin/pemberian sanksi pada aparatur yang melanggar

%

N/A

2,32

1. Mendata jumlah pegawai yang dikenakan sanksi 2. Mendata total jumlah pegawai unit yang bersangkutan

KETERANGAN


1. Formula: Jumlah pegawai yang dikenakan sanksi x 100 Total Jumlah pegawai unit yang bersangkutan 2. Target : N/A

Bagian Kepegawaian Dari 10.434 pegawai yang dikenakan sanksi sebanyak 242 orang.


Page 5

MATRIK PELAPORAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 MATRIK PELAPORAN DIKTUM KHUSUS Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya. INDIKATOR KINERJA DIKTUM

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN URAIAN INDIKATOR

Diktum 11 Khusus kepada : 1. Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Meneg PPN/Kepala Bappenas melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem E-Procurement yang dapat dipergunakan oleh Instansi Pemerintah

2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya

a.

Jumlah K/L/Komisi/BUMN/ Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan

b.

Capaian kinerja e-procurement dari komisi/K/L/BUMN/Perguruan Tinggi yang menjadi pengguna sistem LPSE Kemenkeu

a.

Jumlah putusan pengadilan pajak yang diteliti oleh tim gabungan BPKP, Itjen dan KPK

3 Kepabeanan dan Cukai a Tercapainya target penerimaan bea cukai

SATUAN

REALISASI

Jumlah K/L

85,77

131.10

unit

11

11

100

100

Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui EDI DJBC

%

Diterapkannya Modul Pelaporan Online

unit

1. Satuan indikator merupakan jumlah paket dan nilai paket yang dilelang secara elektronik serta unit organisasi yang menggunakan seistem e-procurement Kementerian Keuangan 2. Pelaksana Kegiatan Pusat LPSE

1. Melakukan penelitian terhadap hasil penelaahan terhadap keputusan keberatan 2. Melakukan penelitian terhadap keputusan pengadilan pajak terkait banding pajak

Rp/Triliun

c

KETERANGAN

2. (Kegiatan riil akan disampaikan dalam manual IKU)

Jumlah Putusan

Adanya unit kepatuhan internal dan unit intelijen/penyidikan


1. Pusat LPSE Kementerian Keuangan melayani penggunaan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta sistem aplikasi LPSE kepada K/L/Komisi dan atau BUMN serta Perguruan Tinggi yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBN

Total Paket Nilai Pagu Hasil Lelang

b

d

TARGET

Pembangunan Customs Inteligent and Targeting Center (CITAC)

Pelaksana Kegiatan : Itjen

Direktorat PPKC

Target satu tahun Rp 85.77T Pencapaian satu tahun Rp 131.10T

Bagian OTL

Target Kantor Madya tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) kantor pada semester I belum tercapai

Direktorat P2

CITAC merupakan operational control room yang mengintegrasikan perangkat dan sistem aplikasi untuk kegiatan analisis intelijen dalam rangka targetting secara tepat waktu, akurat dan relevan. Pengintergrasian tersebut meliputi sinkronisasi mekanisme kerja

Direktorat IKC

100

115

Direktorat PPKC Direktorat IKC

Diktum Khusus_INPRES 5 Thn 2004

Page 1

INDIKATOR KINERJA DIKTUM

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN URAIAN INDIKATOR e

Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen, dan KPK

SATUAN

TARGET

REALISASI

Kegiatan

12

6


KETERANGAN

Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Direktorat P2

f

Tersusunnya peraturan Pelaksanaan peraturan per UU an

PP PMK Per Dirjen BC

N/A N/A N/A

0 13 22

Diktum Khusus_INPRES 5 Thn 2004

Direktorat PPKC

Page 2

Lampiran IV

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 09 TAHUN 2011 No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B06, B09, B12

% CAPAIAN

KETERANGAN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET : Tersedianya Instruksi yang mewajibkan unit layanan di DJBC untuk mencantumkan jenis, biaya dan waktu layanan

TARGET B06: Tersedianya Instruksi yang mewajibkan unit layanan di DJBC untuk mencantumkan jenis, biaya dan waktu layanan

100%

• Telah diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 02/BC/2011 tentang peningkatanintegritas pegawai dan kepatuhan pengguna jasa dalam kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.

TARGET : Tersedianya publikasi dalam bentuk banner dan bentuk lain seperti leaflet, website, screen display, dan lain-lain

TARGET B06:

100%

• Telah dilakukan Internalisasi pada bulan April s.d. Juni 2011 dengan:

Transparansi layanan publik di bidang Kepabeanan 1

Transparansi jenis, biaya dan waktu layanan pada masing masing kantor pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Kementerian Pengguna Jasa Keuangan (Importir, (DJBC) Eksportir, PPJK, Pengusaha Terkait)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Tersedianya informasi yang terbuka yang dapat diakses oleh semua pengguna jasa mengenai jenis, biaya dan waktu layanan kepabeanan

• Terlaksananya Internalisasi Instruksi 02/BC/2011

1. ST-24/KIBC/2011 tanggal 8 April 2011 di KPU BC Tipe B Batam (12-15 April 2011) 2. ST-85/BC/2011 tanggal11 April 2011 di Kanwil DJBC Banten (14-15 April 2011) 3. ST-91/BC/2011 tanggal 18 April 2011 di : Kantor Pusat DJBC (21 April 2011) Kanwil DJBC Jakarta (2021 April 2011) KPU BC Tipe A Tanjung Priok (3- 4 Mei 2011) Page 1

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Kanwil DJBC Jatim II (3-6 Mei 2011) Kanwil DJBC Jawa Barat (3-6 Mei 2011) Kanwil DJBC Jatim I (8-11 Mei 2011) Kanwil DJBC Jateng dan DIY (10-13 Mei 2011) Kanwil DJBC Bali, NTB,NTT (10-13 Mei 2011) Kanwil DJBC Sumut (1720 Mei 2011) Kanwil DJBC Sumbagsel (17-20 Mei 2011) Kanwil DJBC Riau dan Sumbar (24-27 Mei 2011) Kanwil DJBC Sulawesi (24-27 Mei 2011) 4. ST-101/BC/2011 tanggal 29 April 2011 di : Kanwil DJBC Kaltim (1720 Mei 2011) Kanwil DJBC Kalbar (29 Mei-1 Juni 2011) Kanwil DJBC Khusus Kepri (29 Mei-1 Juni 2011) • Tersedianya publikasi dalam bentuk banner dan bentuk lain seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

100%

Telah dilakukan spotcheck dan check list di 16 (enam belas) kantor yaitu: 1. KPU Tipe A Tanjung Priok 2. KPU Tipe B Batam Page 2

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

0

1

2

3

4

5


% CAPAIAN

6

7

leaflet, website, screen display, dan lain-lain pada 80% kantor DJBC yang sudah dilakukan check list

KETERANGAN

8

3. KPPBC TMP Balikpapan 4. KPPBC TMP Makasar 5. KPPBC TMP Soekarno Hatta 6. KPPBC TMP Bandung 7. KPPBC TMP Ngurah Rai 8. KPPBC TMP Tanjung Mas 9. KPPBC TMP Belawan 10. KPPBC TMP Palembang 11. KPPBC TMP Tanjung Perak 12. KPPBC TMC Malang 13. KPPBC TMP Jakarta 14. KPPBC TMP Pontianak 15. KPPBC Tipe A2 Pekanbaru 16. KPPBC Tipe A2 Tanjung Balai Karimun Dan ditemukan bahwa tidak semua kantor telah menyediakan publikasi dalam bentuk banner dan atau bentuk lain. Atas temuan tersebut, DJBC dalam hal ini PUSKI, telah mengirimkan surat Konfirmasi Pelaksanaan “Instruksi No Tipping” kepada masing-masing kantor tersebut diatas, dan hasilnya adalah laporan dari masing-masing kantor yang telah melaksanakan publikasi dalam bentuk banner dan atau bentuk lain sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan (sesuai Surat Konfirmasi Pelaksanaan “Instruksi No Tipping”).


Page 3

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

0

1

2

3

4

5


6

TARGET B09: Tersedianya publikasi dalam bentuk banner dan bentuk lain seperti leaflet, website, screen display, dan lain-lain pada 100% kantor DJBC yang sudah dilakukan check list

% CAPAIAN

KETERANGAN

7

8

100%

• Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :S-596/BC/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Pelaksanaan INS-02/BC/2011 yang terdapat dalam butir 2b • Sesuai dengan KaPUSKI BC Nomor :

Surat

S-152/KIBC/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Laporan publikasi jenis, biaya, dan waktu Layanan S-158/KIBC/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Laporan publikasi jenis, biaya dan waktu layanan S-165/KIBC/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Penyampaian laporan pelaksanaan sosialisasi terkait publikasi jenis, biaya dan waktu layanan • Selain melaksanakan publikasi di 16 (enam belas) kantor DJBC yang dilakukan check list (seperti yang tertulis diatas),publikasi juga dilaksanakan oleh 100 kantor DJBC lainnya dalam bentuk banner.


Page 4

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET : Tersosialisasinya jenis, biaya dan waktu layanan kepada seluruh kantor DJBC para pengguna jasa sehingga pengaduan berkurang

TARGET B06: Pemberitahuan untuk mengadakan sosialisasi.

100%

• Telah diterbitkan Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S596/BC/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Pelaksanaan INS-02/BC/2011 yang terdapat dalam butir 2c

TARGET B09: Tersosialisasinya jenis, biaya dan waktu layanan kepada 28 kantor KPU/ Kantor Madya

100%

• Sesuai dengan KaPUSKI BC Nomor :

Surat

S-152/KIBC/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Laporan Publikasi Jenis, Biaya, dan Waktu Layanan S-163/KIBC/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Ralat Batas Waktu Penyampaian Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Publikasi Jenis, Biaya, dan Waktu Layanan S-183/KIBC/2011 tanggal 08 September 2011 perihal Laporan Kegiatan Sosialisasi • Telah dilakukan sosialisasi jenis, biaya dan waktu layanan kepada 28 kantor KPU/ Kantor Madya antara lain : 1. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 2. KPU Bea dan Cukai Tipe B


Page 5

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Batam 3. KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan 4. KPPBC Tipe Madya Pabean Dumai 5. KPPBC Tipe Madya Pabean Palembang 6. KPPBC Tipe Madya Pabean Bandar Lampung 7. KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta 8. KPPBC Tipe Madya Pabean Merak 9. KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang 10. KPPBC Tipe Madya Pabean Jakarta 11. KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda 12. KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi 13. KPPBC Tipe Madya Pabean Bogor 14. KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta 15. KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung 16. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas 17. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Page 6

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

18. KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 19. KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta 20. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak 21. KPPBC Tipe Madya Pabean Pasuruan 22. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda 23. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang 24. KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri 25. KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai 26. KPPBC Tipe Madya Pabean Pontianak 27. KPPBC Tipe Madya Pabean Balikpapan 28. KPPBC Tipe Madya Pabean Makassar TARGET B12: Tersosialisasinya jenis, biaya dan waktu layanan kepada seluruh kantor DJBC para pengguna jasa sehingga pengaduan berkurang


100%

• Sesuai dengan KaPUSKI BC Nomor :

Surat

S-152/KIBC/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Laporan Publikasi Jenis, Biaya, dan Waktu Layanan S-163/KIBC/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Page 7

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Ralat Batas Waktu Penyampaian Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Publikasi Jenis, Biaya, dan Waktu Layanan S-183/KIBC/2011 tanggal 08 September 2011 perihal Laporan Kegiatan Sosialisasi S-253/KIBC/2011 tanggal 01 Nopember 2011 perihal Laporan Kegiatan Sosialisasi terkait Publikasi Jenis, Biaya dan Waktu Layanan S-276/KIBC/2011 tanggal 28 Nopember 2011 perihal Laporan Kegiatan Sosialisasi terkait Publikasi Jenis, Biaya dan Waktu Layanan • Telah dilakukan sosialisasi jenis, biaya dan waktu layanan kepada seluruh kantor DJBC yaitu : 1. KPPBC Tipe A3 Sabang 2. KPPBC Tipe A3 Banda Aceh 3. KPPBC Tipe B Meulaboh 4. KPPBC Tipe A3 Lhokseumawe 5. KPPBC Tipe B Kuala Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Page 8

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Langsa 6. KPPBC Tipe A2 Medan 7. KPPBC Tipe B Pangkalan Susu 8. KPPBC Tipe B Pematang Siantar 9. KPPBC Tipe B Sibolga 10. KPPBC Tipe A3 Teluk Nibung 11. KPPBC Tipe B Kuala Tanjung 12. KPPBC Tipe A2 Pekanbaru 13. KPPBC Tipe A3 Tembilahan 14. KPPBC Tipe B Selat Panjang 15. KPPBC Tipe B Bengkalis 16. KPPBC Tipe B Bagan Siapiapi 17. KPPBC Tipe B Siak Sri Indrapura 18. KPPBC Tipe A2 Teluk Bayur 19. KPPBC Tipe A2 Tanjung Balai Karimun 20. KPPBC Tipe A2 Tanjung Pinang 21. KPPBC Tipe B Sambu Belakang Padang 22. KPPBC Tipe B Dabo Singkep 23. KPPBC Tipe B Tarempa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Page 9

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

24. KPPBC Tipe A2 Jambi 25. KPPBC Tipe A3 Bengkulu 26. KPPBC Tipe A3 Pangkal Pinang 27. KPPBC Tipe B Tanjung Pandan 28. KPPBC Tipe B Kantor Pos Pasar Baru 29. KPPBC Tipe A3 Cirebon 30. KPPBC Tipe B Tasikmalaya 31. KPPBC Tipe A3 Cilacap 32. KPPBC Tipe B Pekalongan 33. KPPBC Tipe B Purwokerto 34. KPPBC Tipe B Tegal 35. KPPBC Tipe A2 Gresik 36. KPPBC Tipe B Kalianget 37. KPPBC Tipe B Bojonegoro 38. KPPBC Tipe B Tulung Agung 39. KPPBC Tipe B Blitar 40. KPPBC Tipe B Madiun 41. KPPBC Tipe B Panarukan 42. KPPBC Tipe B Banyuwangi 43. KPPBC Tipe B Probolinggo 44. KPPBC Tipe B Benoa 45. KPPBC Tipe A3 Mataram 46. KPPBC Tipe B Bima 47. KPPBC Tipe A3 Kupang 48. KPPBC Tipe B Atapupu 49. KPPBC Tipe B Maumere Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Page 10

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

50. KPPBC Tipe A3 Entikong 51. KPPBC Tipe A3 Sintete 52. KPPBC Tipe B Ketapang 53. KPPBC Tipe B Jagoi Babang 54. KPPBC Tipe A3 Sampit 55. KPPBC Tipe B Pangkalan Bun 56. KPPBC Tipe B Pulang Pisau 57. KPPBC Tipe A2 Samarinda 58. KPPBC Tipe A3 Bontang 59. KPPBC Tipe A3 Tarakan 60. KPPBC Tipe A3 Nunukan 61. KPPBC Tipe B Sangata 62. KPPBC Tipe A2 Banjarmasin 63. KPPBC Tipe A3 Kotabaru 64. KPPBC Tipe B Pare-Pare 65. KPPBC Tipe B Malili 66. KPPBC Tipe B Bajoe 67. KPPBC Tipe A3 Kendari 68. KPPBC Tipe B Pantoloan 69. KPPBC Tipe B Poso 70. KPPBC Tipe B Luwuk 71. KPPBC Tipe A3 Bitung 72. KPPBC Tipe B Manado 73. KPPBC Tipe A3 Gorontalo 74. KPPBC Tipe A3 Ambon 75. KPPBC Tipe B Tual 76. KPPBC Tipe A3 Ternate Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Page 11

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

77. KPPBC Tipe A3 Sorong 78. KPPBC Tipe B Manokwari 79. KPPBC Tipe B Fak-Fak 80. KPPBC Tipe B Kaimana 81. KPPBC Tipe A3 Jayapura 82. KPPBC Tipe A3 Amamapare 83. KPPBC Tipe B Biak 84. KPPBC Tipe B Merauke 85. KPPBC Tipe B Babo 86. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta 87. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Medan 88. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya Kerjasama pihak terkait di pelabuhan untuk tidak memberi dan menerima gratifikasi 2

Pembuatan MoU Anti Korupsi dengan para stakeholders pada masing-masing kantor pelayanan DJBC utama dalam rangka upaya pemberantasan praktik gratifikasi, termasuk Kementerian

Kementerian Kemendag, Keuangan BPOM, (DJBC) Kemenkes, Bapeten, Kemenhut, Kemenkomi nfo, Kementan, Kemenperi n, POLRI, KemenLH, KemenESD


Tercapainya kesepakatan mengenai usahausaha pemberantasan korupsi termasuk praktik gratifikasi di wilayah kerja kantor pelayanan DJBC

TARGET : MoU antara KPU/KPPBC dan pengguna jasa di 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama (Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Mas) dan 2 (dua) Bandar Udara Utama (Soekarno

TARGET B06: Rapat pembahasan persiapan pembuatan MoU bersama dengan KPU/KPPBC Pelabuhan Laut Utama (Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Mas)

100%

• Sesuai dengan Nota Dinas KaPUSKI BC Nomor ND153/KIBC/2011 tanggal 18 Mei 2011, KaPUSKI BC telah melaporkan rencana kerja pelaksanaan Inpres 9 Tahun 2011kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Page 12

No

0

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

1

2

Perdagangan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Bapeten, Kementerian Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, POLRI, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta asosiasi pengguna jasa

INSTANSI TERKAIT


3

4

M, Kemenhan, Kemenhub, KemenKP, asosiasi pengguna jasa, KPK

UKURAN KEBERHASILAN

5

Hatta dan Juanda)


% CAPAIAN

6

7

dan 2 (dua) Bandar Udara Utama (Soekarno Hatta dan Juanda)

KETERANGAN

8

• Pada tanggal 24 Mei 2011 telah diadakan rapat pembahasan awal bersama KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPPBC TMP Soekarno Hatta pada hasil pembahasan terkait dengan itu telah dilaporkan kepada Dirjen BC sesuai Nota Dinas KaPUSKI Nomor ND179/KIBC/2011 tanggal 6 Juni 2011. • Pada tanggal 10 Juni 2011 telah diadakan rapat Staf Inti Kantor Pusat DJBC yang juga mengundang pejabat dari KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPPBC TMP Soekarno Hatta guna penyusunan langkah-langkah pelaksanaan MoU anti korupsi sesuai INPRES Nomor 9 Tahun 2011 dengan menyepakati jadwal waktu pelaksanaan masingmasing rencana kerja dari RAN PPK. • Telah dibuat konsep surat Menteri Keuangan kepada 14 Kementerian/lembaga ditambah asosiasi pengguna jasa dan KPK yang tersebut dalam Inpres 9 tahun 2011.


Page 13

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Inti surat tersebut adalah permintaan dukungan atau peran serta kementerian/lembaga dalam penandatanganan MoU. Konsep surat tersebut telah dikirimkan kepada Menteri Keuangan sesuai Nota Dinas Dirjen BC Nomor ND29/BC/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan Nota Dinas Nomor ND-30/BC/2011 tanggal 27 Juni 2011. • Pada tanggal 28 Juni 2011, PUSKI bersama dengan Kepala Kantor KPPBC TMP Belawan, KPPBC TMP Tanjung Mas, KPPBC TMP Tanjung Perak, KPPBC TMP Soekarno Hatta, KPPBC TMPJuanda, dan KPU Tanjung Priok, telah mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penandatanganan MoU. Pada rapat tersebut telah diambil beberapa kesepakatan dan keputusan terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan MoU di masing kantor. Atas pelaksanaan rapat tersebut telah dilaporkan kepada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Page 14

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Dirjen BC dengan Nota Dinas Nomor ND-206/KIBC/2011 tanggal 30 Juni 2011. TARGET B09: Penandatanganan MoU antara KPU/KPPBC dan pengguna jasa di 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama (Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Mas) dan 2 (dua) Bandar Udara Utama (Soekarno Hatta dan Juanda)

100%

• Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S381/MK.04/2011 tanggal 11 Juli 2011 dan Surat KaPUSKI BC Nomor: S-153/BC/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Rencana Aksi Penandatanganan MoU Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi DJBC Tahun 2011. • Telah dilaksanakan Penandatanganan MoU Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama dan 2 (dua) Bandar Udara Utama sebagai berikut : 1. KPU Tanjung Priok dengan Surat Nomor : S-1150/ KPU.01/2011 tanggal 05 Agustus 2011 2. KPPBC TMP Tanjung Perak dengan Surat Nomor :S6758/WBC.10/ KPP.MP.01/2011 tanggal 04 Agustus 2011


Page 15

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

3. KPPBC TMP Tanjung Emas dengan Surat Nomor : S1158/WBC.09/ KPP.MP.01/2011 tanggal 29 Juli 2011 4. KPPBC TMP Belawan dengan Surat Nomor : S1856/WBC.02/KPP.MP.01/2 011 tanggal 15 Juli 2011 5. KPPBC TMP Soekarno Hatta dengan Surat Nomor :S-4544/WBC.06/ KPP.MP.01/2011 tanggal 15 Juli 2011 6. KPPBC TMP Juanda dengan Surat Nomor : S3259/WBC.10/KPP.MP.03/2 011 tanggal 29 Juli 2011 TARGET : Tersosialisasinya MoU Anti Korupsi kepada para Pegawai dan Anggota Asosiasi

TARGET B06: Persiapan sosialisasi MoU Anti Korupsi kepada para Pegawai dan Anggota Asosiasi

100%

• Telah diadakan rapat pembahasan draft MoU dan persiapan sosialisasi,pada hasil pembahasan terkait dengan itu telah dilaporkan kepada Dirjen BC sesuai Nota Dinas KaPUSKI BC Nomor ND-153/KIBC/2011 tanggal 18 Mei 2011, ND-29/BC/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan ND30/BC/2011 tanggal 27 Juni 2011. • Sesuai KaPUSKI


dengan surat BC Nomor SPage 16

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

153/BC/2011 tanggal 11 Juli 2011 kepada 4 (empat) Kepala Kantor Pelabuhan Laut Utama (Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Mas) dan 2 (dua) Bandar Udara Utama (Soekarno Hatta dan Juanda) untuk mensosialisasikan MoU dimaksud. • Dalam konsep nota kesepahaman telah dicantumkan pula agar MoU tersebut disosialisasikan kepada para pegawai dan anggota asosiasi pada kesempatan pertama. TARGET B09: Tersosialisasinya MoU di 2 (dua) KPU/KPPBC

200%

• Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S381/MK.04/2011 tanggal 11 Juli 2011 dan Surat KaPUSKI BC Nomor: S-164/KIBC/2011 tanggal 08Agustus 2011 perihal Laporan Kegiatan Sosialisasi MoU Anti Korupsi. • Telah dilakukan sosialisasi MoU Anti Korupsi di 4 (empat) KPU/KPPBC yaitu: 1. Kantor KPU Tanjung Priok melalui surat :


Page 17

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

S-1232/KPU.01/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sosialisasi kepada Para Pegawai; S-1271/KPU.01/2011 tanggal 15 September 2011 sosialisasi kepada Anggota Asosiasi. 2. Kantor KPPBC TMP Tanjung Perak melalui surat : S-7306/WBC.10/ KPP.MP.01/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sosialisasi kepada Para Pegawai; S-7919/WBC.10/ KPP.MP.01/2011 tanggal 22 September 2011 sosialisasi kepada Anggota Asosiasi. 3. Kantor KPPBC TMP Juanda melalui surat : S-603/WBC.10/ KPP.MP.03/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sosialisasi kepada Para Pegawai; S-3633/WBC.10/ KPP.MP.03/2011 tanggal 25 Agustus 2011 sosialisasi kepada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Page 18

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Anggota Asosiasi. 4. Kantor KPPBC TMP Soekarno Hatta melalui surat : S-5772/WBC.06/ KPP.MP.01/2011 tanggal 14 September 2011 sosialisasi kepada Para Pegawai dan Anggota Asosiasi. TARGET B12: Tersosialisasinya MoU di 4 (empat) KPU/KPPBC

100%

• Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S381/MK.04/2011 tanggal 11 Juli 2011 dan Surat KaPUSKI BC Nomor: S-164/KIBC/2011 tanggal 08Agustus 2011 perihal Laporan Kegiatan Sosialisasi MoU Anti Korupsi; S-254/KIBC/2011 tanggal 01 Nopember 2011 perihal Laporan Kegiatan Sosialisasi MoU Anti Korupsi. • Telah dilakukan sosialisasi MoU Anti Korupsi di 2 (dua) KPU/KPPBC, yaitu: 1. Kantor KPPBC TMP Tanjung Emas melalui surat :


Page 19

No

RENCANA AKSI

PENANGGUN G JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

S-1320/WBC.09/ KPP.MP.01/2011 tanggal 06 September 2011 S-1360/WBC.09/ KPP.MP.01/2011 tanggal 15 September 2011 2. Kantor KPPBC TMP Belawan melalui surat nomor : S2805/WBC.02/KPP.MP.01/2 011 tanggal 04 November 2011 sosialisasi kepada Para Pegawai dan Anggota Asosiasi. Secara keseluruhan target sosialisasi kepada pegawai dan anggota sosialisasi adalah sebanyak 6 (enam) KPU/KPPBC (dua di B09 dan empat di B12) telah direalisasikan seluruhnya sebanyak empat di B09 dan dua di B12.


Page 20

Lampiran V

RENCANA TINDAK DIREKTIF PRESIDEN TAHUN 2011 No

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B08, B10, B12

% CAPAIAN

KETERANGAN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Mentransform asikan 11 kantor modern di tahun 2011

Sekjen Kemenkeu,Kemen PAN, Tim Reformasi Birokrasi

Terlaksananya transformasi KPPBC menjadi kantor modern

DJBC

Transformasi 11 kantor modern baru pada tahun 2011

TARGET B04: Terlaksananya koordinasi dan pembahasan awal atas usulan DJBC dengan Sekjen melalui Biro Organta

100%

- Sesuai Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor S-878/BC/2010 tgl 7 September 2010 telah diusulkan transformasi 11 kantor modern tahun 2011, yaitu: a. KPPBC Medan b. KPPBC Teluk Nibung c.

KPPBC Tanjung Balai Karimun

d. KPPBC Pekanbaru e. KPPBC Teluk Bayur f.

KPPBC Jambi

g. KPPBC Entikong h. KPPBC Banjarmasin i.

KPPBC Samarinda

j.

KPPBC Tarakan

k.

KPPBC Nunukan.

- Telah dilakukan pembahasan dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian keuangan pada tanggal 26 Januari 2011. Undangan dan Surat Tugas serta laporan terlampir. Tanggal Konsinyering dengan Biro Organta Kemenkeu 11-13 April 2011

1|Page Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 2011

No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


6

TARGET B06: Terlaksananya persiapan/ asistensi pembentukan kantor modern di 11 kantor yang diusulkan

% CAPAIAN

7

100%

KETERANGAN

8

- Laporan asistensi bidang SDM dalam rangka implementasi KPPBC Tipe Madya DJBC TA.2011 - Telah dilakukan asistensi bidang SDM terhadap 11 (sebelas) kantor yang diusulkan menjadi kantor modern sesuai dengan Surat Tugas : • ST-54/BC/2011 tanggal 11 Maret 2011 di KPPBC Medan dan KPPBC Pekanbaru mulai tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 • ST-62/BC/2011 tanggal 21 Maret 2011 di KPPBC Tanjung Balai Karimun dan KPPBC Jambi mulai tanggal 23 s.d. Maret 2011 • ST-67/BC/2011 tanggal 25 Maret 2011 di KPPBC Tipe A3 Tarakan, KPPBC Tipe A3 Nunukan dan KPPBC Tipe A3 Teluk Nibung mulai tanggal 28 Maret s.d. 01 April 2011 • ST-73/BC/2011 tanggal 31 Maret 2011 di KPPBC Tipe A2 Teluk Bayur, KPPBC Tipe A2 Samarinda dan KPPBC Tipe A2 Banjarmasin mulai tanggal 04 s.d. 08 April 2011 • ST-96/BC/2011 tanggal 21 April 2011 di KPPBC Entikong mulai tanggal 25 s.d. 29 April 2011


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


6

TARGET B08: Ditetapkannya 2 kantor modern

% CAPAIAN

7

100%

KETERANGAN

8

- Sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : Und431/SJ/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Pembahasan Penataan Organisasi Bersama dengan Kementerian PAN dan RB - Sesuai dengan Nota Dinas Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Nomor : ND-38/BC/TPR/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Reformasi - Sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-326/BC.1/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Persiapan Peresmian KPPBC Tipe Madya Pabean Antara lain; KPPBC Tipe A2 Jambi dan KPPBC Tipe A2 Tanjung Balai Karimun - Telah ditetapkan Keputusan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-98/BC/2011 tanggal 18 Agustus tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A2 Tanjung Balai Karimun dan KPPBC Tipe A2 Jambi menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


6


% CAPAIAN

7

100%

KETERANGAN

8

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND438/BC.1/2011 tanggal 20 Oktober 2011 hal Pemberitahuan Rencana Tindak Jatuh Tempo Oktober 2011, telah ditetapkan lima (5) KPPBC menjadi kantor modern sebagai berikut: - Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP106/BC/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A3 Entikong Menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C - Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP120/BC/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A2 Medan Menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B dan KPPBC Tipe A3 Teluk Nibung Menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C - Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP121/BC/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru Menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B dan


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

KPPBC Tipe A2 Teluk Bayur Menjadi Tipe Madya Pabean B

2

Menyempurna kan dasar hukum Tempat

DJBC

Sekjen Kemenkeu

Adanya dasar hukum tentang TPB

Terselesaikannya draft perubahan PMK tentang TPB


100%

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND529/BC.1/2011 tanggal 9 Desember 2011 hal Pemberitahuan Kembali Rencana Tindak Direktif Presiden Tahun 2011 - Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-131/BC/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A3 Tarakan dan KPPBC Tipe A3 Nunukan Menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C - Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-132/BC/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A2 Banjarmasin dan KPPBC Tipe A2 Samarinda Menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B

TARGET B04: Terlaksananya pembahasan lanjutan

100%

- Telah dilaksanakan Rakertas DJBC di Kanwil DJBC Jawa Tengah pada tanggal 18-19 April 2011 yang salah


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

1

2

3

Penimbunan Berikat (TPB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) secara komprehensif dan mensosialisasikannya


4

dan KITE yang komprehensif

UKURAN KEBERHASILAN

5

(KB dan GB) dan KITE


% CAPAIAN

6

7

atas draft RPMK KB, GB dan KITE (RPMK Fasilitas KITE Pengembalian dan RPMK Fasilitas KITE Pembebasan)

TARGET B06: Terkirimnya draft final PMK KB dan GB ke Biro Hukum

KETERANGAN

8

satu agendanya pembahasan RPMK Berikat dan KITE

adalah Kawasan

- Telah dilaksanakan rapat sebagai tindak lanjut dari Rakertas tersebut di atas pada tanggal 25 dan 27 April 2011 untuk menyempurnakan draft RPMK Kawasan Berikat dan KITE hasil Rakertas DJBC 100%

- Sesuai Nota Dinas Direktur Fasilitas Kepabeanan Nomor ND369/BC.3/2011 tanggal 15 Juni 2011 perihal Penerusan RPMK KB,GB, dan KITE - Sesuai Surat Direktur Jenderal Nomor S-632/BC/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Penyampaian Kembali RPMK tantang Kawasan Berikat, Gudang Berikat, KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian.

TARGET B08: - Diterbitkannya PMK KB dan GB

100%

- RPMK GB telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : S-899/BC/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Penyampaian RPMK tentang GB yang telah diberikan paraf persetujuan, dan telah diterbitkan PMK Nomor 143/PMK.04/2011


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

tanggal 26 Agustus 2011 tentang Gudang Berikat. RPMK KB telah disampaikan kepada Biro Hukum dengan Surat Direktur PPKC kepada Kepala Biro Hukum Nomor: S-551/BC.8/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Penyampaian RPMK tentang KB yang telah diberikan paraf persetujuan, dan telah diterbitkan PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tanggal 06September 2011 tentang Kawasan Berikat. - Telah dilakukan pembahasan RPMK KITE di BKF dengan Surat undangan dari Badan Kebijakan Fiskal Nomor : UND-279/KF.2/2011 tanggal 09 Agustus 2011, berikut kami sertakan bahan materi Rapat Pembahasan RPMK KITE, Presentasi Direktorat Fasilitas dan draft PMK KITE Pengembalian dan draft PMK KITE Pembebasan

- Terlaksananya pembahasan lanjutan atas draft RPMK KITE (RPMK Fasilitas KITE Pengembalian dan RPMK Fasilitas KITE Pembebasan)

TARGET B10: - Terlaksananya sosialisasi PMK KB dan GB

100%

- Sesuai Nota Dinas Direktur Fasilitas Nomor ND-667/BC.3/2011 tanggal 21 Oktober 2011 perihal Penyampaian Laporan Rencana Tindak/Program Jatuh Tempo


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Oktober 2011 - Sosialiasi mengenai PMK KB dan GB dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ST-237/BC/2011 tanggal 28 September 2011dibeberapa tempat, antara lain • Kantor Pusat DJBC • Kanwil DJBC Riau dan Sumbar • Kanwil DJBC Sumatera Utara • Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT • Kanwil DJBC Jateng dan DIY • Kanwil DJBC Jatim I • KPPBC TMP Bekasi beserta absensi peserta sosialisasi dan laporan sosialisasi dari Dir. Fasilitas kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai - Terkirimnya draft final PMK KITE (RPMK Fasilitas KITE Pengembalian dan RPMK Fasilitas KITE Pembebasan) ke Biro Hukum

- Pengiriman draft final PMK KITE (RPMK Fasilitas KITE Pengembalian dan RPMK Fasilitas KITE Pembebasan) ke Biro Hukum sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Surat S-632/BC/2011 tanggal 27 Juni 2011


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


6

TARGET B12: Diterbitkannya PMK tentang Fasilitas KITE (PMK Fasilitas KITE Pengembalian dan PMK Fasilitas KITE Pembebasan)

% CAPAIAN

KETERANGAN

7

8

100%

- RPMK telah disampaikan kepada Biro Hukum Kemenkeu dengan surat Nomor: S-856/BC.8/2011 tanggal 19Desember 2011 perihal Penyampaian RPMK Pengembalian dan Pembebasan Yang Telah di Paraf dan; - RPMK telah disampaikan kepada BKF Kemenkeu dengan surat Nomor: S-857/BC.8/2011 tanggal 19Desember 2011 perihal Penyampaian RPMK Pengembalian dan Pembebasan Yang Telah di Paraf; - Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang KITE, yaitu: • Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor : 253/PMK.04/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangKITE Pengembalian dan; • Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor : 254/PMK.04/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang KITE Pembebasan. Keterangan : Hard Copy PMK KITE Pengembalian dan KITE Pembebasan belum diterima karena harus menunggu diundangkannya PMK tersebut di Kementerian Hukum dan HAM.


No

RENCANA AKSI

0

1

3

Menyempurna kanPMK tentangPeneta pan Tarif dan Nilai Pabean, serta membuat mekanisme penelitian ulang tarif dan nilai pabean

PENANGGUNG JAWAB

2

DJBC (TK)

INSTANSI TERKAIT

3

Sekjen Kemenkeu


UKURAN KEBERHASILAN

4

5

1. Penyempur 1. Terselesaikanny naan PMK a PMK tentang tentang Penetapan Tarif Penetapan dan Nilai Tarif dan Pabean Nilai 2. Terselesaikanny Pabean a Peraturan 2. Penyempur Direktur naan Jenderal Peraturan tentang Direktur Penelitian Ulang Jenderal tarif dan Nilai tentang Pabean Penelitian 3. Tersosialisasika Ulang tarif n-nya PMK dan Nilai tentang Pabean Penetapan Tarif 3. Penetapan dan Nilai kembali tarif Pabean dan dan nilai peraturan pabean Direktur dapat Jenderal dilaksanaka tentang n dengan Penelitian Ulang mekanisme tarif dan Nilai selain audit Pabean kepabeanan


6

TARGET B04: Tersusunnya rancangan perubahan PMK tentang Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

% CAPAIAN

KETERANGAN

7

8

100%

- Sesuai Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanan nomor ND311/BC.2/2011 tanggal 01 April 2011 perihal penyampaian RPMK tentang Perubahan Kedua atas PMK 51/PMK.04/2008 - Sesuai Surat Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan nomor S315/BC/2011 tanggal 06 April 2011 perihal penyampaian RPMK tentang Perubahan Kedua atas PMK 51/PMK.04/2008

TARGET B06: Terlaksananya pembahasan lebih lanjut di Biro Hukum atas Rancangan Perubahan PMK tentang Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

100%

TARGET B08: Ditetapkannya PMK tentang perubahan atas PMK Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

100%

- Sesuai Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanan nomor ND497/BC.2/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Rancangan Perubahan Kedua PMK 51/PMK.04/2008 - Sesuai Surat Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan nomor S543/BC/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Penyampaian RPMK tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 51/PMK.04/2008 - Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanan Nomor : ND825/BC.2/2011 tanggal 11 Agustus 2011 Draft PMK tentang Perubahan atas PMK Tarif dan Nilai Pabean telah disampaikan kepada Kepala Biro Hukum sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-738/BC/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Penyampaian

10 | P a g e Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 2011

No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 - Telah ditetapkan PMK Nomor 122/PMK.04/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 51/PMK.04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai. TARGET B10: Tersusunnya Peraturan Direktur Jenderal tentang penelitian ulang tarif dan nilai pabean

100%

Telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER45/BC/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean

TARGET B12: Terlaksananya kegiatan sosialisasi perubahan PMK tentang Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean dan Peraturan Direktur Jenderal tentang penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean

100%

- Sesuai dengan nota dinas Direktur Teknis KC Nomor: ND1282/BC.2/2011 tanggal 06 Desember 2011 hal pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-45/BC/2011, bahwa telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi peraturan tersebut dengan Surat Tugas antara lain:


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

• ST-175/BC.2/2011 tanggal 08 Nopember 2011 di Kanwil DJBC Kalbagtim • ST-183/BC.2/2011 tanggal 14 Nopember 2011 di Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT • ST-189/BC.2/2011 tanggal 18 Nopember 2011 di Kanwil DJBC Jawa Timur I • ST-313/BC/2011 tanggal Nopember 2011 di KP-DJBC

22

- Sesuai dengan nota dinas Direktur Teknis KC Nomor: ND1299/BC.2/2011 tanggal 13 Desember 2011 hal Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-45/BC/2011, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan dengan Surat Tugas antara lain: • ST-131/BC.2/2011 tanggal 22 September 2011 di Kanwil DJBC Makassar • ST-133/BC.2/2011 tanggal 23 September 2011 di Kanwil DJBC Jatim I • ST-138/BC.2/2011 tanggal 29 September 2011 di Kanwil DJBC Bali, NTB,dan NTT • ST-139/BC.2/2011 tanggal 30 September 2011 di Kanwil DJBC


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

Sumatera Utara • ST-145/BC.2/2011 tanggal 5 Oktober 2011 di Kanwil DJBC Jateng dan DIY • ST-173/BC.2/2011 tanggal 4 Nopember 2011 di Kanwil DJBC Kalbagtim 4

Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kepabeanan 24 Jam Sehari dan 7 Hari Seminggu pada Kantor Pabean di 4 Pelabuhan Utama (Tanjung Priok, Belawan, Makasar, dan Tanjung Perak)

DJBC (Set ditjen & IKC)

Sekjen Kemenkeu

Efektivitas pelaksanaan Pelayanan Kepabeanan 24 Jam Sehari dan 7 Hari Seminggu pada Kantor Pabean di 4 Pelabuhan Utama

Terselesaikannya kajian tentang kebijakan dan implementasi Pelayanan Kepabeanan 24 Jam Sehari dan 7 Hari Seminggu pada Kantor Pabean di 4 Pelabuhan Utama dari sudut pandang kebijakan, implementasi dan pemberian insentif

TARGET B04: - Tersusunnya kerangka kajian dan metodologi penelitian - Terkumpulnya record data elektronik pelayanan 24/7 dari 4 pelabuhan utama - Tersusunnya rancangan kuisioner persepsi stakeholder terhadap layanan 24/7 - Terlaksananya pembahasan bersama dengan KPU Tanjung Priok tentang Desain Kuesioner dan Mekanisme Pelaksanaan Survey

100%

- Sesuai Nota Dinas Direktur IKC nomor ND-180/BC.9/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal Permintaan Data - Rancangan kuisioner untuk pegawai dan pengguna jasa - Sesuai Undangan Tenaga Pengkaji Bidang PKKO DJBC nomor Und04/BC.TP.3/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Undangan Rapat Tentang Pelaksanaan Survey


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


6

TARGET B06: Terlaksananya pengumpulan data survey ke 4 (empat) pelabuhan utama

% CAPAIAN

KETERANGAN

7

8

100%

- Sesuai ND-49/BC.TP.3/2011 tanggal 07 Juni 2011 perihal Permintaan Data - Sesuai S-04/BC.TP.3/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyampaian Kuesioner - Sesuai tanggal 21 Permintaan Survey

ND-51/BC.TP.3/2011 Juni 2011 perihal Upload Kuesioner

- Sesuai SP-03/BC.TP.3/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Kuesioner Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepabeanan 24 Jam Sehari dan 7 Hari Seminggu. - Sesuai S-08/BC.TP.3/2011 Perihal Survey Layanan 24x7 di KPPBC TMP Perak - Sesuai S-09/BC.TP.3/2011 Perihal Survey Layanan 24x7 di KPPBC TMP Belawan - Sesuai S-10/BC.TP.3/2011 Perihal Survey Layanan 24x7 di KPPBC TMP Makasar - Terlaksananya pengumpulan data responden pegawai dan data responden pengguna jasa di KPU Tanjung Priok, KPPBC TMP Perak, KPPBC TMP Belawan, KPPBC TMP Makasar


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


6

TARGET B08: - Terselesaikannya Analisis Data survey - Terselesaikannya penyusunan Draft Kajian

% CAPAIAN

KETERANGAN

7

8

100%

- Telah dilaksanakan presentasi dan pembahasan kajian di KPU Tanjung Priok melalui Surat Nomor : S16/BC.TP.3/2011 tanggal 11 Agustus dan di Staf Inti melalui Surat undangan Nomor : Und08/BC.TP.3/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan Und100/BC.8/2011 tanggal 18 Agustus 2011. Serta mendapat persetujuan dari Dirjen BC melalui ND75/BC.TP.3/2011 tanggal 22 Agustus 2011

- Terlaksananya Presentasi dan Pembahasan Kajian dengan Perwakilan Kantor Pabean Terkait / Staf Inti

TARGET B10: - Terlaksananya Public Hearing dengan pengguna jasa dan instansi terkait lainnya (Pelindo, dll)

- Terselesaikannya analisis data survey dan penyusunan draft kajian dalam Laporan evaluasi efektivitas pelayanan kepabeanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu

100%

- Berdasarkan Nota Dinas Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Nomor ND-112/BC.TP.3/2011 tanggal 06 Oktober 2011 hal Penyampaian Berkas Realisasi Rencana Tindak/Program Jatuh Tempo Oktober 2011 - Terlaksananya Public Hearing di KPU BC Tipe A Tanjung Priok pada 16 September 2011 melalui Surat Nomor S-19/BC.TP.3/2011 tanggal 8 September 2011 dan Undangan Nomor UND-34/KPU.01/2011 tanggal 8 September 2011 beserta


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

daftar hadir peserta public hearing. - Terlaksananya Public Hearing di KPPBC Tanjung Perak pada 04 Oktober 2011 melalui Surat Nomor S-21/BC.TP.3/2011 tanggal 22 September 2011 dan Undangan Nomor UND-8126 s.d 8130/WBC.10/ KPP.MP.01/2011 tanggal 28 September 2011 beserta daftar hadir public hearing.

- Terselesaikannya kajian dan telah diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai

5

Penerapan sistem informasi profil importir dan penumpang (udara) yang berbasis web secara nasional

DJBC (P2 & IKC)

-

Aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 2 KPU, 16 KWBC dan 18 KPPBC dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan

Terlaksananya penerapan sistem informasi dan pengiriman data profil importir dan penumpang (udara) yang berbasis web secara nasional pada 2 KPU, 16 KWBC dan 18 KPPBC sehingga dapat dimanfaatkan untuk analisa dan profilling

- Terselesaikannya kajian dan telah diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Nota Dinas Nomor ND-75/BC.TP3/2011 tanggal 22 Agustus 2011 hal Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Layanan Kepabeanan 24/7

TARGET B04: Terlaksananya finalisasi program aplikasi dan ujicoba Internal di Direktorat P2.

100%

Telah adanya modul program aplikasi dan telah diuji coba di Subdit Intelijen

TARGET B06: Terlaksananya instalasi program pada 2 KPU, 16 KWBC dan 18 KPPBC.

100%

Sesuai ND-459/BC.5/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Asistensi berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Nomor : ST90/BC/2011 tanggal 14 April 2011

TARGET B08: Terlaksananya asistensi Direktorat P2 kepada 2 KPU, 16 KWBC dan 18

100%

Telah dilaksanakan asistensi terkait penerapan sistem informasi profil importir dan penumpang (udara) bersamaan dengan pelaksanaan Instalasi program yang dilaksanakan


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


% CAPAIAN

6

7

KPPBC.

6

Penerapan sistem informasi hasil penindakan dan penanganan perkara yang berbasis web

DJBC (P2 & IKC)

-

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki informasi secara terpusat sebagai

Terlaksananya penerapan sistem informasi dan pengiriman data hasil penindakan dan penanganan perkara dari masing-masing

KETERANGAN

8

pada tanggal 21 April s.d. 01 Juni 2011, sesuai ND-459/BC.5/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Asistensiberdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Nomor : ST90/BC/2011 tanggal 14 April 2011

TARGET B10: Terwujudnya sistem informasi profil importir dan penumpang (udara) dengan berbasis web, secara Nasional.

100%

TARGET B12: Termanfaatkannya sistem informasi profil importir dan penumpang (udara) dengan berbasis web, secara Nasional.

100%

TARGET B04: Terlaksananya internalisasi atas mekanisme laporan penindakan dan penanganan perkara di 4 wilayah

100%

Sistem Informasi profil importir dan penumpang udara dengan berbasis web secara nasional telah selesai. Data pendukung: screen shot menu Sistem Informasi Penumpang Udara dan Sistem Informasi Profil Importir Sistem Informasi profil importir dan penumpang udara dengan berbasis web secara nasional telah termanfaatkan oleh Unit Penindakan dan Penyidikan DJBC secara Nasional. Data pendukung: Data User SIDIA dan PAU serta screen shot dalammenu Aplikasi PAU Tersosialisasinya laporan penindakan dan penanganan perkara sesuai peraturan Dirjen BC Nomor 53/BC/2010 berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-15/BC/2011 tanggal 24 Januari 2011


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

1

2

3

secara nasional


4

sarana evaluasi yang lebih efektif dalam pengukuran kinerja unit pengawasan

UKURAN KEBERHASILAN

5

kantor secara tepat waktu (real time) dan akurat.


6

TARGET B06: Terlaksananya internalisasi atas mekanisme laporan penindakan dan penanganan perkara di 7 wilayah

% CAPAIAN

KETERANGAN

7

8

100%

- Kegiatan internalisasi atas mekanisme pelaporan penindakan dan penanganan perkara bertujuan untuk memperoleh data dan masukan dari unit kerja vertikal DJBC terkait mekanisme pelaporan dalam hal penindakan dan penanganan perkara. Data dan masukan yang diperoleh akan dijadikan sebagai sumber data dalam pengembangan Sistem Informasi Direktorat Penindakan dan Penyidikan (Si Dia). - Pelaksanaan internalisasi dilakukan bersaman dengan kegiatan instalasi dan asistensi operasional aplikasi Sistem Informasi Direktorat Penindakan dan Penyidikan (Si Dia) dan Passenger analis unit (PAU) pada tanggal 21 April sampai dengan 1 Juni 2011 (sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: ST-90/BC/2011 tanggal 14 April 2011)dengan pertimbangan efesiensi dan efektivitas waktu dan biaya. - Adapun untuk pembagian wilayah yang rencana awal adalah 7 (tujuh) wilayah, dalam perkembangannya dibagi kembali menjadi 10 wilayah (sesuai dengan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan instalasi dan asistensi operasioanal aplikasi Si Dia dan PAU)


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

8

- Data tambahan Nota Dinas Nomor: ND-459/BC.5/2011 tanggal 11 Juli 2011

7

Menyempurna kan Peraturan Menteri Keuangan tentang Premi.

DJBC (P2 & PPKC)

Sekjen Kemenkeu, DJA, DJPb.

1. Tercapainya pembagian premi secara layak dan

Diterbitkannya PMK tentang Premi sebagai pengganti PMK No

TARGET B08: Terlaksananya pembahasan terkait sumber data dan kebutuhan data bagi KPPBC, di internal Direktorat P2

100%

- Pembahasan awal pada internal Direktorat P2 telah dilaksanakan dalam rapat mingguan Selasa pada tanggal 16 Agustus 2011terkait sumber data dan kebutuhan data bagi KPPBC. (Terlampir Notulen Rapat Mingguan)

TARGET B10: Terlaksananya finalisasi menu aplikasi program data hasil penindakan dan penanganan perkara secara tepat waktu (real time)

100%

Finalisasi menu aplikasi program data hasil penindakan dan penanganan perkara secara tepat waktu (real time) telah terlaksana.

TARGET B12: Terwujudnya sistem informasi hasil penindakan dan penanganan perkara yang berbasis web, secara nasional.

100%

TARGET B04: Terlaksananya konsultasi dengan Biro Hukum Kemekeu RI tentang permasalahan

100%

Data pendukung: screen shot Finalisasi menu Pelaporan dan Penindakan Penanganan Perkara.

Menu aplikasi program data hasil penindakan dan penanganan perkara secara tepat waktu (real time) telah tersedia. Data pendukung: screen shot aplikasi penindakan dan penanganan perkara yang terintegrasi dalam aplikasi SIDIA Konsultasi dilakukan oleh Kasi BHP dengan Biro Hukum yang menangani masalah peraturan sesuai Surat Tugas Nomor : ST-135/BC.54/2011 tanggal 13 April 2011.


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

1

2

3


UKURAN KEBERHASILAN

4

5

adil kepada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2. Terwujudny a motivasi yang tinggi dari aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk senantiasa bekerja sesuai ketentuan perundangundangan 3. Tercapainya peningkatan kinerja yang dapat diukur dari pelayanan yang lebih baik dan pengawasa n yang lebih efektif.

570/KMK.01/1997 tentang Premi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK No. 241/KMK.01/2002.


% CAPAIAN

KETERANGAN

6

7

8

substansi RPMK tentang Premi TARGET B06: Terlaksananya inventarisasi kembali beberapa substansi yang dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta pengumpulan bahan/ketentuan terkait sebagai referensi.

100%

TARGET B08: Terlaksananya pembahasan, pengkajian, dan perumusan kembali Rancangan PMK bersama Direktorat PPKC.

100%

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor : ND-558/BC.5/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal Perkembangan Penyusunan Draft RPMK tentang Pemberian Premi

TARGET B10: Terlaksananya pembahasan substansi terkait ketentuan dan mekanisme yang

100%

-

- Sesuai ND-268/BC.54/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Laporan pencapaian rencana tindak/ program jatuh tempo juni 2011, ternasuk didalamnya yaitu terlaksananya inventarisasi kembali beberapa substansi yang dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Anggarandan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta pengumpulan bahan/ketentuan terkait sebagai referensi terkait dengan perumusan RPMK tentang Pemberian Premi - Matriks usulan Direktorat Jenderal Anggaran atas Draft RPMK tentang Pemberian Premi

Pembahasan PMK tentang Pemberian Premi telah dilakukan dengan konsinyering antara DJBC, Biro Hukum Kemenkeu, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


% CAPAIAN

6

7

berlaku di bidang penganggaran dan perbendaharaan, bersama BiroHukum Setjen Kemenkeu, Direktorat Anggaran dan Direktorat Perbendaharaan sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan yang bersifat substansial dalam rancangan PMK tersebut.

8

Menyempurna kan dan mensosialisasi kan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

DJBC (Audit)

Setjen Kemenkeu

1. Dilaksanaka nnya peraturan tentang Audit Kepabeana n dan Cukai

Terselesaikan dan tersosialisasikann ya Peraturan Menteri Keuangan tentang Audit Kepabeanan dan Cukai

KETERANGAN

8

dengan Surat Tugas Nomor ST206/BC/2011 tanggal 09 September 2011. Daftar hadir peserta konsinyering terlampir.

TARGET B12: Ditandatanganinya PMK tentang Premi oleh Menteri Keuangan sebagai pengganti PMK No 570/KMK.01/1997 tentang Premi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK No. 241/KMK.01/2002.

100%

TARGET B04: Terlaksananya Inventarisasi Masukan dari Aparat Pengawas-an Fungsional (BPK, Itjen)

100%

-

ND-616/BC.5/2011 tanggal 26 September 2011 hal Konsinyering Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Premi

-

ST-387/BC.5/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan Nota Dinas Nomor ND-679/BC.5/2011 tanggal 25 Oktober 2011 hal Penyampaian RPMK tentang Pemberian Premi.

- RPMK telah disampaikan kepada Biro Hukum Kemenkeu dengan surat Nomor: S-854/BC.8/2011 tanggal 19 Desember 2011 - Telah ditetapkandan diundangkan Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor : 243/PMK.04/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberian Premi

Telah didapatkan masukan dari BPK dan Itjen


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

1

2

3

125/PMK.04/2 007 tentang Audit Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/20 08 tentang Audit Cukai


UKURAN KEBERHASILAN

4

5

2. Pelaksanaa n Audit Kepabeana n dan Cukai secara lebih efektif, efisien dan berkualitas 3. Memperjela s landasan hukum Audit Kepabeana n dan Cukai dalam hubunganny a dengan pihak luar


6

% CAPAIAN

KETERANGAN

7

8

TARGET B06: 1. Terlaksananya pembahasan internal di Direktorat Audit 2. Diajukannya permintaan Masukan Draft RPMK ke Bidang Audit KPU/Kanwil 3. Terselesaikannya Draft RPMK dari Direktorat Audit

100%

TARGET B08: Terlaksananya pembahasan di Dit PPKC dan Staf Inti

100%

Telah dilaksanakan Pembahasan di Direktorat PPKC dan Staf Inti dengan Surat Undangan Nomor: UND98/BC.8/2011 tanggal 4 Agustus 2011, berikut kami sertakan bahan materi pembahasan diantaranya materi perubahan PMK, Outline PMK, dan RPMK Audit (hasil rapat Staf Inti)

TARGET B10: Diajukannya draft PMK ke Menteri Keuangan c.q. Sekjen

100%

Telah diajukan draft PMK kepada Menteri Keuangan dengan Surat Nomor S-1084/BC/2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal Penyampaian RPMK tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

- Sesuai ND-120/BC.62/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Workshop Bidang Audit - Sesuai ND-142/BC.62/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal hasil Workshop Audit - Telah diajukan permintaan masukan Draft RPMK ke Bidang Audit KPU/ Kanwil melalui Surat Nomor: S217/BC.6/2011 tanggal 21 April 2011 - Terselesaikannya Draft RPMK tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai


No 0

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN

1

2

3

4

5


6

TARGET B12: Diajukan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan

% CAPAIAN

KETERANGAN

7

8

100%

- RPMK telah disampaikan kepada Biro Hukum Kemenkeu dengan surat Nomor: S-816/BC.8/2011 tanggal 24 Nopember 2011 - Telah ditetapkandan diundangkan Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor : 200/PMK.04/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai


Lampiran VI

MONITORING RENCANA TINDAK PROGRAM REFORMASI LANJUTAN KEPABEANAN DAN CUKAI Target Waktu

No Urut pada Matriks

Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

1

Terselesaikannya Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai Tata Nilai dan Budaya Organisasi DJBC dan membuat modul Tatanilai dan Budaya Organisasiserta slogan DJBC

1. Pengumpulan bahan-bahan kajian tentang karakteristik, tata nilai, dan budaya organisasi serta slogan DJBC

Kepala PUSKI KC

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang

Persentase Pencapaian

Produk Tindak Lanjut

Keterangan

6

7

8

September 2010

100 %

2. Melakukan kajian tentang karakteristik, tata nilai, dan budaya organisasi serta slogan DJBC

Oktober 2010

100 %

3. Menyusun konsep dan rancangan pertama dokumen tata nilai dan budaya organisasi serta slogan DJBC.

Oktober 2010

100 %

4. Konsultasi konsep dan rancangan pertama dokumen tata nilai dan budaya organisasi serta slogan kepada instansi terkait/stake holder termasuk permintaan masukan dari pegawai DJBC termasuk dalam bentuk polling

November 2010

100 %

5. Terselesaikannya konsep dan rancangan kedua dokumen tata nilai dan budaya organisasi serta slogan

November 2010

100 %

6. Pemaparan konsep dan rancangan kedua dokumen tata nilai dan budaya organisasi serta slogan kepada Menteri Keuangan

November 2010

100 %

7. Menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai Tata Nilai dan BudayaOrganisasi DJBC dan membuat modul Tatanilai dan Budaya Organisasiserta slogan DJBC

Desember 2010

100 %

Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

- Surat Kapuski kepada para Pejabat Eselon II pada KP. DJBC dan para Kepala Kantor DJBC Nomor S-167/KIBC/2010 tgl 1 Oktober 2010 Hal Permohonan Tanggapan dan Masukan atas Konsep SE Dirjen BC tentang Tata Nilai dan Budaya Organisasi DJBC - S.d. 18 Oktober 2010 telah diterima tanggapan dan masukan dari 18 kantor / unit kerja DJBC terhadap konsep SE DJBC tentang Tata Nilai dan Budaya Kerja Tanggapan dan masukan tersebut pada waktu ini telah dikompilasi dan akan dibahas lebih lanjut untuk penyempurnaan konsep SE DJBC tersebut

SE-23/BC/2010 tentang Tata Nilai dan Budaya Organisasi

Page 1

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

1. Pembentukan Tim Sosialisasi Tata Nilai dan Budaya Organisasi serta slogan DJBC.

Kepala PUSKI KC

1. Terselesaikannya modul tatanilai dan budaya organisasi

2. Penyusunan bahan-bahan dan modul sosialisasi

2. Tersosialisasinya dan terimplementasikan-nya tata nilai dan budaya organisasi DJBC ke seluruh jajaran melalui P2KP maupun usulan penambahan dalam kurikulum Diklat / Retraining

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

Oktober 2010

100 %

Pembentukan Tim Pembekalan Sosialisasi sesuaiPRINT58/KIBC/2010 Tgl. 1 Oktober 2010

Desember 2010

100 %

Modul Tatanilai dan Budaya Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah selesai disusun

3. Pelaksanaan sosialisasi tata nilai dan budaya organisasi DJBC serta slogan dan pembuatan komitmen pegawai

Q1 2011

100 %

4. Internalisasi tata nilai dan budaya organisasi DJBC ke seluruh jajaran melalui P2KP maupun usulan penambahan dalam kurikulum Diklat

Q2 2011

100 %

Penyusunan mulai minggu I November s.d. minggu IV Desember 2010 Sosialisasi telah dilaksana-kan pada saat tanggal 5November 2010

Telah dilakukan Internalisasi pada bulan April s.d. Juni 2011 dengan: 1. ST-24/KIBC/2011 tanggal 8 April 2011 di KPU BC Tipe B Batam (12-15 April 2011) 2. ST-85/BC/2011 tanggal11 April 2011 di Kanwil DJBC Banten (14-15 April 2011) 3. ST-91/BC/2011 tanggal 18 April 2011 di : - Kantor Pusat DJBC (21 April 2011) - Kanwil DJBC Jakarta (20-21 April 2011) - KPU BC Tipe A Tanjung Priok (3- 4 Mei 2011) - Kanwil DJBC Jatim II (3-6 Mei 2011) - Kanwil DJBC Jawa Barat (3-6 Mei 2011) - Kanwil DJBC Jatim I (8-11 Mei 2011) - Kanwil DJBC Jateng dan DIY (10-13 Mei 2011) - Kanwil DJBC Bali, NTB,NTT (10-13 Mei 2011) - Kanwil DJBC Sumut (17-20 Mei


Page 2

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang

Persentase Pencapaian 6


Keterangan

7 2011) - Kanwil DJBC Sumbagsel (17-20 Mei 2011) - Kanwil DJBC Riau dan Sumbar (24-27 Mei 2011) - Kanwil DJBC Sulawesi (24-27 Mei 2011)

8

4. ST-101/BC/2011 tanggal 29 April 2011 di : - Kanwil DJBC Kaltim (17-20 Mei 2011) - Kanwil DJBC Kalbar (29 Mei-1 Juni 2011) - Kanwil DJBC Khusus Kepri (29 - Mei-1 Juni 2011) 2

1. Internalisasi dan eksternalisasi tatanilai dan budaya organisasi DJBC sebagai bagian dari tatanilai dan budaya organisasi Kemenkeu 2. Integrasi tatanilai dan budayaorganisasi ke dalam elemen-elemen organisasi

1. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tatanilai dan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

Sekjen Kemenkeu

Desember 2010

2. Menyelaraskan tatanilai dan budaya organisasi DJBC dengan tatanilai dan budaya organisasi Kementerian Keuangan

Kepala PUSKIKC

Q1 2011 (atau setelah Sekjen Kemenkeu telah menetapkan PMK mengenai Tatanilai dan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan)

100 %

1.

2.


KMK 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 mengenai Nilai Nilai Kementerian Keuangan, yaitu: •

Integritas

•

Profesionalisme

•

Sinergi

•

Pelayanan

•

Kesempurnaan

Sesuai program

dengan

Surat Kepala Puski nomor S265/KIBC/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tentang Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Page 3

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

3

1. Laporan monitoring waskat 2. Laporan kegiatan sosialisasi

3. Melaksanakan internalisasi tata nilai dan budaya organisasi Kementerian Keuangan ke seluruh jajaran DJBC

Kepala PUSKIKC

1. Melakukan monitoring dan pengujian serta evaluasi pelaksanaan waskat

Kepala PUSKIKC

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

Q4 2011

Surat Kepala Puski nomor S265/KIBC/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tentang Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

November 2010

100 %

- Sejak bulan September 2010 s.d. 18 Oktober 2010 telah dilakukan monitoring, pengujian dan evaluasi pelaksanaan waskat pada 14 KPPBC berdasarkan Surat Tugas Dirjen BC Nomor ST-130/BC/2010 - Berdasarkan Surat Tugas tersebut masih 1 KPPBC yang akan dilakukan monitoring, pengujian dan evaluasi pelaksanaan waskat - Laporan monitoring, pengujian dan evaluasi pelaksanaan waskat beserta usulan tindak lanjut telah disampaikan ke Dirjen BC dengan Nota Dinas nomor ND-394/KIBC/2010 tgl. 23 November 2010

2. Sosialisasi peraturan disiplin PNS berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Desember 2010

100 %

Telah dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 3 Desember 2010 di KPU BC Tanjung Priok

3. Penyempurnaan ketentuan pemberian penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi, berdedikasi, dan/atau berdisiplin tinggi di lingkungan DJBC.

Desember 2010

100 %

Telah ditetapkan Perdirjen Nomor P-55/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai di Lingkungan DJBC

Oktober 2010

100 %

3. Ketentuan pemberian penghargaan kepada pegawai 4. Menurunnya jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat

4

1. Terselesaikannya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (PDJ) tentang Pakta Integritas

1. Pengumpulan bahan Pakta Integritas

2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

mengenai

Kepala PUSKIKC dan Sesditjen

Penyusunan konsep Peraturan Dirjen BC tentang Pakta Integritas bagi pegawai DJBC yang meliputi materi pokok : Kewajiban pegawai DJBC untuk membuat / menandatangani Pakta Integritas, substansi/materi pokok Pakta

Page 4

No Urut pada Matriks 1

Target Waktu Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

2 seluruh pegawai DJBC

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


3. Laporan penindakan pegawai 4. Menurunnya jumlah pegawai DJBC yang terkena sanksi pelanggaran kode etik/disiplin pegawai

2. Pembahasan dengan pemangku kepentingan mengenai Pakta Integritas 3. Menyusun Peraturan Direktur Jenderal (PDJ) tentang Pakta Integritas

Kepala PUSKIKC

4. Menetapkan PDJ tentang Pakta Integritas pegawai DJBC

100 %

Telah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan tanggal 28 Oktober 2010

November 2010

100 %

Telah disusun Draft Perdirjen tentang Pakta Integritas, untuk ditetapkan

Desember 2010

100 %

Telah Ditetapkan Perdirjen P44/BC/2010 tentang Pakta Integritas

Q1 2011

100 %

Pegawai pada seluruh unit kerja DJBC (149 unit kerja) telah menandatangani Pakta Integritas

Q1 2011 dan berkelanjutan

100 %

Telah diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2011 bersamaan dengan berlakunya Per-4/BC/2011

100 %

SOP telah ditetapkan dengan Surat Edaran Dirjen BC Nomor SE-20/BC/2010 tanggal 18 Oktober 2010.

6. Penandatangan Pakta Integritas Auditor DJBC dengan Auditee

1. Terselesaikan dan tersosialisasinya SOP pelaksanaan kerja unit Kepatuhan Internal khususnya terkait dengan pengaduan

1. Menyusun SOP untuk pelaksanaan Peraturan Dirjen nomor P23/BC/2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kerja unit Kepatuhan Internal khususnya terkait dengan pengaduan


Sekretaris DJBC

7 Integritas, format Pakta Integritas, penatausahaan dokumen Pakta Integritas, dan keterkaitan Pakta Integritas dalam mutasi pegawai (Minggu I November 2010)

Oktober 2010

5. Penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai DJBC

5


Oktober 2010

Keterangan 8

Page 5


Target Waktu Ukuran Keberhasilan 2 1. Tersedianya saluran khusus pengaduan untuk menjamin kerahasiaan pelapor

Program Solusi

Penanggung Jawab

3

4

2. Menyediakan saluran khusus dan petugas yang menangani pengaduan untuk menjamin kerahasiaan pelapor

Sekretaris DJBC

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

November 2010

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

100 %

Telah disediakan : Meja Pengaduan Berada di Gedung B Lantai I Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Jalan Ahmad Yani Jakarta Telp : 0-800-100-3545 (Bebas Pulsa) 021-4890308 ext 767 Faximile : 021-4890966 Email : [email protected] Surat : Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Jalan Jenderal A. Yani Jakarta 13250 Kotak Pos 108 Jakarta 10002

3. Sosialisasi SOP

Direktur PPKC

4. Evaluasi pelaksanaan SOP

Kepala PUSKI

November 2010

Berkelanjutan

100 %

Telah disosialisasikan pada saat Rapat Koordinasi Unit Kerja Kepatuhan Internal tgl 18-19 Nov 2010 SE-20/BC/2010 mengenai Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Evaluasi dilaksanakan tiga bulan sekali

Rata-rata waktu penyelesaian penerimaan pengaduan masyarakat 1 hari kerja. Rata-rata penanganan pengaduan masyarkat 3 hari kerja.


Page 6

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

6

Persetujuan struktur organisasi DJBC berupa Perubahan Peraturan Presiden (Perpres)

1. Finalisasi kajian akademik usulan penataan organisasi yang meliputi: a. Program penataan organisasi di Kantor Pusat DJBC, dengan rencana kegiatan: • Transposisi Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menjadi Direktorat Kepatuhan Internal; • Pembentukan Direktorat Transformasi; • Penataan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; • Penataan Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (unit yang menangani fungsi peraturan, keberatan dan kehumasan).

Sekretaris DJBC

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Desember 2010

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

100 %

Program penataan organisasi ini untuk sementara ditunda berdasarkan hasil Rapat Pimpinan dengan Menteri Keuangan dan DJBC pada tanggal 28 Oktober 2010. Namun demikian, dari sisi penyiapan telah dilakukan hal-hal sebagai berikut : Telah disusun draft kajian akademis program penataan organisasi Kantor Pusat DJBC.

b. Program penataan organisasi instansi vertikal DJBC, dengan rencana kegiatan: •

•

•

Peningkatan status kantor Madya Soekarno Hatta menjadi KPU Pembentukan kantor pengawasan utama (penggabungan kanwil tanjung balai karimun dengan pangkalan sarana operasi) dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan, patroli laut dan pemeliharaan saran dan prasarana patroli (Kajian Revitalisasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC)) Pemecahan Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat menjadi Kanwil DJBC Maluku dan Kanwil DJBC Papua dan Irian Jaya Barat;


100 %

Terkait dengan KPU Soekarno Hatta telah tersusun cetak biru KPU.

100 %

Kajian akademik Kantor Pengawasan Utama dari sisi struktur organisasi sudah diselesaikan. Kajian ini akan dilengkapi dengan analisis wilayah operasional dan mekanisme pengawasan di laut dengan PIC Direktorat Penindakan dan Penyidikan (Dit P2)

100 %

Kajian Akademik Instansi Vertikal khususnya Kanwil Maluku, Papua dan Papua Barat sudah selesai.

Page 7

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

1

2

Program Solusi

•

•

3 Pembentukan struktur kantor modern untuk mengakomodasi kantorkantor tipe A2, A3 dan B;

Penanggung Jawab

Jangka Pendek

4

Pembentukan Struktur baru yang menangani narkotika

2. Penyampaian usulan kepada Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Sekretaris DJBC

3. Pembahasan dengan Sekjen Kemenkeu

Sekjen Kemenkeu*

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang

Persentase Pencapaian 6 100 %


Keterangan

7 Kajian tentang struktur organisasi modern yang mencakup kantorkantor yang tipenya lebih kecil sudah diselesaikan.

8

Dit P2 sudah menyusun kajian akademik pembentukan struktur baru yang menangani pengawasan narkotika. Alternatif: 1. Pembentukan struktur setingkat Eselon IV pada instansi vertikal, dengan konsekuensi transformasi KWBC dan KPPBC menjadi tipe khusus; 2. Penajaman fungsi secara eksplisit terkait pengawasan narkotika dan formalisasi pembentukan Customs Narcotic Team (CNT) untuk level operasional (dengan KMK atau Kep Dirjen).

Desember 2010

100 %

Desember 2010

100 %

Usulan dengan Surat Dirjen Nomor S-1286/BC/2010 tgl. 28 Desember 2010

100 %

- 7 (tujuh) KPPBC Tipe A2 yang akan ditetapkan menjadi KPPBC TMP pada tahun 2011 yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Teluk Bayur, Jambi, Samarinda dan Banjarmasin

Q1-Q2 2011

- KPPBC TMP C, merupakan 4 (empat) KPPBC Tipe A3 yang akan ditetapkan menjadi kantor modern pada tahun 2011 dengan kepala kantor setingkat eselon IIIb yaitu Teluk Nibung, Entikong, Tarakan dan Nunukan 4. Pembahasan dengan Menpan dan RB Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Menpan dan

Q3 2011

100 %

Telah dilakukan pembahasan dengan Kemen PAN dan RB

Berdasarkan rapim Menteri Keuangan dan DJBC tgl 28 Oktober 2010 diminta untuk menunda pembentukan struktur yang menangani narkotika tetapi dengan alternatif penajaman fungsi unit pengawasan di instansi vertikal

Telah dilakukan konsiyering pembahasan Penataan Organisasi dengan Sekjen Kemenkeu tanggal 11-13 April 2011 dengan Surat Tugas Nomor ST89/BC.1/2011

Hasil rapat dengan Biro OTL tanggal 26

Page 8

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

1

2

3

Penanggung Jawab 4 RB*


Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

7 dalam rapat tanggal 2 Agustus 2011. Terlampir undangan rapat dari Kemen PAN dan RB (Und/744/D.II.PAN-RB/7/2011, tanggal 29 Juli 2011) dan dari Sekjen Kemenkeu (Und431/SJ/2011/2011 tanggal 29 Juli 2011)

8 Januari 2011, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenpan dan RB menyatakan bahwa perubahan kinerja Kemenpan dan RB dengan Presiden adalah meminimalkan perubahan struktur organisasi secara signifikan, sehingga apabila Kemenkeu berencana melakukan penataan organisasi yang cukup signifikan dan melakukan penambahan jabatan struktural di luar yang telah disetujui pada periode penataan 2010, agar mengajukan ijin kepada Presiden lebih dahulu.Dengan demikian DJBC diminta untuk menunggu strategic plan dari Kemenkeu. Hal ini telah dilaporkan kepada Dirjen dengan Nota Dinas nomor ND41/BC.1/2011 tanggal 31 Januari 2011 hal Laporan rapat pembahasan penataan organisasi di Kementerian Keuangan dan

Page 9

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

5. Persetujuan struktur organisasi (Perubahan Perpres)

Menpan dan RB*

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Q4 2011

Jangka Panjang



6

7

100 %

Terkait Penataan Organisasi Unit vertikal (kantor modern pengganti KPPBC Tipe A2, A3, dan B): Surat Kemen PAN dan RB no. B/1907/M.PAN-RB/08/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Persetujuan Prinsip Usulan Penataan Organisasi Kementerian Keuangan 2011 (untuk DJBC, terkait struktur organisasi unit vertkal dalam rangka implementasi kantor modern)

Keterangan 8 masukan dari Dit. IKC. Terkait penataan di tingkat pusat: Penataan organisasi di tingkat pusat terbentur oleh ketentuan sebagaimana dalam peraturan Presiden No.9 tahun 2005 dan diputuskan untuk sementara ditunda berdasarkan hasil Rapim dengan Menkeu dan DJBC pada tanggal 28 Oktober 2010. Namun demikian, telah dilakukan upaya-upaya revisi Prepres sbb: • Melalui surat Dirjen BC no S889/BC/2008 tanggal 17 Oktober 2008 telah disampaikan rancangan perubahan Perpres 9 tahun 2005 kepada Menkeu untuk mendapat arahan lebih lanjut • Melalui surat Dirjen BC no. S1286/BC/2010 tanggal 28 Desember 2010,


Page 10

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8 Dirjen BC telah kembali mengingatkan Menkeu tentang perlunya perubahan Perpres No.9 tahun 2005 dalam rangka merealisasikan program penataan organiasi DJBC • Dalam rapat pembahasan dengan Deputi Bidang Kelembagaan Kemen PAN dan RB tanggal 26 Januari 2011, telah disampaikan juga hambatan penataan oraganisasi DJBC terkait ketentuan Perpres 9 tahun 2005.

7

1. Transformasi kantor Bea dan Cukai menjadi kantor modern sesuai standar compliance yang ditetapkan 2. Terlaksananya program asistensi terhadap kantor-kantor yang sudah ditransformasi menjadi kantor modern yang mengikutsertakan semua unit internal terkait

1. Penetapan 6 kantor modern di tahun 2010 (sisa 6 kantor dari 11kantor yang direncanakan untuk tahun 2010) a. KPPBC Balikpapan b. KPPBC Pontianak c. KPPBC Palembang d. KPPBC Bandar Lampung e. KPPBC Makasar f.

KPPBC Marunda


Sekretaris DJBC

Desember 2010

100 %

Berdasarkan Kep Dirjen Nomor 67/BC/2010 dan 68/BC/2010 menetapkan KPPBC Palembang dan Bandar Lampung menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean. Peresmian kedua kantor dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010 oleh Dirjen BC bertempat di Palembang. Berdasarkan Kep Dirjen Nomor 75/BC/2010 dan 76/BC/2010 menetapkan KPPBC Balikpanan danKPPBC Pontianak menjadi

- Telah diadakan asistensi dan internalisasi dalam rangka pelaksanaan modernisasi KPPBC Madya berdasarkan Surat Tugas Sekrertaris Ditjen Nomor ST155/BC.1/2010 - Telah dilakukan pembahasan

Page 11



Program Solusi

Penanggung Jawab

2 3. Penetapan tipologi yang ideal bagi kantor lainnya yang akan dijadikan kantor modern

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 KPPBC Tipe Madya Pabean, telah diresmikan tanggal 11 November di Kanwil Kalimantan Bagian Barat Berdasarkan Kep Dirjen Nomor 81/BC/2010 menetapkan KPPBC Makasar menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean, dan diresmikan pada tanggal 9 Desember di Makasar Berdasarkan 90/BC/2010 menetapkan KPPBC Sunda Kelapa menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda, dan diresmikan pada tanggal 21 Desember di Jakarta

2. Menyusun program asistensi terhadap kantor-kantor yang sudah ditransformasi menjadi kantor modern yang mengikutsertakan semua unit internal terkait (KP, Kanwil dan KPPBC ybs)

Sekretaris DJBC

Desember 2010

100 %

Telah disusun dan dilakukan asistensi berkaitan persiapan organisasi, sarana dan prasarana, keuangan, dan sumber daya manusia

3. Kajian akademik tipologi yang ideal bagi kantor lainnya yang akan dijadikan kantor modern secara keseluruhan

Sekretaris DJBC

Desember 2010

100 %

Kajian akademik sudah diselesaikan dan diusulkan untuk difinalisasi dalam rapat staf ini KP DJBC

4. Penetapan tipologi yang ideal bagi kantor lainnya yang akan dijadikan kantor modern secara keseluruhan

Sekretaris DJBC

Desember 2010

100 %

Terdapat dalam Kajian akademik

5. Penyampaian usulan kepada Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Sekjen Kemenkeu

Q1 2011

100 %

Usulan untuk kantor modern tahun 2011 telah disampaikan dengan Surat Dirjen BC kepada Menteri keuangan Nomor S-878/BC/2010 tanggal 07 September 2010

6. Pembahasan dengan Sekjen Kemenkeu

Menpan dan RB

Q2 2011

100 %

Telah dilakukan pembahasan dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian keuangan pada tanggal 26


Keterangan 8 awal dengan pejabat Biro Organta Kemenkeu berdasarkan Surat Tugas Ditjen BC Nomor ST-146/BC/2010 tgl 30 Sept 2010 dalam rangka penetapan tipologi dan transformasi KPPBC pada tahun 2010

Program asistensi ini disusun bekerja sama dengan Tim Percepatan Reformasi kepabeanan dan Cukai

Page 12

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

7. Pembahasan dengan Menpan dan RB

Menpan dan RB

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Q3 2011

Jangka Panjang


100%

Produk Tindak Lanjut 7 Januari 2011. Undangan dan Surat Tugas terlampir Telah dilakukan pembahasan dengan Kemen PAN dan RB dalam rapat tanggal 2 Agustus 2011. Terlampir undangan rapat dari Kemen PAN dan RB (Und/744/D.II.PAN-RB/7/2011, tanggal 29 Juli 2011) dan dari Sekjen Kemenkeu

Keterangan 8

PMK 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC adalah perubahan dari PMK74/PMK.01/2009.

(Und-431/SJ/2011/2011 tanggal 29 Juli 2011) 8. Persetujuan struktur organisasi (Perubahan Perpres)

Sekretaris DJBC

Q4 2011

100 %

Surat Kemen PAN dan RB no. B/1907/M.PAN-RB/08/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Persetujuan Prinsip Usulan Penataan Organisasi Kementerian Keuangan 2011 PMK 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang perubahan dari PMK74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC.

Poin utama pada Masalah No. urut 7 adalah proses “Transformasi Kantor Modern yang mengalami kelambatan” Terkait masalah tersebut, perlu disampaikan bahwa proses transformasi kantor modern tidak terkendala oleh Perpres no. 9 tahun 2005, dan untuk mentransformasi kantor modern hanya diperlukan perubahan atas PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Unit Vertikal DJBC. Oleh karena itu, penetapan “Perubahan Perpres” sebagai indikator


Page 13

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

9. Transformasi 11 kantor modern tahun 2011, yaitu: a. KPPBC Medan

Sekretaris DJBC

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang



6

7

5

Q4 2011

100 %

Keterangan 8 keberhasilan dianggapa kurang sesuai dan perlu diubah menjadi “Perubahan PMK:

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 1. No. Kep-98/BC/2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A2 Tanjung Balai Karimun dan KPPBC Tipe A2 Jambi menjadi KPPBC TMP B

b. KPPBC Teluk Nibung c. KPPBC Tanjung Balai Karimun d. KPPBC Pekanbaru

2. No. Kep-106/BC/2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A3 Entikong menjadi KPPBC TMP C

e. KPPBC Teluk Bayur f. KPPBC Jambi g. KPPBC Entikong

3. No. Kep-120/BC/2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A2 Medan dan KPPBC Tipe A3 Teluk Nibung menjadi KPPBC TMP C

h. KPPBC Banjarmasin i. KPPBC Samarinda j. KPPBC Tarakan k. KPPBC Nunukan

4. No. Kep-121/BC/2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru dan KPPBC Tipe A2 Teluk Bayur menjadi KPPBC TMP B 5. No. Kep-131/BC/2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A3 Tarakan dan KPPBC Tipe A3 Nunukan menjadi KPPBC TMP C 6. No. Kep-132BC/2011 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A2 Samarinda dan KPPBC Tipe A2 Banjarmasin menjadi KPPBC TMP B

10. Transformasi kantor lainnya yang akan dijadikan kantor modern secara keseluruhan di tahun 2012 Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

2012

75 %

Kajian tentang struktur organisasi modern yang mencakup kantorkantor yang tipenya lebih kecil sudah diselesaikan dan telah

Page 14

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

1

2

Program Solusi

Penanggung Jawab

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


(76 kantor)

8

Produk Tindak Lanjut 7 disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat no. S852/BC/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

1.

Hasil pengukuran dan penyempurnaan metodologi analisis beban kerja

1. Penetapan hasil pengukuran dan penyempurnaan metodologi analisis beban kerja, diantaranya meliputi sinkronisasi norma waktu unit kerja dan meningkatkan akurasi pengukuran beban kerja terkait bisnis proses yang relatif sama.

Sekretaris DJBC

Desember 2010

100 %

Telah diajukan surat ke Sekjen Kemkeu dlm rangka penetapan hasil ABK (Surat Dirjen nomor 1001/BC/2010)

2.

Pengusulan jumlah dan formasi SDM sesuai dengan kebutuhan dibawah koordinasi Sekjen Kemenkeu

2. Pengusulan jumlah dan formasi SDM sesuai dengan kebutuhan dibawah koordinasi Sekjen Kemenkeu

Sekretaris DJBC dan Biro SDM Sekjen Kemenkeu

Desember 2010

100 %

Telah diajukan surat kepada Biro SDM Sekjen Kemenkeu Nomor S1499/BC.1/UP.10/2010 tgl 29 Oktober 2010 hal Estimasi kebutuhan pegawai golongan II dari Program Diploma III umum dan SMK, serta Program Diploma I dan III STAN


Keterangan 8

Diadakan pembahasan dengan pejabat Kabuki dari Kantor Wilayah DJBC dengan nara sumber dari biro Organta Kemenkeu dan PT. Toyota Astra dalam rangka petunjuk teknis pelaksanaan ABK berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Nomor ST158/BC.1/2010 dan ST-159/BC.1/2010 tgl 17 Sept 2010

Page 15

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

3.

4.

Terlaksananya Program percepatan pelaksanaan assesment

3. Melanjutkan program percepatan pelaksanaan assesment : a. 150 orang Pejabat Eselon IV

Sekretaris DJBC dan Biro SDM Sekjen Kemenkeu

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

100 %

Nov2010

Meningkatnya jumlah Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan

Percepatan penyelenggaraan assessment centertelah dilakukansejak bulan September 2010, sehingga total pejabat yang mengikutiassessment center tahun 2010 berjumlah 630 orang dalam 6 tahap sebagai berikut : 1. S-789/BC.1/UP.6/2010 tanggal 9 Juni 2010 (90 orang) 2. S-956/BC.1/UP.6/2010 tanggal 20 Juni 2010 (90 orang) 3. S-1055/BC.1/UP.6/2010 tanggal 8 Juli 2010 (144 orang) 4. S-1364/BC.1/UP.6/2010 tgl 6 Sept 2010 (144 orang) 5. S-1467/BC.1/UP.6/2010 tanggal 6 Sept 2010 (54 orang) 6. S-1767/BC.1/UP.6/2010 tanggal 4 Nov 2010 (108 orang)

b. 350 orang Pejabat Eselon IV

c. Pelaksana (assestment center dibawah koordinasi Biro SDM Sekjen Kemenkeu terkait penjadwalan penyelenggaraannya).


Sekretaris DJBC dan BPPK

Des 2010

Q2 2011

100%

Q3-Q4 2011

100 %

Telah diselenggarakan assessment center untuk pejabat Eselon IV dan pejabat fungsional setingkat Eselon IV sebanyak 352 orangdalam 3 tahap, sebagai berikut: 1. S-390/BC.1/UP.6/2011 tanggal 17 Maret 2011 (54 orang, hadir 49 orang) 2. S-527/;BC.1/UP.6/2011 tanggal 07 April 2011 (198 orang, hadir 197 orang) 3. S-703/BC.1/UP.6/2011 tanggal 04 Mei 2011 (106 orang) Sesuai dengan Nota Dinas Sekertaris Direktorat Jenderal Nomor ND438/BC.1/2011 1. S-1273/BC.1/UP.6/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tanggal 20 Oktober

Telah dilaksanakan assessment centeruntuk pejabat Eselon V dan pelaksana sebanyak 316 orang dalam 3 tahap sebagai berikut:

Page 16

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 (diikuti 97 orang)

Keterangan 8 2011.

2. S-1406/BC.1/UP.6/2011 tanggal 13 September 2011 (diikuti 99 orang) 3. S-1731/BC.1/UP.6/2011 tanggal 14 Oktober 2011 (120 orang, jumlah peserta hadir masih dalam proses rekapitulasi Terkait dengan hal di atas, akan dipercepat pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan termasuk kurikulumnya yang berbasis kompetensi (diklat teknis, diklat fungsional, diklat manajerial, seminar dan training) dengan DIPA /Anggaran DJBC: a. DTSS PPNS

b. Diklat manajerial Pejabat Struktural


Q4 2010

2011

100 %

Telah diselenggarakan DTSS PPNS dalam 2 tahap, yaitu pola 400 jamlat sesuai surat Sekretaris DJBC Nomor S1519/BC.1/UP.6/2010 hal pemanggilan calon peserta diklat PPNS pola 400 JP (30 orang peserta), dan S1802/BC.1/UP.6/2010 tanggal 19 Vovember 2010 hal pemanggilan calon peserta diklat PPNS pola 100 JP (30 orang peserta)

100%

Telah diselenggarakan sesuai workshop manajerial Kepala Kantor pada 29 November s.d. 3 Desember 2010 sesuai Surat Sekretaris Nomor S1823/BC.1/UP.6/2010 tanggal 23 November 2010

Page 17

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

c. Crash Program DTSD Kepabeanan dan Cukai

Telah diprogramkan untuk tahun 2011 sesuai Surat Kepala Pusdiklat BC Nomor S610/PP.5/2010 tanggal 6 Oktober 2010 hal Rencana Program Diklat Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2011, direncanakan pada : 1. 31 Jan s.d. 29 April 2011 2. 21 Maret s.d. 25 April 2011 3. 6 Juni s.d. 4 Juli 2011 - Telah dilaksanakan program DTSD Kepabeanan dan Cukai tgl 31 Januari s.d. 29 April 2011 sesuai S-74/BC.1/UP.6/2011 tgl 26 Januari 2011 - Telah dijadwalkan program DTSD Kepabeanan dan Cukai tgl 21 Maret s.d. 17Juni 2011 sesuai S-258/BC.1/UP.6/2011 tgl. 24 Februari 2011

9

Oktober 2010

100 %

ND-81/TPR/2010 Tgl. 25 Okt 2010

Pelaksanaan evaluasi Kantor Modern secara bersama-sama (Kantor Modern, Kanwil DJBC, Direktorat terkait, PusKIKC) dan komprehensif

November 2010

100 %

Tahap pertama selesai (konsinyering di Gadog)

3.

Penyusunan rencana tindak hasil evaluasi Kantor Modern

Desember 2010

4.

Pelaksanaan rencana tindak hasil evaluasi kantor Modern

Berkelanjutan

5.

Evaluasi pelaksanaan rencana tindak hasil evaluasi kantor modern

Berkelanjutan

1.

Dilakukannya evaluasi kantor modern secara periodik dan berjenjang

1.

Pembahasan awal atas Laporan Evaluasi yang telah disusun oleh masing-masing kantor modern dan penyiapan bahan evaluasi

2.

Meningkatnya persepsi pengguna jasa terhadap kinerja Kantor Modern berdasarkan hasil survey independen

2.


TPR

Tahap ke-2 di Surabaya tgl 22-24 Nov 2010 100 %

Telah disusun evaluasi Kantor Modern Pelaksanaan rencana tindak hasil evaluasi kantor modern (berkelanjutan), sampai dengan tahun 2011 terdapat 42 (empat puluh dua) surat masuk yang akan menjadi bahan analisis untuk dilaksanakan evaluasi lanjutan,

Page 18

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 yaitu sebagai berikut :

Keterangan 8

- KPU Tipe B Batam (S104/KPU.02/2011 tanggal 14 Januari 2011) - KPPBC TMP Bandung (S39/WBC.08/KPP.MP.04/2011 tanggal 13 Januari 2011) - KPPBC TMP Tanjung Perak (S240/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 10 Januari 2011) - Kanwil DJBC Sumut (S45/WBC.02/2010 tanggal 27 januari 2011) - Kanwil DJBC Banten (S28/WBC.06/BG.01/2011 tanggal 27 Januari 2011) - KPPBC TMP Bandung (S97/WBC.08/KPP.MP.04/2011 tanggal 31 janiari 2011) - Kanwil DJBC Jateng dan DIY (S-123/WBC.09/BG.01/2011 tanggal 31 januari 2011) - KPPBC TMP Purwakarta (S595/WBC.08/KPP.MP.03/2011 tanggal 17 Februari 2011) - KPPBC TMP Bandung (S152/WBC.08/KPP.MP.04/2011 tanggal 16 Februari 2011) - KPPBC TMP Tanjung Perak (S1196/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 07 Februari 2011) - Kanwil DJBC Jatim II (SP62/WBC.11/BG.01/2011 tanggal 28 Februari 2011) - Kanwil DJBC Jakarta (S114/WBC.07/2011 tanggal 10 Maret 2011) - KPPBC TMP Tanjung Perak (S2153/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 08 Maret 2011) - KPPBC TMP Bandung (S263/WBC.08/KPP.MP.04/2011 tanggal 15 Maret 2011) Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Page 19

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4


Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

7 - KPPBC TMP Purwakarta (S1171/WBC.08/KPP.MP.03/2011 tanggal 25 Maret 2011) - KPPBC TMP Bandung (S409/WBC.08/KPP.MP.04/2011 tanggal 20 April 2011) - Kanwil Banten (SP78/WBC.06/BG.01/2011 tanggal 19 April 2011) - KPU Tipe B Batam S649/KPU.02/2011 tanggal 27 April 2011) - KPPBC TMP Purwakarta (S1598/WBC.08/KPP.MP.03/2011 tanggal 26 April 2011) - Kanwil DJBC Sulawesi (SP139/WBC.15/BG.01/2011 tanggal 26 April 2011) - Kanwil DJBC Riau dan Sumbar (SP-52/WBC.03/2011 tanggal 11 April 2011) - Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan (S-160/WBC.05/2011 tanggal 19 Mei 2011) - Kanwil DJBC Jateng dan DIY (SP-522/WBC.09/BG.01/2011 tanggal19 April 2011) - KPPBC TMP Purwakarta (S1825/WBC.08/KPP.MP.03/2011 tanggal 12 Mei 2011) - KPPBC TMP Bandung (S534/WBC.08/KPP.MP.04/2011 tanggal 31 Mei 2011) - KPPBC TMPTanjung Perak (S3206/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 08 April 2011) - KPPBC TMP Tanjung Perak (S4135/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 31 Mei 2011) - KPPBC TMP Bandung (S608/WBC.08/KPP.MP.04/2011 tanggal 10 Juni 2011) - Kanwil DJBC Jakarta (S112/WBC.07/BG.01/2011

8

Page 20

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



6 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


7 tanggal 16 Juni 2011) KPPBC TMP Purwakarta (S2222/WBC.08/KPP.MP.03/2011 tanggal 15 Juni 2011) Kanwil DJBC Jawa Barat (S272/WBC.08/BG.01/2011 tanggal 29 April 2011) KPPBC TMP Bandung (S741/WBC.08/KPP.MP.04/2011 tanggal 13 Juli 2011) KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta S2620/WBC.08/KPP.MP.01/2011 tanggal 18 Juli 2011 Kanwil DJBC Jateng dan DIY SP-756/WBC.09/BG.01/2011 tanggal 27 Juli 2011 KPU Tipe B Batam S1058/KPU.02/2011 tanggal 18 Juli 2011 Kanwil DJBC Banten SP142/WBC.06/BG.01/2011 tanggal 22 Juli 2011 Kanwil DJBC Riau dan Sumbar SP-113/WBC.03/BG.01/2011 tanggal 25 Juli 2011 Kanwil DJBC Jawa Barat S380/WBC.08/2011 tanggal 22 Juli 2011 Kanwil DJBC Sulawesi SP202/WBC.15/BG.01/2011 tanggal 22 Juli 2011 Kanwil DJBC Jakarta S338/WBC.07/2011 tanggal 27 Juli 2011 KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung S960/WBC.08/KPP.MP.04/2011 tanggal 13 September 2011 KPPBC TMP Purwakarta S3293/WBC.08/KPP.MP.03/2011 tanggal 16 September 2011 KPPBC TMP Bandung S1149/WBC.08/KPP.MP.04/2011

Keterangan 8

Page 21

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

10

11

1.

Penyampaian kajian tentang public governance (check and balance) penyusunan kebijakan kebijakan teknis Kepabeanan dan Cukai

2.

Adanya penataan kembali fungsi perumusan kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai

1.

Setiap persidangan banding diwakili oleh pegawai yang mempunyai kapasitas

2.

Terselesaikannya draft perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya

3.

4.

Terselesaikan dan tersosialisasinya Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai tentang Tata Cara Penetapan Nilai Pabean Pendelegasian wewenang penanganan keberatan kepada Kanwil DJBC dan

1. Kajian fungsi kebijakan sesuai prinsip good governance

Direktur PPKC

2. Melaporkan hasil kajian kepada Menteri Keuangan

2. Mengusulkan Training dan Retraining pegawai yang mewakili DJBC dalam proses pengadilan kepada Sekretaris DJBC

Jangka Menengah 5

Oktober 2010

Jangka Panjang


7 tanggal 13 Oktober 2011 • Telah disusun draft KMK tentang pengalihan perumusan kebijakan perpajakan ke BKF

100 %

• Telah disampaikan pada tgl 28 Oktober 2010

Keterangan 8

• Telah dipresentasikan kepada Menteri Keuangan. Draft KMK tentang Mekanisme Perumusan Kebijakan Perpajakan dan Kebijakan Teknis Perpajakan telah dikirimkan ke Biro Hukum dengan surat nomor S627/BC.8/2010 tanggal 27 Oktober 2010 .

Desember 2010

Direktur PPKC


100 %

November 2010

3. Keputusan Menteri Keuangan tentang proses perumusan, penilaian dan pelaksanaan

1. Membentuk Tim Khusus untuk mewakili DJBC di setiap persidangan banding di Pengadilan Pajak

Jangka Pendek

September 2010

100 %

Telah diterbitkan Nota Dinas nomor ND-55/BC.8.4/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pembagian Tugas .

Oktober 2010

100 %

- Telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas nomor : ND823/BC.8/2010 tanggal 24 September 2010 - Telah dilaksanakan training sesuai ST-325/BC.8/2010 - Pegawai yang ditunjuk tersebut saat ini sedang menjalani Diklat PPNS dimaksud.

3. Mengusulkan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Peraturan Pelaksanaannya

Oktober 2010

4. Melakukan sosialisasi kepada pegawai DJBC dan pengguna jasa

November 2010


100 %

100 %

Telah diajukan Draft Perubahan PMK sesuai dengan Surat nomor : S-526/BC/2010 tanggal 3 Juni 2010 dan Draft tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum. PMK tentang Keberatandi Bidang Kepabeanan Nomor 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2010, dan dijadwalkan untuk sosialisasi pada tanggal 31

Page 22

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

1

2 KPU BC 5.

Format surat uraian banding yang telah disempurnakan

6.

Menurunnya jumlah pengajuan banding

Program Solusi

Penanggung Jawab

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



6

7 Januari s.d. 14 Februari 2010

5. Penetapan Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.01/1996 tentang Nilai Pabean

September 2010

100 %

Sudah dibuat perubahan dan diterbitkan PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tgl 01 Sept 2010.

6. Melakukan perubahan Peraturan Direktur Jenderal BC No. P01/BC/2003 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Pabean

November 2010

100 %

Termasuk dalam PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tgl 01 Sept 2010

7. Melakukan review (koordinasi) dengan Pengadilan Pajak

November 2010

100 %

- Tim kelompok kerja - Seminar pengadilan pajak - Menyampaikan PMK Nomor160/PMK.04/2010

8. Kebijakan pendelegasian wewenang penanganan keberatan kepada Kanwil DJBC dan KPU BC

September 2010

100 %

Sudah dibuat pendelegasian dengan Keputusan Dirjen No. KEP-33/BC/2010 tgl 21 Mei 2010.

9. Mengevaluasi keputusan keberatan Kanwil DJBC dan KPU BC

September 2010

100 %

Sudah dilaksanakan

10. Memberikan asistensi kepada petugas penelitian keberatan di KWBC

September 2010

100 %

Telah dilaksanakan dengan Surat Perintah No. Print-29/BC/2010 tgl. 8 Juni 2010

11. Menyempurnakan SOP penelitian keberatan

Oktober 2010

100%

Telah diterbitkan Surat Edaran Nomor : SE-21/BC/2010 tg 26 Oktober 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penerusan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan

12. Membentuk Tim penyempurnaan format dan isi Surat Uraian Banding

Oktober 2010

100%

Telah diterbitkan Nota Dinas nomor : ND-62/BC,84/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penugasan sebagai Tim Penyempurnaan SUB dan Pembuatan SOP Banding .

13. Menerapkan format dan isi Surat

Oktober

100%

Telah diterbitkan Nota Dinas nomor: ND-911/BC.8/2010


Keterangan 8

Page 23

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

1

2

Program Solusi 3 Uraian Banding

Penanggung Jawab 4

1. Terselesaikan dan tersosialisasinya Surat Edaran tentang komunikasi dan publikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan citra DJBC kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan DJBC 2. Menurunnya berita negatif yang diberitakan oleh media nasional yang terpercaya.

13

1.

2.

Terselesaikan dan tersosialisasinya Peraturan Menteri Keuangan mengenai jaminan, termasuk jaminan tunai yang belum menjadi penerimaan negara

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


2010

Produk Tindak Lanjut 7 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Format dan Isi Surat Uraian Banding (terlampir)

Oktober 2010

100%

Telah diajukan Draft Perubahan PMK sesuai dengan Surat nomor : S-526/BC/2010 tanggal 3 Juni 2010 dan Draft tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum (terlampir)

Oktober 2010

100%

Kajian tentang sistem komunikasi dan publikasi DJBC

2. Penyusunan draft penyempurnaan Surat Edaran DJBC tentang komunikasi dan publikasi

November 2010

100%

Draft SE DJBC tentang komunikasi &publikasi

3. Penetapan Surat Edaran tentang komunikasi dan publikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan citra DJBC

Desember 2010

100 %

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 38/BC/2010 tanggal 28 Desember 2010

100 %

Sosialisasi tahap awal dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2011 sesuai surat undangan nomor UND33/BC.8/2011 tanggal 25 Februari 2011

November 2010

100 %

Dengan surat nomor S1128/BC/2010 tanggal 16 Nopember 2010, telah disampaikan Draft/Rancangan PMK Tentang Jaminan

2. Pembahasan dengan Biro Hukum

Desember 2010

100 %

Draft penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan mengenai jaminan telah dikirim ke Biro hukum SekjenKemkeu dengan surat Nomor S-1128/BC/2010 tanggal 16 Nopember 2010

3. Penerbitan PMK mengenai jaminan

Desember

100 %

PMK Nomor 259/PMK.04/2010 tanggal 31 desember 2010 tentang

14. Melakukan penyempurnaan ketentuan tentang pengajuan banding dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.04/2007 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan peraturan pelaksanaanya 12

Jangka Pendek

1. Kajian tentang sistem komunikasi dan publikasi DJBC

Direktur PPKC

4. Sosialisasi Surat Edaran tentang komunikasi dan publikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan citra DJBC

1. Menyusun draft penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan mengenai jaminan

Q1 2011

Direktur PPKC

Semua rekening jaminan tunai mendapatkan ijin dari DJPB


Keterangan 8

Page 24

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


2010

4. Menerbitkan Peraturan mengenai jaminan

Dirjen

1. Terselesaikan dan tersosialisasikannya PMK tentang Nilai Pabean dan PDJ tentang Database Nilai Pabean, LPPNP dan Konsultasi 2. Tersusunnya materi instruksi Menteri Keuangan tentang doktrin baru pemeriksaan dan penetapan yang didasarkan pada good governance 3. Terbentuknya unit Quality Assurance dan Eksaminasi pada kantor-kantor berikut : - KPU Tanjung Priok - KPPBC Tipe Madya Belawan - KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta

1. Sosialisasi PMK tentang Nilai Pabean

Direktur PPKC

2. Penetapan dan Sosialisasi Peraturan Dirjen BC tentang Database Nilai Pabean (DBH)

3. Penyusunan PerDirjen tentang Konsultasi dan LPPNP serta Surat Edaran tentang Eksaminasi dan Quality Assurance

4. Pembentukan Unit Quality Assurance

- KPPBC Tanjung Emas - KPPBC Tipe Madya


Direktur Teknis Kepabeanan

7 Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

Januari 2011

100 %

PerDirjen Nomor P-02/BC/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

Februari 2011

100 %

Sosialisasi telah dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan ST-13/BC/2011

Oktober 2010

100 %

Telah dilakukan sosialisasi terpusat di Kantor Pusat dengan mengundang perwakilan dari masing-masing kantor yang dimulai tanggal 27 September 2010 sesuai Surat nomor S1429/BC.1/UP.6/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi.

November 2010

100 %

PerDirjen Nomor P-40/BC/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dan telah disosialisasikan pada tanggal 27 September 2010 sesuai Surat nomor S-1429/BC.1/UP.6/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi (surat terlampir)

Oktober 2010

100 %

PerDirjen Nomor P-38/BC/2010 tgl 01 Oktober 2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean dan P-39/BC/2010 tgl 01 Oktober 2010 tentang LPPNP

November 2010

100 %

SE-22/BC/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kendali Mutu (Quality Assurance) dan Eksaminasi Penelitian Nilai Pabean dan/atau Tarif

5. Sosialisasi peraturan mengenai jaminan

14


Keterangan 8

Page 25


Target Waktu Ukuran Keberhasilan 2 Tanjung Perak

Program Solusi

Penanggung Jawab

3

4

16

Terselesaikan dan tersosialisasinya Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai (PDJ) dan format baru tentang Customs Declaration

Terselesaikan dan tersosialisasikannya perubahan PMK tentang barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara dan barang milik negara

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

5. Pembentukan Unit Eksaminasi

November 2010

100 %

SE-22/BC/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kendali Mutu (Quality Assurance) dan Eksaminasi Penelitian Nilai Pabean dan/atau Tarif

6. Menyusun materi instruksi Menteri Keuangan tentang doktrin baru pemeriksaan bahwa dalam hal keragu-raguan maka dipilih alternatif yang meringankan pengguna jasa dengan memperhatikan pengamanan terhadap hak negara yang berkeadilan

Desember 2010

100 %

Penyusunan telah selesai dilaksanakan, saat ini draft Instruksi tersebut masih dibahas di level eselon II Kantor Pusat DJBC

September 2010

100 %

2. Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan cukai tentang penyempurnaan CD berupa perubahan bentuk, isi dan informasi, dan sanksi yang diatur dalam CD

Oktober 2010

100 %

Telah diterbittkan Perdirjen No. P41/BC/2010 tentang perubahan Perdirjen Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor

3. Sosialisasi PDJ tentang perubahan Customs Declaration

November 2010

100 %

Sosialisasi diadakan di KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta pada tanggal 29 November 2010,

Desember 2010

100 %

Draft PMK tentang Barang Tidak dikuasai , Barang Dikuasai Negara dan Barang Milik Negara masih dalam tahap penyusunan yang dilakukan Dit. Teknis Kepabeanan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Hasil Audit Itjen nomor SR-287/IJ/2010 tgl. 15 Oktober 2010

4. Menurunnya penetapan nilai pabean yang tidak tepat sasaran

15

Jangka Pendek

1. Pengkajian perubahan CD terkait dengan Undang-undang yang terkait

1. Menyusun draft perubahan PMK tentang barang tidak dikuasai negara, barang dikuasai negara dan barang milik negara bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan




Page 26

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

5

2. Penetapan perubahan PMK tentang barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara dan barang milik negara

3. Sosialisasi

Jangka Menengah

Direktur PPKC

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

Q1 2011

100 %

Telah ditetapkan dengan PMK Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian terhadap barang yang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara

Q1 2011

100 %

Telah dilakukan sosialisasi PMK Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian terhadap barang yang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Teknis Kepabeanan Nomor ND394/BC.2/2011 tanggal 20 April 2011 di beberapa tempat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu : -

17

1. KPPT dapat beroperasi penuh pada awal 2011

1.

Operasionalisasi awal ekspor dan impor di KPPT

2.

Evaluasi kegiatan operasionalisasi ekspor dan


Direktur Fasilitas Kepabeanan

Kantor Pusat DJBC (28 April 2011) Kanwil DJBC Sumatra Utara (03-05 Mei 2011) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur (10-12 Mei 2011) Kanwil DJBC Jateng dan DIY (18-20 Mei 2011) Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT (24-26 Mei 2011) Kanwil DJBC Jatim I (30 Mei-01 Juni 2011) Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat (07-09 Juni 2011)

September 2010

100 %

Ekspor pertama tgl 24 Agustus 2010 Impor pertama tgl 30 Agustus 2010

Oktober 2010

100 %

Berdasarkan KEP-55/BC/2010 telah ditetapkan 3 perusahaan yang dapat memasukkan barang

-

Page 27

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

1

2

Program Solusi 3 impor di KPPT

Penanggung Jawab

Jangka Pendek

4

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 impor ke TPS di KPPT Kawasan Industri Jababeka menggunakan BC 1.2, yaitu : 1. PT. Kao Indonesia (IP) 2. PT. Kimberly-Clark Indonesia (IP) 3. PT. Tekpak Indonesia (KB)

Keterangan 8

Berdasarkan data bulan Agustus s.d. September 2010, kegiatan operasional terdiri dari : - PT. Mulia Glass (2 dok. ekspor / BC 3.0) - PT. Toshiba Consumer (1 dok. Ekspor / BC 3.0) - PT. Kimberly Clark-Indonesia (6 dok. Impor / BC 2.0) - PT. Tekpak Indonesia (2 dok. Impor / BC 2.3) Sedang dilakukan persiapan rencana implementasi through B/Ldi KPPT berupa : • Penyiapan dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan mekanisme angkut lanjut dengan dokumen BC 1.1. (inward/outward manifest) untuk pengangkutan barang imporekspor ke dan dari KPPT • Penyiapan sistem otomasi (NSW, SKP PDE manifest dan TPS OL) termasuk instalasi dan pelatihan pegawai • Pengembangan organisasi dan SDM pada KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi. 3.

Sosialisasi KPPT kepada market forces.


November 2010

100 %

Sosialisasi telah dilaksanakan di KPPBC Tipe Madya Bekasi pada tanggal 12 Juli 2010. Undangan dan daftar hadir terlampir

Page 28

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

4.

Sosialisasi KPPT Lanjutan.

5.

Operasionalisasi penuh ekspor dan impor di KPPT

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Desember 2010

Q1 2011

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

100 %

Berdasarkan ST-207/BC.3/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dilakukan evaluasi lanjutan KPPT, serta hearingdengan pihak internal DJBC ( KPU Tanjung Priok dan KPPBC Madya Bekasi)serta Stakeholder (CDP pengelola KPPT dan Shipping Line Company)

100 %

Saat ini KPPT telah beroperasi penuh melayani kegiatan ekspor dan impor (dokumen BC 1.2, BC 2.3, BC 2.0, dan BC 3.0) di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi. Laporan kegiatan KPPT terlampir.

18

2. Laporan kepada Menteri Keuangan tentang hasil identifikasi hambatan pelaksanaan tugas pelayanan dan rekomenda-si terkait instansi/pihak lain dan rencana tindak perbaikan

Penyusunan laporan kepada Menteri Keuangan tentang hasil identifikasi hambatan pelaksanaan tugas pelayanan di pelabuhan dan rekomendasi terkait instansi/pihak lain dan rencana tindak perbaikan


November 2010

100 %

Sudah dilakukan Identifikasi dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan dengan surat Nomor S- 1157/BC/2010 tanggal 23 November 2010

1.

Penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan tentang TPB (KB, GB, TBB, dan TLB) dan KITE

1. Pengajuan draft PMK tentang KB dan GB

September 2010

100 %

Telah diajukan dengan S752/BC/2010 tgl 11 Agustus 2010, draft awal sudah siap dibahas dalam rapat konsinyering

2.

Meningkatnya realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu

1. Direktur Fasilitas Kepabeanan 2. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan *

2. Pengajuan draft PMK tentang KITE

Oktober 2010

100 %

Draft sudah ada

3. Pengajuan draft PMK tentang TLB dan TBB

November 2010

100 %

Telah diajukan dengan S1168/BC/2010 tgl 26 November 2010


Page 29

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

4. Penyerahan draft final PMK tentang TPB dan KITE ke Biro Hukum.

Jangka Pendek

5 Desember 2010

5. Finalisasi PMK tentang TPB dan KITE

19

1.

Penyempurnaan profiling importir secara periodik dan melibatkan unit vertikal

2.

Menurunnya jumlah persentase Pemeriksaan Fisik

3.

Tersedianya sarana dan prasarana pemeriksaan fisik oleh TPS untuk menciptakan suasana kondusif bagi pemeriksa barang dalam menjalankan wewenang dan

Q1 2011

1. Menyempurnakan profiling importir terkait penjaluran untuk mengurangi beban pemeriksaan fisik

Direktur P2

2. Mewajibkan TPS untuk menyediakan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk menciptakan suasana kondusif bagi pemeriksa barang dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya

Kepala Kantor

3. Melakukan evaluasi atas kinerja pemeriksafisik secara periodik

Kepala Kantor


Jangka Menengah

Oktober 2010

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

100 %

Draft PMK tentang TPB telah disampaikan dengan S752/BC/2010 tanggal 11 Agustus 2010; draft tentang KITE disampaikan dengan S765/BC.8/2010 tanggal 30 Desember 2010

100 %

-

Sesuai Nota Dinas Direktur Fasilitas Kepabeanan Nomor ND-369/BC.3/2011 tanggal 15 Juni 2011 perihal Penerusan RPMK KB,GB, dan KITE

-

Sesuai Surat Direktur Jenderal Nomor S-632/BC/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Penyampaian Kembali RPMK tentang Kawasan Berikat, Gudang Berikat, KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

100 %

Telah diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : INS-06/BC/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penetapan Jalur dan Penyusunan serta Pemutakhiran Profil Importir dan Profil Komoditi dalam Pelayanan dan Pengawasan Impor

Berkelanjutan

100 %

Sesuai surat Nomor S1157/BC/2010 tanggal 23 Nopember 2010

Berkelanjutan

100 %

Dilakukan bersamaan dengan evaluasi kantor modern

Page 30

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

1

20

2 tanggung jawabnya

1.

Penetapan peraturan tentang mekanisme profiling danscoringterhadap importir

2.

Internalisasi penegakan disiplin pegawai terutama pada titik rawan melalui penerapan kode etik

3.

4.

Pelayanan dan pengawasan terhadap importir sesuai dengan tingkat kepatuhan Ditindaklanjutinya pelanggaran yang dilakukan oleh importir family

Program Solusi

Penanggung Jawab

3

4

4. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada pengguna jasa mengenai hak dan kewajibannya pada saat pemeriksaan fisik

Direktur PPKC

1. Pengarahan kepada para pejabat PFPD, Pemeriksa Fisik dan unit Penindakan dan Penyidikan untuk meningkatkan disiplin

Direktur P2

2. Penegakan disiplin pejabat yang melanggar kode etik

1. Kepala PUSKIKC

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Berkelanjutan

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

100 %

Telah dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai P07/BC/2010 tentang pemeriksaan fisik barang impor

Oktober 2010

100 %

Sudah dilakukan pengarahan kepada PFPD, Pemeriksa Fisik dan Unit Penindakan dan Penyidikan pada tanggal 29 Oktober 2010 di KPU Tanjung Priok berdasarkan Surat Direktur Penindakan Nomor : S-699 /BC.5/2010 tanggal 25 Oktober 2010

Desember 2010

100 %

Untuk bulan Desember 2010 tidak ada pelanggaran kode etik

Desember 2010

100 %

Telah diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : INS-06/BC/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penetapan Jalur dan Penyusunan serta Pemutakhiran Profil Importir dan Profil Komoditi dalam Pelayanan dan Pengawasan Impor

Pelaksanaan tusi yang berkelanjutan

2. Sekretaris DJBC 3. Penerbitan peraturan tentang mekanisme profilingdan scoring terhadap importir

Direktur P2

4. Penegakan Peraturan (Law Enforcement) terhadap importir family

Direktur P2

Berkelanjutan

100 %

- Telah dilakukan enforcement dengan pemblokiran pada akhir Oktober 2010 terhadap 2225 importir. - Telah dibuat daftar rencana obyek pengawasan secara semesteran dengan focus entitas - Optimalisasi fungsi pengawasan di Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah terhadap profiling importir dengan mengacu pada INS-06/BC/2010 tgl. 27 Oktober 2010


Page 31

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

21

1. Terselesaikan dan tersosialisasikannya Peraturan Direktur Jenderal mengenai standarisasi pola pengawasan

1.

2. Meningkatnya Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

Penyusunan draft Peraturan Direktur Jenderal tentang standarisasi pola pengawasan,yang membakukan proses intelijen, penindakan dan penyidikan, hubungan kerja antar unit, dokumentasi input, proses dan output serta monitoring kinerja pengawasan, yang meliputi:

Direktur P2

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

Oktober 2010

100 %

Telah disusundraft Peraturan Direktur Jenderal tentang standarisasi pola pengawasan

• Penerbitan produk Intelijen (NHI/NI) dan tindak lanjutnya, • Patroli Laut, Pelabuhan,perbatasan darat dan kawasan pabean lainnya • Operasi Penindakan, • Penanganan Perkara, • Penanganan Barang Hasil Penindakan (BHP) • Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) 2.

Pembahasan dengan Staf Inti Peraturan Direktur Jenderal tentang standarisasi pola pengawasan

November 2010

100 %

Telah dilakukan pembahasandengan Staf Inti Peraturan Direktur Jenderal tentang standarisasi pola pengawasan

3.

Penetapan Peraturan Direktur Jenderal tentang standarisasi pola pengawasan

Desember 2010

100 %

Telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan

4.

Sosialisasi dan internalisasistandarisasi pola pengawasan agar kegiatan berjalan sistemik dan mencegah adanya KKN

100 %

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasanmulai tgl 31 Januari 2011 s.d. 23 Februari 2011. Surat tugas dan jadwal terlampir.


Direktur P2

Q1 2011

Telah dilaksanakan bersama dengan Direktorat PPKC, Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P53/BC/2010 tentang Tatalaksana

Page 32

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



6

7

Keterangan 8 Pengawasan, sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ST15/BC/2011 tanggal 24 Januari 2011. Pelaksanaan Sosialisasi dilakukan pada 5 Lokasi yaitu : KP DJBC (2 kali), Kanwil DJBC Sumut, KPPBC Makassar, KPU BC Batam dan Kanwil DJBC Jatim I.

3.

Penyempurnaan pola penilaian profil perusahaan dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal

5.

Penetapan Instruksi Direktur Jenderal tentang pola penilaian profil perusahaan

6.

Pemuktahiran profiling dalam rangka penetapan penjaluran berdasarkan manajemen risiko, yang meliputi: • Profil importir, • Profil penerima fasilitas (KB dan KITE) • Profil pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)


Direktur P2

Oktober – Desember 2010

100 %

Telah diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : INS-06/BC/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penetapan Jalur dan Penyusunan serta Pemutakhiran Profil Importir dan Profil Komoditi dalam Pelayanan dan Pengawasan Impor Telah dilakukan collecting data profil KB dan GB sebanyak 28 dari 51 kantor. Total KB : 1963 Total GB 1214 dan progressnya akan dilaporkan pada awal November 2010 Telah disampaikan konsep Surat Rahasia Direktur Jenderal tentang Profilling pengusaha KB dan GB dengan Nota Dinas rahasia Dir. P2 Nomor NDR-155/BC.5/2010 tgl 8 Desember 2010 Telah diterbitkan surat Direktur P2 nomor S- 877/BC.5/2010 tanggal 3 desember 2010 tentang Pemutakhiran Database KITE

Page 33

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

7.

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5 Q1 2011

Penyusunan pola penilaian dan pemuktahiran profiling dalam rangka penetapan penjaluran berdasarkan manajemen risiko, yang meliputi:

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

100 %

• Proses collecting data masih berlangsung • Penyusunan profil eksportir menunggu selesainya registrasi eksportir

• Profil eksportir, • Profil komoditi

• Telah disusun Profil eksportir tertentu berdasarkan P40 dan P-27 tgl 21 Mei 2010 • Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : INS06/BC/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penetapan Jalur dan Penyusunan serta Pemutakhiran Profil Importir dan Profil Komoditi dalam Pelayanan dan Pengawasan Impor 4.

Meningkatnya kegiatan operasi dan patroli pengawasan secara reguler berdasarkan

8.

Peningkatan pengawasan secara reguler berdasarkanmanajemen risiko, meliputi: • patroli laut dengan skema patroli mandiri atau perbantuan


Direktur P2

Berkelanjutan

1. Sesuai surat Direktur P2 Telah diminta kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Nangroe Aceh Darussalam, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Riau dan

-Telah dilaksanaan patroli laut di wilayah perairan KWBC Nangroe Aceh Darussalam,

Page 34


Target Waktu Ukuran Keberhasilan 2 manajemen risiko

Program Solusi 3 • patroli pelabuhan, dan perbatasan darat • pengawasan fasilitas KB dan KITE • Pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal termasuk pemalsuan pita cukai

Penanggung Jawab 4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 Sumatera Barat, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, dan KPU Tipe B Batam untuk melaksanakan patroli laut secara mandiri di wilayah kerjanya masing-masing guna mengantisipasi kemungkinan meningkatnya pelanggaran (penyelundupan) di wilayah Perairan Selat Malaka dan Pesisir Timur Sumatera menjelang datanya perayaan natal tahun 2010 dan tahun baru 2011. Terhadap Kakanwil diminta juga agar memerintahkan kepada Ka KPPBC yang ada dibawah pengawasaannya untuk melaksanakan patroli laut secara mandiri; 2. Dilaksanakan patroli laut yang bersifat perbantuan di wilayah perairan di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan, Kantor Pelayanan Utama BC Tipe B Batam terhitung mulai tanggal 7 November s.d. 31 Desember 2010 3. Pengawasan perbatasan darat di wilayah kerja KPPBC Tipe A3 Entikong; 4. Pengawasan kegiatan impor di wilayah kerja: a. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara b. Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat 5. Pelaksanaan surveillance perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE di wlayah kerja:


Keterangan 8 KWBC Sumatera Utara, KWBC Riau dan Sumatera Barat, KWBC Khusus Kepulaua Riau, dan KPU BC Tipe B Batam dengan bekerja sama KWBC Nangroe Aceh Darussalam dan KWBC Sumatera Utara -Telah dilaksanakan pengawasan kegiatan impor di wilayah kerja: 1. KPU BC Tipe A Tanjung Priok 2. KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan 3. KPPBC Tipe Madya Pabean Merak 4. KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung 5. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas 6. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak 7. KPPBC Tipe Madya Pabean Dumai 8. KPPBC Tipe Madya Pabean Pontianak 9. KPPBC Tipe B Kuala Langsa 10. KPPBC

Page 35

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 i. Kanwil DJBC Jakarta ii. Kanwil DJBC Banten iii. Kanwil DJBC Jawa Barat 6. Pelaksanaan operasi pengawasan MMEA di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Banten 7. Sampai dengan 20 Oktober 2011, Direktorat Penindakan dan Penyidikan telah melaksanakan pengawasan regular dengan kegiatan patrli, yaitu: a. 43 kali kegiatan patroli laut

operasi

b. 24 kali kegiatan pengawasan bidang kepabeanan c. 21 kali kegiatan pengawasan di bidang cukai d. 31 kali kegiatan pengawasan bidang NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)


Keterangan 8 Tipe A3 Teluk Nibung 11. KPPBC Tipe A2 Pekanbaru 12. KPPBC Tipe A2 Jambi -Telah dilaksanaan kegiatan surveillance dan pengawasan atas kegiatan perusahaan peneriman fasilitas KITE dan KB di wilayah kerja: 1. Kantor Wilayah DJBC Jakarta 1 2. Kantor Wilayah DJBC Banten 3. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat -Telah dilaksanakan operasi pengawasan BKC di wilayah kerja: 1. Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I 3. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II 4. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara 5. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY

Page 36

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

22

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8 6. Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT

5.

Tersebarnya secara periodik dan tepat waktu spesimen tanda tangan penerbit FTA

9. Pengawasan terhadap penyalahgunaan fasilitas FTA melalui penyebaran secara periodik dan tepat waktu tentang spesimen tanda tangan penerbit dalam rangka pendeteksian pelanggaran (pelarian HS /penyalahgunaan SKA )

Direktur P2

Berkelanjutan

100 %

Penyebaran telah dilakukan melalui program aplikasi pengawasan P2

6.

Pemanfaatan Aplikasi Passenger Analisys Unit (PAU) secara optimal

10. Penyempurnaan penerapan aplikasi PassengerAnalisys Unit (PAU) untuk profiling penumpang terkait penyelundupan narkoba

Direktur P2

Desember 2010

100 %

Pelaksanaan/penerapan PAU periode 31 Desember 2010, Matriks Pencapaian PAU Periode 31 Deember 2010 terlampir

7.

Tersebarnya profil barang larangan dan pembatasan yang terkait dengan limbah B3, barang Cities dan hasil hutan

11. Penanganan penyelundupan limbah B3, barang Citiesdan hasil hutan melalui penyebaran profil barang

Direktur P2

Desember 2010

1.

Tersosialisasinya pola pengawasan patroli laut yang terpadu

1.

Direktur P2

2.

Meningkatkan kegiatan patroli mandiri, gabungan dan terpadu dalam rangka pengawasan

Menyusun peta kerawanan pelanggaran di bidang Kepabeanan berdasarkan manajemen risiko


November 2010

Berkelanjutan

Telah dilakukan pembahasan dengan Direktorat Imigrasi

100 %

Telah dilakukan penyebaran informasi tentang satwa-satwa liar yang dilindungi berdasarkan Surat Rahasia Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SR16/BC/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pengawasan Mendalam atas Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar Indonesia

100 %

Telah disusun peta kerawanan Peta kerawanan pelanggaran di pelanggaran kepabeanan, yaitu: bidang kepabeanan a. Wilayah kerja Kanwil DJBC di Selat Malaka dan Nangroe Aceh Darussalam Pesisir Sumatera meliputi KPPBC Kuala Langsa Timur, antara lain: sebagaimana telah disampaikan pada surat Direktur P2 Nomor -Perbatasan S-702/BC.5/2010 tanggal 27 dengan Malaysia dan Singapore

Page 37



Program Solusi

Penanggung Jawab

2 Selat Malaka dan Pesisir Sumatera Timur

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

7

8 -Jarak tempuh yang relative pendek ke daerah pabean (+ 2-3 jam) -Banyaknya pelabuhan kecil/tangkahan yang digunakan sebagai tempat pembokaran barang secara illegal seperti di Kuala Langsa, Dumai -Pada KPPBC Kuala Langsa, KPPBC Dumai, KPPBC Teuk Nibung belum tersedia sarana pergudangan yang memadai. -Pada KPPBC Kuala Langsa, KPPBC Dumai, dan KPPBC Pekanbaru belum tersedia TPS. -Pada wilayah KPPBC Tanjung Balai Karimun, KPU Batam, KPPBC Tanjung Pinang terdapat banyak pelabuhan illegal yang digunakan untuk angkutan antar pulau sehingga menyulitkan pengawasan, terkait fasilitas FTZ yang ada disana

6 Oktober 2010;

b. Wilayah kerja Kanwil DJBC Sumatera Utara meliputi KPPBC Teluk Nibung sebagaimana telah disampaikan pada surat Direktur P2 Nomor S-703/BC.5/2010 tanggal 27 Oktober 2010; c. Wilayah kerja Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat meliputi KPPBC Pekanbaru dan KPPBC Tipe Madya Pabean Dumai sebagaimana telah disampaikan pada surat Direktur P2 Nomor S704/BC.5/2010 tanggal 27 Oktober 2010; d. Wilayah kerja Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau meliputi KPPBC Tanjung Balai Karimun dan KPPBC Tanjung Pinang sebagaimana telah disampaikan pada surat Direktur P2 Nomor S705/BC.5/2010 tanggal 27 Oktober 2010; e. Wilayah kerja KPU Tipe B Batam sebagaimana telah disampaikan pada surat Dir. P2 Nomor S-706/BC.5/2010 tanggal 27 Oktober 2010;


Page 38

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

2.

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan patroli gabungan dan terpadu

November 2010

3.

Melaksanakan patroli gabungan dan terpadu dengan menggunakan pedoman baru

Desember 2010

4.

Monitoring pelaksanaan patroli gabungan dan terpadu

Berkelanjutan

Berkelanjutan

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8 - Tidak didukung dengan sarana patroli laut yang memadai dan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan yang cukup baik

100 %

Telah disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Patroli Laut di Perairan Dalam Daerah Pabean

100 %

Pelaksanaan patroli laut bersamasama dengan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Nangroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 7 November s.d. 31 Desember 2010

100%

Pelaksanaan monitoring patroli gabungan dan terpadu akan Sampai dengan 20 dilakukan secara Oktober 2011, Direktorat berkesinambungan Penindakan dan Penyidikan telah melaksanakan patroli gabungan dan terpadu, yaitu: 1. Kegiatan Operasi Laut terpadu lintas Kanwil pada tanggal 05 April s.d 01 Juni 2011 (Kanwil DJBC Kepri, Kanwil DJBC Riau dan Sumbar, dan KPU DJBC


Page 39

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



6

7

Keterangan 8 Batam) 2. Kegiatan patroli/operasi gabungan pengawasan NPP dengan Mabes Polri, Polda Kepri, dan KPU DJBC Batam pada tanggal 13-17 April 2011 3. Kegiatan operasi terkoordinasi Bakorkamla Wilayah Satgas III pada tanggal 13-17 Juni 2011 4. Kegiatan Patkor Kastima ke-17 bersama Kastam Diraja Malaysia yang pada tanggal 18-29 Juli 2011 5. Kegiatan Operasi Gabungan pengawasan NPP dengan BNN, dan US DEA pada tanggal 27 Juli s.d 05 Agustus 2011 di Entikong, Nunukan, dan Atambua.


Page 40

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

3.

23

Surat usulan kerjasama antara DJBC dan Kantor Pusat Pertamina untuk pengisian BBM di SPBU Laut

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

5.

Menyampaikan surat usulan pembaharuan kerjasama antara DJBC dan Kantor Pusat Pertamina untuk pengisian BBM di SPBU Laut

Oktober 2010

100 %

Telah disusun Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Kantor Pusat Pertamina terkait kerjasama pengisian BBM di SPBU Laut.

6.

Pembahasan pembaharuan kerjasama antara DJBC dan Kantor Pusat Pertamina untuk pengisian BBM di SPBU Laut

Nopember 2010

100 %

Telah dilakukan pembahasan dengan PT. Pertamina pada tanggal 10 Nopember 2010 di Kantor Pusatdengan hasil akan mempelajari pemintaan DJBC

7.

Penandatanganan pembaharuan kerjasama antara DJBC dan Kantor Pusat Pertamina untuk pengisian BBM di SPBU Laut

100 %

Nota Kesepahaman telah ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2011

Oktober 2010

100 %

Telah dibuat Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S1049/BC/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Perijinan Penggunaan Senjata

Sesditjen

Desember 2010

100 %

Telah disusun kajian Pembentukan / Penataan Organisasi Pangkalan Patroli Laut (Kantor Pengawasan Laut)

Direktur P2

November 2010

100 %

Telah dilakukan identifikasi hambatan pelaksanaan penegakan hukum dan rekomendasi terkait instansi/pihak lain dan telah dilaporkan ke Menteri Keuangan dengan surat Nomor S- 1155/BC/2010 tanggal 23 Nopember 2010

4.

Surat usulan penyelesaian kepada Menteri Keuangan tentang proses perijinan penggunaan senjata yang memerlukan koordinasi kebijakan tingkat nasional

8.

Menyampaikan surat usulan penyelesaian kepada Menteri Keuangan tentang proses perijinan penggunaan senjata yang memerlukan koordinasi kebijakan tingkat nasional

5.

Terselesaikannya Kajian Revitalisasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC)

9.

Kajian Revitalisasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC)

1.

Teridentifikasinya hambatan terkait penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai

2.

Laporan kepada Menteri Keuangan tentang hambatan

Penyusunan laporankepada Menteri Keuangan tentang hasil identifikasi hambatan pelaksanaan tugas penegakan hukum dan rekomendasi terkait instansi/pihak lain dan rencana tindak perbaikan


Q1 2011

Nota Kesepahaman Nomor : Pertamina : 005/F00000/2011-S3 DJBC : PRJ01/BC.5/2011 Tgl. 18 Maret 2011

Page 41

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

1

24

2 penegakan hukum yang memerlukan koordinasi kebijakan tingkat nasional 1.

Terselesaikan dan tersosialisasikannya Modul penelaahan atas temuan audit untuk menjamin mutu LHA

2.

Terselesaikan dan tersosialisasikannya Modul penilaian mutu LHA

3.

Terselesaikan dan tersosialisasikannya Modul untuk mereview sertifikasi auditor

Program Solusi

Penanggung Jawab

3

4

1. Evaluasi dan Konsultasi peraturan terkait audit dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Direktur Audit

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

September 2010

100 %

Telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010 dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir

2. Pembahasan perubahan Peraturan Direktur Jenderal dan Surat Edaran Direktur Jenderal di Direktorat Audit

Oktober 2010

100 %

Draft sudah selesai disusun, saat ini dalam tahap permintaan tanggapan kepada Direktorat lain, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPU sesuai ND-668/BC.6/2010 dan S626/BC.6/2010 tgl 27 Oktober 2010

3. Pembahasan perubahan Peraturan Direktur Jenderal dan Surat Edaran Direktur Jenderal dengan staf inti DJBC

November 2010

100 %

Sudah ada pembahasan

4. Finalisasi draft Perubahan Peraturan Direktur Jenderal dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Desember 2010

100 %

Draft Perubahan Perdirjen Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, P-12/BC/2008 tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit dan Pengawasn mutu Audit (draft terlampir)

5. Pengajuan draft Perubahan Peraturan Direktur Jenderal dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Q1 2011

100 %

Telah diajukan dengan Nota Dinas Nomor ND-724/BC.6/2010 tanggal 08 Desember 2010

6. Penetapan Perubahan Peraturan Direktur Jenderal dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Q1 2011

100 %

Telah ditetapkan Perdirjen nomor Per-3/BC/2011 tentang perubahan atas Perdirjen Nomor P12/BC/2008 ttg Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai tgl 31 januari 2011


Page 42

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

7. Pembuatan Modul penelaahan atas temuan audit, Modul penilaian mutu LHA, Modul untuk mereview sertifikasi auditor 8. Penandatangan Pakta Integritas Auditor DJBC dengan Auditee

9. Sosialisasi Modul penelaahan atas temuan audit, Modul penilaian mutu LHA, Modul untuk mereview sertifikasi auditor

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 dan Perdirjen Nomor Per4/BC/2011 tentang perubahan atas Perdirjen Nomor P13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai tanggal 31 Januari 2011

Q1 2011

100 %

Modul telah dibuat sebagai bahan sosialisasi

Q1 2011 dan berkelanjutan

100 %

Telah diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2011 bersamaan dengan berlakunya Per-4/BC/2011

Q2 2011

100 %

Telah dilaksanakan sosialisasi antara lain:

Keterangan 8

- Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-4/BC/2011 tentang Perubahan atas Perdirjen Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dan - Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-3/BC/2011 tentang Perubahan atas Perdirjen Nomor P-12/BC/2008 tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dab Cukai. Sosialisasi dilaksanakan tanggal 21 Februari 2011- 02 Maret 2011 dengan Surat Tugas Nomor ST30/BC/2011 tanggal 17 Februari 2011 di Kantor Pusat DJBC dan 4 (empat) wilayah antara lain: -


Kanwil DJBC Jatim I Kanwil DJBC Sulawesi Kanwil DJBC Sumatera Utara Kanwil DJBC Jawa Barat

Page 43

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

25

1. Terselesaikan dan tersosialisasikannya perubahan dan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Registrasi Kepabeanan 2. Meningkatnya pemberian keputusan Registrasi Kepabeanan yang tepat waktu

1. Melakukan kajian untuk mendukung perubahan dan penyempurnaan PMK tentang Registrasi Kepabeanan

Direktur IKC

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Desember 2010

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

100 %

Kajian tentang Registrasi kepabeanan telah selesai disusun

2. Menyusun draft Perubahan PMK tentang Registrasi Kepabeanan

Q1 2011

100 %

Draft Perubahan PMK ttg Registrasi Kepabeanan telah selesai disusun

3. Mengajukan draft Perubahan PMK tentang Registrasi Kepabeanan

Q1 2011

100 %

Draft Perubahan PMK ttg Registrasi Kepabeanan telah diajukan ke Biro Hukum Kementerian Keuangan sesuai surat nomor S-182/BC/2011 tanggal 25 Februari 2011

4. Sosialisasi kepada pengguna jasa melalui berbagai media terutama website DJBC tentang proses registrasi dan menegaskan bahwa registrasi tidak dipungut biaya dan harus dilakukan sendiri oleh Pengguna Jasa Kepabeanan

Q2 2011

100 %

Pelaksanaan sosialisasi PMK ttg Terlaksananya Registrasi Kepabeanan kepada sosialisasi Peraturan pengguna jasa Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan pada bulan Juni dengan Surat Tugas Nomor: ST-134/BC/2011 tanggal 09 Juni 2011 di beberapa kantor sebagai berikut: - KPU Tipe B Batam (13 s.d 16 Juni 2011) - Kanwil DJBC Sumut (14 s.d. 17 Juni 2011) - Kanwil DJBC Jatim I (19 s.d. 22 Juni 2011) - Kanwil DJBC Sulawesi (21 s.d. 24 Juni 2011) - Kantor Pusat


Page 44

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

26

1. Tersusunnya kebijakan strategis pengembangan TIK DJBC melalui penetapan IT Direction, IT Blueprint dan IT Plan DJBC

1. Merumuskan penyusunan kebijakan strategis dengan menetapkan IT Direction, IT Blueprint dan IT Plan DJBC

Direktur IKC

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



6

7

100 %

Desember 2010

- IT Direction telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal

- IT Plan sudah diselesaikan dan menunggu masukan dari konsultan untuk revisi 2. Membentuk Komite Pengarah TIK DJBC dan menetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal

100 %

- Telah dibentuk dengan Keputusan Dirjen Nomor KEP88/BC/2010 tgl. 10 Desember 2010 (terlampir)

3. Menerbitkan SOP pengembangan sistem aplikasi DJBC berdasarkan System Development Life Cycle (SDLC)

100 %

- Penyelesaian draft awal Perdirjen tentang SDLC, finalisasi pembahasan di internal DIKC - Telah dibuat SOP Permohonan Pengembangan Sistem Aplikasi dan SOP Pengembangan Sistem Aplikasi.

27

8 DJBC (27 s.d. 28 Juni dan 30 Juni)

- IT Blueprint sudah disetujui di rapat pembahasan Staf Inti DJBC, menunggu penetapan dari Direktur Jenderal

2. Terbentuknya Komite Pengarah TIK DJBC yang terdiri dari Board of Directors DJBC 3. Tersusunnya SOP pengembangan sistem aplikasi berdasarkan System Development Life Cycle (SDLC) yang ideal bagi DJBC

Keterangan

Tersedianya desain Arsitektur TIK yang lebih efisien dan sesuai karakteristik layanan di DJBC

1. Mengembangkan desain arsitektur TIK DJBC yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan DJBC

Tersusunnya rencana pengadaan infrastruktur TIK DJBC dalam jangka pendek, menengah dan

2. Melakukan analisis kebutuhan infrastruktur dan menyiapkan rencana pengadaan infrastruktur TIK dalam jangka pendek,


Direktur IKC

Desember 2010

Q2 2011

100 %

- Pengembangan desain arsitektur TIK sesuai IT Plan 2010 (terlampir)

100 %

- Kajian analisis kebutuhan infrastruktur TIK dalam jangka pendek, menengah dan panjang

- Nota Dinas dari Direktur IKC nomor: ND437/BC.9/2011 tanggal 02 Agustus 2011 perihal SOP Permohonan Pengembangan Sistem Aplikasi dan SOP Pengembangan Sistem Aplikasi

a. Jangka pendek dan menengah sudah dibuat IT Plan DJBC

Page 45



1

2 panjang

Program Solusi 3 menengah dan panjang

Penanggung Jawab 4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



6

7

Keterangan 8 untuk tahun 2011 dan 2012, dan sudah ditetapkan dengan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP38/BC/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi DJBC (IT PLAN DJBC) b. Jangka panjang sudah dibuat cetak biru dengan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP39/BC/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan Cetak Biru Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJBC

Downtime yang tidak melebihi 1%

3. Melakukan monitoring kinerja infrastruktur TIK secara intensif


100%

- Jadwal rencana pemeliharaan peralatan server beserta sarana penunjangnya dan rencana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan perangkat jaringan data dan power, UPS, genset, AC, dan Fire Extinguishing di

Kegiatan monitoring kinerja infrastruktur TIK DJBC dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang

Page 46

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 lingkungan DJBC

Keterangan 8 dilakukan oleh vendor sebagaimana dalam kontrak pemeliharaan. Monitoring pekerjaan pemeliharaan berdasarkan rencana jadwal pelaksanaan pemeliharaan yang disepakati oleh DJBC dengan vendor terkait terdiri dari: 1. Monitoring Kinerja server dan sarana penunjangnya sesuai jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pemeliharaan peralatan server merk IBM dan Thin Client merk SUN beserta sarana penunjangnya di lingkungan DJBC tahun 2011. 2. Monitoring Kinerja Jaringan Data dan Power dan sarana penunjangnya sesuai jadwal rencana pelaksanaan


Page 47

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



6

7

Keterangan 8 pekerjaan dalam rangka pemeliharaaa n perangkat jaringan data dan power, UPS, genset, AC dan Fire Extinguishing di lingkungan DJBC tahun 2011. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tersebut diatas oleh vendor dilakukan di masing-masing Kantor Bea dan Cukai dan dibuatkan Berita Acara antara Vendor dengan Kantor Bea Cukai setempat

4. Melakukan optimalisasi database pada sistem komputer pelayanan


Direktur IKC

Berkelanjutan

100 %

Kantor-kantor yang - Laporan Optimalisasi Database dilakukan atas lima (5) kantor yang telah optimalisasi adalah: dilakukan optimalisasi KPU Batam, KPPBC TMP. Tanjung Perak, KPPBC TMP Belawan, KPPBC TMP Bekasi, KPPBC TMP Tanjung Emas, dan KPPBC TMP Purwakarta. Optimalisasi dilakukan tiga bulan sekali.

Page 48

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

5. Meminta laporan periodik downtime sistem dari kantor-kantor pelayanan


Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang



Keterangan

6

7

8

100 %

Laporan periodik downtime sistem Downtime sistem dari kantor-kantor pelayanan adalah berhentinya sistem komputerisasi pelayanan (SKP) sebagai akibat dari terganggunya server dan sarana pendukung TIK lainnya sehingga infrastruktur TIK tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk proses pelayanan kepada masyarakat usaha. Downtime sistem dari 14 kantor pelayanan bea dan cukai pada pertengahan bulan September yaitu: 1.

KPU Tanjung Priok = 0%

2.

KPU Batam = 0%

3.

KPPBC Belawan = 0%

4.

KPPBC Soekarno Hatta = 0%

5.

KPPBC Tanjung Emas = 0%

6.

KPPBC Tanjung Perak = 0%

7.

KPPBC Juanda = 0%

8.

KPPBC Medan = 0%

9.

KPPBC Jakarta

Page 49

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang



6

7

5

Keterangan 8 = 0% 10.

KPPBC Bekasi = 0%

11.

KPPBC Purwakarta 0%

=

KPPBC Tangerang 0%

=

12.

13.

KPPBC Merak = 0%

14. KPPBC Bogor = 0%

28

29

Terselesaikan dan tersosialisasikannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Data dan Informasi Kepabeanan dan Cukai

1.

Penetapan aturan yang menjadi dasar hukum pertukaran data antara DJP dan DJBC

2.

Adanya sistem dan mekanisme pertukaran data antara DJP-DJBC

3.

Adanya sistem dan mekanisme pertukaran data antara DJBC dan instansi

1. Melakukan perumusan draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemberian data dan informasi

Direktur IKC

2. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Data dan Informasi Kepabeanan dan Cukai

1.

DJP, DJBC dan Itjen melakukan pembahasan bersama untuk merumuskan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pertukaran Data antara DJP dengan DJBC

2.

DJP dan DJBC masing-masing menetapkan aturan (Peraturan Direktur Jenderal) yang mengatur mekanisme dan sistem (SOP) pertukaran data antara DJP dengan DJBC

3.

DJP dan DJBC menyepakati SOP dan Sistem Pertukaran


Direktur IKC

Desember 2010

100 %

Telah disusun draft PMK tentang Pemberian Data dan Informasi

Desember 2010

50%

Telah dilakukan pertemuan antara Dit. PPKC, Dit. IKC, dan Biro Hukum untuk membahas tindak lanjut draft Penetapan PMK tentang Pemberian Data dan Informasi Kepabeanan dan Cukai

Desember 2010

100 %

Sudah ada KMK tentang Pertukaran Data antara DJP dengan DJBC No. 428/KMK.03/2010 tanggal 2 Nopember 2010

Desember 2010

100 %

Sudah ada Perdirjen BC tentang Perdirjen BC nomor: Tatacara Pertukaran Data antara PER-25/BC/2011 DJP dengan DJBC tentang Tatacara Pertukaran Data antara DJP dengan DJBC

60 %

Pembahasan Sistem dan Mekanisme Pertukaran Data

Q1 2011

Akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas draft akhir di awal bulan Desember 2011.

Perdirjen Pajak tentang Sistem

Page 50



Program Solusi

2 terkaitlainnya

3 Data yang digunakan dalam pertukaran data antara DJP – DJBC

Penanggung Jawab

Jangka Pendek

4

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 antara DJP dan DJBC

Keterangan 8 Pertukaran Data antara DJP dan DJBC sudah ditandatangani. Direncanakan pada awal bulan Desember 2011 akan dilakukan pembahasan mengenai Sistem dan Mekanisme Pertukaran Data antara DJP dan DJBC.

30

Terselesaikannya draft PP dan PMK tentang Penambahan Barang Kena Cukai

4.

DJBC dan instansi terkait lainnya menyepakati Sistem Pertukaran Data

1.

Membuat Kajian Rencana Barang Kena Cukai baru yang telah disepakati termasuk di dalamnya Bisnis Proses

2.

Melakukan kajian komprehensif termasuk survei studi lapangan

Q2 2011

Direktur Cukai

100 %

Sudah ada Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Data terkait kegiatan ekspor dan impor antara Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kepala BPS

September 2010

100 %

Telah dilakukan pada bulan Agustus s.d. September 2010

Oktober 2010

100 %

Telah dilakukan kajian komprehensif serta kompilasi terhadap beberapa jenis barang yang akan dijadikan obyek perluasan Barang Kena Cukai

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilaksanakan pada tangal 10 Agustus 2011

Telah dilakukan survey studi lapangan pada tanggal 11 s.d. 22 Oktober 2010 3.

Pembahasan dengan Badan Kebijakan Fiskal

4.

Public Hearing


Desember 2010

100 %

Q1 2011

Telah diadakan pembahasan pada tanggal 6 Desember 2010, rapat selanjutnya akan diadakan pada tanggal 13 Desember 2010

- Telah dibentuk Tim kajian Sesuai dengan surat kelayakan minuman ringan, Direktur PPKC berlian dan monosodium kepada Kepala

Page 51

Target Waktu


Ukuran Keberhasilan

Program Solusi

Penanggung Jawab

1

2

3

4

Jangka Pendek

Jangka Menengah 5

Jangka Panjang


Produk Tindak Lanjut 7 glutamate dengan Keputusan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Nomor 01/KF.2/2011 - Telah dilakukan rapat pembahasan rencana pelaksanaan Quick Research kajian kelayakan minuman ringan, berlian, dan monosodium glutamate menjadai Barang Kena Cukai antara DJBC dengan BKF

5.

Laporan Kajian Komprehensif ke Menteri Keuangan

Q2 2011

6.

Persetujuan Penambahan BKC dari Menteri Keuangan

Dirjen BC

Q2 2011

7.

Persetujuan Penambahan BKC ke DPR

Menkeu

Q3 2011

8.

Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan terkait penambahan BKC baru

Direktur PPKC dan Direktur Cukai

Q3 2011

9.

Pembahasan Rancangan PP dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dengan Biro Hukum dan instansi terkait

Q3 2011

Keterangan 8 Badan Kebijakan Fiskal dengan nomor S92/BC.8/2011 pada tanggal 08 Februari 2011 perihal Penyerahan Daftar Inventarisasi Perumusan Kebijakan Perpajakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, kebijakan penambahan/pengur angan jenis Barang Kena Cukai (Pasal 4 ayat (2) UU. No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai) termasuk kewenangan yang diserahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal, maka untuk selanjutnya program ini kewenangannya diserahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal

Keterangan: Warna Kuning pada kolom nomor (1) menunjukan bahwa inisiatif tersebut merupakan program yang dilaporkan ke UKP4


Page 52

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2011

Recommend Documents