BAB I PENDAHULUAN Informasi Umum. Laporan Keuangan PERDA PEMBENTUKAN SKPD

Laporan Keuangan 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Informasi Umum 1.1.1

PERDA PEMBENTUKAN SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008

tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tersebut diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi danUsaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)

Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2)

Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota dibidang Koperasidan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3)

Pembinaan teknis dibidang Koperasi danUsaha Mikro Kecil dan Menengah.

4)

Pembinaan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

CALK DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV SUMBAR

TA.2016

Page 1


5) 1.1.2

Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas. VISI dan MISI Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistik

berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh unit organisasi. Di samping itu visi mengambarkan pandangan jauh ke depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi yang dinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan mengerakan orang, menciptakan makna bagi kehidupan angota unit kerja/organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadaan sekarang dengan keaadan masa depan. Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-aspek, yaitu: mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit kerja/organisasi, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam unit kerja/organisasi, memiliki orientasi terhadap masa depan sehinga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan unit kerja/organisasi, serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit kerja/organisasi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit kerja untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan kerja unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat berpartisipasi

dalam

mendorong

keberhasilannya.Dalam

merumuskan

misi,

unit

kerja/organisasi telah memperhatikan masukan dari para pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.


TA.2016

Page 2


Dengan berpedoman hal-hal tersebut di atas maka Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat adalah :

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, berdaya saing tinggi, berorientasi pasar dan berbasis sumber daya lokal pada tahun 2016“

Adapun makna dari visi tersebut adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat berusaha sungguh-sungguh memberdayakan Usaha Koperasi dan UMKM sebagai pelaku/subyek perekonomian rakyat sehingga memiliki daya saing, tangguh serta mandiri. Kondisi ini diharapkan memungkinkan Koperasi dan UMKM mempunyai posisi tawar dalam memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri. Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan sense of participation and sense of belonging maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi 2. Meningkatkan kapasitas koperasi untuk mengelola potensi ekonomi serta usaha simpan pinjam 3. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan daya saing produk-produk UMKM.


TA.2016

Page 3


1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif. Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan

dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses

akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Seiring hal tersebut, MenengahProvinsi

Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Sumatera

Barat

disusun

dimaksudkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2016. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca, 3. Laporan Operasional (LO) 4. Catatan atas Laporan Keuangan.


TA.2016

Page 4


5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :  menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam

periode

berjalan.  menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.  menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.  menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.  menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.  menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan. Dalam

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan

Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

berpedoman kepada Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/2011 tentang

238/PMK-

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah

Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:


TA.2016

Page 5




Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.



Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Guna

mengurangi

perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.


TA.2016

Page 6


1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2016 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :



Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.



Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.



Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



Peraturan

Pemerintah

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan.



Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah


TA.2016

Page 7




Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;



Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah.



Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.



Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.2. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.


TA.2016

Page 8


Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2016 meliputi hal-hal berikut :

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Informasi Umum 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yangtelah ditetapkan BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuanyang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.


TA.2016

Page 9


BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 5.1.1. Pendapatan LRA 5.1.2. Belanja 5.2. Penjelasan Neraca 5.2.1. Aset 5.2.2. Kewajiban 5.2.3. Ekuitas Dana 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO) 5.3.1. Pendapatan LO 5.3.2. Beban 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BAB VII. PENUTUP


TA.2016

Page 10


BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1

Ekonomi Makro Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2016 yang

bertujuan untuk tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat yang tidak terlepas dari peran serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah, untuk itu perlu upaya yang nyata dan sungguh-sungguh dalam mengembangkan Koperasi dan UsahaMikro Kecil dan Menengah melalui pola penataan perencanaan yang baik dan terarah. Dalam hal ini kebijakan pengembangan Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Barat dititik beratkan pada peningkatan Peran Koperasi, daya saing dan peningkatan ekspor. Untuk itu peningkatan daya saing mutlak diperhatikan dalam memproduksi suatu produk baik untuk tujuan pasar ekspor maupun pasar dalam negeri. 2.2

Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun

anggaran 2016 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat meliputi hal berikut : 2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan Kebijakan anggaran pendapatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan MenengahProvinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemakai jasa yang ada di UPTD (UPTDBalai Diklat Koperasi dan UMKM) dan Kerjasama dengan Pihak ke III.


TA.2016

Page 11


2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang, agar pencairan dana selama tahun Anggaran 2016 dapat sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Dinas

Koperasi

dan

Usaha

Mikro

Kecil

dan

MenengahProvinsi Sumatera Barat. 2.3

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget,

dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 2.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran selama 12 bulan. 2. Kegiatan

Jasa

Komunikasi,

Sumber

Daya

Air

dan

ListrikTarget

kinerja

terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon selama 12 bulan. 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTarget kinerja terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan. 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan.


TA.2016

Page 12


5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran selama 12 bulan. 6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Target kinerja tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan. 7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya AC Split sebanyak 23 unit Tersedianya AC Stand sebanyak 4 unit Tersedianya mesin Tik sebanyak 3 unit Tersedianya Filling Kabinet sebanyak 14 unit Tersedianya Pompa Air sebanyak 1 unit Tersedianya Tangki Air sebanyak 2 unit Tersedianya Genset sebanyak 2 unit Tersedianya Rak Piring sebanyak 2 unit Tersedianya penghancur Kertas sebanyak 2 unit 8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Target kinerja tersedianya kebutuhan bahan bacaan selama 12 bulan. 9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja tersedianya kebutuhan makan minum rapat sebanyak 2000 kotak. 10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Target kinerja terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah selama 12 bulan. 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Sopir kantor Target Kinerja Tersedianya Jasa Sopir Kantor selama 12 bulan. 12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Target Kinerja tersedianya jasa pengaman kantor selama 12 bulan. 13. Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi


TA.2016

Page 13


Target Kinerja tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi selama 12 bulan. 14. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Target Kinerja baiknya mental dan fisik aparatur selama 12 bulan. 2.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target Kinerja Tersedianya Peralatan Kamar Mandi sebanyak 30 set Tersedianya Gorden sebanyak 1 set.

2. Kegiatan Pengadaan Meubeleur Target kinerja Tersedianya lemari arsip sebanyak 9 unit Tersedianya kursi kerja sebanyak 15 unit Tersedianya meja kerja sebanyak 15 unit Tersedianya tempat tidur sebanyak 60 unit Tersedianya meja rias sebanyak 30 unit Tersedianya lemari pakaian sebanyak 30 unit Tersedianya kursi makan sebanyak 70 unit Tersedianya lemari buku sebanyak 4 unit Tersedianya meja makan (6 org) sebanyak 12 unit Tersedianya lemari dorong sebanyak 1 set Tersedianya sofa sebanyak2 unit.

3. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Target Kinerja Tersedianya computer all in onesebanyak 14 unit


TA.2016

Page 14


Tersedianya printer sebanyak 14 unit Tersedianya UPS / Stabilizer sebanyak 14 unit. Tersedianya Laptop sebanyak 8 unit.

4. Kegiatan pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi. Target Kinerja Tersedianya Kamera sebanyak 1 unit Tersedianya Televisi sebanyak 2 unit Tersedianya LCD Proyektorsebanyak 2 unit Tersedianya Sound System sebanyak1 unit Tersedianya Wireless sebanyak 2 unit Tersedianya Mic Confren sebanyak 1 unit Tersedianya mesin faximile sebanyak 2 unit.

5. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi Target kinerja terpeliharanya alat studio, alat komunikasi, dan alat informasi sebanyak 4 unit. 6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 gedung. 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja terpeliharanya kendaraan operasional sebanyak 3 unit mobil dan 10 unit motor. 8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target kinerja terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 56 unit. 9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


TA.2016

Page 15


Target kinerja terpeliharanya meubeleur kantor sebanyak 107 bh. 10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Target kinerja terpeliharanya computer, laptop, Printer dan UPS dan jaringan LAN Komputer sebanyak 67 unit. 11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Target kinerja terpeliharanya instalasi dan jaringan air dan listrik sebanyak 2 gedung. 12. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Target kinerja meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan aset SKPD selama 12 bulan. 2.3.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Target kinerja tersedianya pakaian dinas dan kelengkapan bagi aparatur sebanyak 84 stel. 2.3.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan untuk 12 orang. 2.3.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja tersusunnya laporancapaian kinerja SKPD (LAKIP,LKPJ, LPPD, EKPD


TA.2016

Page 16


2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Target kinerja tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD sebanyak 6 dokumen. 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Target kinerja tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program KUMKM sebanyak 2 laporan. 4. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD Target kinerja tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran selama 12 bulan. 5. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi Target kinerja tersusunnya data dan informasi SKPD sebanyak 1 buku data based. 2.3.6 Program Peningkatan Pengembangan Daya Saing Koperasi 1. Kegiatan Penilaian Koperasi Berprestasi / Koperasi Award Target kinerja terlaksananya penilaian koperasi berprestasi sebanyak 20 koperasi di 19 Kab./Kota . 2. Kegiatan Pembenahan Koperasi Tidak Aktif Target Kinerja Terlaksananya rapat pembenahan koperasi tidak aktif, terbenahinya koperasi tidak aktif sebanyak 180 orang di 6 Kab/Kota 3. Kegiatan Pemasyarakatan Perkoperasian bagi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat. Target Kinerja Terlaksananya sosialisasi perkoperasian sebanyak 570 orang, terlaksananya sosialisasi peraturan perkoperasian sebanyak 300 orang.

4. Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan Koperasi


TA.2016

Page 17


Target Kinerja Terlaksananya revitalisasi kelembagaan koperasi

sebanyak 10

Kab/Kota, Terlaksananya rapat revitalisasi kelembagaan koperasi sebanyak 570 orang di 10 Kab/Kota. 5. Kegiatan Pembubaran Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi yang tidak aktif Target Kinerja Terlaksananya Pembubaran Koperasi tidak aktif sebanyak

10

koperasi. 6. Kegiatan Penilaian dan Usulan Penghargaan bagi Tokoh Koperasi Target Kinerja Terlaksananya penilaian calon tokoh koperasi yang akan mendapat penghargaan sebanyak 7 orang. 7. Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian di Lokasi TMMD/N Target kinerja terlaksananya sosialisasi perkoperasian di lokasi TMMD/N penyuluhan koperasi dilokasi TMMD/N sebanyak 3 kab/kota, sebanyak 105 orang. 8. Kegiatan Pelatihan Tekhnik Perhitungan Pajak bagi Koperasi. Target kinerja Terlaksananya Pelatihan Tekhnik Perhitungan Pajak bagi Koperasi sebanyak 60 orang , 2 Akt. 9. Kegiatan Pelatihan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina Target kinerja terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina sebanyak 60 orang, 2 AKT. 10. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina Tentang Koperasi Target kinerja terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina tentang koperasi sebanyak 60 orang, 2 AKT.


TA.2016

Page 18


11. Kegiatan Pelatihan Akuntasi bagi Pengurus / PengelolaKoperasi Target kinerja Terlaksananya pelatihan akutansi bagi pengurus / pengelolah koperasi sebanyak 60 orang, 2 AKT. 12. Kegiatan Sinkronisasi Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Target kinerja Terlaksananya Rapat Sinkronisasi Program Diklat

sebanyak 30

orang. 13. Kegiatan Pembinaan Peningkatan Daya Saing Koperasi Sektor Pertanian /Perikanan Target kinerja terlaksananya bimbingan tekhnis peningkatan daya saing koperasi sector pertanian/perikanan sebanyak 60 orang (kop/KUD) dan Pembina dan terlaksananya pembinaan untuk peningkatan daya saing koperasi sector pertanian / perikanan sebanyak 19 Kab/Kota.

14. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Permodalan dan Usaha Koperasi Sector Pertanian dengan Instandi Terkait. Target kinerja terlaksananya Rapat koordinasi sebanyak 2 kl (100) org, Terlaksananya Pembinaan Permodalan dan Usaha Koperasi. 15. Kegiatan Revitalisasi Usaha Koperasi Target kinerja Terlaksananya Rapat Revitalisasi usaha koperasi sebanyak 2 kali (100) orang , terlaksananya pembinaan dan pemantauan sebanyak 18 Kab/Kota. 16. Kegiatan Peningkatan Usaha Ritail Koperasi. Target kinerja Terlaksananya bimbingan teknik usaha ritail koperasi 1 kali (60 orang) dan terlaksananya pembinaan ke Kab./Kota sebanyak 19 kab/kota.


TA.2016

Page 19


17. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pasar (KOPPAS) dan Pengelola Pasar Rakyat. Target kinerja Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Usaha Koppas sebanyak 2 kali (120 orang). Terlaksananya pembinaan untuk pengembangan usaha koppas sebanyak 16 kab/kota.

18. Kegiatan Peningkatan Peran Koperasi Sektor Aneka Usaha. Terlaksananya Pemberdayaan/Peningkatan peran KUMKM Sektor Aneka Usaha (Bimtek)sebanyak 2 kali (100 orang). Terlaksananya Pembinaan ke kab/Kota sebanyak 18 kab/Kota.

19. Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Vilage one Produk melalui Koperasi. Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan pendekatan OVOP sebanyak 18 Kop atau Pra Koperasi. Terlaksananya Pendamping Pembinaan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan OVOP sebanyak 1 periode. Terlaksananya

Bimtek

pengembangan

produk

Unggulan

daerah

dengan

Pendekartan OVOP sebanyak 1 x 50 Org.

20. Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi ( Gemaskop ) Terinformasinya Produk Unggulan KUMKM sebanyak 1 (satu) kali , 3 koperasi Terlaksananya Gemaskop tingkat Provinsi sebanyak 1 (satu) kali Terlaksananya konferensi Koperasi Internasional sebanyak 1 (satu) kali.


TA.2016

Page 20


21. Kegiatan Peningkatan dan Evaluasi Permodalan Koperasi Terlaksananya Kemitraan Permodalan Koperasi sebanyak 15 koperasi Terlaksananya Evaluasi Permodalan Koperasi sebanyak 15 koperasi

22. Kegiatan Penyuluhan Perkoperasian bagi Kelompok Usaha Produktif. Terlaksananya Penyuluhan Perkoperasian bagi Kelompok Usaha Produktif sebanyak 375 orang.

23. Kegiatan Penataan Dana Bergulir yang dikelola Koperasi Terlaksananya Pembinaan Administrasi Dana Bergulir sebanyak 10 Koperasi

24. Kegiatan Peningkatan peran Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah. Terlaksananya Pembinaan Peningkatan peran usaha simpan pinjam pola syariah koperasi sebanyak 15 koperasi.

25. Kegiatan pembinaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Konvensional. Terlaksanya Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota sebanyak 58 orang. Terlaksananya pembinaan peningkatan peran usaha simpan pinjam pola konvensional sebanyak 50 koperasi.

26. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan KSP/USP-Kop, KJKS/UJKS-Kop sebanyak 2 kl 66 orang Terlaksananya Bimtek dalam peningkatan kemampuaan pengawasan bagi KSP/USp-Kop, KJKS/UJKS-Kop.


TA.2016

Page 21


2.3.7 Program Peningkatan Pengembangan Daya Saing UMKM

1. Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pendaftaran Merk dan Sertifikat Halal. Terlaksananya Sosialisasi HKI Pendaftaran Merk dan Sertifikat halal sebanyak 55 UMKM. Terlaksananya fasilitas pendaftaran Merk dan Halal bagi UMKM sebanyak 55 UMKM.

2. Kegiatan Pelatihan Tekhnik Penyusunan Proporsal bagi pelaku UMKM. Terlaksananya Pelatihan Tekhnik penyusunan proporsal bagi pelaku UMKM sebanyak 60 org 2 AKT.

3. Kegiatan Partisipasi Promosi Produk UMKM. Terlaksananya Partisipasi Promosi Produk UMKM Sebanyak 18 UMKM.

4. Kegiatan Temu Mitra UMKM. Terlaksananya Temu Mitra UMKM Sumatera Barat Dan UMKM Sumatera Selatan sebanyak 25 UMKM.

5. Kegiatan Pengembangan UMKM Pengrajin. Terlaksananya

Temu Bisnis UMKM Pengerajin Sumbar Dengan UMKM

Prov.Batam Sebanyak 14 UMKM. Terlaksananya Temu Bisnis UMKM Pengrajin Prov.Sumbar dengan UMKM Prov.Kaltim sebanyak 14 UMKM.

6. Kegiatan Perkuatan Produk UMKM Terlaksananya Peningkatan produk UMKM sebanyak 1 (satu) kali, 10 Wilayah.


TA.2016

Page 22


7. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan di Lokasi Sentra. Terlaksananya peningkatan kelembagaan usaha UMK di lokasi Sentra sebanyak 2 kl, 8 sentra.

8. Kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM ke Perbankan dan lembaga non Bank. Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi PKBL-BUMN sebanyak 8 Kab/Kota Terlaksananya Sosialisasi Program KUR sebanyak 8 Kab/Kota.

9. Kegiatan Pembuatan Website Pemasaran UMKM Provinsi Sumatera Barat Terlaksananya Pembuatan Fortal Promosi dalam bentuk WEB sebanyak 1 Paket

10. Kegaiatan Bimtek peningkatan pemasaran Produk UMKM Terlaksananya Bimtek dan Identifikasi UKM yang akan dipasarkan melalui Internet sebanyak 7 Wilayah.

11. Kegiatan Pelatihan Tekhnis Pengembangan Usaha bagi UMK Wira Usaha Pemula (DAK). Terlaksananya Pelatihan Tekhnis Pengembangan Usaha bagi UMK, WiraUsaha bagi UMK,Wirausaha pemula tahun 2015 sebanyak 120 orang, 3 Akt (3 hr/Akt ).

12. Kegiatan Pelatihan Tekhnis Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil Kawasan Wisata (DAK). Terlaksananya Pelatihan Tekhnis pengembangan Usaha Mikro dan Kecil kawasan wisata sebanyak 160 org, 34 Akt (3 hr/Akt).


TA.2016

Page 23


13. Kegiatan Pelatihan Tekhnis Pengembangan Usaha bagi UMK, Peserta magang Wirausaha (DAK) Terlaksananya

Pelatihan

Kewirausahaan

bagi

peserta magang

wirausaha

sebanyak 120 org, 3 Akt (3 hr/Akt).

14. Kegiatan Pelatihan Tekhnis Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil Bidang Soevenier (DAK). Terlaksananya Pelatihan Tekhnis Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil Bidang Soevenier sebanyak 40 org 1 Akt ( 3hr/Akt ).

15. Kegiatan Pelatihan Strategis Pemasaran bagi UMK (DAK) Terlaksananya Pelatihan Strategis Pemasaran bagi UMK sebanyak 88 org, 2 Akt (3 hr/Akt).

16. Kegiatan Pelatihan Strategis Pembiayaan bagi UMK (DAK) Terlaksananya Pelatihan Strategis Pembiayaan bagi UMK sebanyak 80 org, 2 Akt (3 hr/Akt).

17. Kegiatan Pelatihan Administrasi Keuangan bagi UMK Wira Usaha Pemula (DAK) Terlaksananya Administrasi Keuangan bagi UMK Wirausaha pemula tahun 2015 sebanyak 80 org 2 Akt (3 hr/Akt).

18. Kegiatan Pelatihan Adminstrasi Keuangan bagi UMK Peserta magang wirausaha (DAK). Terlaksananya Pelatihan Adminstrasi Keuangan bagi UMK Peserta magang wirausaha tahun 2015 sebanyak 80 org 2 Akt (3 hr/Akt).


TA.2016

Page 24


19. Kegiatan Pelatihan Tekhnis Pengembangan Usaha bagi UMK pengelola makanan berbasis umbi-umbian (DAK). Terlaksananya Pelatihan Tekhnis Pengembangan Usaha bagi UMK pengelola makanan berbasis umbi-umbian sebanyak 40 org, 1 Akt ( 3 hr/Akt ).

20. Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK) Tersedianya Tenaga pendamping sebanyak 49 org, 18 Kab/Kota Tersedianya honor dan biaya Operasional tenaga pendamping sebanyak 49 org, 6 bulan.


TA.2016

Page 25


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat. Dalam Tahun Anggaran 2016, Dinas Koperasi dan Usaha MikroKecil dan MenengahProvinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesarRp.8.000.000,-yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dan terealisasi sebesar Rp.10.800.000,- ( 135.00% ). Sedangkan Belanja daerah untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 19.566.373.125,- direncanakan untuk membiayai : 

Belanja Pegawai

Rp. 7.096.471.603,-

 Belanja Barang dan Jasa

Rp. 11.021.741.522,-



Rp. 1.448.160.000,-

Belanja Modal

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2016 sebesar Rp. 17.271.603.434,- (88,27 % ) yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

Belanja Pegawai

Rp. 6.609.209.546,-



Belanja Barang dan Jasa

Rp. 9.978.878.368,-



Belanja Modal senilai

Rp.

683.515.520,-


TA.2016

Page 26


Dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 7.096.471.603,- terealisasi sebesar Rp.6.609.209.546,-(93.13%) dan dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.021.741.522,- terealisasi sebesar Rp. 9.978.878.368,- ( 90.54 %) serta dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp1.448.160.000,-terealisasi sebesar Rp. Rp 683.515.520,-( 47.20 % ).

3.1.1

Pendapatan Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 diperoleh realisasi Pendapatan

Daerah sebesar Rp.10.800.000,- ( 135,00% ). Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2016 jika dibanding dengan anggaran tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2016 N0

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

A

ANGGARAN

8.000.000,-

REALISASI 2016

ReaIisasi 2015 %

Lebih/Kurang

10.800.000,-

130

2.800.000,--

8.850.000,-

10.800.000,--

130

2.800.000,--

8.850.000,-

Pendapatan Retribusi Daerah 1. 2.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Syah

8.000.000,-

-

-

0

Pada tabel di atas terlihat bahwa pencapaian dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 10.800.000,- (135,00 %) dari anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- hal ini terjadi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercapai sebesar Rp.10.800.000,- (135,00 %).


TA.2016

Page 27


3.1.2

Belanja Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran

dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb: URAIAN B I

ANGGARAN

REALISASI

%

LEBIH/KURANG

BELANJA BELANJA OPERASI

18.118.213.125.-

16.588.087.914.-

91.55

1.530.125.211.-

1

Belanja Pegawai

7.096.471.603,-

6.609.209.546.-

93.13

487.262.057.-

2

Belanja Barang

11.021.741.522.-

9.978.878.368.-

90.54

1.042.863.154.-

1.448.160.000,-

683.515.520.-

47.20

764.644.480.-

5.250.000,-

87.50

750.000,-

II

BELANJA MODAL

1

Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu

6.000.000,-

2

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor

400.000.000.-

3

Belanja Modal Pengadaan alat kantor

224.810.000.-

129.550.000.-

57.62

95.260.000,-

4

Belanja Modal Pengadaan Alat rumah tangga

229.550.000,-

29.800.000,-

12.98

199.750.000,-

5

Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer

286.300.000,-

283.465.520,-

99.00

2.834.480,-

6

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

271.500.000,-

227.000.000,-

83.60

44.500.000,-

7

Belanja Modal pengadaan Alat komunikasi

30.000.000,-

8.450.000,-

28.16

21.550.000,-

400.000.000,-

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut :


TA.2016

Page 28


No.

KODE REKENING

ANGGARAN

FISIK (%)

5

6

7

BELANJA DAERAH

19,566,373,125.00

100.00

96.74

17,271,603,434.00

88.27

BELANJA LANGSUNG

12,469,901,522.00

63.73

94.81

10,662,393,888.00

85.51

4,136,120,997.00

33.17

84.83

3,185,061,174.00

77.01

1,831,725,997.00

14.69

96.93

1,605,914,448.00

87.67

0.16

100.00

19,718,020.00

98.59

NAMA KEGIATAN

TAHUN INI (Rp.)

1

2

1.15.1.15.01. 5.2

3

4

BELANJA LANGSUNG POKOK

1.15.1.15.01. 01 1.15.1.15.01. 01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.15.1.15.01. 01.02.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.15.1.15.01. 01.08.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.15.1.15.01. 01.10.

1.15.1.15.01. 01.11.

1.15.1.15.01. 01.12.

1.15.1.15.01. 01.13.

REALISASI

BOBO T FISIK (%)

LOKASI KEGIAT AN

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANG AN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

KEUANGAN (Rp.)

(%)

8

9

Dinas Koperasi , UKM

20,000,000.00

s.d.a

244,392,000.00

1.96

100.00

211,906,772.00

86.71

s.d.a

214,837,590.00

1.72

100.00

195,648,800.00

91.07

s.d.a

90,006,967.00

0.72

100.00

89,707,100.00

99.67

s.d.a

50,000,000.00

0.40

100.00

49,865,500.00

99.73

s.d.a

35,000,000.00

0.28

100.00

34,767,000.00

99.33

s.d.a

281,550,000.00

2.26

80.00

177,755,000.00

63.13


TA.2016

Page 29


1.15.1.15.01. 01.15.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

1.15.1.15.01. 01.18.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KE LUAR DAERAH

1.15.1.15.01. 01.22.

PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR

1.15.1.15.01. 01.17.

1.15.1.15.01. 01.24.

1.15.1.15.01. 01.25.

1.15.1.15.01. 01.26.

1.15.1.15.01. 02

1.15.1.15.01. 02.05 1.15.1.15.01. 02.10.

1.15.1.15.01. 02.15.

1.15.1.15.01. 02.16.

1.15.1.15.01. 02.19.

PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASION AL PENGADAAN MEUBELEUR PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN STUDIO,

s.d.a

15,000,000.00

0.12

100.00

13,903,400.00

92.69

s.d.a

40,000,000.00

0.32

100.00

39,875,000.00

99.69

s.d.a

386,720,000.00

3.10

100.00

367,849,900.00

95.12

s.d.a

109,846,815.00

0.88

100.00

87,953,972.00

80.07

s.d.a

256,972,625.00

2.06

100.00

234,763,984.00

91.36

s.d.a

72,400,000.00

0.58

100.00

67,500,000.00

93.23

s.d.a

15,000,000.00

0.12

100.00

14,700,000.00

98.00

13.34

65.86

981,901,626.00

59.01

1,663,850,000.00

s.d.a

400,000,000.00

3.21

5.00

-

-

s.d.a

198,000,000.00

1.59

5.00

-

-

286,300,000.00

2.30

100.00

283,465,520.00

99.01

s.d.a

303,550,000.00

2.43

100.00

236,500,000.00

77.91

s.d.a

15,000,000.00

0.12

100.00

14,915,000.00

99.43


TA.2016

Page 30


KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1.15.1.15.01. 02.25.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASION AL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.15.1.15.01. 02.26.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELEUR

1.15.1.15.01. 02.21.

1.15.1.15.01. 02.23.

1.15.1.15.01. 02.27.

1.15.1.15.01. 02.28.

1.15.1.15.01. 02.29.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD

1.15.1.15.01. 03.01.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA

1.15.1.15.01. 05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.15.1.15.01. 03

s.d.a

190,000,000.00

1.52

100.00

185,126,000.00

97.43

s.d.a

90,000,000.00

0.72

100.00

84,256,106.00

93.62

s.d.a

20,000,000.00

0.16

100.00

19,755,000.00

98.78

s.d.a

16,000,000.00

0.13

100.00

15,400,000.00

96.25

s.d.a

30,000,000.00

0.24

100.00

29,805,000.00

99.35

s.d.a

80,000,000.00

0.64

100.00

77,682,500.00

97.10

s.d.a

35,000,000.00

0.28

100.00

34,996,500.00

99.99

45,360,000.00

0.36

100.00

44,688,000.00

98.52

45,360,000.00

0.36

100.00

44,688,000.00

98.52

61,464,000.00

0.49

95.00

47,726,000.00

77.65

s.d.a


TA.2016

Page 31


1.15.1.15.01. 06.03.

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD

1.15.1.15.01. 06.04.

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

s.d.a

83,970,000.00

0.67

100.00

80,141,500.00

95.44

1.15.1.15.01. 06.05.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

s.d.a

216,000,000.00

1.73

100.00

213,040,000.00

98.63

s.d.a

40,000,000.00

0.32

100.00

38,550,500.00

96.38

8,333,780,525.00

66.83

99.77

7,477,333,214.00

89.72

3,559,881,625.00

28.55

99.46

3,067,004,669.00

86.15

1.15.1.15.01. 05.02.

1.15.1.15.01. 06

1.15.1.15.01. 06.01.

1.15.1.15.01. 06.07.

1.15.1.15.01. 27

1.15.1.15.01. 27.01 1.15.1.15.01. 27.02

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN DATA DAN INFORMASI BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI/KOP ERASI AWARD PEMBENAHAN KOPERASI TIDAK AKTIF

s.d.a

61,464,000.00

0.49

95.00

47,726,000.00

77.65

533,721,000.00

4.28

100.00

504,831,100.00

94.59

s.d.a

37,260,000.00

0.30

100.00

34,533,000.00

92.68

s.d.a

156,491,000.00

1.25

100.00

138,566,100.00

88.55

s.d.a

128,954,000.00

1.03

100.00

113,333,100.00

87.89

s.d.a

77,215,000.00

0.62

100.00

69,083,800.00

89.47


TA.2016

Page 32


1.15.1.15.01. 27.03 1.15.1.15.01. 27.05

1.15.1.15.01. 27.07

1.15.1.15.01. 27.08 1.15.1.15.01. 27.09

1.15.1.15.01. 27.10

1.15.1.15.01. 27.11

1.15.1.15.01. 27.12

1.15.1.15.01. 27.13

1.15.1.15.01. 27.14

1.15.1.15.01. 27.17

PEMASYARAKATAN PERKOPERASIAN BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT REVITALISASI KELEMBAGAAN KOPERASI PEMBUBARAN KOPPERASI PRIMER DAN SEKUNDER PROVINSI YANG TIDAK AKTIF PENILAIAN DAN USULAN PENGHARGAAN BAGI TOKOH KOPERASI SOSIALISASI PERKOPERASIAN DI LOKASI TMMD/N PELATIHAN TEKNIK PENGHITUNGAN PAJAK BAGI KOPERASI PELATIHAN PENILAIAN KESEHATAN SIMPAN PINJAM BAGI PEMBINA PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBINA TENTANG KOPERASI PELATIHAN AKUNTANSI BAGI PENGURUS / PENGELOLA KOPERASI SINKRONISASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN UMKM PEMBINAAN PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI SEKTOR PERTANIAN/PERIKA NAN

s.d.a

233,174,000.00

1.87

98.00

199,688,378.00

85.64

s.d.a

227,360,000.00

1.82

95.00

175,917,600.00

77.37

s.d.a

31,178,000.00

0.25

90.00

20,308,000.00

65.14

s.d.a

224,629,000.00

1.80

100.00

187,045,300.00

83.27

s.d.a

41,000,000.00

0.33

100.00

32,283,000.00

78.74

s.d.a

120,563,000.00

0.97

100.00

117,823,000.00

97.73

s.d.a

135,557,000.00

1.09

100.00

96,106,700.00

70.90

s.d.a

135,777,000.00

1.09

100.00

96,443,000.00

71.03

s.d.a

377,785,000.00

3.03

100.00

342,370,000.00

90.63

s.d.a

44,122,000.00

0.35

100.00

38,670,500.00

87.64

s.d.a

58,914,000.00

0.47

100.00

-

-


TA.2016

Page 33


1.15.1.15.01. 27.19

KOORDINAASI PENGEMBANGAN PEMODALAN DAN USAHA KOPERASI SEKTOR PERTANIAN DENGAN INSTANSI TERKAIT

s.d.a

66,225,000.00

0.53

100.00

59,657,200.00

90.08

1.15.1.15.01. 27.20

REVITALISASI USAHA KOPERASI

s.d.a

85,354,000.00

0.68

100.00

76,592,841.00

89.74

s.d.a

102,420,000.00

0.82

100.00

93,867,100.00

91.65

s.d.a

60,000,000.00

0.48

100.00

26,055,000.00

43.43

s.d.a

102,820,000.00

0.82

100.00

100,250,000.00

97.50

s.d.a

138,710,000.00

1.11

100.00

124,307,250.00

89.62

s.d.a

586,208,100.00

4.70

100.00

558,378,750.00

95.25

s.d.a

103,748,525.00

0.83

100.00

97,342,300.00

93.83

s.d.a

100,000,000.00

0.80

100.00

98,200,750.00

98.20

s.d.a

104,604,000.00

0.84

100.00

86,040,700.00

82.25

1.15.1.15.01. 27.36

PENINGKATAN USAHA RITAIL KOPERASI KOORDINASI PEMBINAAN USAHA KOPERASI PASAR (KOPPAS) DAN PENGELOLA PASAR RAKYAT PENINGKATAN PERAN KOPERASI SEKTOR ANEKA USAHA PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN DENGAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT MELALUI KOPERASI PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI MELALUI GERAKAN MASYARAKAT SADAR KOPERASI (GEMASKOP) PENINGKATAN DAN EVALUASI PEMODALAN KOPERASI PENYULUHAN PERKOPERASIAN BAGI KELOMPOK USAHA PRODUKTIF

1.15.1.15.01. 27.41

PENINGKATAN PERAN USAHA SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH

1.15.1.15.01. 27.22

1.15.1.15.01. 27.23

1.15.1.15.01. 27.24

1.15.1.15.01. 27.25

1.15.1.15.01. 27.26

1.15.1.15.01. 27.27


TA.2016

Page 34


1.15.1.15.01. 27.42

PEMBINAAN PELAKSANAAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI POLA KONVENSIONAL

s.d.a

62,008,000.00

0.50

100.00

61,195,700.00

98.69

s.d.a

211,556,000.00

1.70

100.00

196,044,700.00

92.67

38.28

100.00

4,410,328,045.00

92.38

1.15.1.15.01. 28.02

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA SIMPAN PINJAM PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING UMKM SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENDAFTARAM MERK DAN SERTIFIKAT HALAL PELATIHAN TEKNIK PENYUSUNAN PROPOSAL BAGI PELAKU UMKM

s.d.a

135,497,000.00

1.09

100.00

130,132,900.00

96.04

1.15.1.15.01. 28.03

PARTISIPASI PROMOSI PRODUK UMKM

s.d.a

642,521,000.00

5.15

100.00

563,154,700.00

87.65

1.15.1.15.01. 28.07

TEMU MITRA UMKM

s.d.a

102,245,200.00

0.82

100.00

44,960,800.00

43.97

1.15.1.15.01. 28.08

PENGEMBANGAN UMKM PENGRAJIN

s.d.a

263,722,700.00

2.11

100.00

204,675,645.00

77.61

1.15.1.15.01. 28.11

PERKUATAN PRODUK UMKM PEMBINAAN DAN PEGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI LOKASI SENTRA

s.d.a

99,990,000.00

0.80

100.00

99,770,000.00

99.78

s.d.a

99,755,000.00

0.80

100.00

97,805,000.00

98.05

s.d.a

197,954,000.00

1.59

100.00

193,197,600.00

97.60

s.d.a

88,599,000.00

0.71

100.00

86,704,000.00

97.86

s.d.a

316,737,600.00

2.54

100.00

298,891,800.00

94.37

1.15.1.15.01. 27.44

1.15.1.15.01. 28

1.15.1.15.01. 28.01

1.15.1.15.01. 28.12

1.15.1.15.01. 28.16

1.15.1.15.01. 28.20

1.15.1.15.01. 28.21

PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM KE PERBANKKAN DAN LEMBAGA NON PERBANKKAN BIMTEK PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK UMKM PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMK WIRAUSAHA PEMULA (DAK)

4,773,898,900.00

s.d.a

143,615,000.00

1.15

100.00

140,936,500.00

98.13


TA.2016

Page 35


1.15.1.15.01. 28.22

1.15.1.15.01. 28.23

1.15.1.15.01. 28.24

1.15.1.15.01. 28.25

1.15.1.15.01. 28.26

1.15.1.15.01. 28.27

1.15.1.15.01. 28.28

1.15.1.15.01. 28.29 1.15.1.15.01. 28.30

PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL KAWASAN WISATA (DAK) PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMK PESERTA MAGANG SIRAUSAHA (DAK) PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL BIDAN SOUVENIR (DAK) PELATIHAN STRATEGI PEMASARAN BAGI UMK (DAK) PELATIHAN STRATEGI PEMBIAYAAN BAGI UMK (DAK) PELATIHAN ADMINISTRASI KEUANGAN BAGI UMK WIRAUSAHA PEMULA (DAK) PELATIHAN ADMINISTRASI KEUANGAN BAGI UMK PESERTA MAGANG WIRAUSAHA (DAK) PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMK PENGELOLAAN MAKANAN BERBASISI UMBIUMBIAN (DAK) PEMBINAAN TENAGA PENDAMPING (DAK)

s.d.a

422,316,800.00

3.39

100.00

394,711,800.00

93.46

s.d.a

316,737,600.00

2.54

100.00

285,871,600.00

90.26

s.d.a

105,579,200.00

0.85

100.00

100,667,200.00

95.35

s.d.a

232,274,400.00

1.86

100.00

220,812,000.00

95.07

s.d.a

211,158,400.00

1.69

100.00

195,150,800.00

92.42

s.d.a

211,158,400.00

1.69

100.00

195,517,400.00

92.59

s.d.a

211,158,400.00

1.69

100.00

197,951,900.00

93.75

s.d.a

105,579,200.00

0.85

100.00

100,667,700.00

95.35

s.d.a

867,300,000.00

6.96

100.00

858,749,200.00

99.01


TA.2016

Page 36


3.2

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak ditemui hambatan atau kendala, tetapi untuk kegiatan yang pencapaian realisasi keuangannya dibawah 90 % sbb:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target kinerja adalah pembayaran listrik, telpon dan air selama 12 bulan dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp. 211.906.772,-atau sebesar 87.00%. Realisasi keuangan dibawah 90% karena pemakaian listrik, telpon dan air sesuai dengan kebutuhan. 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Target kinerjanya adalah tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, yaitu :Tersedianya AC Split sebanyak 23 unit, Tersedianya AC Stand sebanyak 4 unit, Tersedianya mesin Tik sebanyak 3 unit,Tersedianya Filling Kabinet sebanyak 14 unit, Tersedianya Pompa Air sebanyak 1 unit, Tersedianya Tangki Air sebanyak 2 unit,Tersedianya Genset sebanyak 2 unit, Tersedianya Rak Piring sebanyak 2 unit, Tersedianya penghancur Kertas sebanyak 2 unit dengan realisasi fisik 80 % dan realisasi keuangan Rp. 177.755.000,- atau sebesar 63,13 %. Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan adanya penundaan dana DAU pemerintahan Pusat

3. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Target Kinerja tersedianya jasa supir kantor selama 12 bulan dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.87.953.972,- atau sebesar 80,07 % realisasi keuangan


TA.2016

Page 37


dibawah 90 % karena adanya Penundaan Dana DAU pemerintahan Pusat, sehingga tidak ada pula penambahan Sopir Kantor. 4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target Kinerja Tersedianya Kendaraan Dinas Opersional sebanyak 1 (unit) dengan realisasi fisik 5 % dan realisasi keuangan Rp. 0 atau sebesar 0 %.Tidak adanya realisasi dikarenakan adanya Penundaan DAU Pemerintahan Pusat

5. Pengadaan Meubeleur Tersedianya lemari arsip sebanyak 9 unit,Tersedianya kursi kerja sebanyak 15 unit, Tersedianya meja kerja sebanyak 15 unit, Tersedianya tempat tidur sebanyak 60 unit, Tersedianya meja rias sebanyak 30 unit, Tersedianya lemari pakaian sebanyak 30 unit, Tersedianya kursi makan sebanyak 70 unit, Tersedianya lemari buku sebanyak 4 unit, Tersedianya meja makan (6 org)

sebanyak

12 unit, Tersedianya lemari dorong

sebanyak 1 set, Tersedianya sofa sebanyak 2 unit, dengan realisasi fisik 0 % dan realisasi keuangan Rp. 0, Tidak adanya realisasi disebabkan karena adanya penundaan DAU Pemerintahan Pusat 6. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi Tersedianya Kamera sebanyak 1 unit, Tersedianya Televisi sebanyak 2 unit, Tersedianya LCD Proyektorsebanyak

2 unit, Tersedianya Sound System

sebanyak 1 unit,

Tersedianya Wireless sebanyak 2 unit, Tersedianya Mic Confren sebanyak 1 unit, Tersedianya mesin faximile sebanyak 2 unit, dengan realisasi fisik 90 % dan realisasi keuangan Rp. 236.500.000,- atau sebesar 78 %, rendahnya realisasi dibawah 90 % karena adanya efisiensi belanja pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi.


TA.2016

Page 38


7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Target kinerjanya adalah terlaksananya Bimtek bagi Aparatur sebanyak 12 orang dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp. 47.726.000,- atau sebesar 78%. Realisasi dibawah 90% karena Rasionalisasi Perjalanan Dinas.

8. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Target kinerjanya adalah terlaksananya workshop penyusunan perencanaan sebanyak 80 orang, tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD sebanyak 6 dokumen dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.138,566.100,atau sebesar 89 %, Realisasi keuangan dibawah 90% dikarenakan Efisiensi Tiket Pesawat Perjalanan Dinas. 9. Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi Awward Program Koperasi berprestasi /Koperasi Award target Kinerjanya adalah terlaksananya penilaian koperasi berprestasi sebanyak 20 koperasi dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.113.333.100.- atau sebesar 88 %. Realisasi keuangan dibawah 90 % karena adanya efisiensi perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah. 10. Pembenahan koperasi tidak aktif Target Kinerja terlaksananya rapat pembenahan koperasi

tidak aktif sebanyak 180

orang.Terbenahinya koperasi tidak aktif sebanyak 6 Kab/Kota , dengan realisasi fisik100 % dan realisasi keuangan Rp. 69.083.800,- atau sebesar 89%. Rendahnya realisasi keuangan dibawah 90 % dikarenakan adanyaEfisiensi terhadap transportasi Peserta.

11. Pemasyarakatan Koperasi Bagi Pemangku Kepentingan Masyarakat Target

Kinerja

Terlaksananya

Sosialisasi

perkoperasian

sebanyak

570

orang,

terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perkoperasian sebanyak 300 orang, dengan realisasi


TA.2016

Page 39


fisik 98% dan realisasi keuangan Rp. 199.688.378,- atau sebesar 86 %. Rendahnya realisasi keuangan dibawah 90 % disebabkan karenaEfisiensi Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Peraturan Perkoperasian. 12. Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Terlaksananya

Revitalisasi

Kelembagaan

Koperasi

sebanyak

10

Kab/Kota,

Terlaksananya rapat revitalisasi kelembagaan koperasi sebanyak 570 orang di 10 Kab/Kota, dengan realisasi fisik 95 % dan realisasi keuangan Rp. 175.917.600,- atau sebesar 77 %, rendahnya realisasi dikarenakan Kegiatan ini berada di anggaran perubahan dan dilaksanakan di bulan Desember sehingga kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah tidak bisa terlaksana sebanyak 3 orang dari Dekopinwil. 13. Pembubaran Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi yang tidak aktif. Terlaksananya Pembubaran Koperasi tidk aktif sebanyak 10 Koperasi, dengan realisasi fisik 90 % dan realisasi keuangan Rp. 20.308.000,- atau sebesar 65 %, rendahnya realisasi dibawah 90 % karena adanya Rapat yang

tidak terlaksana, disebabkan

Pengurus koperasi tidak aktif yang akan diundang untuk menghadiri rapat tidak dapat ditemuisesuai alamat Koperasi Badan Hukum yang bersangkutan. 14. Penilaian dan Usulan Penghargaan bagi Tokoh koperasi . Terlaksananya penilaian calon tokoh koperasi yang akan mendapat penghargaan sebanyak 7 orang, dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.187.045.300,atau sebesar 83 %, rendahnya rwealisasi dibawah 90 % dikarenakan Efisiensi transportasi peserta rapat yang tidak hadir dan efisiensi Perjalanan Dinas Luar Daerah.


TA.2016

Page 40


15. Sosialisasi Koperasi di lokasi TMMD/N Target Kinerja terlaksananya Koordinasi pengembangan program terpadu sebanyak 2 kl tim Gardu dan 7 wilayah Rakor dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp. 32,283,000,- atau sebanyak 79%, realisasi dibawah 90 % dikarenakan efisiensi Transport Peserta Rapat Sesuai Pergup.

16. Pelatihan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Bagi Koperasi Target kinerja terlaksananya pelatihan penilaian kesehatan simpan pinjam bagi Pembina sebanyak 60 orang,2 Akt.Dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 96,106,700,- atau sebanyak 71% raelisasi dibawah 90 % dikarenakan perjalan dinas dalam daerah tidak terealisasi. 17. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina Tentang Koperasi Target kinerja terlaksananya pelatihan peningkatan kopetensi Pembina tentang koperasi sebanyak 60 orang,2 Akt.Dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 96,443,000,- atau sebanyak 71% realisasi dibawah 90% dikarenakan transport untuk Pembina tidak terealisasi. 18. Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasia Dan UMKM Target kinerja terlaksananya rapat sinkronisasi progam diklat sebanyak 30 orang.Dengan ralisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 38,670,500,- atau sebanyak 88%,realisasi dibawah 90% dikarenakan adanya efisiensi Perjalanan Dinas.

19. Pembinaan Peningkatan Daya Saing Koperasi Sektor Pertanian Atau Perikanan Target kinerja terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing koperasi sector pertanian atau perikanan sebanyak 60 orang ( Kop/KUD) dan Pembina.Terlaksananya pembinaan untuk peningkatan daya saing koperasi sector pertanian atau perikanan


TA.2016

Page 41


sebanyak 19 Kab/Kota.Dengan realisasi fisik 5% dan realisasi keuangan Rp – atau sebanyak 0%.Realisasi dibawah 90% dikarenakan kegiatan di tunda karena adanya penundaan DAU oleh pemerintah pusat. 20. Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi pasar ( KOPPAS ) Dan Pengelolaan Pasar Rakyat. Target kinerjanya terlaksananya rapat koordinasi pengembangan usaha kopas sebanyak 2 kali (120 orang) Terlaksananya pembinaan untuk pengembangan usaha kopas sebanyak 16 Kab/Kota.Dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 26,055,00,- atau sebanyak 43%.Realisasi dibawah 90% dikarenakan sebagian kegiatan ditunda karena adanya penundaan DAU oleh pemerinta pusat. 21. Peningkatan Peran Simpan Pinjam Pola Syariah Target kinerja terlaksanya pembinaan peningkatan peran usaha simpan pinjam pola syariah koperasi sebanyak 15 koperasi.Dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 86.040,700,- atau sebanyak 82%.Realisasi dibawah 90% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas dan transportasi nara sumber pusat tidak terealisasi karena tidak datang. 22. Partisipasi Promosi Produk UMKM Target kinerjanya terlaksananya partisipasi promosi produk UMKM sebanyak 18 UMKM.Dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 563,154,700,- atau sebanyak 88%.Realisasi dibawah 90% dikarenakan rasionalisasi perjalanan dinas.

23. Temu Mitra UMKM Target kinerjanya terlaksananya Temu Mitra UMKM Sumatera Barat Dan UMKM Sumatera Selatan sebanyak 25 UMKM.Dengan Realisasi fisik 100% dan Realisasi


TA.2016

Page 42


keuangan Rp 44,960,800,- atau sebanyak 44%.Realisasi dibawah 90% dikarenakan sebagian kegiatan di tunda karena adanya penundaan DAU oleh pemerintah pusat. 24. Pengembangan UMKM Pengrajin Target kinerjanya terlaksananya peningkatan produk UMKM sebanyak 1 kali,10 wilayah.Dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 204,675,645,- atau sebanyak 78%. Realisasi dibawah 90% dikarenakan rasionalisasi perjalan dinas.


TA.2016

Page 43


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor : 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 93 tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi pada Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Barang milik Daerah berupa Asset Tetap. 4.1

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun

anggaran 2015 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja

ini

berperan

sebagai

entitas

pelaporan,

sehingga

berkewajiban

menyusun

menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


TA.2016

Page 44

dan


Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). b. Neraca. c. Laporan Operasional. d. Laporan Perubahan Ekuitas. e. Catatan Atas Laporan Keuangan. 4.2

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.


TA.2016

Page 45


Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 4.3

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : Pengukuran/ Penilaian Aset a. Kas Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. b. Piutang Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.


TA.2016

Page 46


c. Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. d. Persediaan disajikan sebesar : 

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya

perolehan

persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung

dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian

yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh. 

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikkan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya. f.

Tanah Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.


TA.2016

Page 47


Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan g. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut .Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan. h. Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. i.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai.Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.Biaya perolehan


TA.2016

Page 48


Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama j.

Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan

dan

pengawasan,

biaya

perizinan,

biaya

pengosongan

dan

pembongkaran bangunan lama. k. Kontruksi Dalam Pengerjaan Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi : 

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.


TA.2016

Page 49




Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi : 

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.



Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

l.

Penyusutan Asset Tetap Penyusutan Asset Tetap dilakukan : a. Untuk menyajikan nilai asset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi asset dalam laporan keuangan Pemerintahan Daerah. b. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan. c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam mengganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah asset tetap yang sudah dimiliki.

4.4

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah

sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.


TA.2016

Page 50


Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost).


TA.2016

Page 51


BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 5.1.1

Penjelasan Pos-pos Pendapatan No

Perkiraan

Anggaran 2016

Realisasi 2016

%

Tahun 2015

1

Pendapatan Retribusi Daerah

Rp 8.000.000,-

Rp10.800.000,-

135

Rp.8.850.000,-

Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan RetribusiDaerah dalam Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 135% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.950.000,Pendapatan ini terdiri dari: (rincian objek pendapatan)

No

SuratTanda Setoran(STS)

Jenis Uraian

Tanggal Setor

01

Retribusi (sewa) Aula

22-02-2016

Rp.400.000,-

02


10-03-2016

Rp. 200.000,-

03


16-03-2016

Rp.1.400.000,-

04


28-03-2016

Rp.200.000,-

05


18-04-2016

Rp. 200.000,-

06


22-04-2016

Rp. 400.000,-

07


28-04-2016

Rp.200.000,-


Jumlah

TA.2016

Ket

Page 52


08


16-05-2016

Rp.1. 200.000,-

09

Retribusi (sewa )Aula

23-05-2016

Rp. 200.000,-

10

Retribusi (sewa ) Aula

01-06-2016

Rp200.000,-

11


03-06-2016

12


21-07-2016

Rp.200.000,-

13


01-08-2016

Rp.200.000,-

14


15-08-2016

15

Retribusi (sewa )Aula

15-08-2016

16


22-08-2016

17


26-09-2016

18


28-09-2016

19


29-09-2016

Rp. 200.000,-

20


03-10-2016

Rp. 200.000,-

21


10-10-2016

Rp. 200.000,-

22


11-10-2016

Rp. 200.000,-

23


31-10-2016

Rp.1.200.000,-

24


31-10-2016

Rp. 200.000,-

25


09-11-2016

Rp. 1.000.000,-

26


22-11-2016

Rp.

27


21-12-2016

28


21-12-2016

Rp.

400.000,-

29


29-12-2016

Rp

200.000,-

30


29-12-2016

Rp

200.000,-

JUMLAH


Rp.

Rp.

200.000,-

200.000,-

Rp. 200.000,Rp.

200.000,-

Rp. 200.000,Rp

200.000,-

200.000,-

Rp. 400.000,-

Rp.10.800.000,-

TA.2016

Page 53


Penerimaan pendapatan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11.Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

5.1.2

PENJELASANPOS-POS BELANJA 1. BelanjaOperasi a. No

1

Belanja Pegawai Perkiraan

Belanja Pegawai

Anggaran 2016

Realisasi 2016

%

Tahun 2015

Rp7.096.471.603

Rp6.609.209.546

93.13

6.788.174.606

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 93.13% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp178.965.060 disebabkan karena ada beberapa orang pegawai yang pensiun yaitu : H. Wafdi Jamal, SH, Ir. Rahmawati Lubis, Erwina. K, Sumali, Syamsurizal, SE, Drs. Ahmad Charisma, MM, Erizal, dan Isrizal. Belanja pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan,tambahan penghasilan PNS.Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas : URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tahun Anggaran

Realisasi Tahun

2016(Rp)

2016

19.566.373.125,00

Realisasi tahun 2015 (Rp)

88,27

6,788,174,606

93,13

6,788,174,606

97,79

4,992,524,345

4.110.558.040,00

98,89

3,907,209,980

17.271.603.434,00

7.096.471.603,00

6.609.209.546,00

5.199.866.841,00

5.085.065.251,00

4.156.530.528,00

%

Tunjangan Keluarga

376.285.194,00

372.975.196,00

99,12

395,144,918

Tunjangan Jabatan

284.621.600,00

223.600.000,00

78,56

231,850,000


TA.2016

Page 54


Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras 1) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif Insentif Pemungutan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah JUMLAH BELANJA PEGAWAI

31.392.000,00

31.200.000,00

123.241.000,00

120.845.000,00

200.536.772,00

198.213.540,00

27.202.408,00

27.621.148,00

57.339,00

52.327,00

1.896.364.762,00 1.770.364.762,00

1.524.144.295,00 1.524.144.295,00

126.000.000,00 240.000,00 240.000,00

0

0

0

99,39

31,715,000

98,06 98,84

220,358,340

101,54

80,031,634

91,26

69,47

80,37

1,795,650,261

86,09

1,636,050,261

0,00

159,600,000

0,00

0

0,00

0

6,788,174,606

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai tahun 2016 sejumlah Rp. 370.000,- yang terdiri dari : NO

1.

URAIAN

JUMLAH

Pengembalian kembali Tunjangan Umum a/n Sajuri, S.Sos untuk bulan Juni dan Juli 2016 JUMLAH


370.000,-

370.000,-

TA.2016

Page 55


b. No

1.

Belanja Barang dan Jasa Perkiraan Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2016

Realisasi 2016

%

Tahun 2015

11.021.741.522

9.978.878.363

90,54

6.116.385.405

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 90,54% dari anggarannya. Dibandingkan

dengan

Tahun

Anggaran

2015

terdapat

kenaikan

sebesar

Rp.

3.862.492.958, disebabkan karena adanya penambahan anggaran dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) pusat dan penambahan kegiatan yaitu : Kegiatan Pemasyarakatan Perkoperasian Bagi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan Koperasi, Pembubaran Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi Yang Tidak Aktf, Penilaian Usulan Penghargaan Bagi Tokoh Koperasi, Pengembangan Usaha Koperasi Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop), dan Perkuatan Produk UMKM. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari : Kode Rek 01 01.01 01.03 01.04 01.05 01.06 01.10 01.11 01.12 02 02.04 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.05

Perkiraan Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik & Elektr Belanja Perangko, Materai Belanja Peralatan kebersihan Belanja BBM Belanja Seminar Kit Belanja Penghargaan Belanja Peralatan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Praktek Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah

Anggaran 2016

Realisasi 2016

%

762.109.342 177.551.875 35.000.000 13.100.000 18.784.200 72.121.000 123.119.000 37.225.000 285.208.267 76.800.600 8.000.600 68.800.000 3.098.683.000 13.200.000 21.000.000 132.000.000 15.000.000

728.171.341 173.869.375 34.767.000 13.064.000 18.768.400 68.021.841 108.985.100 36.325.000 274.370.625 76.800.600 8.000.600 68.800.000 2.728.268.170 9.414.470 15.067.600 120.338.446 13.903.400

95,55 97,93 99,33 99,73 99,92 94,32 88,52 97,58 96,20 100,00 100,00 100,00 88,05 71,32 71,75 91,17 92,69


TA.2016

Realisasi 2015 366.810.788

15.116.000

1.221.744.223

Page 56


03.06 03.07 03.13 03.14 03.20 03.22

Belanja Kawat/Fax/Internet Belanja Paket Pengiriman Belanja Jasa Publikasi Belanja Jasa Akomodasi Belanja Transportasi Belanja Jas Design

78.192.000 8.830.000 80.400.000 1.494.166.000 1.233.645.000 22.250.000

67.086.256 8.604.020 75.500.000 1.362.200.000 1.037.453.978 18.700.000

85,80 97,44 93,91 84,10 84,04 94,22

04 04.02

Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi BMD

15.800.000 15.800.000

14.886.137 14.886.137

94,22 94,22

10.901.500

05 05.01 05.02 05.03 05.05

Belanja Prawatn Kend Brmtor Belanja Jasa Service Belanja Pengg Suku Cad Belanja BBM Belanja Pajak Kend Brmotor

76.500.000 25.200.000 26.000.000 17.000.000 8.300.000

71.669.969 25.067.971 25.817.200 16.998.198 3.786.600

93,69 99,48 99,30 99,99 45,62

81.268.546

06 06.01 06.02

Belanja Cetak & Penggandan Belanja Cetak Belanja Penggandaan

423.162.250 150.276.000 272.886.250

391.134.400 126.111.500 265.022.900

92,43 83,92 97,12

195.599.200

07 07.02 07.03

BelanjaSewa rmh / gdg / parkir Belanja Sewa Gedung / kantor Belanja Sewa ruang rapat

37.600.000 7.000.000 30.600.000

31.934.700 6.734.700 25.200.000

84,93 96,21 82,35

36.200.000

08 08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa srna mbilitas darat

38.900.000 38.900.000

38.800.000 38.800.000

99,74 99,74

2.700.000

10 10.04 10.05 10.15 10.16 11 11.02 11.04 13 13.02 15 15.01 15.02 18 18.02 18.03 19 19.02 19.03 19.09 24 24.04 24.07 24.08

Belanja Sewa Prlgkpn & Prlatan Ktr Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Alat Pendingin Belanja Sewa Stand Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan & Minum Rapat Belanja Makan & Minum Kegiatan Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjlann Dinas Dlm Daerah Belanja Perjlann Dinas Luar Daerah Belanja Pemeliharaan Belanja Pmlhraan Prltn & Mesin Belanja Pmlhraan Gedung & Bgunn Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Kons Perencanaan Belanja Jasa Kons Pengawasan Belanja Jasa Kons Teknlogi Inform Belanja Jasa Lembaga Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi Belanja Jasa Lembaga Pengamnan Belanja Jasa Lmbga Pnydia Sopir

281.000.000 12.000.000 245.000.000 4.000.000 20.000.000 361.820.000 58.150.000 303.670.000 52.860.000 52.860.000 3.136.617.000 1.569.845.000 1.566.772.000 329.000.000 81.000.000 248.000.000 25.300.000 11.000.000 11.000.000 3.300.000 426.319.440 59.500.000 256.972.625 109.846.815

254.135.000 11.955.000 218.700.000 3.980.000 19.500.000 333.706.500 56.855.000 276.851.500 51.745.000 51.745.500 2.731.954.195 1.484.682.250 1.247.271.945 322.033.500 79.875.000 242.158.500 23.950.000 10.400.000 10.250.000 3.300.000 382.217.956 59.500.000 234.763.984 87.953.972

90,44 99,63 89,27 99,50 97,50 92,23 97,77 91,17 97,89 97,89 87,10 94,58 79,61 97,88 98,61 97,64 94,66 94,55 93,18 100,00 89,66 100,00 91,36 80,07

211.150.000


TA.2016

259.836.000

41.580.000 2.087.296.199

292.719.550

128.114.000

353.850.999

Page 57


25 25.01

Uang utk dibrikn pd pihak ke3/masy Uang utk diberikan pd pihak ketiga

36.500.000 36.500.000

36.500.000 36.500.000

100,00 100,00

26 26.02 26.03 26.04 26.05 26.08 26.11 26.26 26.27 26.28 27 27.01 27.16 27.22 27.23 27.24 27.33 27.34 27.38 27.41

Honorarium PNS Honor Tim Pengadaan Brg & Jasa Honor Tenaga Ahli/Instruktur Honor Pengelola Keu Daerah Honor Pengelola Asset Daerah Honor Pengelola SIPKD Honor Pengawas Ujian Honor Pengawas Honor Ptugas Pemriksa Hasil Honor Pengelola SIMGAJI PNSD Honorarium Non PNS Honor Tenaga Ahli/Inst/Nrsumber Honor Petugas Teknis Lapangan Belanja Jasa Moderator Belanja Jasa Pengawas Belanja Jasa Penguji Belanja Jasa MC Belanja Jasa Pembaca Doa Belanja Jasa Peliputan Belanja Jasa Penceramah

504.415.000 2.050.000 257.565.000 144.900.000 30.900.000 44.000.000 2.080.000 8.320.000 9.600.000 6.000.000 1.075.298.000 168.260.000 773.400.000 43.100.000 4.160.000 1.500.000 13.400.000 2.250.000 65.478.000 3.750.000

475.610.000 1.050.000 238.010.000 142.150.000 30.900.000 44.000.000 780.000 3.120.000 9.600.000 6.000.000 1.047.020.000 154.960.000 765.600.000 40.600.000 1.560.000 1.500.000 13.100.000 2.250.000 63.700.000 3.750.000

94,10 51,22 92,41 98,10 100,00 100,00 37,50 37,50 100,00 100,00 97,37 92,10 98,99 94,20 37,50 100,00 97,76 100,00 97,28 100,00

480.170.000

30 30.01

Belanja Kontribusi Belanja Kontribusi Pelat / Magang

12.900.000 12.900.000

11.000.000 11.000.000

85,27 85,27

0

31 31.01 31.02

Belanja Jasa Lainnya Belanja Jasa Event Organizer Belanja Jasa Cleaning Service

249.156.890 53.103.500 196.053.390

227.340.400 50.460.000 176.880.400

91,24 95,02 90,22

158.376.400

0

19.200.000

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.042.863.154adalah merupakan : 1.

Adanya Penundaan Dana DAU dari Pusat

2.

Sisa Anggaran yang tidak pergunakan.

Belanja Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga merupakan kegiatan Koperasi Berprestasi / Koperasi penerima Award tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut : NO 1

NAMA BARANG

JUMLAH

PENERIMA

- Laptop HP 14-ac 181TU T9f52PA

1 Paket

Asriwandi Maksum, SE (Pengurus /

- Printer Pixma MX 497

1 Paket

Manager KSU Keluarga Besar BPD

- Trophy

1 Buah

Sumbar Kota Padang).


TA.2016

Page 58


- Piagam

1 Buah

Diserahkan Sesuai dengan BAST No. 573a/BAST/VIII/BKPK.DISKOP-2016 berupa barang sebagai hadiah Juara I Koperasi

Berprestasi

/

Koperasi

Penerima Award Tahun 2016 Tingkat Provinsi Sumatera Barat. 2

- Laptop HP 14-ac 186TU ac 187TU

1 Paket

ELDA (Manager Koperasi Wanita Kota

- Printer Pixma MX 3670

1 Paket

Kaciak Kab Lima Puluh Kota).

- Trophy

1 Buah

Diserahkan sesuai dengan BAST No.

- Piagam

1 Buah

573b/BAST/VIII/BKPK.DISKOP-2016 berupa barang sebagai Hadiah Juara II Koperasi

Berprestasi

/

Koperasi

Penerima Award Tahun 2016 Tingkat Provinsi Sumatera Barat. 3

- Laptop HP Pavilion x2 Detach 10 n137

1 Paket

YUSRAN (Manager KPN Matur Kab.

- Printer Cannon MP 287

1 Paket

Agam).

- Trophy

1 Buah

Diserahkan sesuai dengan BAST No.

- Piagam

1 Buah

573c/BAST/VIII/BKPK.DISKOP-2016 berupa barang sebagai Hadiah Juara III Koperasi Berprestasi / Koperasi Penerima Award Tahun 2016 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

4

- Notebook ASUS X454WA-VX005D

1 Paket

IPTU

KASMAN

(Manager

- Trophy

1 Buah

Primkopolres Pariaman).

- Piagam

1 Buah

Diserahkan sesuai dengan BAST No. 573d/BAST/VIII/BKPK.DISKOP-2016 berupa barang sebagai Hadiah Juara IV Koperasi Berprestasi / Koperasi Penerima Award Tahun 2016 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.


TA.2016

Page 59


5

- Notebook X200MA-KX637D

1 Paket

Dra. Yusnidar (Manager KPN Pemko

- Trophy

1 Buah

Padang).

- Piagam

1 Buah

Diserahkan sesuai dengan BAST No. 573d/BAST/VIII/BKPK.DISKOP-2016 berupa barang sebagai Hadiah Juara V Koperasi Berprestasi / Koperasi Penerima Award Tahun 2016 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Jumlah belanja barang dan Jasa tersebut diatas adalah jumlah riil yang telah diserahkan pada pihak ke III pada Tahun Anggaran 2016. Saldo / jumlah Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah Jumlah Netto setelah dikurangi pengembalian Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.589.000,- yang terdiri dari : NO

1.

2.

3.

URAIAN

JUMLAH

Pengembalian kembali Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas dengan Kode Rekening 1.15.1.15.01.01.18.5.2.2.05.0003

4.588.000,-

Pengembalian Kembali Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan

500,-

28.29.5.2.2.15.0001 Pengembalian Kembali Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan

500,-

28.24.5.2.2.15.0001 JUMLAH


4.589.000,-

TA.2016

Page 60


c.

Belanja Modal

Tahun 2015 No 1

Perkiraan Belanja Modal

Anggaran 2016 1,448,160,000.00

Realisasi 2016

%

683,515,520.00

47.20

496,224,000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2016 dan 2015 . Realisasi tahun 2016 mencapai 47.20 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. Rp

187,291,520,- disebabkan karena

adanya penambahan anggaran untuk Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

UraIan BELANJA MODAL

Anggaran 2016

Realisasi 2016

1,448,160,000,-

683,515,520,-

47.20

6,000,000,-

5,250,000,-

87.50

6,000,000.00

5,250,000.00

87.50

224,810,000.00

129,550,000.00

57.63

Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik

10,500,000.00

10,200,000.00

97.14

Belanja modal Penggandaan Alat Penyimopanan perlengkapan Kantor

98,000,000.00

72,800,000.00

74.29

116,310,000.00

46,550,000.00

40.02

Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Bantu Belanja modal Penggandaan Pompa Belanja Modal Penggadaan kendaraan Bermotor Angkutan Darat Tak Brmotor Belanja modal Penggadaan Alat Kantor

Belanja Modal Pengadaan Kantor Lainnya

%

Realisasi 2015 496,224,000,-

400,000,000.00


TA.2016

30,325,000

30,325,000.00

Page 61


Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Pengadaan Meubelair

400,000,000.00 229,550,000.00

29,800,000.00

12.98

31,550,000.00

29,800,000.00

94.45

74,300,000

198,000,000.00 Belanja Modal Penggadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Belanja modal Pengadaan Printer

5,700,000 286,300,000.00

283,465,520.00

99.01

60,125,000

261,100,000.00

259,365,520.00

99.34

49,000,000 4.000.000

25,200,000.00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Rapat Belanja modal Pengadaan Alat Studio Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A Belanja modal Pengadaan Sound Sistem Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Mesin Faksimili Belanja Modal Pengadaan Bangunan gedung kantor

24,100,000.00

95.63

7,125,000 137,205,000 92,955,000 3,300,000 40,950,000

271,500,000.00

227,000,000.00

83.61

59,650,000

271,500,000.00

227,000,000.00

98.60

12,800,000 12,100,000 34,750,000 128,919,000

30,000,000.00

8,450,000.00

28.17

30,000,000.00

8,450,000.00

28.17


128.919.000,-

TA.2016

Page 62


No.

Perkiraan

Anggaran 2016

Realisasi 2016

%

Tahun 2015

a.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1,448,160,000,-

683,515,520,-

47.20

367.305.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 47.20 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp.316.210.520,UraIan BELANJA MODAL

Anggaran 2016

Realisasi 2016

1,448,160,000,-

683,515,520,-

47.20

496,224,000,-

6,000,000,-

5,250,000,-

87.50

0 0

6,000,000.00

5,250,000.00

87.50

400,000,000.00

0

224,810,000.00

129,550,000.00

57.63

Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik

10,500,000.00

10,200,000.00

97.14

0

Belanja modal Penggandaan Alat Penyimopanan perlengkapan Kantor

98,000,000.00

72,800,000.00

74.29

0

Belanja Modal Pengadaan Kantor Lainnya

116,310,000.00

46,550,000.00

40.02

30,325,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

400,000,000.00

0

229,550,000.00

29,800,000.00

12.98

0

31,550,000.00 198,000,000.00

29,800,000.00

94.45

74,300,000

Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Bantu Belanja modal Penggandaan Pompa Belanja Modal Penggadaan kendaraan Bermotor Angkutan Darat Tak Brmotor Belanja modal Penggadaan Alat Kantor

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Pengadaan Meubelair

%

Realisasi 2015

0


30,325,000

0

TA.2016

Page 63


Belanja Modal Penggadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Belanja modal Pengadaan Printer Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Rapat Belanja modal Pengadaan Alat Studio Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A Belanja modal Pengadaan Sound Sistem Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Mesin Faksimili Belanja Modal Pengadaan Bangunan gedung kantor

0

0

0

0

5,700,000

286,300,000.00

283,465,520.00

99.01

60,125,000

261,100,000.00

259,365,520.00

99.34

49,000,000

0

0

25,200,000.00

24,100,000.00

0

0

137,205,000

0

0

92,955,000

0

0

3,300,000

0

0

40,950,000

271,500,000.00

227,000,000.00

83.61

59,650,000

271,500,000.00

227,000,000.00

98.60

12,800,000

0

0

12,100,000

0

0

34,750,000

0

0

128,919,000

30,000,000.00

8,450,000.00

28.17

0

30,000,000.00

8,450,000.00

28.17

0

0

0

4.000.000 95.63

7,125,000

128.919.000,-

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 764.644.480,- adalah merupakan : 1. Adanya Penundaan Dana DAU dari Pemerintah Pusat. 2. Efiseiensi Belanja


TA.2016

Page 64


No b.

Perkiraan

Anggaran 2016

Realisasi 2016

0

0

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

%

Tahun 2015 128.919.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2016 dan 2015. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, untuk tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat tidak menganggarkan Dana Belanja modal Gedung dan Bangunan. 5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA 5.2.1. Aset Aset Lancar Perkiraan

1.

Kas di Bendahara Pengeluaran

2016

2015

0

0

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan

2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar

Rp.1.230.950.122,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2016 Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5. Perkiraan

2.

Kas di Bendahara Penerima

2016

2015

0


0

TA.2016

Page 65


Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan

2015 . Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum

disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2016. Uraian

Saldo

Penambahan

Pengurangan

Saldo

Awal

Rp

Rp

Akhir

10.800.000,-

10.800.000,-

0

Pendapatan Retribusi Daerah

Penambahan

adalah

sejumlah

pendapatan

yang

diterima

oleh

Bendahara

Penerimaan. Pengurangan adalah sejumlah pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal pendapatan diterima.

Perkiraan 3.

2016

Beban Dibayar Dimuka

2015

3.721.534,-

2.725.375,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa : Beban jasa premi asuransi barang milik daerah. Asuransi untuk kendaraan BA 56, BA 1780 B, BA 1765 B. Beban tahun 2015 senilai Rp. 11.164.603 dan beban tahun depan/beban dibayar dimuka senilai Rp. 3.721.534. Uraian

Saldo

Penambahan

Awal

Rp

Jasa Premi Asuransi April 2.725.375,-

3.721.534,-

Pengurangan Rp 2.725.375,-

Saldo Akhir Rp 3.721.534,-

2016 s/d April 2017 ( 3 unit


TA.2016

Page 66


kendaraan roda empat innova, terano dan Isuzu Panther) Penambahan adalah jumlah premi asuransi yang harus dibayar untuk tahun 2016. Pengurangan adalah beban tahun 2015 senilai Rp. 11.164.603,Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan

4.

2016

Persediaan

2015

1.205.700,-

671.400,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu : Bahan Pakai Habis Rp. 1.205.700

Bahan Material 0

Barang Lainnya 0

Terdiri dari : 1. Persediaan ATK Rp. 659.700,2. Persedian Alat Listrik & Elektronik Rp. 426.000,3. Persediaan Perangko, Materai Rp. 120.000,-

Uraiannya sebagai berikut : Uraian Bahan Pakai Habis

Saldo Awal

Penambahan

751.400,-

Pengurangan

454.300,-

Saldo Akhir 1.205.700,-

Saldo persediaan per 31 Desember 2015 Rp. 671.400, terdiri dari : -

Persediaan ATK, Rp. 364.400 Persediaan Alat Listrik & Elektronik, Rp. 337.400

Saldo opname persediaan per 30 Juni 2016 Rp. 751.400 yang dijadikan sebagai saldo awal, terdiri dari : -

Persediaan ATK, Rp. 337.400 Persediaan Alat Listrik & Elektronik, Rp. 414.000

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16.


TA.2016

Page 67


Aset Tetap Perkiraan 1. Tanah

2016 14.663.138.000

2015 14.663.138.000

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM per 31 Desember 2016 dan 2015 . 1) Dasar Penilaian a. Neraca Awal 2005

Rp. 14.663.138.000

b. Harga Perolehan 2006 sd 2016

Rp. 0

Daftar Tanah Dinas Koperasidan UMKMProvinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016

dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris DinasKoperasidan

UMKMProvinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. 2) Mutasi Tambah Kurang Saldo Audited 2015

14.663.138.000

- Mutasi Tambah

0

- Mutasi Kurang

0

Saldo per 31 Des 2016

14.663.138.000

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran .17.


TA.2016

Page 68


Perkiraan

2016

2. Peralatan dan Mesin

2.858.206.570

2015

2.426.971.050

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Koperasidan UMKMper 31 Desember 2016 dan 2015 . 1) Dasar Penilaian a. Neraca Awal 2005

Rp. 2.229.399.605


Rp. 628.806.965

Daftar Peralatan dan Mesin DinasKoperasidan UMKMProvinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Koperasidan UMKMProvinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. 2) Mutasi Tambah Kurang Uraian

Peralatan & Mesin AkmPenyusutan Peralatan & Mesin Nilai Buku

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Rp

Rp

Rp

Rp

689.807.520,-

258.572.000,-

2.858.206.570

1.528.529.478,57 452.032.931,43

258.572.000,-

1.721.990.410

2.426.971.050,-

898.441.571,43 237.774.588,57


1.136.216.160

TA.2016

Page 69


Saldo Audited 2015 2.426.971.050,Mutasi Tambah Belanja Modal tahun 2016

683.515.520,-


0

tahun 2016 Koreksi Tambah Nilai

0

Kurang catat/tidak tercatat

0

Hibah dari Pihak Ketiga

0

Mutasi antar SKPD

6.292.000,-

Reklasifikasi Total Mutasi Tambah

0 689.807.520,-

Mutasi Kurang Belanja Modal yang tidak

0

dikapitalisir Koreksi Kurang Nilai

0

Double Record/Aset Pusat

0

Hibah Kepada Pihak Ketiga

0

Penghapusan

0

Mutasi antar SKPD

0

Reklasifikasi

258.572.000,-

Total Mutasi Kurang

258.572.000,-

Total Mutasi

431.235.520,-


2.858.206.570,-


TA.2016

Page 70


Penjelasan Mutasi Tambah a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 683.515.520 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin. b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 6.292.000 yaitu dari Biro Humas Sekretariat Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tgl 11 November 2016 dan Surat 030/40/1/BAST/BPAD-2016, tgl 11 November 2016 yang terdiri dari : 1. Scanner senilai Rp. 2.200.000,2. Alat Komunikasi Telephone Rp. 4.092.000,Penjelasan Mutasi Kurang a)

Reklasifikasi senilai Rp. 258.572.000 yaitu ke Aset Tidak Bermanfaatkarena diusulkan untuk dihapuskan terdiri dari : Peralatan dan Mesin. Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17 Perkiraan

3. Gedung dan Bangunan

2016

2015

2.459.959.887,-

1.995.003.015,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Koperasidan UMKMper 31 Desember 2016 dan 2015 . 1) Dasar Penilaian a. Neraca Awal 2005

Rp. 1.866.084.015


Rp.


593.875.872

TA.2016

Page 71


Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Koperasidan UMKMProvinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Koperasidan UMKMProvinsi

Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. 2) Mutasi Tambah Kurang Uraian

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Rp

Rp

Rp

Rp

&

1.995.003.015,-

681.256.872,-

216.300.000,-

2.459.959.887,-

Peny

916.373.443,28

513.409.320,29

149.697.507,06

1.280.085.256,51

1.078.629.571,72

167.847.551,71

66.602.492,94

1.179.874.630,49

Gedung Bangunan Akm

Gedung

&

Bangunan Nilai Buku

Saldo Audited 2015

1.995.003.015,-

Mutasi Tambah Belanja Modal tahun 2016

0


0

tahun 2016 Koreksi Tambah Nilai

681.256.872,-

Kurang catat/tidak tercatat

0

Hibah dari Pihak Ketiga

0

Mutasi antar SKPD

0


TA.2016

Page 72


Reklasifikasi Total Mutasi Tambah

0 681.256.872,-

Mutasi Kurang Belanja Modal yang tidak

0

dikapitalisir Koreksi Kurang Nilai

216.300.000,-

Double Record/Aset Pusat

0

Hibah Kepada Pihak Ketiga

0

Penghapusan

0

Mutasi antar SKPD

0

Reklasifikasi

0

Total Mutasi Kurang

216.300.000,-

Total Mutasi

464.956.872,-


2.459.959.887,-

Penjelasan Mutasi Tambah Koreksi Tambah Nilai senilai Rp. 681.256.872berdasarkan hasil Keputusan Gubernur Sumatera Barat / Surat 030-1313-2016 tgl 28 November 2016 yaitu Hasil Penilaian Aset Bangunan Rumah Dinas Koperasiyang terletak di Jalan Bunda, Ulak Karang. Penambahan nilai Gedung & Bangunan disebabkan karena telah dilakukan penilaian kembali atas rumah dinas yang sebelumnya hanya tercatat 1 unit rumah, sedangkan terdapat 8 unit rumah pada sebidang tanah tersebut. Setelah keluar Surat Keputusan Gubernur atas penilaian tersebut, maka kita memakai data yang baru. Data sebelumnya yang 1 unit rumah dihapus dan diganti dengan data baru sesuai SK Gubernur.


TA.2016

Page 73


Penjelasan Mutasi Kurang Koreksi Kurang Nilai senilai Rp. 216.300.000 disebabkan koreksi hasil penilaian Aset Bangunan Rumah Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat berdasarkan Surat 0301313-2016, tgl 28 November 2016 yaitu : Hasil Penilaian Aset Bangunan Rumah Dinas Koperasiyang terletak di Jalan Bunda, Ulak Karang. Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan disebabkan karena telah dilakukan penilaian kembali terhadap rumah dinas tersebut, sehingga nilai bangunan yang lama harus dihapuskan senilai Rp. 216.300.000. Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan

4. Aset Tetap Lainnya

2016

2015

7.880.000

7.880.000

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya

milik Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Koperasidan UMKMper 31 Desember 2016 dan 2015. 1) Dasar Penilaian a. Neraca Awal 2005

Rp. 7.880.000


Rp. 0

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Koperasidan UMKMProvinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016

dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas

Koperasidan UMKMProvinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak


TA.2016

Page 74


terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. 2) Mutasi Tambah Kurang Uraian

Saldo Awal

Penambahan Pengurangan

Rp Aset Tetap Lainnya Akm

Peny

Rp

Rp

Saldo Akhir Rp

7.880.000,-

7.880.000,-

0

0

7.880.000,-

7.880.000,-

Aset

Tetap Lainnya Nilai Buku

Saldo Audited 2015

7.880.000,-

- Mutasi Tambah

0

- Mutasi Kurang

0


7.880.000,-

Pada tahun 2016 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan aset tetap lainnya pada Dinas Koperasi dan UMKM. Perkiraan

5. Akumulasi Penyusutan

2016

2015

3.002.075.666,51

2.444.902.921,85

Perkiraan

2016

2015

Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin

1.721.990.410

1.528.529.478,57

Akumulasi Penyusutan Gedung & Bgunan

1.280.085.256,51

916.373.443,28


TA.2016

Page 75


Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. URAIAN

Saldo Akum Penyusutan Per

PERALATAN & MESIN

GEDUNG & BANGUNAN

1.528.529.478,57

916.373.443,28

452.032.931,43

513.409.320,29

31 Des 2015  Jumlah Koreksi Tambah : - Koreksi Tambah Nilai

463.254.672,96

- Mutasi Antar SKPD

1.368.400

- Beban Penyusutan

450.664.531,43

50.154.647,33

258.572.000

149.697.507,06

 Jumlah Koreksi Kurang : - Koreksi Kurang Nilai - Reklasifikasi

149.697.507,06 258.572.000

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

A. Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin a) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 1.368.400 yaitu dari Biro Humas Sekretariat Daerahberdasarkan Berita Acara Serah Terima tgl 11 November 2016 dan Surat 030/40/1/BAST/BPAD-2016 tgl 11 November 2016, yang terdiri dari : 1 unit HP dan 1 unit Scanner. b) Beban Penyusutan Tahun 2016 senilai Rp. 450.664.531,43 B. Penjelasan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin Reklasifikasi senilai Rp. 258.572.000 yaitu ke Aset Tidak Bermanfaat karena diusulkan untuk dihapuskan terdiri dari : Peralatan dan Mesin.


TA.2016

Page 76


C. Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan. a)

Koreksi Tambah Nilai senilai Rp. 463.254.672,96 berdasarkan hasil SK Gubernur/ Surat 030-1313-2016 tgl 28 November 2016, yaitu : Hasil Penilaian Aset Bangunan Rumah Dinas Koperasi.

b)

Beban Penyusutan Tahun 2016 senilai Rp. 50.154.647,33.

D. Penjelasan Mutasi KurangAkumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan. Koreksi Kurang Nilai senilai Rp. 149.697.507,06 ,- disebabkan koreksihasil penilaian Aset Bangunan Rumah Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat berdasarkan Surat 0301313-2016 tgl 28 November 2016 yaitu : Hasil Penilaian Aset Bangunan Rumah Dinas Koperasi.

5.2.2

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Perkiraan

2016

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2015

0,-

0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015. Utang PFK muncul karena masih adanya pungutan atau potongan rekening pihak ketiga oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai akhir tahun anggaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Utang PFK tersebut telah disetorkan ke rekening Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran . Uraian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Awal 0,-

Penambahan 376.305.335,-


Pengurangan 376.305.335,-

TA.2016

Saldo Akhir 0,-

Page 77


Penambahan sebesar Rp. 376.305.335 adalah penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran. Pengurangan sebesar Rp. 376.305.335 adalah pajak yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran. Daftar pungutan pajak yang telah diterima dan disetorkan tahun 2016 oleh Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran 12.

Perkiraan

2. Utang Belanja

2016

2015

280.116.763,-

275.904.829,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2016 dan 2015. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian : 

Utang belanja pegawai

Rp. 264.338.367,-

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 124.750.882,- dan bulan Desember sebesar Rp. 139.587.485,-. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 tgl. 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya. Uraian Utang Belanja Pegawai

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

263.074.002

264.338.367

263.074.002

264.338.367


TA.2016

Page 78


Penambahan sebesar Rp. 264.338.367,- merupakan Utang Belanja Pegawai untuk bulan November sebesar Rp. 124.750.882,- dan Desember sebesar Rp. 139.587.485,- Tahun 2016 dan akan dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2017. Pengurangan sebesar Rp. 263.074.002,- merupakan Utang Belanja Pegawai Tahun lalu untuk bulan November 2015 sebesar Rp. 130.738.496,- dan Desember sebesar Rp. 132.335.506,- Tahun 2015 dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2016. 

Utang belanja barang dan Jasa

Rp. 15.778.396,-

Yaitu utang belanja telpon sebesar Rp. 774.270,- utang belanja listrik sebesar Rp. 13.136.126,- utang belanja airsebesar Rp. 1.868.000,- yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan pada bulan Januari . Uraian Utang

Belanja

Saldo Awal 12.830.827,-

Penambahan 15.778.396,-

Pengurangan

Saldo Akhir

12.830.827,-

15.778.396,-

Barang dan Jasa Penambahan sebesar Rp. 15.778.396,- merupakan utang belanja barang dan jasa yang berupa Utang Listrik, Air dan Telpon Bulan Desember 2016. Pengurangan sebesar Rp. 12.830.827,- merupakan utang belanja barang dan jasa tahun lalu yang berupa Utang Listrik, Air, dan Telpon bulan Desember 2015. Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.


TA.2016

Page 79


5.2.3 EKUITAS Perkiraan

2016

2015

1. Ekuitas Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari: 

Ekuitas

16.711.919.261,49



Surplus/Defisit LO

(17.080.826.487,76)



Perubahan SAL

17.260.803.434



Surplus/Defisit LRA

(17.260.803.434)



RK/PPKD

17.260.803.434

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.


TA.2016

Page 80


5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO) 5.3.1 PENDAPATAN-LO Perkiraan

2016

1. Pendapatan Retribusi Daerah –LO

2015

10.800.000,-

8.850.000,-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah -LO dalam Tahun 2016 dan Tahun 2015. Bila dibandingkan dengan Tahun 2015, maka terdapat kenaikansebesar Rp. 1.950.000. Pendapatan ini terdiri dari : Sewa Aula Gedung UPTD Balatkop Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar.

Pendapatan ini terdiri dari : No

Surat Tanda Setoran (STS)

Jenis Uraian

Tanggal

Jumlah

Setor

Rp

1

01

Retribusi (sewa)

22-02-2016

400.000

2

02

Retribusi (sewa) aula

10-03-2016

200.000

3

03


16-03-2016

1.400.000

4

04


28-03-2016

200.000

5

05


18-04-2016

200.000

6

06


22-04-2016

400.000

7

07


28-04-2016

200.000

8

08


16-05-2016

1.200.000

9

09


23-05-2016

200.000

10

10


01-06-2016

200.000

11

11


03-06-2016

200.000


TA.2016

Page 81

Ket


12

12


21-07-2016

200.000

13

13


01-08-2016

200.000

14

14


15-08-2016

200.000

15

15


15-08-2016

200.000

16

16


22-08-2016

200.000

17

17

Retribusi (sewa)

26-09-2016

200.000

18

18

Retribusi (sewa)

28-09-2016

200.000

19

19

Retribusi (sewa)

29-09-2016

200.000

20

20

Retribusi (sewa)

03-10-2016

200.000

21

21

Retribusi (sewa)

19-10-2016

200.000

22

22

Retribusi (sewa)

11-10-2016

200.000

23

23

Retribusi (sewa)

31-10-2016

200.000

24

24

Retribusi (sewa)

31-10-2016

1.200.000

25

25


09-11-2016

1.000.000

26

26


22-11-2016

200.000

27

27


21-12-2016

400.000

28

28


21-12-2016

400.000

29

29


28-12-2016

200.000

30

30


28-12-2016

200.000

JUMLAH

10.800.000,-

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb: Objek Pendapatan LRA/LO  Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LO

Selisih +/-

10.800.000,-

10.800.000,-

0

10.800.000,-

10.800.000,-

0


TA.2016

Page 82


5.3.2 BEBAN Beban Operasi

Perkiraan

2016

a. Beban Pegawai

2015

6.610.473.911,-

7.051.248.608,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban

Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan

penghasilan PNS-LO, yaitu : NO

A

URAIAN

JUMLAH (RP)

Beban Gaji dan Tunjangan - LO

5.085.065.251

1

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO

4.110.558.040

2

Tunjangan Keluarga

372.975.196

3

Tunjangan Jabatan

223.600.000

4

Tunjangan Fungsional

5

Tunjangan Umum

120.845.000

6

Tunjangan Beras

198.213.540

7

Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus

8

Pembulatan Gaji


31.200.000

27.621.148 52.327

TA.2016

Page 83


B 1

Beban Tambahan Penghasilan PNS

1.525.408.660

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

1.525.408.660

Kerja – LO Beban Pegawai - LO

6.610.473.911

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban Pegawai-LO dapat dijelaskan sbb: Objek Belanja LRA/LO Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Pegawai LRA 5.085.065.251,-

Beban Pegawai LO 5.085.065.251,-

Selisih +/-

1.524.144.295,-

1.525.408.660,-

(1.264.365)

0

Penjelasan selisih : a. Penyesuaian untuk mengakui Tambahan Penghasilan PNS – LO tahun 2015 yang telah dibayarkan senilai Rp. 263.074.002,b. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS – LO tahun 2016 senilai Rp. 264.338.367,- yang terdiri dari bulan Nov senilai Rp. 124.750.882,- dan bulan Des senilai Rp. 139.587.485,Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Des 2016 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Jan dan Feb 2017 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Des 2016.


TA.2016

Page 84


Perkiraan b. Beban Barang & Jasa

2016

2015

9.980.333.398,-

6.107.105.350,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari : Kode Rek

Perkiraan

Anggaran 2016

Realisasi 2016

%

Realisasi 2015

762.109.342 177.551.875 35.000.000 13.100.000 18.784.200 72.121.000 123.119.000 37.225.000 285.208.267 76.800.600 8.000.600 68.800.000 3.098.683.000 13.200.000 21.000.000 132.000.000 15.000.000 78.192.000 8.830.000 80.400.000 1.494.166.000 1.233.645.000 22.250.000

728.171.341 173.869.375 34.767.000 13.064.000 18.768.400 68.021.841 108.985.100 36.325.000 274.370.625 76.800.600 8.000.600 68.800.000 2.728.268.170 9.414.470 15.067.600 120.338.446 13.903.400 67.086.256 8.604.020 75.500.000 1.362.200.000 1.037.453.978 18.700.000

95,55 97,93 99,33 99,73 99,92 94,32 88,52 97,58 96,20 100,00 100,00 100,00 88,05 71,32 71,75 91,17 92,69 85,80 97,44 93,91 84,10 84,04 94,22

01 01.01 01.03 01.04 01.05 01.06 01.10 01.11 01.12 02 02.04 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.05 03.06 03.07 03.13 03.14 03.20 03.22

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik & Elektr Belanja Perangko, Materai Belanja Peralatan kebersihan Belanja BBM Belanja Seminar Kit Belanja Penghargaan Belanja Peralatan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Praktek Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Kawat/Fax/Internet Belanja Paket Pengiriman Belanja Jasa Publikasi Belanja Jasa Akomodasi Belanja Transportasi Belanja Jas Design

04 04.02

Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi BMD

15.800.000 15.800.000

14.886.137 14.886.137

94,22 94,22

10.901.500

05 05.01 05.02 05.03 05.05

Belanja Prawatn Kend Brmtor Belanja Jasa Service Belanja Pengg Suku Cad Belanja BBM Belanja Pajak Kend Brmotor

76.500.000 25.200.000 26.000.000 17.000.000 8.300.000

71.669.969 25.067.971 25.817.200 16.998.198 3.786.600

93,69 99,48 99,30 99,99 45,62

81.268.546

06 06.01 06.02

Belanja Cetak & Penggandan Belanja Cetak Belanja Penggandaan

423.162.250 150.276.000 272.886.250

391.134.400 126.111.500 265.022.900

92,43 83,92 97,12

195.599.200


TA.2016

366.810.788

15.116.000

1.221.744.223

Page 85


07 07.02 07.03

BelanjaSewa rmh / gdg / parkir Belanja Sewa Gedung / kantor Belanja Sewa ruang rapat

37.600.000 7.000.000 30.600.000

31.934.700 6.734.700 25.200.000

84,93 96,21 82,35

36.200.000

08 08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa srna mbilitas darat

38.900.000 38.900.000

38.800.000 38.800.000

99,74 99,74

2.700.000

10 10.04 10.05 10.15 10.16 11 11.02 11.04 13 13.02 15 15.01 15.02 18 18.02 18.03 19 19.02 19.03 19.09 24 24.04 24.07 24.08

Belanja Sewa Prlgkpn & Prlatan Ktr Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Alat Pendingin Belanja Sewa Stand Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan & Minum Rapat Belanja Makan & Minum Kegiatan Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjlann Dinas Dlm Daerah Belanja Perjlann Dinas Luar Daerah Belanja Pemeliharaan Belanja Pmlhraan Prltn & Mesin Belanja Pmlhraan Gedung & Bgunn Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Kons Perencanaan Belanja Jasa Kons Pengawasan Belanja Jasa Kons Teknlogi Inform Belanja Jasa Lembaga Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi Belanja Jasa Lembaga Pengamnan Belanja Jasa Lmbga Pnydia Sopir

281.000.000 12.000.000 245.000.000 4.000.000 20.000.000 361.820.000 58.150.000 303.670.000 52.860.000 52.860.000 3.136.617.000 1.569.845.000 1.566.772.000 329.000.000 81.000.000 248.000.000 25.300.000 11.000.000 11.000.000 3.300.000 426.319.440 59.500.000 256.972.625 109.846.815

254.135.000 11.955.000 218.700.000 3.980.000 19.500.000 333.706.500 56.855.000 276.851.500 51.745.000 51.745.500 2.731.954.195 1.484.682.250 1.247.271.945 322.033.500 79.875.000 242.158.500 23.950.000 10.400.000 10.250.000 3.300.000 382.217.956 59.500.000 234.763.984 87.953.972

90,44 99,63 89,27 99,50 97,50 92,23 97,77 91,17 97,89 97,89 87,10 94,58 79,61 97,88 98,61 97,64 94,66 94,55 93,18 100,00 89,66 100,00 91,36 80,07

211.150.000

25 25.01

Uang utk dibrikn pd pihak ke3/masy Uang utk diberikan pd pihak ketiga

36.500.000 36.500.000

36.500.000 36.500.000

100,00 100,00

0

26 26.02 26.03 26.04 26.05 26.08 26.11 26.26 26.27 26.28 27 27.01 27.16 27.22 27.23 27.24

Honorarium PNS Honor Tim Pengadaan Brg & Jasa Honor Tenaga Ahli/Instruktur Honor Pengelola Keu Daerah Honor Pengelola Asset Daerah Honor Pengelola SIPKD Honor Pengawas Ujian Honor Pengawas Honor Ptugas Pemriksa Hasil Honor Pengelola SIMGAJI PNSD Honorarium Non PNS Honor Tenaga Ahli/Inst/Nrsumber Honor Petugas Teknis Lapangan Belanja Jasa Moderator Belanja Jasa Pengawas Belanja Jasa Penguji

504.415.000 2.050.000 257.565.000 144.900.000 30.900.000 44.000.000 2.080.000 8.320.000 9.600.000 6.000.000 1.075.298.000 168.260.000 773.400.000 43.100.000 4.160.000 1.500.000

475.610.000 1.050.000 238.010.000 142.150.000 30.900.000 44.000.000 780.000 3.120.000 9.600.000 6.000.000 1.047.020.000 154.960.000 765.600.000 40.600.000 1.560.000 1.500.000

94,10 51,22 92,41 98,10 100,00 100,00 37,50 37,50 100,00 100,00 97,37 92,10 98,99 94,20 37,50 100,00

480.170.000


TA.2016

259.836.000

41.580.000 2.087.296.199

292.719.550

128.114.000

353.850.999

19.200.000

Page 86


27.33 27.34 27.38 27.41

Belanja Jasa MC Belanja Jasa Pembaca Doa Belanja Jasa Peliputan Belanja Jasa Penceramah

13.400.000 2.250.000 65.478.000 3.750.000

13.100.000 2.250.000 63.700.000 3.750.000

97,76 100,00 97,28 100,00

30 30.01

Belanja Kontribusi Belanja Kontribusi Pelat / Magang

12.900.000 12.900.000

11.000.000 11.000.000

85,27 85,27

0

31 31.01 31.02

Belanja Jasa Lainnya Belanja Jasa Event Organizer Belanja Jasa Cleaning Service

249.156.890 53.103.500 196.053.390

227.340.400 50.460.000 176.880.400

91,24 95,02 90,22

158.376.400

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp. 4.589.000,-yang terdiri dari : NO

1.

2.

3.

URAIAN

JUMLAH

Pengembalian kembali Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas

4.588.000,-

dengan Kode Rekening 1.15.1.15.01.01.18.5.2.2.05.0003 Pengembalian Kembali Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan

500,-

28.29.5.2.2.15.0001 Pengembalian Kembali Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan

500,-

28.24.5.2.2.15.0001 JUMLAH

4.589.000,-

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan JasaLO dapat dijelaskan sbb : Objek Belanja LRA/LO Bahan Pakai Habis

Belanja Brg&Jasa LRA 728.171.341


Beban Brg&Jasa LO

Selisih +/-

727.637.041

TA.2016

Page 87

534.300


Persediaan Bahan / Material

76.800.600

76.800.600

0

2.728.268.170

2.731.253.659

(2.985.489)

14.886.137

13.889.978

996.159

71.669.969

71.669.969

0

391.134.400

391.134.400

0

31.934.700

31.934.700

0

38.800.000

38.800.000

0

254.135.000

254.135.000

0

333.706.500

333.706.500

0

51.745.500

51.745.500

0

2.731.954.195

2.731.954.195

0

322.033.500

322.033.500

0

Jasa Konsultasi

23.950.000

23.950.000

0

Honorarium PNS

475.610.000

475.610.000

0

1.047.020.000

1.047.020.000

0

36.500.000

36.500.000

0

Jasa Kantor Premi Asuransi Perawatan

Kendaraan

Bermotor Cetak dan Penggandaan Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir Sewa Sarana Mobilitas Sewa

Perlengkapan

dan

Peralatan Kantor Makanan dan Minuman Pakaian Kerja Perjalanan Dinas Pemeliharaan

Honorarium Non PNS Uang untuk diberikan pada


TA.2016

Page 88


pihak ketiga Jasa Lembaga Kontribusi Jasa Lainnya JUMLAH

382.217.956

382.217.956

0

11.000.000

11.000.000

0

227.340.400

227.340.400

0

9.978.878.368

9.980.333.398

(1.455.030)

Penjelasan selisih: a. Penyesuaian persediaan

pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname

persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu : Objek Belanja LRA/LO

Penyesuaian Smtr 1 Debet

 Belanja

Bahan

Kredit


Kredit

Jumlah Debet

Kredit

Pakai

Habis 27.000

d. ATK e. Alat Listrk & elekt

107.000

f. Materai, Perangko Jumlah

107.000

27.000

322.300

322.300

12.000

119.000

120.000

120.000

454.300

0

561.300

27.000

27.000

b. Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016.


TA.2016

Page 89


Objek Belanja

Penyesuaian Smtr 1

Penyesuaian Smtr 2

Debet

Debet

Jumlah

LRA/LO  Belanja

Kredit

Kredit

Debet

Kredit

Jasa

Kantor a. Telpon

1.147.685

13.136.126

13.136.126

1.147.685

b. Air

1.120.500

1.868.000

1.868.000

1.120.500

10.524.722

774.270

774.270

10.524.722

12.792.907

15.778.396

15.778.396

12.792.907

c. Listrik Jumlah

0

0

c. Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya. Objek Belanja LRA/LO


Penyesuaian Smtr 2

Kredit

Jumlah

Debet

Kredit

Debet

Kredit

2.725.375

3.721.534

2.725.375

3.721.534

2.725.375

3.721.534

2.725.375

3.721.534

 Belanja Premi Asuransi a. Premi Asuransi

Jumlah

0

0

Perkiraan

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

2016

2015

500.819.178,76

369.203.599,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :


TA.2016

Page 90


 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin  Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

450.664.531,43 50.154.647,33

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.


TA.2016

Page 91


5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) Perkiraan

2016

2015

1.Ekuitas Awal

16.375.581.089,15

16.375.581.089,15

2.Surplus/Defisit LO

(17.080.826.487,76)

0

3.RK PPKD

17.260.803.434

0

4.Dampak Kum.Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar

156.361.226,10

0

5.Ekuitas Akhir

16.711.919.261,49

16.375.581.089,15

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 16.375.581.089,15 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2015. 2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 17.080.836.487,76 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016 3. RK PPKD sebesar Rp. 17.260.803.434 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi. 4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar sebesar Rp. 156.361.226,10yaitu :  Koreksi Utang Belanja Barang & Jasa sm 1

Rp.

37.920

 Koreksi Tambah Peralatan & Mesin sm 1

Rp.

4.923.600

 Koreksi Tambah Gedung & Bangunan sm 2

Rp. 681.256.872

 Koreksi Kurang Akum Peny Gdg & Bangunan sm 2

Rp. 149.697.507,06

 Koreksi Kurang Gedung & Bangunan sm 2

Rp. (216.300.000)

 Koreksi Tambah Akum Peny Gdg & Bangunan sm 2

Rp. (463.254.672,96)


TA.2016

Page 92


Jumlah Koreksi Ekuitas

Rp. 156.361.226,10

5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 16.711.919.261,49 adalah saldo Ekuitas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016. 5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu : 1. Penyisihan Piutang 2. Beban Dibayar Dimuka 3. Pendapatan Diterima Dimuka 4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional : 1. Beban Penyusutan dan Amortisasi 2. Beban Penyisihan Piutang Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:


TA.2016

Page 93


Jenis Pendapatan/

LRA

LO

Selisih

Belanja Pendapatan Daerah 

Pendapatan Pajak



Pendapatan Retribusi



Lain-lain PAD Yg Sah Jumlah Pendapatan

10.800.000

10.800.000

0

10.800.000

10.800.000

0

Belanja Operasi 

Belanja Pegawai

6.609.209.546

6.610.473.911

(1.264.365)



Belanja Brg & Jasa

9.978.878.368

9.980.333.398

(1.455.030)



Belanja Modal

683.515.520

0

683.515.520



Beban Penyusutan &

0

500.819.178,76 (500.819.178,76)

Amortisasi Jumlah

Beban

17.271.603.434 17.091.626.487,76

179.976.946,24

Operasi Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.


TA.2016

Page 94


BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN TUGAS POKOK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROV. SUMBAR Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Bab XIII tentang Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. 1.

Tugas Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Desember

2011 dalam Bab XIII Bagian Kedua Pasal 40 disebutkan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta tugas pembantuan”. 2.

Fungsi Selanjutnya pada Pasal 41 disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 40 Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Dan Menengah; d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


TA.2016

Page 95


Komposisi Pegawai Dinas Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat saat ini berjumlah 83 orang, dari jumlah tersebut tersebar di Sekretariat dan 4 bidang serta 1 UPTD dilingkungan Dinas Kopererasi dan UMKM. Selain jabatan struktural Dinas Koperasi dan UMKM juga memiliki jabatan fungsional yang terdiri dari Widyaiswara Muda, Widyaiswara Pertama, Arsiparis Muda dan Penyuluh Perindag Madya. Jumlah pejabat fungsional sebanyak 5 orang yang terdiri dari widyaiswara muda sebanyak 1 orang, widyaiswara pertama sebanyak 1 orang, penyuluh perindag madya sebanyak 2 orang, dan arsiparis muda sebanyak 1 orang. Dilihat dari golongan sebanyak 12 orang gol IV (empat), 52 orang Gol III (Tiga), 11 orang Gol II (Dua) dan 1 orang Gol I (Satu). Dan bila dilihat dari pendidikan, Pasca Sarjana (S2) sebanyak 6 orang, Sarjana S1 sebanyak 31 orang, Sarjana Muda (DIII) sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 32 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang. Susunan organisasi Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi, terdiri dari : 1. Seksi Kelembagaan; 2. Seksi Penyuluhan; dan 3. Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum.


TA.2016

Page 96


d. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi, terdiri dari: 1. Seksi Pertanian; 2. Seksi Non Pertanian, dan 3. Seksi Aneka Usaha.

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari : 1. Seksi Kemitraan; 2. Seksi Pengembangan UMKM; dan 3. Seksi Promosi.

f.

Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam, terdiri dari : 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan; 2. Seksi Pengembangan Simpan Pinjam; dan 3. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam.

g. Unit Pelaksana Teknis,

h. Kelompok Jabatan Fungsional.


TA.2016

Page 97


BAB VII PENUTUP Sehubungan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka masing – masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masing – masing. Untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, maka pada akhir tahun anggaran di susun laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran tahun 2016 sebagai berikut:

Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah

Anggaran

Realisasi

%

7.096.471.603.-

6.609.209.546.-

93.13

11.021.741.522.-

9.978.878.368.-

90.54

1.448.160.000.-

683.515.520.-

47.20

19.566.373.125.-

17.271.603.434.-

88.27

Pencapaian target keuangan secara keseluruhan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah 88.27 % dari jumlah dana Rp. 19.566.373.125.- dan yang terealisasi sebesar Rp. 17.271.603.434.-


TA.2016

Page 98


Disamping pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dilaksanakan tugas pembangunan yang dananya bersumber dari dana APBN. Diantara kegiatan – kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dan dikerjasamakan dengan Dinas - Dinas terkait maupun dengan Kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Akhirnya diharapkan semoga Laporan Keuangan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan untuk masa yang akan datang.

Padang,

Januari 2017

KepalaDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat

Ir. Zirma Yusri NIP. 19600902 198503 1 004


TA.2016

Page 99

BAB I PENDAHULUAN Informasi Umum. Laporan Keuangan PERDA PEMBENTUKAN SKPD

Recommend Documents