66
Lampiran 2 K-I PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN – SKPD Waktu: 60 menit Salah satu tugas pemeriksa/auditor pada Inspektorat Daerah adalah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maupun Laporan Keuangan SKPD, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006. Kapasitas pemeriksa/auditor harus mampu memberikan penilaian atas laporan keuangan yang disajikan, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pertimbangan pemeriksa/auditor sangat penting dalam memberikan keputusan penilaian atas penyajian laporan keuangan. Sehubungan dengan tugas tersebut Peneliti mendesain kasus yang mirip dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya Bapak/Ibu/Saudara sebagai pemeriksa/auditor diharapkan mampu memberikan penilaian atas Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan kasus di bawah ini.
Inspektorat Kabupaten Baru melakukan reviu atas laporan keuangan Dinas Peternakan per 31 Desember 2013.
Ketua Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Baru
membagi tugas untuk melakukan reviu LRA dan Neraca SKPD. Informasi dari Dinas Peternakan ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. PPK Dinas Peternakan telah menyusun Neraca per 31 Desember 2013 dan LRA tahun anggaran 2013 (terlampir), berdasarkan catatan akuntansi PPK saja. 2. Buku Kas Umum (BKU) Bendaharawan Pengeluaran telah dilakukan penutupan kas per 31 Desember 2013 dengan saldo nihil. Saldo BKU terdiri saldo buku kas tunai, saldo buku bank, saldo buku pajak. Tidak ada surat berharga (seperti meterai) pada tanggal tersebut. 3. Bendaharawan Pengeluaran telah menyusun Laporan SPJ bulan Desember 2013 (terlampir) berdasarkan register SPM, SP2D diterima dan register SPJ. 4. Bendaharawan Pengeluaran dan PPK belum melakukan rekonsiliasi bank per tanggal neraca. PPK menyajikan pos kas berdasarkan saldo BKU. 5. Rekening koran atas giro Dinas Peternakan per 31 Desember 2013 menunjukkan saldo Rp17.527,00 yang merupakan pendapatan bunga bank. 6. Bendaharawan Barang telah membuat laporan aset tetap dan persediaan (terlampir).
67
Lampiran 2 7. Atasan langsung Bendaharawan Penerimaan melakukan cash opname, ditemukan pendapatan retribusi yang diterima belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp45.000.000,00 yang masih berada di brankas. Oleh karena, pihak ketiga wajib retribusi baru membayar pada tanggal 30 Desember 2013. 8. Kebijakan akuntansi
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Baru,
mengenai penyusutan aset tetap (kecuali tanah) berdasarkan metode garis lurus, dengan ketentuan: Nilai residu Gedung dan Bangunan = 20% dari nilai perolehan dengan umur ekonomis 20 tahun; peralatan dan mesin = 10% dari nilai perolehan, dengan umur ekonomis 5 tahun, kecuali kendaraan bermotor umur ekonomis 15 tahun.
Perolehan aset tetap tahun bersangkutan telah diperhitungkan dalam
penyusutan tahun berkenan. 9. Kebijakan akuntansi lainnya juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aset lainnya adalah nilai aset tetap yang kondisinya rusak berat. 10. Informasi lain yang tidak tersedia, seperti pos-pos neraca: dana bergulir; jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, diasumsikan benar. Berdasarkan data yang ada, Bapak/Ibu/Saudara diminta untuk memberikan penilaian kesesuaian penyajian laporan keuangan SKPD pada lembar jawaban yang tersedia.
---Terima Kasih atas Partisipasinya---
68
Lampiran 2 K–I Inspektorat
: ……………………………………………
Nama Partisipan: …………………………………………… INTRUKSI: 1. Saudara melihat dan membaca dengan cermat informasi laporan keuangan terlampir 2. Memberikan pernyataan kesesuaian pos-pos LRA dan Neraca dengan memberi tanda X pada kolom ‘S’ atau kolom ‘TS’ berdasarkan analisis Saudara 3. Tidak diperkenankan kerjasama. percaya dengan kemampuan Saudara 4. Kejujuran jawaban Saudara sangat penting dalam penelitian ini
No
Pernyataan
Jawaban S TS
A
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
1
Format penyajian LRA – SKPD
S
TS
2
Struktur Pendapatan pada LRA – SKPD
S
TS
3
Struktur Belanja pada LRA – SKPD
S
TS
4
Besarnya realisasi Belanja – Pegawai
S
TS
5
Besarnya realisasi Belanja – Barang
S
TS
6
Besarnya realisasi Belanja - Modal Peralatan dan Mesin
S
TS
7
Besarnya realisasi Belanja - Gedung dan Bangunan
S
TS
B
Neraca
8
Format Penyajian Neraca Pos Aset Lancar:
S
TS
9
Besarnya Kas di Bendaharawan Pengeluaran
S
TS
10
Besarnya Kas di Bendaharawan Penerimaan
S
TS
11
Nilai Persediaan Pos Investasi Jangka Panjang
S
TS
12
Besarnya Investasi dalam Dana Bergulir Pos Aset Tetap
S
TS
13
Nilai Gedung dan Bangunan
S
TS
14
Nilai Peralatan dan Mesin
S
TS
15
Nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan
S
TS
16
Nilai Aset tetap lainnya
S
TS
17
Besarnya Akumulasi Penyusutan aset tetap
S
TS
S
TS
Pos Aset Lainnya 18
Nlai Aset lain-lain
69
Lampiran 2
No
Pernyataan
S
Jawaban TS
Pos Kewajiban Jangka Pendek 19
Besarnya Uang Muka dari BUD
S
TS
20
Besarnya Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
S
TS
21
Besarnya Pendapatan yang ditangguhkan
S
TS
Pos Ekuitas 22
Besarnya Cadangan Persediaan
S
TS
23
Perhitungan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
S
TS
24
Perhitungan Diinvestasikan dalam aset tetap
S
TS
25
Perhitungan Diinvestasikan dalam aset lainnya
S
TS
Keterangan: S = Sesuai (penyajian pos-pos LRA/Neraca telah sesuai dengan SAP dan saldo akun yang disajikan telah sesuai dengan data/informasi pendukung. TS = Tidak Sesuai (penyajian pos-pos LRA/Neraca tidak sesuai dengan SAP dan saldo akun yang disajikan tidak cocok dengan data/informasi pendukung.
70
Lampiran 2 BIODATA SUBJEK/PARTISIPAN Petunjuk Pengisian: Tulis nama. NIP. jabatan dan nama Instansi pada kotak yang tersedia. isi tanda X atau V pada kotak yang tersedia. 1
Nama
2 3
NIP (baru) Jabatan
4
Nama Inspektorat
5
Jenis Kelamin
6
Pendidikan Terakhir
7
: ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ………………………………………………………………
Diklat Sertifikasi JFA Terakhir
Laki-laki
Prempuan
D3 Akuntansi
D3 Non-Akuntansi
S1/D4 Akuntansi
S1/D4 Non-Akuntansi
S2 Akuntansi
S2 Non-Akuntansi
S3 Akuntansi
S3 Non-Akuntansi
Auditor Terampil Auditor Ahli/Pindah Jalur Terampil ke Ahli Auditor Ketua Tim Auditor Pengendali Teknis Auditor Pengendali Mutu
8
9
10
11
Pelatihan Teknis Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lama bekerja di Inspektorat
Pernah
Tidak Pernah
3 tahun lebih
Kurang dari 3 tahun
Pengalaman penugasan audit per tahun
Rata-rata ≥ 6 kali
Rata-rata < 6 kali
Pengalaman penugasan reviu LKPD
Pernah
Tidak Pernah
………………………. Tgl………………… (mohon tanda tangan)
………………………………………
