PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, maka lembaga struktural yang menangani Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan dengan Perda Nomor 17 Tahun 2008. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian pada tahun 2013 ditetapkan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Perda Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang OPD Kabupaten Ciamis (BP4K) yang mengakibatkan bergabungnya Badan Ketahanan Pangan (BKP) dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP). Tugas, fungsi dan tata kerja unsur BP4KKP selanjutnya diatur dalam Perbup Ciamis Nomor 45 Tahun 2013. 6.1
Domisili BP4KKP Kabupaten Ciamis beralamat di Jalan RAA Kusumasubrata No. 16 Telepon (0265) 2752141. Fax. (0265) 2752141 Ciamis 46211
6.2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1) Kedudukan BP4KKP merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 2) Tugas BP4KKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang PenyuluhanPertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. 3) Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi;
(1) Penyusunan Kebijakan dan Programa Penyuluhan Kabupaten serta Kebijakan Ketahanan Pangan; (2) Pelaksanaan Penyuluhan melalui Pengembangan Mekanisme, Tata Kerja, dan Metode Penyuluhan serta Pengemasan dan Penyebaran Materi dan Informasi Penyuluhan; (3) Penumbuhan dan Pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, serta Fasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha; (4) Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh THL dan Penyuluh Swadaya serta fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan; (5) Pelaksanaan pengkajian, pemantauan serta koordinasi tentang ketersediaan dan kewaspadaan pangan dan gizi; (6) Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian tentang distribusi pangan dan pengendalian harga pangan; dan (7) Pelaksanaan pengkajian dan pengkoordinasian tentang pengembangan pola konsumsi pangan dan pengendalian mutu dan keamanan pangan.
6.3
Dasar Hukum Landasan Operasional Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2009 dalam menjalankan tugas operasionalnya didasari oleh Landasan Hukum berikut : 1.
Undang – undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.
TAP MPR No. XI Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
3.
Instruksi
Presiden
Republik
Indonesia
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Nomor
7
Tahun
1999
tentang
4.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
6.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia Tahun 2004-2009 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 12. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.130/02/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional, Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya 13. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional, Penyuluh Pertanian 14. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional, Penyuluh Perikanan 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014.
6.4
Manajemen Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Ciamis dipimpin oleh Kepala Badan Unang Danuwarso, S.PI sampai dengan sekarang. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan pada awal berdirinya pada Maret 2008 hanya berlandaskan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan BP4K Kabupaten Ciamis dipimpin oleh seorang PLH Kapala Badan Ir. Endang Supardi sampai dengan lahirnya Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOPD Kabupaten Ciamis . •
Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikananan, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikananan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas BP4KKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Badan b. Sekretariat 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 1. Sub Bidang Pengembangan Pola Konsumsi 2. Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan d. Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Distribusi 2. Sub Bidang Pengembangan Harga Pangan e. Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1. Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Gizi 2. Sub Bidang Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi f. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan 1. Sub Bidang Metode Penyuluhan 2. Sub Bidang Informasi Penyuluhan g. Bidang Ketenagaan Penyuluhan 1. Sub Bidang Programa dan Pelaporan Penyuluhan 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan h. Bidang Kelembagaan Penyuluhan 1. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan f. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K Kecamatan) 26 buah. g. Kelompok Jabatan Fungsional
Untuk keadaan dan jumlah pegawai sesuai dengan SOPD baru pada tahun 2009, rincian keadaan
pegawai
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan(BP4K) Kabupaten Ciamis sebagai berikut; No 1 2
3
3
3
3
4
5
Uraian Badan Sekretariat
Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan
Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Bidang Kerjasama Penyuluhan
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kelompok Jabatan Fungsional
Pelaksana di BP4K JUMLAH
Jabatan
Eselon
Kepala Badan Sekertaris Badan Kasubag Kepegawaian dan Umum Kasubag Keuangan Kasubag Program Kabid Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan Kasubid Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Kasubid Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Kabid Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan Kasubid Metode Penyuluhan Kasubid Informasi Penyuluhan Kabid Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan Kasubid Kemitraan Penyuluhan Kasubid Kerjasama Teknologi Kepala Balai Pelaksana Teknis Tata Usaha BP3K Kelompok Jafung di BP4K Penyuluh Pertanian Penyuluh Perikanan Penyuluh Kehutanan THL-TBPP Kelompok Jafung di BP3K Penyuluh Pertanian Penyuluh Perikanan Penyuluh Kehutanan THL-TBPP Pelaksana
II b III a IV a
Jumlah (org) 1 1 1
IV a IV a III b
1 1 1
IV a
1
IV a
1
III b
1
IV a IV a III b
1 1 1
IV a IV a -
1 1 36 -
-
(8) 4 1 3 (313) 121 18 54 120 9 380
Untuk data pegawai menurut golongan adalah golongan IV sebanyak 27 orang, golongan III sebanyak 212 orang, golongan II sebanyak 21 orang dan honorer sebanyak 120 orang
Komitmen Manajemen Untuk mencapai keberhasilan kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikananan dan Kehutanan, manajemen telah menyepakati komitmen kebersamaan dengan stafnya sebagai berikut : Nilai-nilai dasar instansi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikananan dan Kehutanan tersebut, meliputi : KOMITMEN yaitu memegang teguh dan membangun tekad dan semangat untuk mewujudkan segala sesuatu yang telah ditetepkan. KEPERCAYAAN yaitu keyakinan akan maksud baik yang harus selalu ditanamkan dalam melaksanakan setiap langkah dan tindakan dalam melaksanakan kegiatan. KERJASAMA yaitu keyakinan akan sangat pentingnya kebersamaan, koordinasi yang harmonis dan dinamis, serta sinergis dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. KETERBUKAAN yaitu senantiasa menerima setiap kritik, saran dan koreksi dari siapapun dan pihak manapun dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. TANGGUNG JAWAB yaitu selalu berusaha secara optimal dalam melaksanakan tugas.
