RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) menjadi undang-undang yang diharapkan segera diikuti dengan terbitnya berbagai peraturan pelaksananya termasuk penataan kembali kelembagaan Pemerintah Daerah yang telah direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka berbagai kendala dalam sistem pembinaan PNS diharapkan mulai menemukan titik terang pemecahannya. Dalam Perda No. 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang merupakan salah satu lembaga teknis daerah Kota Semarang yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang kepegawaian. Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat, merupakan tantangan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang untuk bisa meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Badan
Kepegawaian
Daerah
Kota
Semarang
dituntut
untuk
mampu
mengembangkan sikap profesional PNS guna mewujudkan visi dan misi Kota Semarang. Untuk mewujudkan hal di atas diperlukan suatu perencanaan stratejik yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi serta arah kebijakan strategis. Perencanaan stratejik ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Kepegawaian Kota Semarang Tahun Anggaran 2013. Renja inilah yang menjadi acuan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang untuk melaksanakan program dan kegiatan selama setahun. Selain itu Renja juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi. 1.2.Landasan Penyusunan 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 20052025; 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015; 14. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Nomor 800/54 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Keja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksankan pada tahun 2013 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang tahu 2010-2015. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2013 ini adalah sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam Rencana srategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan, yaitu tahun 2013..
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut : DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi BKD Kota Semarang 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahan terhadap Kebijkan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD Kota Semarang 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD Evaluasi terhadap jalannya program dan kegiatan yang telah berlangsung pada tahun ke belakang sangatlah penting. Evaluasi sendiri adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Dengan melakukan evaluasi kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan program yang sudah berjalan sehingga dapat membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik kedepannya. Dalam melakukan evaluasi diperlukan data yang akurat mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya baik berupa anggaran maupun fisik agar kita dapat menganalisis data tersebut. Berikut ini Evaluasi pelaksanaan Renja BKD tahun lalu ( Tahun 2011 ) adalah sebagai berikut : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Tabel 2.1 NO. 1.
PROGRAM/ KEGIATAN Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
2.
REALISASI (%) 93,94
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan CPNS
37,28
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
66,93
Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD
97,41
Pengusulan berkas penerimaan s/d penyerahan Satya Lancana Karya Satya Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, aerobik, SKJ, lomba volley serta uji kesehatan
68,12
95,93
Pengembangan Jabatan Struktural
85,67
Pembekalan CPNS Pemerintah Kota Semarang
97,41
Pembinaan Disiplin PNS
76,56
Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja sesuai yang direncanakan adalah lebih disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi/ kondisi
yang terjadi ataupun sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah pusat. Adapun secara rinci kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. 7 (tujuh) kegiatan pelaksanaan/ realisasinya adalah sangat tergantung usulan SKPD/ situasi/ kondisi yang terjadi ( Kegiatan Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas, Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD, Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS,
Pengembangan Jabtan Sruktural,
Pengusulan berkas penerimaan s/d penyerahan Satya Lancana Karya Satya, Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, aerobik, SKJ, lomba volley serta uji kesehatan, Pembinaan Disiplin PNS ). 2. 2 (dua) kegiatan (Seleksi Penerimaan CPNS, Pembekalan CPNS Pemerintah Kota Semarang). Pelaksnaaan tergantung kebijakan pemerintah pusat
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Tabel.2.2 NO. 1.
PROGRAM/ KEGIATAN
REALISASI (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
100
Penyediaan alat tulis kantor
100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
100
kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100
Penyediaan peralatan rumah tangga
100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100
Penyediaan makanan dan minuman
100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Dearah
100
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
100
Pengadaan peralatan gedung kantor
100
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
100
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
100
3.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi
100
Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
100
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100
Penyusunan laporan realisasi program dan kegiatan bulanan
100
SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD 4.
Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Penyelenggaraan, Penyerahan, Penghargaan PNS Pemkot yang
100
akan Purna Tugas 5.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepagawaian daerah (SIMPEG) dan SAPK
100
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
100
Penataan file PNS dan CPNS
100
Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan
100
Sosialisasi PP 97 Th. 2000 jo PP 54 Th. 2003 & SE Ka.BKN
100
Pembinaan Adem. Kepegawaian, KPE, DUK dan Pemutahiran Data GTT/PTT
100
Penyelesaian Adm. Kesejahteraan Pegawai
100
Penyelenggaraan Bintal Aparatur
100
Pembekalan Bagi PNSD Pemkot Semarang yang akan purna tugas
100
Sosialisasi Peningkatan Disiplin
100
Peningkatan Manajemen Kepegawaian
100
Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah memenuhi/ sesuai dengan target kinerja. Hal ini Dikarenakan pelaksanaan/ realisasinya sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Tabel.2.3 NO. 1.
PROGRAM/ KEGIATAN Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
REALISASI (%)
Pemulangan Pegawai yang Pensiun 2.
112,28
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
107,66
Penataan Sistem Adm. KP Otomatis PNS dan Penyesuaian Gaji
107,54
Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat dan PI bagi PNS
126,10
Penyelenggaraan Penglepasan Calon Jamaah Haji PNSD
104,44
Pengembangan Jabatan Fungsional PNS
103,51
Beberapa kegiatan capaian kinerjanya melebihi target kinerja yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya penambahan jumlah output dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan atas pelaksanaan program/ kegiatan di tahun 2011 dimana terdapat beberapa kegiatan tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target yang telah direncanakan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi, berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran kegiatan tahun 2011 sudah berjalan dengan baik. Namun perlu disampaikan bahwa tidak dapat berjalanannya kegiatan Seleksi penerimaan CPNS sehubungan dengan diberlakukannya kebijakan moratorium CPNS oleh Pemerintah pusat menyebabkan anggaran kegiatan tersebut yang jumlahnya relatif besar tidak dapat terserap secara keseluruhan. Sedangkan berdasar pengukuran kinerja kegiatan (PKK) yang telah dilakukan dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2011 dikategorikan Amat Baik dengan capaian kinerja sebesar 98,15 %. Adapun rekapitulasi hasil pelakasanaan kegiatan terhadap pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 – 2015 secara detail dapat digambarkan seperti tabel 2.4 (Lampiran 1)
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, Sistem Prosedur, Standar Pelayanan Minimal (SPM). Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang mempunyai kemampuan potensial dalam melaksanakan tugas di bidang kepegawaian, antara lain : 1. Personil / Sumber Daya Manusia Pegawai yang ada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, saat ini berjumlah 68 orang, kompetensi pegawai dapat dilihat dari tingkat
pendidikan, golongan, dan jabatan eselon. 1.1. Menurut Golongan a. Golongan I
: -
b. Golongan II
: 12
c. Golongan III
: 45
d. Golongan IV
: 6
e. CPNS
: 4 : 1
f. TPHL
.
.
1.2. Menurut Pendidikan Formal a. Sekolah Dasar
: -
b. SLTP
: 1
c. SLTA
: 11
d. D1
: 1
e. Sarjana Muda
: 9
f. Sarjana
: 40
g. Pasca Sarjana
: 6
1.3. Menurut Pendidikan Struktural a. Diklat Pim Tk. I (SPATI)
: -
b. Diklat Pim. Tk. II (SPAMEN)
: 1
c. Diklat Pim Tk. III (SPAMA / SPADYA)
: 4
d. ADUMLA / SPALA
: 1
e. Diklat Pim Tk. IV (ADUM)
: 19
1.4. Menurut Jabatan Eselon a. Staf
: 51
b. IV.a
: 11
c. III.b
: 4
d. III.a
: 1
e. II.b
: 1
2. Sarana dan Prasarana Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dalam rangka membantu pelaksanaaan Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian daerah Kota Semarang : Tabel 2.5 No
Nama/ jenis barang
1.
Mobil
2.
Sepeda Motor
3.
Mesin ketik
4.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Roll opec Almari besi abuabu Almari arsip Almari katalog Brankas Filling baninet Casbox Alat Penghancur kertas White board Kursi lipat Meja komputer Kulkas Ac Kipas angin TV Tape recorder Amplifer Wierless Kamera Dispenser Ohp Komputer server
26.
Komputer
27. 28. 29. 30. 31. 32.
Lcd Lap top Printer Meja eselin iv Meja staf Meja tamu Kursi putar eselon II/III Kursi putar eselon IV Kursi staf Pesawat telepon
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
33. 34. 35. 36.
Kondisi s/d Desember 2010 Jumlah 5 12 10 17 7
Keterangan
Keadaan Kepemilikan 4 baik,1 kurang BKD baik 5 baik, 7 krg BKD baik 5 Baik, 5 kurang BKD baik Baik BKD Baik
BKD
3 1 1 16 7 1
Baik Baik Baik Baik Baik
BKD BKD BKD BKD BKD
Baik
BKD
1 70 8 2 2 6 3 1 1 2 1 2 1 1 24
Baik Baik Baik Baik Baik Baik 1 rusak, 2 baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 14 Baik, 10 kurang baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD
Baik
BKD
Baik
BKD
Baik Baik
BKD BKD
1 2 18 15 96 4 6 15 73 14
BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD
1 bon pinjam Bag. RT
37. 38.
Kursi peserta 10 Baik BKD rapat Meja kecil 6 Baik BKD Adapun dalam rencana kinerja Tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang, sasaran , indikator dan target yang ingin dicapai, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.6 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Renstra
1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakannya tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. 2. Terpenuhinya kebutuhan pegawai di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun perencanaan. 3. Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional dan terisinya jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 4. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan PNS
4.
Target
1. 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
100%
2. Terpenuhinya kebutuhan pegawai 98 % di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun perencanaan 3. Terisinya 98% jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun perencanaan.
87 %
10 kasus selama 5 tahun perencanaan
2 kasus
92 %
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Renstra Target Renstra SKPD No
Indikator
1
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Meningkatnya pelayanan pemulangan pegawai yang pensiun / purna tugas / meninggal dunia
2
3
SPM
IKK
Realisasi Capaian Th Th (n-2) (n-1)
Proyeksi Th (n)
Th (n+1)
Th (n-2)
Th (n-1)
Th (n)
Th (n+1)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97
100
100
Catatan Penting
4
5
6
7
Meningkatnya pengetahuan Pegawai Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Terisinya 98% jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS
100
100
100
100
100
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
92
94
96
90
89
94
96
32
29
27
25
32
29
27
25
2.3. Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tupoksi BKD Secara umum dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional, BKD Kota Semarang masih menghadapi berbagai permasalahan baik yang berskala Nasional maupun yang secara umum terjadi di lingkup Pemerintah Kota Semarang. Adapun berbagai permasalahan tersebut antara lain : a. PNS sebagai motor penggerak dan pelaksana pemerintahan yang diharapkan dapat menjadi tenaga ahli yang mampu berinovasi, belum mampu menjalankan fungsinya seperti yang diharapkan, PNS lebih banyak berfungsi sebagai tenaga operator atau pelaksana. b. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil belum mencerminkan upaya yang bersifat holistik dan komprehensif dalam pembinaan karier serta belum mempertimbangkan civil effect (manfaat tambahan) khususnya dikaitkan dengan standar kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. c. Sistem pembinaan PNS secara nasional saat ini masih terkotak-kotak yaitu dengan adanya PNS Pusat dan PNS Daerah yang terdiri dari PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan PNS tersebut menjadi sangat sektoral dan ekslusif, sehingga membahayakan fungsi PNS sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu mobilitas dan promosi diantara PNS Pusat dengan PNS Daerah Provinsi atau PNS Kabupaten/Kota sulit untuk dilakukan, sehingga kinerja dari aparat pemerintahan di daerah menjadi kurang efektif dan efisien. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan diberlakukannya sistem penggajian PNS melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat “Block Grant”,
sehingga membatasi mobilitas PNS antar Propinsi, Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, maka dengan adanya hambatan mobilitas dan pembinaan karier PNS, maka fungsi PNS sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa masih sulit diterapkan. d. Pemahaman yang masih beragam terhadap kewenangan dalam hal mutasi dan penempatan PNS antar unit kerja sehingga masih menggambarkan kecenderungan mengedepankan kepentingan yang sifatnya sektoral, yang akhirnya menyulitkan dalam penataan staf. e. Belum adanya evaluasi jabatan dan analisis jabatan secara komprehensif dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan sehingga akan mempersulit dalam menilai kinerja unit organsisasi dan individu serta dalam melakukan pembinaan dan pengembangan karier. f. Sistem penilaian kinerja PNS masih bersifat formalitas dan belum berdasar kinerja yang sesungguhnya, dan hanya dibuat sekedar sebagai persyaratan administrasi kelengkapan kenaikan pangkat. g. Sistem penggajian yang berlaku sekarang, belum berfungsi sebagai bahan dari suatu sistem penghargaan PNS dalam upaya meningkatkan motivasi dan kinerja PNS dan mampu menciptakan suatu sistem penggajian yang adil, layak dan kompetitif. Selain itu pemberian pelayanan kesehatan dan perumahan bagi PNS belum berjalan secara optimal dan memadai. h. Tingkat disiplin PNS secara umum masih belum sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku. i.
Sistem Informasi Kepegawaian yang ada belum sepenuhnya mampu melakukan pengolahan dan menyajikan data kepegawaian yang mutakhir, canggih dan akurat, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan di bidang kepegawaian.
2.4. Review Terhadap rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1
tahun ke depan. Oleh
karenanya, sudah sepatutnya agar Pemerintah Kabuapaten/Kota, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya. RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan
tercapainya RPJMD. Selain itu RKPD juga menjadi acauan bagi SKPD dalam menyusun renacana kerja masing-masing sehhingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD mendukung dalam pencapaian target RKPD. Adapun berdasarkan telaah terhadap RKPD Pemerinatah Kota semarang tahun 2013, maka Program dan Kegiatan BKD Kota Semarang tahun 2013 dapat digambarkan seperti lampiran 3 pada Tabel 2.8.
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahan terhadap Kebijkan Nasional Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebabkan terjadinya perubahan asas pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut, mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang kepegawaian kepada daerah dan dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Sebagai penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Semarang, Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dituntut untuk melakukan melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil secara komprehensif dan terarah dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk tujuan tersebut diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, sehingga dapat diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi PNS. Dewasa ini, peningkatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang harus mampu meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan manajemen PNS yang mampu menjawab kondisi perkembangan global yang terus dinamis. Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen PNS telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep / paradigma personalia. Dalam konsep personalia, pengelolaan pegawai lebih merupakan administrasi. Pegawai direkrut karena adanya jabatan yang kosong kemudian bekerja sesuai jadwal yang ditentukan, dimutasi pada jabatan tertentu dan daerah tertentu sampai memenuhi usia pensiun pegawai tersebut diberhentikan. Konsep personalia dititikberatkan pada pencatatan pegawai. Di dalam personalia tidak dikenal konsep pengembangan pegawai. Hal ini karena adanya pemikiran bahwa pengembangan membutuhkan biaya yang sangat banyak, mengurangi keuntungan dan menjadi beban organisasi. Seiring berjalannya waktu maka konsep personalia bergeser kepada konsep kompetensi, disini peran manajemen sumber daya manusia menonjol. Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu
yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep the right man on the rigth place menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKD Kota Semarang
Tujuan Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam rencana Kerja Badan kepegawaian Daerah Tahun 2013, yaitu : 1. Terwujudnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel dan profesionalisme pegawai Badan Kepegawaian Daerah. 2. Terwujudnya pengembangan aparatur pemerintah Kota Semarang yang didukung perencanaan, penyusunan peta jabatan dan mutasi serta pembinaan karir. 3. Terwujudnya disiplin dan kesejahteraan pegawai yang didukung reward dan punishment
Sasaran Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel
serta terlaksanakannya tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % 2. Terpenuhinya kebutuhan pegawai sebesar 94 % di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 3. Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional dan terisinya jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dari 94%. 4. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS sebesar 2 kasus yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan PNS. 3.3 Program dan Kegiatan Berkaitan dengan penggunaan anggaran (APBD Kota Semarang), disamping kegiatan rutin maka BKD Kota Semarang juga melaksanakan program yang berwujud sebagai proyek pembangunan yang bersifat non fisik dengan didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2013 meliputi: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan: 1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5
Penyediaan alat tulis kantor
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9
Penyediaan peralatan rumah tangga
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan: 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 5. Pembuatan website
3. Program fasilitas pindah purna tugas PNS, melalui kegiatan 1. Pemulangan pegawai yang pensiun 2. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 3. Penyerahan penghargaan PNS pemkot yang akan purna tugas 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui kegiatan; 1. Optimalisasi sistem informasi pengelolaan website kepegawaian 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, dengan kegiatan: 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5. Penyusunan RKA SKPD dan DPA
6. Penyusunan RKA SKPD dan DPA Perubahan 7. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 8. Penyusunan LKPJ SKPD 6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan kegiatan : 1. Penataan dan pemeliharaan file CPNS dan PNSD 2. Seleksi penerimaan CPNS 3. Pengangkatan cpnsd menjadi PNSD 4. Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah bagi PNS 5. Pengembangan jabatan fungsional PNS 6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 7. Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah 8. Penyelenggaraan bintal aparatur 9. Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai 10. Penyelengaraan penglepasan calon jemaah haji PNS kota semarang 11. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln PNS 12. Pembinaan disiplin PNS 13. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 14. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS dan penyesuaian gaji 15. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) dan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) 16. Penyusunan tertib administrasi TPHL, pemberian tali asih TPHL yang purna tugas/ meninggal dunia dan pembayaran premi jamsostek 17. Pengusulan berkas penerimaan s/d penyerahan penghargaan satya lencana karya satya 18. Penyusunan formasi PNSD dan peta jabatan 19. Pengembangan jabatan struktural PNS 20. Pembekalan CPNSD pemerintah kota semarang 21. Pembinaan Administrasi Kepegawaian, penyusunan DUK PNSD dan Distribusi Kartu Pegawai Elektronik 22. Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugas 23. Peningkatan manajemen kepegawaian 24. Sosialisasi Teknik Penyusunan Formasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kepegawaian 25. Pembekalan peningkatan disiplin 26. Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagai Syarat Penyussnan Formasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
27. Penyususnan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Adapun rumusan rencana program /kegiatan BKD tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana lampiran 3 (Tabel 3.1).
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Tahun 2013 merupakan pedoman dan alat ukur atas pelaksanaan program dan kegiatan BKD Kota Semarang selama tahun 2013. Rencana Kerja BKD Kota Semarang ini diharapkan bisa dijadikan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Tahun 2013, semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat diwujudkan dan dilaksanakan serta bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi aparatur Pemerintah Kota Semarang.
Semarang,
April 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG
Drs I GUSTI MADE AGUNG Pembina Tk I 19590722 197912 1 003
