RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015

1

Renja 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara

PEMERINTAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Wolter Monginsidi Telp. (0541), 6666379, Fax. 6666379

TENGGARONG KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Nomor : 800/I.3 /BKD/2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Menimbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

2

:

bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor. ………………………. tanggal .............; bahwa RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015; bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.

Peraturan Daerah Kab. Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015.

DAERAH

Pasal 1 Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015, selanjutnya disebut dengan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015, merupakan dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran 2015. Pasal 2 Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015

Ditetapkan di : Tenggarong Pada tanggal : …………………2014 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

H. M. RIDHA DARMAWAN, SP., MP Pembina Tingkat I NIP. 19701117 199803 1 008

3


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja(Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 yang memuat VISI dan MISI Badan Kepegawaian Daerah serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka 1 tahun ke depan. Rencana Kerja

pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari

keputusan yang diambil, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Kerja merupakan suatu proses yang beroreantasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015. Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna bagi pihak – pihak yang berkompeten, sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas – tugas dibidang kepegawaian, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif, dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Stratejik ini. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera).

Tenggarong, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

H.M. RIDHA DARMAWAN,SP.MP NIP. 19701117 199803 1 008

4


DAFTAR ISI …………………………………………………………………………

4

Daftar Isi

………………………………………………………………………………..

5

BAB I

Pendahuluan ………………………………………………………………

6

………………………………………………………

6

B. Maksud dan Tujuan …………………………………………………..

6

C. Landasan Hukum ……………………………………………………..

7

D. Hubungan Renja SKPD dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 – 2015 ………………………………………………

7

………………………………………………..

9

Kata Pengantar

A. Latar Belakang

E. Sistematika Penulisan BAB II

……………….

10

A. Kedudukan …………………………………………………………….

10

B. Tugas ………………………………………………………………….

10

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

C. Fungsi……………….…………………………………………………….. 10 D. Struktur Organisasi …………………………………………………….

26

………………………..

30

A. Analisis Kinerja Output ………………………………………………

30

B. Analisis Kinerja Keuangan ……………………………………………

31

……………………

33

………………………………………………………….

33

………………………………………………………………..

34

C. Sasaran ………………………………………………………………..

34

D. Strategi………………………………….………………………………

35

E. Kebijakan ……………………………………………………………….

36

BAB V

Program dan Kegiatan …….…………………………………………………

36

BAB VI

Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra BKD ……………………………………………….

42

BAB VII Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan ………………………………………………………………….

44

BAB VIII Penutup ……………………………………………………………………

47

BAB III

BAB IV

Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan A. Visi Misi B. Tujuan

5


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah, maka disusunlah Renja Badan Kepegawaian Daerah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara substansial Renja Badan Kepegawaian Daerah, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan indikator yang terukur yang akan dijalankan selama kurun waktu satu tahun kedepan (2015), dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud : Berdasarkan pertimbangan diatas, Renja Badan Kepegawaian Daerah ini disusun dengan maksud sebagai berikut: a.

Menyediakan dokumen Renja Tahun 2015 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.

b.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian Daerah untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian Daerah, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi pertama dari GERBANG RAJA Kab.Kutai Kartanegara selama kurun waktu satu tahun (2015).

2. Tujuan : a. Tersedianya Dokumen Perencanan Badan Kepegawaian Daerah dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

6


b. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dalam kurun waktu satu tahun (2015) dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 c. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan. d. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah.

C. Landasan Hukum Renja Badan Kepegawaian Daerah disusun atas dasar : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

9.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015;

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

D. Hubungan Renja Badan Kepegawaian Daerah dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015. Hubungan Renja Badan Kepegawaian Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya, yaitu selain memperhatikan RPJMD, juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti arah kebijakan Nasional maupun Propinsi di bidang kepegawaian. Hal ini dilakukan agar dalam perencanaan maupun pelaksanaannya dapat sinkron dan sinergis dengan arah kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Berikut ini beberapa arah kebijakan dari RPJM Nasional serta RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan Renja Badan Kepegawaian Daerah. 7


1. Agenda Pembangunan Nasional Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui: a.

Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;

b.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemeritahan;

c.

Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; serta

d. 2.

Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam pelaksanaan otonomi daerah, telah menetapkan konsepsi pembangunan berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen pembangunan yang kemudian dikenal dengan nama GERBANG RAJA (GERAKAN PEMBANGUNAN RAKYAT SEJAHTERA). Arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jelas tertuang kedalam 7 (tujuh) Misi prioritas GERBANG RAJA, yaitu: a.

Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance.

b.

Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju SDM yang unggul,beriman,dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

c.

Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.

d.

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis,industry dan pariwisata.

e.

Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kwantitas.

f.

Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian SDA.

g.

8

Meningkatkan peranan dan partisipasi perempuan dalam berbagai asfek kehidupan.


E. Sistematika Penulisan A. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika naskah Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 disusun, sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja SKPD dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 serta sistematika penulisan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD. Bab ini berisi Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. Bab ini berisi Analisis Kinerja Output dan Analisis Kinerja Keuangan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi(Kebijakan dan Program).

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN. Bab ini berisi Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2011-2015.

BAB VI INDIKATOR

KINERJA

DAN

KELOMPOK

SASARAN

YANG

MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD.

BAB VII SUMBER

DANA

YANG

DIBUTUHKAN

UNTUK

MENJALANKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VIII

PENUTUP.

Berisi kesimpulan yang meliputi penjelasan Renstra SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BKD, penguatan peran stakeholders, dasar evaluasi, laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Institusi.

9


BAB II TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA A. Kedudukan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis, tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Perumusan kebijaksanaan teknis operasional dibidang Kepegawaian Daerah; Pengadaan, pembinaan, pengembangan, hingga pemberhetian Pegawai Negeri Sipil Daerah; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya; Pengelolaan urusan ketatausahaan BKD. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dengan susunan organisasi disertai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas pokok dan fungsi Kepala BKD adalah : a. membantu Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah; b. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan; c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan urusan Badan; d. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di bidang kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyusun

kebijakan

teknis

pelaksanaan

tugas

pokok

yang

menjadi

tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; f. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya; g. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang kepegawaian Daerah; h. merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah; i. mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Badan Kepegawaian Daerah; j. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Badan, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah; k. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan

10


LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; l. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; m. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi teknis dan organisai lain yang menyangkut bidang tugasnya; n. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah; o. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Kepegawaian Daerah; p. merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang Kepegawaian Daerah, yang meliputi urusan bidang Pengadaan Pegawai, Mutasi, Pemberhentian Pegawai, Pembinaan, Pengembangan Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan; q. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang Kepegawaian Daerah sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah; r. merumuskan sasaran, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian; s. merumuskan sasaran, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data Bidang Kepegawaian; t. monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan operasional dibidang Kepegawaian Daerah, yang meliputi urusan Bidang Pengadaan Pegawai, Mutasi, Pemberhentian Pegawai, Pembinaan, Pengembangan Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan; u. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Badan; v. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;

2.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris BKD adalah : a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan administrasi teknis Badan Kepegawaian Daerah; b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan ; c. menyusun rencana kerja sekretariat Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; d. merumuskan sasaran yang hendak di capai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas ; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah yang perlu di ambil dalam urusan bidang tugasnya ; f. mengkonsultasikan setiap kegiatan Sekretariat yang bersifat urgen kepada Kepala Badan; g. mengkoordinasikan sasaran penyusunan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah;

11


h. mengkoordinasikan penyusunan RENJA tahunan serta kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah; i. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Badan, melaporkan kepada Kepala Daerah secara berkala melalui kepala Badan; j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan Badan; k. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Kepala Badan; l. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Kepala Badan; m. mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; n. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Badan, sepanjang belum diberlakukannya kebijakan ULP; o. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Badan; p. mengkoordinasikan Sub-sub Bagian

yang melaksanakan urusan Umum dan

Kepegawaian, Keuangan Penyusunan Program dilingkungan Badan; q. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang Kepegawaian Daerah, yang meliputi urusan bidang Pengadaan Pegawai, Mutasi, Pemberhentian Pegawai, Pembinaan, Pengembangan Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan; r. mengkoordinasikan inventarisasi dan mempersiapkan urusan penghapusan barang; s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya; t. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan; u. merumuskan sasaran, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian; v. merumuskan sasaran, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data Bidang Kepegawaian; w. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat Badan; x. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sekretaris Badan; y. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; 12


3.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian; b. merencanakan kegiatan kerja dan anggaran urusan Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. merencanakan kegiatan yang hendak dicapai urusan Umum dan Kepegawaian berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; d. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; e. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Umum dan Kepegawaian; f. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Umum dan Kepegawaian; g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Umum dan Kepegawaian; h. merencanakan dan mengkonsultasikan kegiatan urusan Umum dan Kepegawaian yang bersifat urgen kepada Sekretaris Badan; i. memberikan petunjuk, saran dan masukan kepada Sekretaris Badan tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; j. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol; k. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pengadaan, inventarisasi

dan

penghapusan barang; l. merencanakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di urusan Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Sekretaris Badan; m. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Badan, sepanjang belum diberlakukannya kebijakan ULP; n. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Badan; o. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang dilingkungan Badan secara sistematis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; p. merencanakan kegiatan, mengumpul dan mengolah data yang berhubungan dengan urusan Umum dan Kepegawaian; q. menyusun daftar rencana kebutuhan pengadaan barang UPT Badan; r. merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun daftar rencana daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisis jabatan;

13


s. merencanakan kegiatan dan menghimpun, mengusulkan kelengkapan administrasi pembuatan Asuransi kesehatan PNS, TASPEN, TAPERUM dan KARPEG, Karsu dan Karis; t. merencanakan kegiatan, menyusun daftar penjagaan dan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala serta KP.4 pegawai, DP–3, Cuti PNS serta mengusulkan kelengkapan administrasi PNS pensiun pegawai dilingkungan Badan; u. merencanakan kegiatan, menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan; v. membimbing dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier; w. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di urusan umum dan kepegawaian; x. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan umum dan kepegawaian; y. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian; z. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan umum dan kepegawaian; aa.melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris; 4.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan adalah ; a. membantu Sekretaris Badan melaksanakan proses administrasi Keuangan Badan Kepegawaian Daerah; b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; c. merencanakan kegiatan kerja dan anggaran urusan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; d. merencanakan kegiatan yang hendak dicapai pada urusan Keuangan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ; e. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kerja tahunan urusan Keuangan; f. merencanakan kegiatan, menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen penganggaran, penatausahaan Keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan; g. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan urusan Keuangan yang bersifat urgen kepada Sekretaris Badan; h. memberi petunjuk, saran dan masukan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i. merencanakan

kegiatan

menginventarisir,

menyiapkan,

pengambilan kebijakan dalam hal penganggaran, pertanggungjawaban keuangan Badan;

14


mengolah

bahan

untuk

penatausahaankeuangan

dan

j. merencanakan, menyiapkan, mengolah bahan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaankeuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan; k. merencanakan kegiatan dan melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Badan; l. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Sekretaris; m. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di urusan keuangan; n. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan keuangan; o. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan keuangan; p. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan keuangan; q. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris;

5.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program adalah ; a. membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan urusan Penyusunan Program; b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; c. menyusun rencana kerja dan anggaran urusan Penyusunan Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas; d. merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan RENSTRA Badan; e. merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan RENJA Badan; f. merencanakan kegiatan penyusunan dan menghimpun bahan TAPKIN dan LAKIP Badan melaporkan ke kepala badan melalui sekretaris badan; g. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke kepala badan melalui sekretaris badan; h. merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA / DPA unit kerja internal Badan sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan Penyusunan Program; i. merencanakan kegiatan penyusunan RKA / DPA, dan unit kerja internal Badan; j. merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dilingkungan Badan; k. merencanakan kegiatan dan menyusun RKA, DPA, dan kebutuhan anggaran dilingkungan Badan;

15


l. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan Penyusunan Program; m. merencanakan kegiatan dan melaksanakan penyusunan usulan Rencana Kerja tambahan dalam upaya penyusunan anggaran perubahan Badan; n. merencanakan kegiatan, mengumpulkan data dan bahan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program, Rencana Kerja, dan kinerja tahunan Badan; o. merencanakan kegiatan, menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja tahunan Badan; p. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusun Program; q. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan Penyusun Program; r. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penyusunan program; s. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan penyusunan program; t. merencanakan kegiatan peningkatan sumber daya aparatur / pegawai Badan melalui pelatihan /bimtek/study komperatif; u. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris;

5.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengadaan Pegawai adalah : a. membantu Kepala Badan di Bidang Pengadaan Pegawai

serta Data dan Formasi

Pegawai; b. memimpin, membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengadaan Pegawai; d. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Bidang Pengadaan Pegawai; e. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENJA Bidang Pengadaan Pegawai; f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Bidang Pengadaan Pegawai kepada Kepala Badan; g. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal teknis; h. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan Pengadaan Pegawai; i. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kegiatan di Bidang Pengadaan Pegawai yang bersifat urgen kepada Kepala Badan; j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan formasi Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah; 16


k. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data dibidang Data dan Formasi Pegawai ; l. mengkoordinasikan pengumpulan data Tenaga Harian Lepas (THL) kepada Kepala Badan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah; m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD Kabupaten; n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah; o. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemutakhiran data PNSD dan Informasi Kepegawaian Daerah; p. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pengadaan Pegawai; q. mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data Bidang Pengadaan Pegawai; r. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Pengadaan Pegawai; s. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja tahunan Pengadaan Pegawai; t. melaksanakan dan melaporkan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

7.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Data dan Formasi Pegawai adalah : a. membantu Kepala Bidang Pengadaan Pegawai; b. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Data dan Formasi Pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan Data dan Formasi Pegawai; d. memimpin, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Data dan Formasi Pegawai; f. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Data dan Formasi Pegawai; g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Data dan Formasi Pegawai; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Data dan Formasi Pegawai;

17


i. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan

TAPKIN dan LAKIP

urusan Data dan Formasi Pegawai Kepada Kepala Bidang; j. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dasar guna menyusun program kerja dan menyampaikan data sub bidang untuk bahan evaluasi kepala badan; k. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data dibidang Data dan Formasi Pegawai ; l. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan

penyusunan, penetapan dan usulan

formasi PNSD kabupaten setiap tahun anggaran. m. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan pegawai kepada instansi terkait; n. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan data Kepegawaian Daerah; o. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Data dan Formasi Pegawai; p. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Data dan Formasi Pegawai; q. merencanakan pengumpulan data Tenaga Harian Lepas (THL) kepada Kepala Badan; r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai adalah : a. membantu Kepala Bidang Pengadaan Pegawai; b. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Pengadaan Pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan Pengadaan Pegawai; d. memimpin, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Pengadaan Pegawai; f. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pengadaan Pegawai; g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Pengadaan Pegawai; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Pengadaan Pegawai; i. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan urusan Pengadaan Pegawai Kepada Kepala Bidang;

18


TAPKIN dan LAKIP

j. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengumuman rencana dan hasil test / seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada publik, menerima serta mengelola berkas administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; k. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan test / seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; l. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengajuan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai sebagai CPNSD; m. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengadaan Pegawai; n. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan Pengadaan Pegawai; o. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengadaan Pegawai; p. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Pengadaan Pegawai; q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;

2.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai adalah : a. membantu Kepala Badan di Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; b. memimpin, membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; d. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; e. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENJA Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai kepada Kepala Badan; g. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal teknis; h. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; i. mengkonsultasikan kegiatan di Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai yang bersifat urgen kepada Kepala Badan; j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengumpulan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas; k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan kebijakan di bidang mutasi pemberhentian pegawai;

19


dan

l. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun perencanaan mutasi dan pemberhentian jabatan fungsional; m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusun perencanaan mutasi dan pemberhentian jabatan struktural; n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusun perencanaan mutasi jabatan fungsional umum; o. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; p. menkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; q. menkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; r. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja tahunan Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; s. melaksanakan dan melaporkan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

3.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Mutasi adalah : a. membantu Kepala Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; b. merencanakan anggaran urusan Mutasi; c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan Mutasi; d. memimpin, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Mutasi; f. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Mutasi; g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Mutasi; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Mutasi; i. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan

TAPKIN dan LAKIP

urusan Mutasi Kepada Kepala Bidang; j. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan mutasi jabatan struktural; k. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan mutasi jabatan fungsional; l. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan mutasi pegawai Fungsional Umum m. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi bagi jabatan fungsional yang meliputi kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pemindahan pegawai, dan lain-lain;

20


n. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi bagi jabatan struktural yang meliputi kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pemindahan pegawai dan lain-lain; o. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan mengusulkan mutasi bagi jabatan Fungsional Umum yang meliputi kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pemindahan pegawai, dan lain-lain; p. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan usulan penetapan CPNSD dan PNSD; q. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan usulan kenaikan gaji berkala (KGB), & Peninjauan Masa Kerja (PMK); r. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Mutasi; s. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan Mutasi; t. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Mutasi; u. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Mutasi; v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;

4.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pemberhentian Pegawai adalah : a. membantu Kepala Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; b. merencanakan anggaran urusan Pemberhentian Pegawai; c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan Pemberhentian Pegawai; d. memimpin, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Pemberhentian Pegawai; f. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pemberhentian Pegawai; g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Pemberhentian Pegawai; h. merencanakan

kegiatan

dan

menyiapkan

bahan

penyusunan

RENJA

urusan

Pemberhentian Pegawai; i. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan

TAPKIN dan LAKIP

urusan Pemberhentian Pegawai Kepada Kepala Bidang; j. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan usulan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah; 21


k. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; l. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan usulan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; m. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan usulan pemberhentian sementara PNSD akibat tindak pidana; n. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan mengusulkan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian serta masa persiapan pensiun (MPP); o. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberhentian Pegawai; p. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan Pemberhentian Pegawai; q. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberhentian Pegawai; r. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Pemberhentian Pegawai; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;

5.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai adalah : a. membantu Kepala Badan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; b. memimpin, membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; d. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; e. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENJA Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai kepada Kepala Badan; g. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal teknis; h. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;

22


i. mengkonsultasikan kegiatan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai yang bersifat urgen kepada Kepala Badan; j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengumpulan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas; k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan kebijaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan pegawai; l. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan program dan rencana kerja di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai; m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian; n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penetapan usulan reward / penghargaan dan sanksi bagi pegawai; o. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan PNS; p. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; q. menkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; r. menkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; s. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja tahunan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; t. melaksanakan dan melaporkan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh oleh Kepala Badan;

13. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bidang Pembinaan adalah : a. membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; b. merencanakan anggaran, urusan Pembinaan; c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan Pembinaan; d. memimpin, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Pembinaan; f. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pembinaan; g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Pembinaan; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Pembinaan; 23


i. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan

TAPKIN dan LAKIP

urusan Pembinaan Kepada Kepala Bidang; j. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai; k. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan disiplin pegawai; l. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; m. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pembinaan PNS; n. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan menghimpun, mengusulkan kelengkapan administrasi pembuatan Asuransi kesehatan PNS, TASPEN dan TAPERUM, KARIS / KARSU, KARPEG, Cuti Pegawai dan Perceraian PNS; o. merencanakan kegiatan, memfasilitasi penyelenggaraan urusan Pembinaan mental spiritual PNS; p. merencanakan kegiatan, memfasilitasi penyelenggaraan urusan Pembinaan sumpah janji PNS q. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pembinaan; r. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan Pembinaan; s. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pembinaan; t. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Pembinaan; u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;

14. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pengembangan adalah : a. membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; b. merencanakan anggaran urusan Pengembangan; c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan Pengembangan; d. memimpin, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Pengembangan; f. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pengembangan; 24


g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTA urusan Pengembangan; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Pengembangan; i. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan

TAPKIN dan

LAKIP urusan Pengembangan Kepada Kepala Bidang; j. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menghimpun penyusunan DP-3 dan DUK PNS; k. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi PNS; l. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengolahan untuk koordinasi, dan fasilitasi Sub Bidang Pengembangan; m. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS; n. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Pelajar; o. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan dan mengolah program pengembangan pegawai; p. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pegawai; q. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengembangan; r. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan Pengembangan; s. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan; t. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Pengembangan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;

15. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah : a. membantu Kepala Badan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan; b. memimpin, membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan; d. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Bidang Pendidikan dan Pelatihan; e. mengkoordinasikan, 25

menyiapkan

bahan

penyusunan


RENJA

Bidang

Pendidikan dan Pelatihan; f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Bidang Pendidikan dan Pelatihan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; g. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal teknis; h. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; i. mengkonsultasikan kegiatan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat urgen kepada Kepala Badan; j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengumpulan peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas; k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan latihan pegawai; l. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penetapan kebutuhan diklat pegawai kabupaten; m. menkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data Bidang Pendidikan dan Pelatihan; n. menkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Pendidikan dan Pelatihan; o. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja tahunan Pendidikan dan Pelatihan; p. melaksanakan dan melaporkan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

16. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Diklat Struktural adalah : a. membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan; b. memimpin, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; c. merencanakan anggaran urusan Diklat Struktural ; d. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan Diklat Struktural; e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Diklat Struktural; f. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Diklat Struktural; g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Diklat Struktural; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan 26


Diklat Struktural; i. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan

TAPKIN dan

LAKIP urusan Diklat Struktural ; j. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program pendidikan kedinasan baik pendidikan penjenjangan maupun lainnya bagi pejabat struktural; k. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan pengiriman peserta dan memfasilitasi pendidikan penjenjangan pegawai; l. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Diklat Struktural; m. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan Diklat Struktural; n. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Diklat Struktural; o. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Diklat Struktural; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;

17. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Diklat Fungsional adalah : a. membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan; b. merencanakan anggaran urusan Diklat Fungsional; c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan Diklat Fungsional; d. memimpin, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Diklat Fungsional; f. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Diklat Fungsional; g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Diklat Fungsional; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Diklat Fungsional; i. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan

TAPKIN dan

LAKIP urusan Diklat Fungsional; j. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan fungsional; k. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan, memfasilitasi pelaksanaan 27


program pendidikan dan pelatihan fungsional; l. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan sarana bagi pendidikan dan pelatihan fungsional; m. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Diklat Fungsional; n. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan Diklat Fungsional; o. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Diklat Fungsional; p. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Diklat Fungsional; q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;

C. Struktur Organisasi Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sesuai dengan peraturan bupati No. 10 Tahun 2011, sebagai berikut : 1.

Kepala Badan. (Ess.II/b)

2.

Sekretaris (Ess.III/a), membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Ess.IV/a) b. Sub Bagian Penyusunan Program (Ess.IV/a) c. Sub Bagian Keuangan; (Ess.IV/a)

3.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai (Ess.III/b), membawahi : a. Sub Bidang Pembinaan (Ess.IV/a) b. Sub Bidang Pengembangan (Ess.IV/a)

4.

Bidang Mutasi Pegawai & Pemberhentian Pegawai (Ess.III/b), membawahi : a. Sub Bidang Mutasi (Ess.IV/a) b. Sub Bidang Pemberhentian Pegawai (Ess.IV/a)

5.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan(Ess.III/b), membawahi : a. Sub Bidang Diklat Struktural (Ess.IV/a) b. Sub Bidang Diklat Fungsional (Ess.IV/a)

6.

Bidang Pengadaan Pegawai. (Ess.III/b), membawahi : a. Sub Bidang Data dan formasi (Ess.IV/a) b. Sub Bidang Pengadaan Pegawai (Ess.IV/a)

7.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKD berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

28


a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai keahlian. b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. c. Jumlah, Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

29


BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

A. Analisis Kinerja Output Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah melaksanakan 9 program dan 64 kegiatan dengan program yang di analisis sebagai berikut : 1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

dengan

anggaran

sebesar

Rp.

2.833.854.700,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 88,44% Indikator Programnya adalah : Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 2.972.445.300,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 93,03% Indikator Programnya adalah : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 340.208.550,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,99% Indikator Programnya adalah : Meningkatnya kedisiplinan Aparatur tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 95%. 4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS dengan anggaran sebesar 599.787.725,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 89,29% Indikator Programnya adalah : Terlaksananya 490 orang PNS mendapatkan SK Pensiun, SK MPP dan SK Perpanjangan BUP pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%. 5. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar 3.411.254.160,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 89,67% Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%. 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar 474.953.900,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 64,19% Indikator Programnya adalah : Tersusunnya dokumen pelaporan SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

30


7. Program Pendidikan Kedinasan dengan anggaran sebesar 7.998.950.540,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 81,78% Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98%. 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kepegawaian dengan anggaran sebesar 4.569.464.100,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 83,87% Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%. 9. Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Pegawai

dengan

anggaran

sebesar

9.449.144.075,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 72,19% Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dalam medukung tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 82%.

B. Analisis Kinerja Keuangan Realisasi Penggunaan Anggaran pada Tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp. 26.699.688.655,00 dari total Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 32.650.063.050,00 atau sebesar 81,78 persen, sedangkan realisasi fisik program sebesar 83,97 persen. Besarnya realisasi keuangan dan fisik program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

1 A

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan

B.

C.

D.

E.

F.

31

Pagu

Keuangan Realisasi

%

Fisik Capaian Kinerja 7 1.209

100

3 2.833.854.700,00

4 2.506.319.501,00

5 88,44

Target Kinerja 6 1.200

2.972.445.300,00

2.765.410.926,00

93,03

306

319

100

340.208.550,00

333.374.300,00

97,99

307

293

95,43

599.787.725,00

535.528.197,00

89,29

400

505

100

3.411.254.160,00

3.058.894.270,00

89,67

713

733

100

474.953.900,00

304.860.650,00

64,19

19

19

100


%

G.

H.

I.

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kepegawaian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah

32

7.998.950.540,00

6.541.819.300,00

81,78

167

164

98,20

4.569.464.100,00

3.832.249.367,00

83,87

383

412

100

9.449.144.075,00

6.821.232.144,00

72,19

68.789

57.044

82,92

81,78

72.284

60.698

83,97

32.650.063.050,00

26.699.688.655,00


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi Dan Misi Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabiltas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan grand strategy yang dikembangkan oleh Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera)”, maka visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 adalah : “MENUJU TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”

Perumusan Visi sebagai tersebut diatas, berlandaskan atas amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2) yang berbunyi : Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program berjangka menengah lima tahunan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

33


Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu : 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian (sekretariat). 2. Mengembangkan dan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (Pengadaan Pegawai). 3. Mengembangkan dan Meningkatkan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (Pengembangan). 4. Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). 5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mutasi Aparatur.

B. Tujuan Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusanan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Kepegawaian Daerah dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Badan Kepegawaian Daerah untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan di bidang kepegawaian 2. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia Aparatur 4. Mewujudkan kesejahteraan aparatur 5. Peningkatan displin dan kinerja aparatur.

C. Sasaran Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas maka ditentukan sasaran, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kepegawaian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur 34


baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Simple, Measurable, Applicable, Reasonable, Time Bounded). Sasaran Penyelenggaraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara akan difokuskan pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan, dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran dalam periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang akan datang, yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan kepegawaian 2. Terwujudnya penataan aparatur 3. Meningkatnya validitas data dan informasi kepegawaian. 4. Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi 5. Terwujudnya penempatan jabatan berbasis kompetensi. 6. Terpenuhinya kesejahteraan pegawai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi. 7. Terwujudnya pemberian penghargaan dan sanksi secara konsekuen dan konsisten berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 8. Terwujudnya penegakan peraturan yang tegas dan berwibawa

D. Strategi Pencapaian Tujuan Dalam melaksanakan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah perlu didukung oleh Nilai-nilai Organisasi yang dapat dijadikan sebagai strategi pencapaian tujuan dan landasan pembentukan sikap dan perilaku baik bagi organisasi maupun aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah. Nilai-nilai ini perlu dimiliki untuk memperoleh persamaan dan kesatuan keyakinan aparatur Badan Kepegawaian Daerah mengenai apa yang paling baik dan ideal serta perlu diaktualisasikan menjadi norma-norma perilaku bagi organisasi dan aparatur. Disamping itu harus pula benar-benar dimengerti dan dihayati agar dapat menjiwai dan melandasi setiap kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pelayanan oleh seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun nilai-nilai Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1. Kejujuran 2. Komitmen; 3. Keteladanan; 4. Konsistensi; 5. Profesional; 6. Akuntabel; 35


7. Transparan; 8. Demokratis; 9. Efektif dan efisien; dan 10.Koordinasi, keterpaduan dan keserasian.

E. Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Badan Kepegawaian Daerah, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan tertentu, yang merupakan kumpulan keputusan : menentukan secara teliti bagaimana strategi dilaksanakan, dan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, serta menciptakan kebijakan dimana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa peran Badan Kepegawaian Daerah di titikberatkan pada kegiatan penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah dan pelayanan administrasi kepegawaian, sedangkan implementasinya menjadi tanggung jawab seluruh instansi pemerintah yang ada di daerah. Mengingat pembangunan aparatur negara yang bersifat lintas sektoral dan ruang lingkupnya luas yang meliputi program, kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik, dan pengawasan aparatur, karenanya untuk mengoptimalkan fungsi pendayagunaan aparatur negara tersebut memerlukan kebijakan organisasi dengan rangkaian program dan kegiatan yang jelas mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan, dan evaluasi di lingkungan organisasi Badan Kepegawaian Daerah. Kebijakan yang dikembangkan meliputi: 1.

Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian secara profesional

2.

Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian yang akurat

3.

Ketersediaan Sistem Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG) secara akurat, tepat dan cepat.

4.

Peningkatan pembinaan bagi PNS berbasis prestasi kerja dan sistem karir.

5.

Peningkatan SDM aparatur yang makin berorientasi pelayanan prima;

6.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

7.

Penerapan sistem penghargaan dan sanksi secara konsekuen dan konsisten.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut diatas selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

36


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan proses menetapkan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dengan sasaran yang berfokus pada kebijakan dan program, kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015. Adapun Rencana Kerja Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai adalah sebagai berikut : No.

Program / Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Target

Pagu

1

2

3

4

5

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik

12 bulan

1.250.775.339,25 9.450.000,00

Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik

12 bulan

30.000.000,00

16 unit

13.300.000,00

354 o/b

100.000.000,00

Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik

12 bulan

34.000.000,00

53 jenis

100.000.000,00

Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik

28 jenis

183.079.000,00

30 jenis

35.000.000,00

12 bulan

50.000.000,00

246 kali

216.123.619,25

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

11

Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran


12 bulan

279.822.720,00

12

Penyediaan Makanan dan Minuman


1 paket

50.000.000,00

13

Sertifikasi ISO 9001:2008


1 sertifikasi ISO 9001:2008

150.000.000,00 275.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

37

Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur


4 jenis

0,00

15

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16

Pengadaan Meubelair

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

18 19

20 21

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun Proses Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian Pegawai/Jabatan Negeri

22

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Bendahara

23

Diklat Teknis dan Fungsional

24

Pendidikan Pelatihan Formal

25

Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD

26

Diklat Akuntansi dan Keuangan Daerah

27

Diklat PBB

28

Diklat Pranata Komputer

29

31

Diklat Pembekalan PNS yang memasuki Purna Tugas Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Hukum Kontrak & Penyusunan HPS Diklat Kearsipan

32

Diklat Pamong Praja

33

Diklat Tata Naskah Dinas

34

Diklat Pengolahan Data elektronik Berbasis IT

35

Diklat Manajemen Kepegawaian

36

Diklat Manajemen Perkantoran

37

Diklat Penyusunan Laporan dan Statistik

38

Diklat PPNS

39

Diklat Penyusunan Renstra, LAKIP dan LPPD

40

Diklat Penilaian Angka Kredit PNS Fungsional

41

Diklat Pengurus dan Penyimpan Barang

42

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD

30

38

Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 0,00 12 bulan

275.000.000,00

Meningkatkan disiplin Aparatur Meningkatkan disiplin Aparatur

396 stel

0,00 0,00

132 stel

0,00

Terfasilitasinya PNS yang Pindah/Purna Tugas Terfasilitasinya Administrasi Pemberhentian Pegawai/Jabatan Negeri

490 SK

200.000.000,00 200.000.000,00

50 orang

0,00 1.255.809.777,33

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

0,00 250.000.000,00 21 kegiatan

100.000.000,00

12 bulan

25.000.000,00

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

60 orang

0,00

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

30 orang

0,00

80 orang

0,00

240 orang

0,00

40 orang

0,00

40 orang

0,00

40 orang

0,00

40 orang

0,00

160 orang

0,00

40 orang

0,00

40 orang

0,00

40 orang

0,00

40 orang

0,00

40 orang

0,00

40 orang

0,00

40 orang

0,00

100 orang

0,00


43

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

206.998.600,00 Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Daerah

2 dokumen

49.209.600,00

44

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Daerah

1 dokumen

29.409.600,00

45

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Daerah

8 dokumen

16.809.600,00

46

Penyusunan LPPD

1 dokumen

38.984.600,00

47

Penyusunan RKA dan DPA

Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja SKPD Meningkatnya Laporan Capaian Program Kerja SKPD

2 dokumen

25.500.600,00

48

Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja

Meningkatnya Laporan Capaian Program Kerja SKPD

2 dokumen

47.084.600,00

49

Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural

127 orang

880.809.777,32 0,00

50

Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Meningkatnya Pendidikan Kedinasan Aparatur Meningkatnya Pendidikan Kedinasan Aparatur

42 orang

880.809.777,32

51

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penempatan PNS

1.692.796.859,82 Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur

2500 SK

125.000.000,00

52

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur

600 orang

30.000.000,00

53

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS


100 orang

50.000.000,00

54

Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN


31 orang

50.000.000,00

55

Pemberkasan Pengangkatan CPNSD


33.796.859,82

56

Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS


250.000.000,00

57

Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara


1000 orang

50.000.000,00

58

Penyusunan Formasi Pegawai


111 SKPD

100.000.000,00

59

Konversi NIP


50 PNS

30.000.000,00

60

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian


16.634 PNS

80.000.000,00

39


61

Seleksi Penerimaan CPNSD


1.500 peserta

62

Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural


84 orang

0,00

63

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas


80 orang

0,00

64

Pengambilan Sumpah PNS


1.000 orang

0,00

65

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan


65 SKPD

0,00

66

Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara


1 Website

50.000.000,00

67

Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara


16.634 PNS

90.000.000,00

68

Mengikuti Pameran Sanga-sanga dan Erau Kutai Kartanegara


2 acara

100.000.000,00

69

Faslitas Kegiatan Kepegawaian


72 rapat

150.000.000,00

70

Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara


16.634 PNS

30.000.000,00

71

Analisis Penataan Pegawai


111 SKPD

100.000.000,00

72

Penyusunan Statistik Kepegawaian


136 buku

30.000.000,00

73

Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS


1 pedoman

50.000.000,00

74

Monitoring dan Evaluasi Kediklatan


1 laporan

0,00

75

Rapat Koordinasi Kepegawaian Kabupaten


4 rakor

0,00

76

Evaluasi Penempatan dan Pemindahan Pegawai


1 laporan

0,00

77

Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional


78

Penyusunan Draft Peraturan Kepegawaian


2 draft

0,00

79

Fit and Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II


5 orang

50.000.000,00

40


39.000.000,00

125.000.000,00

80

Penilaian Kompetensi PNS


80.000.000,00

81

Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Kebutuhan Pegawai


1 sistem

0,00

82

Pembuatan Sistem Informasi Seleksi Penerimaan CPNS


1 sistem

0,00

83

Digitalisasi Arsip Kepegawaian


500 berkas

0,00

5.762.190.353,72

41


BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 merupakan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2015 menguraikan target kinerja ysng akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan renana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indicator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indicator kinerja. Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnyadalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ikhtisar penetapan indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan sassaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran Satu : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kegiatan No.

Program

Ket. Uraian

1.

Program Peningkatan

Diklat teknis

Terlaksananya kegiatan

Kapasitas Sumber

fungsional

bimbingan teknis

Daya Aparatur

2.

42

Indikator Kinerja

fungsional Pendidikan dan

Terlaksananya Diklat

pelatihan prajabatan

Prajabatan bagi CPNSD

bagi CPNSD

Kutai Kartanegra

Program Pembinaan

Proses penanganan


dan Pengembangan

kasus-kasus

penanganan kasus-kasus

Aparatur

pelanggaran PNS

pelanggaran PNS


Satuan

Target

Sasaran Dua : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan No.

Program

Ket. Uraian

1.

Indikator Kinerja

Program Pembinaan

Validasi data PNS


dan Pengembangan

kabupaten kutai

data PNS kabupaten kutai

Aparatur

kartanegara

kartanegara

Penempatan PNS

Terlaksananya kegiatan Penempatan PNS

Pemberkasan


pengangkatan CPNS

Pemberkasan pengangkatan CPNS

2.

43

Proses


penyelenggaraan

Proses penyelenggaraan

administrasi kenaikan

administrasi kenaikan

pangkat PNS

pangkat PNS

Program Fasilitasi

Proses


Pindah/Purna Tugas

penyelenggaraan

penyelenggaraan

PNS

administrasi pensiun

administrasi pensiun


Satuan

Target

BAB VII SUMBER DANA YANG DI BUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015 mengalami revisi. Rencana Kerja tahunan tahun 2015 dan target kegiatan tahun 2015 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2015 setelah revisi adalah sebanyak 83 kegiatan lebih banyak dari tahun 2014 hanya sebanyak 61 kegiatan yang terbagi dalam 8 program. Adapun perincian kegiatan tahun 2015 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspetasi pembiayaan untuk menjalankan program da kegiatan adalah sebagai berikut : No.

Program / Kegiatan

Estimasi Pembiayaan

Sumber Dana

1

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 3

1.175.775.339,25 9.450.000,00

APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

30.000.000,00

APBD

13.300.000,00

APBD

4

Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100.000.000,00

APBD

5

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

34.000.000,00

APBD

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

100.000.000,00

APBD

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

183.079.000,00

APBD

8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

35.000.000,00

APBD

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

50.000.000,00

APBD

10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

216.123.619,25

APBD

11

Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

279.822.720,00

APBD

12

Penyediaan Makanan dan Minuman

50.000.000,00

APBD

13

Sertifikasi ISO 9001:2008

75.000.000,00

APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16

Pengadaan Meubelair

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

350.000.000,00 50.000.000,00

APBD

100.000.000,00

APBD

0,00 200.000.000,00

APBD APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

18

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

0,00

APBD

19

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

0,00

APBD

20

44

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

200.000.000,00

Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun

200.000.000,00


APBD

21

Proses Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian Pegawai/Jabatan Negeri Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22

Diklat Bendahara

23

0,00

APBD

1.255.809.777,33 0,00

APBD

Diklat Teknis dan Fungsional

250.000.000,00

APBD

24

Pendidikan Pelatihan Formal

100.000.000,00

APBD

25

Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD

25.000.000,00

APBD

26

Diklat Akuntansi dan Keuangan Daerah

0,00

APBD

27

Diklat PBB

0,00

APBD

28

Diklat Pranata Komputer

0,00

APBD

29

Diklat Pembekalan PNS yang memasuki Purna Tugas

0,00

APBD

30

0,00

APBD

31

Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Hukum Kontrak & Penyusunan HPS Diklat Kearsipan

0,00

APBD

32

Diklat Pamong Praja

0,00

APBD

33

Diklat Tata Naskah Dinas

0,00

APBD

34

Diklat Pengolahan Data elektronik Berbasis IT

0,00

APBD

35

Diklat Manajemen Kepegawaian

0,00

APBD

36

Diklat Manajemen Perkantoran

0,00

APBD

37

Diklat Penyusunan Laporan dan Statistik

0,00

APBD

38

Diklat PPNS

0,00

APBD

39

Diklat Penyusunan Renstra, LAKIP dan LPPD

0,00

APBD

40

Diklat Penilaian Angka Kredit PNS Fungsional

0,00

APBD

41

Diklat Pengurus dan Penyimpan Barang

0,00

APBD

42

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD

880.809.777,33

APBD

206.809.777,00

43 44

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

45

49.209.600,00

APBD

29.409.600,00

APBD

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

16.809.600,00

APBD

46

Penyusunan LPPD

38.984.600,00

APBD

47

Penyusunan RKA dan DPA

25.500.600,00

APBD

48

Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja

47.084.600,00

APBD

Program Pendidikan Kedinasan 49

Pendidikan Penjenjangan Struktural

50

Tugas Belajar dan Ijin Belajar Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

51

Penempatan PNS

52

880.809.777,32 0,00

APBD

880.809.777,32

APBD

1.692.796.859,82 125.000.000,00

APBD

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

30.000.000,00

APBD

53

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

50.000.000,00

APBD

54

Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN

50.000.000,00

APBD

55

Pemberkasan Pengangkatan CPNSD

33.796.859,82

APBD

56

Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

250.000.000,00

APBD

57

Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara

50.000.000,00

APBD

45


58

Penyusunan Formasi Pegawai

100.000.000,00

APBD

59

Konversi NIP

30.000.000,00

APBD

60

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

80.000.000,00

APBD

61

Seleksi Penerimaan CPNSD

39.000.000,00

APBD

62

Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural

0,00

APBD

63

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

0,00

APBD

64

Pengambilan Sumpah PNS

0,00

APBD

65

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

0,00

APBD

66

Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara

50.000.000,00

APBD

67

Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara

90.000.000,00

APBD

68

Mengikuti Pameran Sanga-sanga dan Erau Kutai Kartanegara

100.000.000,00

APBD

69

Faslitas Kegiatan Kepegawaian

150.000.000,00

APBD

70

Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara

30.000.000,00

APBD

71

Analisis Penataan Pegawai

100.000.000,00

APBD

72

Penyusunan Statistik Kepegawaian

30.0000.000,00

APBD

73

Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS

50.000.000.00

APBD

74

Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

0,00

APBD

75

Rapat Koordinasi Kepegawaian Kabupaten

0,00

APBD

76

Evaluasi Penempatan dan Pemindahan Pegawai

0,00

APBD

77

Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional

125.000.000,00

APBD

78

Penyusunan Draft Peraturan Kepegawaian

0,00

APBD

79

Fit and Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II

50.000.000,00

APBD

80

Penilaian Kompetensi PNS

80.000.000,00

APBD

81

Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Kebutuhan Pegawai

0,00

APBD

82

Pembuatan Sistem Informasi Seleksi Penerimaan CPNS

0,00

APBD

83

Digitalisasi Arsip Kepegawaian

0,00

APBD

JUMLAH

46


5.762.190.353,72

BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode

Tahun 2015 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk di implementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan merupakan bagian dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015. Renja ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 dan sebagai salah satu rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegera di Bidang Aparatur/ Kepegawaian yang disesuaikan dengan program Bupati terpilih 2010-2015 GERBANG RAJA.. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

menetapkan visi dengan

memperhatikan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilanjutkan dengan merumuskan misi, menetapkan tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

H.M. RIDHA DARMAWAN,SP. MP PEMBINA Tk.I NIP. 19701117 199803 1 008

47


RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA

Recommend Documents