PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 – 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2010
BAB I PENDAHULUAN 1. 1
Latar Belakang Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
dimana pemberian otonomi daerah memberikan
implikasi positif untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kemampuan
bagi
Pemerintah
Daerah
untuk
menyelenggarakan
pemerintahan secara mandiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumberdaya daerah. Pembagian urusan pemerintahan kepada daerah, memerlukan koordinasi
dan
pengaturan
untuk
lebih
mengharmoniskan
dan
menyelaraskan pembangunan antara pembangunan pada tingkat nasional dengan tingkat daerah dan pembangunan antar daerah. Harmonisasi dan keselarasan
pembangunan
tersebut
dimulai
dari
perencanaan
pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
1
Upaya pembangunan yang dilakukan di daerah adalah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Sehingga ketika daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus selaras dengan RPJP Daerah (Perda Kab Kukar No. 17 Tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi (Perda Propinsi No. 15 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional. RPJMD
Tahun
2011-2015
adalah
tahapan
kedua
dalam
rangka
mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Tahun
2005-2025,
yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.
Penyusunan RPJMD ini mengacu kepada
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan
evaluasi
Pembangunan
selama
lima
tahun
sebelumnya, pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak baik positif maupun negative bagi kehidupan masyarakat. evaluasi Pembangunan lima tahun sebelumnya antara lain : 1. Pembangunan Ekonomi kerakyatan yang menitik beratkan kepada pembangunan pertanian dalam arti luas, pembangunan industri, perdagangan dan pemberdayaan usaha kecil pembangunan bidang pertambangan
serta
pengembangan
pariwisata.
Walaupun
pembangunan sektor ekonomi kerakyatan ini telah memberikan dampak yang cukup mengembirakan jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun tersebut dengan rata-rata sebesar 2
8,76% namun hasil pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut masih menimbulkan beberapa dampak negative diantaranya : a. Pengelolaan sumber daya alam selama ini masih bersifat ekstraktif (bahan mentah yang belum diolah menjadi barang/bahan jadi) sehingga pemanfaatan sumber daya alam belum dapat secara optimal memberikan nilai tambah (value added) bagi perekonomian daerah. b. Eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. c. Terjadinya degradasi Lingkungan yang disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan batu bara (dari tahun 2008-2009 tercatat 5,2 % lahan pertanian telah dikonversi menjadi kawasan
pertambangan
batu
bara),
dan
belum
optimalnya
penanggulangan kerusakan lingkungan ex lahan tambang. d. Pengembangan potensi nilai-nilai adat dan budaya belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar objek wisata, dan dari 16 Obyek wisata yang ada hanya 37,5% obyek wisata yang mengandalkan pada sejarah dan suku budaya. 2. Pengembangan sumber daya manusia yang menitik beratkan pada peningkatan
kualitas
sumber
daya
manusia.
Keberhasilan
pembangunan di sektor ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartangera tahun 2008 sebesar 72,03 yang dikatagorikan baik, angka kemiskinan mengalami penurunan yakni dari 48.160 jiwa menjadi 42.480 jiwa, namun demikian masih terdapat beberapa persoalaan antara lain : a. IPM sebesar 72,03, walaupun dikategorikan baik namun angka ini masih menempatkan kabupaten Kutai Kartanegara pada urutan ke11 dari 14 kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Timur.
3
b. Jumlah penduduk miskin sebanyak 42.480 jiwa masih tergolong cukup besar karena prosentase nya sebesar 8,03%; angka ini masih cukup besar karena diatas angka prosentase penduduk miskin Provinsi
Kalimantan
Timur
yaitu
sebesar
7,86%.
Besarnya
prosentase penduduk miskin ini disebabkan antara lain adanya migrasi, dimana hal tersebut terkait dengan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan pada daerah tersebut. c. Skor Intergritas Layanan Publik; berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2009, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat ke44 dari 52 daerah kabupaten/kota yang dinilai, memiliki nilai integritas layanan publik di bawah rata-rata, yakni sebesar 5,59. d. Peran perempuan dalam jabatan politik dan pemerintahan masih sangat rendah ( Peran perempuan di DPRD hanya 4,4% dari kuota 30%, sedangkan peran perempuan dalam pemerintahan khususnya di esselon II hanya 5,71% dari 35 jabatan). e. Peran perempuan dalam pembangunan ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index) tahun 2007 sebesar
57,7
dan
Indeks
Pemberdayaan
Gender
(Gender
Empowerment Measurement) tahun 2007 sebesar 47. 3. Pembangunan
infrastruktur;
meskipun
telah
dilaksanakan
pembangunan infrastuktur hampir di seluruh kecamatan, namun dibandingkan wilayah kabupaten yang sangat luas, pembangunan infrastruktur tersebut masih belum dapat menghubungkan keseluruh wilayah. Hal ini karena masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastuktur wilayah. Ada pun dari segi Kualitas infrastruktur jalan umumnya masih rendah. Berdasarkan data Panjang jalan tahun 2009 sepanjang 1.392,87 Km. Kondisi jalan baik sebesar 19,71 %, kondisi jalan sedang 22,53 %, kondisi jalan rusak 10,67 %, dan kondisi jalan rusak berat 47,09 %. 4
Tata Ruang; Sampai dengan saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten belum disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut berpengaruh pada kebijakan pemanfaatan pola dan struktur ruang, sehingga kebijakan pemanfaatan lahan masih merujuk pada RTRW Provinsi Kaltim tahun 1999. Dengan demikian pola pemanfaatan lahan saat ini tidak sesuai lagi perkembangan dan pemanfaatan lahan.
Berdasarkan beberapa persoalan-persoalan pembangunan yang masih ada tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan penting pembangunan lima tahuan kedepan yang harus segera diatasi yakni : 1. rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik secara berkualitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan (Good Governance). 2. Belum ditetapkannya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
(RTRW) Kabupaten sebagai landasan perencanaan pembangunan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan pola dan struktur ruang kurang optimal. 3. Belum
optimalnya Pengelolaan sumber daya alam sebagai nilai
tambah ekonomi ( added Value ) dan upaya pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan ( Sustainable Resource ). 4. Kurangnya sarana dan prasarana Infrastuktur wilayah. 5. Belum Optimalnya penggalian sejarah dan keragaman suku budaya dalam pengembangan kepariwisataan. 6. Belum
optimalnya
peranan
perempuan
dalam
pelaksanaan
pembangunan ( kesetaraan gender )
Beberapa permasalahan tersebut di atas menjadi Issue Strategis yang merupakan perumusan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni menuju terwujudnya masyarakat 5
Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan dengan Grand Strategy “GERBANG RAJA” (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera), Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih : 1.
Meningkatkan beratkan
pada
penyelenggaraan motivasi
pemerintahan
dan
pengawasan
dengan
pelaksanaan
menitik good
governance. 2.
Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3.
Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.
4.
Meningkatkan
sumber-sumber
pendapatan
dan
pengembangan
potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata. 5.
Meningkatkan
pemerataan
infrastruktur
pembangunan
untuk
menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. 6.
Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
7.
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih selanjutnya menjadi dasar penyusunan RPJMD 2011-2015. RPJMD 2011-2015 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. 6
1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang
telah
ditetapkan
oleh
Bupati/Wakil
Bupati
dengan
memperhatikan arah RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025,
serta
memperhatikan
berbagai
aspirasi
seluruh
pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. RPJMD juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.
1.2.2 Tujuan Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: (1)
Menjabarkan visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 s/d 2015.
7
(2)
Menyediakan dokumen acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
(3)
Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
(4)
Menyediakan
tolok
ukur
untuk
mengukur
kinerja
dan
mengevaluasi kinerja setiap SKPD
1.3. Landasan Hukum Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah: (1)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); (2)
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 8
(3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan
Kabupaten
Nunukan,
Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); (4)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
(5)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
(6)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
(7)
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
(8)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9
(9)
Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137);
(10) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (11) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); (12) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesua Tahun 2002 Nomor 13); (14) Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); (15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan (16) Peraturan
Pemerintah
Pembagian Pemerintahan
Urusan Daerah
Nomor
38
Pemerintahan Provinsi,
Tahun antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah 10
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); (17) Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4741); (18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (19) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014; (20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tumur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025; (21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tumur No. 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2009 -2013; (22) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (23) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara; (24) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11
(25) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara; (26) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Kutai Kartanegara.
1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut:
(1) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Hubungan
RPJMD
dengan
RPJPD
Kabupaten
Kutai
Kartanegara digambarkan dalam hubungan muatan kunci dari visi kedua dokumen tersebut. Muatan kunci visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi kata Sejahtera dan Berkeadilan. Sedangkan muatan kunci dari visi RPJPD Kutai Kartanegara meliputi Maju, Mandiri dan Sejahtera. Muatan kunci Sejahtara dalam visi RPJMD mengacu kepada muatan kunci sejahtera dalam visi RPJPD, muatan kunci berkeadilan mengacu kepada muatan kunci maju dan mandiri dalam visi RPJP Daerah. 12
Gambar 1.1. Diagram hubungan Muatan Kunci RPJPD Kabupaten Kartanegara 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Kartanegara 2011-2015
Kutai Kutai
(2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan
RPJMD
memperhatikan
dan
mempertimbangkan
berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah dimuat dalam rancangan RTRW Kabupaten sebagai dasar untuk menetapkan kawasan untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang berkaitan dengan arah kebijakan pemanfaatan ruang daerah.
(3) RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah 13
kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
(4) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
Gambar 1.2. Bagan Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 - 2025
Pedoman
14
1.5. Sistematika Penulisan RPJMD Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
Pendahuluan Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen Perencanaan lainnya, dan sistematika penyusunan RPJMD 2011 - 2015
BAB II
Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat evaluasi pencapaian indikator makro pembangunan daerah dan kondisi eksisting 2005 - 2009 yang mencakup kondisi geografis, demografis, perekonomian daerah, sosialbudaya, sarana dan prasarana daerah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, politik dan hukum serta Pemerintahan umum dan aparatur.
BAB III
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Menjelaskan kondisi keuangan daerah dari berbagai sumber dana dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan daerah serta rencana pendanaan program/kegiatan tahun 2005 – 2009.
BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis Memuat analisis lingkungan strategis; analisis kekuatan dan kelemahan (Internal); analisis peluang dan ancaman (Eksternal), serta isu-isu strategis daerah.
BAB V
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Memuat visi dan misi jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, serta tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi 2011 – 2015
BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan sasaran strategis guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
BAB VII Indikasi Program Pembangunan Daerah Memuat program prioritas dan program pencapaian misi pembangunan daerah dan sasaran setiap program, disusun dengan memperhatikan Renstra SKPD
BAB VIII Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Memuat asumsi ekonomi makro dan proyeksi kebutuhan investasi serta menjelaskan kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 (lima) tahun kedepan
BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Memuat Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20112015
BAB X
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RPJMD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD. Program Transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah
BAB XI Penutup Memuat kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemangku kepentingan dan Dunia Usaha dalam menjalankan RPJMD Kutai Kartanegara 2011-2015
16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1
KONDISI GEOGRAFIS
2.1.1. Letak dan Topografi Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Jarak dari ibukota Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda) ke Tenggarong (Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara) sekitar 25 km, dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama 30 – 45 menit.
Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115o26’28” Bujur Timur sampai dengan 117o36’43” Bujur Timur dan 1o28’21” Lintang Utara sampai dengan 1o08’06” Lintang Selatan. Secara Administrasi Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kabupaten Malinau Sebelah Utara, Kabupaten Kutai Timur dan Selat makasar Sebelah Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan Sebelah Selatan, Kabupaten Kutai Barat Sebelah Barat. Sedangkan seluruh wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km2. Secara administratif wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan dan 227 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan ini meningkat bila dibandingkan dari tahun 1999 ketika awal pemekaran wilayah Kutai menjadi 3 kabupaten dan 1 kota. Pada tahun tersebut jumlah desa/kelurahan tercatat 186 desa/kelurahan. Dengan demikian ada pertambahan 52 desa/kelurahan dari tahun 1999.
19
Tabel 2.1.
No
Luas, Letak Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kecamatan
1.
Samboja
2.
Luas Wilayah Km2
Persen
Jumlah Desa
1045,9
3,51
21
Muara Jawa
754,5
2,53
8
3.
Sanga-sanga
233,4
0,78
5
4.
Loa Janan
644,2
2,16
8
5.
Loa Kulu
1405,7
4,71
12
6.
Muara Muntai
928,6
3,11
13
7.
Muara Wis
1108,2
3,71
7
8.
Kota Bangun
1143,7
3,83
20
9.
Tenggarong
398,1
1,33
13
859,5
2,88
13
437
1,46
18
12. Anggana
1798,8
6,03
8
13. Muara Badak
939,09
3,15
13
14. Marang Kayu
1165,7
3,91
11
15. Muara Kaman
3410,1
11,43
19
16. Kenohan
1302,2
4,36
8
17. Kembang Janggut
1923,9
6,45
11
7764,50
34,64
19
27.263,10
100,00
227
10. Sebulu 11. Tenggarong Seberang
18. Tabang Kabupaten
Sumber: BPS Kutai Kartanegara
Umumnya desa/kelurahan tersebut berada di daerah aliran sungai (DAS), lereng/ punggung bukit dan daerah dataran. Banyaknya desa/kelurahan di daerah aliran sungai (DAS) sangat mendominasi bila dibandingkan dengan posisi lainnya. Di sepanjang sungai besar seperti sungai Mahakam dan sungai Belayan banyak dijumpai desa/kelurahan dari kelompok ini.
20
Tabel 2.2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Dirinci berdasarkan Topografi
Kecamatan
Lembah/ DAS
[1] Semboja Muara Jawa Sanga sanga Loa Janan Loa Kulu Muara Muntai Muara Wis Kota Bangun Tenggarong
[2] 2 1 2 9 7 9 2
Sebulu
Lereng/ Punggung Bukit [3] 12 1 9 2
Dataran
Jumlah
[4] 1 2 5 12 4 2 9
[5] 13 2 3 8 12 13 7 20 13
4
7
2
13
10
3
5
18
Anggana
4
-
1
5
Muara Badak
-
1
7
8
Marang Kayu
-
5
2
7
15
2
2
19
Kenohan
7
-
1
8
Kembang Janggut
11
-
-
11
Tabang
19
-
-
19
Jumlah 102 Sumber: BPS Kutai Kartanegara
42
55
199
Tenggarong Seberang
Muara Kaman
Seperti terlihat pada tabel 2.2 jumlah kelompok desa/kelurahan yang berada di lembah/DAS tercatat 102 desa/kelurahan atau 51,26 persen, berikutnya masingmasing di daerah dataran sebanyak 55 desa/kelurahan (27,63 %) dan daerah lereng/punggung bukit terdapat 42 desa/kelurahan (21,11 %). 21
Bila letak desa/kelurahan dikaitkan keberadaannya terhadap kawasan hutan seperti yang terlihat pada tabel 2.3, terlihat bahwa kelompok desa/kelurahan umumnya berada diluar kawasan hutan yaitu 123 atau 54,18 persen dari total desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian berturut-turut diikuti kelompok yang berada di tepi kawasan hutan dengan 89 desa (39,21 persen) serta kelompok di dalam kawasan hutan sebanyak 15 desa (6,61 persen).
Tabel 2.3. Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Dirinci Menurut Letaknya terhadap Kawasan Hutan
Kecamatan
Di dalam Di tepi Di luar Kawasan Kawasan Kawasan Jumlah Hutan Hutan Hutan [2] [3] [4] [5] 6 15 21 8 8 1 2 2 5 1 7 8 6 6 12 3 10 13 3 4 7 2 6 12 20 2 11 13 1 6 6 13
[1] 1 Semboja 2 Muara Jawa 3 Sanga sanga 4 Loa Janan 5 Loa Kulu 6 Muara Muntai 7 Muara Wis 8 Kota Bangun 9 Tenggarong 10 Sebulu Tenggarong 11 Seberang 12 Anggana 13 Muara Badak 14 Marang Kayu 15 Muara Kaman 4 16 Kenohan 4 17 Kembang Janggut 18 Tabang Jumlah 15 Sumber: BPS Kutai Kartanegara
-
18
18
8 9 2 5 1 1 19 89
4 9 10 3 10 123
8 13 11 19 8 11 19 227
Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang sampai berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat dibeberapa bagian, yaitu beberapa kawasan pantai dan di 22
sebagian besar daerah aliran Sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan umumnya merupakan pegunungan dengan ketinggian 500-2000 meter dari permulaan laut. Ketinggian tanah dari permukaan laut berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah di suatu wilayah. Semakin tinggi suatu wilayah dari permukaan laut, maka jenis komoditi yang dapat diusahakan dan diproduksi semakin terbatas. Ketinggian tanah dari permukaan laut bervariasi dari kelas 0 – 7 hingga 1000 meter.
Tabel 2.4. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut
No.
Kelas Ketinggian (m)
Luas (Ha)
Persentase
[1]
[2]
[3]
[4]
1. 2. 3. 4.
0 7 25
>
7 25 100 100
Jumlah
202.281 837.947 682.027 1.004.055 2.726.310
7.42 30.74 25.02 36.83 100.00
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara , 2010
2.1.2 Jenis Tanah dan Iklim Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam jenis tanah: ultisol, entisol, histosol, inseptisol, dan mollisol, atau menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah: podsolik, alluvial, andosol, dan renzina. Dari hasil analisis data pokok Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 diperkirakan luas dan sebaran jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh 4 (empat) jenis tanah yaitu organosol gley humus 3.492,35 hektar (12,81%); alluvial 759.507 hektar (27,86%); komplek podsolid merah 23
kuning, latosol dan litosol 755.705 hektar (27,72 %) dan podsolik merah kuning 861.863 hektar (31,61 %). Karakteristik iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah iklim hutan tropika humida yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 – 4.000 mm.
2.1.3. Perairan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 (empat) jenis perairan yaitu sungai, danau, rawa dan laut. Sungai Mahakam merupakan sungai induk dan sungai yang terpanjang, dengan panjang sekitar 920 Kilometer. Sungai ini masih sangat berperan sebagai urat nadi transportasi terutama untuk menuju Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai, serta sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Cabang-cabang sungai Mahakam sangat banyak dan salah satu diantaranya adalah sungai Belayan yang bermuara di Kecamatan Kota Bangun. Anak sungai Mahakam ini merupakan sarana transportasi utama menuju Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang. Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 30 buah. Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sekitar 26 buah. Danaudanau tersebut merupakan penghasil ikan yang paling utama, dimana luas keseluruhannya sekitar 29.000 hektar. Dua danau yang cukup terkenal sebagai penghasil ikan adalah Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar dan Danau Melintang dengan luas 11.000 hektar. Perairan berupa rawa-rawa terdiri dari rawa pasang surut (tidal swamp) dengan luas 299.795 hektar tesebar di kecamatan wilayah pantai (sekitar delta mahakam) dan rawa (swamp) seluas 269.171 hektar yang tersebar di sekitar Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kahala, dan Kecamatan Kembang Janggut. Perairan laut terdapat di Kecamatan Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, Samboja, Muara Badak dan Marangkayu. Data mengenai kedalaman laut, luas laut
24
dan kandungan potensinya, serta kecepatan arus laut sampai sekarang belum banyak diketahui.
2.1.4. Flora dan Fauna Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar terdiri dari kawasan budi daya kehutanan seluas 1.169.736 hektar (39,21 %) yang merupakan sumber penghasil kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti kayu ulin, kapur, bengkirai, meranti, tengkawang, rotan, bambu, serta beraneka ragam buah-buahan. Pada daerah pesisir pantai banyak ditumbuhi pohon bakau dan nipah, sedangkan di daerah rawa-rawa dan danau sebagian besar ditutupi oleh jenis rumput-rumputan yang hidup di air. Jenis satwa yang ada di daerah ini terdiri dari berbagai macam jenis ular, burung, rusa, kijang, kancil, beruang, kucing hutan, landak, orang hutan dan lain sebagainya. Dimana beberapa diantaranya merupakan satwa yang dilindungi di daerah ini, yaitu : a. Orang Hutan atau Mawas (Pongo Pygmaeus). Hidupnya di pohon-pohon yang tinggi. Pada waktu akan melahirkan mereka akan membuat sarang yang terbuat dari dahan dan ranting kayu. Makanannya terdiri dari buah-buahan dan tunastunas yang masih muda. Binatang ini dapat dijinakkan. b. Owa-Owa atau Kaliawat (Hylobatidae). Merupakan jenis kera dengan tangan dan kakinya sangat panjang dan digunakan untuk berayun dari satu pohon ke pohon yang lainnya, berbeda dengan kera yang kalau ingin pindah dari satu pohon ke pohon lainnya dengan jalan meloncat. Kaliawat suka bersuara nyaring pada pagi hari dan menjelang malam, serta mudah dijinakkan. c. Bekantan atau Kahau (Nasalis Larvatus). Binatang ini pada umumnya terdapat di daerah hutan payau dan mempunyai hidung panjang yang melengkung ke bawah melalui mulutnya dan kebanyakan berwarna merah dan putih. Binatang ini sukar dijinakkan/dipelihara. Makanannya yang utama terdiri dari tunas-tunas muda dan daun-daun yang muda. d. Trenggiling atau Peusing (Manis Javanica). Binatang ini hidup di daerah-daerah yang berhutan dan berbukit-bukit, kepalanya diatas badan, kakinya pendek dan ekornya bersisik keras, makanannya terdiri dari serangga seperti rayap, semut. Pada saat ada bahaya mengancam dirinya, ia menekukkan badannya dan menyembunyikan kepalanya dibawah ekornya yang lebar dan kuat. Penglihatan 25
dan pendengaran binatang ini tidak begitu tajam jika dibandingkan dengan binatang lainnya, tetapi penciumannya tajam. Binatang ini merupakan binatang malam dan bersembunyi di lobang-lobang pohon dan dapat mengeluarkan bau yang tidak enak. e. Burung Enggang atau Kangkareng (Rucerotidae). Burung ini jenisnya banyak sekali. Mempunyai paruh yang besar dengan mahkota yang berupa tanduk diatasnya, sayapnya pendek sedangkan ekornya panjang. Bulunya hitam dengan ekor putih. Sarangnya dibuat di dalam pohon yang berlubang. Makanannya selain buah-buahan juga binatang kecil seperti cicak, kadal, ular, tikus dan sebagainya. Burung Enggang termasuk salah satu burung yang dianggap gaib oleh suku Dayak Kenyah dan Bahau serta dapat membuat atau mempengaruhi mental dan fisik seseorang. Suku Dayak Kenyah dan Bahau terutama bagi mereka yang belum memeluk agama (animisme), bulu ekor dan paruh burung tersebut menjadi tanda atau perlambang kewiraan dalam perjuangan membela rakyat terhadap musuh. Biasanya bulu tersebut ditaruh pada topi yang dipakai dan sering digunakan pada upacara adat. Selain itu Burung Enggang dianggap mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan mangsa dan hama-hama terutama pada tanaman padi. Oleh karena itu pada upacara-upacara yang diselenggarakan selalu ada lambang burung enggang pada salah satu alat perlengkapan upacara tersebut. f. Ikan Pesut (Lumba-lumba air tawar) hidup di perairan umum. Berat badannya antara 80-90 kg dan makanannya sejenis ikan-ikan lain dan pada umumnya dari jenis ikan yang sisiknya mikroskopis seperti ikan Patin, Baong, Lais, dan sebagainya. Ciri-ciri ikan Pesut adalah sebagai berikut : •
Mempunyai lubang anus dan lubang peranakan yang luas serta warna kulit abu-abu tua dan bersisik mikroskopis.
•
Kulit daging tebal dan pejal, sirip obor letaknya horizontal dan bentuknya berlekuk.
•
Mempunyai lubang pernafasan pada bagian atas kepala dan dapat menyemburkan air setinggi +0,5 meter.
•
Mempunyai lidah seperti manusia, mempunyai gigi dan juga kelopak mata.
•
Cara berkembang biaknya adalah ovovipar (bertelur dan beranak serta menyusui didalam kandungan), ini karena tidak terlihatnya alat bagian atas.
26
2.1.5. Tata Ruang Secara legalitas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), namun pada draft akhir RTRW Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan paduserasi RTRW Provinsi Kalimantan Tahun 2006, telah mengubah luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 29.834,88 km2.. Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten berdasarkan Pembagian PusatPusat Pelayanan : a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani Kegiatan skala Internasional, Nasional atau beberapa Propinsi (Kawasan Perkotaan Tenggarong). b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan. c. Pusat Pelayanan skala Kawasan dan Lingkungan (PPK dan PPL) : Kawasan Ibu Kota Kecamatan.
Tabel 2.5. Sistem Pusat – Pusat Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Hierarki Pusat Pelayanan
Lokasi Pusat Pelayanan
Fungsi Utama
Fungsi Penunjang
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Kawasan Perkotaan Tenggarong
Pusat pemerintahan kabupaten Pusat pelayanan perkotaan Pusat perdagangan dan jasa skala Nasional dan Regional Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa skala Nasional dan Regional Pusat transportasi darat regional
Pusat pelayanan jasa pariwisata Pusat pendidikan tinggi Pusat pelayanan kesehatan regional Pusat Siaran dan Telekomunikasi regional Pusat Olah Raga regional Pusat Industri regional
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Muara Jawa
Pusat pelayanan perkotaan Pusat transportasi regional dan lokal
Pusat pelayanan kesehatan Pusat Pendidikan Tinggi Pengembangan budidaya
Muara Badak Kota Bangun Kembang
27
Janggut Samboja Tenggarong Sebrang
Pusat Pelayanan Kawasan dan Lingkungan (PPK & PPL)
Sanga-Sanga Loa Janan Loa Kulu Muara Muntai Muara Wis Sebulu Anggana Marang Kayu Muara Kaman Kenohan
Pusat pengembangan agropolitan Pelayanan Pariwisata Pengembangan Agroindustri Pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan Pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas Simpul kegiatan eksporimpor pendukung PKN
perikanan darat Pusat pengembangan perikanan laut Pengembangan energi / kelistrikan Pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan
Pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan Pusat transportasi antar kecamatan dan / atau pelayanan transportasi lokal kecamatan Pusat pengembangan permukiman desa Pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan Pusat perkebunan dan perkebunan rakyat
perikanan tangkap kegiatan budidaya tambak Industri rakyat Pelayanan Jasa dan Perdagangan lokal
Tabang
Sumber : Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 2. Rencana pola ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dikembangkan dengan proporsi terdiri dari : a. Kawasan lindung sebesar 855.226,60 Ha (28,67%) terdiri dari : 1) Kawasan Hutan Lindung sebesar 305.902 Ha. (10,25%) 2) Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri dari : a)
Kawasan sempadan sungai sebesar 335.123,72 Ha (11,23%)
b)
Kawasan sempadan danau sebesar 18.130,83 Ha (0,61%)
c)
Kawasan sempadan pantai sebesar 55.807,08 Ha (1,87%)
d)
Kawasan pantai berhutan bakau sebesar 4.180,32 Ha (0,14%)
3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya yang terdiri dari : a)
Kawasan cagar alam sebesar 16.908,91 Ha (0,57%)
b)
Taman nasional sebesar 37.303,56 Ha (1,25%) 28
c)
Taman hutan raya sebesar 56.729,77 Ha (1,90%)
b. Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sebesar 1.169.735,96 Ha (39,21%), yang terbagi dalam : 1) Kawasan hutan produksi tetap sebesar 157.209,28 Ha (5,27%) 2) Kawasan hutan produksi terbatas sebesar 832.882,82 Ha (27,92%) 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi sebesar 179.643,86 Ha (6,02%) c. Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebesar 958.525,22
Ha (32,13%),
yang terbagi dalam : 1) Pertanian sebesar 5.397,45 Ha (0,18%) 2) Perkebunan sebesar 899.335,17 Ha (30,14%) 3) Perikanan sebesar 42.137,58 Ha (1,41%) 4) Permukiman sebesar 11.655,02 Ha (0,39%) Table 2.6. Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Kutai Kartanegara Jenis Kawasan
Tujuan Budidaya
Rencana Pengelolaan Ruang
Lokasi
Kawasan Lindung 1.
a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan Perlindungan Setempat c. Kawasan Suaka Alam,pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung
2.
Rehabilitasi kawasan lindung
3.
Reboisasi kawasan lindung
1.
Kec. Samboja
2.
Kec. Marang Kayu
3.
Kec. Kembang Janggut
4.
Kec. Tabang
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) a. Hutan Produksi Tetap b. Hutan Produksi Terbatas c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi
1. Memanfaatkan hasil hutan yang eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam 2. Memanfaatkan hasil hutan secara terbatas yang eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam
1. Penataan batas kawasan hutan produksi 2. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan 3. Mengusahakan hutan produksi melalui HPH dan penerapan prinsip tebang pilih secara tepat pada kawasan hutan produksi 4. Pengawasan secara ketat pada kewajiban reboisasi dan rehabilitasi tanah pada bekas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kec. Samboja Kec. Muara Jawa Kec. Loa Janan Kec. Loa Kulu Kec. Muara Muntai Kec. Muara Wis Kec. Kota Bangun Kec. Sebulu Kec. Tenggarong Seberang 10. Kec. Muara Badak 11. Kec. Marang Kayu
29
Jenis Kawasan
Tujuan Budidaya
Rencana Pengelolaan Ruang
Lokasi
Kawasan Lindung 1.
a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan Perlindungan Setempat c. Kawasan Suaka Alam,pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung
2.
Rehabilitasi kawasan lindung
3.
Reboisasi kawasan lindung
tebangan HPH 5. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya
1.
Kec. Samboja
2.
Kec. Marang Kayu
3.
Kec. Kembang Janggut
4.
Kec. Tabang
12. Kec. Muara Kaman 13. Kec. Kenohan 14. Kec. Kembang Janggut 15. Kec. Tabang
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) a. Kawasan tanaman pangan lahan basah
Pengembangan persawahan
areal pada
kawasan-kawasan yang sesuai menurut hasil analisis lahan
kesesuaian didukung
prasarana pengairan/irigasi b. Kawasan tanaman pangan lahan kering
c. Kawasan tanaman
Mengembangkan areal tanaman lahan kering dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan
Mengembangkan
1. Pengembangan prasarana pengairan 2. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu kawasan pertanian yang subur 3. Perluasan areal persawahan 4. Pengembangan usaha transmigrasi untuk menunjang pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah 1. Perluasan areal pertanian lahan kering 2. Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan perladangan berpindah 3. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kec. Samboja Kec. Muara Jawa Kec. Sanga-sanga Kec. Loa Janan Kec. Loa Kulu Kec. Muara Muntai Kec. Muara Wis Kec. Kota Bangun Kec. Tenggarong Kec. Sebulu Kec. Tenggarong Seberang Kec. Muara Badak Kec. Marang Kayu Kec. Muara Kaman Kec. Kenohan Kec. Kembang Janggut Kec. Tabang Kec. Anggana
1. Perluasan dan peremajaan
30
Jenis Kawasan
Tujuan Budidaya
Rencana Pengelolaan Ruang
Lokasi
Kawasan Lindung 1.
a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan Perlindungan Setempat c. Kawasan Suaka Alam,pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung
2.
Rehabilitasi kawasan lindung
3.
Reboisasi kawasan lindung
tahunan/ perkebunan
produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan
areal perkebunan 2. Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi lahannya. 3. Pengedalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungannya.
d. Kawasan peternakan
Mengembangkan areal peternakan atau penggembalaan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan
1. Pengembangan kawasan peternakan/pengembalaan secara intensif. 2. Pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan sehingga tetap terjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak hewan besar.
e. Kawasan perikanan
Mengembangkan produksi perikanan dengan memanfaatkan potensinya.
Pengembangan produksi perikanan dengan tetap memelihara kelestariannya.
f. Permukiman perkotaan
Mengembangkan kawasan permukiman sebagai tempat
1. Penataan ruang kota (RUTRK, RDTRK, RTRK) berupa penyusunan rencana tata ruang kota atau peninjauan kembali rencana tata ruang kota. 2. Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang kota. 3. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman terutama sarana air bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik, dan telekomunikasi.
pemusatan
penduduk
yang ditunjang oleh penyediaan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan hirarki dan fungsinya.
1.
Kec. Samboja
2.
Kec. Marang Kayu
3.
Kec. Kembang Janggut
4.
Kec. Tabang
31
Jenis Kawasan
Tujuan Budidaya
Rencana Pengelolaan Ruang
Lokasi
Kawasan Lindung 1.
a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan Perlindungan Setempat c. Kawasan Suaka Alam,pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung
2.
Rehabilitasi kawasan lindung
3.
Reboisasi kawasan lindung
g. Permukiman pedesaan
Mengembangkan kawasan permukiman pedesaan yang erat kaitannya dengan kegiatan budidaya pertanian yang lokasinya tersebar sesuai dengan potensinya.
1. Pengembangan desa-desa menjadi pusat pertumbuhan 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan fungsi dan hirarkinya. 3. Peningkatan prasarana perhubungan dan pemasaran antar desa dan kota.
h. Kawasan pertambangan
Memanfatkan kawasan dengan potensi bahan galian strategi bagi kegiatan eksplorasi, eksploitasi yang termasuk dalam wilayah kuasa pertambangan
1. Pemanfaatan dan pengendalian kegiatan penambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung. 2. Pengedalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa pertambangan.
i. Kawasan pariwisata
Mengembangkan kawasan pusat layanan wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta atraksi kesenian tradisional dan penjualan kerajinan/ cinderamata lokal.
1. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Wisata 2. Peningkatan aksesibilitas kawasan 3. Pengembangan promosi wisata.
1.
Kec. Samboja
2.
Kec. Marang Kayu
3.
Kec. Kembang Janggut
4.
Kec. Tabang
Sumber : Draft RTRW Kab.Kukar 2.2.
PEREKONOMIAN DAERAH 2.2.1. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta perikanan dan kelautan serta kehutanan. Dimana potensi ini dimasa mendatang 32
akan menjadi andalan Kabupaten Kutai Kartanegara karena berperan dalam menggantikan peran dari pertambangan yang bersifat non renewable resources yang potensinya akan semakin menipis dan bahkan habis.
Gambar 2.1 Sebaran Komoditas Pertanian (dalam arti luas) di Kabupaten Kutai Kartanegara
Adapun keunggulan-keunggulan dari potensi tersebut meliputi; 1. Pertanian tanaman pangan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki potensi di bidang pertanian tanaman pangan. Dengan topografi yang bervariasi mulai daerah datar yang didominasi oleh persawahan, berbukit, sampai dengan pegunungan. Kondisi ini memiliki peluang pengembangan berbagai komoditi tanaman pangan dan dianggap berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian baru di wilayah 33
Kalimantan Timur. Letak Kabupaten Kutai Kartanegara secara geografis cukup strategis karena berdampingan dengan Samarinda dan Balikpapan yang menjadi sasaran utama pemasaran hasil produksi. Di samping itu merupakan jalan utama transportasi darat dari daerah bagian Barat dan Timur Kalimantan Timur yang merupakan poros tengah trans Kalimantan Selatan dan Muara Teweh (Kalimantan Tengah). Luas lahan potensial untuk lahan pertanian diperkirakan 2.726.310 ha, yang terdiri dari lahan sawah seluas 67.877 ha (2,49 %) lahan kering 2.262.581 ha (82,99%) dan lahan lainnya 395.852 ha (14,25%). Dari potensi yang ada untuk sementara lahan sawah baru dimanfaatkan 25.659 ha (37.80%), sedangkan untuk lahan kering sekitar 106.306 ha (4,70%) dan lahan lainnya 40.582 ha (10.25%), sehingga masih banyak lahan potensial yang bisa digunakan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas. Selain itu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Sungai Mahakam yang hampir tidak pernah kering, sehingga cukup potensial sebagai sumber pengairan untuk pengembangan komoditi padi sawah. Komoditi utama yang dikembangkan di kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari padi sawah, padi ladang, tanaman hortikultura, Sayur-sayuran dan Palawija yang tersebar di 18 Kecamatan. Produksi padi tahun 2009 sebesar 190.146 ton menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 206.222 ton. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah kantong pangan untuk Provinsi Kalimantan Timur dengan kontribusi beras rata-rata 35 persen pertahun sejak tahun 2005-2009. Sentra pengembangan tanaman padi terdapat di kecamatan Muara Badak, Marang kayu, Samboja, Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara kaman, Kota Bangun dan Kenohan. Produksi
jagung
(pipilan
kering)
pada
tahun
2005
mengalami
peningkatan dari 1.689 ton menjadi 5.425 ton pada tahun 2009 sedangkan
34
produksi kedelai pada tahun 2005 mencapai 128 ton biji kering dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 484 ton biji kering. Untuk tanaman jenis holtikultura yang menjadi unggulan pada sektor pertanian
adalah
pengembangan
durian,
tanaman
lai,
nenas,
buah-buahan
pisang terutama
dan
rambutan.
durian
di
Sentra
kecamatan
Tenggarong, Kota bangun, Loa janan dan Samboja, tanaman lai di kecamatan Loa Janan. Tanaman rambutan terdapat dominan di kecamatan Kota Bangun, Ma kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Janan.Sedangkan tanaman nenas terdapat di kecamatan kenohan dan samboja. 2. Perkebunan Tanaman karet, lada, dan kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan utama di Kabupaten Kutai Kartanegara di samping kakao, kelapa dalam, kopi, tebu, pisang abaca, dan rami. Dalam usaha pengembangan perkebunan, sektor perkebunan ini merupakan salah satu sumber penerimaan devisa yang cukup potensial. Salah satu indikator tingkat perkembangan dan keberhasilan dalam pengembangan perkebunan dapat dilihat dari Areal dan Produksinya sampai dengan tahun 2009 mencapai 155.571,75
Ha dengan jumlah Produksi
mencapai 272.461,95 Ton, dengan jumlah petani sebanyak 38.310 orang yang tersebar di 18 Kecamatan 226 desa/kelurahan. Sedangkan pada tahun 2005 tercatat sebesar 80.462,44 ha dengan jumlah produksi 272.324,43 ton dengan jumlah petani sebanyak 28.427 org. Untuk jenis komoditi perkebunan rakyat sampai dengan saat ini mencapai luas areal 52.295,05 Ha dengan produksi mencapai 28.176,95 Ton/Tahun yang terdiri dari Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada, Kakao, Kopi, Kapuk, Cengkeh, Panili, Kayu Manis, Kemiri, Pala, Jambu Mete, Pinang, Aren, Jahe, jarak Pagar, dengan jumlah petani sebanyak 38.310 kk.
35
Perkembangan perkebunan Besar Swasta ( PBS ) sampai tahun 2009 berjumlah 20 PBS, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan luasan arel tanam 101.160,70 Ha dengan produksi mencapai 244.145 ton. Perkebunan Besar Negara (PBN) di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari PTP Nusantara XIII dengan Pola PIR khusus I Tanjung Santan Kecamatan Marang Kayu dengan komoditi Karet seluas 301.00 ha dan produksi 296 ton, dan kebun dinas Perkebunan dengan komoditi kelapa sawit seluas 326,00 Ha dengan produksi mencapai 140 ton. Perkebunan PIR swadaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di kec Kembang Janggut, Kec Marang Kayu dan Kec Samboja dengan komoditi kelapa sawit , hingga tahun 2009 luas arelnya mencapai 1.790 ha dan produksi 5.950 ton. 3. Peternakan Potensi subsektor
peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah
dikembangkan dan diarahkan pada pemenuhan swasembada kebutuhan konsumsi ternak di Kalimantan Timur. Jenis komoditi ternak yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sapi potong, sapi perah, ternak kambing, ayam ras dan petelur serta kerbau kalang.
Sapi potong merupakan komoditas yang masih diimpor untuk memenuhi konsumsi penduduk. Saat ini lebih dari 30.000 ekor Sapi didatangkan dari Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan untuk memenuhi permintaan daging sapi di Kabupaten Kutai. Sementara jumlah populasi sapi di Kalimantan Timur hanya sekitar 36.000 ekor.
Hingga kini ternak sapi masih diusahakan secara tradisional oleh penduduk sebagai mata pencaharian sampingan atau dijadikan tabungan. Total lahan untuk peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 4.53.199 Ha, dengan rincian yang sudah dimanfaatkan seluas 39.582,55 Ha (0,87%) dan belum dimanfaatkan seluas 4.490.616,45 Ha (99,13%). Dari data 36
tersebut terlihat bahwa masih sangat luas lahan peternakan yang belum dimanfaatkan, dimana hanya kurang dari 1% saja lahan yang telah dimanfaatkan untuk usaha peternakan. Dari beberapa jenis komoditi peternakan yang telah dikembangkan, terlihat bahwa baru usaha peternakan ayam ras petelur yang mampu memanfaatkan lahan untuk komoditi tersebut yaitu sebesar 97,31% dari lahan yang ada. Selain dari komoditi tersebut, pada umumnya baru memanfaatkan lahan kurang dari 10% dari lahan yang tersedia. Perkembangan ternak selama tahun 2005 hingga tahun 2009 meningkat cukup tinggi.Pada tahun 2005 populasi ternak sapi mencapai 9.853 ekor, kerbau 4.515 ekor, kambing, 25.714 ekor, babi 8.716 ekor, itik 146.607 ekor, ayam kampung 885.171 ekor, ayam petelur 57.776 ekor, dan ayam pedaging 399.766 ekor, sedangkan pada tahun 2009 populasi ternak Sapi sebanyak 18.444 ekor, Kerbau 2.799 ekor, Kambing 15.323 ekor, Babi 5.116 ekor, ayam buras 464.715 ekor,ayam ras petelur 113.241 ekor dan populasi itik 70.811 ekor. 4. Perikanan dan Kelautan Potensi pengembangan usaha perikanan dan kelautan baik berupa penangkapan maupun budidaya di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup besar. Hal ini ditunjang dengan keberadaan pantai sepanjang 187,5 km, perairan laut kurang lebih 1.312,5 km persegi dan perairan umum kurang lebih 79.228,15 ha ( Danau 19,217 ha, sungai 22.302,15 ha, Rawa 37.661 ha, waduk 48 ha dan embung 175 ha ( lahan galian eks batu bara) dan Mina padi ( INMINDI). Sedangkan untuk kawasan sentra produksi budidaya tangkap di wilayah pesisir dan wilayah perairan umum, meliputi: 1. Wilayah perairan umum meliputi kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, kenohan, muara kaman dan kembang janggut. 2. Wilayah pesisir meliputi kecamatan anggana, muara jawa, samboja, muara badak, marang kayu dan sanga-sanga. 37
Produksi perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung meningkat, pada tahun 2005 untuk kegiatan penangkapan produksi ikan sebanyak 41.825,3 ton sedangkan pada tahun 2009 dicapai sebanyak 52.045 ton. Produksi Perikanan budidaya pada tahun 2005 adalah sebesar 24.717,9 ton kemudian meningkat produksinya pada tahun 2009 sebanyak 41.440 ton. 5. Kehutanan Komoditas dari subsektor kehutanan yang potensial dan memiliki prospek yang cerah antara lain hutan rakyat, rotan, ulat sutra dan sarang burung. Hutan rakyat mulai banyak dilakukan secara tradisional oleh masyarakat, dan belum ada usaha intensif dan ekstensif untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan. Hasil hutan berupa kayu diantaranya adalah mahoni, ulin,bengkirai, albasia, pinus, akasia, leusanea dan jenis kayu lainnya,saat ini sebagian besar sudah menipis jumlahnya akibat ilegal loging, kebakaran hutan dan lain-lain. Untuk itu dimasa-masa yang akan datang diperlukan kegiatan penghijauan dan reboisasi untuk mengatasi masalah ini. Rotan merupakan hasil ikutan dari hasil hutan. Rotan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya masih diusahakan secara tradisional sehingga masih perlu untuk diusahakan lebih modern mengingat adanya kenaikan permintaan rotan jadi, setengah jadi dan batangan di pasar internasional yang terus meningkat, sementara itu dilihat dari sisi produktivitas rotan alam dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Ulat sutra merupakan bahan baku kain yang berkualitas dan harganya sangat tinggi. Berdasar uji coba yang dilakukan Dinas Kehutanan, ulat sutra cocok dibudidayakan di Kalimantan Timur, termasuk media penanaman murbay sebagai pakan ulat sutra. Sarang Burung merupakan komoditas andalan yang cukup penting. Selama ini sarang burung diperoleh dari habitat alam. 6. Pariwisata dan Budaya Pengembangan potensi nilai-nilai adat dan budaya semakin dirasakan kepentingannya sebagai aset pariwisata yang telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar objek wisata dan secara makro dapat 38
meningkatkan pendapatan daerah serta devisa bagi negara karena kedatangan wisatawan baik asing maupun lokal. Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki potensi keindahan alam serta beraneka kehidupan budaya etnik masyarakatnya yang sangat unik. Panorama alam hutan hujan tropis yang dilintasi oleh sungai Mahakam dan anak-anak sungainya, tata kehidupan masyarakat Dayak yang unik, serta kejayaan Kesultanan Kutai yang merupakan kelanjutan dari kerajaan tertua di Indonesia, kesemuanya dapat disaksikan dan dinikmati di wilayah ini. Disamping wisata alam dan budayanya yang unik, panorama industri besar dan wisata kota di kota-kota utama pada daerah pesisir timur pulau Kalimantan ini pun menjadi daya tarik tersendiri.
Beberapa objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan pada saat ini yang tersebar di 18 Kecamatan adalah : 1.
Hutan Bukit Suharto ( Wisata Alam, Hutan pendidikan )
2.
Bukit Bengkirai, ( Wisata Alam , hutan pendidikan)
3.
Pantai Tanjung Harapan Samboja ( Wisata Alam )
4.
Danau Melintang ( Wisata Alam )
5.
Museum Mulawarman, makam para raja-raja dan kedaton (Wisata budaya, Peninggalan Sejarah)
6.
Taman Rekreasi Pulau Kumala.
7.
Planetarium
8.
Waduk panji sukarame dan museum kayu.
9.
Air Terjun Perjiwa, Air Terjun Loa Duri, Air Terjun Bukit Biru, Air Terjun Kedang Ipil.
10. Rumah Adat Lamin dan Budaya Dayak Kenyah merupakan wisata Budaya yang terdapat di Kecamatan Tabang desa Ritan Baru. 11. Peninggalan Sejarah Bekas Kerajaan Hindu yang terdapat di kecamatan Muara Kaman yang merupakan wisata budaya. 39
12. Asal muasal Kerajaan Kutai Mulawarman yang merupakan peninggalan sejarah yang terletak di desa Kutai Lama Kecamatan Anggana 13. Lamin Adat dan Seni Budaya Dayak Punan yang merupakan wisata sejarah dan purbakala terdapat di Kecamatan Loa kulu. 14. Peninggalan Belanda, Jepang dan Sumur Minyak Tua yaitu Tempat Wisata Historis/bersejarah yang terdapat di Kecamatan Sanga-sanga. 15. Taman Anggrek alam di Pulau Nusa Dua Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara wis 16. Danau Semayang dan danau Melintang yang merupakan wisata danau yang terletak di Kec. Muara Muntai dan Kec. Kahala.
7. Pertambangan dan Energi Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya mineral cukup besar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Produk unggulan sektor Pertambangan adalah migas, batubara, dan bahan galian golongan C (minerba). Penambangan dan pengolahan minyak mentah dan gas bumi saat ini dikelola oleh perusahaan swasta di sepanjang pantai timur wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan daerah lepas pantai dengan total produksi sekitar 16.439 juta barrel per tahun. Sedangkan gas alam cair (liquid natural gas) dikelola oleh PT Badak NGL. Co. di Kecamatan Muara Badak dengan produksi 10.371 juta Mcf. Untuk pertambangan batubara saat ini terdapat tujuh? (11?) perusahaan yang beroperasi dengan total produksi 21.925 juta ton per tahun. Produk unggulan lain yang masih berupa keunggulan komparatif adalah pasir kuarsa dengan sebaran luas 7.029 Ha, sumber daya 424.265.930 m3 dan batu gamping dengan sebaran luas 1.627 Ha, sumber daya 138.050.762 m3. Pada sub sektor energi, Kabupaten Kutai Kartanegara juga mempunyai komparatif untuk memproduksi energi listrik baik melalui Hidro Elektrik Power maupun Pembangikit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU).
40
2.2.2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi a. PDRB Sebagai salah satu daerah penghasil migas, Kabupaten Kutai Kartanegara masih mampu menciptakan nilai tambah yang cukup tinggi setiap tahunnya. Peningkatan produksi dan harga barang dan jasa merupakan faktor penyebab utama kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 2005 hingga tahun 2009. Kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara yang dicerminkan melalui PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun
2009 tidak sebaik
pencapaiannya pada tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2005 sebesar Rp.59.207.769 meningkat menjadi Rp.66.356,- pada tahun 2006. Nilai tersebut meningkat pada tahun 2007 menjadi Rp.72.263.272,- dan pada tahun 2008 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana pencapaiannya sebesar Rp.100.369.166. Namun pencapaian PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 2009 mengalami penurunan
yakni
dari
100.369.166,- pada
tahun
2008 menjadi
Rp.88.092.095.- pada tahun 2009. Penurunan pada tahun 2009 dikarenakan turunnya harga minyak bumi dan gas alam dunia, sedangkan perekonomian Kutai Kartanegara lebih bergantung pada hasil produksi pertambangan sektor tersebut. Kondisi PDRB pada tahun 2009 dipengaruhi oleh fluktuasi harga BBM yang tidak menentu yang dipicu oleh melemahnya kegiatan ekonomi dunia cukup besar pengaruhnya terhadap kinerja perekonomian. Kondisi ini tentunya berakibat terhadap perekonomian terutama di daerah-daerah penghasil minyak dan gas bumi seperti Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Marang Kayu. Kondisi perekonomian makin melemah karena investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang bergerak dan belanja konsumsi pemerintah belum berjalan optimal. Investasi inipun masih didominasi oleh sektor pertambangan. Untuk jelasnya kondisi PDRB baik menurut harga berlaku maupun harga konstan dengan migas dan tanpa migas tahun 2005 s/d 2009 dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut :
41
Grafik 2.1 PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasar Harga Berlaku dan Konstan Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2005 s/d 2009
120000000
100000000
Nilai
80000000
60000000 40000000
20000000 0
Tahun PDRB Harga Berlaku Dengan Migas PDRB Harga Berlaku Tanpa Migas PDRB Harga Konstan Dengan Migas PDRB Harga Konstan Tanpa Migas
1
2
3
4
5
2005
2006
2007
2008
2009
59.207.769
66.354.536
72.263.272
100.369.166
88.092.095
14.302.874
17.692.702
22.855.002
25.356.460
28.008.486
27.299.950
26.203.219
27.427.692
28.051.628
6.650.958
7.437.449
8.148.206
8.678.089
9.054.530
11.636.105
Tahun
b. Distribusi Persentase PDRB Beragamnya kegiatan perekonomian dapat memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini karena dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukan peranan masingmasing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terdapat pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur perekonomian Kutai Kartanegara dengan migas dan tanpa migas pada tahun 2009 terlihat bahwa nilai PDRB Kutai Kartanegara tahun 2009 dengan 42
migas sebesar Rp 88,09 trilyun sedangkan tanpa migas sebesar Rp 25,36 trilyun. Jika migas dimasukkan dalam penghitungan PDRB, maka sektor pertambangan berkontribusi sebesar 84,63 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara. Tetapi jika migas tidak dimasukkan dalam perhitungannya, sektor pertambanganpun masih tetap mendominasi perannya yaitu sebesar 46,62 persen. Grafik 2.2. : Struktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Dengan Migas
DENGAN MIGAS Grafik 2.3. : Struktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Tanpa Migas
43
c. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian disuatu wilayah. Sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Tabel 2.7 : Agregat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 s/d 2009 Agregat Perumbuhan Ekonomi
2005
2006
r)
2007
*)
2008
**)
2009
Dengan Migas Pertumbuhan ekonomi (Persen)
2,67
-2,53
-4,02
4,67
2,27
11,58
11,83
9,56
6,5
4,34
Tanpa Migas Pertumbuhan ekonomi (Persen)
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara pada 2009 melemah sebesar 2,40 poin yaitu tumbuh sebesar 2,27 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 4,67 persen. Sedangkan jika minyak bumi dan gas alam (migas) dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka pertumbuhannya juga mengalami perlambatan dari 6,50 persen pada tahun 2008 menjadi 4,34 tahun 2009. Hampir semua sektor mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya, kecuali sektor Industri Pengolahan dan sektor Listrik, Gas & Air Bersih yang masih mengalami percepatan pertumbuhan pada 2009.
44
Grafik 2.4 : Agregat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2005 s/d 2009 Agregat Pertum buhan Ekonom i Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2005 s/d 2009 15
Nilai Prosen
11,58
11,83
10
9,56 6,5 4,67
5 2,67
4,34 2,27
0 2005
2006-2,53
-5
2007r) -4,02
2008*)
2009**)
Pertum buhan Pertahun Dengan Migas
Tanpa Migas
Belum Edit (16 Juni 2011 ) Selanjutnya jika dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 s/d 2009 maka terjadi flukstuasi harga BBM yang tidak menentu yang dipicu oleh melemahnya kegiatan ekonomi dunia cukup besar pengaruhnya terhadap kinerja perekonomian. Kondisi ini tentunya berakibat terhadap perekonomian terutama di daerah-daerah penghasil minyak dan gas bumi seperti Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Marang Kayu. Sehingga secara umum perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 lebih rendah dari pada tahun sebelumnya. Nilai PDRB Kutai Kartanegara sebesar 100,37 triliun rupiah pada tahun 2008 dan sebesar 88,09 triliun rupiah pada tahun 2009. Kondisi perekonomian makin menurun karena investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang bergerak dan belanja konsumsi pemerintah belum berjalan optimal. Tersendatnya investasi dan kegiatan sektor riil terlihat dari posisi investasi domestik (PMDN) yang turun lebih dari 50 persen yaitu dari Rp 826 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 14,5 miliar pada tahun 2009. Investasi inipun masih didominasi oleh sektor pertambangan. 45
Grafik ..... menggambarkan perkembangan LPE untuk sektor-sektor dominan dari tahun 2001 sampai tahun 2009. Empat sektor dominan yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap pembentukakan PDRB yaitu sektor Pertambangan (berperan 84,63% terhadap perekonomi Kutai Kartanegara), sektor Pertanian (6,26%), sektor Bangunan (3,27%) dan sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (2,66%). Sedangkan sektorsektor yang lain berperan sebesar 3,18 persen terhadap perekekonomian Kutai Kartanegara.
Grafik ....... Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor-sektor dominan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001-2009 (Persen)
J i k a
d i a mati dari sektor-sektor yang dominan tersebut, maka hanya sektor pertanian yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif), dimana pada tahun 2009 kontraksinya mengalami perlambatan. Sedangkan sektor-sektor yang lainnya masih tetap mengalami pertumbuhan, meskipun pertumbuhannya juga mengalami perlambatan.
46
2.2.3. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau Percapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer out) serta pendapatan faktor produksi dan transfer masuk (transfer in) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tabel ...... Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003-2009. AGREGAT PDRB Perkapita (Rupiah) Dengan Migas Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah) Dengan Migas PDRB Perkapita (Rupiah) Tanpa Migas Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah) Tanpa Migas
2007
r)
2008
*)
2009
**)
2003
2004
2005
2006
69.585.92 1
87.082.69 5
120.209.79 0
131.296.32 3
137.226.37 4
190.067.19 9
163.579.11 1
64.289.94 9
81.773.94 9
113.963.41 3
124.478.08 4
128.578.63 6
179.181.11 7
151.083.41 6
16.350.13 8
17.829.16 9
23.624.834
28.301.226
33.598.054
43.280.087
47.084.669
14.715.12 4
16.046.25 3
21.260.405
25.466.012
31.183.059
39.769.858
42.271.937
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk dalam satu tahun secara nominal. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhannya. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku selama kurun waktu 2003-2009 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal yang berbeda dengan PDRB per kapita atas dasar konstan yang mana tingkat pertumbuhannya sangat kecil. Dengan demikian pertumbuhan tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun belum begitu banyak berarti. Hal tersebut di 47
atas dapat diamati dari tingkat kenaikan PDRB perkapita atas dasar harga (ADH) berlaku dan ADH konstan. Selama enam tahun nilai PDRB per kapita ADH berlaku penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan cukup tinggi. Tahun 2003 nilainya sebesar Rp. 69.585.921 per tahun dan di tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 163.579.111 per tahun atau rata-rata meningkat sebesar 22,51 persen setiap tahunnya. Jika komponen migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka besarnya PDRB per kapita ADH berlaku 2003 sebesar Rp. 16.350.138 per tahun dan tahun 2009 sebesar Rp. 47.084.669 per tahun atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 31,33 persen setiap tahunnya. Grafik ....... PDRB Per Kapita Dengan Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan Konstan Tahun 2003-2009
Rupiah
Migas ADH Konstan Dengan MigasTanpa ADH Berlaku
Dengan Migas ADH Konstan Tanpa Migas ADH Berlaku
Peningkatan
PDRB
per
kapita
ADH
berlaku
belum
menggambarkan
peningkatan secara riil, karena masih adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat 48
inflasi yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun PDRB per kapita atas dasar harga konstan memberi gambaran pendapatan per kapita penduduk yang riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga dan menunjukan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2003 pendapatan per kapita riil (jika migas dimasukkan dalam penghitungan PDRB) sebesar Rp. 55.493.425 per tahun dan di tahun 2009 turun menjadi Rp. 52.089.354 per tahun atau selama enam tahun tersebut pendapatan per kapita riil penduduk Kutai Kartanegara telah mengalami penurunan sebesar 6,13 persen. Hal tersebut memberi artian bahwa selama periode tahun 2009 secara riil daya beli masyarakat menurun dibandingkan daya belinya pada enam tahun yang lalu. Akan tetapi jika migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka dalam kurun waktu enam tahun ini pendapatan riil perkapita masyarakat Kutai Kartanegara masih mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 pendapatan per kapita riil sebesar Rp. 11.621.178 per tahun dan di tahun 2009 naik menjadi Rp. 16.813.450 per tahun atau selama enam tahun tersebut pendapatan per kapita riil penduduk Kutai Kartanegara telah mengalami peningkatan sebesar 7,45 persen. Seperti sudah dijelaskan pada bagian awal, bahwa pengaruh sektor migas sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian juga halnya dengan PDRB perkapita dan pendapatan perkapita, juga terlihat sangat dominan. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara PDRB perkapita dengan migas dan non migas. Pada tahun 2001 dimana baru dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, nilai PDRB perkapita dengan migas di Kutai Kartanegara mencapai nilai 57,291 Juta Rupiah, sedangkan PDRB perkapita tanpa migas sebesar 13,060 Juta Rupiah. PDRB perkapita tanpa migas hanya 22,79 persen dari PDRB dengan migas. Hal yang sama juga terjadi dengan pendapatan perkapitanya yaitu pendapatan perkapita dengan migas mencapai 52,905 juta rupiah, sementara tanpa migas hanya 13,293 juta rupiah. Terjadi selisih sebesar 38,430 juta rupiah, atau pendapatan perkapita tanpa migas hanya 25,70 persen dari pendapatan perkapita dengan migas. 49
Trend PDRB perkapita dan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun selalu meningkat dan mulai tahun 2005 hingga 2008, PDRB dengan Migas sudah berada diatas 100 juta rupiah dan pendapatan perkapita sudah berada diatas 20 juta rupiah. Tahun 2009 telah tercipta PDRB dengan migas sebesar 91,571 triliun rupiah dan apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka didapat PDRB perkapita dengan migas sebesar 171.681.476 rupiah. Demikian juga halnya dengan PDRB tanpa migas yang secara total sebanyak 24,786 triliun rupiah, apabila dibagi dengan jumlah penduduk, maka didapat PDRB perkapita sebesar 46.470.937 rupiah. PDRB perkapita tanpa migas tahun 2009 hanya 27,07 persen saja dari nilai PDRB perkapita dengan migas. Pendapatan Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2003 s/d 2009 180.000.000 160.000.000 140.000.000
Nilai
120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0
2003
2004
2005
2006
2007r)
Tahun 2003
2.3.
2004
2005
Tanpa Migas
14.715.124 16.046.25 21.260.40
Dengan Migas
64.289.94
2006
2008*) 2007r)
2009**) 2008*)
25.466.01 31.183.05 39.769.85
81.773.94 113.963.41 124.478.0 128.578.6
2009**) 42.271.93
179.181.11 151.083.41
SOSIAL BUDAYA DAERAH
2.3.1 Penduduk Menurut hasil Suseda 2009 jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 579.596 orang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 304.699 orang (52,57 persen) dan penduduk perempuan sebesar 274.897 orang (47,43 persen). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio) 50
sebesar 110,8. Artinya setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.108 laki-laki. Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan adanya pertumbuhan alami dan faktor migrasi netto yang positif yang berarti migran masuk (in migration) ke Kabupaten Kutai Kartanegara lebih besar dibandingkan migran yang keluar (out migration). Seberapa besar jumlah migran masuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk saat ini baru bisa diperoleh dari kegiatan Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali atau dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan di pertengahan tahun antara dua Sensus Penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat harus diantisipasi dengan baik dan dilakukan secara komprehensif. Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan intansi terkait lainnya perlu melakukan upaya penanganan jumlah penduduk secara terpadu dan berkelanjutan agar laju pertumbuhan penduduk tetap terkendali. Upaya ini perlu dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Berdasarkan hasil Suseda 2009, jumlah penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin (saat ini berstatus kawin, cerai hidup, dan cerai mati) mencapai sebanyak 151.282 orang (69,46 persen), sebesar 12,07 persen di antara mereka melakukan perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Persentase cerai hidup sebesar 2,21 persen sedangkan cerai mati mencapai sebesar 6,05 persen. Faktor yang menyebabkan perceraian diduga bisa karena akibat kesulitan ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran keluarga maupun faktor lain seperti belum siapnya fisik maupun mental karena perkawinan dilaksanakan saat usia muda. Perkawinan usia muda berakibat pada panjangnya umur reproduksi sehingga peluang memperoleh anak semakin besar. Dampaknya adalah meningkatnya angka kelahiran. Selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan angka proyeksi, laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun relatif menurun. Pada periode 2004-2005, LPP Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 3,80 persen menurun menjadi 2,42 persen pada periode berikutnya (tahun 2005-2006). Pada periode tahun 2006-2007 menjadi hanya sekitar 2,36 persen dan di periode tahun 2007-2008 LPP-nya mengalami penurunan menjadi 2,31 persen. Namun LPP periode 2008-2009 sedikit meningkat dibanding periode sebelumnya menjadi 3,16 persen.
51
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Kutai Kartanegara Selama Kurun Waktu 2004-2009 4,00
3,80
3,50 3,16
3,00 2,50
2,42
2,36
2,31
2,00 1,50 1,00 0,50 2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Periode
Sumber : BPS, Proyeksi penduduk, dan Suseda 2009
Secara rata-rata (dalam rentang waktu lima tahun) pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara (LPP) dari tahun 2004-2009 adalah 2,05 per tahun. Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 523.791 orang dan lima tahun kemudian menjadi 579.596 orang tahun 2009. Sementara itu, Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kutai Kartanegara mencapai 626.826 orang, terdiri dari laki-laki 329.992 orang (53%) dan 296.294 perempuan (47%).
Trend pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dan perlu terus dipertahankan oleh berbagai pihak utamanya kinerja dinas instansi terkait mengingat ancaman pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang tinggi akan berdampak pada penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta penyediaan lapangan pekerjaan dan ketersediaan pangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi bisa berdampak pada kerawanan sosial. Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun keatas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) tahun 2006 mencapai sebesar 54,97. Pada tahun 2007 52
angka beban ketergantungan sebesar 54,36 dan turun menjadi 53,55 pada tahun 2009. Artinya bahwa pada tahun 2009, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara menanggung sekitar 54 penduduk usia belum/tidak produktif. Indikator angka ketergantungan merupakan indikator yang kurang sensitif. Faktanya masih ada diantara penduduk yang usianya kurang dari 15 tahun yang terpaksa sudah harus bekerja dan sebagian penduduk usia 65 tahun ke atas yang masih melakukan aktifitas ekonomi. Naik turunnya angka beban ketergantungan tidak bisa secara langsung diartikan sebagai naik turunnya tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia belum/tidak produktif. 2.3.2. Kesehatan Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok dan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator sosial yang dapat digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan suatu daerah. Secara nasional kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat masih cukup tinggi. Hal ini diakibatkan masih kurang jumlah sarana kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk yang membutuhkannya. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas masyarakat yang bersangkutan.
53
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan diperlukan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Tabel ........ : Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 s/d 2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Fasilitas Kesehatan RSU Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Biasa Pustu Puskesmas Keliling Posyandu Polindes Kamar RSU
2008 2 15 13 175 26 617 55 262
2009 2 15 15 175 28 646 56 262
2010 2 15 15 175 28 660 56 262
Tenaga Kesehatan Rumah Sakit : Spesialis Rumah Sakit :Medis Rumah Sakit : Paramedis Puskesmas : Spesialis Puskesmas : Medis Puskesmas : Paramedis Dinas Kesehatan : Spesialis Dinas Kesehatan : Medis Dinas Kesehatan : Paramedis
2008 14 92 180 0 86 577 0 4 30
2009 23 93 166 0 124 615 0 3 34
2010 24 118 185 0 145 871 0 4 46
Kondisi indikator Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan angka yang berfluktuasi, hal tersebut terlihat dari beberapa indikator antara lain :
Tabel 2.9 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Selama Tahun 2005-2009 (%) Indikator Kinerja 2005 2006 2007 2008 2009 Cakupan komplikasi kebidanan Cakupan pertolongan persalinan
16,5% 57,2 %
18,17 % 66,2 %
18,16 % 58,73 %
3,77 % 64,25 %
5,35 % 59,37 %
54
Cakupan desa/kelurahan UCI Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
42%
58,18 %
59 %
68,33 %
55,51 %
2,1 %
1,6 %
0,29 %
1,54 %
0,72 %
34,37 %
42,41 %
32,92 %
100 %
100 %
100%
100 %
30,32 %
27,41 %
16,22 %
22,47 %
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
100 %
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi
7,31 %
27,35 %
6,35 %
10,49 %
26,21 %
20,53 %
2.3.3. Pendidikan Secara umum kebijakan di bidang pendidikan ditujukan untuk mencetak manusia dewasa yang mandiri dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertanggung jawab dan tahu akan kelebihan serta kekurangan dirinya sehingga menjadi pribadi yang penuh perhatian dan peduli terhadap sesamanya. Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang pendidikan yaitu, (1) kualitas pendidikan, dimana di dalamnya termasuk kualitas kurikulum, kualitas guru, dan kualitas manajemen pendidikan, (2) kesetaraan dan aksesibilitas (equality and accessibilty) untuk memperoleh pelayanan pendidikan (baik sarana maupun prasarananya). Tingkat
pendidikan
penduduk
dapat
mempengaruhi
berhasil
tidaknya
pembangunan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Untuk melihat gambaran secara umum mengenai perkembangan pendidikan di Kabupaten Banyumas, perlu dibedakan atas jenjang pendidikan yang tersedia yakni tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
55
Arah
kebijakan
peningkatan
perluasan
dan
pemerataan
pendidikan
dilaksanakan melalui antara lain penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru; penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas pendukungnya; penyediaan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus; serta penyediaan berbagai beasiswa dan bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Partisipasi sekolah merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah dibidang Pendidikan. Semakin banyak anak usia sekolah yang masih aktif sekolah maka program pemerintah di sektor Pendidikan dapat dikatakan berhasil, namun sebaliknya jika persentase anak usia sekolah yang masih sekolah cenderung menurun maka program pemerintah dapat dinilai gagal.
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 20052010 pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari besaran Indek Kinerja Kunci pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang pada tahun 2005 sebesar 47,8% dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan mencapai 97%; Penduduk usia 15 tahun melek huruf pada tahun 2009 sebesar 73,47% mengalami penurunan dibanding tahun 2005 yang sebesar 95,01%; Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SD tahun 2009 sebesar 78,36% mengalami penurunan dibanding tahun 2005 sebesar 91,25%, tingkatan SMP tahun 2009 sebesar 81,34 mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 sebesar 70,12% dan jenjang SMA tahun 2009 sebesar 81,37% mengalami kenaikan penurunan dibanding tahun 2005 yang sebesar 81,53%. Sementara untuk Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD, SMP dan SMA masing-masing dibawah 1 %. Disamping itu juga untuk Angka Kelulusan (AL) pada tingkat SD, SMP dan SMA pada tahun 2009 mencapai rata-rata diatas 99 % meningkat bila dibanding tahun 2005 yang sebesar 85%, sedangkan banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP pada tahun 2005 sebesar 83% dan pada tahun 2009 mencapai 100 % serta dari SMP ke SMA pada tahun 2005 sebesar 78% dan tahun 56
2009 mencapai 97 % dengan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2005 mencapai 0% dikarenakan pada tahun 2005-2006 Dinas Pendidikan belum melaksanakan standar Kualifikasi guru dan baru dilaksanakan pada tahun 2007-2009 sedangkan tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 50,87 %.
Tabel 2.10. Indikator Keberhasilan Bidang pendidikan Selama Tahun 20052009 Indikator Kinerja
2005
2006
2007
2008
2009
PAUD
47,8%
55%
46,2%
4,59%
97%
AMH
95,01%
97,54%
96,35%
54%
73,47%
SD
91,25%
95,20%
87,35%
76%
78,36%
SMP
70,12%
75,79%
83,31%
63%
81,34%
81,53%
83,05%
82,60%
69%
81,37%
0%
0%
1%
1%
0%
APM – -
SMA
APS - SD
AL
-
SMP
1,76%
1,43%
1,27%
0,9%
0,21%
-
SMA
2,06%
1,46%
1,03%
1%
0,87%
100%
100%
98,45%
100%
100%
97%
99,87%
99,79%
99,51%
99%
98,24%
99,02%
- SD -
SMP
93,59%
-
SMA
89%
96%
AM SD-SMP
83%
88%
95%
90%
100%
AM SMP-SMA
78%
84%
88%
90%
97%
57
2.3.4 Kemiskinan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Kutai pada tahun 2008 dengan jumlah 30.215 dengan kategori sangat miskin sebanyak 8.127, miskin 10.070 dan hampir miskin sebanyak 12.018. Tahun 2009 jumlah miskin menurun menjadi 30.055 -
Jumlah penduduk miskin tahun 2008 sebesar 63.500 jiwa (12,59%) mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 48.160 jiwa (8,30%)
-
Jika dilihat dari proporsi penduduk miskin Kalimantan Timur tahun 2009 sebanyak 259.450 jiwa, maka 18,6% diantaranya adalah penduduk miskin di Kutai Kartanegara
-
Meningkatnya angka pengangguran terbuka mencapai 10.233 orang (4,21% dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2009)
2.3.5. Ketenagakerjaan Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah di bidang ketenagakerjaan saat ini adalah meningkatnya pengangguran terbuka. Selain pengangguran terbuka, permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan dewasa ini adalah menyangkut kualitas pekerjaan. Bahkan permasalahan dalam hal kualitas pekerjaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pengangguran terbuka. Kenaikan penduduk yang bekerja sejak krisis lebih banyak terjadi di kegiatan informal, sehingga tidak akan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Seiring membaiknya tingkat pendidikan angkatan kerja di masa yang akan datang, mengakibatkan kebutuhan kesempatan kerja di kegiatan formal akan semakin besar. Ketidakmampuan untuk menciptakan
kesempatan
kerja
di
kegiatan
formal
akan
berdampak
pada
meningkatnya pengangguran terdidik. Pada tahun 2009 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,15% dari Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun) sebanyak 353.419 orang. Hal ini menandakan adanya peningkatan dari tahun 2005 sebesar 62,68% dengan Pencari Kerja yang ditempatkan pada tahun 2009 sebesar 21,33% dari jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 11.322. Memang jumlah pencari kerja yang ditempatkan ini 58
masih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena di tahun 2009 jumlah pencari kerja yang mendaftar naik secara signifikan yaitu sebesar 11.322 orang dibandingkan pada tahun 2005 yang hanya sebesar 5.176 orang sehingga ini menimbulkan kesenjangan yang amat cukup besar.
Tabel 2.11. Capain kinerja bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2009.
Indikator Kinerja
2005
2006
2007
2008
2009
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
62,68%
62,88%
63,26%
63,56%
65,15%
Pencari Kerja yang ditempatkan
33,02%
93,46%
59,38%
68,52%
21,33%
2.3.6. Transmigrasi Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi dan Berdasarkan Kep.214/MEN/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang pedoman umum pembangunan dan pengembangan KTM di kawasan Transmigrasi secara umum kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi adalah kawasan yang membangun dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Berdasarakan tataletak lokasi transmigrasi akan direncanakan pusat kota terpadu mandiri Kota Bangun diusulkan terletak dikawasan SP IV (Kota Bangun IV). Dilokasi ini direncanakan sebagai kota kecil (Small Town) yang memiliki keterkaitan dengan empat desa utama yang ada dan setiap desa utama terkait dengan desa-desa sekitarnya (Urban-rural linkage) adanya keterkaitan ini diharapkan akan : 59
a. Mewujudkan integrasi keruangan b. Memungkinkan adanya deferensiasi dan specialisasi dan sistim perkotaan dan kawasan Kota Bangun c. Sebagai wahana untuk pengorganisasian kegiatan dalam ruang d. Dapat memfasilitasi dan menyalurkan perubahan-perubahan dari satu simpul ke simpul lainnya dalam sistem yang terintegrasi. 2.3.7 Agama Dilihat dari penduduknya, Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinannya. Pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat ini tercermin pada terbentuknya rasa toleransi yang tinggi antar pemeluk agama. Kerukunan dan keharmonisan bermasyarakat antar pemeluk agama ditunjukkan dengan tersebarnya tempat-tempat ibadah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama, berkembangnya pondok pesantren dan meningkatnya jumlah jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data penduduk tahun 2009, sebagian besar Penduduk Kutai Kartanegara beragama Islam (90,74 persen), selebihnya 4,32 persen beragama Kristen Protestan, 4,37 persen beragama Katholik, 0,12 persen beragama Budha, dan 0,45 persen beragama Hindu. Untuk menunjang kegiatan keagamaan dibangun beberapa sarana ibadah. Sarana ibadah tersebut terdiri atas Mesjid, Langgar dan Musholla sebanyak 1.034 buah, Gereja Protestan 86 buah, Gereja Katholik 30 buah, dan Pura 4 buah. Tetapi, di Kutai Kartanegara tidak ada Vihara. 2.3.8. Pemuda dan Olah Raga Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional. 60
Sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut: Tabel 2.12. Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara
No.
Prasarana
Fasilitas • •
1
Stadion Olahraga Rondong Demang
2
Lapangan Pemuda
• • • • • •
3.
Gedung Olahraga DPRD
• • •
4
Komplek Olahraga Perjiwa
• • • • • • •
Lapangan Sepak bola Lapangan Tenis (outdoor) Gedung Squas Kolam Renang Gedung Beladiri Lapangan Sepak bola Lapangan Tenis (outdoor) Lapangan Bulu Tangkis Lapangan Tenis (outdoor & indoor) Lapangan Sepak Bola dan Atletik Lapangan Panahan Gedung Beladiri Velodroom Lapangan berkuda Sirkuit Cros BMX Mess Atlit
Lokasi
Jl. Stadion Tenggarong
Jl. Mawar Tenggarong
Jl. Patin Tenggarong
Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang
Jl. Mawar Ruang Pertemuan dan Tenggarong Sekretariat
5
Gedung KNPI
6
Gedung KONI
• Sekretariat
Jln. Mulawarman
7
Gedung Bulu Tangkis/BPU
• Tersebar di 18 Kecamatan
Di Kecamatan
Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kukar, 2010
61
2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH 2.4.1. Sistem Transportasi Transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
sampai saat ini sudah berkembang
kearah transportasi darat, meskipun transportasi sungai juga masih menjadi transportasi vital bagi sebagian wilayah di kecamatan. Keadaan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 3 macam, yaitu: darat, air (sungai dan laut), udara. 2.4.1.1. Transportasi Darat a. Prasarana Jalan Sistem transportasi darat masih mengacu pada jaringan jalan regional atau jalan trans Kalimantan. Kualitas prasarana jalan tahun 2008 umumnya masih rendah, diantaranya dari total panjang jaringan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang 1.525,389 Km. Dari jumlah tersebut jalan yang masih dalam katagori baik sekitar 274,65 Km, katagori sedang 313,812 Km, rusak 148,57 Km, dan rusak berat 788,357 Km. Sedangkan kondisi permukaan jalan yang tersedia adalah sebagai berikut : permukaan aspal 404,17 Km, permukaan kerikil 258,12 Km, jalan tanah 329,457 Km, permukaan batu 178,53 Km, permukaan cement/beton 195,592 Km. Pada tahun 2009 dari jumlah total jaringan jalan yang ada yaitu sepanjang 1.573,3 Km, yang termasuk dalam katagori baik sekitar 616,77 Km (39,20%) katagori sedang sekitar 443,42 Km (28,18%) rusak sekitar 157,59 Km (10,02%) dan rusak berat sekitar 355,52 Km (22,60%). Dengan kondisi permukaan jalan aspal 415,76 Km, permukaan kerikil 443,42 Km, jalan tanah 355,52 Km, permukaan batu 157,59 Km dan permukaan cement/beton sekitar 201,01 Km.
62
Gambar 2..... Kondisi Prasarana Jalan Tahun 2008-2009
Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 terjadi penambahan panjang jalan sepanjang 47,91 Km. Dan dari Grafik diatas menunjukan bahwa pada tahun 2009 terjadi peningkatan kondisi jalan dengan criteria “Baik” dan terjadi penurunan pada kondisi jalan dengan kriteria “Rusak Berat”.
Gambar 2...... Jenis Permukaan Prasarana Jalan Tahun 2008 - 2009 63
Untuk permukaan jalan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2009 juga mengalam.i peningkatan dari grtafik diatas menunukan bahwa di tahun 2009 sudah tidak ada lagi permukaan jalan lainnya dan untuk saat ini permukaan kerikil meningkat cukup tajam untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya hingga menjadi aspal atau cement.
b. Prasarana Jembatan Saat ini sedang dibangun Jembatan Mahakam III (Jembatan Kutai Kartanegara II/Martadipura) yang telah dimulai sejak bulan Agustus 2001. Panjang jembatan ini direncanakan 510 m dan lebar 9 m, terletak di desa Liang Kota Bangun dan diharapkan sekali dapat membuka isolasi daerah pedalaman di Kabupaten Kutai Kartanegara serta akan menghubungkan jalur darat antara Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang, Kahala, Muara Kaman hingga ke Tenggarong. Dapat dipastikan keberadaan jembatan ini akan mempercepat lalu lintas darat dan memperlancar perekonomian masyarakat. Jembatan lain yang sedang dalam perencanaan adalah Jembatan Mahakam IV yang direncanakan akan dibangun di Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai yang nantinya akan menghubungkan beberapa jalur darat di Kabupaten Kutai Barat, serta Jembatan Belayan di Kecamatan Tabang inipun masih dalam perencanaan.
Tabel 2.13. Identifikasi Jembatan Besar di Kabupaten Kutai Kartanegara No Nama Jembatan 1. Mahakam II (Kutai Kartanegara I) 2. Mahakam III (Kutai Kartanegara II) 3. Mahakam IV (Kutai Kartanegara III) 4. Belayan
Letak Tenggarong
Keterangan Telah Selesai
Kota Bangun
5.
Kota Bangun
Dalam Pembangunan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Telah Selesai
Pela
Muara Muntai Tabang
64
c.
Rencana Pembangunan Jalan Rel Rencana pembangunan jalan rel di Kabupaten Kutai Kartanegara pada awalnya ditujukan sebagai prasarana untuk mendukung peningkatan produksi batubara yang nantinya akan dikembangkan sebagai sarana angkutan darat bagi hasil sumber daya alam lainnya, diharapkan bahwa pembangunan jalan rel
tersebut
akan
mampu
memberikan
peningkatan
kualitas
layanan
transportasi antara lain : -
Penurunan waktu perjalanan
-
Penurunan biaya operasi kendaraan
-
Penurunan penggunaan BBM dan emisi gas buang
-
Penghematan biaya transportasi
Pembangunan jalan rel tersebut juga dapat dipergunakan untuk segmen angkutan penumpang dan memberikan pelayanan berupa pilihan moda yang dapat digunakan oleh masyarakat. Total panjang jalan Kereta Api yang akan direncanakan adalah sepanjang + 362 km, yang menghubungkan Tabang–Tenggarong sepanjang 166 km, Tenggarong–Marangkayu sepanjang 97.3 km dan Tenggarong– Samboja sepanjang 98.7 km. Dari total panjang ini, akan digunakan juga sebagai KA komuter dengan panjang 47.5 km antara Tenggarong-Samarinda. Jalan Kereta Api direncanakan dibangun dengan single track dengan perencanaan operasi yang mendasarkan pada kecepatan operasi minimum sebesar 60 km/jam. Desain jalan Kereta Api secara umum didesain dengan kaidah perencanaan jalan Kereta Api yang didasari oleh Peraturan Dinas No. 10 (PD 10). Keseluruhan desain serupa dengan desain jalan Kereta Api yang menggunakan tipe rel R 60 dengan lebar 1435 mm. Karakteristik
prasarana
jalan
rel
yang
akan
diguanakan
untuk
pengoperasian KA adalah sebagai berikut: -
Lebar sepur normal 1435 mm
-
Tipe rel R.60 65
-
Jenis bantalan beton dengan jarak antar bantalan 600 mm
-
Jenis penambat Elastis Ganda berkekuatan 1200 kg/cm2
-
Tebal balas atas 30 cm
-
Lebar bahu balas 50 cm
-
Sintelis elektrik
Hasil analisis kelayakan ekonomi KA Komuter di Kabupaten Kutai Kartanegara, ditinjau dari manfaat penghematan waktu tempuh dan biaya operasi kendaraan, menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 194,586 Milyar dengan discount rate sebesar 20%. Sementara itu BCR dapat mencapai 1.191 pada kondisi discount rate 20%. Pada kondisi tersebut, nilai Economic Internal of Return (EIRR) yang diperoleh adalah sebesar 23.55%. Sedangkan hasil analisis kelayakan ekonomi KA Barang di Kabupaten Kutai Kartanegara, menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 15,083 Milyar dengan discount rate sebesar 25%. Sementara itu BCR dapat mencapai 1.152 pada kondisi discount rate 25%. Pada kondisi tersebut, nilai Economic Internal of Return (EIRR) yang diperoleh adalah sebesar 29.16%. Hasil evaluasi kelayakan finansial rencana jalan rel untuk KA Komuter di Kabupaten Kutai Kertanegara relatif cukup layak, di mana Financial Internal Rate of Return (FIRR) mencapai angka 4,20%, dengan masa konsesi 35 tahun. Break Even Point (BEP) akan tercapai pada tahun ke-31 untuk discount rate 3%. Hasil tingkat kelayakan finansial rencana jalan rel untuk angkutan barang di Kabupaten Kutai Kertanegara ini relatif cukup layak, di mana Financial Internal Rate of Return (FIRR) mencapai angka 9,23%, dengan masa konsesi 35 tahun. Break Even Point (BEP) akan tercapai pada tahun ke-28 untuk discount rate 5%. Transportasi kereta api memiliki keunggulan komparatif di bidang moda transportasi darat lainnya seperti: 1.
Hemat lahan untuk pembangunan infrastrukturnya;
2.
Angkutan massal baik penumpang maupun barang;
3.
Pencemaran rendah; 66
d.
4.
Hemat bahan bakar;
5.
Cepat dan teratur.
Prasarana Terminal Terminal yang ada saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat terbatas dan hanya terletak di beberapa Kecamatan saja, yaitu di Tenggarong, Muara Badak, Sebulu, dan Marang Kayu. Berikut tersaji data terminal yang berada di kabupaten Kutai Kartanegara
Tabel 2.14. Terminal Penumpang di Kabupaten Kutai Kartanegara No.
Nama Terminal
Tipe
Luas (m2)
Instansi Pengelola
1.
Timbau
B
10.000
DISHUB
2.
Tangga Arung
C
4.500
DISHUB
3.
Kota Bangun
C
6.000
DISHUB
4.
Muara Jawa
C
2.975
DISHUB
5.
Marangkayu
B
DISHUB
6.
Muara Badak
C
DISHUB
Sumber: Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara Tabel 2.15. Jumlah Armada dan Panjang Trayek No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
No./Kode Trayek Dalam Kota Tenggarong Dalam Kec. Muara Badak Dalam Kec. Muara Jawa Tenggarong – Kota Bangun Loa Duri – Km. 42 Loa Janan Ulu – Samboja Tenggarong – Loa Kulu Tenggarong – Jahab Tenggarong – Sebulu Seberang
Panjan g Trayek (km) 15 20 10 82 23 53 12 19 23 24
Jumlah Armada (unit) MPU I R O 36 36 36 44 44 44 8 8 8 7 7 7 10 10 10 15 15 15 10 10 10 6 6 6 12 12 8 6 6 6 67
11. Tenggarong – Pondok Labu 12. Tenggarong – Jonggon Tenggarong – Loa Tebu Jumlah
60 10
6 10
6 10
6 10
170
170
166
Sumber: Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara Tabel 2.16. Kecamatan Potensial untuk Difasilitasi Terminal Penumpang No.
Kecamatan
1. Tenggarong
2.4.1.2.
Tipe terminal B*)
C*)
2. Tenggarong Seberang
B
-
3. Loa Janan
B
-
4. Samboja
B
-
5. Marang Kayu
B
6. Kota Bangun
-
C*)
7. Muara jawa
-
C*)
8. Sebulu
-
C
9. Muara Kaman
-
C
10. Loa Kulu
-
C
11. Anggana
-
C
12. Muara Badak
-
C
Transportasi Air a. Transportasi Sungai Transportasi sungai merupakan sarana yang sangat penting dalam menjangkau semua wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagian besar wilayah pedalaman masih bergantung pada sarana ini untuk menjangkau wilayah kecamatan yang ada di pedalaman Mahakam. Hal ini disebabkan belum semua kecamatan yang ada di wilayah Kutai Kartanegara terjangkau oleh fasilitas transportasi darat. Prasarana berupa Dermaga masih sangat terbatas dan hanya berada pada beberapa kecamatan saja, yaitu: Tenggarong, Muara Kaman, Muara Muntai, Anggana, Kota Bangun, Loa Janan dan beberapa dermaga lainnya yang 68
berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang secara historis dan unsur kepentingan sangat berhubungan dangan dermaga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Panjang sungai, areal yang dapat dilayari serta fasilitas yang ada dapat dilihat pada tabel 2.7. dan tabel 2.8. berikut. Tabel 2.17.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fasilitas Jaringan Transportasi Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara DAPAT DILAYARI NAMA SUNGAI PANJANG (km) (km) Mahakam 920 700 Kedang Kepala/Telen 319 266 Kedang Rantau 132 96 Belayan Sungai Tenggarong Sungai Jembayan
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kertanegara Pasca Pemekaran 2012, 2001
Tabel 2.18. Fasilitas Dermaga di Kabupaten Kutai Kartanegara No. LOKASI DERMAGA PEMILIK 1. Kec. Muara Muntai Muara Muntai Dep. Perhubungan 2. Kec. Loa Janan Loa Janan Pemkab Kukar 3. Kec. Anggana Sungai Meriam Pemkab Kukar 4. Muara Jawa Handil 2 5. Kec. Tenggarong Tenggarong Pemkab Kukar 6. Kec. Tenggarong Tepian Pandan Pemkab Kukar 7. Kec. Muara Kaman Muara Kaman Pemkab Kukar Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kertanegara Pasca Pemekaran 2012, 2001
c. Transportasi Laut Untuk perhubungan laut saat ini masih berbasis atau terpusat di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, pelabuhan yang ada saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain berada di Tanjung Santan Kecamatan Marang Kayu, Dondang Kecamatan Muara Jawa, Saliki Kecamatan Muara Badak, Tambora Kecamatan Anggana dan Handil II Kecamatan Samboja. Kesemua pelabuhan ini masih bersifat sebagai pelabuhan laut khusus Migas. Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perhubungan telah pula memprogramkan pengembangan
serta
pembangunan
pelabuhan
laut
sebagai
kawasan 69
pelabuhan kontainer di daerah Kecamatan Muara Badak dan Marang Kayu di bagian utara serta di Muara Jawa dan Samboja di daerah pesisir.
2.4.1.3.
Transportasi Udara Sarana perhubungan udara pada saat ini masih berada di Kota Samarinda (Bandara Temindung) dan di Kota Balikpapan (Bandara Sepinggan), sehingga pusat perhubungan udara masih berada di kedua kota tersebut. Sedangkan bandar udara yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara masih berupa lapangan perintis dan Bandara Khusus milik swasta yang antara lain terdapat di Marang Kayu, Muara Badak dan Samboja. Sedangkan transportasi udara di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya memiliki lapangan terbang perintis sebanyak 3 Buah. Jenis lapangan ini kebanyakan landasannya berupa pengerasan dan belum dimanfaatkan secara komersil. Di Kecamatan Muara Badak terdapat lapangan perintis, keberadaan lapangan perintis ini sangat terkait dengan potensi Muara Badak sebagai daerah yang mempunyai cadangan minyak dan gas bumi yang cukup banyak dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan pembangunan Bandara Udara Khusus di Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu.
2.5.
Prasarana Persampahan Akibat
dari
berkembangnya
semakin
bertambahnya
berbagai
macam
jumlah
kegiatan
penduduk
ekonomi di
perkotaan Kabupaten
dan Kutai
Kartanegara menimbulkan peningkatan volume sampah, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin banyak dan beragam. Peningkatan volume dan jenis sampah tersebut jika tidak segera diantisipasi dengan perencanaan pengelolaan sampah yang baik dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lingkungan yang kurang baik, seperti pencemaran, gangguan kesehatan, dan kebakaran. a. Pengelolaan Sampah Pengangkutan sampah khususnya di Kota Tenggarong dikelola oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan. Alat angkut yag dipakai diantaranya Dump Truk dan 70
Armroll Truk. Sampah yang dihasilkan penduduk Kota Tenggarong diangkut dan ditempatkan di TPA Bekotok. Sistem operasional TPA yang digunakan adalah dengan sistem Open Dumping. Volume sampah yang ditampung oleh TPA Bekotok mencapai 2.917 M3 per bulan. Jumlah truk yang mengangkut sampah ke TPA sebanyak 24 truk (12 truk di pagi hari, 12 truk di sore hari). Bak-bak sampah yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah Kota Tenggarong jumlahnya sudah cukup banyak dan tersebar. Sebagian dari bak sampah tersebut telah dibuat 3 (tiga) lubang untuk menampung 3 (tiga) jenis sampah yang berbeda, yaitu sampah organik, sampah kertas, dan sampah plastik. Namun demikian, dalam pelaksanaanya kurang didukung oleh kesadaran warga untuk memisahkan 3 (tiga) jenis sampah tersebut, sehingga sampah yang terkumpul di bak penampungan sebagian besar masih bercampur atau belum terpisah.
b. Kondisi Sistem Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Pengelolaan persampahan dikelola oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Orientasi kerja dinas ini adalah peningkatan pelayanan, peningkatan keindahan dan keasrian taman dan ruang terbuka,
serta
peningkatan
kesadaran
masyarakat
pada
pengelolaan
persampahan. Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri mempunyai TPA yang digunakan sejak tahun 1983 dan direncanakan penggunaannya sampai tahun 2015. Produksi sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah daerah. Produksi sampah/timbulan sampah di Kabupaten Kutai kartanegara untuk sampah permukiman (rumah tangga) mencapai 45.990 m3/tahun dan sampah bukan berasal dari permukiman 41.610 m3/tahun. Persentase komposisi timbulan sampah dapur 80% dan kertas-kertas 30% (sumber : Daftar Isian-Kuesioner Persampahan Domestik). Truk pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 13 buah. Sampah diangkut dari lokasi TPS ke lokasi pembuangan akhir di Desa Bekotok dengan luas lahan 6 Ha yang terletak di 2 kelurahan yaitu Loa Ipuh dan Mangkurawang. Jarak 71
tempuh dari pusat kota kurang lebih 10 km. Lokasi TPS/ Tempat Penampungan Sampah yang ada berjumlah 22 lokasi termasuk lokasi TIS di beberapa pasar dengan kapasitas 4-10 m3. Detail Kondisi sarana dan prasarana persampahan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.21. Sarana dan Prasarana Persampahan Kapasitas Thn. No Prasarana/Sarana / Volume Pemb. 1. TPA Bekotok 6 HA 1983 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Container (7 unit) Depo (1 unit) Armroll Truck (2 unit) Dump Truck (9 unit) Compactor Truck (2 unit) Excavator Mini (2 unit) Swefer (1 unit) Bocat (2 unit)
8 M³ 60-200 M² 6 M³ 6 M³ 6 M³
-
Kondisi Saat ini Open Dumping Operasi Operasi Operasi Operasi Operasi
-
-
Operasi Operasi Operasi
Sumber : Daftar Isian-Kuesioner Persampahan Domestik
c. Pengembangan TPA Rencana TPA besar baru yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang direncanakan akan menggunakan metode sanitary landfill dimana terdapat pengolahan sampah lebih lanjut. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara membuang sampah pada suatu lubang kemudian sampah dipadatkan dan ditutup. Santitary landfill tersebut sangat efektif dalam mengurangi polusi dimana bau yang ditimbulkan dan hasil pembakaran sampah yang dilakukan dapat dihindari. Berdasarkan penentuan lokasi TPA, lokasi-lokasi TPA yang ada baik yang eksisting maupun rencana berada pada daerah yang sesuai untuk lokasi TPA. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan Sistem Informasi Geografi (GIS) menggunakan paramater dan ketersediaan data sehingga akan didapatkan lokasi yang sesuai untuk lokasi TPA. TPA yang ada di tiap kecamatan tersebut akan melayani pembuangan di masing-masing kecamatan. Peta lokasi potensial TPA dan peta rencana lokasi TPA dapat dilihat pada peta berikut. 72
Gambar 2..... Peta Lokasi Potensial untuk TPA Sampai pada tahun 2009 telah dilaksanakan penyusunan masterplan TPA Sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan dengan menentukan kebutuhan dan kelayakan lokasi TPA. Secara umum, setiap kecamatan membutuhkan TPA. Hal tersebut didasarkan besarnya volume sampah yang dihasilkan dan jarak kecamatan yang berjauhan (> 10 km). Sampai saat ini, baru di Kecamatan Tenggarong dan Muara Badak yang memiliki TPA Sampah dengan sistem open dumping. Sedangkan di 3 (tiga) kecamatan yang lain belum memiliki TPA, yaitu Kecamatan Tenggarong Seberang, Lao Janan, dan Anggana.
Sesuai
mempertimbangkan
dengan aspirasi
hasil
studi
kelayakan
masyarakat
serta
lokasi
dan
dengan
ketersediaan
lahan,
direncanakan pengembangan lokasi TPA sebagai berikut :
73
Tabel 2.23. Rencana Pengembangan TPA di Lima Kecamatan (pindah ke bab 9) No
Kecamatan
Keberadaa Sistem n
1.
Tenggarong
Eksisting
Open Dumping
2.
Tenggarong Seberang
Rencana
Sanitary Landfill
Rencana
Open Dumping
TPA Lokal
Open Dumping Open Dumping Open Dumping
TPA Lokal TPA Lokal TPA Lokal
3.
Loa Janan
Rencana
4.
Muara Badak
Ekisisting
5.
Anggana
Rencana
Statu s
Wilayah Pelayanan
TPA Regiona l TPA Regiona l
Wilayah Perkotaan Tenggarong Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang dan Kecamatan Sekitar, serta Kota Samarinda Kecamatan Tenggarong Seberang Kecamatan Loa Janan Kecamatan Muara Badak Kecamatan Anggana
d. Penataan TPA Sistem Open Dumping Saat
ini
Kantor
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kabupaten
Kutai
Kertanegara sudah memiliki lokasi pembuangan sampah akhir (TPA) di Bekotok namun lahan yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga sistem yang digunakan masih menggunakan Open Dumping. Disamping itu lahan ditempat ini posisi topografinya pada lahan perbukitan dengan kemiringan lereng cukup curam sehingga untuk menambah lahan lagi sudah tidak memungkinkan.
Untuk Kecamatan Tenggarong dan Muara Badak selama ini sudah disediakan lahan untuk TPA dengan sistem Open Dumping yang lokasinya di wilayah topografi berbukit. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang, Loa Janan, dan Anggana belum ada TPA Sampah. Dengan demikian perlu direncanakan pengembangan TPA Sampah di 3 (tiga) kecamatan tersebut. Namun demikian dari hasil survei lokasi dan sesuai 74
dengan usulan dari pihak kecamatan, calon lokasi TPA Sampah telah ditentukan namun berada pada topografi perbukitan. Dengan demikian, lokasi TPA Sampah baik yang sudah ada maupun yang direncanakan di 5 (lima) kecamatan tersebut kesemuanya berada di topografi perbukitan sehingga perlu dipikirkan sistem pengelolaannya. Solusi yang paling banyak memungkinkan jika lahan ini dipergunakan sebagai lahan untuk TPA maka lahan tersebut dibuat terasering dilengkapi dengan saluran untuk aliran air lindi yang akan diproses pada instalasi pengolahaan air lindi seperti yang terlihat pada gambar dibawah. Secara grafis, desain pengembangan TPA Sanitary Landfill di Bukit Raya Tenggarong Seberang adalah sebagai berikut :
Gambar 2..... Desain Calon Lokasi TPA Sanitary Landfill di Bukit Raya Tenggarong Seberang Dalam upaya pengembangan /pembangunan TPA Sanitary Landfill di Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang yang merupakan lokasi bekas area penambangan PT Bukit Badui Energi (BBE) perlu dipersiapkan arahan penataan ruang agar nantinya mampu beroperasi secara optimal dan berwawasan lingkungan. Penataan ruang pada lokasi calon TPA tersebut perlu memperhatikan persyaratan operasi, kapasitas, dan kondisi lingkungan. Secara umum, pengembangan TPA Sanitary Landfill perlu dibarengi dengan pengembangan kawasan penyangga dan kawasan budidaya terbatas. 75
Kawasan penyangga dan budidaya terbatas tersebut ditempatkan mengelilingi calon lokasi TPA agar mampu memberikan perlindungan dari pengaruh dan dampak negatif, seperti dampak air lindi, pencemaran udara, bau yang menyengat, binatang vector, dan lain sebagainya. Lebar kawasan penyangga sedapat mungkin mencapai lebar 500 meter dari lokasi TPA, sedangkan untuk kawasan budidaya terbatas perlu diupayakan dengan lebar 300 meter. Pada kawasan penyangga sedapat mungkin dilarang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Arahan pemanfaatan lahannya adalah untuk tanaman tahunan dan perdu. Untuk kawasan budidaya terbatas, kegiatan yang diijinkan harus selektif dan dibatasi. Selanjutnya pada lokasi TPA perlu dirancang penataan ruangnya dengan memperhatikan berbagai kebutuhan ruang untuk lahan landfill, pengolahan sampah, pengolahan air limbah, pengelolaan gas, jalan, dan sarana prasarana penunjang lainnya, seperti kantor, bengkel, tempat parkir, sumur kontrol, gudang, jembatan timbang, dan tempat pencucian truk. Prinsip pengaturan ruang tersebut adalah dengan memperhatikan efisiensi, keamanan, dan urutan proses.
2.6.
Air Bersih a.
Sistem Air Bersih Kutai Kartanagara Wilayah Tengah Sistem jaringan air bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu PDAM TIRTA MAHAKAM KUTAI KERTANEGARA yang terbagi dalam beberapa wilayah yaitu hulu, tengah, dan pesisir. Pada setiap wilayah dalam pengoperasionalnya dikelola oleh beberapa cabang dan ranting PDAM. Hal ini dikarenakan karena kondisi topografi yang kurang mendukung untuk dilakukan operasional secara terpusat. Dari data tahun 2007 jumlah cabang PDAM ada 17 cabang, dan 8 ranting PDAM yang akan disajikan pada Tabel 5.1 berikut.
76
Tabel 2.24. Cabang PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokasi Tenggarong Loa Kulu Loa Janan Sebulu Kota Bangun Muara Kaman Muara Muntai Muara Jawa Muara Badak
No 10 11 12 13 14 15 16 17
Lokasi Muara wis Sebuntal Semboja Sanga-sanga Kembang Janggut Teluk Dalam Kahala Anggana
Tabel 2.25. Ranting PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara No 1 2 3 4 5 6 7 8
Lokasi Embalut Pela Baru Purwajaya Jantur Bakungan Loa Lepu Loa Tebu Bukit Pariaman
Cabang PDAM melayani kebutuhan air bersih pada tingkat kecamatan, sedangkan ranting melayani kebutuhan air pada tingkat kelurahan atau desa. Karena kondisi topografi dan distribusi penduduk tidak merata, maka pada setiap cabang dan ranting mempunyai sistim pengolahan air sendiri. b.
Data Produksi Air Bersih Sebagai unit produksi adalah Instalasi Pengolahan Air, dimana pada setiap cabang dan ranting mempunyai IPA tersendiri. Berikut ini disajikan data produksi air bersih atau kapasitas realisasi dan kapasitas terpasang dari 77
masing – masing instalasi pengolahan air yang ada di wilayah tengah selama lima bulan dari Bulan Desember 2007 sampai Mei 2008 (Data PDAM Tirta Mahakam, Kutai Kartanegara).
2.7
PEMERINTAHAN UMUM 2.7.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada peiode 2005-2007 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) No. 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabupaten dan Sekretaris Dewan Kab. Kutai Kartanegara, dengan struktur organsiasi: 1. Sekretariat Kabupaten :
9 Bagian,
2. Sekretariat DPRD
:
3. Badan Daerah
:
9 Badan
4. Dinas Daerah
:
8 Dinas
5. Kantor
:
8 Kantor
6. Kecamatan
:
18 Kecamatan
7. Kelurahan
:
38 Kelurahan
Kemudian, dalam perjalanannya Pemerintah Pusat mengeluarkan kembali PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organsiasi Perangkat Daerah, namun secara organisatoris Pemkab Kutai Kartanegara tidak melakukan perubahan Struktur
Oragnisasi,
melainkan
mengadakan
penyesuaian
terhadap
nomenkaltur dan esselonisasi jabatan strukural pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkab Kutai Kartanegara. Selanjutnya pada tahun 2008 struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perubahan kembali yang didasarkan pada PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut di Keluarkan Peraturan Daerah sebagai berikut : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 78
- Sekretariat Daerah : 13 Bagian - Sekretariat DPRD
:
2. Perda No. 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebanyak 11 Badan Daerah dan 5 Kantor: 3. Perda No.12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebanyak 19 Dinas Daerah 4. Perda No. 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sebanyak 18 Kecamatan dan 42 Kelurahan.
2.7.2 Aparatur Jumlah SKPD tersebut diimbangi dengan jumlah aparatur yang cukup banyak. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru (CPNS). Hingga Juni 2010, jumlah PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 17.244, dengan komposisi PNS Lakilaki sebanyak 9.733 orang (61,92%) dan perempuan sebanyak 7.511 orang (38,08%). Dari sisi kepangkatan dan golongan, meliputi golongan I sebanyak 446 atau sebesar 2,6%, golongan II sebanyak 7.509 orang atau sebesar 43,5%, golongan III sebanyak 6.733 atau sebesar 39,04% dan golongan IV sebanyak 2.556 orang atau sebesar 14,8%. Sedangkan menurut strata pendidikan pegawai S3 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 195 orang, S1 sebanyak 4.480 orang, D3 sebanyak 2.982 orang, SLTA sebanyak 8.885 orang, SLTP sebanyak 423 orang dan SD sebanyak 274 orang. Peningkatan profesionalisme aparatur terus dilakukan, baik melalui jalur pendidikan formal, Diklatpim maupun pendidikan teknis substantif/fungsional. Peningkatkan kompetensi pendidikan formal PNS dapat dilihat upaya pada jenjang pendidikan melalui jalur Tugas Belajar (Tubel) D3 dan S3 sebanyak 56 orang. Pendidikan formal melalui jalur Ijin Belar D3, S2 dan S.3 berjumlah 580 orang. Sedangkan untuk Diklatpim hingga September 2010 yang mengikuti 79
Diklatpim II sebanyak 45 orang, Diklatpim III sebanyak 264 orang dan Diklat IV sebanyak 450 orang.
80
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.1
Pengelolan Pendapatan Daerah Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam kurun waktu 2005 - 2010
diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. A. Target dan Realisasi Pendapatan Realisasi pengelolaan Pendapatan Daerah selama TA. 2005 – 2009 pencapaian target rata-rata adalah sebesar 99,05 persen. Pada TA. 2005, 2006 dan 2008 realisasi Pendapatan Daerah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu masingmasing sebesar 107,74 persen, 111,71 persen dan 106,01 persen. Sedangkan pada TA. 2007 dan 2009 realisasi Pendapatan Daerah di bawah perkiraan yaitu sebesar 83,65 persen (2007) dan 86,53 persen (2009). Diagram 3.1.1 Target, Realisasi dan Persentase Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2005 – 2009.
Tahun
1) Pendapatan Asli Daerah Selama kurun waktu 2005-2009
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
melampaui target yang ditetapkan. Target PAD 2005 – 2009 masing-masing Rp. 23,71 Milyar, Rp. 58,88 Milyar, Rp. 60,81 Milyar, Rp. 141,17 Milyar, Rp. 168,11 Milyar. Sedangkan realisasi PAD 2005-2009 masing-masing sebesar Rp. 57,76 Milyar, Rp. 114,18 Milyar, Rp. 157,42 Milyar, Rp. 175,25 Milyar, Rp. 196,57 89
Milyar. Hal ini disebabkan
semua komponen pada Pendapatan Asli Daerah
(PAD) mencapai realisasi yang melebihi target dengan sumbangan terbesar dari komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Diagram 3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2005 – 2009.
2009
200000 150000 100000 50000 0 tar ge t
lain2 pdpt yg sah
re tar re tar re tar ge ge ali ge ali ali sa t sa t sa t si si si 7070 2855 4110 8769 4135 135, 9771
re ali sa si 124
tar ge t 110
re ali sa si 146
hsl BUMD/kekayaan yg dipisahkan 6720 1388 5550 5530 5570 10,1 1602 1058 1148 1146 retribusi
4655 8657 8461 1309 7556 8,98 1556 2321 3925 2536
pajak
5263 6660 3768 7859 6328
2,9
1187
16,
7078 1359
2) Bagian Dana Perimbangan Selama kurun waktu 2005-2009 realisasi Bagian Dana Perimbangan mengalami 2005
defisit pada tahun 2007 dan 2009. Target Bagian Dana Perimbangan 2005 – 2009 masing-masing Rp2.902,52 Milyar, Rp3.721,50 Milyar, Rp. 3.609,64 Milyar, Rp. 3.606,15 Milyar, Rp. 3.348,71 Milyar. Sedangkan realisasi Bagian Dana Perimbangan 2005-2009 masing-masing sebesar Rp. 3.097,36 Milyar, Rp. 4.116,99 Milyar, Rp. 2.805,71 Milyar, Rp. 3.756,46 Milyar, Rp. 2.768,41 Milyar. Realisasi komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan penyumbang terbesar untuk Bagian Dana Perimbangan, dengan kontribusi tiap tahunnya antara 65% sampai 98% persen selama kurun waktu 2005 – 2009 tersebut.
90
Diagram 3.1.3 Target dan Realisasi Bagian Dana Perimbangan TA. 2005–2009.
2006 2007
4500000
2008 2009
2005
4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 bagi hsl pajak & bant.keu Prov dana alokasi khusus dana alokasi umum
target realisasi target realisasi target realisasi target realisasi target realisasi 31950 43432 12165 82626 0 0 0 0 0 0 0
11300 12700 48754 45528 3090. 11282 5685. 38375 38375
29781 29781 29781 32263 29781 27299 74454 87403
0
0
bagi hsl pajak/bagi hsl bukan pajak 25727 27447 32893 36629 32662 25296 35204 36633 33103 27300
3) Lain-lain Penerimaan Yang Sah Selama kurun waktu 2005-2009 realisasi Lain-Lain Penerimaan Yang Sah mengalami defisit pada tahun 2005 dan 2006, bahkan pada tahun 2006 hanya terealisasi sebesar 6,48%. Target Lain-lain Penerimaan Yang Sah 2005–2009 masing-masing Rp. 24,17 Milyar, Rp. 7,70 Milyar, Rp. 155,05 Milyar, Rp. 220,90 Milyar, Rp. 230,72 Milyar. Sedangkan realisasi Lain-lain Penerimaan Yang Sah 2005-2009 masing-masing sebesar Rp. 23,75 Milyar, Rp. 0,50 Milyar, Rp. 236,92 Milyar, Rp. 275,14 Milyar, Rp. 277,74 Milyar. Target beberapa komponen Lainlain Penerimaan Yang Sah, bahkan tidak dapat terealisasi atau 0% antara lain Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat pada tahun 2005, Dana Darurat dan Penerimaan Lain-lian pada tahun 2006, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada tahun 2007.
91
Diagram 3.1.4 Target dan Realisasi Lain-Lain Penerimaan Yang Sah TA. 2005– 2009. 300000 2009
2008 2007
250000
200000
150000
2005
2006
100000
50000
0 bant keu pr pemprop/lainnya target dana penyesuaian & otsus
realis asi
target
realis 113355 realis 179400 realis 156359 realis target 176725 target 179400 target 156359 asi asi asi asi 300 0 0 0 710 14331
dana bagi hsl pajak dr prop
3.2
41396 60199 41496 95741 73650 107048
penerimaan lain2
1220
4685
302
0
0
0
0
0
0
0
Dana darurat
3000
3000
3000
0
0
0
0
0
0
0
bant.keu dr Pem.Pusat
3891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bant.dana kontingensi
16060 16060 4393.78 498.58
0
0
0
0
0
0
Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun
dengan
pendekatan
anggaran
kinerja
yang
berorientasi
pada 92
pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Secara umum kebijakan anggaran untuk belanja daerah sebagai berikut : 1.
Merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil dan dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat luas.
2. Meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas
anggaran
kegiatan
dengan
menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran secara jelas. 3. Anggaran disusun dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. 4. Menerapkan disiplin anggaran yang didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama program-program yang ditujukan pada upaya peningkatan
kualitas
sumber
daya
manusia,
peningkatan
kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pembangunan territorial di perdesaan dan perkotaan. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran melalui perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan evaluasi kegiatan secara terbuka baik teknis maupun ekonomi kepada pihak legislatif dan masyarakat. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dibagi atas belanja SKPD. Perkembangan alokasi belanja daerah selama TA. 2005 – TA. 2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 114,92% setiap tahunnya. Meskipun alokasi belanja daerah mengalami peningkatan anggaran setiap tahunnya, akan tetapi realisasi belanja daerah selama TA. 2005 – TA. 2009 tidak terealisasi sampai dengan 100% setiap tahunnya. Belanja untuk membiayai Pegawai melalui Belanja Aparatur Daerah Belanja Tidak Langsung
atau
mempunyai alokasi rata-rata sebesar 22,54% jika
dibandingkan dengan jumlah belanja daerah secara keseluruhan, sisanya 72,46% dialokasikan untuk belanja pembangunan yang dialokasikan pada Belanja Pelayanan Publik atau Belanja Langsung. Adapun rata-rata realisasi belanja daerah selama TA. 2005 – TA. 2009 adalah sebesar 75,43%, dengan realisasi belanja daerah terendah terdapat pada TA. 2007 yaitu hanya sebesar 67,96% dan tertinggi pada TA. 2005 yaitu sebesar 89,75%. 93
Diagram 3.2.1 Realisasi Belanja Aparatur Daerah.
Diagram 3.2.2 Realisasi Belanja Pelayanan Publik.
94
Diagram 3.2.3 Realisasi Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan.
95
Diagram 3.2.4 Realisasi Belanja Tidak Tersangka.
96
Diagram 3.2.5 Realisasi Belanja Tidak Langsung.
97
Diagram 3.2.6 Realisasi Belanja Langsung.
Diagram 3.2.7 Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah T.A 2005 - 2009
98
Berdasarkan Diagram di atas, nilai anggaran untuk alokasi belanja daerah selama TA. 2005 – TA. 2009 adalah sebesar Rp. 22.097.367.614.480,50 dengan realisasi sebesar Rp. 17.321.849.869.624,50 (79,43%) atau tidak terealisasi sebesar Rp. 4.775.517.744.856,-
3.3
Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah terdiri atas dua komponen yaitu Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran. Berikut diuraikan Pembiayaan Daerah TA. 2005 – TA. 2009.
Diagram. 3.3.1
Realisasi Pembiayaan Penerimaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 s/d 2009.
99
Diagram. 3.3.2
Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 s/d 2009.
100
Diagram. 3.3.3
Rekapitulasi Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 s/d 2009.
Berdasarkan Diagram 3.2.3 di atas, terdapat kenaikan pada komponen SILPA pada TA. 2006 sebesar 230,22% jika dibandingkan pada TA. 2005. Demikian juga pada TA. 2008, terdapat kenaikan sebesar 150,35%. Dapat dilihat bahwa rata-rata Saldo Kas Anggaran per 31 Desember setiap tahunnya tersisa cukup besar. Hal ini dapat disebabkan antara lain sebagai berikut : 1. Realisasi Pendapatan Daerah yang pencapaiannya melebihi target (TA. 2005, TA. 2006 dan TA. 2008). 2. Tidak terserapkan anggaran disebabkan penyerapan Belanja yang tidak maksimal (TA. 2007 dan TA. 2009).
NO
URAIAN
1
2
1 1.1.
2010
SELISIH
3
4
5
% 6
168.109.223.595,03
213.311.481.785,41
45.202.258.190,38
7.077.500.000,00
10.420.004.000,00
3.342.504.000,00
Retribusi Daerah
39.255.575.000,00
16.563.165.000,00
(22.692.410.000,00)
(57,81)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
11.484.210.057,67
10.661.787.686,06
(822.422.371,61)
(7,16)
110.291.938.537,36
175.666.525.099,35
65.374.586.561,99
59,27
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
3.348.708.038.178,00 3.310.333.038.178,00
3.647.093.713.055,55 3.631.929.813.055,55
298.385.674.877,55 321.596.774.877,55
8,91 9,71
529.433.000.280,00
482.298.912.000,00
(47.134.088.280)
(8,90)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum
2.780.900.037.898,00
3.149.630.901.055,55
368.730.863.157,55
13,26
-
-
-
38.375.000.000,00
15.163.900.000,00
(23.211.100.000,00)
(60,48)
230.718.962.692,00
201.158.253.000,00
(29.560.709.692,00)
(12,81)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Dana Alokasi Khusus
1.3.
2009
PENDAPATAN
Pajak Daerah
1.2.
PLAFON ANGGARAN (Rp.)
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
101
26,89 47,23
-
73.650.000.000,00
78.306.453.000,00
4.656.453.000,00
6,32
709.880.692,00
-
(709.880.692,00)
(100,00)
156.359.082.000,00
122.851.800.000,00
(33.507.282.000,00)
(21,43)
3.747.536.224.465,03
4.061.563.447.840,96
314.027.223.375,93
8,38
1.415.781.111.251,79
1.580.681.204.921,99
72.731.953.670,20
5,14
Belanja Pegawai
773.967.224.601,79
867.232.408.278,29
93.265.183.676,50
12,05
Gaji dan Tunjangan
591.743.945.454,89
671.892.529.131,39
80.148.583.676,50
13,54
Tambahan Penghasilan
173.761.049.646,90
186.877.649.646,90
13.116.600.000,00
7,55
- Prestasi Kerja
160.644.449.646,90
160.644.449.646,90
-
- Tambahan Penghasilan/Insentif Guru (Bankeu Provinsi APBD-P TA. 2009)
13.116.600.000,00
26.233.200.000,00
13.116.600.000,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
4.462.229.500,00
4.462.229.500,00
-
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
-
-
Belanja Subsidi
-
92.168.140.000,00
92.168.140.000,00
Subsidi Pendidikan
-
92.168.140.000,00
92.168.140.000,00
108.275.984.350,00
268.232.933.745,00
159.956.949.395,00
147,73
76.873.826.350
260.587.933.745,00
183.714.107.395,00
238,98
-
7.645.000.000,00
7.645.000.000,00
-
Belanja Bantuan Sosial
88.880.550.000,00
108.120.076.000,00
19.239.526.000,00
21,65
- Bantuan Sosial
44.109.950.000,00
63.399.476.000,00
19.289.526.000,00
43,73
- Bantuan SWTM dan Veteran
25.315.600.000,00
25.315.600.000,00
-
- Bantuan PNPM Mandiri Perkotaan
1.630.000.000,00
4.830.000.000,00
3.200.000.000,00
196,32
- Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan
17.825.000.000,00
12.125.000.000,00
(5.700.000.000,00)
(31,98)
-
450.000.000,00
450.000.000
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000
-
441.407.225.000,00
234.927.646.898,70
(206.479.578.101,30)
(46,78)
394.135.000.000,00
187.655.421.898,70
(206.479.578.101,30)
(52,39)
45.712.225.000,00
45.712.225.000,00
-
-
1.560.000.000,00
1.560.000.000,00
-
-
Belanja Tidak Terduga
3.250.127.300,00
10.000.000.000,00
6.749.872.700,00
207,68
BELANJA LANGSUNG
3.607.014.078.783,27
3.270.941.203.286,63
(336.072.875.496,64)
(9,32)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN 2 2.1.
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Hibah - HIBAH - Hibah Bantuan Keuangan Provinsi
- Bantuan Sosial (Bantuan Keuangan Provinsi TA 2010) - Bantuan Sosial Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kpd Pemerintahan Daerah/Desa Lainnya - Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) - Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa - Bantuan Sosial Untuk Partai Politik
2.2.
100,00
-
Belanja Pegawai
409.009.606.237,00
-
-
-
Belanja Barang dan Jasa
995.206.210.424,46
-
-
-
2.202.798.262.121,81
-
-
-
5.022.795.190.035,06
4.851.622.408.208,62
(263.340.921.826,44)
Belanja Modal JUMLAH BELANJA
102
(5,24)
(1.275.258.965.570,03)
(790.058.960.367,66)
485.200.005.202,37
38,05)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
1.433.320.030.794,30
994.619.793.091,66
(438.700.237.702,64)
(30,61)
1.433.320.030.794,30
994.619.793.091,66
(438.700.237.702,64)
(30,61)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
158.061.065.224,27
204.560.832.724,00
233.495.106.282,73
147,72
78.445.838.234,00
-
50.000.000.000,00
96.011.332.175,00
(78.445.838.234,00) 46.011.332.175,00
(100,00) 92,02
Penyertaan Modal Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi untuk PLTD Loa Raya
30.000.000.000,00
26.011.332.175,00
(3.988.667.825,00)
(13,30)
Penyertaan Saham BPD
20.000.000.000,00
70.000.000.000,00
50.000.000.000,00
250,00
Pembayaran Pokok Hutang
29.615.226.990,27
108.549.500.549,00
187.483.774.107,73
633,07
Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Pokok Hutang 50 Paket Dinas PU Pembangunan Rumah Sakit Umum Kecamatan Kota Bangun Pengadaan Interior & Furniture Gedung Perluasan Kantor Bupati Gedung A & B Pemkab Kukar
11.302.641.305,27
108.549.500.549,00
97.246.859.243,73
860,39
-
90.934.693.164,00
90.934.693.164,00
-
6.417.845.000,00
6.417.845.000,00
10.457.608.385,00
10.457.608.385,00
-
739.354.000,00
739.354.000,00
18.312.585.685,00
-
(18.312.585.685,00)
(100,00)
1.275.258.965.570,03
790.058.960.367,66
(672.195.343.985,37)
(52,71)
-
-
-
5.180.856.255.259,33
5.056.183.240.932,62
29.845.815.543,71)
SURPLUS / (DEFISIT)
3 3.1.
3.2.
PEMBIAYAAN DAERAH
Pengadaan Interior Gedung Pendopo Bupati Kegiatan Lanjutan
Furniture
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
103
(0,58)
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4. 1 Analisis Lingkungan Internal Analisis lingkungan internal Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang (2011 – 2015). Kondisi objektif
yang
dihadapi dalam
kerangka
penyiapan
strategi
pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat digambarkan melalui analisis SWOT, yaitu dengan melakukan identifikasi Strength (Kekuatan ) – Weakness (Kelemahan) – Opportunity ( Peluang ) - Threat (Ancaman ). Kondisi Objektif (Kekuatan , Kelemahan , Peleuang dan Ancaman ) tersebut meliputi:
4.1.1 Kekuatan ( STRENGTH ) 1. Memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 2. Memiliki wilayah yang cukup luas dengan letak geografis yang strategis berupa wilayah lautan, daratan 3. Memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar. 4. Memiliki potensi ekonomi sumber daya alam yang sudah dikelola. 5. Memiliki stabilitas keamanan, sosial, politik. 6. Memiliki latar belakang sejarah yang panjang serta keragaman suku dan budaya (digambarkan pada bab 2)
4.1.2 Kelemahan ( WEAKNESS ) 1. Rendahnya Kualitas sumber daya Manusia dan Sumber Daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik secara berkualitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan ( Good Governance ) 108
2. Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sebagai landasan perencanaan pembangunan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan pola dan struktur ruang kurang optimal. 3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam sebagai nilai tambah ekonomi ( added Value) dan upaya pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan ( Sustainable Resource ) 4. Kurangnya sarana dan prasarana Infrastuktur wilayah. 5. Belum optimalnya penggalian sejarah dan keragaman suku budaya dalam pengembangan kepariwisataan. 6. Belum optimalnya peran perempuan dalam pelaksananaan pembangunan ( kesetaraan gender )
4. 2 Analisis Lingkungan Eksternal Analisis lingkungan internal Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang (2011-2015). Analisis lingkungan eksternal berkaitan dengan tiga arus perubahan yang terjadi, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.
4.2.1 Peluang ( OPPORTUNITIES ) 1. Pencapaian Millenium Development Goal’s (MDG’s) (dijelaskan di pendahuluan ) 2. Penetapan 6 (enam) koridor pertumbuhan ekonomi dan kalimantan sebagai salah satu pusat pertumbuhan energi. 3. Potensi posisi Geo Ekonomi selat Makassar yang menghubungkan daerah Utara (Philipina) ke arah Selatan Samudera Hindia dan program kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA (Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia-Philipines East ASEAN Growth Area) dan Sosek Malindo. 109
4. Sinergi dan kerjasama pembiayaan pembangunan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya (Swasta). 5. Revitalisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanga-sanga, Loa Janan, Samboja, Samarinda, Balikpapan (KAPET SASAMBA). 6. Perkembangan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi di era Globalisasi
4.2.2 Ancaman ( TREAT ) 1. Potensi Krisis
Global (ekonomi, energi dan pangan) (di jelas
dipendahuluan) 2. Instabilitas sosial dan politik nasional 3. Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah 4. Adanya perbedaan kepentingan yang menghambat koordinasi dan hubungan antar tingkatan pemerintahan; 5. Belum selesainya penetapan tapal batas masing-masing wilayah pemerintahan kabupaten/kota; 6. Perkembangan globalisasi yang berpotensi mempengaruhi perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat;
4.3
Isu Strategis Daerah Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena
atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis daerah dalam lima tahun (2011-2015), adalah :
110
1.
Masih
rendahnya
kinerja
birokrasi
pemerintahan
dalam
memberikan
pelayanan publik serta belum optmalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. 2.
Masih
rendahnya
tingkat
kesejahteraan
masyarakat
meskipun
dari
perkembangan yang ada kecenderungan jumlah penduduk miskin telah menunjukkan penurunan serta belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam menunjang pembangunan disebabkan oleh masih rendahnya kualitas SDM khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan. 3.
Tingginya ketergantungan perekonomian terhadap sumberdaya alam tidak terbaharukan
(non
renewable
resources)
serta
belum
optimalnya
pengembangan sektor unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan yang berdaya saing. 4.
Masih rendahnya pedapatan daerah yang berasal dari sektor agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata.
5.
Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dalam memacu perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan dasar untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas.
6.
Degradasi Sumberdaya Alam dan tingginya alih fungsi lahan serta eksploitasi sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan mendorong pada tingginya kerusakan lingkungan.
7.
Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan belum optimal.
111
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 5.1 Visi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2011 – 2015 adalah : “Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan” Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut : Sejahtera
adalah, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat (sosial, ekonomi dan budaya) untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan besar serta koperasi. Berkeadilan adalah pembangunan yang adil dan merata serta penegakan hukum dalam rangka mencipatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.
5.2 Misi Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan 113
Kutai Kartanegara Tahun 20011-2015, misi pembangunan Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. 4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata. 5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. 6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. 7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
5.3 Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025. Agar misi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Kutai Karanegara, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut : 114
Misi Pertama : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. Tujuan : 1. Mewujudkan daerah yang
memiliki tata pemerintahan yang demoktaris dan
berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel. 2. Mewujudkan daerah dengan sistem pelayanan publik yang efektif dan efeisien. Sasaran : 1. Berkurangnya tindak pidana korupsi 2. Semakin membaiknya integritas layanan publik 3. Semakin membaiknya opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah per SKPD
Misi Kedua : Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Tujuan : 1. Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertaqwa kepada Tuhan YME, berdasarkan falsafah Pancasila Sasaran : 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya pengangguran terbuka. 3. Menurunnya persentase penduduk miskin
115
Misi Ketiga : Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. Tujuan : 1. Mendorong usaha mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terbaharui (unrenewable resources) ke SDA yang terbaharui (renewable resources) 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal 3. Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Sasaran : 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat 2. Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas 3. Meningkatnya pendapatan perkapita 4. Meningkatnya investasi
Misi Keempat : Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata Tujuan : 1. Mengembangkan industri yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal. 2. Mengembangkan
kegiatan
investasi
diarahkan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis
pertanian
dan
kelautan,
industri
pengolahan,
agribisnis
dan
agroindustri. 116
Sasaran : 1. Meningkatnya nilai tukar petani 2. Meningkatnya produksi tanaman pangan 3. Meningkatnya produksi perkebunan 4. Pengembangan hutan tanaman industri 5. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging 6. Meningkatnya produksi perikanan tangkap 7. Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata) 8. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik
Misi Kelima : Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas Tujuan : 1. Mewujudkan ketersedian dan kualitas infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat Sasaran : 1. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan yang semakin membaik. 2. Meningkatnya rasio jaringan irigasi. 3. Meningkatnya rasio rumah layak huni 4. Meningkatnya rasio permukiman layak huni 5. Persentase ruang terbuka hijau di perumahan. 6. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 7. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas 8. Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.
117
Misi Keenam : Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam
Tujuan : 1. Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengembangkan kearipan lokal 2. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten Sasaran : 1. Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis. 2. Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau. 3. Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
Misi Ketujuh : Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan Tujuan : 1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak Sasaran : 1. Membaiknya Gender Empowerment Measurement (GEM) 2. Membaiknya Gender-related Development Index (GDI) 3. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera
118
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1 Strategi Pembangunan Daerah Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju ”Kutai Kartanegara Sejahtera dan Berkeadilan”, diperlukan strategi pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Grand Strategy Pembangunan Kutai Kartanegara 2011 – 2015 diarahkan pada 7 (tujuh) Misi GERBANG RAJA (Gerakan Pambangunan Rakyat Sejahtera),
yang
menjadi
pedoman
dalam
penyusunan
arah
kebijakan
pembangunan. Berkaitan Visi GERBANG RAJA yang mengedepankan Kesejahteraan dalam Pembangunan
yang
berkeadilan,
maka
ditetapkan
strategi
pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 sebagai berikut : I. Pemantapan Tata Kelola Kepemerintahan melalui Pengawasan dan Motivasi Meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntablitas dan Motivasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (clean and good governance).
Gambar 6.1. Strategi good governance
Sasaran:
Isu Strategis :
1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya aparatur dalam rangka pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.
Misi I
2.
3.
Berkurangnya tindak pidana korupsi Semakin membaiknya integritas layanan publik Semakin membaiknya opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah per SKPD
Strategi: Pemantapan Tata Kelola Kepemerintahan melalui Pengawasan dan Motivasi
Kinerja: • Penerapan Pakta Integritas • Penerapan kode etik di SKPD • Penerapan e procurement
II. 120
II.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Gambar 6.2. Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran: •
Isu Strategis :
Meningkatnya
indeks
Strategi:
pembangunan manusia. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya aparatur dalam rangka pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.
Misi 2
•
Meningkatnya partisipasi angkatan
kerja
dan
menurunnya
Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing
pengangguran terbuka. •
Menurunnya persentase
Kinerja: • % Pengangguran terbuka • Angka harapan hidup • Angka melek huruf • Rata-rata lama sekolah • % penduduk miskin •
penduduk miskin
III.
III.
Menumbuhkan sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi Mengembangkan sentra perekonomian dalam upaya meningkatkan produktivitas dan nilia tambah yang berbasis usaha ekonomi lokal (usaha kerakyatan) dan peningkatan investasi ke arah terciptanya perluasan kesempatan kerja.
121
Gambar 6.3. Strategi Menumbuhkan Sentra Perekonomian
Isu Strategis : 1. Belum tumbuhnya sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi 2. Belum dikembangkannya potensi dan daya saing agribisnis industry dan IV. pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah
Sasaran:
• •
Misi 3
• •
Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas Meningkatnya pendapatan perkapita Meningkatnya investasi
Strategi: Menumbuhka n sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi
Kinerja: • Pertumbuhan ekonomi • PDRB Migas • Pendapatan Perkapita • Investasi
V. VI. VII.
IV.
Mengembangkan potensi dan daya saing agribisnis, industri dan pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah Mengembang sektor-sektor berbasis renewable resources untuk meningkatkan daya saing dengan mengembangkan cluster yang berbasis agribisinis, industri dan pariwisata. Dengan kinerja di tiga sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
122
Gambar 6.4. Strategi Mengembangkan Potensi dan Daya Saing
Sasaran:
Isu Strategis : 1. Belum dikembangkannya potensi dan daya saing agribisnis industry dan pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah 2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam sebagai daya tawar dalam persaingan ekonomi nasional dan regional 3. Belum tumbuhnya sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi
Misi 4
• Meningkatnya nilai tukar petani • Meningkatnya produksi tanaman pangan • Meningkatnya produksi perkebunan • Pengembangan hutan tanaman industri • Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging • Meningkatnya produksi perikanan tangkap • Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata) • Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik
Strategi: Mengembang kan Potensi dan Daya Saing
Kinerja: • Nilai tukar petani • Produksi tanaman pangan • Produksi perkebunan • Produksi daging • Produksi perikanan tangkap • PDRB Pariwisata
VIII. IX.
V.
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka pemerataan fasilitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mengintegrasikan perekonominan di Kutai Kartanegara dalam upaya pengurangan kesenjangan pelayanan dan sebagai pembuka
keterisolasian
antar
wilayah.
Sehingga
setiap
wilayah
(kecamatan/desa) akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk ikut serta dalam proses produksi dan distribusi.
123
Gambar 6.5. Strategi Pembangunan Infrastruktur
Isu Strategis : 1. Belum optimalnya dokumen RTRW sebagai landasan perencanaan pembangunan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan pola dan struktur ruang kurang optimal 2.
Kurangnya dukungan infrastruktur dalam rangka pemerataan fasilitas pelayanan publik.
Misi 5
Sasaran: • Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan yang semakin membaik. • Meningkatnya rasio jaringan irigasi. • Meningkatnya rasio rumah layak huni • Meningkatnya rasio permukiman layak huni • Persentase ruang terbuka hijau di perumahan. • Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB • Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas • Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.
Strategi: Pembangu nan infrastruktur
Kinerja: • Panjang jaringan jalan dlm kondisi baik • Rasio jaringan irigasi • Rasio rumah layak huni • Rasio Permukiman layak huni • Rasio ruang terbuka hijau • Menurunnya pelanggaran lalu lintas • Rasio ketersediaan daya listrik
X. XI.
VI.
Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Strategi ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan kelestarian alam, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.
124
Isu Strategis :
Gambar 6.6. Pelestarian SDA dan Lingkungan
1. Kurangnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan kelestaria lingkungan hidup 2. Belum optimalnya dokumen RTRW sebagai landasan perencanaan pembangunan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan pola dan struktur ruang kurang optimal
Misi 6
Sasaran: • Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis. • Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau. • Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
Strategi: Pelestarian SDA dan Lingkungan
Kinerja: • % rehabilitas hutan terhadap lahan Kritis • % ruang terbuka Hijau • Status lingkungan hidup daerah (SLHD) • Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
XII.
VII.
Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak.
125
Gambar 6.7. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Isu Strategis : 1. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan belum optimal. 2.
Belum tumbuhnya sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi
Misi 7
Sasaran: • Membaiknya Gender Empowerment Measurement (GEM) • Membaiknya Genderrelated Development Index (GDI) • Menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera
Strategi: Pengarusuta maan Gender dan Perlindungan Anak
Kinerja: • GEM • GDI • Laju pertumbuhan penduduk
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam rangka mencapai misi pembangunan Kutai Kartanegara 2011-2015 diperlukan arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam melakukan langkah kerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merumuskan programprogram pembangunan dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari masing-masing SKPD. Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan memperhatikan strategi pembangunan di atas, maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah : 1. Misi pertama : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance.
126
A. Urusan Bidang Pemerintahan Umum Kebijakan: 1. Perbaikan budaya kerja, akuntablitas kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai. 2. Penyediaan Peralatan dan bahan Penunjang kinerja aparatur. 3. Menata sistem produk hukum daerah. 4. Meningkatkan Pengawasan internal dan pengendalian pembangunan (SPIP) untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.
B. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Kebijakan : 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan stakeholder untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran. 2. Mengembangkan
kapasitas,
potensi
dan
kompetensi
lembaga
perencanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah dan pemerintahan.
C. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan : 1. Stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan ganguan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. 2. Meningkatkan etika berpolitik, budaya, demokrasi, jiwa nasionalisme.
127
D. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebijakan : Mewujudkan DESA MANDIRI. E. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. 2. Penguatan komunikasi pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. F. Urusan Bidang Komunikasi dan informatika Kebijakan : Penguatan komunikasi pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. G. Urusan Bidang Kearsipan Kebijakan : Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Misi kedua : Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. A. Urusan Bidang Pendidikan Kebijakan : 1. Perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini (PAUD). 2. Meningkatkan Penyelenggaran Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun. 3. Pelaksanaan pendidikan non formal. 4. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 5. Meningkatkan kesejahteraan Guru. 128
B. Urusan Bidang Pepustakaan Kebijakan : Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat melalui GERAKAN CINTA BACA (Rumah Buku dan Perpustakaan Keliling). C. Urusan Bidang Kesehatan Kebijakan : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Posyandu, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling termasuk Puskesmas terapung, renovasi dan perluasan Rumah Sakit Umum dan Pembangunan Rumah Sakit Unggulan. 3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat. 4. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan keberdayaan serta pemahaman dan penerapan prilaku hidup bersih dan sehat. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. 6. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular. 7. Meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat.
D. Urusan Bidang Pemuda dan Olah Raga Kebijakan : 1. Meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; pendidikan, keterampilan, kewiausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral. 2. Meningkatkan kualitas pembinaan, prasarana dan sarana olah raga untuk peningkatan prestasi olah raga. 129
E. Urusan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kebijakan : 1. Memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja. 2. Meningkatkan daya saing dan standar mutu tenaga kerja (KLINIK TENAGA KERJA). 3. Meningkatkan kerjasama penanganan transmigrasi.
F. Urusan Bidang Sosial Kebijakan : 1. Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. 2. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. 3. Misi ketiga : Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. A. Urusan Bidang Penanaman Modal Kebijakan : 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perijinan investasi (termasuk bagi UMKM). 2. Meningkatkan data pontensi investasi dan promosi investasi.
130
B. Urusan Bidang Industri Kebijakan : Meningkatkan daya saing industri dan mendorong optimalisasi penggunaan sumberdaya lokal untuk memperkokoh kemitraan hulu-hilir serta industri kecil, menengah dan besar.
C. Urusan Bidang Perdagangan Kebijakan : Mengembangkan manajemen usaha perdagangan, pemantauan standar kualitas barang dan jasa serta mengintensifkan pengendalian distribusi. D. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebijakan : 1. Menjadikan Kutai Kartanegara sebagai KABUPATEN PENGGERAK KOPERASI. 2. Mengembangkan
UMKM
melalui
peningkatan
manajemen
usaha,
kemampuan akses modal inovasi produk, kualitas hasil produk dan pemasaran hasil produk. 3. Membangun kemitraan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (Kredit modal kelompok usaha bersama).
4. Misi Keempat : Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata. A. Urusan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Kebijakan : 1. Mengembangkan
Pertanian,
Peternakan
dan
Perkebunan
berbasis
komoditas unggulan per desa. 2. Mengembangkan Lumbung Kesejahteraan Desa (LKD), safety belt ekonomi desa. 131
3. Perluasan kesempatan kerja dan diversivikasi ekonomi pedesaan. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. 5. Meningkatkan Penyuluh Pertanian (SATU DESA – SATU PENYULUH). B. Urusan Bidang Perkebunan Kebijakan : Meningkatkan produksi, Produktivitas dan mutu tanaman perkebunan serta dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. C. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Kebijakan : 1. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kaluatan dan perikanan. 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan. 3. Meningkatkan sistem penyuluhan perikanan. D. Urusan Bidang Kehutanan Kebijakan : 1. Meningkatnya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya kehutanan 2 Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan. E. Urusan Bidang Pariwisata Kebijakan : 1. Meningkatkan daya tarik, daya saing dan promosi pariwisata dengan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata. 2. Pelestarian nilai-nilia luhur warisan budaya sebagai pendukung obyek wisata daerah.
3. Misi kelima:
meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk
menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. 132
A. Urusan Bidang Pekerjaan Umum Kebijakan : 1. Pembangunan jaringan
jalan dan jembatan (Program Jalan Jembatan
Masuk Desa). 2. Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana jalan, jembatan dan pengairan. 3. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, serta pendayagunaan sumber daya air B. Urusan Bidang Perhubungan Kebijakan : Mengembangkan
infrastruktur
transportasi
perhubungan
dalam
rangka
peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa. C. Urusan Pertanahan Kebijakan : 1. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan. 2. Meningkatkan pengendalian pemanfataan lahan. D. Urusan Bidang Penataan Ruang Kebijakan : Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang.
E. Urusan Bidang Perumahan dan Pemukiman Kebijakan : 1. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman. 2. Meningkatkan penertiban kawasan kumuh. F. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan : 133
4. Meningkatkan
Pemanfaatan
energi
terbarukan
yang
berwawasan
lingkungan (Teknologi Solar, Water, Wind, Gas dan Steam Energy). 6. Misi keenam : Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. A. Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kebijakan : 1. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. 2. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan. B. Urusan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kebijakan : Meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. 7. Misi ketujuh : Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. A. Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kebijakan : 1. Meningkatkan
upaya
pemberdayaan
perempuan
yang
berbasis
kemandirian berusaha. 2. Memantapkan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) dan Kabupaten Layak Anak (KLA).
134
B. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kebijakan : 1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 2. Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri. 3. Meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujdkan keluarga sejahtera.
135
BAB VII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN
7.1 Program Prioritas Untuk mewujudkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan GERBANG RAJA yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan didasarkan indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaan RPJMD 2011 – 2015. Program Unggulan GERBANG RAJA merupakan Program Dedicated yang menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat, adapun program unggulan Gerbang Raja, sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Pemerintahan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya Pengawasan Pelaksanaan good governance di semua SKPD b. Diterapkannya fakta integritas bagi pejabat esselon II, III dan IV c. Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dengan memberikan kesempatan Tugas Belajar, Izin Belajar kepada PNS d. Dilanjutkannya pemberantasan praktik korupsi e. Tersusunnya kemudahan Standar Pelayanan Publik dengan Sistem Intergrasi Layanan (SIL) f. Meningkatnya insentif Kepala Desa, RT, Linmas, Kepala Adat/Dusun, BPD dan LPM g. Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP gratis
136
2. Program Pengembangan Pendidikan dengan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai :
a. “Satu Guru – Satu Laptop”. b. Alokasi Dana Pendidikan 20 % dari APBD c. Insentif bagi guru dan dosen d. Terlaksananya pemberantasan Buta Aksara Melalui Zona Bebas Buta Aksara (ZBBA) e. Terbangunnya Sekolah Unggulan di wilayah pantai dan hulu berbasis karakteristik daerah f. Terbangunnya sekolah rintisan bertaraf Internasional g. Terpenuhinya Buku Pelajaran bagi siswa h. Adanya bantuan Pendidikan bagi siswa miskin i.
Dikembangkannya Pesantren dan Madrasah Unggulan
j.
Dibangunnya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terpadu (SIMPENDU)
k. Dikembangkannya (SAHADU SIDIK)
Saluran
Harapan,
Pengaduan
aspirasi
Pendidikan
3. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Adanya bantuan dana kelahiran dan santunan kematian serta asuransi kesehatan bagi masyarakat b. Didirikannya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan berbagai Program D3 Kesehatan seperti kebidanan, lingkungan, gizi, analisis, dan lain-lain c. Adanya gerakan anak sehat Kutai Kartanegara melalui Satu Bidan Satu Desa d. Adanya Program Desa Sehat Mandiri e. Meningkatnya program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) sampai kesemua tingkatan dan tepat sasaran. f. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan 137
Posyandu, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling termasuk Puskesmas terapung, renovasi dan perluasan Rumah Sakit Umum dan Pembangunan Rumah Sakit Unggulan g. Adanya percepatan pembangunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD)
4. Program Pembangunan Infrastruktur, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya akses interkoneksisitas melalui Peningkatan jalan dan jembatan tembus desa “Program Jalan dan Jembatan Masuk Desa” (PJJMD) Gerbang Raja b. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan listrik, pengadaan mesin pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi desa, pembangunan jaringan air bersih desa. c. Kemudahan kredit untuk perumahan rakyat miskin (program rumah murah) d. Meningkatnya sarana dan prasarana melalui transportasi air bagi rakyat pesisir dan pedalaman
bantuan
peningkatan
5. Program Pembangunan Ekonomi, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Mudahnya akses kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta kelompok usaha b. Adanya Program Kawasan Unggulan Ekonomi (KUE) per kecamatan c. Meningkatnya usaha BUMDes d. Meningkatnya usaha koperasi rakyat melalui penguatan manajemen, insentif permodalan dan pasar e. Meningkatnya program penyediaan Pasar Desa f. Mempertahankan Program Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) g. Adanya kredit modal kelompok usaha bersama 6. Program Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Pengadaan Klinik Tenaga Kerja “Gerbang Raja” b. Menguatnya program Link and Match (pendidikan berbasis kerja - survey) 138
c. Pengadaan “Bursa Pencari Kerja” Kabupaten Kutai Kartanegara d. Meningkatnya program Zona Bebas Pekerja Anak
7. Program Pembangunan Pertanian, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Menguatnya sektor Pertanian melalui pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan per desa (Pertanian, Peternakan dan Perikanan) b. Ditetapkannya Penetapan kawasan pertanian bebas pertambangan dengan Perda c. Adanya pengawasan pelaksanaan subsidi pertanian d. Adanya revitalisasi dan optimalisasi Rice Processing Unit dalam upaya pasar beras di Kaltim e. Adanya Program Lumbung Kesejahteraan Desa (LKD) sebagai safety belt ekonomi desa f. Adanya Program pemuliaan tanaman lokal g. Adanya Program percontohan pemanfaatan lahan eks tambang sebagai percontohan areal demplot pertanian dan perikanan serta peternakan h. Adanya Program ekonomi Desa melalui Program penguatan jejaring ekonomi Desa dalam satu wadah GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai modal social
8. Program Pemuda dan Olah Raga, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga disemua cabang olahraga b. Adanya program pembinaan dan pemberdayaan atlit local
139
9. Program Pengembangan Pariwisata, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Adanya Program Desa Budaya sebagai daerah tujuan Wisata b. Adanya Gerakan SATU HARI Budaya Kutai Kartanegara c. Adanya penelitian sejarah kebudayaan daerah Kutai Kartanegara
10. Program Pembinaan Kehidupan Beragama dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya Insentif bagi Imam P3N, dan Dai Desa serta rohaniawan. b. Membaiknya Sarana dan Prasarana Ibadah Keagamaan diseluruh Kecamatan dan Desa c. Adanya bantuan operasional Organisasi dan kelompok keagamaan
11. Program Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan indikator yang akan dicapai : a. Adanya Pengadaan sistem deteksi dini bagi kerusakan lingkungan b. SOP bagi pengelolaan sumberdaya alam khususnya dibidang pertambangan c. Diterapkannya 30% kawasan terbuka hijau d. Adanya Program Sekolah Hijau sebagai pendidikan lingkungan sekolah e. Adanya perlindungan kawasan hutan mangrove pada kawasan pesisir f. Adanya percontohan system daur ulang (3R) melalui “Gerakan masyarakat yang berbasis daur ulang” g. Lestarinya pembangunan desa yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan tambak dengan sistem Silfofishery dan sistem tendon h. TertanamnyaPenanaman mangrove di Delta Mahakam i.
Adanya reboisasi pada kawasan hutan serta penghijauan pada kawasan budidaya
140
12. Program Pemberdayaan Perempuan dan Gender, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya usaha perempuan melalui Kegiatan Usaha Bersama Wanita (KUBW) b. Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di Bidang Reproduksi dan Kependudukan c. Adanya bantuan penunjang untuk Hari Anak dan Hari Ibu d. Terbentuknya forum perempuan untuk kesehatan “Gerakan perempuan Kukar Sehat” Berbagai program unggulan tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan pencapaian Misi GERBANG RAJA yang dilaksanakan oleh SKPD, lintas SKPD dan Lintas Kewilayahan, didasarkan pada Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD)
7.2 Program Pencapaian Misi Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam sistem perencanaan pembangunan, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015, perlu dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program dalam Renstra-SKPD sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Berikut adalah program yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang disertai dengan indikator kinerja:
141
7.2.1 M i s i I : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. Tuntutan untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel
merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pengawasan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur yang profesional, diwujudkan ke dalam pelaksanaan misi pertama dari GERBANG RAJA. Dalam upaya mewujudkan misi pertama, maka berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilengkapi dengan indikator kinerja, sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan Umum. A. Kebijakan : Perbaikan budaya kerja, akuntablitas kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai. Implementasi dari kebijakan tersebut di atas, yang dilaksanakan melalui program : 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a.
Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan, dengan sub indikator, adalah :
a.1. Pembinaan Karier PNS, yang parameternya terdiri atas : -
Jumlah Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS
-
Jumlah Instrumen Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional PNS
-
Jumlah Penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan Penghargaan atas masa Pengabdian 142
a.2.
Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian, yang parameternya
terdiri atas : -
Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
-
Jumlah penataan dokumen/berkas kepegawaian
-
Jumlah Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
-
Jumlah rapat koordinasi Kepegawaian a.3. Pelayanan Aparatur, yang parameternya adalah :
-
Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kepegawaian (Karpeg, Karis / Karsu, Taspen, dll )
-
Jumlah Pelayanan Pegawai pindah tugas & Purna tugas a.4.
Peningkatan Kesejahteraan PNS, yang parameternya adalah :
-
Jumlah penambahan insentif PNS
-
Jumlah fasilitasi penyediaan perumahan PNS
-
Jumlah pemberian jaminan asuransi kesehatan tambahan bagi PNS
2) Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : Terselenggaranya fasilitasi dan pelayanan PNS pindah/purna tugas, yang parameternya terdiri atas : -
Jumlah PNS yang di fasilitasi pindah tugas dan purna tugas
-
Jumlah Bimbingan terhadap PNS persiapan purna tugas
3) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : Meningkatnya Disiplin aparatur, dengan parameternya adalah : -
Jumlah Pengadaan Pakaian dinas, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Korpri, Pakaian Khusus Hari-hari tertentu beserta kelengkapannya 143
-
Jumlah Penyediaan Alat Pencatat Kehadiran pegawai
-
Jumlah Pegawai yang ditindak akibat tindakan
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : Meningkatnya kualitas aparatur daerah, dengan parameternya adalah : -
Jumlah Pelaksanaan Diklat Prajabatan & Struktural
-
Jumlah Analisis Kebutuhan Diklat Teknis & Fungsional
-
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan Fungsional
-
Jumlah Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar
B. Kebijakan : Penyediaan Peralatan dan Bahan Penunjang Kinerja Aparatur. Implementasi dari kebijakan tersebut di atas, yang dilaksanakan melalui program : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, dengan parameternya adalah: -
Jumlah ATK yang dibutuhkan
-
Jumlah Cetakan yang dibutuhkan
-
Jumlah Pemakaian Listrik, Air, Telephon yang dibutuhkan/Bln/Thn
-
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan
-
Jumlah Makanan dan Minuman yang dibutuhkan / Bln/Thn
-
Jumlah Komponen instalasi listrik dan penerangan Kantor
-
Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibutuhkan
-
Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 144
-
Jumlah Jasa Jaminan barang milik daerah
-
Jumlah Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
-
Jumlah besaran biaya untuk jasa kebersihan kantor
b. Terwujudnya koordinasi dan peningkatan kualitas pelayanan Terwujudnya koordinasi dan peningkatan kualitas pelayanan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan parameternya adalah : -
Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Dinas yang dibutuhkan
-
Jumlah Perlengkapan Kantor dan Rumah Dinas yang dibutuhkan
-
Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional yang dibutuhkan
-
Jumlah Meubelair yang dibutuhkan
-
Jumlah Pembangunan Kantor, Rumah Dinas yang dibutuhkan
C. Kebijakan : Menata sistem produk hukum daerah Implementasi dari kebijakan tersebut di atas, yang dilaksanakan melalui program : 1) Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya kinerja DPRD yang akuntabel, yang parameternya adalah : -
Jumlah Raperda yang disetujui
-
Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat
-
Jumlah Rapat alat kelengkapan Dewan.
-
Jumlah Rapat Paripurna. 145
-
Jumlah Kegiatan Reses.
-
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah.
-
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, dengan parameternya yakni : -
Jumlah koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
-
Jumlah penyusunan rencana kerja Raperda yang diselesaikan
-
Jumlah Legislasi Raperda yang diselesaikan
-
Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Perda
-
Jumlah Publikasi Perda yang dilakukan.
-
Jumlah kajian peraturan per-UUan daerah/naskah akademik terhadap peraturan per-UUan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan per-UUan daerah
D. Kebijakan
:
Meningkatkan
pembangunan (SPIP)
Pengawasan
internal
dan
pengendalian
untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik.
Implementasi dari kebijakan ini, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator kinerja yang akan dicapai a. Diterapkannya Pakta Integritas bagi pejabat esselon II, III dan IV , dengan parameternya adalah : -
Jumlah pengawasan pelaksanaan pakta integritas.
b. Meningkatnya pengawasan secara berkala
terhadap pelaksanaan good
governance di semua SKPD, dengan parameternya yakni : 146
-
Jumlah pelaksanaan pengawasan dalam setahun
-
Jumlah koordinasi pengawasan
-
Jumlah pengendalian manajemen kebijakan KDH
-
Jumlah pelaksanaan evaluasi berkala dari hasil temuan pengawasan
c. Mencegah tindakan-tindakan penyimpangan terhadap aturan dan kerugian keuangan negara, dengan parameternya yakni : -
Jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan aturan
-
Jumlah pengawasan terhadap penggunaan keuangan
d. Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat, dengan parameternya yakni : -
Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat
-
Jumlah penanganan kasus akibat temuan pengawasan
e. Pembinaan pengawasan melekat (SPIP), dengan parameternya yakni : -
Jumlah sosialisasi pengawasan melekat (SPIP)
2. Program peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sistem pelayanan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya kualitas pelayanan melalui penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan Sistem Integritas Layanan (SIL), dengan parameter : -
Jumlah kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan
-
Jumlah kecamatan yang menerima pelimpahan kewenangan
-
Jumlah Capaian Kinerja SKPD yang sesuai dengan SPM
-
Jumlah Sistem pelayanan yang terintegrasi
-
Jumlah SOP yang tersusun di masing-masing SKPD b. Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat, dengan parameter :
147
-
Jumlah layanan publik
pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kukar -
Jumlah dokumen analisis indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang dilaksanakan/ disusun
E. Kebijakan
:
Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
keuangan
daerah,
dilaksanakan melalui program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi
sumber-sumber
pendapatan daerah, yang parameternya adalah : -
Jumlah
intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber
pendapatan daerah b. Optimalnya pengelolaan asset daerah -
Jumlah kebutuhan barang pada masing-masing SKPD
-
Jumlah barang yang dapat ditetapkan standar harga
-
Jumlah Analisis Standar Belanja yang dapat ditetapkan
-
Jumlah pengadaan barang sesuai rencana kebutuhan
-
Jumlah, nilai dan kondisi barang yang tercatat dalam buku induk inventaris.
-
Jumlah penyelesaian sengketa aset yang tertangani
-
Inventarisasi jumlah aset yang dapat dimanfaatkan
-
Jumlah pemanfaatan aset yang dapat dilaksanakan
-
Jumlah barang yang telah ditetapkan statusnya pada masing-masing SKPD
-
Jumlah barang yang dihapuskan dan dipindahtangankan
-
Jumlah barang yang dapat ditelusuri dokumen legal asetnya 148
-
Tingkat kesesuaian antara neraca aset dengan neraca keuangan
-
Jumlah aset yang telah sesuai dengan bukti legal aset
-
Jumlah Aset yang sudah diamankan baik secara administrasi, hukum maupun fisik (sertifikasi, pemasangan patok/batas tanah, pemagaran, pemasangan plang).
c. Terwujudnya
pengelolaan
anggaran
yang
akuntabel
dalam
rangka
meningkatkan performance pengelolaan keuangan (Opini WTP), dengan parameter : -
Ketepatan waktu dalam penetapan Perda tentang APBD, Perbup tentang Penjabaran APBD dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
-
Penetapan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perbup tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Ketepatan waktu SKPD menyampaikan laporan neraca keuangan dan sesuai ketentuan yg berlaku.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
pada
SKPD,
yang
parameternya adalah : -
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
-
Jumlah aparatur yang memahami penyusunan laporan capaian kinerja SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
-
Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja yang terbangun
b. Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung Tecapaian kinerja organisasi, dengan parameter : 149
-
Jumlah dokumen Juklak/Juknis yang mendukung capaian kinerja organisasi
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah A. Kebijakan : Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan stakeholder untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran. Implementasi dari kebijakan tersebut di atas, yang dilaksanakan melalui program : 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator
kinerja
yang akan dicapai: a. Meningkatnya kualitas rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, dengan parameter : -
Jumlah dokumen rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
-
Tingkat kesesuaian dokumen RPJPD, RPJMD Renstra
b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Musrenbang, dengan parameter: -
Jumlah aspirasi masyarakat yang dapat terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)
-
Jumlah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang
c. Meningkatnya pemantauan, analisis dan evaluasi rencana pembangunan daerah, dengan parameter : -
Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah berdasarkan sumber dana
-
Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah dalam setahun.
-
Jumlah
dokumen
pelaporan
hasil
monitoring
dan
evaluasi
rencana
pembangunan daerah d. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, dengan parameter : 150
-
Jumlah rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara
e. Meningkatnya Pengkajian Kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan parameter : -
Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dalam rangka pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembagunan daerah
-
Jumlah dokumen yang dihasilkan dari hasil pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah
f. Meningkatnya kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan parameter : -
Ketepatan
proses
penyusunan
anggaran
sesuai
dengan
kalender
penganggaran. -
Jumlah konsultasi publik terhadap penyusunan RAPBD
g. Meningkatnya Kualitas penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD, dengan parameter : -
Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan LKPJ. LPPD dan ILPPD
-
Jumlah sistem informasi penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD
h. Meningkatnya
kemitraan
pemerintah,
swasta
dan
masyarakat
dalam
pembangunan, dengan parameter : -
Jumlah kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam Pembangunan
i. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penetapan kebijakan, dengan parameter : -
Jumlah
pertemuan untuk perencanaan program pemberdayaan ( PNPM
Mandiri Perkotaan/Pedesaan -
Jumlah
keterlibatan
unsur
masyarakat
untuk
perencanaan
program
pemberdayaan ( PNPM Mandiri Perkotaan/ Pedesaan 151
A. Kebijakan : Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi lembaga perencanaan
dalam
menyusun
perencanaan
pembangunan
secara
berkeadilan dan berkelanjutan. 1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
ekonomi
dan
mengembangkan perencanaan regional dan ekonomi kerakyatan, dengan parameter : -
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Regional dan Ekonomi Kerakyatan b. Meningkatnya koordinasi, pengendalian perencanaan dan penganggaran bidang ekonomi, dengan parameter :
-
Jumlah Rapat Koordinasi
Pengendalian Perencanaan dan penganggaran
bidang ekonomi. 2) Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya dan mengembangkan perencanaan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, dengan parameter : -
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan sosial budaya
bidang
pemerintahan dan kemasyarakatan. b. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran bidang sosial budaya serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan, dengan parameter : -
Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran bidang Sosial budaya serta Evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan
152
3) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya kualitas perencanaa sarana dan prasarana wilayah, ruang dan sumberdaya alam dan mengembangkan perencanaan wilayah perdesaan dan perkotaan, dengan parameter : -
Jumlah dokumen Perencanaan sarana dan prasarana wilayah, ruang dan sumber daya alam dan mengembangkan perencanaan wilayah pedesaan dan perkotaan b. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran bidang sarana dan prasarana wilayah serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan, dengan parameter :
-
Jumlah Rapat koordinasi perencanaan dan penganggaran bidang sarana dan prasarana wilayah serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan. c. Meningkatnya
koordinasi
penetapan
rencana
tata
ruang,
dengan
parameter : -
Jumlah Koordinasi penetapan rencana tata ruang
4) Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya
kemampuan
teknis
aparatur
perencanaan,
dengan
parameternya adalah : -
Jumlah Pegawai mengikuti Diklat teknis Perencanaan
-
Jumlah Pelaksanaan Diklat teknis perencanaan
-
Jumlah Bimtek perencanaan
b. Meningkatnya sosialisasi kebijakan dan Bimtek perencanaan, dengan parameter : -
Jumlah sosialisasi kebijakan 153
B. Kebijakan : Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah dan pemerintahan. 1) Program
Pengembangan
Data/Informasi/statistik
daerah,
dengan
indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, dengan parameter : -
Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
-
Jumlah sarana Publikasi
b. Tersedianya data pokok pembangunan daerah, dengan parameter : -
Jumlah data pokok pembangunan daerah ( KDA, PDRB, PROFIL DAERAH, 8 kelompok data, survei makro sosial ekonomi ) c. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan, dengan parameternya yaitu :
-
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan d. Meningkatnya penyusunan, analisis dan data informasi perencanan bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana/prasaran wilayah, yang parameternya adalah :
-
Jumlah penyusunan, analisis dan data informasi perencanan bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana/prasarana wilayah
3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : A. Kebijakan : Stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan ganguan dalam menjaga ketenraman dan ketertiban, yang dilaksanakan melalui Program : 1) Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan indikator kinerja yang akan dicapai :
154
a. Meningkatnya
kemampuan
pemerintah
dalam
pencegahan
dini
dan
penanggulangan bencana, yang parameternya adalah : -
Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
-
Jumlah Pengadaan tempat penampungan
sementara dan evakuasi
penduduk dari bencana alam -
Jumlah Sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
-
Jumlah Logistik dan Obat-Obatan bagi Penduduk di tempat penampungan sementara
2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, dengan parameter : -
Jumlah Kejadian Kamtibmas
-
Jumlah Pos Jaga / Ronda
-
Jumlah Linmas
B. Kebijakan
:
Meningkatkan
etika
berpolitik,
budaya,
demokrasi,
jiwa
nasionalisme, yang dilaksanakan melalui Program : 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan indikator indiKator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik, yang parameternya adalah: -
Jumlah Sosialisasi . Pendidikan politik di Masyarrakata ( 18 kecamatan ).
-
Data base partai politik.
-
Jumlah rapat koordinasi forum-forum diskusi politik.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, dengan parameternya yakni : 155
-
Jumlah kehadiran pemilih di TPS
-
Jumlah calon anggota Legislatif.
c. Meningkatnya wawasan kebangsaan. -
Jumlah Konflik yang bersumber dari unsur SARA
4. Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
:(Ditambahkan
Program
Permendagri 13 diluar Program Peran Perempuan di Pedesaan) 1) Kebijakan : Mewujudkan Desa Mandiri, yang dilaksanakan melalui Program : 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Tersusunnya
Peraturan Bupati tentang
standar desa mandiri, dengan
parameter : -
Jumlah Peraturan Bupati tentang Desa Mandiri
b. Meningkatnya jumlah desa mandiri, yang parameternya adalah: -
Jumlah Desa Mandiri
2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan indikator yang akan dicapai : (tambahan Permen 13) a. Meningkatnya jumlah badan usaha milik desa -
Jumlah badan usaha milik desa
b. Meningkatnya keterampilan serta manajemen usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan. -
Jumlah pelatihan dan bimbingan bagi usaha mikro usaha kecil dan menengah.
3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan indikator yang akan dicapai : (tambahan Permen 13) a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa 156
-
Jumlah kehadiran masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Desa
b. Mengembangkan kelompok masyarakat pembangunan desa -
Jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa
4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan indikator yang akan dicapai : (tambahan Permen 13) a. Meningkatnya
kapasitas
aparatur pemerintah
desa
dalam
bidang
pembangunan kawasan perdesaan, pengelolaan keuangan desa serta manajemen pemerintahan desa -
Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis/diklat terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, pengelolaan keuangan desa serta manajemen pemerintahan desa
5. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil A. Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Terlaksananya penertiban KK dan KTP, dengan parameter : -
Jumlah Penertiban Administrasi KK dan KTP
-
Jumlah Razia penertiban KTP
b. Pencatatan dan penertiban akta catatan sipil, dengan parameter: -
Jumlah Masyarakat yang belum memiliki akta catan sipil
c. Meningkatnya pengoperasian SIAK secara terpadu, yang parameternya yaitu : -
Jumlah Pengoperasian SIAK secara terpadu di 18 kec.
-
Jumlah masyarakat yang terlayani
d. Adanya pengembangan data base kependudukan -
Jumlah sistem informasi kependudukan yang berbasis Teknologi Informasi 157
6. Bidang Komunikasi dan Informatika A. Kebijakan : Penguatan komunikasi pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan informasi, dengan parameter : -
Jumlah jaringan telekomunikasi di 18 Kecamatan
b. Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. -
Jumlah pelayanan pemerintah yang menggunakan Teknologi Informasi di 18 Kecamatan.
-
Jumlah kontens / jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat
c. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat. 2. Program Kerjasama Informasi dengan mas media, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab. 7. Bidang Kearsipan A. Kebijakan : Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan melalui program : 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah Daerah. 158
7.2.2 M i s i II : Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya mewujudkan misi kedua adalah mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan sumberdaya manusia (SDM) yang kreatif, produktif, inovatif melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal, serta mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sehat, berbudi pekerti luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Dalam pelaksanaan misi kedua,
maka berbagai program yang akan
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1) Bidang Pendidikan Dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pemkab Kukar berkomitmen untuk mengalokasikan Dana Pendidikan 20 % dari APBD. A. Kebijakan : Perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini (PAUD), yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD b. Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD B. Kebijakan : Meningkatkan Penyelenggaran Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun, yang dilaksanakan melalui program :
159
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan indikator kinerja
Bertambahnya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka
Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, yang akan dicapai melalui: a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar b. Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi Siswa SD/SMP c. Meningkatnya jumlah dan kualitas SD/SMP rintisan berstandar nasional (SSN) d. Meningkatnya jumlah dan kualitas SD/SMP rintisan
bertaraf
Internasional (SBI) dengan terbangunnya sekolah rintisan bertaraf internasional e. Revitalisasi Gedung SD/SMP f. Meningkatnya angka partisipasi paket A dan B serta pembinaan SMP Terbuka 3. Program
Pendidikan
Menengah,
dengan
indikator
kinerja
Bertambahnya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA, yang akan dicapai melalui : a.
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK
b. Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi Siswa SMA/SMK c. Meningkatnya jumlah dan kualitas SMA/SMK rintisan berstandar nasional (SSN) d. Meningkatnya jumlah dan kualitas SMA/SMK rintisan
bertaraf
Internasional (SBI) dengan terbangunnya sekolah rintisan bertaraf internasional e. Revitalisasi Gedung SMA/SMK f. Meningkatnya angka partispasi paket C serta pembinaan SMA Terbuka g. Meningkatnya pemanfaatan TIK pada SMA/SMK 160
4. Program
Pendidikan
Luar
Biasa,
dengan
indikator
kinerja
Bertambahnya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Luar Biasa, yang akan dicapai melalui : a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan luar biasa b. Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi Siswa Sekolah Luar Biasa
C. Kebijakan : Pelaksanaan pendidikan non formal, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pendidikan Non Formal, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Berkurangnya buta aksara untuk pencapaian Zona Bebas Buta Aksara ( ZBBA ) D. Kebijakan : Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya kualifikasi guru berkualifikasi Diploma dan Sarjana b. Meningkatnya guru yang bersertifikasi c. Meningkatnya kualitas sarana belajar mengajar 2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Dibangunnya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terpadu (SIMPENDU) b. Pengembangan
Saluran Harapan, Pengaduan aspirasi Pendidikan
(SAHADU SIDIK) 161
E. Kebijakan : Meningkatkan kesejahteraan Guru, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Guru, dengan indikator kinerja yang akan dicapai :
a. Meningkatnya Kesejahteraan guru melalui pemberian insentif 2. Bidang Perpustakaan A. Kebijakan
: Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat
melalui GERAKAN CINTA BACA (rumah buku dan perpustakaan keliling), yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan b. Meningkatnya Jumlah pengunjung Perpustakaan c. Mengembangkan perpustakaan desa d. Meningkatnya Pelayanan perpustakaan keliling 3. Bidang Kesehatan A. Kebijakan : Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak,
yang
dilaksanakan melalui porgram: 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya
cakupan
persalinan
yang
ditolong
oleh
tenaga
kesehatan b. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan kunjungan neonatus (KN3) serta cakupan kunjungan bayi 162
B. Kebijakan : Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Posyandu, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling termasuk Puskesmas terapung, renovasi dan perluasan Rumah Sakit Umum dan Pembangunan Rumah Sakit Unggulan, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya Posyandu Purnama dan Mandiri b. Meningkatnya Desa Siaga dan Pos Kesehatan desa menuju Desa Sehat Mandiri c. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (Posyandu, Polindes dan Puskesmas/Puskesmas Terapung) 2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata, indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit C. Kebijakan : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya pelayanan Kesehatan
bagi Mayarakat pada semua
tingkatan hingga layanan Rumah Sakit kelas III
melalui Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
163
D. Kebijakan
:
Meningkatkan
manajemen
mutu
pelayanan
kesehatan
masyarakat dan keberdayaan serta pemahaman dan penerapan prilaku hidup bersih dan sehat, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Pelayanan kesehatan di semua tingkatan yang memenuhi standar mutu 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya ketersedian dan keterjangkauan obat serta perbekalan E. Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan b. Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan 2. Program Sumber Daya Kesehatan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan, dengan : b. Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan
164
F. Kebijakan
:
Meningkatkan
upaya
pencegahan,
pemberantasan
dan
pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Menurunya angka kesakitan dan kematian b. Meningkatnya jumlah Desa mencapai Universal Child Immunization (UCI) menuju anak sehat Kutai Kartanegara c. KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat (<24 Jam) d. Meningkatnya upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS G. Kebijakan : Meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang Vit A dan kekurangan zat besi b. Meningkatnya kecamatan bebas rawan gizi
4) Bidang Pemuda dan Olah Raga A. Kebijakan : Meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; pendidikan, keterampilan, kewirausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Peningkatan peran serta kepemudaan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai :
165
a. Meningkatnya peran organisasi kepemudaan untuk mengatisipasi masalah-masalah sosial generasi muda b. Meningkatnya peran pemuda dalam berbagai bidang keterampilan dan kewirausahaan B. Kebijakan : Meningkatkan kualitas pembinaan, prasarana dan sarana olah raga untuk peningkatan prestasi olah raga, yang dilaksanakan melalui 1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya
peran
lembaga
keolahragaan
untuk
melakukan
pemanduan bakat dan pembibitan olah raga. b. Meningkatkan apresiasi terhadap atlet yang berprestasi c. meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan prestasi olah raga d. Meningkatnya
fasilitasi
peran
lembaga
keolahragaan
untuk
meningkatkan prestasi olah raga, dengan mengutamakan pembinaan dan pemberdayaan atlit local e. Mengembangkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga disemua cabang olahraga 5) Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi A. Kebijakan
:
Memperluas
kesempatan
kerja,
pendayagunaan
dan
perlindungan tenaga kerja, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, melalui “Bursa Pencari Kerja” 166
b. Terciptanya kegiatan yang produktif dengan mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 2. Program
Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Fasilitasi perlindungan tenaga kerja pada penyelesaian kasus hubungan industrial b. Terfasilitasinya perlindungan tenaga kerja c. Adanya mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial B. Kebijakan : Meningkatkan daya saing, dan standar mutu tenaga kerja (KLINIK TENAGA KERJA), yang dilaksanakan melalui program: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja, dengan : Pengembangan Klinik Tenaga Kerja “Gerbang Raja” 2. Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA), , dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Pemantapan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) C. Kebijakan : Meningkatkan kerjasama penanganan transmigrasi, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pengembangan wilayah transmigrasi, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan transmigrasi b. Meningkatnya kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi (Kota Terpadu Mandiri/KTM) 6) Bidang Sosial A. Kebijakan : Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, yang dilaksanakan melalui program : 167
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Melaksanakan Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) b. Pembinaan keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang masalah Kesejahteraan 2. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan sosial anak terlantar 3. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Terbinanya Panti Asuhan Yatim Piatu B. Kebijakan : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraam sosial (karang Taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial b. Meningkatnya
keterampilan
wirausaha
kepada
para
keluarga
pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang
168
7.2.3 M i s i III : Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan investasi di Kutai Kartanegara belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kutai Kartanegara. Selain itu, Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuh kembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan. Kedepan dibutuhkan pengembangan usaha rakyat melalui UMKM dan koperasi yang mampu menjaga iklim investasi guna menunjang daya saing dan penciptaan lapangan kerja. hal ini akan diwujudkan dalam misi ketiga, yakni Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja, sebagai berikut :
1. Bidang Penanaman Modal A. Kebijakan : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perijinan investasi, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Peningkatan Investasi dan realisasi investasi, dengan indikator proram yang akan dicapai : a. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi, yang diukur melalui : 1. Jumlah kebijakan investasi 2. Jumlah insentif investasi di wilayah tertinggal 3. Jumlah Dokumen Master Plan Pengembangan Penanaman Modal
169
b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan investasi, yang diukur melalui : -
Jumlah sistem informasi penanaman modal yang dikembangkan
B. Kebijakan : Meningkatkan data pontensi investasi dan promosi investasi : 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya kerjasama investasi, yang diukur melalui : -
Jumlah fasiltasi kerjasama investasi
b. Fasilitasi pembangunan pusat perkantoran swasta dan bisnis, yang diukur melalui : -
Jumlah Pusat Perkantoran dan Bisnis
c. Meningkatnya promosi investasi, dengan indikator adalah : -
Jumlah media promosi
-
Jumlah investor yang berinvestasi
2. Bidang Industri C. Kebijakan : Meningkatkan daya saing industri dan mendorong optimalisasi penggunaan sumberdaya lokal untuk memperkokoh kemitraan hulu-hilir serta industri kecil, menengah dan besar, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya Fasiltasi pengembangan terhadap pelaku usaha IKM, yang diukur melalui : - Jumlah Fasilitasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap pemanfaatan potensi sumber daya. -
Jumlah kegiatan pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam membentuk klaster industri. 170
-
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada IKM
-
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah (IMKM) dengan swasta.
-
Jumlah Fasilitasi kemudahan izin bagi usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)
-
Jumlah Fasilitasi kemudahan akses perbankan/permodalan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
-
Jumlah Dana Permodalan bagi IKM melalui Lembaga Penjamin Kredit Daerah
-
Jumlah Fasilitasi kerjasama kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
b. Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menegah, yang diukur melalui : -
Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)
-
Jumlah jenis usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)
c. Adanya Klinik Industri Kecil dan Menengah, yang diukur melalui : -
Jumlah IKM yang terfasilitasi
-
Jumlah IKM yang berkembang
-
Jumlah IKM yang mudah untuk akses pemasaran dan permodalan
2. Program Kemampuan Teknologi Industri, dengan indikator Program yang akan dicapai : a. Meningkatnya pemanfaatan teknologi industri, yang diukur melalui : -
Jumlah pengembangan dan pelayanan teknologi Industri.
-
Jumlah penerapan standar produk sesuai SNI untuk mendorong daya saing indutri. 171
-
Jumlah IKM berbasis Teknologi Agroindustri
-
Jumlah IKM berbasis Teknologi Agroindustri
3. Program Penataan Struktur Industri, dengan indikator Program yang akan dicapai : a. Meningkatnya penataan struktur industri, yang diukur melalui : 1. Jumlah kebijakan keterkaitan industri hulu – hilir 2. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana klaster industri 3. Jumlah pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir 4. Jumlah kawasan pengembangan Industri terpadu yang berbasis agroindustri b. Adanya Kawasan Unggulan Ekonomi (KUE) per kecamatan, yang diukur melalui : 1. Jumlah jenis komoditas unggulan yang telah menembus pasar 2. Jumlah Kawasan Unggulan Ekonomi (KUE) 4. Bidang Perdagangan D. Kebijakan : Mengembangkan manajemen usaha perdagangan, pemantauan standar kualitas barang dan jasa serta mengintensifkan pengendalian distribusi yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Efsiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan indikator Program yang akan dicapai : a. Meningkatnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional, yang diukur melalui : -
Jumlah pasar yang dibangun
-
Jumlah pasar yang ditata
-
Jumlah Pengelola Pasar 172
b. Meningkatnya fasilitasi perijinan, yang diukur melalui : 3. Jumlah fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan
usaha
perdagangan c. Meningkatnya distribusi barang / produk, yang diukur melalui : -
Jumlah informasi harga, komoditas dan jenis produk
-
Jumlah pengawasan distribusi barang / produk
d.
Meningkatnya sistem dan jaringan informasi perdagangan, yang diukur melalui : -
Jumlah jaringan informasi perdagangan
-
Lembaga pengelola informasi perdagangan
-
Terbentunya UPT kemetrologian daerah
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya perlindungan terhadap produsen dan konsumen, yang diukur melalui : -
Fasilitasi Pembentukan lembaga pemberdayaan konsumen
-
Jumlah kegiatan fasiltasi penyelesaian masalah pengaduan konsumen
-
Terbentunya UPT kemetrologian daerah
b. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa, yang diukur melalui : -
Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa
173
5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah E. Kebijakan
:
Menjadikan
Kutai
Kartanegara
sebagai
KABUPATEN
PENGGERAK KOPERASI yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1) Program
peningkatan
kualitas
kelembagaan
koperasi,
dengan
indicator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya perencanaan pengembangan perkoperasian, yang diukur melalui : -
Jumlah kebijakan dan program pembangunan koperasi
-
Jumlah sistem informasi perencanaan perkoperasia
-
Jumlah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
-
Jumlah
sarana
dan
prasarana
pendidikan
dan
pelatihan
perkoperasian -
Jumlah rintisan teknologi sederhana/manajemen modrn pada jenisjenis usaha koperasi
b. Meningkatnya jaringan kerjasama usaha koperasi, yang diukur melalui : -
Jumlah Kemitraan Koperasi dengan Bank
-
Jumlah kemitraan usaha koperasi dengan badan usaha swasta lainya.
F. Kebijakan : Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal inovasi produk, kualitas hasil produk dan pemasaran hasil produk yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :
174
1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk KUMKM, yang diukur melalui : -
Jumlah koordinasi
-
Jumlah dukungan fasiltas pemerintah
b. Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM, yang diukur melalui : -
Jumlah
sosialisasi
dukungan
informasi
penyediaan
akses
permodalan bagi KUMKM -
Jumlah KUMKM yang mendapat permodalan dari lembaga penyedia modal (Perbankan)
-
Jumlah Dana Permodalan bagi KUMKM melalui Lembaga Penjamin Kredit Daerah
G. Kebijakan : Membangun kemitraan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: c. Meningkatnya kewirausahaan KUMKM, yang diukur melalui : -
Jumlah penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
-
Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan investasi KUMKM
-
Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bagi KUMKM
-
Jumlah Kemitraan investasi yang telah terjadi
-
Jmlah faslitasi pengembangan inkubator KUMKM 175
b. Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan KUMKM, yang diukur melalui : -
Jumlah pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
7.2.4 M i s i IV : Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata. Pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem yang lebih luas, bukan hanya identik dengan sektor pertanian primer. Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, maka akan mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian Kutai Kartanegara. Aspek industri, diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (networking), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menegah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antar industri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan di Kutai Kartanegara sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri masyarakat Kutai Kartanegara dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan budaya dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, museum, seni dan tradisi kerakyatan dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional di Kutai Kartanegara. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut akan dilaksanakan melalui pencapaian dari misi keempat, yakni “Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata”, dengan program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
176
1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan a.
Sub Bidang Tanaman Panganan dam Hortikultura Kebijakan : Mengembangkan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan berbasis komoditas unggulan per des, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk pertanian, yang diukur melalui : -
Jumlah sentra Pertanian
-
Jumlah Kegiatan Penyuluhan
-
Jumlah sarana produksi Pertanian
-
Jumlah ketersediaan Bibit unggul
-
Jumlah Produksi Pertanian
-
Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Pertanian
b. Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, yang diukur melalui : -
Jumlah luas areal lahan pertanian yang dapat dikendalikan terhadap hama dan penyakit
c. Meningkatnya swasembada beras dan hortikultura (Buah-buahan dan sayuran), yang diukur melalui : -
Jumlah produksi beras
-
Jumlah produksi hortikultura (buah-buahan dan sayura
d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas benih padi dan bibit hortikultura dengan mengoptimalkan Pemuliaan Tananman Lokal, yang diukur melalui : -
Jumlah ketersediaan benih padi dan bibit hortikultura unggul.
-
Jumlah jenis benih padi dan bibit hortikultura unggul varian lokal.
e. Pemanfaatan areal pertanian, yang diukur melalui : -
Jumlah Luas Lahan Fungsional 177
-
Jumlah Luas pemanfaat lahan eks tambang untuk pertanian.
f. Penetapan kawasan pertanian bebas pertambangan dalam rangka pengendalian lahaan, yang diukur melalui : -
Jumlah Luas pemanfaat lahan eks tambang untuk pertanian.
Kebijakan : Mengembangkan Lumbung Kesejahteraan Desa (LKD), safety belt ekonomi desa, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya diversifikasi produk pertanian, yang diukur melalui : -
Jumlah jenis produk pertanian non beras
b. Meningkatnya diversifikasi produk pertanian, yang diukur melalui : -
Rasio
ketersediaan
pangan
terhadap
laju
pertumbuhan
penduduk -
Jumlah daerah rawan pangan
-
Jumlah Desa mandiri pangan
-
Revitalisasi dan optimalisasi Rice Processing Unit
c. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan, yang diukur melalui : -
Jumlah penyluhan sumber pangan alternatif
-
Jumlah lomba pembuatan jenis pangan non beras
d. Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertania, yang diukur melalui : -
Jumlah jenis produk pangan olahan dari hasil pertanian.
-
Jumlah sarana penyimpanan/pengawetan hasil pertanian
-
Jumlah sarana atau teknologi pasca panen
2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dengan indikator program yang akan dicapai : 178
ii.
Pemanfaatan lahan eks tambang sebagai areal demplot pertanian, yang diukur melalui : -
Jumlah lahan eks tambang sebagai Areal demplot pertanian.
Kebijakan : Perluasan kesempatan kerja dan diversivikasi ekonomi pedesaan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesejahetraan Petani, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis, yang diukur melalui : -
Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih
b. Survey Pengukuran pendapatan usaha tani, yang diukur melalui : -
Jumlah Survey Nilai Tukar Petani
c. Meningkatnya usaha-usaha agribisnis pertania, yang diukur melalui : -
Jumlah regulasi tentang insentif bagi petani dan pelaku Usaha Agribisnis
-
Jumlah penyuluhan dan pendampingan Usaha Agribisnis
d. Meningkatnya ekonomi Desa melalui
penguatan jejaring ekonomi
Desa dalam satu wadah GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai modal sosia yang diukur melalui : -
Jumlah GAPOKTAN yang dilatih
Kebijakan
:
Meningkatkan
sarana
dan
prasarana
pertanian,
yang
dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya sarana-prasarana teknologi pertanian tepat guna, yang diukur melalui : -
Jumlah sarana-prasarana teknologi pertanian tepat guna 179
-
Jumlah pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
pertanian tepat guna 2. Program
Pemberdayaan
Penyuluhan
Pertanian/perkebunan
lapangan, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian, yang diukur melalui : -
Jumlah Penyuluh Pertanian (SATU DESA-SATU PENYULUH)
-
Jumlah pelatihan penyuluh pertanian
b. Meningkatnya penyuluhan dan pendampingan petani, yang diukur melalui : -
Jumlah kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani
c. Meningkatnya kesejahteraan Penyuluh Pertania, yang diukur melalui : -
Jumlah prasarana dan sarana kerja penyuluh
Sub Bidang Perkebunan Kebijakan : Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan serta dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/perkebunann,
dengan
indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya budidaya tanaman tahunan, yang diukur melalui : -
Jumlah sentra budidaya tanaman tahunan
-
Jumlah Kegiatan Penyuluhan
-
Jumlah sarana produksi
-
Jumlah ketersediaan Bibit unggul tanaman tahunan
-
Jumlah Produksi
-
Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Pertanian
d. Meningkatnya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT, yang diukur melalui : 180
-
Jumlah Kegiatan Pengamatan dan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
e. Meningkatnya ketersediaan sarana produksi perkebuna, yang diukur melalui : -
Jumlah sarana produksi Perkebunan
-
Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Perkebunan
f. Meningkatnya penyedian benih unggul, yang diukur melalui : -
Jumlah ketersediaan Bibit unggul
g. Peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, yang diukur melalui : -
Jumlah Produksi dan mutu hasil perkebunan
-
Jumlah diversikasi tanaman perkebunan
-
Jumlah lahan dan tanaman perkebunan yang direhabilitasi
h. Meningkatnya luas areal
pengembangan tanaman tahunan,
yang
diukur melalui : -
Jumlah sentra Perkebunan
-
Jumlah luas areal pengembangan tanaman tahunan perkebunan melalui ekstensifikasi.
i. Meningkatnya pembinaan pengembangan tanaman tahunan,
yang
diukur melalui : -
Jumlah Kegiatan Penyuluhan
j. Berkembangya integrasi Kebun – Ternak, -
yang diukur melalui :
Jumlah areal kebun yang telah terintegrasi dengan ternak
Sub Bid.Kelautan dan Perikanan Kebijakan : Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Budi Daya Perikanan, dengan indikator program yang akan dicapai meningkatnya Budidaya Perikanan melalui : a. Tersedianya bibit Perikanan unggul, yang diukur dengan : 181
-
Jumlah ketersediaan bibit Perikanan Unggul
-
Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Yang Berperan Menghasilkan Bibit Unggul Perikanan
b. Meningkatnya
Pendampingan
pada
kelompok
usaha
budidaya
Perikanan, yang diukur dengan : -
Jumlah kelompok usaha budidaya Perikanan
-
Jumlah pembinaan / penyuluhan
c. Meningkatnya usaha-usaha perikanan, yang diukur dengan : -
Jumlah produksi perikanan
-
Jumlah unit usaha perikanan
d. Mengembangkan Tambak di desa yang berwawasan lingkungan yang diukur dengan : -
Jumlah tambak dengan dengan sistem silfofishery, sistem tandon
2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya pembinaan kelompok ekonomi masyaraka, yang diukur dengan : -
Jumlah pembinaan kelompok ekonomi masyarakat
b. Meningkatnya akses permodalan kelompok ekonomi masyarakat pesisir, yang diukur dengan : -
Jumlah modal terserap untuk kelompok
ekonomi masyarakat
pesisir Kebijakan : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan indikator program yang akan dicapai : 182
a.
Meningkatnya pencapaian standar pelayanan prima di Tempat Pelelangan Ikan, yang diukur dengan : -
Prosentase pencapaian SPM sektor perikanan
b. Survey penggunaan kapal perikanan yg laik laut, laik tangkap dan laik simpan, alat tangkap ikan (sesuai SNI), yang diukur dengan : -
Jumlah Survey terhadap penggunaan kapal perikanan yang sesuai SNI
c.
Meningkatnya sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan atau Tempat Pendaratan Ikan, yang diukur dengan : -
Jumlah tempat pendaratan ikan
-
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
-
Jumlah sarana dan prasarana penunjang di Tempat Pelelangan Ikan atau Tempat Pendaratan Ikan
d. Meningkatnya Ekspor Perikanan, yang diukur dengan :
e.
-
Jumlah Pangsa Pasar Ekspor
-
Jumlah Nilai dan Komuditas Ekspor Perikanan
Meningkatnya pembinaan pengolahan hasil perikanan dan kelautan, yang diukur dengan : -
Jumlah Pembinaan Industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan
-
Jumlah Diversifikasi hasil pengolahan Perikanan
Kebijakan : Meningkatkan sistem penyuluhan perikanan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan, Tangkap dengan indikator program yang akan dicapai : 183
a.
Meningkatnya Penyuluhan kelautan dan perikanan, yang diukur dengan : -
Jumlah kegiatan penyuluhan kepada nelayan
-
Jumlah kajian sistem penyuluhan perikanan
Bidang Kehutanan Kebijakan : Meningkatnya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya kehutanan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yang diukur dengan : -
Luas area pengembangan hutan tanaman
-
Luas area pengembangan hasil hutan non kayu
-
Luas area pengembangan hutan kemasyarakatan
b. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan, yang diukur dengan : -
Jumlah Jenis usaha produksi hasil hutan non kayu
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya reboisasi pada kawasan hutan dan penghijauan pada kawasan budidaya, yang diukur dengan : -
Jumlah Luasan Reboisasi pada kawasan hutan
-
Jumlah luasan penghijauan pada kawasan budidaya
-
Jumlah Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan
184
-
Jumlah luasan pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
Kebijakan
:
Meningkatkan
pengendalian
kebakaran
hutan,
yang
dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang diukur melalui : -
Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian
-
Jumlah kegiatan penanggulangan kebakaran baton dan lahan
Pariwisata Kebijakan : Meningkatkan daya tarik, daya saing dan promosi pariwisata dengan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Pengembangan destinasi pariwisata, dengan indikator program sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata, yang diukur melalui : -
Jumlah obyek wisata unggulan
-
Jumlah sarana dan prasarana obyek wisata
-
Jumlah jenis dan paket wisata unggulan
-
Jumlah jenis dan paket wisata unggulan
-
Jumlah Event atau Festival Budaya Daerah
b. Meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata, yang diukur melalui : 185
-
Jumlah biro perjalanan wisata
-
Jumlah ketersediaan jenis media informasi pariwisata
-
Jumlah pusat informasi pariwisata
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan indikator program sebagai berikut : a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, yang diukur melalui : -
Jumlah
wisatawan
Domestik
dan
Mancanegara
yang
berkunjung b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, yang diukur melalui : -
Jumlah teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
c. Meningkatnya jaringan kerjasama promosi pariwisata, yang diukur melalui :
H.
-
Jumlah kerjasama promosi pariwisata
-
Jumlah promosi pariwisata
Kebijakan : Pelestarian nilai-nilia luhur warisan budaya sebagai pendukung obyek wisata daerah, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan indikator program yang akan dicapai : a. Meningkatnya
nilai-nilai
tradisional,
peninggalan
kesejarahan,
kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah, yang diukur melalui : -
Jumlah pusat pengembangan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah
186
-
Jumlah pengelolaan dan pengembangan kelestarian peninggalan sejarah purbkala dan museum
-
Penyusunan kebijakan pengelolaan budaya lokal Daerah
-
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Hak Paten Budaya Lokal Daerah
-
Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
2. Program Pengelolaan
Keragaman Budaya, dengan indikator program
yang akan dicapai : a. Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta, yang diukur melalui : -
Jumlah penelitian yang berhubungan dengan kesenian dan kebudayaan Daerah Kutai Kartanegara
-
Penetapan HarI Budaya Kutai Kartanegara
7.2.5 M i s i V : Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Di bidang infrastruktur masih banyak kegiatan non cost recovery yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Di sisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi jalan dan jembatan, transportasi, irigasi, air bersih dan pelayanan air minum, ketenagalistrikan, perumahan dan pemukiman serta persampahan dan sanitasi masih belum optimal. Dapat
dikatakan
disparitas
kesejahteraan
antar
wilayah
juga
dapat
diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur dan transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan
187
pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektorsektor lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada 5 tahun kedepan perlu ”dipertegas”
penanganan
pemeliharaan/rehabilitasi.
kegiatan
pembangunan
Kegiatan-kegiatan
yang
terkait
infrastruktur tentunya
dan menjadi
kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pelaksanaannya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan oleh pemerintah. Untuk ini perlu adanya sinkronisasi penanganan program melalui APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan misi kelima yang terkait dalam pelaksanaannya adalah Pekerjaan Umum dan Perhubungan Penataan Ruang, Pertanahan, serta urusan Perumahan
dan
Pemukiman
dengan
program
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Urusan Bidang Pekerjaan Umum A. Kebijakan : Meningkatkan Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan, yang dilaksanakan melalui program :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai :
a. Ketersediaan perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. b. Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan antar Kecamatan, dengan meningkatnya akses interkoneksisitas melalui Peningkatan jalan dan jembatan tembus desa “Program Jalan dan Jembatan Masuk Desa”.
188
B. Kebijakan : Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana jalan, jembatan dan pengairan, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Inspeksi jalan dan jembatan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Terlaksananya monitoring/inspeksi jalan dan jembatan. 2. Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya kondisi talud/turap dan brojong. 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Tersedianya Sarana dan prasarana sosial ekonomi pedesaan. C. Kebijakan : Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi serta pendayagunaan sumber daya air, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Tersedianya system jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air Tanah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air bersih. b. Terinventarisasinya Kawasan yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan air bersih. c. Meningkatkan
ketersediaan
air
bersih
dipedesaan,
dengan
meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan air bersih desa.
189
2. Urusan Bidang Perhubungan A. Kebijakan : Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Tersusunnya
Norma
Kebijakan
Standar dan
Prosedur
Bidang
Perhubungan. b. Terbangunnya
Sistem
Sarana
Transportasi
Sungai,
Danau
&
Penyeberangan Antar Kecamatan. c. Meningkatnya ketersediaan Rambu-rambu Lalu Lintas. d. Tersedianya Sarana dan Prasarana Angkutan Darat, Laut, dan Sungai. e. Tersedianya Sarana dan Prasarana Bandara Khusus. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Meningkatnya Ketaatan dan Disiplin Berlalu Lintas. 3. Program Peningkatan kelaiakan pengoperasian kendaraan bermotor, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.
3. Urusan Bidang Pertanahan I. Kebijakan : Meningkatkan tertib administrasi pertanahan, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program
Penataan
penguasaan,
pemilikan,
pengunaan
dan
pemanfataan tanah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya penataan dan pengendalian administrasi pertanahan.
190
J. Kebijakan :
Meningkatkan pengendalian pemanfaataan lahan, yang
dilaksanakan melalui program : 1. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan. 4. Urusan Bidang Penataan Ruang A. Kebijakan : Menyiapkan pranata penataan ruang, yang dilaksanakan melalui program : 3. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Tersusunnya kebijakan penataan ruang Daerah Kabupaten. b. Tersusunnya kawasan strategis Nasional di Daerah. 4. Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian dan keselarasan Pentaan Ruang. b. Meningkatnya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang.
5. Urusan Bidang Perumahan A. Kebijakan : Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Terpenuhinya kawasan pemukiman dan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.
191
b. Tersedianya perumahan bagi rakyat miskin, dengan memberikan kemudahan kredit untuk perumahan rakyat miskin (program rumah murah) B. Kebijakan : Meningkatkan penertiban kawasan kumuh, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang. b. Terfasilitasinya
Pembangunan
Sarana,
Prasarana,
dan
Utilitas
Kawasan Perumahan dan Permukiman.
6. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan : Meningkatkan Pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan (Teknologi solar, water, wind, gas, steam energy), dengan program yang dilaksanakan : 1. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Terkoordinasinya Pembangunan dan Pengembangan Ketenaga listrikan, dengan meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan listrik, pengadaan mesin pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi desa.
7.2.6 M i s i VI : Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya 192
sehingga sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Namun di lain pihak, perannya telah memicu pola produksi yang eksploitatif dan ekspansif sehingga fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam yang pembangunan berkelanjutan. Hal akan diwujudkan dalam pencapaian misi keenam, yakni Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Dalam pelaksanaan misi keenam,
yang terkait dalam pelaksanaannya
adalah Bidang Lingkungan hidup. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Urusan Bidang Lingkungan Hidup A. Kebijakan : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan program yang dilaksanakan : 1. Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi yang tidak berwawasan lingkungan. b. Meningkatnya upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemaran lingkungan. 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Tersusunnya Kebijakan dan Manajemen Pengelolaan Sampah. 193
b. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah. c. Adanya percontohan system daur ulang recycle, reduce, reuse, (3R) melalui “Gerakan masyarakat yang berbasis daur ulang”. B. Kebijakan : Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan, dengan program yang dilaksanakan: 1. Program Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan Sumber daya alam, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Terkelolanya kawasan ekosistem biota perairan. b. Terkelolanya Kawasan Mangrove, dengan : -
Adanya perlindungan kawasan hutan mangrove pada kawasan pesisir.
-
Tertanamnya mangrove di Delta Mahakam.
c. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 2. Urusan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kebijakan : Meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan, dengan program yang dilaksanakan : 1. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Terkoordinasinya Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan. 2. Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpontensi merusak lingkungan, dengan indikator yang akan dicapai : a. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI)
194
7.2.7 M i s i VII : Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi
perempauan
dalam
pembanguanan
adalah
strategi
yang
digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kutai Kartanegara dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengkontrol proses pembangunan. Partisipasi perempuan dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif perempuan ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan partisipasi perempuan akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, baik laki-laki maupun perempuan. Perlindungan Anak adalah dalam upaya memenuhi kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) dan A World Fit for Children (WFFC). Pada tahun 2002 telah
dicanangkan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA). ZBPA tersebut
diintegrasikan
ke
dalam
rencana
pembangunan
periode 2005-2010,
yang
aktualisasikan dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan diskriminasi, serta melindungi hak-hak anak untuk didengar pendapatnya. Dalam pelaksanaan misi ketujuh, yang terkait dalam pelaksanaannya adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 2) Bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak A. Kebijakan : Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha, yang dilaksanakan melalui program : 195
1. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik b. meningkatnya peran serta jender dalam pembangunan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga berbasis gender 3. Prog Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). C. Kebijakan : Memantapkan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) dan Kota Layak Anak (KLA) 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Terlaksananya kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak b.
Tersusunnya mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pekerja anak.
c.
Meningkatnya upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan ruang bermain yang aman (Kabupaten Layak Anak)
2) Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga A. Kebijakan : Meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Keluarga Berencana, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: 196
a. meningkatnya perlindungan reproduksi perempuan b. Meningkatnya pembinaan keluarga berencana B. Kebijakan : Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: a. Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB 2. Program pelayanan kontrasepsi, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: c. Meningkatnya pelayanan konseling KB C. Kebijakan : Meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujdkan keluarga sejahtera, yang dilaksanakan melalui program : 1. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Pendampingan kelompok bina keluarga di kecamatan. 2. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS,dengan indikator kinerja yang akan dicapai : a. Maningkatnya upaya penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
197
BAB VIII KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Pembahasan paripurna)
8.1 Asumsi Ekonomi Makro Daerah
8.1.1 Proyeksi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam melaksanakan seluruh program pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20011-2015, suatu kerangka ekonomi makro daerah diperlukan sebagai acuan dalam memperkirakan perubahan produksi, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dalam lima tahun mendatang. Selain itu, dengan memperhitungkan perubahan ekonomi makro daerah dapat dihitung perkiraan kebutuhan investasi selama lima tahun mulai dari 2011 sampai 2015 baik investasi pembangunan yang berasal dari Pemerintah maupun bersumber dari swasta dan masyarakat. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai dalam tahun 2010-2015, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam strategi GERBANG RAJA. Besaran PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya dimilikinya. Kenaikan produksi dan harga barang dan jasa merupakan faktor utama kenaikan nilai PDRB.
Angka proyeksi perkembangan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun kedepan menurut harga berlaku dan harga konstan baik dengan migas maupun non migas disajikan dalam Tabel berikut. 207
Tabel 8.1. Proyeksi PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 PDRB ADH BERLAKU (JUTA RUPIAH)
PDRB ADH KONSTAN 2000 (JUTA RUPIAH)
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
TAHUN Dengan Migas
Tanpa Migas
Dengan Migas
Tanpa Migas
Dengan Migas
Tanpa Migas
2011
108.954.691 29.767.276 29.826.737 10.096.296
3,36
5,38
2012
117.659.534 32.262.477 30.606.013 10.608.501
2,61
5,07
2013
126.364.378 34.757.679 31.554.675 11.097.324
3,10
4,16
2014
130.506.922 37.252.880 32.519.309 11.602.120
3,06
4,55
2015
143.774.066 39.748.081 33.582.648 12.205.620
3,27
5,20
Sumber : Hasil Analisis BPS Kutai Kartanegara Hasil analisis di atas menggambarkan proyeksi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kutai Kartanegara 2011-2015, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas diperkirakan akan meningkat dari Rp. 108,95 trilun pada tahun 2011 menjadi Rp. 143,77 triliun pada tahun 2015. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas juga akan meningkat dari Rp. 29,82 trilun menjadi
Rp. 33,58
trilun pada tahun 2015. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2011-2015 diperikiran mengalami fluktuatif baik dengan migas maupun tanpa migas. Untuk tahun 2013 - 214 adalah sebesar 4,16 – 4,55 % mengalami penurunan meskipun tidak cukup signifikan. Namun demikian, secara umum nilai rata-rata pertumbuhan PDRB fluktuatif. Memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut diatas, maka kebijakan dan langkah untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi tersebut akan disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan agar lebih inklusif dan berkeadilan antara lain kebijakan bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan penanggulangan kemiskinan.
208
8.1.2 Proyeksi PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita
PDRB merupakan ukuran ”produktivitas” suatu wilayah karena digunakan untuk menjelaskan tentang kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang digambarkan melalui pendekatan nilai tambah. PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang dibagi habis dengan jumlah penduduk akibat dari adanya aktivitas ekonomi. Nilainya diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan pendapatan per kapita merupakan gambaran ratarata
pendapatan
yang
diterima
oleh
masing-masing
penduduk
sebagai
keikutsertaannya dalam proses produksi. Nilai pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor dengan jumlah penduduk . Adapun proses mendapatkan angka Pendapatan Regional Perkapita adalah dengan mengurangkan PDRB dengan nilai penyusutan dan pajak tak langsung (neto) serta menambahkan besaran selisih pendapatan faktor yang diterima terhadap yang dibayarkan keluar negeri (net factor income). Apabila masing-masing PDRB dan Pendapatan Regional Kutai Kartanegara dibagi dengan jumlah penduduknya maka akan diperoleh PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per Kapita. Tabel 8.2 Proyeksi PDRB PerKapita dan Pendapatan PerKapita Kabupaten Kutai Kartanegara 2010 - 2015
Tahun 2011 2012 2013 2014
PDRB Per Kapita (Rp) Tanpa Dengan Migas Migas 192.045.618 53.014.785 205.600.346 56.376.022 216.727.692 59.612.935 227.450.936 62.732.295
Pendapatan Regional Per Kapita (Rp) Dengan Migas 179.930.814 190.738.798 201.147.019 211.177.255
Tanpa Migas 47.609.680 50.671.503 53.620.076 56.461.569
209
Tahun 2015
PDRB Per Kapita (Rp) Tanpa Dengan Migas Migas 237.791.698 65.740.393
Pendapatan Regional Per Kapita (Rp) Dengan Migas 220.799.123
Tanpa Migas 59.184.920
Sumber : Hasil Analisis BPS Kutai Kartanegara Hasil analisis di atas menggambarkan proyeksi PDRB Perkapita Kutai Kartanegara 2011-2015, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas diprediksi akan meningkat dari Rp. 192,05 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 237.79 juta pada tahun 2015. Selanjutnya, PDRB Perkapita tanpa migas tahun 2011 sebesar Rp. 53,01 juta, dan pada tahun 2015 diprediksi menjadi Rp. 65.74 juta. Pendapatan PDRB perkapita yang didapat dari penghitungan PDRB bukanlah pedapatan yang riil diterima oleh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan oleh adanya nilai dalam pendapatan faktor tersebut bukan milik masyarakat Kutai Kartanegara, misalnya sektor migas. Kita ketahui bersama bahwa sektor migas yang sangat besar itu dimiliki oleh Perusahaan Asing. Sehingga pendapatan yang dihasilkan akan dibawa keluar oleh pemilik modal. Selain itu masih adanya nilai penyusutan dan pajak tak langsung netto yang menjadi pengurang nilai pendapatan tersebut.
Sementara bila dicermati penomena yang ada dan didasarkan pada fakta bahwa perekonomian didorong oleh kegiatan ekspor yang memiliki efek dari sifat usaha/bisnis yang berkembang di Kutai Kartanegara cendrung berupa usaha padat modal dan sebagian hi-tech atau memerlukan keterampilan khusus. Salain itu juga amat didominasi oleh peran investor luar negeri sehingga masih melibatkan SDM asing (termasuk pekerja domestik diluar Kutai Kartanegara), maka diprediksi total NFI (net factor income) di Kutai Kartanegara cukup besar.
210
8.1.3 Proyeksi Kebutuhan Investasi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan tentang nisbah investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan sejumlah investasi tersebut. Secara tepatnya
ICOR
diartikan
sebagai
dampak
penambahan
kapital
terhadap
penambahan sejumlah output (keluaran). Salah satu keterkaitan (hubungan) antara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan PDRB digambarkan oleh suatu ukuran yang disebut dengan Incremental
Capital
(perbandingan)
Output
antara
Ratio nilai
(ICOR). PMTB
Ukuran dengan
ini
merupakan
nilai
rasio
pertambahan
(peningkatan/penurunan) PDRB pada satu tahun atau periode waktu tertentu di suatu wilayah yang dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000. Nilai ICOR dapat menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi suatu daerah, semakin kecil nilai ICOR menunjukkan semakin efisien kegiatan produksi yang diterapkan. Angka ICOR dianggap memiliki produktivitas investasi yang baik antara 3 – 4. Semakin tinggi nilia ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya infesiensi penggunaan investasi. Hasil analisis ini akan menunjukkan daya dukung investasi terhadap perekonomian daerah, sebagaimana dalam Tebal berikut ini. Tabel 8.3. Proyeksi Kebutuhan Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 No. 1.
SEKTOR PDRB Konstan 2000 Dengan Migas (Rp. Jutaan)
2.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
3.
Investasi (% PDRB)
4.
ICOR
2011
2012
2013
2014
2015
29,826,73 7
30,606.01 3
31,554.67 5
32,519,309
33,582,64 8
5.38
5.07
4.16
4.55
5.20
7.5
7.09
6.11
6.45
7
3.61
3.33
3.82
3.73
3.52
211
5.
Kebutuhan Investasi (Rp. Jutaan)
22,370,05 2
21,699,63 3
19,279,90 6
20,974,954
23.507.85 3
Sumber: Hasil Analisis, 2010
Investasi adalah salah satu sektor yang yang mendapatkan perhatian oleh Pemerintah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara,
dimana
untuk
memenuhi
laju
pertumbuhan sebesar 5,38 - 5,52 persen pada tahun 2011-2015 diproyeksikan kebutuhan investasi sebesar 22,37 trilyun pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 menjadi 23,51 trilyun. Nilai proyeksi ICOR Kutai Kartanegara lima tahun kedepan dalam range 3,5 – 3,8 menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi Kutai Kartanegara perlu lebih ditingkatkan. Dengan adanya peningkatan efisien tersebut serta potensi dan daya tarik yang cukup besar, maka akan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga diharapkan investor akan menanamkan modalnya. Memperhatikan kecendrungan investasi untuk akselerasi pembangunan ekonomi jangka menengah di Kutai Kartanegara, maka kucuran dana pemerintah pusat dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) ini masih perlu ditambah lagi mengingat luas wilayah Kutai Kartanegara yang setara 1,5 kali luas pulau Jawa, amatlah penting untuk segera meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat yang tersebar tidak merata, dan sebagian masih tinggal di daerah terpencil. Dilihat dari rencana investasi beberapa tahun ke depan menunjukkan prospek investasi yang sangat menjanjikan baik dari sektor migas maupun non migas. Peluang investasi dari sektor Migas diharapkan dari pengelolaan Blok Mahakam melalui kepemilikan saham Pemkab Kutai Kartanegara (Kerjasama Investasi). Blok Mahakam yang diperkirakan memiliki kandungan gas alam sebanyak 2,6 miliar juta kaki kubik (MMSCFD). Blok tersebut juga memiliki kandungan minyak mentah dan kondensat diperkirakan 90 ribu barel. Blok Mahakam
212
saat ini masih di kelola PT. Total E & P Indonesie (Perusahaan Migas asal Francis) dengan masa kontrak sampai tahun 2017. Perusahaan Total E & P Indonesie, akan menambah investasi di Blok Mahakam di Kutai Kartanegara senilai US $ 2 miliar atau sekitar Rp. 18,5 triliun. Dengan demikian, nilai investasi Total di Blok Mahakam mencapai US $ 13 miliar atau sekitar Rp. 120 triliun. Suntikan modal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas eksplorasi di Blok Mahakam. Selain itu, Investasi dari sektor non migas diharapkan berasal dari PMDN, khususnya yang bergerak pada sektor Pertambangan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan. Dengan demikian, diharapkan struktur ekonomi selama lima tahun ke depan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan investasi lima tahun kedepan hanya akan dapat dipenuhi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan yang telah dicapai selama ini, kondisi sosial yang kondusif, dan kondisi ketertiban dan keamanan yang terjaga dengan baik sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kutai Kartanegara. 8.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 213
2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPrinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Oleh sebab itu sebelum menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang. Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi
Hibah,
Dana
Darurat,
Dana
Bagi
Hasil
Pajak
dari
Pemerintah
Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Bantuan Keuangan. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. Dengan demikian, untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengembangan Pendapatan Asli Daerah. Pendekatan anggaran Berbasis kinerja (ABK) berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu; sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan
kondisi
keuangan
daerah.
Sedangkan penerapan
prinsip
transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan. 214
Sumber pendanaan pembangunan di Kutai Kartanegara selama periode tahun 2011 - 2015 dan arah kebijakan pendanaan untuk lima tahun ke depan, secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
Tabel 8.4 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 (Rp. juta) Uraian
2011
A. Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Bagian Laba BUMD 4. Lain-lain Pendapatan B. Dana Perimbangan 1. Bagi Hasil Pajak 2. Bagi Hasil Bukan Pajak 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN
2012
2013
2014
2015
68.226.026.887,56
74.366.369.307,44
79.572.015.158,96
85.937.776.371,68
93.672.176.245,13
7.815.003.000,00
8.518.353.270,00
9.114.637.998,90
9.843.809.038,81
10.729.751.852,31
12.422.373.750,00
13.540.387.387,50
14.488.214.504,63
15.647.271.665,00
17.055.526.114,84
7.996.340.764,55
8.716.011.433,36
9.326.132.233,69
10.072.222.812,39
10.978.722.865,51
39.992.309.373,01
43.591.617.216,58
46.643.030.421,74
50.374.472.855,48
54.908.175.412,47
2.301.287.620.383,80
2.280.568.309.532,08
2.246.947.748.865,8 2
2.300.070.369.906,4 7
2.285.335.940.631,55
447.173.891.119,20
460.589.107.852,78
479.012.672.166,89
498.173.179.053,56
518.100.106.215,71
1.838.949.829.264,60
1.802.170.832.679,31
1.748.105.707.698,9 3
1.783.067.821.852,9 1
1.747.406.465.415,85
15.163.900.000,00
17.808.369.000,00
19.829.369.000,00
18.829.369.000,00
19.829.369.000,00
201.158.253.000,00
219.262.495.770,00
234.610.870.473,90
246.735.169.776,87
259.536.231.565,85
78.306.453.000,00
85.354.033.770,00
91.328.816.133,90
97.721.833.263,27
104.562.361.591,70
122.851.800.000,00
133.908.462.000,00
143.282.054.340,00
149.013.336.513,60
154.973.869.974,14
2.570.671.900.271,36
2.574.197.174.609,52
2.561.130.634.498,6 8
2.632.743.316.055,0 2
2.638.544.348.442,53
Growth
Sumber : Hasil Analisis, 2010
Berdasarkan asumsi cateris paribus, Proyeksi Pendapatan Daerah selama lima tahun kedepan yaitu 2011 – 2015 diperkirakan akan terus meningkat secara moderat setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,6 persen pertahun diharapkan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara akan meningkat dari keseluruhan pos penerimaan PAD meliputi pajak daerah, retribusi, laba usaha, dan pendapatan lainnya. Semantara ini, struktur pendapatan daerah masih di dominasi dana perimbangan dan diharapakan secara bertahap akan bergeser dari dominasi dana perimbangan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 215
Struktur kemandirian
pendapatan
daerah
Kutai Kartanegara
tersebut
diharapkan
dalam pengelolaan
akan
keuangan
mendorong daerah
dan
memperkuat kapasitas fiskal daerah, maka dimasa yang akan datang sumber pendapatan daerah khususnya dari komponen PAD diharapkan menjadi andalan penerimaan daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan berbagai upaya agar dimasa datang PAD dapat dijadikan andalan bagi penerimaan daerah. 8.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Struktur pendapatan daerah dibagi berdasarkan 3 (tiga) komponen peneriman daerah, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan pertimbangan proyeksi keuangan daerah,
kebijakan pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2010-2015
diarahkan pada hal-hal berikut : A. Pendapatan Asli Daerah : 1. Mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah (khususnya untuk pengelolaan Blok Mahakam melalui Kerjasama Investasi) 2. Menetapkan
target
penerimaan
berdasarkan
potensi
penerimaan,
mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. 3. Mengoptimalkan
Pendapatan
Asli
Daerah
dengan
cara:
membenahi
manajemen data penerimaan PAD, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan. 4. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah 5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan SKPD Penghasil, Pemerintah Pusat dan Provinsi 216
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan B. Dana Perimbangan : 1. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur dalam pengalokasian Bantuan Keuangan Provinsi 8.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2011-2015 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola expenditure yang proporsional, efisien dan efektif dan Ekonomis (Value for Money). Alokasi anggaran dalam dokumen anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus secara jelas menunjukkan keselarasan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit satuan kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu seperti apa yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 217
Daerah (Renja SKPD).
Hal ini harus dilakukan untuk menjamin setiap alokasi
anggaran untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), dilaksanakan oleh SKPD yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 diarahkan dengan pengaturan pola expenditure yang proporsional, mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan, upaya tersebut antara lain adalah:
A. Belanja Langsung Kebijakan belanja langsung diarah dengan berbagai langkah, sebagai berikut : 1. Belanja daerah diarahkan dalam rangka pelaksanaan program dedicated GERBANG RAJA yang terdiri 12 program prioritas dan didasarkan pada sasaran pencapaian 7 Misi yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan Wajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 tahun dengan menciptakan pendidikan yang berkualitas. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk kelaurga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah pedalaman dan terpencil. 4. Dalam
mendukung
pengembangan
aktivitas
ekonomi,
pembangunan
infrastruktur yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan 218
ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan sampai ke perdesaan, sarana ketenagalistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya. 5. Untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup, anggaran diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. 6. Dalam rangka pengarusutamaan gender pemenuhan anggaran sebesar 2% dari APBD. Anggaran diarahkan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Zona Bebas Pekerja Anak serta Kota Layak Anak. B. Belanja Tidak Langsung Kebijakan belanja langsung diarah dengan berbagai langkah, sebagai berikut : 1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS serta pemberian insentif berbasis kinerja (Renumerasi), yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Belanja bantuan sosial (Bansos) yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 4. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan 219
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup Dengan kebijakan belanja daerah tersebut, komposisi belanja daerah diperkirakan akan didominasi oleh belanja langsung dengan rasio terhadap belanja total adalah rata-rata sebesar …. persen, sedangkan belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar …. persen. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 8.5. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 (Rp.)
Uraian BELANJA DAERAH I. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bantuan Keuangan : a. Bantuan Keuangan kepada Desa b. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Daerah/Desa Lainnya 7. Belanja Tidak Terduga II. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang Dan Jasa 3. Belanja Modal
2011
2012
2013
2014
2015
1.112.555.442.354,05
1.173.985.911.902,56
1.171.218.733.141,39
1.203.492.283.901,46
1.219.748.263.988,74
825.230.503.789,78
899.501.249.130,86
900.466.336.570,02
932.037.306.926,00
952.037.306.926,00
0,00 92.168.140.000,00 2.500.000.000,00
0,00 92.168.140.000,00 2.500.000.000,00
0,00 92.168.140.000,00 2.500.000.000,00
0,00 92.168.140.000,00 2.500.000.000,00
0,00 92.168.140.000,00 2.500.000.000,00
20.000.000.000,00
18.000.000.000,00
17.000.000.000,00
16.000.000.000,00
15.000.000.000,00
116.944.573.564,27
109.104.297.771,70
106.372.031.571,37
108.074.611.975,46
105.330.592.062,74
45.712.225.000,00
45.712.225.000,00
45.712.225.000,00
45.712.225.000,00
45.712.225.000,00
10.000.000.000,00
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
1.408.116.457.917,31
1.350.211.262.706,97
1.349.911.901.357,29
1.384.251.032.153,56
1.368.796.084.453,79
140.811.645.791,73
135.021.126.270,70
134.991.190.135,73
138.425.103.215,36
136.879.608.445,38
281.623.291.583,46
270.042.252.541,39
269.982.380.271,46
276.850.206.430,71
273.759.216.890,76
985.681.520.542,12
945.147.883.894,88
944.938.330.950,10
968.975.722.507,49
958.157.259.117,65
Sumber: Hasil Analisis APBD Kutai Kartanegara 2005 – 2010
220
8.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. APBD Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pembiayaan, pertumbuhan defisit anggaran tersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010) sebesar 2,3 persen untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari penerimaan pembiayaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,6 persen. Untuk alasan dimaksud, maka arah penyempurnaan pembiayaan daerah kedepan digunakan untuk mengurangi beban anggaran yang defisit dan dapat diperoleh dari pinjaman daerah, namun defisit anggaran tidak melebihi 3% dari PDRB. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengendalian jumlah kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa dalam hal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB dan/atau jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB. Arah kebijakan umum pembiayaan daerah sebagai berikut : A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebejakan Penerimaan Pembiayaan, adalah : 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan 221
diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. 2) Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan, adalah : -
Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
-
Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuang peraturan perundangan yang berlaku Proyeksi Pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2015
adalah sebagai berikut.
Tabel 8.6. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 (Rp.) Uraian Pembiayaan Daerah I. Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA b. Hutang Pokok II. Pengeluaran Pembiayaan a. Penyertaan Modal b. Pembayaraan Pokok Hutang
2011
2012
2013
2014
2015
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
40.000.000.000,00
45.000.000.000,00
50.000.000.000,00
-
-
-
-
-
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
40.000.000.000,00
45.000.000.000,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
40.000.000.000,00
45.000.000.000,00
50.000.000.000,00
-
-
-
-
-
Sumber: Hasil Analisis APBD Kutai Kartanegara 2005 – 2010
222
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015, serta dijadikan dasar oleh SKPD dalam menyusun target kinerja program dan
kegiatan.Penetapan
indikator
kinerja
sasaran
dilakukan
dengan
mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 – 2015. Indikator Kinerja Pencapaian Misi RPJMD, sebagai berikut : Misi I : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance Tabel 9.2. Indikator dan TargetMisi Pertama Target No
Indikator
Existing 2010
2011
2012
2013
2014
2015
A
Pencegahan korupsi
1
Penerapan pakta Integritas Pejabat Esselon II, III & IV Penerapan Kode Etik di Tk. SKPD Penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa Integritas layanan publik
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
60%
80%
90%
100%
100%
Terbentuknya system integrasi layanan (SIL) Gerbang Raja Penerapan SPM untuk seluruh SKPD (unit pelayanan publik) Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Kepegawaian Opin BKP thp Pengelolaan
-
25%
50%
100%
100%
100%
-
70%
80%
90%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
Disclaimer
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
2 3
B 1
2
3
C
226
Target No
1 2
Indikator
Existing 2010
2011
2012
2013
2014
2015
-
100%
100%
100%
100%
100%
60%
80%
90%
100%
100%
100%
Keuangan Daerah per SKPD Menindak lanjuti hasil pemeriksaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pmrth(SAKIP) dan LAKIP
Misi II: Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tabel 9.3. Indikator dan Target Pencapaian Misi Kedua No
Indikator
A.
Penduduk
1
Jumlah Penduduk (jiwa)
2
Laju Pertumbuhan penduduk (%) Kepemilikan KTP
3 4 B
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kemiskinan
1
Penduduk Miskin
2 3
Persentase Penduduk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp/Bln)
C
Tenaga Kerja
6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % Pengangguran Terbuka (Org) Indeks Pemb. Manusia (IPM) Angka Harapan Hidup (Tahun) Angka Melek Huruf (%)
7 D 1 2 3 4
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Indeks Daya Beli (Rp)
E
PENDIDIKAN
1
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partipasi Kasar (APK) (1) SD
2
(2) SLTP
Target Kinerja
Existing 2010
2011
2012
2013
2014
2015
626,286
662.009
679.848
698.167
716.980
736.300
3,16
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
48.160
47.664
46.909
46.079
45.169
44.178
8,3
7,20
6,9
6.6
6,3
6,0
248.427
255.880
263.556
271.463
279.607
287.995
65,15
65,61
66,07
66,53
66,99
67,46
10.650 4.21%
10,331 4,08%
10,021 3,96%
9,720 3,84%
9,428 3,73%
9,146 3,65%
67,76
72,44
72,94
73,67
73,74
73,92
98,86
99,01
99,16
99,31
99,45
99,60
8,30
9,04
10,07
11,37
12,02
12,15
628.710
697.870
718.800
740.370
762,580
785,460
23,35%
57;43%
57;43%
57;43%
57;43%
69,12%
119,94%
118,33%
116,73%
115,12%
113,10%
110,70%
81,57%
81,16%
80,76%
80,35%
79,95%
79,55
227
No
Indikator
Target Kinerja
Existing 2010 83,02%
2011 86,18%
2012 89,35%
2013 92,51%
2014 95,67%
2015 100%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
99,78%
99,85%
99,88%
99,95%
100%
100%
SLTP/MTs
94,54%
95,96%
97,40%
98,86%
100,34%
101,85%
SLTA/MA/SMK
79,85%
83,00%
86,15%
89,30%
92,45%
100%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12
99,13%
100,5%
110%
112,86%
10%
100%
13-15
75,75%
77,05%
79,89%
82,10%
84.04%
87,23%
16-18
53,48%
60,45%
72,10%
73,18%
74,28%
75,39%
(3) SLTA (4) Perguruan Tinggi 3
Perguruan Tinggi 4
5
Angka Putus Sekolah SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA/SMK
6
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,05%
0,03%
0,12%
0,09%
0,05%
0,05%
0,05%
% 0,28%
Angka Mengulang (AU) SD/MI
0%
0%
0%
0%
0%
0%
SLTP/MTs
0,63%
SLTA/MA/SMK
0,28%
0,12%
0,09%
0,05%
0,05%
0,05%
99,97%
100%
100%
100%
100%
100%
77,65%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
95,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SLTP/MTs
99,37%
100%
100%
100%
100%
100%
SLTA/MA/SMK
99,64%
100%
100%
100%
100%
100%
58,53%
68,58%
80,00%
Angka Melanjutkan (AM)
7
SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA/SMK
%
Angka Lulusan (AL)
8
SD/MI
9
10
Rasio Murid/Sekolah Rasio Murid/ Sekolah (SD/MI) Rasio Murid/Sekolah (SLTP) Rasio Murid/Sekolah (SLTA) Guru yang memenuhi kualifikasi D.IV/S1 SD
1 : 194 1 : 294
20,46%
23,53%
28,53%
SMP
228
No
Indikator SLTA
11
Existing 2010 65%
Target Kinerja 2011 70%
2012 75%
2013 80%
2014 90%
2015 100%
16,69%
27,53%
38,65%
49,65%
60,65%
80%
33,33%
46,66%
59,99%
71,22%
82,55%
93,88%
Guru Bersertifikasi SD SMP SLTA
F
KESEHATAN
1
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
34/1000 KH
32/1000 KH
30/1000 KH
28/1000 KH
26/1000 KH
24/1000 KH
2
226/10000 0 KH
206/10000 0 KH
184/10000 0 KH
162/1000 00 KH
140/10000 0 KH
118/10000 0 KH
3,14 %
3,3%
3,2%
3,1%
3,0%
2,9%
36%
40%
45%
55%
65%
75%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
12
13
15
17
18
20
0
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
2 PKM
2 PKM
3 PKM
3 PKM
4 PKM
4 PKM
70%
75%
80%
85%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
40%
50%
55%
65%
75%
90%
14
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Presentase gizi buruk pada balita Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persentase Posyandu Purnama & Mandiri Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap dan UGD PUSBAN Menjadi Puskesmas Pengembangan RSU unggulan berstandar Nasional/Internasional Sarana Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (IS0 : 9000 : 2008) Kebutuhan Tng Dokter, Keperawatan, Farmasi dan Kesehatan Masyarakat Cakupan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Pelayanan Hygiene di Tempat Umum Meningkatnya jumlah desa siaga aktif Desa Sehat Mandiri
-
50%
60%
80%
90%
100%
15
Mcakupan imunisasi (UCI)
62,5%
80%
85%
90%
100%
100%
G
Ketenegakerjaan
1
Angkatan Kerja (jiwa)
235.382
242.443
249.717
257.208
264.925
272.872
2
Bekerja
197.202
3
Pencari Kerja
34.362
35.565
36.809
38.098
39.431
40.811
4
Setengah Pengangguran (<35 jam/Minggu)
65.892
3 4
5 6
7 8
9
10
11
12 13
229
No
Indikator
Existing 2010
5
Tenaga Kerja Informal
H
Kepemudaan dan Olahraga
1 2
Target Kinerja 2011
2012
2013
2014
2015
107.498
Partisipasi Kepemudaan Atlit lokal yang dibina
Orang
Misi III : Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja Tabel 9.4. Indikator dan TargetKinerjaMisi Ketiga No
1
2
3
2011
2012
2013
2014
2015
Dengan Migas (%)
2,66
3,36
2,61
3,10
3,06
3,27
Tanpa Migas (%)
5,14
5,38
5,07
4,16
4,55
5,20
100.249.84 7
108.954.6 91 29.826.73 7
117.659.534
126.364.378
132.506.922
143.774.066
30.606.013
31.554.675
32.519.309
33.582.648
27.272.07 5 9.580.929
29.767.27 6 10.096.29 6
32.262.477
34.757.679
37.252.880
39.748.081
10.608.501
11.097.324
11.602.120
12.205.620
182.038.4 02 168.699.5 86
179.930.8 14 47.609.68 0
190.738.798
201.147.019
211.177.255
220.799.123
50.671.503
53.620.076
56.461.569
59.184.920
3,75
3,61
Pertumbuhan Ekonomi
PDRB (Dengan Migas) PDRB Harga Berlaku (Rp.Juta) PDRB Harga Konstan (Rp.Juta)
28.857.22 1
PDRB (Tanpa Migas) PDRB Harga Berlaku (Rp.Juta) PDRB Harga Konstan (Rp.Juta)
4
Target
Existing 2010
Indikator
Pendapatan Perkapita Dengan Migas (Rp) Tanpa Migas (Rp.) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
5
Investasi ICOR
3,33
3,82
3,73
3,52
230
Pendapatan Upah Minum Kabupaten (UMK) Rp. o Pemerataan Pendapatan 40% rendah
990.185
23,13
40% Sedang
30,60
20% Tinggi
46,27
Perdagangan 1
Ekspor (Rp.Miliar)
97.435
2
Impor (Rp.Miliar)
11.914
Penanaman Modal 1
Investasi PMA
Rp. Miliar
26.479,93
27.803,93
26.222,84
28.638,04
29.497,19
2
Investasi PMDN
Rp. Miliar
1.493.224,3 7
1.567.885,59
1.478.727,05
1.614.922,16
1.663.369,82
Industri 1
Industri Besar/Perusahaan
278
278
278
2
Industri Menangah/Perusahaan
241
241
241
3
Industri Kecil/Perusahaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
272
272
272
4 4
Unit Unit
Koperasi 10.
Koperasi Aktif
Unit
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Misi IV : Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata Tabel 9.5. Indikator dan Target Kinerja Misi Keempat No 1.
Indikator Produksi Tanaman Pangan Padi Sawah(Ton) Padi Ladang(Ton)
Existing 2010
151.013 15.453
2011
2012
161,584 15,762
172,895 16,077
Target Kinerja 2013
184,997 16,399
2014
197,947 16,727
2015
211,804 17,061
231
No
Indikator Jagung (Ton) Kedelai(Ton) Ubi Kayu (Ton) Ubi Jalar Kacang Tanah (Ton) Kacang Hijau (Ton) Tanaman Buah (Ton) Sayuran(Ton) NILAI TUKAR PETANI (NTP)
2.
Produksi Perkebunan Sawit Karet Lada Kopi Kelapa Dalam Kakao
3.
Kehutanan Hak Penguasaan Hutan (HPH), Ha Hutan Tanaman Industri (HTI), Ha
4.
Peternakan Produksi Daging (Ton) Pdoduksi Telur (Ton)
Existing 2010 2.515 270 13.307 5.063 439 211 13.843 1.961
2011 2.590,450 272,700 13,573 5,164 452,170 213,110 14,812 2,020
2012 2.668,164 275,427 13,845 5,268 465,735 215,241 15,849 2,080
437.848
437.848
437.848
332.361
332.361
306,9
Target Kinerja 2013 2.748,208 278,181 14,121 5,373 479,707 217,394 16,958 2,143
2014 2.830,655 280,963 14,404 5,480 494,098 219,567 18,145 2,207
2015 2.915,574 283,773 14,692 5,590 508,921 221,763 19,416 2,273
437.848
437.848
437.848
332.361
332.361
332.361
332.361
313,038
319,299
325,685
332,198
338,842
587,3
604,919
623,067
641,759
661,011
680,842
18.875 2.987 6.693 3.030
19,441 3,047 6,894 3,045
20,024 3,108 7,101 3,060
20,625 3,170 7,314 3,076
21,244 3,233 7,533 3,091
21,881 3,298 7,759 3,107
8.082.612
8.325.090 28.369,290
8.574.843 29.220,369
8.832.088
9.097.051
9.369.963
30.096,980
30.999,889
31.929,886
21.240
22,090
22,752
23,662
24,372
25,347
30.130 81.901
31,637 84,358
33,218 86,889
34,879 89,495
36,623 92,180
38,454 94,946
Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan utama Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Populasi Ternak Sapi Potong Kerbau Kambing Babi Ayam Itik 5.
Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Ton/Th Perairan Laut Ton/Th Budidaya Ton/Th NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) Konsumsi Ikan Ekspor Produk
27.543
kg ton
232
No
Existing 2010
Indikator
2011
2012
4%
4%
6%
6%
Target Kinerja 2013
2014
2015
4%
4%
4%
6%
6%
6%
Perikanan Pariwisata Wisatawan Asing
9
Wisatawan Domestik Kontribusi Sektor Pariwisata thd PAD Kontribusi Sektor Pariwisata Thd PDBR
736 Orang 27,991 Orang RP %
Misi V : Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas.
Tabel 9.6. Indikator dan Target Kinerja Misi Kelima Target No 1.
Indikator
Existing
2011
2012
2013
2014
2015
Jalan dan Jembatan Jalan Kabupaten Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Aspal (Km)
404,17
20%
20%
20%
20%
20%
-
Agreget (Km)
285,12
20%
20%
20%
20%
20%
-
Tanah (Km)
329,46
20%
20%
20%
20%
20%
169 buah
20%
20%
20%
20%
20%
Jembatan 2.
Pengairan Rasio jaringan Irigasi (Ha) Jalan Usaha Tani (Km) Sarana/Prasarana Air Bersih (%) Rumah tangga pengguna air bersih
3.
Perumahan dan Pemukiman Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk % Ruang Tebuka Hijau
233
Target No
Indikator
Existing
2011
2012
2013
2014
2015
60%
50%
40%
30%
20%
60%
50%
40%
30%
20%
60%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
Rasio tempat pemakaman umum Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai penerepan Early Warning System 4.
Tata Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Ketaatan terhadap RTRW
5.
Perhubungan Menurunnya Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Menurunya pelanggaran muatan lebih di jalan Fasilitas rambu-rambu lalu lintas jalan dan sungai Jumlah armada angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut
% % % %
Jumlah Pelabuhan Udara Jumlah Terminal
6
Sumber Daya Energi dan Mineral Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Misi VI : Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Tabel 9.7. Indikator dan Target Kinerja Misi Keenam Target No
Indikator
Existing
2011
2012
2013
2014
2015
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
Lingkungan Hidup 1.
Adipura
2.
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
3
Pelaksanaan AMDAL
4
% Rehabilitas Hutan terhadap
0 5 buku laporan dan 5 buku data 116 Pelaku AMDAL 983.544 Ha
100% 20%
100% 20%
100% 20%
100% 20%
100% 20%
234
Lahan Kritis 766.101 Ha
100%
100%
100%
100%
100%
%
6%
10%
10%
10%
6%
%
50%
60%
75%
80%
90%
5
Hutan Tanaman Industri
6
Kerusakan Kawasan Hutan
%
7
Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan Sumberdaya Mineral
8
1
Minyak Bumi
2
Gas Alam
3
Batu Baru
4
Galian C Energi/Ketenagalistrikan Penyediaan dan pemanfaatan Energi Alternatif
1
Misi VII : Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tabel 9.8. Indikator dan Target Kinerja Misi Ketujuh Target No
Indikator Kinerja
A.
Gender Empowermen Measurement (GEM) Partisipasi Perempuan di parlemen Perempuan dalam jabatan publik Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT)
1. 2. 3.
B.
Index(GDI) Angka Harapan Hidup
2
Angka Melek huruf
3.
Rata-rata Lama Sekolah Perempuan dalam angkatan kerja Kontribusi dalam pendapatan
5.
2011
2012
2013
2014
2015
% % %
Gender-related Development
1
4.
Satuan
%
%
Sumber : Hasil Analisis, 2010
235
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Kartanegara
Pembangunan
Tahun
2011
–
Jangka 2015
Menengah
merupakan
Daerah
bagian
Kabupaten
integral
dari
Kutai
rencana
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi harus dilaksanakan dalam suatu sinergi, baik yang bersifat tahapan teknis maupun yang bersifat kebijakannya. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati selama lima tahun mendatang. RPJMD ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra-SKPD dan akan dijabarkan menjadi RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.
10.1
Pedoman Transisi Kebijakan dan Program transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJMD ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan perencanaan pembangunan khususnya untuk tahun anggaran 2016.
Program transisi disusun dalam rangka menyediakan acuan perencanaan pembangunan tahun pertama masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2020. Hal ini diperlukan karena perencanaan pembangunan tahun 2015 dilakukan pada masa jabatan Bupati periode sebelumnya.
A. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi Kebijakan perencanaan tahun 2016 secara umum masih dalam rangka memelihara
dan
memantapkan
kinerja
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat melalui pemantapan tujuh kebijakan dari penjabaran misi pembangunan 2011 – 2015, sebagai berikut : 237
a) Memantapkan administrasi pemerintahan dan meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan pada pelayanan masyarakat. b) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta penguatan akuntablitas pelayanan pendidikan c)
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
d) Meningkatkan pembangunan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya dan investasi e) Meningkatkan
daya
saing
industri,
pertanian,
perdagangan
dan
pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah f)
Memantapkan infrastruktur yang telah ada, serta melanjutkan dan meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah
g) Pemantapan pelestarian lingkungan hidup h) Meningkatkan keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan
B. Program Transisi Penyusunan Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 – 2015 sebagai pembangunan lanjutan yang mendasarkan pada tujuh penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam setiap urusan untuk program-program prioritas lanjutan. Penetapan program prioritas pembangunan di tahun 2016 memperhatikan issue strategis yang ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab tantangan ke depan dalam upaya penyempurnaan target-target pembangunan dari kerangka perencanaan jangka menengah.
238
Program Transisi tahun 2016 disusun dengan beberapa pertimbangan, sebagai berikut: 1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan; 3. Merupakan tugas pemerintah serta realistis untuk dilaksanakan;
10.2
Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah Tahunan, dan Perencanaan penganggaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara.
2.
Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 – 2015.
3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan 239
fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara serta menjamin konsistensinya. 4.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanera agar melaksanakan programprogram dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 dengan sebaik-baiknya.
5.
Pemerintah
Desa
di
dalam
wilayah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa setiap tahun. 6.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 - 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap Rancangan RPJM-Desa.
7.
Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2015 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan pembangunan daerah.
8.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 dilakukan pada tahun ketiga (midterm evaluation) dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan (annual evaluation) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program.
9.
RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun LKPJ-AMJ di akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
240
10. Agar Pencapaian Kinerja Pembangunan berjalan sesuai harapan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, tiap-tiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
241
BAB XI PENUTUP
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara adalah suatu kerangka kebijakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama lima (2011 – 2015). Menurut skalanya RPJMD merupakan perencanaan tingkat meso (menengah) daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama
(seluruh
stakeholder)
dalam
rangka
melaksanakan
pembangunan.
Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam kerangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunanya agar rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kutai Kartanegera sebagai bagian dari proses meningkatkan kesejahteraan (lahir dan bathin) menuju “Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan” melalui Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA).
244
