BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Renja SKPD merupakan dokumen yang memuat penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada tingkat instansi. Renja SKPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Renja Tahun 2016 merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016. Renja TA. 2016 SKPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya berisi hasil yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya
dari
perkembangan
tersebut,
kemudian
dirumuskan
sasaran
pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2020. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Renja Tahun 2016 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
1
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2006
tentang
Tata
Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663); 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737); 14.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 16.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817);
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
2
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
18.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
21.
Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
24.
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLHD Provinsi Kalsel Tahun 2016. Renja ini disusun untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen perencanaan satuan perangkat kerja daerah periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja 2016 adalah untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi dibidang pengendalian dampak lingkungan serta mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
3
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD.
Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja
Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III.
TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.
BAB IV.
INDIKATOR
KINERJA
DAN
KELOMPOK
SASARAN
YANG
MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dikaitkan dengan target renstra periode berjalan. BAB V.
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.
BAB VI.
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.
BAB VII.
PENUTUP
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis yang telah disusun. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BLHD Provinsi Kalsel selama tahun 2014, perkiraan capaian Tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016.
Evaluasi Program Tahun 2014 Total plafond anggaran BLHD Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2014 sebesar
Rp.14.544.000.000,-
bersumber
dari
APBD
murni
sebesar
Rp.10.030.835.500,- dan APBD Tambahan sebesar Rp. 4.513.164.500,-. Realisasi belanja sebesar
Rp.11.994.740.950-, (82,47%).
sebesar Rp.2.549.259.050,-.
Sehingga terdapat sisa dana
Sisa anggaran tersebut disebabkan beberapa hal
seperti: 1.
Dalam perencanaan ada 5 kab/kota yang akan mendapatkan Piala Adipura pada Tahun 2014, ternyata hanya 3 kabupaten (Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, dan Kab. Hulu Sungai Tengah) yang mendapatkan piala adipura, sehingga hadiah berupa truck, amroll, dan container yang diadakan untuk ketiga kabupaten tersebut, sedangkan anggaran hadiah untuk 2 kabupaten/kota lainnya batal diadakan.
2.
Adanya sisa-sisa anggaran yang berasal dari pelaksanaan kegiatan dihemat. Berikut ini merupakan evaluasi pelaksanaan program.
1.
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan - Jumlah dana sebesar Rp. 93.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 57.159.000 (61,20 %). - Output kegiatan, tersosialisasinya peningkatan kinerja pengelolaan sampah - Outcomes, meningkatnya kinerja pengelolaan sampah - Benefit, semakin sadarnya masyarakat dalam mengolah sampah - Program dan kegiatan terealisasi 100%
2.
Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura - Jumlah dana sebesar Rp. 5.852.910.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.824.673.100 (82,43 %) - Output kegiatan, penilaian Adipura di 13 kab/kota dan 45 SKPD, Penyediaan hadiah 3 (tiga) unit truck dan 36 Unit Roda 3
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
5
- Outcomes, Hasil penilaian Adipura dan tersedianya hadiah 3 (tiga) unit truck dan 36 Unit Roda 3 - Program dan kegiatan terealisasi 100%
3.
Pemantauan Kualitas Lingkungan - Jumlah dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 975.385.300 (88,67 %) - Output kegiatan, terlaksananya pemantauan kualitas air sebanyak 126 sampel dan 78 sampel kualitas udara - Outcomes, tersediannya data kualitas air dan udara - Program dan kegiatan terealisasi 100%
4.
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup - Jumlah dana sebesar Rp. 198.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 109.195.400 ( 55,15 %) - Output kegiatan, terlaksananya kegiatan pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan dengan terbuatnya 7 (tujuh) buah laporan hasil pengawasan - Outcomes, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan sesuai baku mutu - Benefit , mempermudah pembinaan selanjutnya - Program dan kegiatan terealisasi 100%
5.
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) - Jumlah dana sebesar Rp. 394.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 281.041.200 (71,24 %). - Output kegiatan, tersedianya data penilaian 10 (sepuluh) perusahaan. - Outcomes, meningkatnya pengelolaan lingkungan perusahaan. - Benefit, meningkatnya kesadaran perusahaan tentang Lingkungan Hidup - Program dan kegiatan terealisasi 100%
6.
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih - Jumlah dana sebesar Rp. 45.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 29.797.000 (65,49 %) - Output kegiatan, terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di 5 kabupaten - Outcomes, memperbaiki kualitas air sungai prioritas di 5 kabupaten - Benefit, mempermudah pengawasan kualitas air
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
6
- Program dan kegiatan terealisasi 100%
7.
Koordinasi Penyusunan AMDAL - Jumlah dana sebesar Rp. 211.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 128.427.000 (60,86 %) - Output kegiatan, terevaluasinya 17 (tujuh belas) buah dokumen AMDAL - Outcomes, adanya kesesuaian AMDAL dengan pelaksanaannya - Benefit , berkurangnya dampak lingkungan - Program dan kegiatan terealisasi 100%
8.
Koordinasi Pembinaan Teknis AMDAL - Jumlah dana sebesar Rp.
170.660.000,- dengan realisasi keuangan
Rp. 146.581.100,- (85,89%). - Output kegiatan Pelaksanaan pembinaan teknis AMDAL pada 13 (tiga belas) Kab/Kota - Outcomes, terbinanya teknis Amdal di 13 Kab/Kota - Benefit, meningkatnya kemampuan teknis proses Amdal kab/kota dan meningkatkan kesadaran dan kemampuan perusahaan dalam pelaporan RKL-RPL. - Program dan kegiatan terealisasi 100%
9.
Pengendalian
Pencemaran
dan
Kerusakan
Lingkungan
Akibat
Penambangan Rakyat - Jumlah dana sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 48.116.700 (64,15 %) - Output kegiatan, teridentifikasinya data kerusakan lahan di 7 Kabupaten - Outcome, tersedianya data kerusakan lahan di 7 kabupaten - Benefit, meningkatnya kesadaran perusahaan dalam menangani kerusakan lahan - Program dan kegiatan terealisasi 100%
10. Pembinaan SDM Laboratorium Lingkungan - Jumlah dana sebesar Rp.
646.020.000,- dengan realisasi keuangan
Rp. 607.688.950 ( 94,06 %) - Output kegiatan, pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas SDM Laboratorium di 13 kab/kota
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
7
- Outcomes, peningkatan kinerja laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan kab/kota serta peningkatan kapasitas SDM Laboratorium. - Benefit, memperlancar untuk proses Akreditasi laboratorium lingkungan. - Program dan kegiatan terealisasi 100%
11. Pengendalian dan Pengawasan Limbah B3 - Jumlah dana sebesar Rp. 138.485.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 48. 480.000 (35,00 %) - Output kegiatan, terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul Limbah B3 di 13 kab/kota - Outcomes, terkendalinya pencemaran akibat limbah B3 di 13 kab/kota - Benefit, berkurangnya pencemaran akibat limbah B3 - Program dan kegiatan terealisasi 100%
12. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
175.890.000,-.
Realisasi
keuangan
Rp. 125.811.300,- ( 71,57%). - Output kegiatan, tertanamnya 1000 pohon penghijauan - Outcomes, bertambahnya daerah penghijauan - Benefit, meningkatnya produsen oksigen -
Program dan kegiatan terlaksana 100%.
13. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA & LH - Kegiatan
perencanaan
program
dengan
alokasi
dana
sebesar
Rp. 194.105.000,- Realisasi keuangan Rp. 170.232.700, (80,7%). - Output kegiatan, tersusunnya program lingkungan hidup BLHD Provinsi Kalimantan Selatan. - Outcomes,
tersedianya
program
lingkungan
hidup
BLHD
Provinsi
Kalimantan Selatan. - Benefit, terkoordinirnya pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
14. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
119.385.000,-
Realisasi
keuangan
Rp. 103.129.900, (86,38%).
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
8
- Output kegiatan, adanya bahan untuk penyusunan program lingkungan hidup BLHD Provinsi Kalimantan Selatan. - Outcomes, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang lingkungan hidup. - Benefit, terkoordinirnya pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
15. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
173.500.000,-
Realisasi
keuangan
Rp. 142.324.700,- ( 82, 03%). - Output, terolahnya buku Status Lingkungan Hidup Daerah. - Outcomes, tersedianya 60 buku Status Lingkungan Hidup Daerah. - Benefit, sebagai bahan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
16. Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
71.500.000,-
Realisasi
keuangan
Rp. 19.128.200,- ( 26,75%). - Output, sosialisasi dan penegakan hukum, Laporan 1 (satu) laporan. - Outcomes, tersosialisasinya dan penegakan hukum, 1 (satu) paket. - Benefit, tertingkatkannya kesadaran hukum tentang lingkungan hidup. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
17. Workshop tentang pengelolaan LH dan pos pengaduan - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
46.500.000,-
Realisasi
Keuangan
Rp 37.166.900,- (79,93%). - Output, terlaksananya verifikasi kasus pengaduan 9 kasus lingkungan. - Outcomes, pemahaman aparatur dalam pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa semakin baik. - Benefit, tertingkannya kesadaran terhadap LH. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
18. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
21.500.000,-
Realisasi
keuangan
Rp. 3.140.000,- (14, 60%). - Output, terlaksananya penyuluhan emisi 2 (dua) kali. - Outcomes, tersedianya laporan.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
9
- Benefit, tersosialisasinya bahaya emisi. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
19. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
21.535.000,-
Realisasi
keuangan
Rp. 11.405.000,- ( 52,96%). - Output, terevaluasinya emisi dan udara ambien sebanyak 4 (empat) kabupaten - Outcomes, laporan hasil uji emisi dan udara ambien di 4 (empat) Kabupaten - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
20. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair - Jumlah dana sebesar Rp. 18.400.000,- Realisasi Keuangan Rp.13.790.000,( 74,95%). - Output, terlaksananya pengambilan data dan informasi limbah padat (sludge) sebanyak 4 kali. - Outcomes, adanya laporan uji limbah padat dan limbah cair 4 Laporan - Benefit, tersedianya data uji limbah padat dan cair. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
21. Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) - Jumlah dana sebesar Rp. 74.250.000,- Realisasi Keuangan Rp.62.500.000,(84,18%). - Output, data emisi GRK - Outcomes, diketahuinya tingkat emisi GRK di Kalsel - Benefit, tersedianya data pengurangan emisi GRK - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
22. Pengkajian Pemanfaatan Ruang/Kawasan - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
229.700.000,-
Realisasi
Keuangan
Rp. 156.825.800,- ( 68,27%). - Output, terlaksananya pengkajian pemanfaatan ruang/kawasan. - Outcomes, tersedianya hasil pengkajian 1 paket. - Benefit, keterpaduan pemanfaatan ruang/kawasan. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
10
23. Pengawasan Pemanfaatan Ruang - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
41.200.000,-
Realisasi
Keuangan
Rp. 31.515.000,- ( 76,49%). - Output, terlaksananya overlay izin penggunaan lahan dalam RTRWP - Outcomes, diketahuinya perubahan penggunaan lahan. - Benefit, mudahnya dalam pengawasan ruang. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
24. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jumlah dana sebesar Rp. 1.559.950.000,- Realisasi Keuangan Rp. 1.358.808.950,- (87,11%). - Output, tersedianya 1 (satu) laporan administrasi kantor. - Outcomes, tersedianya layanan publik. - Benefit, lancarnya pelayanan publik. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
25. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
2.638.710.000,-
Realisasi
Keuangan
Rp. 2.327.630.750,- (88,21%). - Output, terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dan tersedianya minibus 2 (dua) unit. - Outcomes, peningkatan kinerja yang lebih baik. - Benefit, lancarnya pelayanan. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
26. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
39.000.000,-
Realisasi
Keuangan
Rp. 28.000.000,- (88,21%). - Output, terlaksananya pengadaan pakaian kerja 1 paket - Outcomes, tersedianya pakaian kerja 1 paket - Benefit, meningkatnya disiplin pegawai. - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
27. Kursus, Pendidikan, Pelatihan , Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
155.000.000,-
Realisasi
Keuangan
Rp. 114.166.800,- ( 73,66%). - Output, Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM sebanyak 9 orang
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
11
- Outcomes, tersediannya SDM yang telah mengikuti kursus/pelatihan sebanyak 9 orang - Program dan kegiatan terlaksana 100%.
28. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineja dan Keuangan - Jumlah
dana
sebesar
Rp.
38.400.000,-
Realisasi
Keuangan
Rp. 32.550.000,- (99%). - Output, terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP ,LPPD dan LKPJ. - Outcomes, tersusunnya laporan keuangan, LAKIP , LPPD dan LKPJ -
Benefit, meningkatnya akuntabilitas pemerintah.
- Program dan kegiatan terlaksana 100%.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
12
Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014
Kode
1 1
08
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
2
3
4
Program pelayanan ADM Perkantoran Pengadaan Jasa surat menyurat
penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik penyediaan jasa administrasi Keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
penyediaan bahan logistik kantor penyediaan makanan dan
Penyediaan Perangko, materai, dan benda pos lainnya Penyediaan komponen instalasi listrik Honor penyedia jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Penyediaan ATK Penyediaan cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan bahan bacaan, perpustakaan, majalah, dan surat kabar Penyediaan bahan logistic kantor, BBM, dan gas
penyediaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd Tahun 2015 Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisasi dan Target Kegiatan sd Renstra (%) Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10= (5+7+9)
11=(10/4)
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
13
minuman
rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
rapat- rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
1
08
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
1
1
08
08
06
15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sosialisasi pengelolaan
makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan lingkungan hidup
pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Laporan kinerja dan keuangan
sosialisasi
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
5 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 tahun
100
120 orang
60 orang
30 orang
30 orang
100
90 orang
120 orang
100
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
14
persampahan 1
08
16
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH koordinasi penilaian kota sehat/adipura pemantauan kualitas lingkungan
pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER ) koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
koordinasi penyusunan AMDAL
koordinasi pembinaan teknis AMDAL
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat penambangan rakyat
pengelolaan persampahan
Terlaksanya program kota sehat/adipura Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara
Terlaksananya kegiatan pengawasan penataan pengelolaan lingkungan Terlaksananya penilaian kinerja perusahaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di kabupaten Dokumen AMDAL provinsi dan kab/kota dan evaluasi dokumen AMDAL kab/kota Pembinaan AMDAL di kab/kota oleh Provinsi Teridentifikasi data kerusakan lahan di 7 lokasi
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
100
13 kab/kota
13 kab/kota
100
13 kab/kota 704 sampel kualitas air dan sampel kualitas udara
13 kab/kota 253 sampel kualitas air dan sampel kualitas udara
13 kab/kota 265 sampel kualitas air dan sampel kualitas udara
13 kab/kota 265 sampel kualitas air dan sampel kualitas udara
100
13 kab/kota 195 sampel kualitas air dan sampel kualitas udara
13 kab/kota 704 sampel kualitas air dan sampel kualitas udara
100
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
100
13 kab/kota
13 kab/kota
100
66 perusahaan
42 perusahaan
10 perusahaan
10 perusahaan
100
15 perusahaan
67 perusahaan
102
13 kab/kota
8 kab/kota
10 kab/kota
10 kab/kota
100
13 kab/kota
13 kab/kota
100
48 AMDAL
25 AMDAL
15 AMDAL
17 AMDAL
100
15 AMDAL
57 AMDAL
119
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
100
13 kab/kota
13 kab/kota
100
22 lokasi
11 lokasi
7 lokasi
7 lokasi
100
8 lokasi
27 lokasi
123
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
15
Pembinaan SDM Laboratorium Lingkungan
Pengendalian dan Pengawasan limbah B3
1
1
1
08
08
08
17
18
19
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pengembangan data dan
Pembinaan laboratorium penguji parameter lingkungan Terlaksananya pembinaan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
100
13 kab/kota
13 kab/kota
100
24 perusahaan penghasil dan pengumpul limbah B3 13 RS
100
24 perusahaan penghasil dan pengumpul limbah B3 17 RS
24 perusahaan penghasil dan pengumpul limbah B3 17 RS
100
24 perusahaan penghasil dan pengumpul limbah B3 17 RS
-
10 perusahaan penghasil dan pengumpul limbah B3 13 RS
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
100
13 kab/kota
13 kab/kota
100
10 kali
6 kali
2 kali
2 kali
100
2kali
10 kali
100
Adanya bahan untuk penyusunan program
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
100
13 kab/kota
13 kab/kota
100
Terlaksananya
5 dokumen
4 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100
1 dokumen
5 dokumen
100
Terlaksananya penanaman pohon/ mangrove; terlaksananya pembinaan, survey lokasi/evaluasi penanaman pohon; terlaksananya pembinaan konservasi SDA
Pelaksanaan rapat koordinasi teknis LH
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
16
informasi lingkungan
sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum workshop tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pos pengaduan
1
08
20
Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM LH Program pengendalian Polusi pengujian emisi kendaraan bermotor pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
1
08
25
Pengendalian pemanfaatan ruang pengkajian pemanfaatan ruang/kawasan pengawasan pemanfaatan Ruang
penyusunan buku SLHD; pameran hari lingkungan hidup; profil pengelolaan tutupan vegetasi database spasial AMDAL Terverifikasinya kasus lingkungan hidup Terselenggaranya workshop fasilitator, negosiator, dan mediator penyelesaian sengketa
Terpantaunya uji emisi kendaraan bermotor Laporan hasil uji emisi/polusi akibat aktivitas industry Termonitor dan evaluasi polusi akibat limbah padat dan cair
Data hasil kajian pemanfaatan ruang (beban pencemaran) Peta penggunaan lahan/ruang
13 kab/kota
9 kab/kota
4 kab/kota
4 kab/kota
100
4 kab/kota
13 kab/kota
100
10 kasus
11 kasus
2 kasus
2 kasus
100
-
11 kasus
110
13 kab/kota
6 kab/kota
2 kab/kota
2 kab/kota
100
5 kab/kota
13 kab/kota
100
13 kab/kota
12 kab/kota
4 kab/kota
4 kab/kota
100
4 kab/kota
13 kab/kota
100
13 kab/kota
12 kab/kota
4 kab/kota
4 kab/kota
100
5 kab/kota
13 kab/kota
100
5 paket
3 paket
1 paket
1 paket
100
1 paket
5 paket
100
5 paket
3 paket
1 paket
1 paket
100
1 paket
5 paket
100
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BLHD Provinsi Kalsel No
SPM/ Standar Nasional
Indikator
1
Tingkat pencemaran air
2
Jumlah adipura
3
Jumlah perusahaan menyusun AMDAL
4
-
IKK
Target Renstra SKPD Tahun 2014 Tahun 2015
Realisasi Capaian Tahun 2014 Berat
Ringan
Ringan
5 kota
5 kota
15 perusahaan
15 perusahaan
17 perusahaan
Jumlah laboratorium lingkungan
13
13
13
5
Akreditasi laboratorium lingkungan
1
1
1
6
Tingkat kualitas udara
Baik
Baik
Baik
7
Jumlah perusahaan yang diuji polusi udara, limbah padat dan cair
25 perusahaan
30 perusahaan
25 perusahaan
8
Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya diatas baku mutu batas baku mutu
30%
25%
30%
Persentase hasil uji limbah cair pada sumbernya diatas baku mutu batas baku mutu
30%
25%
30%
3 titik/3 kota
3 titik/ 7 kota
3 titik
10%
5%
10%
Sanitary landfill
Sanitary landfill
Controoled landfill (9 kab/kota) Sanitary landfill (4 kab/kota)
1 laporan
1 laporan
1 laporan
9
kota
yang
mendapat yang
10
Jumlah titik/kota di kendaraan bermotor
11
Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya diatas baku mutu (kandungan B3)
12
13
uji
polusi
Pola pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Jumlah laporan pemanfaatan ruang
pengendalian
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
18
3 kota
Catatan Analisis
Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja pada setiap program berdasarkan sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut. 1.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh BLHD Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, UPT Laboratorium lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu dan UPT Laboratorium Lingkungan (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten HST) sebagai Laboratorium penguji. Pemantauan kualitas air dilakukan pada 42 titik lokasi pada sungai dan saluran irigasi. Berdasarkan evaluasi hasil uji laboratorium terhadap kualitas air yang dipantau, maka dapat disimpulkan bahwa air tercemar berat. Kabupaten Kotabaru yang merupakan salah satu Kota yang dilakukan penilaian adipura dan berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 520/000907/Eko/2013 tanggal 28 Agustus 2013, perihal penetapan Kabupaten Kotabaru sebagai Tempat Penyelenggara Puncak Peringatan Hari Nusantara Tahun 2014, serta berdasarkan proposal pengajuan dari Pemkab Kotabaru untuk pengadaan tempat sampah, maka dengan APBD Perubahan diberikan 80 unit bak sampah sistem pemilahan. Untuk
lebih
meningkatkan
pengelolaan
lingkungan
sekolah
di
Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari penilaian adipura, maka ditetapkanlah sekolah Pilot Project Adiwiyata 4 (empat) satuan Pendidikan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014/2015. Selain melakukan pembinaan dan penilaian kab/kota mengenai Adipura, juga dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan lingkungan sekolah (Adiwiyata) yang merupakan bagian dari penilaian Adipura. b. Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki dokumen AMDAL perlu untuk menyusun dokumen AMDAL sehingga dapat mengeliminir adanya
dampak
lingkungan
yang
diakibatkan
dari
aktivitas
perusahaan. Pada tahun 2014 ada 17 (tujuh belas) dokumen AMDAL lagi yang telah dievaluasi. c. Tingkat kualitas udara.
Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh
BLHD Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Laboratorium penguji. Pemantauan kualitas udara dilakukan dua kali per tahun di lokasilokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalulintas
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
19
kendaraan bermotor pada 13 kabupaten/kota.
Terdapat sejumlah
parameter yang melebihi baku mutu udara yakni kebisingan, debu, dan PM10. Berdasarkan hasil uji laboratorium, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara pada titik yang dipantau dalam kondisi baik.
2.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program
ini
dilaksanakan
melalui
kegiatan
sosialisasi
kebijakan
pengelolaan persampahan yang melibatkan 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dilaksanakan demplot pembangunan Bank Sampah di SMAN 2 Banjarmasin yang merupakan sekolah Pilot Project Provinsi
Kalsel
berdasarkan
188.44/0451/KUM/2014
tentang
Keputusan Penetapan
Gubernur
Sekolah
Nomor
Pilot
Project
Adiwiyata 4 (empat) satuan pendidikan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014/2015.
3.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi pengelolaan konservasi SDA. tersebut
dilaksanakan
dengan
mengadakan
Kegiatan
kerjasama
dengan
instansi/unit kerja terkait untuk memandu kegiatan pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang meliputi koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam, Kalpataru, Saka Kalpataru, Duta Lingkungan Hidup, sesuai prosedur kerja agar terjalin kerjasama yang harmonis.
Selain itu juga dilakukan demplot penanaman pohon pada
beberapa titik di sekolah pilot project Provinsi Kalsel yaitu: SMKN I Banjarbaru; SMA Banua Prov. Kalsel di Kab. Banjar; SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin.
Selain itu dilakukan pula demplot penanaman pohon
pada TK Mawaddah di Banjarmasin berdasarkan proposal yang mereka ajukan.
4.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi a. Jumlah perusahaan yang diuji polusi udara, limbah padat dan limbah cair, telah mencapai sasaran yaitu 25 (dua puluh lima) perusahaan. b. Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya di atas baku mutu, mencapai target yaitu 30% di atas baku mutu. Perhitungan tersebut didapatkan dari sejumlah parameter yang diukur dibandingkan dengan
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
20
baku mutu. Kemudian dibandingkan antara jumlah parameter yang melebihi baku mutu tersebut dengan jumlah seluruh parameter. c. Persentase hasil uji limbah cair pada sumbernya diatas baku mutu, setelah diadakan uji ternyata juga mencapai target yaitu 30% di atas baku mutu. Perhitungan tersebut juga didapatkan dari sejumlah parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu. Kemudian dibandingkan antara jumlah parameter yang melebihi baku mutu tersebut dengan jumlah seluruh parameter. d. Jumlah titik/kota yang diuji polusi kendaraan bermotornya sebanyak 3 (tiga) titik di kota Banjarmasin telah mencapai target 100%. Lokasi pengujian di Jalan Anang Adenansi; Jl. A. Yani km.6; dan Jalan Hasan Basri. e. Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya di atas baku mutu (kandungan B3) dari target 10%, juga mencapai target 10%. Perhitungan tersebut juga didapatkan dari sejumlah parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu.
Kemudian dibandingkan
antara jumlah parameter yang melebihi baku mutu tersebut dengan jumlah seluruh parameter.
5.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah laporan pemantauan aturan pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2014 sebanyak 1 (satu) laporan.
6.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang merupakan gambaran secara lengkap keadan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan, telah dapat dicetak sebanyak 60 buah.
Kendala Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatann antara lain: 1.
Belum
singkronnya
instrument
pengawasan
yang
dilakukan
oleh
Kabupaten/Kota dan Provinsi. 2.
Belum maksimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan yang perijinan kelayakan lingkungannya diterbitkan oleh Kabupaten/Kota.
3.
Masih kurangnya komunikasi dari pihak kabupaten/kota dalam memberikan informasi proses AMDAL serta informasi perubahan struktur organisasi dan
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
21
perubahan personil tim teknis dan komisi yang terkait dengan pemenuhan administrasi lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota serta informasi proses AMDAL yang dilakukan oleh kabupaten/kota. 4.
Belum dapat secara optimal melakukan evaluasi seluruh laporan RKL/RPL yang masuk karena tidak lengkapnya arsip dokumen AMDAL khususnya yang diterbitkan oleh kabupaten maupun oleh pusat.
5.
Belum dapat maksimal melakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL yang telah lebih dari 5 (lima) tahun karena kurangnya biaya dan tenaga sumberdaya manusia.
6.
Pemerintah Provinsi tidak dapat memberi sanksi administrasi terhadap perusahaan yang izin lingkungannya/ dokumen lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau kabupaten/kota.
7.
Persepsi terhadap peraturan pengelolaan limbah B3 di perusahaan antara Pemerintah Pusat dan daerah serta perusahaan sering tidak singkron, sehingga menimbulkan permasalahan di lapangan.
8.
Belum terkendalinya peredaran limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul dari luar Kalimantan Selatan.
9.
Sulitnya pengawasan terhadap perusahaan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota, sehingga pengawasan lingkungan di dunia usaha tidak berjalan optimal.
10. Turunan dari Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya terealisasi dan kurang tersosialisasinya oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan. 11. Kurangnya tenaga teknis pemantauan terhadap kualitas air, udara dan tenaga penganalisis kualitas lingkngan hidup. 12. Sering terlambatnya hasil uji laboratorium /LHU yang disampaikan oleh laboratorium yang terakreditasi baik air dan udara, karena kemampuan laboratorium di Kalimantan Selatan sudah over load, sehingga data yang keluar sudah tidak up date lagi, jadi juga terlambat dalam pengambilan keputusan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup. 13. Terbatasnya kuantitas penilai Adipura, baik kalangan pemerintah, LSM, media masa dan perguruan tinggi, karena penilai yang lama sudah mutasi, pensiun, sehingga perlu peremajaan Tim penilai Adipura. 14. Dari 13 laboratorium yang ada di Kabupaten/Kota baru 1 (satu) Kabupaten Tanah Bumbu yang terakreditasi, sedangkan 12 lainnya masih memerlukan
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
22
pembinaan dan kelengkapan sarana prasarana dan SDM untuk dapat mencapai akreditasi. 15. Dalam
hal
pengembangan
laboratorium
lingkungan kabupaten/kota
penerima DAK LH, masih terdapat kelemahan dalam kinerja laboratorium karena belum sepenuhnya memenuhi persyaratan manajemen dan persyaratan teknis sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium lingkungan dan SNI 17025:2008. 16. Kesulitan memperoleh tenaga ahli yang berkompeten dan bersedia dibayar (menerima honor) sesuai pagu yang tersedia. 17. Kesulitan mendapatkan update data 18. Keterbatasan kualitas SDM yang menguasai GIS.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Selatan bahkan di dunia.
Kedudukan yang strategis
disebabkan antara lain, adanya eksploitasi hasil tambang dan hutan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sehingga akan membahayakan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan pada khususnya. Mengingat dampak lingkungan hidup ada yang tidak dapat dirasakan dalam waktu segera (hanya jangka panjang), maka penanganan/pembinaan terhadap pengusaha/masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidup mutlak dilakukan agar dalam jangka panjang tidak menimbulkan penderitaan bagi anak cucu kita. BLHD Provinsi Kalimantan Selatan juga berperan dalam isu lingkungan internasional, dimana iklim pemanasan global sudah sangat terasa, sebagai contoh semakin tidak jelasnya batas antara musim hujan dan musim panas. Formulasi isu-isu penting ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Dalam hal yang berkaitan dengan
tupoksi, BLHD Provinsi Kalsel harus tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat.
Untuk peningkatan
Sumber Daya Manusia Aparatur dilakukan dengan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan serta rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. Selain itu dilakukan pula peningkatan Sarana dan Prasarana dengan mengembangkan perangkat dalam mendukung manajemen pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih baik dalam
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
23
menunjang pembangunan serta menyusun daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. Isu strategi dan permasalahan lingkungan yang ditangani BLHD Provinsi Kalimantan Selatan secara garis besar antara lain: 1. Rendahnya kualitas air dan tutupan lahan 2. Kerusakan lapisan ozon 3. Banjir dan longsor 4. Asap (terutama pada musim kemarau panjang) 5. Pemanfaatan SDA tanpa memperhatikan kaidah konservasi SDA dan LH 6. Terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 No. 1
Program/ kegiatan
Rancangan Awal RKPD Indikator Lokasi Kinerja
Program pelayanan ADM Perkantoran
Pengadaan Jasa surat menyurat
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik penyediaan jasa administrasi Keuangan
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
penyediaan alat tulis kantor
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik Honor penyedia dan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Penyediaan ATK
Penyediaan cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan bahan bacaan, perpustakaan, majalah, dan surat kabar
Target Capaian 1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Pagu Indikatif (Rp) 1.381.712.000
Program/ kegiatan
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Lokasi Kinerja
Program pelayanan ADM Perkantoran
Pengadaan Jasa surat menyurat
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik penyediaan jasa administrasi Keuangan
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
7.500.000
penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
24.000.000
penyediaan alat tulis kantor
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
3.000.000
312.000.000
159.400.000
15.000.000
7.500.000
15.000.000
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
25
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik Honor penyedia dan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Penyediaan ATK
Penyediaan cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan bahan bacaan, perpustakaan, majalah, dan surat kabar
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 tahun
1.451.263.000
1 tahun
3.000.000
1 tahun
312.000.000
1 tahun
159.400.000
1 tahun
7.500.000
1 tahun
24.000.000
1 tahun
15.000.000
1 tahun
7.500.000
1 tahun
15.000.000
Catatan Penting
penyediaan bahan logistik kantor penyediaan makanan dan minuman
2
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Pengadaan Taman Kantor
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Pengadaan Alat-alat Laboratorium
pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Penyediaan bahan logistik kantor, BBM, dan gas penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan lingkungan hidup Lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor
1 tahun
pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pembuatan taman kantor
1 tahun
Pengadaan peralatan laboratorium menuju laboratorium akreditasi Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan minibus
1 paket
3.000.000
penyediaan bahan logistik kantor
115.000.000
penyediaan makanan dan minuman
1 tahun
1 tahun 907.000.000 1 tahun 125.000.000
1 tahun 2.101.500.000
150,000,000 1 paket 200,000,000
rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Taman Kantor Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.063.500.000
1 tahun 260.000.000 1 tahun 398.000.000
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
26
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Penyediaan bahan logistic kantor, BBM, dan gas penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Pelaksanaan rapatrapat koordinasi ke luar daerah
1 tahun
3.000.000
1 tahun
115.000.000
1 tahun
664.863.000
Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan lingkungan hidup Lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor
1 tahun
125.000.000
1 tahun
1.974.000.000
pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pembuatan taman kantor
1 tahun
150.000.000
1 paket
200.000.000
Pengadaan peralatan laboratorium menuju laboratorium akreditasi Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan minibus
1 paket
750.000.000
1 tahun
438.800.000
1 tahun
405.200.000
3
4
pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
kursus, pendidikan, pelatihan sosialisasi bimbingan teknis PNS 5
6
7
SKPD; Provinsi Luar Daerah; Banjarbaru;
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
13 kab/kota
pemeliharaan peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur
1 tahun
Pakaian kerja batik tradisional, seragam kerja lapangan Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur LH
1 tahun
Peningkatan SDM dan kelembagaan LH
1 tahun
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
4 laporan
30.000.000 1 tahun 36.000.000
36.000.000 1 tahun 165.000.000
165,000,000
23.400.000
Laporan kinerja dan keuangan
4 laporan
Indeks Kualitas air
58
Sosialisasi/ kampanye/ pembinaan pengelolalaan sampah di Kalsel Indeks Kualitas air dan udara
13 kab/kota
23,400,000
340.650.000
340,650,000
58 37.467.262.550
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kursus, pendidikan, pelatihan sosialisasi bimbingan teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan
27
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
SKPD; Provinsi Luar Daerah; Banjarbaru;
pemeliharaan peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur
1 tahun
30.000.000
1 tahun
36.000.000
1 tahun
36.000.000
1 tahun
165.000.000
1 tahun
165.000.000
4 laporan
23.400.000
Laporan kinerja dan keuangan
4 laporan
23.400.000
Indeks Kualitas air
58
102.350.000
Sosialisasi/ kampanye/ pembinaan pengelolalaan sampah di Kalsel Indeks Kualitas air dan udara
13 kab/kota
102.350.000
Pakaian kerja batik tradisional, seragam kerja lapangan Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur LH Peningkatan SDM dan kelembagaan LH Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
13 kab/kota
58
9.669.905.000
perusakan LH penilaian kota sehat/adipura
pemantauan kualitas lingkungan
13 kab/kota
13 kab/kota
pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
13 kab/kota
peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER )
Kab/kota
pengelolaan prokasih/superkasih
Tabalong; Tanah Bumbu; Kotabaru; Balangan; SKPD Prov; Banjarbaru; Kab. Banjar; Tanah Laut; Banjarmasin; HST; HSU; Tapin; Barito Kuala; HSS Tabalong; SKPD Prov;
penyusunan AMDAL
dan 85
perusakan LH
Terlaksananya program kota sehat/adipura
13 kab/kota dan 45 kantor
penilaian kota sehat/adipura
13 kab/kota
Terlaksananya program kota sehat/adipura
13 kab/kota dan 45 kantor
4.301.200.000
Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara
9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota
pemantauan kualitas lingkungan
13 kab/kota
Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara
9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota
1.536.000.000
pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
13 kab/kota
40 perusahaan
811.000.000
peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER )
Kab/kota
Terlaksananya kegiatan pengawasan kebijaakan LH terhadap 40 perusahan Terlaksananya penilaian kinerja perusahaan
20 perusahaan
775.000.000
pengelolaan prokasih/superkasih
Tabalong; Tanah Bumbu; Kotabaru; Balangan; SKPD Prov; Banjarbaru; Kab. Banjar; Tanah Laut; Banjarmasin; HST; HSU; Tapin; Barito Kuala; HSS Tabalong; SKPD Prov;
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di kabupaten
13 kab/kota
190.000.000
Dokumen AMDAL provinsi dan
10 kab/kota
352.000.000
Terlaksananya kegiatan pengawasan kebijaakan LH terhadap 40 perusahan Terlaksananya penilaian kinerja perusahaan
40 perusahaan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di kabupaten
13 kab/kota
30.892.542.550
1.656.550.000
811.000.000
20 perusahaan
861.000.000
302.410.000
Dokumen AMDAL provinsi dan
10 kab/kota
dan 85
523.745.000
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
penyusunan AMDAL
28
pembinaan teknis AMDAL
Peningkatan Kapasitas dan SDM Laboratorium
Pengendalian & Pengawasan Limbah B3
8
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Kab. Banjar; Barito Kuala; Banjarmasin; Balangan; Kotabaru; HSS; Tapin; Tanah Laut; Tanah Bumbu
kab/kota dan evaluasi dokumen AMDAL kab/kota
Tabalong Banjarbaru; Kotabaru; SKPD Prov: HSS; Kab. Banjar; Balangan; Barito Kuala; Tanah laut; Tapin SKPD Provinsi dan 13 kab/kota
Pembinaan AMDAL di kab/kota oleh Provinsi
SKPD Provinsi dan 13 kab/kota
10 kab/kota
pembinaan teknis AMDAL
319.515.000
Pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter lingkungan hidup kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM lab kab/kota Terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3 Indeks tutupan lahan
13 lab di kab/kota
Peningkatan Kapasitas dan SDM Laboratorium
Kab. Banjar; Barito Kuala; Banjarmasin; Balangan; Kotabaru; HSS; Tapin; Tanah Laut; Tanah Bumbu
kab/kota dan evaluasi dokumen AMDAL kab/kota
Tabalong Banjarbaru; Kotabaru; SKPD Prov: HSS; Kab. Banjar; Balangan; Barito Kuala; Tanah laut; Tapin SKPD Provinsi dan 13 kab/kota
Pembinaan AMDAL di kab/kota oleh Provinsi
10 kab/kota
Pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter lingkungan hidup kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM lab kab/kota Terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3
13 lab di kab/kota
1.866.570.000
7 perush. pengumpul; 4 perush. Penghasil; 13 RS
Pengendalian & Pengawasan Limbah B3 233.930.000
49
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
29
SKPD Provinsi dan 13 kab/kota
Indeks tutupan lahan
255.000.000
1.199.705.000
7 perush. pengumpul; 4 perush. Penghasil; 13 RS
250.000.000
49
960.000.000
pengelolaan konservasi SDA
9
10
Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH Prov. Kalsel Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKPD Provinsi dan 13 kab/kota
SKPD Provinsi
SKPD Provinsi
13 kab/kota
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang LH pengembangan data dan informasi lingkungan
Penanaman pohon, pembinaan/survey/ evaluasi/ kampanye pengelolaan konservasi SDA Tersusunnya peta dan deskripsi ekoregion laut Prov. Kalsel Indeks tutupan lahan
pengelolaan konservasi SDA 13 kab/kota 389.250.000
1 Dokumen 800.000.000 49 375.000.000
Tersusunnya program BLHD, Pelaksanaan rapat koordinasi teknis LH
1 Dokumen
Bahan untuk penyusunan program Indeks tutupan lahan
13 kab/kota
200,000,000
175,000,000 49 3.483.488.450
SKPD Provinsi; 13 kab/kota SKPD Provinsi
Terlaksananya kegiatan Adiwiyata dan pilot project Kalsel Tersusunnya buku SLHD; Peringatan hari lingkungan hidup dan pameran pekan lingkungan hidup
SKPD Provinsi dan 13 kab/kota
16 sekolah 2.565.488.450 1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari
Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH Prov. Kalsel Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang LH pengembangan data dan informasi lingkungan
300,000,000
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
30
SKPD Provinsi
Penanaman pohon, pembinaan/survey/ evaluasi/ kampanye pengelolaan konservasi SDA Tersusunnya peta dan deskripsi ekoregion laut Prov. Kalsel Indeks tutupan lahan
260.000.000 13 kab/kota
1 Dokumen
700.000.000
49
380.000.000
SKPD Provinsi
Tersusunnya program BLHD, Pelaksanaan rapat koordinasi teknis LH
1 Dokumen
230.000.000
13 kab/kota
Bahan untuk penyusunan program Indeks tutupan lahan
13 kab/kota
150.000.000
49
854.450.000
SKPD Provinsi; 13 kab/kota SKPD Provinsi
Terlaksananya kegiatan Adiwiyata dan pilot project Kalsel Tersusunnya buku SLHD; Peringatan hari lingkungan hidup dan pameran pekan lingkungan hidup
16 sekolah
536.450.000
1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari
200.000.000
Lingkungan sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum
11
12
Balangan; Kotabaru; Provinsi; Tabalong; Tanah Laut; Tapin
Program peningkatan pengendalian Polusi
Terverifikasinya kasus LH di 5 lokasi Kabupaten
Indeks kualitas udara
pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) Pengendalian pemanfaatan ruang pengawasan pemanfaatan ruang
SKPD; Provinsi
inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan
SKPD; Provinsi
SKPD; Provinsi
Lingkungan
5 lokasi di kab 618,000,000
85 250,000,000
Data emisi GRK
1 paket data
Indeks tutupan lahan Data/ Peta Penggunaan lahan/ ruang Data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan
49 1 paket data
250,000,000 550.000.000 300,000,000
1 Dokumen 250,000,000
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum
Program peningkatan pengendalian Polusi pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) Pengendalian pemanfaatan ruang pengawasan pemanfaatan ruang inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan
31
Balangan; Kotabaru; Provinsi; Tabalong; Tanah Laut; Tapin
Terverifikasinya kasus LH di 5 lokasi Kabupaten
Indeks kualitas udara SKPD; Provinsi
SKPD; Provinsi SKPD; Provinsi
5 lokasi di kab
118.000.000
85
100.000.000
Data emisi GRK
1 paket data
100.000.000
Indeks tutupan lahan Data/ Peta Penggunaan lahan/ ruang Data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan
49
415.000.000
1 paket data
130.000.000
1 Dokumen
285.000.000
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BLHD Provinsi Kalsel akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari kondisi di lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Setelah itu akan dilakukan kajian terhadap Program dan Kegiatan yang diusulkan dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas SKPD.
Tabel. 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/Kota Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Selatan No
Program/Kegiatan
1
Bimtek Kompetensi Tim Komisi Penilai AMDAL
Balangan (Paringin);
2
Pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung sungai Pemantauan Kualitas Air sungai
Balangan (Paringin);
3
4
5
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Pengelolaan dan konservasi (green and clean)
Lokasi
Paringin Selatan; Halong; Batu Mandi; Paringin; Juai; Awayan; Tebing Tinggi; Lampihong; Banjarbaru (Banjarbaru); Banjarbaru (Banjarbaru);
Indikator Kinerja Meningkatnya Kompetensi Komisi Penilai AMDAL Tersedinya data daya dukung dan daya tampung sungai Tersedianya data kualitas air sungai Kabupaten Balangan
Besaran/ Volume 1 kali
1 paket
12 kali/tahun
Pagu (Rp)
Keterangan
Status
35.000.000
Sudah terakomodir di Renja SKPD
100.000.000
Sudah terakomodir di Renja SKPD
24.000.000
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Luas taman kehati yang dikelola
15 HA
160.000.000
Pengelolaan taman kehati
Masuk List APBN
Persentase Green and Clean
1 Paket
214.799.950
Persentase Green and Clean
Masuk List APBN
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
32
6
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah titik pengujian
15 Titik
7
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air
Banjarbaru (Banjarbaru);
status tanah untuk produksi biomassa
2 Kecamatan
Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah sumur resapan dan lubang biopori yang dibuat
15 buah
9
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah kelompok bank sampah yang dibentuk
15 unit
10
Koordinasi Penyusunan Amdal
Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL,UKL,UPL
11
Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup
Banjarbaru (Banjarbaru);
12
Pemantauan Kualitas Lingkungan
13
kerjasama Pengelolaan sampah Pengkajian Dampak Lingkungan
8
14
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Masuk List APBN
104.015.000
status tanah untuk produksi biomassa
Masuk List APBN
168.000.000
Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori dilahan perkarangan Lingkungan Kantor dan Pemukiman
Masuk List APBN
76.379.950
terbentuknya 15 kelompok pengelolaan Bank Sampah
Sudah terakomodir di Renja SKPD
65 Perusahaan
38.834.750
Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL,UKL,UPL
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup
1 Paket
40.000.000
Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Banjarbaru (Banjarbaru);
Titik pemantauan pada Sungai,Danau,Irigasi,dan TPA
54 Titik
95.000.000
Sungai,Danau,Irigasi, dan TPA
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Barito Kuala (Marabahan);
Jumlah kelompok bank sampah yang dibentuk Jumlah Pengadaan peralatan dan bahan
5 kelompok
150.000.000
Ditolak
1 Paket
100.000.000
Masuk List APBN
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
50.379.950
33
15
kerjasama Pengelolaan sampah
16
Pemantauan Kualitas Lingkungan
17
Bimbingan Teknis Persampahan
18
Pengadaan mobil tinja
19
Pembuatan control landfill di TPA Telang
20
Pengadaan TPST
21
Pengadaan bak sampah pemilahan, bak sampah perumahan Pengadaan truck operasional persampahan Penyediaan Tenaga analis laboratorium lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara
22
23
kimia Lab Jumlah kelompok bank sampah yang dibentuk
Hulu Sungai Tengah(Barabai); Batang Alai Utara; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Labuan Amas Selatan; Batang Alai Selatan; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Utara;
5 kelompok
150.000.000
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Jumlah titik sampling air, sungai dan udara yang dipantau Jumlah Kelompok yang dilakukan bintek persampahan Pengurangan cemaran dari limbah tinja Berfungsinya penangan air limbah di TPA Telang
1 Paket
120.000.000
Sudah terakomodir di Renja SKPD
5 kelompok
150.000.000
Sudah terakomodir di Renja SKPD
1 buah
1.500.000.000
Masuk List APBN
1 tahun
1.000.000.000
Masuk List APBN
Jumlah TPST
3 buah
2.000.000.000
Masuk List APBN
Jumlah bak sampah pemilahan dan perumahan Jumlah truck operasional persampahan
100 buah
50.000.000
Masuk List APBN
3 buah
900.000.000
Terangkutnya sampah di TPA
Masuk List APBN
Tersedianya tenaga analis pada laboratorium lingkungan di Kab. HSU (analis kimia, biologi dan fisika air)
4 orang
120.000.000
- Untuk memenuhi kebutuhan tenaga analis pada laboratorium pada KPLH Kab. HSU, terutama tenaga yang menguasai analisa parameter fisika, kimia
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
34
dan biologi air dalam mendukung peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan. - Sumber dana : APBD Provinsi 24
25
26
27
28
29
30
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (DAK) Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)
Kabupaten Banjar (Martapura); Martapura Kota;
Pemulihan hutan kota
1 tahun
1.750.000.000
APBN (DAK)
Masuk List APBN
Kabupaten Banjar (Martapura);
1 tahun
500.000.000
APBN (DAK)
Masuk List APBN
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan (DAK) Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup Sarana dan Prasarana penunjang Sekolah Adiwiyata
1 tahun
750.000.000
APBN (DAK)
Masuk List APBN
1 Kali
200.000.000
APBN Provinsi
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Pengawasan Kebijakan LH kepada perusahaan (Kepatuhan Dok. Lingkungan) Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
Kabupaten Banjar (Martapura);
Penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam pengendalian polusi dan pencemaran Pengawasan terhadap perusahaan dan polusi lingkungan
1 Laporan
500.000.000
APBD Provinsi
Sudah terakomodir di Renja SKPD
1 Kegiatan
500.000.000
APBD Provinsi
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Kabupaten Banjar (Martapura);
Terciptanya kota sehat, mempertahankan Adipura Kencana Terlaksananya Peningkatan Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan
1 Laporan
300.000.000
APBN Provinsi
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Kabupaten Banjar (Martapura);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
35
31
Pengadaan sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan
32
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan
33
Pelatihan Bagi Pengelola Bank sampah
34
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Tapin Selatan; Lokpaikat; Kabupaten Tapin (Rantau); Bungur; Binuang; Salam Babaris; Tapin Utara; Bakarangan; Tapin Utara; Salam Babaris; Tapin Selatan; Kabupaten Tapin (Rantau); Lokpaikat; Bungur; Binuang; Lokpaikat; Tapin Selatan; Kabupaten Tapin (Rantau); Tapin Utara; Binuang; Lokpaikat; Bakarangan; Hatungun; Tapin Tengah; Candi Laras Selatan; Tapin Utara; Bungur; Tapin Selatan; Kabupaten Tapin (Rantau); Piani; Salam Babaris; Candi Laras
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
10 buah
100.000.000
Masuk List APBN
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
100 set
500.000.000
Masuk List APBN
Meningkatnya Sumber daya manusia pengelola Bank Sampah
100 orang
100.000.000
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Terlaksananya sosialisasi Bank Sampah, pelatihan komposting, pembuatan lubang resapan biopori, pelatihan 3R
12 Kecamatan
120.000.000
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
36
35
36
37
38
39
40
41
42
Komputer Pengolah data dan perlengkapan akses transfer data Pengadaan sarana dan Prasarana pengolahan air limbah (IPAL) Pengadaan 1 paket Mobil Laboratorium Lapangan Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pembuatan terumbu karang buatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pembangunan TPS3R - Fisik - Perencanaan\ - Pengawasan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
Utara; Binuang; Kotabaru (Kotabaru);
Jumlah Sarana alat Pengolahan data
1 Unit
50.000.000
APBN
Masuk List APBN
Kotabaru (Kotabaru);
jumlah IPAL
2 Unit
800.000.000
APBN
Masuk List APBN
Kotabaru (Kotabaru);
Jumlah sarana alat pemantauan lingkungan
1 Unit
85.000.0000
APBN
Masuk List APBN
Kotabaru (Kotabaru);
Jumlah Areal Terumbu Karang
1 Areal
300.000.000
APBN
Masuk List APBN
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Jumlah Role Model Prilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan Meningkat Setiap Tahun Berkurangnya volume sampah yang diangkut ke TPA
175.000.000
APBD I / APBN
Ditolak
Prioritas Daerah
Ditolak
Simpang Empat; Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
1 unit
1070
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Peningkatan Kapasitas Pengebangan Laboratorium Lingkungan
1 unit
500.000.000
APBD I / APBN
Masuk List APBN
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Peningkatan Kapasitas Pengebangan Laboratorium Lingkungan
1 unit
180.000.000
APBD I / APBN
Masuk List APBN
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
37
43
44
45
46
47
48
49
Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Pembangunan TPA dgn sistem Sanitary Landfill - Fisik - Perencanaan - Pengawasan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Pengadaan Mobil Mini Bus 1 unit ( Rp 550.000.000) - Pengadaan Roda Tiga 30 unit ( Rp 1.200.000.000 ) Kegiatan Penataan RTH - Pengadaan Tanaman Peneduh Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Pengadaan Mobil Mini Bus dan Tossa Pembangunan TPS3R Fisik Perencanaan Pengawasan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Peningkatan Kapasitas Pengebangan Laboratorium Lingkungan
1 Paket
820.000.000
Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Satui;
Tertanganinya pengelolaan sampah di TPA dengan baik
1 Buah
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Tersedianya kendaraan operasional pengelolaan sampah kebersihan
31 Unit
Sungai Loban; Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Tertanamnya Tanaman Trambesi di sepanjang RTH Jalur Hijau Jalan
1000 Pohon
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Tersedianya kendaraan operasional pengelolaan sampah kebersihan
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
APBD I / APBN
Masuk List APBN
5.350.000.000
Prioritas Daerah
Masuk List APBN
1.750.000.000
Prioritas Derah
Masuk List APBN
500.000.000
Prioritas Daerah
Masuk List APBN
31 unit
1.750.000.000
Prioritas Daerah
Masuk List APBN
Berkurangnya volume sampah yang diangkut ke TPA
1 unit
1.070.000.000
Prioritas Daerah
Masuk List APBN
Jumlah Role Model Prilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan
3 Paket
1.690.000.000
APBD I / APBN
Masuk List APBN
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
38
50
51
52
Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pemantauan Kualitas Lingkungan
Tanah Laut (Pelaihari)
Meningkat Setiap Tahun Kegiatan penanaman
1 penanaman
500.000.000
Usulan sesuai dengan arah kebijakan
Masuk List APBN
Tanah Laut (Pelaihari)
Jumlah sosialisasi
1 sosialisasi
350.000.000
Usulan sesuai dengan arah kebijakan
Masuk List APBN
Tanah Laut (Pelaihari)
Jumlah laporan pemantaaun kualitas lingkungan
2 Dokumen
200.000.000
Usulan sesuai dengan arah kebijakan
Sudah terakomodir di Renja SKPD
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
39
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya
Indonesia
yang
Berdaulat,
Mandiri,
dan
Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan
masyarakat
maju,
berkeseimbangan,
dan
demokratis
berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat
Pemerintah
selalu
hadir
dengan
membangun
tata
kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
40
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
Pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut: Tabel 5. Sasaran Utama Pembangunan Nasional di Bidang Lingkungan Hidup No.
Pembangunan
Baseline 2014
Sasaran 2019
a.
Emisi Gas Rumah Kaca
15,5%
26%
b.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
63,0-64,0
66,5-68,5
2 juta ha (dalam
750 ribu ha (dalam
dan luar kawasan)
kawasan)
(IKLH) c.
Tambahan Rehabilitasi Hutan
Dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah: a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan perananUMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
41
wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya. c. Mempercepat
pembangunan
infrastruktur
untuk
pertumbuhan
dan
pemerataan Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air,
pangan
dan
energi
untuk
mendukung
ketahanan
nasional,
dan
mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. e. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
f.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses
pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
42
g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusatpusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi
BLHD Provinsi Kalsel yakni agenda ketujuh.
Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. 1.
Ketahanan Air Ketahanan air dicerminkan pada kondisi terpenuhinya air yang layak dan
yang berkelanjutan untuk seluruh kebutuhan hidup dan kemampuan mengurangi risiko kekurangan dan akibat kelebihan air pada masa-masa tertentu. Oleh karena itu, dimensi ketahanan air tersebut mencakup 5 (lima) dimensi: yaitu memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistem, terutama di tingkat hulu (catchment area); 2) keterpenuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, 3) keterpenuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, 4) ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk akibat dampak dari perubahan iklim, dan didukung 5) kelembagaan dan tatalaksana yang mantap. Ketahanan air nasional diarahkan pada terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem pendukungnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangunan nasional yaitu pertanian, produksi, energi, industri dan lain-lain. Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: a. Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; b. Meningkatkan
kemampuan
komunikasi,
kerjasama,
dan
koordinasi
antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, termasuk kelembagaan operasi dan pemeliharaan. d. Meningkatkan kordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dan antarsektor dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir, aspek konservasi dan aspek fisik; serta pengelolaaan banjir dan pengendalian pencemaran air.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
43
e. Menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan, serta sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air. f.
Mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan jaringan basis data, standardisasi, kodefikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur baik pengumpulan dan pembaharuan maupun sinkronisasi data dan informasi yang handal.
2.
Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana a. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan b. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019 2) Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan. Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup : kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Strategi yang dilakukan, yaitu: 1) Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi: (i) Penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup; (ii) Penyempurnaan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); (iii) Pengembangan metodologi perhitungan, penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah; dan (iv) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan; 2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup a. Peningkatan kualitas air: (i) pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk);
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
44
b. Peningkatan kualitas udara: (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien.
Tabel 6. Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Kalsel No. 1
Kebijakan Nasional
Sumber
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim
RPJMN 2015 - 2019
Keterangan Bappenas
Sehubungan dengan kebijakan nasional tersebut, kebijakan di Provinsi Kalsel yang berkaitan adalah mengenai kebijakan seperti hal-hal berikut: 1. Penerapan SPM Lingkungan Hidup 2. Penyusunan SLHD 3. Pengendalian
kawasan
untuk
melindungi
keanekaragaman
hayati
dan
ekosistem 4. Pemantauan kualitas lingkungan 5. Pemantauan emisi gas rumah kaca 6. Pengawasan pengumpulan limbah B3 7. Pemantauan pengawasan pengendalian dampak lingkungan perusahaan 8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas Lingkungan Hidup melalui penegakan hukum; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi BLHD Provinsi Kalsel. Sasaran yang akan dicapai adalah: 1. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup; 2. Terjadi peningkatan pengendalian polusi; 3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 4. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Terwujudnya penaatan terhadap peraturan perundangan lingkungan Hidup; 6. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
7. Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM BLHD Provinsi Kalsel.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
45
3.3 Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Pada Tahun 2016, program yang akan
dilaksanakan sebanyak 12 program, yang terdiri atas 5 program rutin dan 7 program non rutin. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 41 kegiatan. Dengan pagu sebesar Rp. 16.131.368.000,- dengan program rutin sebesar Rp. 3.649.663.000,dan Non Rutin sebesar Rp. 12.481.705,-. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
tersebut
berlokasi
di
lingkungan
kantor,
sekolah,
beberapa
perusahaan pada 13 kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan kebijakan nasional dan sasaran utama pembangunan nasional, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan prioritas seperti pada Tabel 7. Tabel 7. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016 No.
Program
Kegiatan
Dana
1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Rp. 102.350.000,-
2
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penilaian kota sehat/ Adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Penyusunan AMDAL Pembinaan Teknis AMDAL Peningkatan kapasitas dan SDM laboratorium lingkungan Pengendalian dan pengawasan limbah B3
Rp. 4.301.200.000,Rp. 1.536.000.000,Rp. 811.000.000,Rp.775.000.000,Rp. 190.000.000,Rp.352.000.000,Rp.255.000.000,Rp. 1.199.705.000,Rp. 250.000.000,-
3
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pengelolaan konservasi SDA Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH
Rp. 260.000.000,Rp. 700.000.000,-
4
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Rp. 230.000.000,-
Rp.150.000.000,-
5
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pengembangan data dan informasi lingkungan Sosialisasi dan koodinasi penegakan hukum Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Rp. 200.000.000,Rp. 118.000.000,Rp. 536.450.000,-
6
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Pemantauan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Rp. 100.000.000,-
7
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dalam pemanfaatan ruang/kawasan
Rp. 130.000.000,Rp. 285.000.000,-
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
46
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD Pada Renstra Tahun 2011 – 2015 terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama, yakni: 1.
Tingkat pencemaran air
2.
Jumlah kota yang mendapat adipura
3.
Jumlah perusahaan yang menyusun AMDAL
4.
Jumlah laboratorium lingkungan
5.
Akreditasi laboratorium lingkungan
6.
Tingkat kualitas udara
7.
Jumlah perusahaan yang diuji polusi udara, limbah padat, dan cair
8.
Presentase hasil uji polusi udara pada sumbernya di atas baku mutu
9.
Persentase hasil uji limbah cair pada sumbernya di atas baku mutu
10. Jumlah titik/kota diuji polusi kendaraan bermotor 11. Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya di atas baku mutu (kandungan B3) 12. Pola pengelolaan sampah di TPA 13. Jumlah laporan pengendalian pemanfaatan ruang Pencapaian indikator pada periode renstra tersebut telah dijelaskan pada bab 2.2 di atas.
Namun pada Renstra 2016 – 2020 Indikator Kinerja Utama
tersebut berganti menjadi 3 (indikator). Indikator kinerja yang akan dilaksanakan dari tahun 2016- 2020 adalah: 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Lahan Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dapat dicapai melalui beberapa program dan kegiatan seperti pada tabel 8 berikut. Kelompok sasaran dari BLHD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: 1. Dunia usaha 2. Masyarakat 3. Instansi terkait
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
47
Tabel 8. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2016 – 2020 NO. 1
2
Program/Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup
dan
Penilaian kota sehat/ Adipura
Indikator Kinerja (Outcome dan Output) Indeks Kualitas Air
Terlaksananya program kota sehat/ adipura; Terlaksananya lingkungan kantor yang sehat, bersih, dan teduh Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara
Pemantauan kualitas lingkungan
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Pengelolaan Prokasih/Superkasih
Penyusunan AMDAL Pembinaan Teknis AMDAL
Peningkatan kapasitas dan SDM laboratorium lingkungan
Pengendalian dan pengawasan limbah B3
Terlaksananya pengawasan kebijakan LH Terlaksananya penilaian kinerja perusahaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di kabupaten Dokumen AMDAL provinsi dan kab/kota serta evaluasi dokumen AMDAL kab/kota Pembinaan AMDAL di Kab/kota oleh Provinsi Pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan hidup kab/kota dan peningkatan SDM lab kab/kota serta tersedianya peralatan laboratorium Terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3
2020 60
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
58,5 dan 86
59 dan 87
59,5 dan 88
60 dan 89
13 kab/kota dan 45 kantor
13 kab/kota dan 45 kantor
13 kab/kota dan 45 kantor
13 kab/kota dan 45 kantor
13 kab/kota dan 45 kantor
9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota; 195 sampel air dan udara
9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota; 215 sampel air dan udara
9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota; 240 sampel air dan udara
9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota; 265 sampel air dan udara
40 perusahaan
45 perusahaan
45 perusahaan
50 perusahaan
20 perusahaan
25 perusahaan
30 perusahaan
35 perusahaan
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota; 280 sampel air dan udara 50 perusahaan 35 perusahaan 13 kab/kota
10 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
10 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 lab di kab/kota
13 lab di kab/kota
13 lab di kab/kota
13 lab di kab/kota
13 lab di kab/kota
7 perush. Penghasil; 4 perush.
8 perush. Penghasil; 4 perush.
9 perush. Penghasil; 4 perush.
10 perush. Penghasil; 4 perush.
11 perush. Penghasil; 4 perush.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
2017 58,5
13 kab/kota
13 kab/kota
58 dan 85
Target Kinerja 2018 59
2019 59,5
Sosialisasi/kampanye/pembinaan pengelolaan sampah di Kalsel Indeks Kualitas Air dan Udara
2016 58
48
3
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengelolaan konservasi SDA
4
Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Sosialisasi dan koodinasi penegakan hukum Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 6
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pemantauan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
7
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dalam pemanfaatan ruang/kawasan
Indeks Tutupan Lahan Penanaman pohon, pembinaan/ survey/ evaluasi/ kampanye pengelolaan konservasi SDA Tersusunnya peta dan deskripsi ekorogion laut Prov. Kalsel Indeks Tutupan Lahan
Pengumpul; 13 RS 49
Pengumpul; 13 RS 49,5
Pengumpul; 13 RS 50
Pengumpul; 13 RS 50,5
Pengumpul; 13 RS 51
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
49
49,5
50
50,5
51
Tersusunnya program BLHD dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis LH Adanya bahan untuk penyusunan program Indeks Tutupan Lahan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
13 kab/kota
Tersusunnya buku SLHD; Peringatan Hari Lingkungan Hidup; dan Pameran pekan LH
1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan
Terverifikasinya Kasus LH
50
50,5
51
1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan
1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan
1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan
5 lokasi di Kabupaten 16 sekolah
6 lokasi di Kabupaten 20 sekolah
6 lokasi di Kabupaten 22 sekolah
7 lokasi di Kabupaten 24 sekolah
1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan 7 lokasi di Kabupaten 30 sekolah
85 1 paket data
86 1 paket data
87 1 paket data
88 1 paket data
89 1 paket data
Indeks Tutupan Lahan Data/peta penggunaan lahan/ ruang
49 1 paket data
49,5 1 paket data
50 1 paket data
50,5 1 paket data
51 1 paket data
Data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Terlaksananya kegiatan adiwiyata; Terlaksananya kegiatan pilot project Kalsel Indeks Kualitas Udara Data Emisi GRK
49
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
49,5
49
BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel 9 berikut. Tabel 9. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BLHD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode (1)
(2) Program pelayanan ADM Perkantoran
1
08
01
1
08
01
01
Pengadaan Jasa surat menyurat
1
08
01
02
penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
08
01
07
penyediaan jasa administrasi Keuangan
1
08
01
08
penyediaan jasa kebersihan kantor
1
08
01
10
penyediaan alat tulis kantor
1
08
01
11
1
08
01
12
1
08
01
15
penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (5) (6)
Sumber Dana (7)
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (9) (10)
1 tahun
1.451.263.000
APBD
1 tahun
1.862.400.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
3.000.000
APBD
1 tahun
5.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
312.000.000
APBD
1 tahun
320.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
159.400.000
APBD
1 tahun
159.400.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
7.500.000
APBD
1 tahun
10.000.000
1 tahun
24.000.000
APBD
1 tahun
30.000.000
Penyediaan cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
15.000.000
APBD
1 tahun
20.000.000
1 tahun
7.500.000
APBD
1 tahun
15.000.000
Penyediaan bahan
SKPD; Provinsi;
1 tahun
15.000.000
APBD
1 tahun
18.000.000
Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik Honor penyedia dan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Penyediaan ATK
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
50
dan peraturan perundangundangan 1
08
01
16
penyediaan bahan logistik kantor
1
08
01
17
penyediaan makanan dan minuman
1
08
01
18
rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
08
01
19
rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
08
02
1
08
02
09
1
08
02
11
Pengadaan Taman Kantor
1
08
02
120
Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1
08
02
22
pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1
08
02
24
pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
1
08
02
28
1
08
03
1
08
03
pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
05
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
bacaan, perpustakaan, majalah, dan surat kabar Penyediaan bahan logistic kantor, BBM, dan gas penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Pelaksanaan rapatrapat koordinasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan lingkungan hidup Lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pembuatan taman kantor Pengadaan peralatan laboratorium menuju laboratorium akreditasi Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan minibus pemeliharaan peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur Pakaian kerja batik tradisional, seragam kerja lapangan
Banjarbaru
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
3.000.000
APBD
1 tahun
5.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
115.000.000
APBD
1 tahun
130.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
664.863.000
APBD
1 tahun
1.000.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
125.000.000
APBD
1 tahun
150.000.000
1 tahun
1.974.000.000
APBD
1 tahun
2.245.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
150.000.000
APBD
1 tahun
250.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 paket
200.000.000
APBD
1 paket
150.000.000
1 paket
750.000.000
APBD
1 paket
1.000.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
438.800.000
APBD
1 tahun
400.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
405.200.000
APBD
1 tahun
410.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
1 tahun
30.000.000
APBD
1 tahun
35.000.000
1 tahun
36.000.000
APBD
1 tahun
40.000.000
1 tahun
36.000.000
APBD
1 tahun
40.000.000
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
51
1
08
05
1
08
05
1
08
06
1
08
06
1
08
15
1
08
15
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 10
01
10
kursus, pendidikan, pelatihan sosialisasi bimbingan teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH penilaian kota sehat/adipura
1
08
16
1
08
16
01
1
08
16
03
pemantauan kualitas lingkungan
1
08
16
04
pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
1
08
16
09
peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER )
Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur LH Peningkatan SDM dan kelembagaan LH
SKPD; Provinsi Luar Daerah; Banjarbaru;
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Laporan kinerja dan keuangan
SKPD; Provinsi; Banjarbaru
Indeks kualitas air
1 tahun
165.000.000
APBD
1 tahun
175.000.000
1 tahun
165.000.000
APBD
1 tahun
175.000.000
4 laporan
23.400.000
APBD
4 laporan
23.400.000
APBD
4 laporan
58
102.350.000
APBD
58,5
4 laporan
50.000.000
50.000.000
300.000.000 Sosialisasi/ kampanye/ pembinaan pengelolalaan sampah di Kalsel Indeks kualitas air dan udara
13 kab/kota
Terlaksananya program kota sehat/adipura
13 kab/kota
Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara
13 kab/kota
Terlaksananya kegiatan pengawasan kebijaakan LH terhadap 40 perusahan Terlaksananya penilaian kinerja perusahaan
13 kab/kota
13 kab/kota
102.350.000
APBD
13 kab/kota 300.000.000
Kab/kota
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
58 dan 85
9.669.905.000
APBD
58,5 dan 86
41.300.000.000
13 kab/kota dan 45 kantor 9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota 40 perusahaan
4.301.200.000
APBD
13 kab/kota dan 45 kantor
35.000.000
1.536.000.000
APBD
9 sungai dan 1 saluran irigasi; pemantauan udara di 13 kab/kota
2.000.000.000
811.000.000
APBD
40 perusahaan
1.000.000.000
20 perusahaan
775.000.000
APBD
20 perusahaan
900.000.000
52
1
08
16
10
pengelolaan prokasih/superkasih
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kualitas air sungai prioritas di kabupaten
1
08
16
13
penyusunan AMDAL
Dokumen AMDAL provinsi dan kab/kota dan evaluasi dokumen AMDAL kab/kota
1
08
16
20
pembinaan teknis AMDAL
Pembinaan AMDAL di kab/kota oleh Provinsi
1
08
16
25
Peningkatan Kapasitas dan SDM Laboratorium
Pembinaan terhadap laboratorium penguji parameter lingkungan hidup kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM lab kab/kota
Tabalong; Tanah Bumbu; Kotabaru; Balangan; SKPD Prov; Banjarbaru; Kab. Banjar; Tanah Laut; Banjarmasin; HST; HSU; Tapin; Barito Kuala; HSS Tabalong; SKPD Prov; Kab. Banjar; Barito Kuala; Banjarmasin; Balangan; Kotabaru; HSS; Tapin; Tanah Laut; Tanah Bumbu
13 kab/kota
190.000.000
APBD
13 kab/kota
350.000.000
10 kab/kota
352.000.000
APBD
13 kab/kota
500.000.000
Tabalong Banjarbaru; Kotabaru; SKPD Prov: HSS; Kab. Banjar; Balangan; Barito Kuala; Tanah laut; Tapin SKPD Provinsi dan 13 kab/kota
10 kab/kota
255.000.000
APBD
13 kab/kota
350.000.000
APBD
13 lab di kab/kota
900.000.000
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
13 lab di kab/kota 1.199.705.000
53
1
08
16
1
08
17
1
08
17
1
08
17
27
09
41
1
08
18
1
08
18
02
1
08
18
08
1
08
19
1
08
19
01
1
08
19
02
1
08
19
06
Pengendalian & Pengawasan Limbah B3
Terlaksananya pengawasan terhadap penghasil dan pengumpul limbah B3
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam pengelolaan konservasi SDA
Indeks Tutupan Lahan
Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan LH Prov. Kalsel Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang LH pengembangan data dan informasi lingkungan
sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum
SKPD Provinsi dan 13 kab/kota
Penanaman pohon, pembinaan/survey/ evaluasi/ kampanye pengelolaan konservasi SDA Tersusunnya peta dan deskripsi ekoregion laut Prov. Kalsel Indeks Tutupan Lahan
SKPD Provinsi dan 13 kab/kota
Tersusunnya program BLHD, Pelaksanaan rapat koordinasi teknis LH Bahan untuk penyusunan program Indeks Tutupan Lahan
Terlaksananya kegiatan Adiwiyata dan pilot project Kalsel Tersusunnya buku SLHD; Peringatan hari lingkungan hidup dan pameran pekan lingkungan hidup
Terverifikasinya kasus LH di 5 lokasi
Balangan; Kotabaru;
7 perush. Penghasil; 4 perush. Pengumpul; 13 RS 49
250.000.000
APBD
300.000.000
APBD
7 perush. Penghasil; 4 perush. Pengumpul; 13 RS 49,5
960.000.000
260.000.000
APBD
13 kab/kota
400.000.000
700.000.000
APBD
1 Dokumen
1.200.000.000
13 kab/kota
SKPD Provinsi
1 Dokumen
800.000.000 49
380.000.00
APBD
49,5
475.000.000
SKPD Provinsi
1 Dokumen
230.000.000
APBD
1 Dokumen
275.000.000
13 kab/kota
13 kab/kota
150.000.000
APBD
13 kab/kota
200.000.000
49
854.450.000
APBD
49,5
1.600.000.000
SKPD Provinsi; 13 kab/kota
16 sekolah
536.450.000
APBD
17 sekolah
600.000.000
SKPD Provinsi
1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan 5 lokasi di kab
200.000.000
APBD
1 Dokumen, 1 kegiatan pameran dan 1 kegiatan Hari Lingkungan
350.000.000
118.000.000
APBD
7 lokasi di kab
650.000.000
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
54
Kabupaten
1
08
20
1
08
20
1
08
25
1
08
25
02
1
08
25
04
07
Program peningkatan pengendalian Polusi pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) Pengendalian pemanfaatan ruang pengawasan pemanfaatan ruang inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan
Provinsi; Tabalong; Tanah Laut; Tapin
Indeks Kualitas Udara Data emisi GRK Indeks Tutupan Lahan Data/ Peta Penggunaan lahan/ ruang Data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada pemanfaatan ruang/kawasan
85
100.000.000
APBD
86
250.000.000
1 paket data
100.000.000
APBD
1 paket data
250.000.000
49
415.000.000
APBD
49.5
700.000.000
SKPD; Provinsi
1 paket data
130.000.000
APBD
1 paket data
200.000.000
SKPD; Provinsi
1 Dokumen
285.000.000
APBD
1 dokumen
500.000.000
SKPD; Provinsi
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
55
BAB VI SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada Tahun 2016, program yang akan dilaksanakan sebanyak 12 program, yang terdiri atas 5 program rutin dan 7 program non rutin. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 41 kegiatan. Dengan pagu sebesar Rp. 16.131.368.000,- yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalsel. Untuk Program rutin sebesar Rp. 3.649.663.000,- dan Non Rutin sebesar Rp. 12.481.705,-. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berlokasi di lingkungan kantor, sekolah, beberapa perusahaan pada 13 kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
56
BAB VII PENUTUP
Seiring dengan pesatnya pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, permasalahan
lingkungan
akan
semakin
meningkat
sehingga
kesadaran
masyarakat, pengusaha yang mengekploitasi sumber daya alam sangat diharapkan partisipasinya dalam rangka mengolah alam menjadi ramah lingkungan. Demikian juga dengan kegiatan pembangunan lainnya, yang akan memberikan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin berat. Dengan program-program BLHD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 ini hendaknya mampu menimalisir masalah lingkungan yang dimotori oleh aparatur sebagai kunci keberhasilan melalui Rencana Kerja. Oleh sebab itu tugas dan misi BLHD Provinsi Kalimantan Selatan perlu pula ditunjang oleh anggaran yang memadai
disamping
dukungan komitmen dari
semua
pihak
(masyarakat,
pengusaha maupun instansi terkait) agar dimasa yang akan datang pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi kini dan mendatang terlaksana dengan baik. Rencana Kerja Tahun 2016 diharapkan menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel adalah Program Tahunan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran. Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel Tahun 2016 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan
kegiatan
tahun
anggaran
2016
sehingga
diharapkan
dapat
memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada BLHD Provinsi Kalsel sehingga kualitas kinerja yang lebih lagi dan berdaya guna bagi masyarakat Provinsi Kalsel. Sebagai wujud upaya pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dalam pencapaian “Good Governance”, maka BLHD telah menetapkan indikator utama kunci, sebagai tolok ukur keberhasilan BLHD secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi BLHD. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
Ir. IKHLAS, MP Pembina Utama Muda NIP. 19591223 199103 1 002
Rancangan Rencana Kerja BLHD Provinsi Kalsel | Tahun 2016
57