RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit, sehingga perlu direncanakan dengan baik, sebagaimana dikemukakan Riyadi dan Bratakusumah (2004) dalam bukunya berjudul Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, yang menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Proses perubahan dalam konteks pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Salah satu pembangunan yang mempunyai fungsi strategis adalah pembangunan bidang kehutanan. Hutan memegang peran ganda yang penting yakni hutan sebagai sumber alam berperan sebagai pelindung sistem penghasil air untuk berbagai kebutuhan, pemasok bahan baku hasil hutan kayu dan non kayu, memperluas lapangan kerja dan sumber penghasil devisa. Hutan juga memegang peran ekologis, yakni berfungsi sebagai paru-paru dunia, penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen serta mengatur dan menopang ekosistem pada umumnya. Hakekat pembangunan kehutanan adalah pembangunan sumberdaya hutan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui pemanfaatan secara bijaksana dan memperhatikan fungsi hutan, tanah dan air sebagai sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman jenis dan ekosistemnya serta pemanfaatan yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan kehutanan harus terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan bahan baku yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan kebutuhan kayu bulat/kayu rakyat, meningkatkan daya beli rakyat dan mampu melanjutkan proses industrialisasi serta makin terkait dan terpadu dengan sektor industri dan jasa menuju terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif. Pembangunan kehutanan pada era sekarang ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Sumberdaya alam yang semakin berkurang, kondisi alam
2 yang semakin rusak, pendanaan yang minim serta ketersediaan sumberdaya manusia pelaku pembangunan juga masih terbatas. Tantangan tersebut tentu harus disikapi secara cerdas oleh para pelaku pembangunan kehutanan. Pembangunan kehutanan hendaknya diarahkan pada upaya untuk mengelola sumber daya hutan secara lebih cermat, produktif, efektif, bijaksana dan memperhatikan kaidah pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian hutan. Keberhasilan
pembangunan
kehutanan
sangat
terkait
erat
dengan
perencanaannya. Sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
perencanaan
pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Perencanaan pembangunan di daerah
perlu ada keterkaitan dengan pusat
serta selaras dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah masingmasing. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan kehutanan di daerah juga hendaknya diselaraskan dengan program di tingkat nasional maupun arah kebijakan pembangunan di daerah. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka dalam dokumen perencanaan jangka pendek yang dibuat Dinas Kehutanan yakni Rencana Kerja Dinas Kehutanan, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis
Dinas
Kehutanan
dan
mengacu
kepada
RPJMD
dan
RKPD
Pemerintah Kabupaten yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kehutanan juga perlu memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat dengan mengkaitkannya dengan RPJM, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian Kehutanan. Memperhatikan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) serta visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih, maka Dinas Kehutanan diharapkan dapat mewujudkan salah satu misi Kepala Daerah yakni ”Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan”. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Dalam konteks bidang kehutanan,
maka
rencana
pembangunan
kehutanan
diarahkan
dan
diprioritaskan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Hal komitmen
pemerintah
pusat
dalam
ini juga sangat terkait dengan
paradigma
pembangunan
global
3 sebagaimana tertuang dalam
tujuan pembangunan millenium atau MDG’s
(Millenium Development Goals),
dimana salah satu tujuannya adalah
memastikan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang tidak kalah pentingnya,
perencanaan
mengintegrasikan
perspektif
pembangunan gender
dalam
kehutanan analisis
perlu
kegiatan
pula
maupun
pendanaannya. Hal ini telah diamanatkan dalam INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menjadi satu titik tolak kebijakan tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan. Memperhitung perspektif gender
dalam
perencanaan
pembangunan,
khususnya
pembangunan
kehutanan sekaligus akan menunjang pada pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka salah satu kebijakan yang perlu dilakukan pada tahap awal antara lain merumuskan kebijakan strategis bidang kehutanan meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Renstra tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Hal tersebut juga sebagai tindaklanjut dari Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016, dimana masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Malang wajib menyusun Rencana Kerja Tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang disusun untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Fungsi dari Rencana Kerja adalah menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang ke dalam program dan kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Rencana
Kerja
Dinas
Kehutanan
Kabupaten
Malang
mempunyai
kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, Rencana Kerja merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam
4 rencana tahunan dengan memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Dalam hal rencana operasional, Rencana Kerja merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Selain yang bersifat prosedural sebagaimana uraian di atas, perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang perlu memperhatikan aspek substantifnya, yakni dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang.
Berdasarkan data dalam
dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan), di Kabupaten Malang terdapat lahan dengan tingkat erosi sangat berat, berat dan sedang seluas 116.057 Ha. Luasnya lahan dengan tingkat erosi yang demikian akan berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil inventarisasi terakhir, Kabupaten Malang mempunyai potensi hutan rakyat seluas 43.956,92 Ha. Seiring dengan potensi tersebut bermunculan industri primer hasil hutan dan tercatat sampai dengan pertengahan tahun 2015 terdapat 63 industri primer hasil hutan yang sudah memiliki
ijin.
Disisi
lain,
kebutuhan
masyarakat
terhadap
konsumsi
barang/produk hasil hutan dan jasa hutan juga semakin meningkat. Potensipotensi ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya dukung lahan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. Selain itu, kelembagaan kelompok tani lahan kering, LKDPH dan kelompok aneka usaha kehutanan juga perlu perhatian. Berdasarkan data yang ada, tercatat ada 530 kelompok tani lahan kering, 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah data informasi kehutanan. Selama ini belum tersedia data informasi kehutanan yang memadai, baik data yang terkait dengan luar kawasan maupun dalam kawasan hutan. Dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan serta memperhatikan potensi dan permasalahn di atas, maka Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2016 masih diarahkan pada penanganan lahan kritis dan potensial kritis,
lahan
terbuka
maupun
lahan
kurang
produktif,
meningkatkan
perekonomian masyarakat dari usaha bidang kehutanan,
penanganan
5 kawasan lindung, penguatan usaha ekonomi kehutanan dan kelembagaan kelompok,
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
kehutanan serta penyediaan data informasi kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Tahun 2016 memperhatikan dan berpedoman aspek-aspek yuridis yang terkait dengan sistem perencanaan, penganggaran, kelembagaan dan aspek teknis. Oleh sebab itu landasan hukum yang mendasari penyusunan Renja meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2010
tentang
2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas Implementasi dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ‘MADEP MANTEB” Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/633/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan
Rancangan
Akhir
Rencana
Strategis
(Renstra)
Dinas
Kehutanan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik oleh Dinas Kehutanan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah : 1. Sebagai bentuk penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2011 – 2015; 2. Sebagai pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya; 3. Sebagai acuan pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan indikator kinerja utama Dinas.
7 1.4. Sistematika Penyusunan BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II.
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA KERJA
DINAS
KEHUTANAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Kerja
Dinas
Kehutanan Tahun 2014 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kehutanan 2.4. Review terhadap
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2016 2.5. Penelaahan
Usulan
Program
Dan
Kegiatan
Masyarakat BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah Terhadap kebijakan Nasional 3.2. Tujuan
dan
Sasaran
Kehutanan BAB IV.
PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V.
PENUTUP
Rencana
Kerja
Dinas
8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Dinas Kehutanan Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Kehutanan
Tahun 2014 (tahun n-2) disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014. Dalam laporan menyebutkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, sebagian besar mencapai 100 % dan bahkan ada kegiatan yang mencapai hingga 500 %. Target kinerja untuk tahun 2014 sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja
merupakan
komitmen Kepala SKPD untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya guna mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen yang telah ditargetkan oleh Dinas kehutanan
sudah
memperhatikan
kemampuan
pendanaan,
terutama
sumberdana APBD II. Dinas Kehutanan mempunyai program dan kegiatan yang telah disinkronkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya. Diantara program dan kegiatan tersebut, terdapat program dan kegiatan yang menjadi core bussines Dinas Kehutanan, yang mana indicator kinerjanya ditetapkan
sebagai
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU).
Dinas
kehutanan
mempunyai 3 IKU, yakni tren Nilai Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dengan capaian 93.94 %, rasio rehabilitasi hutan dan lahan dengan capaian 137 % serta rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan dengan capaian 150 %. Tren Nilai Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) merupakan indikator kinerja program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Dasar penentuan target PSDH berasal dari RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) Perum Perhutani KPH Malang, KPH Blitar dan KPH Pasuruan yang masuk wilayah Kabupaten Malang. Dari penentuan target dalam tapkin sebesar 0,33 telah tercapai sebesar 93,94%. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan terdiri dari Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi sebesar
Rp. 699.065.083 (capaian 71%), Pengembangan
Industri dan Pemasaran Hasil Hutan sebanyak 12 industri (capaian 400%), Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan sebanyak 302.585,96
m3
(capaian
103%)
dan
Pendampingan
Kelompok
Usaha
Perhutanan Rakyat sebanyak 502,45 ha (capaian 200%) serta 5 industri (capaian 500%).
9 Rasio rehabilitasi hutan dan lahan adalah indikator kinerja program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
Program RHL merupakan upaya
perbaikan hutan dan lahan yang mencakup dalam dan luar kawasan (lahan masyarakat). Untuk kegiatan rehabilitasi hutan (dalam kawasan) setelah direkap dari para pemangku kawasan yang masuk wilayah Kabupaten Malang (KPH Malang, Blitar, Pasuruan, Tahura R Suryo, TN BTS dan BKSDA Resort Sempu) tahun 2014 mencapai angka 1.330 Ha. Sedang rehabilitasi di luar kawasan hutan (lahan masyarakat) dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam bentuk
kegiatan
pembangunan
hutan
rakyat,
penghijauan
lingkungan,
pembuatan kebun bibit desa, Kebun Bibit Rakyat, dan pelestarian sumber air. Kegiatan tersebut apabila dikonversi dalam luas rehabilitasi lahan, mencapai angka luasan 1.966,125 Ha. Luasan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut apabila
diperbandingkan
dengan
luas
hutan
dan
lahan
yang
perlu
direhabilitasi (116.057 Ha) maka rasio yang diperoleh mencapai angka 0,0284. Angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 0,0207. Keberhasilan realisasi yang melebihi target karena Dinas Kehutanan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain. Adapun pihak yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan antara lain BPDAS Brantas, BPTH Sumedang, Perum Jasa Tirta I dan PT Sentosa Abadi Bersama (SAB). Selain bekerjasama dengan berbagai pihak, kegiatan RHL juga mendapat dukungan dana dari dari APBD I maupun APBN. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Pembuatan Kebun Bibit / Benih Tanaman Kehutanan sebanyak 20.000 batang (capaian 100%), Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebanyak 1 dokumen (capaian 100%), Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif seluas 140 ha (capaian 100%), dan Penghijauan Lingkungan Konservasi
sebanyak Tanah
20.200
dan
Air
batang
(KTA)
(capaian
sebanyak
1
100%), unit
Pembangunan
(capaian
100
%),
Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota sebanyak 160 batang (capaian 100 %). Rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan adalah indicator Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat. Berdasarkan data yang ada, jumlah kelompok masyarakat perhutanan ada 275 kelompok yang terdiri dari 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina.
Jumlah
tersebut
belum
termasuk
kelompok
tani
penghijauan.
Kelompok tani penghijauan tidak termasuk didalamnya karena pembinaan kelompok
tani
penghijauan
lebih
ditekankan
ke
aspek
fisik
seperti
10 pembangunan hutan rakyat, pembuatan bangunan konservasi air, penanaman sumber air dan pembuatan bibit. Sedang yang dimaksud kelompok yang terbina dan diberdayakan disini dalam kontek pembinaan kelembagaan termasuk manajemen kelompok dan pengembangan usahanya. Target indicator rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan sebesar 0.0145, telah teralisasi sebesar 0.0218 (capaian 150 %). Angka 0.0145 diperoleh dari 4 dibagi dengan 275, artinya pada tahun 2014 direncanakan 4 kelompok yang akan dibina. Realisasi menjadi 0.0218 karena terdapat 2 kelompok lagi yang pendapat pembinaan Dinas Kehutanan melalui kerjasama program CSR. Perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Dinas kehutanan tersebut adalah PT. Pertamina Terminal BBM Malang PT. Cheil Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan pembinaan kelembagaan kelompok sebanyak 2 kelompok untuk menduk. Program peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan ung PENAS XIV di Kabupaten Malang (capaian 100 %),
pembinaan aneka
usaha kehutanan sebanyak 2 kelompok (capaian 100 %), dan 4 even kampanye/sosialisasi pembangunan kehutanan (capaian 100 %). Namun demikian, keberhasilan capaian tahun 2014 tersebut bukan berarti
tidak
ada
permasalahan
dalam
pelaksanaannya.
Beberapa
permasalahan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan antara lain yang terkait dengan kondisi biofisik lingkungan sosial ekonomi dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan lahan.
Oleh
sebab itu untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan maka strategi yang dilakukan adalah melalui pendekatan/ penyuluhan yang lebih intensif dan melibatkan seluruh instansi terkait, perguruan tinggi/akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki komitmen dalam masalah pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan kelembagaan kelompok tani. Selain itu masyarakat peserta kegiatan dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya sehingga rasa memiliki terhadap kegiatan dari masyarakat pun dapat tumbuh secara spontan dan mau berswadaya terhadap komponen yang tidak dibiayai melalui kegiatan bantuan.
Strategi lainnya
adalah jenis kegiatan dan tanaman yang dikembangkan adalah jenis tanaman yang didasarkan
atas kebutuhan dan permintaan dari masyarakat, mudah
dalam pemeliharaan serta memiliki produktivitas dan bernilai ekonomi tinggi. Permasalahan lain, dari hasil monitoring dan evaluasi diketahui antara lain kurang sosialisasinya kegiatan penghijauan lingkungan
ditingkat lapangan,
lokasi penanaman yang kurang terpantau. Oleh karenanya, kedepan langkah yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan program RHL, khususnya
11 kegiatan penghijauan lebih awal
baik kepada aparat ditingkat kecamatan,
desa maupun masyarakat umum. Permasalahan dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan antara lain kendala dalam pembuatan sekolah konservasi adalah belum
mantapnya
koordinasi
di
lingkungan
sekolah,
sehingga
dalam
realisasinya hanya beberapa guru saja yang terlibat langsung dengan kegiatan ini. Dalam hal pembangunan arboretum ditemui kendala masih rendahnya aksesibilitas jalan menuju lokasi arboretum dari jalan raya Tumpang – Malang karena mengalami kerusakan yang parah. Selain itu batas antara lahan arboretum dengan lahan milik masyarakat sekitar belum terdapat pagar, sehingga
masyarakat
secara
periodik
mudah
masuk
ke
dalam
lokasi
arboretum. Upaya pemecahan masalah yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kawasan untuk bersamasama melakukan upaya pengamanan hutan. Selain itu perlu koordinasi dengan
satuan kerja yang menangani masalah perbaikan jalan agar ada
prioritas penanganan perbaikan jalan menuju lokasi arboretum. Perlu pula dianggarkan untuk penataan kawasan arboretum agar lebih tertata dan aman dari ulah manusia. Kemudian apabila hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelum dan tahun berjalan dikaitkan dengan target capaian Rencana Strategis Dinas Kehutanan sampai dengan tahun 2015, prosentase
capaian realisasi target
Renstra Dinas Kehutanan sampai dengan tahun 2015 sesuai Tabel 2.2 dibawah menunjukan variasi. Persentase capaian program dengan indicator kinerja utama mencapai angka di atas 100 % dengan kisaran 115% sampai dengan 149 %.
Namun demikian, masih ada beberapa kegiatan prosentase
capaiannya masih kecil (kurang dari 50 %). Hal itu disebabkan oleh realisasi alokasi anggaran yang lebih kecil dari perencanaan atau bahkan tidak mendapat alokasi anggaran. Hal tersebut mengakibatkan volume kegiatan juga berkurang, sehingga berdampak persentase capaian menjadi lebih kecil.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Sesuai tugas pokok dan fungsinya
sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan ini merupakan upaya yang diperlukan dalam mencapai
tujuan
dan
sasaran
Dinas
Kehutanan
sebagaimana
yang
12 dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan untuk rentang waktu 2011-2015. Salah satu permasalahan yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan bidang kehutanan adalah masih luasnya lahan kritis dan potensial kritis, lahan terbuka maupun kurang produktif di lahan-lahan milik masyarakat. Hal ini akan berdampak pada penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air yang berhubungan dengan masalah bencana alam seperti banjir, erosi, tanah longsor, sedimentasi, tanah ambles, menurunnya debit sumber air dan kekeringan/
peningkatan
suhu
udara
serta
terjadinya
paceklik
yang
disebabkan oleh kurangnya penutupan lahan berhutan. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas maka upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah perlu terus ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan daya dukung lahan untuk menopang kehidupan masyarakat.
Selain itu, juga perlu membangun kesepahaman dengan para
pihak pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terintegrasi dan berbasis masyarakat karena keberadaan lahan kritis dan daya dukung DAS ditentukan oleh aktifitas dan interaksi manusia dengan sumberdaya alam di lingkungannya. Pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan didukung dengan pemberian bantuan bibit kepada pihakpihak yang memerlukan baik perseorangan, lembaga/ instansi pemerintah dan non pemerintah, sekolah, universitas maupun organisasi lainnya. Di samping itu untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktifitas hutan dan lahan dilakukan upaya dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam melakukan gerakan menanam dan memelihara pohon. Melalui Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Kabupaten Malang diharapkan akan terbangun kesadaran masyarakat Kabupaten Malang untuk gemar menanam dan menjadikan budaya menanam sebagai gerakan moral dalam membangun kepedulian masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Selain itu juga
untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorbsi
gas CO2, SO2 dan polutan lainnya, mencegah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi genetik tanaman hutan. Dalam memelihara produktifitas kawasan hutan sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan daerah telah dilakukan pengawasan atas produksi hasil hutan dan mengoptimalkan penagihan Provisi Sumber Daya
13 Hutan (PSDH) atas produksi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara sekaligus
melindungi hak-hak negara atas perolehan pendapatan
negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang tata usaha hasil hutan. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian pelayanan langsung ke lokasi yang membutuhkan, sehingga selain lebih cepat petugas dapat mengecek syarat-syarat pemberian perijinan dengan lebih akurat. Sedangkan untuk mewujudkan industri hasil hutan kayu yang efektif dan efisien didukung legalitas usaha dan bahan baku yang legal dalam jumlah yang memadai maka Dinas Kehutanan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kewajiban perijinan dan aktifitas industri dalam pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku berupa kayu bulat serta rekomendasi kepada Bupati dalam rangka penerbitan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH). Pemanfaatan
tanaman
kayu-kayuan
dari
lahan
milik
masyarakat
merupakan salah satu bentuk konkrit dan model ekonomi kerakyatan yang riil karena aktifitas pemanfaatan kayu tersebut bersifat multiplier effect dimana dalam kegiatan produksi dan pemanfaatannya akan melibatkan banyak tenaga kerja dan mendorong terciptanya peluang usaha ikutan seperti usaha pembibitan, transportasi pengangkutan kayu dari lokasi menuju pasar, perdagangan kayu dan industri pengolahan kayu. Namun disisi lain apabila kecepatan aktifitas pemanfaatan kayu rakyat tidak seimbang dengan usaha peremajaan tanaman pada akhirnya tentu akan mengurangi jumlah penutupan vegetasi permanen pada suatu lahan sehingga akan memicu terjadinya lahan kritis dan memperbesar peluang terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor. Produksi kayu rakyat di Kabupaten Malang sebagian besar berasal dari wilayah selatan yang didominasi oleh lahan-lahan marjinal, sehingga apabila dicermati lebih mendalam akan dapat dihitung berapa nilai ekonomi yang dihasilkan dari produksi kayu rakyat ini dengan jumlah keluarga/ rumah tangga yang menjadikan budidaya tanaman kayu-kayuan sebagai sumber pemenuhan ekonomi keluarganya. Gambaran ini akan akan memudahkan perumusan kebijakan dalam penanganan lahan kritis dan sekaligus sebagai entry point untuk penanganan kemiskinan berbasis pemanfaatan lahan marjinal. Pengelolaan hutan rakyat yang belum optimal dan sustainable dapat mempengaruhi kuantitas dan kontinuitas produksi kayu rakyat. Kelembagaan masyarakat, terutama kelembagaan kelompok pengelola hutan rakyat masih lemah. Sesuai Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo
14 P.45/Menhut-II/2012
tentang
Standar
dan
Pedoman
Penilaian
Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak, maka industri primer HHK maupun kelompok pengelola hutan rakyat wajib mengantongi SLK (sertifikat legalitas kayu). Sampai dengan tahun 2015 masih 4 kelompok pengelola hutan rakyat (APHR) dan 6 industri yang mendapat SLK (sertifikat legalitas kayu). Padahal tercatat, jumlah industri primer hasil hutan yang sudah berijin mencapai 63 industri. Artinya, minimal masih terdapat 57 industri yang perlu mendapatkan sertifikasi legalitas kayu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan. Untuk itu, perlu upaya percepatan pendampingan kepada kelompok tani hutan rakyat dan industri primer untuk memperoleh SLK, sehingga diharapkan kontinuitas produksi kayu dan hasil produksi dari hutan rakyat laku di pasar internasional. Sedangkan dalam pembinaan dan pengawasan perlindungan, konservasi dan tata guna hutan, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perhatian antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya upaya-upaya konservasi alam, perlindungan hutan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu diperlukan suatu model konservasi sebagai sarana pembelajaran untuk generasi muda serta masyarakat luas tentang konservasi jenis untuk mendukung upaya percepatan penghijauan dalam rangka mengurangi efek global warming. Memperhatikan
berbagai
permasalahan
dan
tantang
pembangunan
kehutanan sebagaimana uraian diatas, maka kinerja pelayanan Dinas Kehutanan harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut disajikan tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan yang menunjukkan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan/ terealisasi sesuai dengan perencanaannya dan dalam rangka memenuhi target sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Isu penting yang terkait urusan kehutanan di Kabupaten Malang adalah: 1. Degradasi kualitas sumberdaya hutan, tanah dan air serta penurunan daya dukung DAS yang ditandai dengan luas lahan kritis yang masih cukup tinggi, penurunan produktifitas lahan, kerusakan hutan akibat pencurian dan perambahan, okupasi dan penyerobotan lahan hutan, serta bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. 2. Rendahnya produktifitas dan pendapatan petani karena pola pemanfaatan lahan hutan rakyat dan lahan marjinal belum optimal.
15 3. Pengelolaan hutan rakyat yang belum optimal dan berkelanjutan yang berpengaruh terhadap kuantitas dan kontinuitas produksi kayu rakyat. 4. Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, penatausahaan hasil hutan dan pengawasan terhadap perijinan dibidang kehutanan serta kesenjangan supply demand bahan baku industri yang berbasis pada produksi kayu rakyat. 5. Pemahaman
masyarakat
masih
terbatas
terhadap
permasalahan
konservasi, dampak pemanasan global dan perubahan iklim. 6. Kualitas kehidupan masyarakat di sekitar hutan yang masih rendah dan minimnya
partisipasi
masyarakat
dalam
upaya-upaya
pelestarian
sumberdaya hutan, tanah dan air. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam penyenggaraan tugas dan fungsi antara lain : 1. Keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM di Dinas Kehutanan Kab. Malang 2. Terbatasnya data dan informasi tentang kondisi dan potensi sumberdaya hutan, tanah dan air dalam satuan daerah aliran sungai 3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung 4. Penggalian informasi dan potensi hasil hutan bukan kayu belum optimal 5. Unit terkecil pengelolaan rehabilitasi lahan belum teridentifikasi dan terdeliniasi. Sedangkan tantangan yang dihadapi antara lain : 1. Ketidakseimbangan antara kecepatan pemanfaatan hasil hutan dengan peremajaan dan pemulihan potensinya. 2. Luas lahan kritis, potensial kritis, terbuka dan kurang produktif masih cukup tinggi karena pola pemanfaatan lahan yang belum memperhatikan daya dukung lahan dan aspek-aspek konservasi 3. Jumlah penduduk miskin disekitar hutan dan lahan-lahan marjinal cukup tinggi. 4. DAS belum dilihat sebagai suatu unit pengelolaan sumberdaya alam (SDA). 5. Peranserta masyarakat dalam pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air masih kurang memadai. Adapun peluang Dinas Kehutanan dalam meningkatkan pelayanan yaitu : 1. Lahan marjinal cukup luas yang memiliki karakteristik bersesuaian untuk ekosistem hutan 2. Potensi Hutan rakyat yang cukup tinggi, baik luasan, variasi jenis dan stratifikasi tegakan 3. DAS Brantas merupakan prioritas nasional
16 4. Tuntutan atas kejelasan asal usul hasil hutan dari konsumen dan industri pengolahan hasil hutan lanjutan 5. Adanya kontribusi pendapatan pada APBD berupa PSDH dari hasil hutan kayu dan non yang dimanfaatkan oleh Perum Perhutani Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi MADEP MANTEP, terutama dalam mewujudkan misi ke-7 (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis sector pertanian dan pemberdayaan masayarakat perdesaan) serta misi ke-8 (meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan), dilakukan upaya percepatan terhadap rehabilitasi hutan dan lahan dengan meningkatkan kegiatan vegetatif yang sekaligus untuk mengurangi dampak global warming yang didukung dengan upaya meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan. 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan RKPD yang memuat rencana global kegiatan pembangunan, maka dalam Rencana Kerja ini telah dapat dijabarkan secara terperinci dalam hasil análisis kebutuhan dalam pelaksanaannya pada tahun 2015. Hasil analisis kebutuhan didasarkan pada Rencana Strategis SKPD yang telah memuat target capaian secara mendetail, lokasi kegiatan, maupun perkiraan pagu indikatif untuk memenuhi kebutuhan kegiatan. Hasil review menunjukkan ada beberapa perubahan yang terkait dengan indikator program/kegiatan, adanya tambahan kegiatan dan perubahan pagu indikatif dari RKPD yang dibuat. Setelah dilakukan evaluasi ulang ada beberapa indikator program/kegiatan yang mengalami perubahan. Adanya perubahan pada pagu indikatifnya disesuaikan dengan volume kegiatan dan penetapan
KUA-PPAS
(Kebijakan
Umum
APBD-Plafon
Pagu
Anggaran
Sementara) untuk Dinas Kehutanan. Kebijakan umum APBD merupakan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD dalam rangka melaksanakan program satu tahun ke depan dan bersifat kualitatif. Berdasarkan KUA dan plafon anggaran, Dinas Kehutanan menyusun kegiatan menurut skala prioritas. Skala prioritas ini penting karena asumsi penerimaan anggaran terbatas, bukan ad libitum (sepuas-puasnya). Penyesuaian dengan KUA-PPAS ini dimaksudkan agar dalam realisasi pada masing-masing program/kegiatan untuk tahun 2016 tidak terlalu banyak mengalami perubahan baik volume maupun jumlah pendanaannya. Hasil review menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, dimana Dinas
17 Kehutanan berupaya mengusulkan penambahan program/kegiatan dengan sumber
pendanaan
DAK.
Program/kegiatan
yang
diusulkan
tersebut
merupakan program/kegiatan inovasi. Banyak program yang sesungguhnya sangat penting untuk dilakukan namun karena porsi anggaran APBD sangat kecil, sehingga program diprioritas pada apa yang menjadi core business Dinas Kehutanan yakni rehailitasi hutan dan lahan. Program tersebut terutama yang terkait dengan penguatan kelembagaan kelompok, program perhutanan sosial, pengembangan aneka usaha kehutanan dan lain-lain. Memperhatikan jumlah pendanaan APBD yang sangat minim serta upaya meningkatkan volume kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan juga berusaha untuk menggali pendanaan diluar APBD II. Kegiatan-kegiatan tersebut diupayakan dapat bersumber dana dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur maupun dari CSR. Berkaitan dengan hal tersebut yang telah mengajukan usulan ke tingkat propinsi maupun membuat proposalnya kegiatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya proaktif Dinas Kehutanan untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan di luar APBD II. Secara lengkap Tabel usulan program/kegiatan yang diharapkan mendapatkan pendanaan diluar APBD II.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan
program
dan
kegiatan
masyarakat
dilaksanakan
melalui
mekanisme yang berjenjang mulai dari tingkat desa hingga tingkat Kabupaten dalam
bentuk
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang).
Musrenbang merupakan wahana komunikasi dan mediasi antara masyarakat dan pemerintah, untuk menggali aspirasi dan mengetahui program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Namun tidak semua usulan masyarakat melalui mekanisme musrenbang ini dapat terealisasi. Tidak semua usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat dilaksanakan pada tahun 2015, disebabkan usulan tersebut harus dikaji berdasarkan prioritasnya. Untuk kegiatan pembangunan kehutanan
yang
direncanakan
untuk
dilaksanakan
pada
tahun
2015,
terutama kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan telah mengacu pada dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2018 dimana telah dipetakan daerah prioritas penanganan, baik untuk jenis kegiatan maupun lokasinya.
18 Sesuai rekapitulasi hasil musrenbang on line tingkat Kabupaten, untuk pembangunan
bidang
kehutanan
terdapat
4
usulan kegiatan
prioritas
kecamatan yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan dengan total nilai pagu Rp 260.000.000.
Usulan kegiatan prioritas kecamatan sebanyak 4 tersebut
diusulkan oleh 2 kecamatan yakni Kecamatan Jabung dan Wajak pada 4 desa (Desa Taji, Sukolilo, Sumberputih dan Wonoayu). Terhadap usulan-usulan tersebut, pada tahun 2016 Dinas Kehutanan tidak merencanakan program/ kegiatan di 4 desa tersebut, karena sesuai dokumen teknis kehutanan (Dokumen RP-RL), desa-desa tersebut bukan termasuk dalam prioritas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Namun demikian, Dinas Kehutanan telah mengusulkan kegiatan pembangunan hutan rakyat di Desa Wonoayu Wajak seluas 25 Ha melalui sumberdana DAK bidang kehutanan. Meskipun demikian, apabila pada lokasi yang diusulkan musrenbang ini memang perlu prioritas penanganan, selain lewat forum musrenbang, usulan pembangunan hutan rakyat ini juga dibarengi dengan pembuatan proposal kepada Dinas kehutanan. Selanjutnya, apabila proposal telah dibuat, tim teknis akan melakukan cheking ke lapangan untuk kelayakannya. Dengan demikian, telaah program dan kegiatan usulan masyarakat tahun 2016 untuk sementara nihil.
19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijaksanaan Nasional Kebijakan Nasional terutama yang digulirkan oleh kementerian teknis yang menangani kehutanan adalah dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim (Global Warming) dimana Pemerintah RI telah berkomitmen menurunkan emisi karbon 26 – 40% sampai dengan tahun 2020 adalah kegiatan penanaman 1 Milyar pohon (One Billion Indonesian Trees/OBIT) dimana telah dilaksanakan oleh Kabupaten Malang sejak tahun 2010. Kegiatan ini meliputi kegiatan penanaman baik melalui Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif, Penghijauan Lingkungan serta kegiatan penanaman lainnya dan penyediaan bibit tanaman kehutanan bagi masyarakat (melalui kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat/KBR maupun kegiatan pembuatan bibit lainnya) untuk ditanam masyarakat di lahan-lahan milik (di tegalan, pekarangan, dll) maupun pada lahan-lahan kosong serta pada fasilitas umum seperti halaman sekolah, masjid, kanan kiri jalan, perkantoran, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya. Target Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam renstra maupun renja Dinas Kehutanan ditetapkan berdasarkan kemampuan sumberdaya yang ada, terutama kemampuan pendanaannya. Sedang jika dikaitkan dengan standar nasional,
Kementrian
Kehutanan
sendiri
belum
mengeluarkan
standar
pelayanan minimal atau yang sejenisnya sebagai bahan perbandingan. Namun, apabila mencermati Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 6/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan, terdapat 18 indikator kinerja utama yang ditetapkan dan sekaligus memuat target kinerja. Dari IKU yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 2 IKU yang relevan dengan program/kegitan bidang kehutanan di Kabupaten Malang, yakni Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50% dan Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha. Apabila dibandingkan dengan kedua IKU tersebut, paling
tidak
Kabupaten
Malang
telah
berkontribusi
dalam
melakukan
pembinaan dan pendampingan sehingga sudah 1.029,60 Ha hutan rakyat dan 6 IUPHHK yang bersertifikat VLK. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang
20 melalui Dinas Kehutanan telah melakukan upaya RHL selama 4 tahun seluas 19.834,14 Ha atau 0,79 % dari target yang ditetapkan Kementrian Kehutanan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2.1. Tujuan Tujuan rencana kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut: 1. Menjamin kepastian usaha dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjaga keseimbangan
kecepatan
pemanfaatan
hasil
hutan
dengan
upaya
pemulihan potensinya serta melindungi hak-hak negara atas hasil hutan; 2. Memulihkan
dan
meningkatkan
produktifitas
lahan
sebagai
media
produksi dan tata air dalam rangka meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daerah aliran sungai (DAS); 3. Membangun kesepahaman, akses dan kemampuan masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati, perlindungan hutan dan pemantapan kawasan hutan; 4. Meningkatkan potensi hutan rakyat melalui pengembangan agroforestry berupa
hasil hutan bukan kayu, sumber cadangan pangan alternatif
dibawah dan disela tegakan dan diversifikasi aneka usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan petani hutan rakyat; 5. Meningkatkan wawasan dan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian sumberdaya alam sebagai budaya dan tanggung jawab bersama; 6. Mewujudkan organisasi Dinas Kehutanan yang kapabel dalam pelaksanaan kewenangan di Bidang Kehutanan. 3.2.2. Sasaran 1. Optimalisasi pengawasan pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan negara; 2. Terbinanya industri primer hasil hutan rakyat; 3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang tata usaha hasil hutan; 4. Pengelolaan Hutan Rakyat mantap dan lestari; 5. Meningkatnya luasan lahan berhutan pada lahan kritis; 6. Kelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air; 7. Terbentuknya kelembagaan konservasi dan kader konservasi;
21 8. Meningkatnya kualitas penutupan vegetasi di sekitar sumber air dan di Daerah Tangkapan Air; 9. Meningkatnya kegiatan konservasi sumberdaya alam; 10. Terselesaikannya proses penatagunaan hutan secara prosedural; 11. Optimalisasi pemanfaatan hutan rakyat; 12. Mengembangkan produksi hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan; 13. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam; 14. Terlaksananya tertib administrasi kantor; 15. Tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam menunjang fungsifungsi organisasi; 16. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan; 17. Tercapainya pelaksanaan pembangunan kehutanan.
22
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dalam kurun waktu tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program Dinas Kehutanan berkaitan erat dengan kebijakan yang telah digariskan, dengan memperhatikan :
Memperhatikan
kebijakan-kebijakan
nasional
dan
teknis
yang
telah
digariskan oleh kementerian teknis;
Memperhatikan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah;
Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa yang akan dating;
Memperhatikan kebutuhan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang ada;
Memperhatikan urgensi masing-masing bidang yang ada serta ketersediaan sumberdaya. Berdasarkan kondisi-kondisi diatas dan sebagai bentuk rasionalisasi dari
kebijakan yang telah digariskan serta didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Malang maka program-program Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan diprioritaskan pada tahun 2016, terdiri dari: - Kegiatan Optimalisasi PNBP - Kegiatan Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan - Kegiatan Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan - Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari: - Kegiatan Pembuatan bibit/benih tanaman Kehutanan - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Kegiatan Pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif - Kegiatan Penghijauan lingkungan (lahan fasilitas umum, fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong)
23 - Kegiatan
Pembangunan
Konservasi
Tanah
dan
Air
(KTA)
berupa
bangunan pengendali sedimentasi dan resapan air - Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, terdiri dari: - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan - Kegiatan
Penyuluhan
Kesadaran
Masyarakat
Mengenai
Dampak
Perusakan Hutan - Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) - Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati - Kegiatan Inventarisasi Hutan diluar Kawasan 4. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat, terdiri dari: - Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan - Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan - Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sedangkan program-program yang mendukung pelaksanaan program prioritas adalah: 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kegiatan
Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor - Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24 -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
25
BAB V PENUTUP Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2016 ini merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan tahun ke-1 dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Tahun 2016 – 2020. Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatankegiatan pada tahun 2016 dan acuan standar keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016 sehingga hasil pembangunan dimaksud dapat lebih berdaya dan berhasil guna karena tersedia acuan yang jelas. Sebagaimana penyusunan Renja pada tahun sebelumnya, Renja Dinas Kehutanan Tahun 2016 ini disusun berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, dimana target yang akan dicapai telah dirumuskan sebagai sebuah indikator kinerja dan akan menjadi alat untuk mengukur keberhasilan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan. Adapun hasil capaian kinerja dan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2016 akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada pemberi mandat dan para pihak lainnya. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada prosedur yang telah ada dan sesuai dengan perencanaannya. Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian
kegiatan
dengan
perencanaannya
diusahakan
untuk
dihindarkan dengan tidak menyalahi prosedur yang ada. Terutama apabila usulan anggaran yang telah direncanakan tidak sesuai, akan diupayakan melalui PAK. Sedangkan apabila usulan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016 (terutama untuk kegiatan yang tidak bersumber dana APBD yang telah ditetapkan dalam RKPD) maka akan dijadikan catatan penting yang akan diusahakan untuk direalisasi pada tahun berikutnya. Sebagai
dasar
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan pada tahun 2016, diharapkan rencana kerja ini telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat bersinergi dengan kebijakan pemerintah maupun kepala daerah. Pada akhirnya diharapkan setiap bidang dan
seksi
yang
akan
melaksanakan
kegiatan
ini
dapat
memberikan
sumbangan yang nyata terhadap rencana capaian kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2016. Kami akan berupaya secara periodik melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta pengendalian. Dengan semangat
26 kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi diharapkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen ini dapat tercapai, sehingga visi Dinas Kehutanan dalam mendukung visi Pemerintah Kabupaten Malang akan terwujud. Sangat disadari bahwa pendanaan
kegiatan pembangunan kehutanan
terutama dari APBD II masih sangat terbatas, sementara tugas-tugas yang ditangani cukup banyak dan kompleks. Untuk itu, kami berupaya melakukan perencanaan kegiatan pembangunan kehutanan diarahkan pada yang benarbenar menjadi prioritas dengan berpedoman pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat mengambil peran dalam kegiatan pembangunan kehutanan baik dengan institusi pemerintah yang terkait maupun melalui program-program CSR serta mendorong peran swadaya masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Demikian untuk dilaksanakan.
