RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2014 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................ 1 1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................................................. 2 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................................... 3 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..................................................................................... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ......................................... 6 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ..................................................................................................... 6 2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD ................................................................... 8 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ..................... 14 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ................................................... 16 2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..................... 20 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................... 21 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ..................................................... 21 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ................................................................... 21 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN................................................................................... 22 BAB 1V PENUTUP ................................................................................................................ 28 TABEL-TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1

RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN 1. 1 LATAR BELAKANG Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya Dharmasraya tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke Satu dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra –SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 – 2020, Dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD tahun 2016, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2025. Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Untuk

mewujudkan

pemerintahan

yang

baik,

dilaksanakan

melalui

pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses

penyusunan

Rencana

Kerja

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi,

Informatika, Pariwisata dan Budaya Dharmasraya sesuai dengan Ketentuan UndangUndang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2016-2020 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD. Dinas

Perhubungan

Komunikasi,

Informatika,

Pariwisata

dan

Budaya

Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 8

RENJA DISHUBKOMINFOPARBUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 1

tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah,

merupakan implementasi dari berlakunya Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2008 tentang Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan tersebut maka Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dan Budaya Kabupaten Dharmasraya

membidangi 4 (empat) urusan wajib, yakni urusan Perhubungan,

urusan Pariwisata, urusan Kebudayaan dan urusan Komunikasi dan Informatika. Keempat urusan ini sangat terkait dan saling menunjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Dharmasraya Sesuai dengan hal diatas pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting

dalam

mendorong

kegiatan

ekonomi,

masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja.

meningkatkan

kesejahteraan

Pariwisata juga berperan dalam

upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produkproduk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam, seni dan budaya tradisional. Salah satu potensi kepariwisataan terbesar di Kabupaten Dharmasraya adalah dibidang kebudayaan. Pembangunan bidang kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia seutuhnya merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Dharmasraya. Dharmasraya memiliki kekayaan kultural dan historis yang kuat. Keberadaan berbagai peninggalan budaya, seperti candicandi maupun rumah adat, merupakan kebanggan tersendiri bagi daerah. Banyak

peninggalan

sejarah

kerajaan

–

kerajaan

lama

terdapat

di

Dharmasraya dengan lokasi yang tersebar di sejumlah kawasan. Semua Ini menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah daerah dengan masyarakat untuk

mengelolanya dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Peninggalan sejarah ini umumnya belum terkelola dengan baik hingga saat ini. Bahkan, masyarakat Dharmasraya sendiri tidak banyak yang tahu tentang sejarah Dharmasraya dan berbagai peninggalan sejarahnya. Dalam rangka mengembangkan Dharmasraya sebagai salah satu unggulan daerah

tujuan

wisata

sejarah

yang

berbudaya

pada

tahun

2015,

maka

pembangunan kepariwisataan mesti ditunjang oleh ketersediaan sarana dan


prasarana atau infrastruktur yang memadai, khususnya dari sisi akses transportasi, komunikasi dan infomasi. Selama ini akses informasi dan komunikasi di Kabupaten Dharmasraya masih lebih lambat ketimbang daerah lain. Berbagai media informasi belum berkembang baik sebagai satu wadah komunikasi timbal balik di kalangan masyarakat Dharmasraya dan pemerintah. Sedangkan pengembangan sistem transportasi diarahkan kepada peningkatan aksessibilitas antara Pulau Punjung dengan wilayah-wilayah hinterlandnya, terutama dengan pusat kegiatan lokalnya, yang pada umumnya adalah ibu kota kecamatan. Di sisi lain, juga diupayakan peningkatan aksessibilitas kawasan Pulau Punjung dengan kawasan hirarki di atasnya yakni Kota Solok dan Kota Padang sehingga hubungan fungsional dan interaksi wilayah yang mengambarkan saling keterkaitan fisik, dan ekonomi kawasan Pulau Punjung lebih tertarik ke pusat pertumbuhan utama. Pengembangan sistem transportasi yang mendukung sistem perkotaan Pulau Punjung terutama adalah transportasi darat melalui sistem jaringan jalan , maupun arteri sekunder yang menghubungkan Pulau Punjung dengan daerah hinterlandnya. Peningkatan aksesibilitas berarti memperpendek jarak tempuh dan waktu tempuh dari Pulau Punjung pergi dan menuju Kota Solok dan Kota Padang, sehingga aliran orang dan barang lebih mengalir ke pusat pertumbuhan wilayah sendiri, ketimbang ke pusat wilayah lain. Selain itu, juga direncanakan penumbuhan dan pengembangan kereta api yang bertujuan untuk meningkatkan aksessibilitas dari Dharmasraya ke daerah lain, terutama angkutan barang hasil – hasil tambang dan komoditi hasil perkebunan. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau disebut juga dengan Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan tingkat SKPD. Penyusunan renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana telah diterangkan di atas, maka Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika

Pariwisata

dan

Budaya

memajukan

dan

membangun

bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika, pariwisata dan budaya, maka Dinas


Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya sebagai salah satu SKPD juga memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan tingkat SKPD, yang terdiri dari Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan Renja SKPD untuk perencanaan tahunan. Dalam hal ini dokumen yang disusun Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya adalah Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya atau disebut dengan Renja Dishubkominfoparbud tahun 2016. Penyusunan Renja Dishubkominfoparbud Tahun 2016 sebagaimana diamanatkan oleh aturan hukum yang berlaku mengacu kepada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan berpedoman kepada Renstra Dishubkominfoparbud Tahun 2016-2020. Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dishubkominfoparbud Tahun 2016 dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, khususnya lampiran II (kedua) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara ringkas penyusunan Renja Dishubkominfoparbud terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu sebagaimana dapat dilihat: Gambar 1.1 TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA DISHUBKOMINFOPARBUD TAHUN 2016

Persiapan

Pembentukan SK Orientasi Penyusunan agenda tin kerja Penyiapan data/informasi

Penyusunan Rancangan Renja

Forum SKPD

Tahapan Penetapan Renja

Penyusunan rancangan yang mengacu pada RKPDKabupaten dan Renstra Dishubkominfopar bud Evaluasi program dan kegiatan Memecahkan masalah yang dihadapi Usulan program/kegiatan masyarakat

Penyelarasan program/kegiatan Penajaman indikator dan target kinerja Penyelarasan program/kegiatan antar SKPD Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan

Penyempurnaan rancangan renja Verifikasi rancangan renja oleh Bappeda Pengesahan Bupati Penetapan Kepala Bappeda

Lebih jelas tahapan dan proses yang mesti dilakukan dalam penyusunan renja Dishubkominfoparbud Tahun 2016 adalah sebagai berikut : I.

Tahapan Persiapan ; meliputi proses (1) Pembentukan SK tim penyusun renja (2) Orientasi tim kerja (3) Penyusunan agenda tim kerja (4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan renja Dishubkoimnfoparbud.


II.

Tahapan Penyusunan rancangan renja Dishubkominfoparbud tahun 2015 ; meliputi proses (1) penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tahun 2016 dan renstra Dishubkominfoparbud Tahun 2016-2020 yang mengacu kepada RPJP 2005- 2025 Kabupaten Dharmasraya (2) mengacu pada evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya (3) memecahkan masalah yang sedang dihadapi (4) berdasarkann usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

III. Pelaksanaan Forum SKPD. Peserta forum SKPD terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan, SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota. Dimana teknik pelaksanaan forum SKPD tidak diatur secara rinci dalam Permendagri 54 tahun 2010, namun disarankan agar dapat dilakukan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan (Permendagri 54/2010 pasal 149 ayat (2)). Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk : a) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan; b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; c) Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD. Hasil

pelaksanaan

forum

SKPD

dituangkan

dalam

berita

acara

kesepakatan forum SKPD, berita acara forum SKPD dijadikan bahan dalam penyempurnaan

rancangan

renja

SKPD.

Dimana

penyempurnaan

seluruh

rancangan renja SKPD menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang akan dijadikan bahan dalam Musrenbang RKPD tahun 2014.


IV. Penetapan Renja Dishubkominfoparbud Tahun 2016. Proses penetapan Renja

Dishubkominfoparbud

dilakukan

setelah

adanya

penetapan

RKPD

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan

Renja

Dishubkominfoparbud

adalah

melakukan

penyempurnaan

berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap renja Dishubkominfoparbud oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dishubkominfoparbud sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh kepala Dishubkominfoparbud kepada Bupati untuk mendapatkan

pengesahan,

proses

akhir

adalah

ditetapkannya

Renja

Dishubkominfoparbud 2016 melalui Keputusan Kepala Dishubkominfoparbud. 1.2

LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dishubkominfoparbud Tahun 2016 mengacu kepada: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125); 5. Undang-Undang

No.

33

Tahun

2004

Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);


6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2007

Nomor

89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten;


15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya; 16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan Renja Dishubkominfoparbd Tahun 2016 adalah untuk

menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dishubkominfoparbud dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Adapun tujuan penyusunan Renja Dishubkominfopar Tahun 2016 adalah untuk : -

Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dishubkominfoparbud tahun 2016.

-

Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Dishubkominfoparbud sesuai aturan yang berlaku.


1.4

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi

2.4

Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMATIKA PARIWISATA DAN BUDAYA 2014 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI

INFORMATIKA

PARIWISATA

DAN

BUDAYA TAHUN 2014 Pengukuran

pelaksanaan

renja

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

Informatika Pariwisata Dan Budaya dikksanakan dengan mengacu kepada penetapan Renstra Tahun 2016-2020 yang pada saat ini mengacu kepada RKPD 2005-2025 Kabupaten Dharmasraya. Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikitor kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (input), proses (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, buah, hari, persen dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD)

dan

Rencana

Strategis

Dinas

Perhubungan

Komunikasi Informatika Pariwisata dan Budaya Dharmasraya Tahun 2016 - 2020 yang mengacu kepada RPJP 2005 - 2025, Visi Misi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014, dituangkan dalam Evaluasi Renja 2014 Untuk Memperbandingkan Capaian Target Yang Di Capai dalam RPJP 2005-2025 Capaian Renstra 2016-2020. Hasil pengukuran Evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut adalah sebagai berikut:


2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Capaian Kinerja Anggaran Pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya dengan Anggaran Rp.7.695.843.534,- dengan realisasi Rp.6.680.748.368,terbagi

atas

belanja

tidak

lansung

Rp.2.668.936.904,-

dengan

realisasi

Rp.2.648.417.555,- belanja lansung Rp. 5.026.906.630,- dengan realisasi Rp. 4.032.330.813,-. Untuk Tahun 2014 jumlah terminal yang dianggarkan satu terminal dengan anggaran Rp. 533.000.000. dengan realisasi anggaran Rp. 482.926.700. atau sebesar 75 % dari angaran yang disediakan. Realisasi Anggaran Kegiatan Perhubungan Program 1

1.

Program Pembangunan prasaran dan fasilitas perhubungan Peningkatan Pengelolaan 1 Terminal Angkutan Darat

Anggaran

Realisasi

%

533.061.550 482.926.700

75 %

Untuk tahun 2014 jumlah traffic light yang dipelihara ditargetkan sejumlah 5 unit dengan jumlah anggaran Rp. 95.295.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.542.000,Realisasi Anggaran Kegiatan Perhubungan Program 2 Program rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan 2. fasilitas LLAJ Pemeliharaan Rutin / 1 berkala Traffic Light dan rambu-rambu lalu lintas

Anggaran

Realisasi

%

95.295.000

89.542.000

93,96 %

Untuk tahun 2014 jumlah kegiatan pengendalian disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 213.711.850,dari target tersebut telah terealisasi 4 lokasi/kecamatan (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 182.800.000 (86%)


Realisasi Anggaran Kegiatan Perhubungan Program 3 Program Peningkatan 3. Pelayanan Angkutan Pengendalian disiplin 1 pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Anggaran

Realisasi

%

213.711.850

182.800.000

85,54 %

Untuk tahun 2014 dermaga dan ponton yang diadakan di Kenagarian Siguntur, dengan anggaran Rp. 110.000.000 dan terealisasi Rp. 4.850.000 disebabkan pembangunan tertunda karena kondisi cuaca pada saat pembangunan kurang baik. Hal ini telah dilakukan penelitian dan penelaahan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dan tim dari pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya yang merekomendasikan menghentikan pembangunan pada bulan Desember 2014 dan direkomendasikan meluncurkan anggaran pada tahun anggaran 2015. Realisasi Anggaran Kegiatan Perhubungan program 4 Program Pembangunan 4. prasarana perhubungan Pembangunan sarana 1 penyeberangan sungai dan dermaga

Anggaran

Realisasi

%

110.000.000

4.850.000

5%

Untuk tahun 2014,pelaksanaan sosialisasi, penetapan dan penerapan free open source software dengan sasaran kegiatan SKPD pemerintahan daerah Kab. Dharmasraya menggunakan Free Open Source Software. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.258.000 dari target tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.450.900 yaitu sebesar 82 % dan terdapat sisa anggaran sebesar 18%. Untuk merealisasikan sasaran ini dilakukan melalui kegiatan Pendataan ,monitoring dan Evaluasi sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika. Sasaran dari kegiatan ini adalah Adanya data dan informasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi, dengan jumlah yang dianggarkan Rp. 22.410.000. Dari jumlah yang ditargetkan tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 13.781.000.


Realisasi Anggaran Kegiatan Kominfo Program fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan 1. Informasi Sosialisasi penetapan dan 1 penerapan Free Open Source Software Pendataan, monitoring dan evaluasi sarana dan 2 prasarana komunikasi dan informatika

Anggaran

Realisasi

%

20.258.000

16.450.900

82 %

22.410.000

13.781.000

62 %

Tercapainya sasaran ini mengacu pada Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga kekayaan daerah, sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Jumlah terpeliharanya cagar budaya dan adat istiadat daerah. Untuk tahun 2014 jumlah kegiatan yang ditargetkan adalah 1 paket dengan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 120.702.500 dari target tersebut telah terealisasi sebanyak 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.371.500 atau sebesar 85% dari anggaran yang disediakan. Untuk tahun 2014 jumlah terpeliharanya Rumah Gadang sebagai kekayaan budaya lokal ditargetkan 51 Paket dengan anggaran Rp. 1.343.096.000 Pada awal tahun anggaran dan pada perubahan anggaran menjadi Rp. . 974.096.000 dengan 34 paket. Dari jumlah yang ditargetkan tersebut, telah terealisasi sebesar Rp. 918.842.200 dari anggaran yang disediakan. Realisasi Anggaran Kegiatan Budaya Program pengelolaan kekayaan 1. budaya Pengelolaan dan pengembangan, pelestarian, 1 peninggalan sejarah purbakala, museum dan bawah air Pembangunan dan pelestarian fisik peninggalan 2 kekayaan budaya lokal daerah Pengadaan pakaian dan alat 3 kesenian tradisional

Anggaran

Realisasi

%

120.702.500 102.371.500

85 %

974.096.000 918.842.200

94,33%

340.466.000

3,30%

11.235.964


Untuk tahun 2014 jumlah terpilihnya pasangan Uda Uni Duta Wisata Dharmasraya sebanyak 14 pasang dengan anggaran Rp. 157.734.000 dan terealisasi sebesar Rp. 144.851.000 atau 91,83 % dari anggaran. Untuk Tahun 2014 Jumlah pelaksanaan promosi nusantara ditargetkan 3 event dengan anggaran Rp. 291.998.000 dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 199.136.050. atau sebesar 68,20% Untuk Tahun 2014 jumlah kegiatan yang ditargetkan adalah sebanyak 1 kali dengan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.262.730.000 dengan realisasi anggaran Sebesar Rp.244.960.800 atau sebesar 93,24 %. Untuk Tahun 2014 jumlah kegiatan yang ditargetkan adalah sebanyak 1 kali dengan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 33.500.000 atau sebesar 41,88 %. Realisasi Anggaran Kegiatan Pariwisata Program pengembangan 1. pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi 1 pariwisata nusantara (seleksi Uda Uni) Pelaksanaan promosi 2 pariwisata nusantara Dukungan event Tour d’ 3 singkarak Dukungan Event Off-road dan 4 Adventure Bike Dharmasraya

2.3

Anggaran

Realisasi

%

157.734.000 144.851.000

91,83 %

291.998.000 199.136.050

68,20%

262.730.000 244.960.800

93,24 %

80.000.000

41,88 %

33.500.000

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi

1. Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor : 8 Tahun 2010, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya

dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah. Adapun dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : A. Tugas Pokok. Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan Azaz Otonomi dan Tugas Pembantuan Bidang Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya didalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika,Pariwisata dan Budaya Mempunya Fungsi B. Fungsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

Perhubungan,

Komunikasi,

Informatika, Pariwisata dan Budaya b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya

d.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk lebih jelasnya struktur diatas, dilihat pada bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya


sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. a) Sekretariat 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 2) Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif

kepada

seluruh

unit

organisasi

dilingkungan

Dinas

Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya 3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, asset kepegawaian dan ketatalaksanaan. b. Membantu

Kepala

Dinas

mengkoordinasi

pelaksanaan

kebijakan

dibidang perhubungan, komunikasi, informatika, Pariwisata dan seni Budaya bersama bidang-bidang lain. c. Pengelolaan sumber daya ketenagaan dan sarana dan prasarana disarana kantor. d. mengkoordinasikan penyusunan Program, Perencanaan dan Pelaporan pelaksana tugas Dinas. e. Pengelolaan administrasi keuangan dan asset. f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Anggaran b. Sub Bagian Kepegawaian.


c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

(2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.  Sub Bagian Umum dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan asset, pengelolaan perlengkapan kantor, keprotokolan dan hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, pembinaan kelembagaan serta ketata laksanaan;  Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan pertangung jawaban;  Sub.

Bagian

Perencanaan

dan

Program

mempunyai

tugas

mengkoodinasikan perencanaan program dan kegiatan, pengumpulan, pengolahan dan penyususan data statistik evaluasi dan pelaporan.

b). Bidang Perhubungan Darat (1). Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (2). Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas Membantu kepala Dinas dalam menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perhubungan darat. (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perhubungan darat lalu lintas dan Angkutan. b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Terminal dan perparkiran.


c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang perhubungan darat. d.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

(1). Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : a.

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan

b.

Seksi Terminal dan Perparkiran

(2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan darat. 

Seksi lalu lintas dan Angkutan mempunyai tugas merumuskan kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang lalu lintas dan Angkutan.

 Seksi Seksi Terminal dan Perpakiran kepala

bidang

dalam

mempunyai tugas membantu

merumuskan

dan

melaksanakan

teknis

Terminal dan perparkiran. c). Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan (1). Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (2). Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan merumuskan dan kebijakan teknis di bidang teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan. (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubngan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan. b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor, rekayasa dan perbengkelan. c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana perhubungan.


d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

(1). Bidang Teknik sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari : a. Seksi Sarana Prasarana, Rekayasa dan Perbengkelan. b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (2). Seksi-seksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan. (1). Seksi Sarana Prasarana, Rekayasa dan Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaskanakan kebijakan

teknis

di

bidang

sarana

prasarana,

rekayasa

dan

perbengkelan. (2). Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas

membantu

Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor. d). Bidang Pariwisata dan Seni Budaya (1) Bidang Pariwisata dan Seni Budaya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris. (2) Bidang Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan dan Kebijakan teknis di bidang pariwisata dan seni budaya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai Fungsi: a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang seni budaya;


c.

Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang pariwisata dan seni budaya;

d. Pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. (1) . Bidang Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari; a. Seksi pariwisata; b. Seksi Seni Budaya; (2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Seni Budaya. 

Seksi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pariwisata.



Seksi Seni Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan Seni dan Budaya.

E). Bidang Komunikasi dan Informatika (1). Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2). Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut di atas, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi; a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan Persandian. b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informatika. c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika.


d. Pelaksanaan tugas lain-lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1). Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a.

Seksi Komunikasi

b.

Seksi Informatika

(2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika. 

Seksi Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksaakan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan persandian.

Seksi Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang informatika. 2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2010, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah maka struktur organisasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Anggaran. b. Sub Bagian Kepegawaian. c. Sub Bagian Program dan Pelaporan 3. Bidang Perhubungan Darat a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan. b. Seksi Terminal dan Perparkiran. 4. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;


a. Seksi Sarana Prasarana, Rekayasa dan Perbengkelan. b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor. 5. Bidang Pariwisata dan Seni Budaya a.

Seksi Pariwisata

b.

Seksi Seni Budaya

6. Bidang komunikasi dan Informatika a. Seksi komunikasi b. Seksi Informatika 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 8. Kelompok jabatan Fungsional. 3. Sumber Daya Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Pariwisata Dan Budaya 1. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2010, Tentang Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Dinas

daerah

maka

susunan

kepegawaian Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya sebagai berikut : 1. Kepala Dinas

: AKRIAL, SPd. MH

2. Sekretaris

: AHMAD FADILLAH, ST

a. Ka. Sub. Bagian Umum dan Anggaran

: NURSIAH

b. Ka. Sub. Bagian Kepegawaian

: Dra. NURHIKMAH N

c. Ka. Sub. Bagian Perencanaan dan Program : AZNAM 3. Ka. Bidang Perhubungan Darat

: SYAFRUDDIN, SE

2.1.1 Ka. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan

: (Kosong)

2.1.2 Ka. Seksi Terminal dan Perparkiran

: YULINAR, CH, SE


4. Ka. Bidang Sarana & Prasarana Perhubungan : SYAFRIZAL, SH a. Ka. Seksi Sarana Prasarana dan Perbengkelan: KUMARNO b. Ka. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor 5. Ka. Pariwisata dan Seni Budaya

: JONI E, ST : Hj. DEVIANY, A.Ing. MM

a. Ka. Seksi Pariwisata

: YURNIDA, HS. S.Sos

b. Ka. Seksi Budaya

: Hj. DELFINA

6. Ka. Bidang komunikasi dan Informatika : HENDRI, S.Ag. M.Si a. Ka. Seksi Informatika

: HAYATUL FAJRI, ST

b. Ka. Seksi Komunikasi

: ANASIR, S.IP

2.1.2.1 Kelompok Jabatan Fungsional Susunan Kepegawaian di Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Dharmasraya pada kondisi saat ini adalah sebagai berikut : I.

Berdasarkan Eselon : Kondisi Sekarang Eselon II/b

: 1 orang

Eselon III/a

: 1 orang

Eselon III/b

: 4 orang

Eselon IV/a

: 10 orang

Staf

: 32 orang

Jabatan Fungsional : - orang Jumlah

: 48 orang

II. Berdasarkan Golongan dan Kepangkatan : Golongan IV/c

: 1 orang

Golongan IV/a

: 4 orang

Golongan III/d

: 6 orang

Golongan III/c

: 2 orang

Golongan III/b

: 4 orang


III.

Golongan III/a

: 5 orang

Golongan II/d

: 2 orang

Golongan II/c

: 4 orang

Golongan II/b

: 16 orang

Golongan II/a

: 3 orang

Golongan I/d

: 1 orang

Jumlah

: 48 orang

Berdasarkan Pendidikan : Pasca Sarjana (S2)

= 3 Orang

Sarjana (S1)

= 16 Orang

Akademi (DIII)

= 4 Orang

Akademi (DII)

= 1 Orang

Akademi (DI)

= 2 Orang

SLTA

= 21 Orang

SLTP

= 1 Orang

Jumlah

=48 Orang

2.Struktur Organisasi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKomunikasi dan Informatika AKRIAL, SPd. MH Pembina Utama Muda NIP. 19600402 198011 1 002

Sekr Komunika

Kelompok Jabatan Fungsional

AH NIP

RENJA DISHUBKOMINFOPARBUD Kabupaten Ka.Bidang Perhubungan

Ka. Sub Bag Kepegawaian Drs. NURHIKMAH N NIP.19688110 199803 Dharmasraya Tahun 2016 242 006

Ka. Bidang Saranan dan

Ka. Sub a N NIP.195

Ka. Bidang Pariwisata d

B. Permasalahan secara umum 1. Permasalahan secara umum Secara

umum

permasalahan-permasalahan

di

bidang

perhubungan,

komunikasi, informatika, pariwisata dan budaya dalam pengembangannya, yakni sebagai berikut : 1. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di daerah Kab. Dharmasraya yang antara lain diakibatkan tingginya beban lalu lintas jalan sebagai kontribusi dari tingginya penggunaan kendaraan; 2. Belum mempunyai sarana dan prasarana yang dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di daerah Kab. Dharmasraya 3. Masih banyak daerah di Kab. Dharmasraya yang belum terjangkau layanan telekomunikasi.


4. Sangat Banyak daerah yang kondisinya rawan kecelakaan di daerah Kab. Dharmasraya yang antara lain diakibatkan oleh tingginya tingkat kerusakan jalan yang salah satunya diakibatkan operasional kendaraan yang kelebihan muatan sebagai dampak belum optimalnya pengawasan/ kontrol pada jembatan timbang. 5. Kurangnya

konsistensi

dan

ketegasan

dalam

pengaturan

dan

penataan

penggunaan ruang lalu lintas untuk untuk kegiatan di luar kegiatan lalu lintas serta kurangnya kerangka peraturan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta di dalam investasi dan peningkatan pelayanan transportasi. 6. Masih banyak terdapat masyarakat yang belum mempunyai ilmu pengetahuan tentang lalu lintas (latar belakang pendidikan sangat minim tentang transportasi sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas). 7. Objek wisata belum dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, 8. Belum fokus dan terintegrasinya pengembangan objek wisata Kabupaten Dharmasraya dengan objek wisata yang ada di Sumatera Barat, 9. Keterbatasan sistem maupun sumberdaya aparatur kepariwisataan, pengelolaan objek wisata yang belum dilakukan secara profesional. 10. Belum tertatanya profil obyek peninggalan sejarah yang ada di Dharmasraya. 11. Belum baiknya pengelolaan peninggalan sejarah. 12. Masih banyaknya masyarakat Dharmasraya yang tidak tahu tentang sejarah Dharmasraya dan peninggalan sejarahnya selama ini. 13. Belum efisiennya infrastruktur ICT yang ditandai dengan terjadinya duplikasi jaringan, tower, galian. Ada potensi sharing infrastruktur tower, galian, namun

network tidak berjalan dengan baik. 14. Belum optimalnya inventarisasi potensi infrastruktur dan jalur distribusi yang dapat ditumpangkan kabel serat optik. 15. Lemahnya koordinasi antar sektor 2. Strategi Pemecahan masalah


Kebijakan sektor perhubungan diarahkan pada tersedianya jasa transportasi yang

handal,

aman,

nyaman,

manusiawi

dan

ramah

lingkungan

dengan

mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan pada hal berikut : 1. Penciptaan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional; serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah; 2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi, dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan muatan lebih; 3. Pengembangan jasa pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan terpadu secara optimal yang menunjang pada peningkatan upaya promosi kepariwisataan di daerah dengan basis pengembangan wisata sejarah purbakala dan budaya di sepanjang aliran Sungai Batang Hari mulai dari kawasan bendung Batu Bakawik; 4. Mewujudkan

partisipasi

pemerintah,

swasta,

dan

BUMN

dalam

penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi; 5. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas; 6. Penyediaan ruang/lahan terbuka pada setiap pusat kegiatan lokal (kecamatan/kelurahan) yang disediakan untuk parkir kendaraan (yang ukuran luas dan lokasi lahan tersebut akan ditetapkan berdasarkan lokasi dan luas fasum yang ada). Pemberlakuan parkir terbatas (waktu, lokasi) pada kawasan pusat kegiatan (seperti di raya, perdagangan, dll); 7. Meningkatkan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan. Sedangkan, kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi diarahkan bagi peningkatan mutu pelayanan timbal balik dan arus informasi kepada dan dari masyarakat. Tujuannya untuk mendukung sosialisasi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan.


Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang Kepariwisataan Kabupaten Dharmasraya dalam periode 2011-2015 antara lain adalah : 1. Tersedianya rencana, strategi dan desain pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan terpadu di Dharmasraya 2. Terbentuknya keunikan produk dan tujuan wisata 3. Berkembangnya produk wisata berbasis budaya 4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung aktivitas wisata. 5. Terwujudnya masyarakat sadar wisata terutama di sekitar objek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 Berdasarkan tinjauan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dengan mempedomani RPJP 2005 – 2025, maka dalam penyusunan rancangan awal hingga penetapan rancangan awal tidak terlalu banyak program maupun kegiatan yang dilakukan penambahan/perubahan, sebagian besar program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Dishubkominfoparbud sudah diakomodir sejak Rancangan awal RKPD disusun.


2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Nagari hingga ke tingkat Kecamatan ada beberapa usulan masyarakat yang terkait dengan program maupun kegiatan yang akan diusulkan untuk Renja Dishubkominfoparbud tahun 2016. Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nama SKPD : Dishubkominfoparbud No

Program/Kegiatan

-1

-2

1. 2. 3.

Lokasi

-3 Pasar Blok B Pembangunan Parkir Sitiung,Pasar Terpadu di kawasan pasar Sungai Rumbai Lanjutan Pembangunan Dermaga Ponton sebelah Siguntur kiri. Batu Kangkung, Pengadaan Rambu-rambu Asam jujuhan, Silago

4.

Pembangunan Balai Adat

Sialanggaung

5.

Pembangunan Pendopo

Sialanggaung

6.

Pengadaan Alat Kesenian Koto Padang

Indikator Kinerja -4

Besaran/ Volume -5

Tertibnya perparkiran

2 unit

Lancarnya transpotasi sungai

1 Unit

Tertibnya lintas

lalu

Catatan -6

1 paket

Pelestarian adat dan 1 paket budaya Pelestarian adat dan 1 paket Budaya Pelestarian 1 paket


Budaya Adat Talempong 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 . 19. 20. 21. 22.

23.

adat dan Budaya Pelestarian Pengadaan Alat Kesenian Sungai Kalang adat dan Gemelan budaya Pelestarian Pengadaan Perelngkapan Harapan Mulya 1 adat dan Pesta budaya Pelestarian Pengadaan Silat Pangian Sipangkur adat dan budaya Pelestarian Pengadaan Anggota canang Sipangkur adat dan budaya Pelestarian Pengadaan Anggota Lagan Jaya 1 adat dan Rebana budaya Pelestarian Pengadaan Seragam Lagan Jaya 1 adat dan Drumband SMP budaya Pelestarian Pengadaan Seragam Nagari Sipangkur adat dan Drumband SMI budaya Pelestarian Pengadaan alat musik dan Sungai Langkok adat dan talempong SDN 70 Tiumang budaya Pembangunan arum jeram Nagari Lubuk Pengembanga di sungai asam jujuhan Besar n objek wisata Pelestarian Pengadaan pakaian ninik Nagari asam adat dan mamak jujuhan budaya Pelestarian Pengadaan alat kesenian Sungai limau adat dan rebana budaya Pengadaan alat Pelestarian perelngkapan bundo Pulau punjung adat dan kandung budaya Pelestarian Rehab rumah gadang Sungai nili adat dan rawang laweh budaya Pelestarian Rehab rumah gadang Koto gadang adat dan budaya Pelestarian Pengadaan alat bundo Pulau punjung adat dan kandung budaya Pelestarian Pengadaan tenda dan Kampung surau adat dan perlengkapan pesta budaya Peestarian Pengadaan peralatan Batang tabek adat dan canang budaya

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 paket


24.

Pengadaan peralatan kuda Sido mulyo kepang

25.

Pengembangan Budaya Fasilitasi Pembebasan HGU untuk Fasilitas Umum nagari, (TPU, Pasar, SMP)

26.

27.

28

29.

Pembangunan Adat

Pelestarian adat dan 1 paket budaya

Nagari Alahan nan Tigo, Nagari Tanjung Alam, Nagari Sinamar, Nagari Lubuk besar

Nagari Sungai Limau, Nagari Alahan nan Tigo, balai-balai Nagari Tanjung Alam, Nagari Sinamar, Nagari Lubuk besar

5 Unit

Terlaksananya Sungai pemugaran 20 M X 20 Pemugaran Cagar Budaya Makam M keramat Nagari Sungai Limau, Nagari Terlaksananny Sinamar, nagari a Pengadaan Pengadaan pakaian Ninik tanjung Alam, Bantuan 50 Stel mamak Nagari Alahan Pakaian Ninik nan Tigo, Nagari mamak Lubuk besar Nagari Limau

Taman Mini

Jor. Simpang 14

30.

Pengadaan alat kesenian

Koto Gadang

31.

Pengadaan alat kesenian

Koto Tinggi

32.

Pembangunan Nagari

Koto Laweh

33.

Pembangunan Balai adat

Bonjol

34.

Pembangunan pendopo nagari

Koto Laweh

Balai

Adat

palanta/

700 M Meningkatnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kebuyaan Meningkatnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kebudayaan Meningkatnya infra struktur bidang kebudayaan Meningkatnya infra struktur bidang kebudayaan Meningkatnya infra struktur

1 paket

1 paket

1 unit

1 unit 11 x 40 M


35.

Pembangunan Gadang

36.

Pembangunan Nagari

37.

Pengadaan medan nan ba Koto Tinggi paneh

38.

Pembangunan istano Sultan Maha Dirajo

39.

Pengadaan alat wayang kulit

40.

Pengadaan sarana kasidah

Koto Laweh

41.

Pembnagunan Kantor KAN

Koto Besar

42.

Pembangunan adat

Koto Gadang

43.

Pengadaan seragam bundo Koto Besar kandung

44.

Pengadaan kesenian

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Rumah

Balai

adat

Sri

kesenian

balairung

alat-alat

Peralatan Kasidah rabana Pembangunan Rumah Gadang Lareh Siek Rehab balai-Balai Adat Nagari Ampalu Bantuan Peralatan Randai Gamelan Pakaian Adat Jawa Pembanguan Rumah adat Pakaian Bundo kanduang

Bonjol

Koto ranah

Koto Besar

Koto Laweh

Koto Ranah

daerah Meningkatnya infra struktur bidang kebudayaan Meningkatnya infra struktur bidang kebudayaan Meningkatkan infra struktur daerah Meningkatnya infra struktur bidang kebudayaan Meningkatnyas arana bidang kebudayaan Meningkatnyas arana bidang keagamaan Meningkatkan infra struktur daerah dibidang kebudayaan Meningkatkan infra struktur daerah dibidang kebudayaan Tersedianya seragam bundomkandu ng Meningkatnya Pemahaman dan pengembanga n nilai budaya

1 paket

1 unit

20 x 25 M

12 x 24 M

1 paket 1 paket

8 x 10 M

15x8M

1 paket

1 paket

Simalidu Koto Salak

1 Paket

Ampalu

1 Unit

Simalidu Simalidu Simalidu Koto salak Koto Salak

1 1 1 1 1

Unit set paket unit Paket


53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Pakaian Ninik Mamak Pengadaan Alat Musik Jawa Bantuan Alat Kesenian Reog Pembelian Alat kasidah rabana Pengadaan wayang Kulit Pengadaan Gamelan Bantuan Perlengkapan Pakaian Kebesaran Ninik Mamak Pakaian Seragam Kasidah Rabana Perlengkapan rumah gadang (tabir) Pengadaan alat Gamelan Pakaian Bundo Kanduang Perlengkapan Kuda Kepang Pakaian Ninik Mamak Pelatihan perbengkelan Balai Adat Pembangunan balai adat Perlengkapan Alat Tradisional

Koto Salak Koto Salak Padukuan

1 Paket 1 Paket

Padukuan

1 Unit

Padukuan Padukuan

1 1

Ampalu

1 Paket

Ampalu

1 Paket

1 unit

Padang Laweh

1 set

Blok C Padang Laweh jr Kayu Aro Padang Laweh Muaro Sopan Padang Laweh Batu Rijal Padang Laweh

2 1 1 5

1 unit 1 Unit 1 Set

SMAN Bantuan Pakaian Randai Pl.Punjung dan perlengkapannya

1

Bantuan Peralatan dan pakaian Randai dan Tari tra Bantuan pakaian Silat Pangian Pembangunan Balai Adat Perlengkapan Kesenian Randai Perlengkapan kesenian Randai Pengadaan alat Kuda Kepang Perlengkapan Balai Adat Rehab Rumah Gadang Rehab Rumah Gadang suku Melayu Rehab Rumah Gadang suku Patopang Pengadaan alat Kesenian Randai Pembangunan Balai Adat Nagari

3

SMPN Pl.Punjung

set set set stel

Jr.Koto Gadang

1 Paket

1 Paket 1 Paket

Jr.Koto Tb.Tinggi Jr.Pulau Punjung

1 paket

Jr.Sungai Nili

1 set

Jr.Kampung Baru

1 set

Jr.Pulau Punjung Jr.Koto Sikabau Jr.batang Tabek

1 paket 1 unit

Jr.batang Tabek

1 paket

1 buah 1 buah

Jr.Bukit Barangan

1 set

Nagari Dikabau

1 unit


83.

Penyuluhan Adat

Nagari Dikabau

107. 108.

Pengadaan pakaian Randai Jr.Ranah Lintas Bungo Tanjung bantuan Peralatan Randai Jr.Koto,Ranah Lintas Pemasangan Paving Block Jr.Bt.Tabek halaman Masjid Bantuan alat kesenian Jr.Koto lamo Canang/Talempong Jorong Koto Baru Pengadaan alat kesenian Koto Nan IV randai Dibawuah Pengadaan dulang makan Banai bajamba dan carano Peralatan Kesenian Nagari Silago Balai Adat Peningkatan Taratak Prasarana Umum Pembinaan dan Pengadaan Pakaian kesenian pencak Bunga Tanjung silat Koto Agung Pengadaan Alat Kesenian Kanan Pengadaan Alat Kesenian Koto Agung Kiri antuan Alat Wayang Kulit Lubuk Aur dan Campur Sari Pengadaan Alat Kesenian Sungai Duo Renovasi Balai Adat Siguntur I Pembangunan Balai Adat Sitiung Pembinaan kesenian randai Koto dan silat Pengadaan Alat Kesenian Koto Daulat Rehab Rumah Gadang se Siguntur Nagarian Siguntur Pelatihan dan Pengadaaan Koto alat kesenian tradisional canang Pembangunan Tugu Siguntur II Dharmasraya Pembangunan Gerbang Sungai Lansat Wisata Pengadaan Pakaian Adat Koto Agung Kanan Peluasan Candi Padang Sungai Lansat Roco Alat Musik Jawa Piruko Selatan Pengadaan Pakaian Adat Koto Agung Kiri

109. 110.

Pelatihan Ninik Mamak Pengadaan Pakaian Adat

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

Taratak Sungai Duo

1 paket 1 set 3 set 50 x 50 m 2 set 1 set 3 paket 1 Paket 1 Unit 50 orang 1 set 1 set 1 unit 1 set 1 unit 7 Unit 70 Orang 1 Set 1 Unit 1 Paket 1 Buah 1 Unit 10 Pasang 1 KM 1 Set 10 Pasang 1 Paket 10 Pasang


111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Pembinaan Randai Pengadaan Pakaian Adat Pengadaan Pakaian Adat Rehab Dermaga Ponton Pakaian Bundo Kanduang Alat kesenian Rabana Alat Kesenian Kuda Lumping Pakaian Adat Jawa dan Minang Pakaian Adat Jawa dan Minang Pakaian Adat Jawa,Minang dan Sunda Pakaian randai Pakaian adat jawa dan Minang

Nagari Teluk Sikai Koto Daulat Sungai Lansek Nagari Ranah Palabi Nagari Panyubanrangan Nagari Panyubanrangan Nagari R. Palabi

1 Paket 10 Pasang 10 Pasang 1 Paket 1 Set 1 unit 1 unit 2 unit

Nagari Panyubarangan Nagari Tabek

2 unit

Timpeh

1 set

Nagari Taratak Tinggi

2 set

3 unit


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Dharmasraya merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya Kabupaten

Dharmasraya

berpedoman

pada

Rencana

Strategis

Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Dharmasraya

dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

Dharmasraya,

sehingga

Perhubungan,

Komunikasi

dapat

dikatakan

dan

bahwa

Informatika

Rencana

bersinergi

Kerja

dengan

Dinas

dokumen

perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 20162020, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sumatera Barat

2005–2025, RPJM Provinsi Sumatera Barat 2016–2020, RKPD Provinsi

Sumatera Barat 2016; dan RPJP Kabupaten Dharmasraya 2005-2025 dan RKPD Kabupaten Dharmasraya 2016. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dishubkominfoparbud, maka Tujuan dan sasaran Renja Dishubkominfoparbud tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tujuan 1 Meningkatkan kualitas kapasitas aparatur Dishubkominfopa

Sasaran 1 Pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan

Indikator Sasaran

Target Kinerja

Terpenuhinya kebutuhan perkantoran


Tujuan

Sasaran

rbud dan kapasitas kelembagaan

aktivitas perkantoran (kelembagaan)

Indikator Sasaran

2 Meningkatnya kualitas dan jumlah kapasitas aparatur Dishubkominfopa rbud

Staff perencana Dishibkominf oparbud.

3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen rencana Dishubkominfopa rbud yang andal

Terlaksanany a penetapan RPJPD dan adanya dokumen perencanaan yang andal di Dishubkominf oparbud.

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Dishubkominfopa rbud

4 Pencapaian tujuan dan sasaran Tahunan

Adanya midterm review RPJMD

4 Meningkatkan partisipasi masyarakat/stake holder dalam pembangunan Bidang Dishubkominfopa rbud

5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Bidang Dishubkominfopa rbus

5 Meningkatkan keakuratan data/statistik

6 Meningkatkan kualitas data statistik Bidang

2 Meningkatkan kualitas dokumen Dishubkominfopa rbud

3

Target Kinerja


Tujuan pembangunan Bidang Dishubkominfopa rbud

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja

Dishubkominfopa rbud

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kelancaran lalu lintas barang, jasa dan membuka isolasi daerah. 2. Meningkatkan jaringan transportasi dan komunikasi. 3. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran. Dengan di formulasikannya tujuan

ini, maka Dinas Perhubungan

Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya dapat secara tepat memahami apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1-5 tahun. Lebih dari itu perumusan tujuan ini juga memungkinkan Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan seni Budaya untuk mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Adapun Strategi Yang dilaksanakan : 1. Optimalisai SDM dan Pendekatan Kinerja 2. Penerpana perundang-udangan dibidang Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Seni Budaya 3. Meningkatkan kerjasama antar daerah 4. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawaasan pembangunan 5. Melaksanakan perencanaan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku. 6. Pembinaan terhadap para penyedia jasa sebagai mitra kerja 7. Peningkatan pendapatan guna pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang 8. Mengusahakan sumber-sumber dana lainnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 9. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal


Sasaran dan Arah Kebijakan 

Bidang Perhubungan Kebijakan sektor perhubungan diarahkan agar tercipta transportasi yang

handal, aman, nyaman, manusiawi dan ramah lingkungan adalah dengan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan pada hal berikut : 1. Penciptaan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional; serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah; 2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi, dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan muatan lebih; 3. Mewujudkan

partisipasi

pemerintah,

swasta,

dan

BUMN

dalam

penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas; 5. Penyediaan ruang/lahan terbuka pada setiap pusat kegiatan lokal (kecamatan/kelurahan) yang disediakan untuk parkir kendaraan (yang ukuran luas dan lokasi lahan tersebut akan ditetapkan berdasarkan lokasi dan luas fasum yang ada). Pemberlakuan parkir terbatas (waktu, lokasi) pada kawasan pusat kegiatan (seperti di raya, perdagangan, dll); 6. Meningkatkan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan.




Bidang Komunikasi dan Informasi Kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi diarahkan bagi

peningkatan mutu pelayanan timbal balik dan arus informasi kepada dan dari masyarakat. Tujuannya untuk mendukung sosialisasi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kebijakan untuk mencapai sasaran adalah: 1. Menciptakan sistem penyediaan menyeluruh, terpadu dan kompetitif serta menyahuti keinginan masyarakat terhadap telekomunikasi dan informasi. 2. Menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi. 3. Mengendalikan sistem telekomunikasi dan informasi terhadap masyarakat. 4. Memprioritaskan pembebasan lahan dan memudahkan perizinan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi. 5. Menyusun kesepakatan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana telekomunikasi dan informasi.  Pariwisata dan Budaya Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang Kepariwisataan Kabupaten Dharmasraya dalam periode 2011-2015 antara lain adalah : 1. Terciptanya keunikan produk dan tujuan wisata 2. Terciptanya produk wisata berbasis budaya 3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung aktifitas wisata. 4. Terwujudnya masyarakat sadar wisata terutama di sekitar objek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat. Sasaran

dan

arah

kebijakan

pembangunan

kebudayaan

kabupaten

Dharmasraya adalah : 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kebudayaan penguatan jati diri bangsa dan karakter bangsa serta pelestarian budaya 2. Penyesuaian Kebijakan & Program Pembangunan Kebudayaan 3. Peningkatan pengembangan seni dan budaya 4. Pemeliharaan koleksi sejarah yang ada


3.3 Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Dinas Perhubungan,

Komunikasi,

Informatika,

Pariwisata

dan

Budayaan

Daerah

Kabupaten Dharmasraya tersusun sebagaimana tabel berikut :

BAB IV PENUTUP


Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu

bentuk

pertanggungjawaban

atas

program

kerja

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah: A. Di Bidang Perhubungan 1) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam diklat-diklat teknis secara terprogram 2) Memaksimalkan

personal

yang

ada

dengan

memberikan

pembekalan

pemahaman tugas-tugas 3) Mengoptimalkan tenaga yang ada dalam menangani berbagai permasalahan yang ada dengan berkoordinasi bersama instansi terkait 4) Pengadaan dan peremajaan sarana dan prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya 5) Melakukan pendataan kendaraan bermotor serta data lainnya melalui survey serta mencari sumber yang kompeten di Kantor Samsat, Polres Dharmasraya dan Badan Statistik, sehingga data yang dibutuhkan menjadi akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan 6) Meningkatkan

fasilitas

sarana

angkutan

umum

yang

tersedia

untuk

kenyamanan pengguna jasa angkutan 7) Pengajuan usulan pengadaan alat-alat survey untuk mendukung kegiatan survey lalu lintas


8) Perlu adanya pembentukan Panitia Kegiatan untuk mendukung kelancaran dan kesusksesan pelaksanaan lomba tersebut dari instansi terkait 9) Perlu pelaksanaan dengan sistem pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk tingkat Kabupaten/Kota 10) Perlu usulan pengadaan sarana melalui APBD Kab/APBD Prov/APBN 11) Perlu usulan untuk pengadaan fasilitas pendukung/perlengkapan jalan 12) Perlu usulan pengadaan alat uji secara mekanik. B. Di Bidang Komunikasi dan Informatika 1) Mengoptimalkan

sarana

dan

prasarana

yang

ada,

dengan

segala

keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas 2) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijalan Pemkab bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban secara umum, baik administrasi maupun non administrasi 3) Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat termasuk sekolah-sekolah agar mematuhi aturan berlalulintas yang baik, tertib dan disiplin dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. 4) Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia Di samping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain: a) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien b) Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat c) Secara

bertahap

mengadakan

penyempurnaan

strategi

melaksanakan kegiatan d) Menyempunakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif. C. Bidang Pariwisata dan Budaya


1) Mengoptimalkan Tersedianya rencana, strategi dan desain pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan terpadi di Dharmasraya 2) Melaksanakan Terbentuknya keunikan produk dan tujuan wisata 3) Mengembangkan produk wisata berbasis budaya 4) MengoptimalkanTersedianya sarana dan prasarana pendukung aktivitas wisata. 5) Mewujudkan masyarakat sadar wisata terutama di sekitar objek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat. Dengan

adanya

Rencana

Kerja

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi,

Informatika, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Dharmasraya yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,

selanjutnya

Rencana

Kerja

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi,

Informatika, Pariwisata Kabupaten Dharmasraya ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD Pulau Punjung,

2015

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA KABUPATEN DHARMASRAYA

AKRIAL, Spd, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600402 198011 1 002


TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI,INFORMATIKA,PARIWISATA DAN BUDAYA

Lembar …………………….. Dari …………………….

NO (1)

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program / Kegiatan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

SEKRETARIAT Program pelayanan administrasi perkantoran

Dishubkominfoparbud

Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Dishubkominfoparbud

Jumlah perangko, materai dan biaya paket pengiriman

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Dishubkominfoparbud

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dishubkominfoparbud

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dishubkominfoparbud

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dishubkominfoparbud

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dishubkominfoparbud

Penyediaan alat tulis kantor

Dishubkominfoparbud

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dishubkominfoparbud

Penyediaan komponen instalasi/listrik penerangan gedung kantor

Dishubkominfoparbud

Penyediaan peralatan rumah tangga

Dishubkominfoparbud

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dishubkominfoparbud

Penyediaan makanan minum

Dishubkominfoparbud

rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi keluar dan dalam daerah

Dishubkominfoparbud

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Dishubkominfoparbud

Jumlah Pembayaran rekening telepon dan listrik kantor dan TPR serta pemasangan WI-FI Jumlah pajak kendaraan dan perpanjangan SIM yang dibayar Jumlah jasa administrasi dan keuangan dinas yang dibayar

Jumlah jasa K3 dan penjaga kantor yang dibayar

Jumlah peralatan kerja yang diPelihara

Jumlah jenis alat tulis yang disediakan

Jumlah barang cetakan dn penggandaan yang disediakan

Jumlah komponen Listrik yang disediakan

Jumlah alat rumah tangga yang disediakan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah belanja makanan minum

Jumlah Jenis rapat dan perjalanan dinas yang dilaksanakan Jumlah pegawai honor daerah yang digaji

Catatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Rancangan Awal RKPD

12 bulan

1,970,000,000

300 bh

12 bln

16

12 bln

12 bln

25

66

9

8 jaringan

14 bh

2 jenis

2

3

6

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

NO (1)

Program / Kegiatan (2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler

Lokasi (3) Dishubkominfoparbud Dishubkominfoparbud Dishubkominfoparbud

Indikator Kerja

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Dishubkominfoparbud

Penataan, Pengawasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Dishubkominfoparbud

Pembangunan gedung kantor

Dishubkominfoparbud

Jumlah gedung kantor yang dibangun

Dishubkominfoparbud

jumlah pakaian yang disediakan

Dishubkominfoparbud

Target Capaian (5)

(4) Persentasi Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah meubeler yang diadakan Jumlah bangunan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas dan genset yang di pelihara

1 Paket


Program / Kegiatan

(6)

(7)

300,000,000

25 45 10 70

Tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan/kantor dinas

8

1

Peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas

295

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

100,000,000 Dishubkominfoparbud

Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan bintek

20 orang

100,000,000

BIDANG PERHUBUNGAN

7,190,000,000

Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1,295,000,000

Dishubkominfoparbud

Penyusunan norma, kebijakan,standar dan Prosedur bidang perhubungan

Dishubkominfoparbud

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Dishubkominfoparbud

Sosialisasi Kebijakan Perhubungan

Dishubkominfoparbud

Pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Jumlah dokumen 3 Dokumen Perencanaan perencanaan pembangunan terminal Jumlah buku kebijakan, standar dan prosedur perhubungan

500,000,000

4 dokumen 200,000,000

tersedianya anggaran dalam 4 paket melakukan koordinasi 20,000,000

Pasar Blok B sitiung,dan Sungai Rumbai

Catatan Penting


Rancangan Awal RKPD

Jumlah masyarakat yang memahami tentang kebijakan perhubungan

100 orang

Jumlah pelataran parkir terpadu pada kawasan pasar di Kabupaten Dharmasraya

2 unit

75,000,000

500,000,000 200,000,000

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

NO (1)

Program / Kegiatan (2)

Lokasi (3)

Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Dishubkominfoparbud

Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Dishubkominfoparbud

Indikator Kerja

Target Capaian

(4)

(5)

Persentasi Terpeliharanya Meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dishub Kominfo Parbud

50%

Persentasi terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat

50%


Program / Kegiatan

(6)

(7)

100,000,000

100,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

595,000,000

Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Dishubkominfoparbud

kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Dishubkominfoparbud

kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Dishubkominfoparbud

Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Dishubkominfoparbud

Fasilitasi perizinandi bidang perhubungan

Dishubkominfoparbud

Sosialisasi Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya

Dishubkominfoparbud

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan jasa angkutan

Dishubkominfoparbud

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi awak angkutan umum teladan

Dishubkominfoparbud

Dishubkominfoparbud

Jumlah juru mudi yang diberi penyuluhan tentang keselamatan jalan

40 orang 50,000,000

Jumlah masyarakat Yang 60 orang diberikan sosialisasi tentang disiplin jalan raya

Jumlah kegiatan temu 10 Kali wicara untuk meningkatkan pengetahuan pengelola angkutan tentang disiplin jalan raya Jumlah kendaraan yang di uji kelayakan

50,000,000

50,000,000

1000 unit 50,000,000

Jumlah Pos Pengendalian 5 pos untuk Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan jalan / Pengamanan Jalan Raya saat hari besar Jumlah Perizinan pelayanan 50 buah perizinan dibidang perhubungan Jumlah pelajar 70 orang SLTA/Sederajat di Kabupaten Dharmasraya yang diberi penyuluhan persentase kerjasama antar 50 kali instansi pengelola jalan

Jumlah Sopir/juru mudi yang di motivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi

150,000,000

50,000,000

45,000,000

50,000,000

30 orang 100,000,000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2,100,000,000

Pengadaan Moda Angkutan Darat Anak Sekolah /Bus Sekolah

Dishubkominfoparbud

Pengadaan Dermaga ponton penyeberangan angkutan sungai

Siguntur

Catatan Penting


Rancangan Awal RKPD

Jumlah Tersedianya angkutan pelajar di Kabupaten Dharmasraya

3 unit

Jumlah Tersedianya angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Dharmasraya

1 unit

1,600,000,000

500,000,000

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

NO (1)

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kerja

Target Capaian

(2)

(3)

(4)

(5)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas


Program / Kegiatan

(6)

(7)

1,400,000,000

Dishubkominfoparbud

Jumlah Tersedianya rambu- 100 unit rambu lalu lintas di kabupaten Dharmasraya tersedianya Controler APILL 5 unit

100,000,000

250,000,000 Pengadaan marka jalan

Dishubkominfoparbud

Pengadaan pagar pengaman jalan

Dishubkominfoparbud

Pemeliharaan APILL (Traffic light) dan warning ligh

Dishubkominfoparbud

Rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas.

Dishubkominfoparbud

Inspeksi dan audit keselamatan transportasi lalulintas dan angkutan

Dishubkominfoparbud

panjang Tersedianya Marka 2,5 Km Jalan Strategis Kabupaten Dharmasraya panjang pagar pengaman 300 M jalan Jumlah Terpeliharanya 7 unit Traffic Light yang ada di Kabupaten Dharmasraya terpeliharanya rambu-rambu 1 paket lalu lintas di kabupaten dharmasraya jumlah kegiatan inspeksi dean audit transportasi lalu lintas dan angkutan Di Kab.Dharmasraya

150,000,000

500,000,000

200,000,000

150,000,000

10 ruas 50,000,000

Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1,600,000,000

Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor

Dishubkominfoparbud

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Dishubkominfoparbud

Catatan Penting


Rancangan Awal RKPD

jumlah alat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di sediakan

4 unit

Jumlah Kendaraan Yang diuji petik

1000 unit

1,500,000,000

100,000,000

BIDANG KOMINFO

5,395,000,000

Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa

4,650,000,000

Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP

Dishubkominfoparbud

Jumlah Peraturan Daerah 2 bh tentang Warnet dan pemnafaatan Internet

Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Dishubkominfoparbud

Jumlah Lembaga pemerintah/Badan yang saling terkoneksi dalam satu jaringan

60 lembaga

90,000,000

3,500,000,000

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

NO

Program / Kegiatan

(1)

(2)

Lokasi (3)

Indikator Kerja

Target Capaian


Program / Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

Dishubkominfoparbud

Jumlah Lembaga 60 Lembaga pemerintah/Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik

75,000,000

Dishubkominfoparbud

Jumlah peralatan Server 1 unit Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.

75,000,000

Dishubkominfoparbud

Jumlah Master Plan E1 Dokumen Goverment di Kabupaten Dharmasraya

75,000,000

Dishubkominfoparbud

Jumlah peralatan Server 1 unit Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.

75,000,000

Dishubkominfoparbud

Prosentasi Penyusunan Cell Plan Menara Telekomunikasi ( BTS )

1 Dokumen

Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi

Dishubkominfoparbud

jumlah terupdatenya design, module dan konten Website berbasis Database

45 SKPD

Pembuatan website Kecamatan berbasis database

Dishubkominfoparbud

Jumlah Website Kecamatan-kecamatan yang ada di Kab. Dharmasraya untuk memberikan informasi kecamatan yang lebih akurat

11 Website Kecamatan berbasis data base

pengadaan alat Studio dan Komunikasi

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Pengembangan jaringan dan layanan Media Center

Dishubkominfoparbud

Jumlah terlayaninya 100 orang kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

500,000,000

50,000,000

110,000,000

100,000,000

120,000,000

Dishubkominfoparbud

Catatan Penting


Rancangan Awal RKPD

22 orang web admin Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelolan website yang nantinya akan dipercaya menjadi web admin website Kecamatan

50,000,000

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

NO (1)


Lokasi (3)

Indikator Kerja

Target Capaian


Program / Kegiatan

(5)

(6)

(7)

(4)

150 Orang siswa

Sosialisasi Internet Sehat

Dishubkominfoparbud

Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat

Sosialisasi layanan pengaduan masyarakat

Dishubkominfoparbud

Jumlah masyarakat yang 50 orang mengikuti sosialisasi layanan pengaduan Masyarakat

Program Kerjasama Informasi dengan mas media

Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat

Jumlah terselenggaranya 50 Unit layanan pos.komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi

Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pelatihan Kelompok Informasi masyarakat ( KIM )

pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (sanggar seni) pelatihan adat istiadat minangkabau, ninik mamak dan kesenian anak nagari

Dishubkominfoparbud

Jumlah Pembentukan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat ( KIM )

10 kelompok

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

75,000,000

550,000,000

539,040,500 489,040,500

Dishubkominfoparbud

Pelestarian seni tradisional dan budaya

1 paket

89,540,500

1 paket

50,000,000

Dishubkominfoparbud

mencerdaskan para pelaku 5 paket adat, ninik mamak dan anak nagari

349,500,000

Dishubkominfoparbud

terkelolanya aset / kekayaan 1 paket daerah

Dishubkominfoparbud Pelestarian seni tradisional dan budaya

Program pengelolaan kekayaan Budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air BIDANG PARIWISATA

35,000,000

550,000,000

BIDANG KEBUDAYAAN Program pengelolaan keragaman budaya pengembangan Kesenian dan kebudayaan (Festival Dharmasraya)

35,000,000

75,000,000

Dishubkominfoparbud

Catatan Penting


Rancangan Awal RKPD

50,000,000 50,000,000

1,904,672,500

600,000,000

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

NO (1)


Lokasi (3)

Indikator Kerja

Target Capaian (5)

(4)

penyusunan rencana pelestarian daerah (RANPERDA)

Dishubkominfoparbud

Jumlah Dokumen Perencanaan

pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Dishubkominfoparbud

tersedianya fasilitas objek 3 paket wisata unggulan dan DED / master plan

1 dok

Program pengembangan promosi pariwisata


Program / Kegiatan

(6)

(7)

150,000,000

450,000,000

1,204,672,500

Pemilihan Uda Uni

Dishubkominfoparbud

terpromosikannya 1 paket kepariwisataan daerah melalui uda uni duta wisata

265,470,002

dukungan Event Tour de Singkarak

Dishubkominfoparbud

1 paket

250,000,000

fasilitas dan dukungan event kepariwisataan daerah

Dishubkominfoparbud

terfasilitasinya event-event pariwisata dan budaya

5 paket

239,202,498

pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Dishubkominfoparbud

mempromosikan pariwisata kabupaten ke tingkat nasional dan internasional

2 paket

450,000,000

Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM bidang pariwisata

100,000,000

Dishubkominfoparbud

Catatan Penting


Rancangan Awal RKPD

Memperdalam dan 1 paket memberikan fasilitas pengetahuan dan informasi menyangkut kepariwisataan

100,000,000

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2014 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Recommend Documents