RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................ 1 1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................................................. 2 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................................... 3 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..................................................................................... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ......................................... 6 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ..................................................................................................... 16 2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD ................................................................... 17 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ..................... 20 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ................................................... 22 2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..................... 28 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................... 29 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ..................................................... 29 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ................................................................... 29 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN................................................................................... 30 BAB 1V PENUTUP ................................................................................................................ 36 TABEL-TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan bahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016. Tulisan sederhana ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2016. Kami menyadari bahwa tulisan sederhana yang akan digunakan untuk bahan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(
MUSRENBANG )
dalam
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, namun masih ada kekurangan, oleh karena itu saran/pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan. Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini ada guna dan manfaatnya. Sekian terima kasih. Pulau Punjung,
2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
A. JONI ZUBIR, SH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19570622 198911 1 002
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2016. Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun–tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan merupakan penjabaran dari Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD. Sebagai amanah dari UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut untuk menata SDM Pegawai Negeri Sipil di daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah yang berdasarkan pada Pasal 34 A UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan KEPRES No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah terwujudnya tata kepemerintahan yang demokratis (democratic and good governance). Upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ini dan pembangunan yang telah dicapai,
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
1
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera diperlukan adanya perwujudan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditinggkatkan serta diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada aparatur negara terus ditingkatkan guna mewujudkan aparatur negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
1.2.
LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; f.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis.
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
2
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 1.3
MAKSUD DAN TUJUAN Seperti tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan tujuannya dalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun Rencana Kerja tahun 2016 dengan tujuan sebagai berikut : 1.
Melaksanakan
Manajemen
Kepegawaian
secara
benar
dalam
rangka
meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah. 2.
Menempatkan Aparatur sesuai dengan kompetensinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4.
Meningkatkan pengelolaan kepegawaian.
5.
Meningkatkan Perencanaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil.
6.
Meningkatkan Kompetensi Aparatur secara tekhnis dan manajerial.
7.
Memberikan penghargaan dan sanksi kepada aparatur secara konsisten dalam rangka penegakan disiplin PNS.
8.
Meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dalam pelaksanaan tugas–tugas sehari–hari Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Dharmasraya , Mempunyai tugas : “Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Daerah. “
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
3
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Disamping itu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya juga mempunyai fungsi : 1. Penyiapan
peyusunan
Peraturan
Perundang
–
undangan
Daerah
dibidan
kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; 2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; 3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; 4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; 5. Pelayanan
administrasi
kepegawaian
dalam
pengangkatan,
pemindahan,
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; 6. Penyiapan dan pengurusan penerbitan Karpeg, Karis/ Karsu dan KPE ke
Badan
Kepegawaian Negara; 7. Pengurusan Satya lencana karya satya PNS ke Sekretariat Negara; 8. Penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan; 9. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNSD sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; 10. Penyelenggaraan administrasi PNSD; 11. Pengelolaan Sistem informasi kepegawaian daerah; 12. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara; 13. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dan berkoordinasi dengan instansi terkait; 14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
4
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 1.4
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi
2.4
Review terhadap rancangan awal RKPD
2.5
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaah terhadap kebijakan nasional
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2013-2014) 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra SKPD BKD tahun 2013-2014 program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci pada tabel 2.1 berikut :
Kode
(1)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2015)
(2)
(3)
(4)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d th 2013
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target / Program Kegiatan Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d 2014
Target Renja Tahun 2014
Realisasi Renja Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target
Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2014 (%)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
65,1
13,5
13.0
10.66
82.00%
12,9
#VALUE!
#VALUE!
1045
371
122
122
100.00%
122
33
33
17
51.52%
33
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan Peningkatan kompetensi aparatur Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Prima
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis pelayanan prima
Orientasi Calon Praja IPDN
Pembangunan/pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian
02
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Seleksi penerimaan calon PNS
33
Jumlah Calon Praja yang mengikuti orientasi Jumlah PNS yang terdapat dapat dalam pengembangan dan pembangunan SAPK Online
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Jumlah Entry Data dan Update database pegawai dalam jaringan SAPK online dan kenaikan pangkat PNS Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian dan hasil penyusunan dokumen analisis jabatan Pelaksanaan pengiriman ujian dinas dan ujian penyesuaian Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian ijazah penyesuaian ijazah Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg/karis, karsu, Jumlah PNS yang mengurus administrasi ASKES, Karis/ KPE, NIP dan Taspen Karsu, taperum dan pemberian bantuan pensiun Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pelayanan SKPP pengabdian dan SK Pensiun Pelaksanaan Baperjakat
17 1010
1546
230
474
206.09%
115 2,135
241
51,5
49,4
40.5
#VALUE!
50,1
58.85%
1010
74
200
249
124.50%
200 523
1010
2368
650
474
72.92%
230
1020
50
210
69
32.86%
210
304
185
80
68
85.00%
80
580
1578
110
502
456.36%
110
51.52% 211.39%
#VALUE!
#VALUE!
3,072
329
333
51.78% 304.16%
32.25%
109.54% 377.59%
2,190
Jumlah PNS yang mendapatkan piagam penghargaan
960
507
210
197
93.81%
210
Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin
150
35
25
18
72.00%
25
Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas pelajar ikatan dinas program SI, S2, S3 Jumlah pegawai yang mengurus SKPP Pengabdian dan SK Pensiun
53
18
10
8
80.00%
10
303
160
70
32
45.71%
70
50
30
10
10
100.00%
10
Penyusunan rencana pembinaan karier PNSD melalui pengangkatan jabatan
615
NA
7
914 78 36 262 50
95.21% 52.00% 67.92% 86.47% 100.00%
(1)
(2)
(3) Jumlah PNS yang dilantik dan diambil sumpah
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1056
806
200
137
68.50%
200
Jumlah Pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkrut menjadi praja IPDN
215
83
50
17
34.00%
30
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur
64,7
13,8
13,1
11
#VALUE!
12,8
Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV
480
122
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
2140
865
400
Terkirimnya jumlah surat-surat dinas
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Terbayarnya rekening telepon/ faximilie
1 tahun
1 tahun
1 tahun
7 unit
7 unit
Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
1 tahun 1 tahun
Penyedian barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
Pelantikan sumpah dan janji PNS Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN dan orientasi calon praja IPDN 03
Program Pendidikan Kedinasan Diklat kepemimpinan tingkat II, III dan IV Pendidikan dan Pelatihan teknis Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
04 Penyedian Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyedian alat tulis kantor
Penyedian makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedian jasa administrasi teknis perkantoran 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional Penyedian perlengkapan kantor
(10) 1,143 130
60.47%
#VALUE!
#VALUE! 122
41
(11) 108.24%
25.42%
10.25%
400
1 tahun
100.00%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
91.24%
1 tahun
1 tahun
91.24%
7 unit
7 unit
100.00%
7 unit
7 unit
100.00%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
97.30%
1 tahun
1 tahun
97.30%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
93.48%
1 tahun
1 tahun
93.48%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
99.79%
1 tahun
1 tahun
99.79%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100.00%
1 tahun
1 tahun
100.00%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
99.99%
1 tahun
1 tahun
99.99%
Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
98.31%
1 tahun
1 tahun
98.31%
Tersedianya makan dan minum kantor
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
98.06%
1 tahun
1 tahun
98.06%
Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
99.33%
1 tahun
1 tahun
99.33%
Tersedianya honorarium honor daerah/ PTT
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100.00%
1 tahun
1 tahun
100.00%
1,306
61.03%
Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja
Terawatnya kendaraan dinas operasional
100.00%
Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur Terawatnya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan kantor
7 unit
7 unit
7 unit
7 unit
93.36%
7 unit
7 unit
93.36%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100.00%
1 tahun
1 tahun
100.00%
7
7
7
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah: a. Adanya jumlah PNS yang pensiun sehingga akan mengurangi kegiatan pelayanan masyarakat; b. Masih adanya tenaga honor daerah/pegawai tidak tetap yang belum diangkat menjadi CPNS; c. Pemberian formasi yang tidak seimbang dengan jumlah PNS yang dibutuhkan terutama bagi daerah pemekaran seperti Kabupaten Dharmasraya; d. Adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS Umum; e. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional tertentu; f. Pemetaan perbandingan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Strukutural dan Fungsional Tertentu sekaligus memfasilitasi dan sosialisasi tentang pentingnya Jabatan Fungsional Tertentu, karena sesuai amanat Undang-undang ASN, salah satunya penataan jabatan bagi PNS, bahwa kedepan PNS ini akan lebih banyak diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu agar lebih kaya fungsi sehingga Profesionalisme PNS akan terwujud.
Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah standar pelayanan minimal bidang kepegawaian yang harus diimbangi antara program pusat dan daerah dengan menyediakan sarana pendukung yang memadai di daerah. Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah bahwa dengan semakin berkurangnya pegawai yang pensiun pada SKPD diharapkan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang ada di daerah untuk terus dilakukan pembinaan dan pengawasan agar PNS mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat.
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
21
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan adalah : a. Adanya kebijakan moratorium terbatas penerimaan CPNS Umum 5 tahun kedepan (2015 sampai 2020); b. Kelanjutan
perpanjangan
Surat
Keputusan
Bupati
tentang
Tenaga
Honor
Daerah/Pegawai Tidak Tetap; c. Proses penyelesaian Tenaga Honorer K 2 yang belum lulus tes CPNS; d. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional tertentu; e. BKD sebagai Lembaga Teknis Pembinaan Manajemen Kepegawaian di Daerah harus mulai memetakan perbandingan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Strukutural dan Fungsional Tertentu sekaligus memfasilitasi dan sosialisasi tentang pentingnya Jabatan Fungsional Tertentu, karena sesuai amanat Undang-undang ASN, salah satunya penataan jabatan bagi PNS, bahwa kedepan PNS ini akan lebih banyak diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu agar lebih kaya fungsi sehingga Profesionalisme PNS akan terwujud; f.
Penataan Tenaga Fungsional Guru SD, SMP dan SMA/SMK sesuai kebutuhan Rombongan Belajar (Rombel) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghindari tumpang tindih penempatan terkait dengan adanya sertifikasi bagi tenaga guru;
g. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; h. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang disampaikan kepada seluruh aparatur/PNS untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga dapat meningkatkan pelayanan; i.
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai yang disampaikan kepada seluruh aparatur/PNS agar aparatur memahami makna dari SKP bahwa mulai tahun 2015 akan berlaku efektif sebagai persyaratan pengusulan kenaikan pangkat PNS;
j. Untuk peningkatan kesejahteraan PNS perlu adanya usaha Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Tunjangan uang makan (lauk-pauk) bagi PNS, karena sebagai perbandingan daerah lain telah ada yang mendapatkan tunjangan uang makan (lauk-pauk); k. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki BUP yang suami atau isteri tidak bekerja khusus untuk PNS golongan III ke bawah; l. Pemberian Reward bagi PNS yang berprestasi.
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
21
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016
No Program Kegiatan 1
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Lokasi BKD
RKPD Indikator Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNSD
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNSD
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan calon PNS
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
BKD
Target Capaian
Jumlah entry data dan update database pegawai dalam jaringan SAPK online dan kenaikan pangkat PNS
Program Kegiatan
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Target Capaian
1,500,000,000
200
Kebutuhan Dana (Rp)
1,100,000,000 Pendidikan dan pelatihan Jumlah CPNS yang prajabatan bagi CPNSD mengikuti Diklat Prajabatan
1,155,000,000
100
Pendidikan dan pelatihan Jumlah PNS yang Teknis Tugas dan Fungsi mengikuti Diklat Teknis 200,000,000 PNSD Tugas dan Fungsi
150
210,000,000
100
Pendidikan dan pelatihan Jumlah PNS yang fungsional bagi PNSD mengikuti Diklat 200,000,000 Fungsional
150
210,000,000
1,010,000,000
200
500
Catatan Penting
1,575,000,000
200
Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia aparatur Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp)
1,239,000,000
400,000,000 Seleksi Penerimaan calon Jumlah PNS yang lulus PNS seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan 85,000,000 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
27
Jumlah entry data dan update database pegawai dalam jaringan SAPK online dan kenaikan pangkat PNS
200
420,000,000
600
89,250,000
review rkpd
No Program Kegiatan
Lokasi
RKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Pembangunan/ Pengembangan Sumberinformasi Daya Aparatur sistem kepegawaian daerah
Pengelolaan Peningkatan Terbitnya sistem informasi Kapasitas Aparatur kepegawaian daerah
12 Dokumen
1,500,000,000 60,000,000 Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Tersusunnya dokumen analisis jabatan PNS
1 Dokumen
60,000,000 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Target Capaian Terbitnya sistem 12 Dokumen informasi kepegawaian daerah
Tersusunnya dokumen analisis jabatan
Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Pelayanan pengurusan penerbitan Karpeg, Karis/ Karsu, KPE, NIP dan Taspen
1 Dokumen
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1,575,000,000 63,000,000
63,000,000
100
63,000,000 Kegiatan ini penting karena outputnya merupakan adm kepegawaian yang wajib dilengkapi PNS
Jumlah PNS yang mengurus administrasi ASKES, Karis/Karsu, Taperum dan pemberian bantuan pensiun
120
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang mendapatkan piagam penghargaan
200
40,000,000 Pemberian penghargaan Jumlah PNS yang bagi PNS yang berprestasi mendapatkan piagam penghargaan
200
47,250,000 Kegiatan ini penting karena outputnya merupakan adm kepegawaian yang wajib dilengkapi PNS sehingga PNS merasa terayomi 42,000,000
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin
20
45,000,000 Proses penanganan kasus- Jumlah PNS yang diberi kasus pelanggaran disiplin sanksi pelanggaran PNS disiplin
20
47,250,000
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas S 1, S 2, S3
20
20
241,500,000
230,000,000 Pemberian bantuan tugas Jumlah pegawai yang belajar dan ikatan dinas menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas S 1, S 2, S 3 Pelayanan SKPP Jumlah Pegawai yang pengabdian dan SK mengurus SKPP Pensiun Pengabdian dan SK Pensiun
27
50
68,250,000 Kegiatan ini penting karena pelayanan kepada PNS yang akan memasuki BUP yang outputnya berupa SK Pensiun
review rkpd
No Program Kegiatan
Lokasi
Program Peningkatan Kapasitas Penempatan PNS Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan Peningkatan Jumlah PNS yang Kapasitas Aparatur ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkrut menjadi praja IPDN
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN dan orientasi calon praja IPDN
Pengambangan Diklat ( Analisa kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
3
4
Program Pendidikan Kedinasan
RKPD Indikator Kinerja
Teranalisisnya kebutuhan diklat PNS
BKD
Target Capaian 100
80
1 Dokumen
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
Pagu Indikatif (Rp)
Program Kegiatan
1,500,000,000 25,000,000 Penempatan PNS
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Target Capaian Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkrut menjadi praja IPDN
Kebutuhan Dana (Rp)
100
1,575,000,000 26,250,000
80
42,000,000
Teranalisisnya 25,000,000 Pengambangan Diklat ( Analisa kebutuhan diklat, kebutuhan diklat PNS penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) 1,770,000,000
1 Dokumen
26,250,000
1,600,000,000 Pendidikan Penjenjangan Jumlah PNS yang Struktural mengikuti pendidikan penjenjangan struktural 170,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Teknis mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
80
1,680,000,000
250
178,500,000
40,000,000 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN dan orientasi calon praja IPDN
1,858,500,000
Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural
80
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
250
Program Pelayanan Administrasi BKD Perkantoran
Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja
Penyediaan jasa surat menyurat
Terkirimnya Jumlah suratsurat dinas
1 tahun
28,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat
Terkirimnya Jumlah surat-surat dinas
1 tahun
29,400,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon/faximile
1 tahun
Terbayarnya rekening telepon/faximile
1 tahun
73,500,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Terawatnya kendaraan dinas operasional
70,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,000,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Terawatnya kendaraan dinas operasional
7 unit
4,200,000
671,000,000 Program Pelayanan Meningkatnya tertib Administrasi Perkantoran administrasi sarana dan prasarana kerja
7 unit
27
Catatan Penting
704,550,000
review rkpd
No Program Kegiatan
5
Lokasi
RKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Penyediaan jasa administrasi Sumber Daya Aparatur keuangan
Pengelolaan honorarium Peningkatan Terbayarnya Kapasitas Aparatur jasa administrasi keuangan pengelola
1 tahun
65,000,000 Penyediaan jasa 1,500,000,000 administrasi keuangan
Penyediaan kebersihan kantor
Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan
1 tahun
80,000,000 Penyediaan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak
1 tahun
Penyedian alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
1 tahun
Penyedian barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik
1 tahun
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pembelian komponen peralatan rumah tangga penunjang sarana
Penyedian makanan dan minuman
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Target Capaian 1 tahun
68,250,000 1,575,000,000
Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan 15,000,000 Penyediaan Jasa Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak 75,000,000 Penyedian alat tulis Terpenuhinya kantor kebutuhan alat tulis kantor
1 tahun
84,000,000
1 tahun
15,750,000
1 tahun
78,750,000
70,000,000 Penyedian barang cetakan Tercukupinya dan penggandaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 4,000,000 Penyediaan komponen Pembelian komponen instalasi listrik/ alat listrik dan penerangan kelengkapan elektronik
1 tahun
73,500,000
1 tahun
4,200,000
1 tahun
10,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga
1 tahun
10,500,000
Tersedianya makan dan minum kantor
1 tahun
30,000,000 Penyedian makanan dan minuman
Pembelian komponen peralatan rumah tangga penunjang sarana Tersedianya makan dan minum kantor
1 tahun
31,500,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon
1 tahun
220,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon
1 tahun
231,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur
123,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur
Pengadaan kendaraan dinas operasional
Tersedianya sarana penunjang kegiatan
1 unit
20,000,000 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Pengadaan kendaraan dinas operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan
10 unit
50,000,000 Pengadaan perlengkapan Tersedianya gedung kantor kelengkapan penunjang kegiatan
27
Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
129,150,000
1 unit
21,000,000
10 unit
52,500,000
review rkpd
No Program Kegiatan
Lokasi
RKPD Indikator Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Pemeliharaan rutin/ berkala Sumber Daya Aparatur kendaraan dinas operasional
Pengelolaankendaraan Peningkatan Terawatnya dinas Kapasitas Aparatur operasional
Penyedian perlengkapan kantor
Tersedianya perlengkapan kantor
Target Capaian 7 unit
1 tahun
Pagu Indikatif (Rp)
Program Kegiatan
43,000,000 Pemeliharaan rutin/ 1,500,000,000 berkala kendaraan dinas operasional 10,000,000 Penyedian perlengkapan kantor
5,074,000,000
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Target Capaian Terawatnya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan kantor
7 unit
1 tahun
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
45,150,000 1,575,000,000
10,500,000
5,506,200,000
27
review rkpd
27
review rkpd
2,250,000
27
review rkpd
1,250,000.00
27
review rkpd
27
review rkpd
27
review rkpd
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan hasil MUSRENBANG tahun 2015 secara spesifik
dalam
penyelenggaraan
tugas
pokok
dan
fungsi
pada
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya pada rencana kerja Tahun 2016 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan.
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015
28
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas
pembangunan
pada
pemerintah
daerah
bertujuan
semakin
meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat
dan
menurunnya
kasus
pengaduan
masyarakat
terhadap
pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja adalah terwujudnya rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 30 terealisasi. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah adalah : a. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur setelah mengikuti diklat dengan sasaran terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi; b. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian; c. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian dengan sasaran terwujudnya
kesejahteraan
pegawai
dengan
pemberian
penghargaan/reward dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian.
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
31
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
SKPD
atau
masyarakat,
yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah.
Kegiatan
adalah
bagian
dari
program
yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Penyediaan jasa surat menyurat
-
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas
operasional -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan kebersihan kantor
-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
-
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Pengadaan kendaraan dinas operasional
-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
-
Penyediaan perlengkapan kantor
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
31
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD
-
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
-
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur -
Seleksi penerimaan CPNS
-
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
-
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
-
Penyusunan instrumen analisis jabatan
-
Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
-
Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg, karis/karsu, KPE, NIP dan Taspen
-
Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
-
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
-
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
-
Pelayanan SKPP pengabdian dan SK pensiun
-
Penempatan PNS
-
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
-
Pengembangan Diklat (Analisa kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
5. Program Pendidikan Kedinasan -
Pendidikan penjenjangan struktural
-
Pendidikan dan pelatihan teknis
Selengkapnya
Rumusan
Program
dan
Kegiatan
Tahun
2016
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya tersusun sebagaimana tabel berikut :
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
31
Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera BAB IV PENUTUP Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2013-2014, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Pulau Punjung,
2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
A. JONI ZUBIR, SH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19570622 198911 1 002
RENJA BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
36
