Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2016 Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2016 Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015
Executive Summary Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Evaluasi pelaksanaan anggaran berkaitan tentang penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan II-2016, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan APBN dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan II tahun 2016 dapat digambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau adalah: Kategori Pelaksanaan Gambaran Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pagu Anggaran Pagu triwulan II-2016 mengalami kenaikan 1.03% menjadi Rp.6.416,15 miliar daripada awal tahun anggaran sebesar Rp.6.350,55 miliar. Realisasi Anggaran Realisasi sampai dengan triwulan II-2016 sebesar 35,17%. Realisasi terbesar pada satuan kerja Kewenangan Kantor Daerah dan jenis belanja pegawai. Realisasi pada kewenangan dan jenis belanja tersebut di atas 37%. Rencana Penarikan Tingkat deviasi rencana penarikan dana hingga triwulan II-2016 Halaman III DIPA adalah 27,11%. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 96,85% dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah pada bulan April sebesar 0,85%. Revisi Anggaran Revisi DIPA sampai dengan triwulan II-2016 sebanyak 480 revisi. Dengan nilai perbandingan revisi BA per satker terbesar pada BP Batam dengan nilai 6. Pengelolaan UP TUP Jumlah UP hingga triwulan II-2016 sebesar Rp39.62 miliar. Terdapat satu UP yang dikenakan sanksi pemotongan 25% dan delapan UP yang belum dilakukan GUP melebihi batas waktu. Terdapat delapam TUP dengan total Rp1.65 miliar dengan satu TUP mengalami keterlambatan pertanggungjawaban. Kontrak dan Kontrak yang terdaftar sampai dengan triwulan II-2016 sebanyak Penyelesaian Tagihan 1.167 kontrak. Penyampaian kontrak ke KPPN yang mengalami keterlambatan adalah 60,41%. Keterlambatan tersebut terjadi pada 44 K/L. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang sudah dilaksanakan, telah diidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami oleh satuan kerja dengan rincian permasalahan sebagai berikut:
i | daftar EPA
Topik FGD
Gambaran Umum Permasalahan
Rekomendasi
Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Sosial
Kesulitan memenuhi persyaratan kartu Berkoordinasi dengan pihak ter perlindungan sosial yaitu KIP/KKS/ kait (Dinas Sosial/Kelurahan/BPS KPS/PKH; kendala pembukaan rekening; untuk mendapatkan KIP/KPS/ pertanggungjawaban BSM yang lambat, PKH/SKTM; keraguan penggunaan dana BOS untuk Melakukan pencairan dana Bansos kegiatan tertentu; dan lambatnya secara bertahap; pertanggungjawaban BOS oleh sekolah Memberikan bimbingan teknis swasta. pada bendahara di sekolah swasta dalam pengelolaan dana BOS.
Infrastruktur
Terlambatnya pelaksanaan lelang, Berkoordinasi dengan Eselon I menunggu ijin dari Menteri Keuangan untuk ijin proyek multiyears; karena proyek multiyears, dana masih Berkoordinasi dengan ULP dalam blokir, self blocking dan lelang yang proses lelang; berulang-ulang. Melengkapi data pendukung yang diperlukan untuk membuka blokir.
Pelaksanaan Anggaran Polhukam
Sisa hibah Pilkada 2015 yang belum Sisa hibah Pilkada 2015 segera dipertanggungjawabkan hingga semester dipertanggungjawabkan dengan meI 2016 cukup besar. Pertanggung ngajukan SP2HL. Apabila terdapat jawaban terkendala dalam proses sisa hibah yang tidak digunakan, pengajuan pengesahan belanja (pengajuan agar disetorkan ke rekening kas SP2HL). negara atau dikembalikan ke pemberi hibah.
Dekonsentrasi DIPA terlambat diterima satker, blokir Berkoordinasi dengan Gubernur/ dan Tugas mandiri (self blocking), SK Pejabat Bupati/Walikota dalam penerbitan Pembantuan Perbendaharaan belum diterbitkan, SK Pejabat Perbendaharaan; Juknis pelaksanaan kegiatan belum Berkoordinasi dengan ULP dalam ada, kegiatan masih dalam proses proses lelang; lelang, beberapa kegiatan harus Menyusun rencana kegiatan dilaksanakan pada Semester II-2016 Semester II dengan lebih akurat. karena masih memerlukan koordinasi dengan pihak lain. Berdasarkan hasil pelaksanaan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih mengalami kendala karena pengelola dana BOS pada sekolah negeri dan swasta tidak mempunyai pemahaman yang komprehensif sehingga terkendala dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Permasalahan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) masih terkendala karena sedikit siswa yang dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan untuk memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Program Keluarga Harapan (PKH) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 2. Dana insfrastruktur belum terserap secara optimal karena beberapa kendala yang dialami satuan kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan pelaksanaan lelang dan masih ditemukannya lelang yang dilakukan secara berulang-ulang masih menjadi faktor yang menghambat kelancaran penyerapan anggaran. Di sisi lain, adanya dana blokir dan blokir mandiri (self blocking) memberikan kontribusi tidak maksimalnya penyerapan anggaran infrastruktur.
ii | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
3. Dana sisa hibah yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2015 belum dipertanggungjawabkan sampai dengan semester I TA 2016. Pertanggungjawaban dana hibah tersebut terkendala dalam proses pengajuan pengesahan belanja (pengajuan SP2HL). 4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan maksimal masih terkendala dengan permasalahan yang masih bersifat koordinasi. Lambatnya penunjukan SK pejabat perbendaharaan, keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan lambatnya pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait masih terjadi pada penyerapan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyampaian saran sebagai berikut : 1. Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pengelola/manajemen dana BOS agar lebih aktif memberikan bimbingan teknis/penyuluhan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS ke sekolah negeri dan sekolah swasta. Selanjutnya, Pihak sekolah penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) agar meningkatkan koordinasi dengan para siswa, orang tua siswa dan pihak terkait untuk dapat menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menerima Bantuan Siswa Miskin. 2. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau sangat perlu untuk mendorong perkembangan wilayah dan secara langsung akan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu proses pengadaan barang dan jasa agar dilaksanakan dengan lebih cepat dan segera berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) apabila terdapat kendala dalam proses pengadaan. 3. Sisa dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2015 agar segera dipertanggungjawabkan dengan mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL). Apabila terdapat sisa dana hibah yang tidak dipergunakan, maka sisa dana hibah tersebut agar disetorkan ke rekening kas negara atau dikembalikan kepada pemberi hibah sebagaimana telah diatur pada surat perjanjian pemberian hibah. 4. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan aktif berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan dalam mengantisipasi secara dini permasalahan-permasalahan yang akan terjadi.
iii | daftar EPA
Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY
I
DAFTAR ISI
V
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL BAB I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
PENDAHULUAN
1 2 3 3
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN II
7
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA VS REALISASI ANGGARAN REVISI ANGGARAN PENGELOLAAN UP DAN GU DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN TAGIHAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAKSANAAN ANGGARAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM, POLITIK, DAN KEAMANAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB III. 3.1. 3.2.
1
LATAR BELAKANG TUJUAN WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PELAKSANAAN
BAB II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4
VII
PENUTUP
KESIMPULAN REKOMENDASI
7 8 9 10 11 13 14 14 15 17 17 19 19 20
v | daftar EPA
Daftar Gambar dan Tabel Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 7 Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 8 Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 9 Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 10 Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 11 Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan II-2016 3 Tabel 2 Komposisi Revisi DIPA Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 11 Tabel 3 Uang Persediaan Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 12 Tabel 4 Tambahan Uang Persediaan Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 12 Tabel 5 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 13
vii | daftar EPA
Bab I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Salah satu keberhasilan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dinilai dari pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik. Hal tersebut mendorong penyelesaian tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dan realisasi anggaran berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai kebijakan reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara telah dilaksanakan. Kebijakan dengan tujuan agar pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan akuntabel. Sistem penganggaran berbasis kinerja, perencanaan kas yang lebih baik, pelaksanaan lelang secara elektronik, perbaikan sistem yang mendukung kelancaran pencairan merupakan berbagai reformasi pengelolaan Keuangan Negara yang dibangun untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi saat ini masih relatif sama dengan periode-periode tahun anggaran sebelumnya. Berbagai masalah pelaksanaan anggaran yang masih sering terjadi hingga saat ini antara lain: a) penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun; b) keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan; c) keterlambatan pelaksanaan lelang; d) keterbatasan pengetahuan para pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan; e) keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan; f) penundaan penyelesaian pekerjaan dan masalah pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah maka diperlukan suatu proses pengendalian. Salah satu proses pengendalian dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja penerima APBN. Evaluasi pelaksanaan anggaran sangat penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran dalam periode yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi tersebut akan dilakukan suatu penilaian dan pengukuran terhadap pelaksanaan aggaraan dan diikuti dengan identifikasi serta analisis terhadap permasalahanpermasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi pelaksanaan anggaran ini sangat penting dilakukan sehingga perkembangan pelaksanaan anggaran dapat terlihat dan permasalahan yang timbul dapat teridentifikasi.
1 | isi EPA
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai evaluasi yang dilaksanakan terkait pelaksanaan anggaran adalah terkait penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isuisu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Kegiatan EPA serta pelaporan hasil pelaksanaannya dilaksanakan setiap triwulan. Penyusunan EPA secara Triwulanan dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan lebih cepat. Fokus utama EPA terutama EPA Triwulan II adalah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Triwulan II2016.
1.2. Tujuan Evaluasi pelaksanaan anggaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dalam penyusunan evaluasi tersebut antara lain: a. Identifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan kerja; b. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran; c. Menilai pelaksanaan anggaran. Penilaian mencakup apakah telah dilaksanakan dengan baik, mencapai target keluarannya, memenuhi tujuannya, memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya. d. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif; e. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode berikutnya; Selain tujuan tersebut, evaluasi pelaksanaan anggaran disusun untuk kepentingan manajerial. Kepentingan manajerial tersebut berkaitan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan APBN, antara lain: a. bagi Kementerian Keuangan, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan anggaran; b. bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bahan perumusan regulasi, strategi pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran;
2 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
c. bagi Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerjanya, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran beserta dengan persiapanpersiapan dalam perencanaan dan penganggaran di waktu yang akan datang; d. bagi Pemerintah Daerah terkait, K/L maupun satker yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan hal-hal teknis pelaksanaan keuangan pusat dan daerah sehingga dapat digunakan untuk mengharmonisasikan kebijakan fiskalnya; e. bagi masyarakat umum, sebagai alat kontrol pelaksanaan APBN yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah; f. bagi pihak Swasta, sebagai informasi terkait keikutsertaan dalam aktivitas pemerintah.
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada triwulan II tahun 2016 dilaksanakan dalam beberapa tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan satuan kerja dengan metode rapat koordinasi maupun Focus Group Discussion dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2016.
Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan II-2016 FGD 1. Focus Group Discussion Pelaksanaan Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Sosial 2. Rapat Koordinasi Terkait Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur 3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2016 4. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016 pada SKPD Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 5. Rapat Koordinasi Terkait Realisasi APBN dan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau
Pelaksanaan Waktu Tempat Selasa, 28 Juni 2016 Rabu, 29 Juni 2016 Rabu, 29 Juni 2016 Kamis, 30 Juni 2016 Rabu, 13 Juli 2016
Peserta 15 satker
Ruang Rapat 9 satker Kanwil DJPB Provinsi 11 satker Kepulauan Riau 30 satker Aula KPPN 19 satker Batam
1.4. Pelaksanaan Pelaksanaan rapat koordinasi maupun FGD selama triwulan II tahun 2016 telah dilaksanakan selama lima kali. Pelaksanaan rapat koordinasi maupun FGD tersebut adalah:
3 | isi EPA
a. Focus Group Discussion Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Sosial Latar belakang FGD ini adalah membahas pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dan bantuan sosial kepada sekolah swasta; pencairan dana dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah pada Madrasah; dan permasalahan pelaksanaan bantuan operasional sekolah dan bantuan sosial. Maksud kegiatan FGD adalah melakukan diskusi tentang pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan tujuan dilakukan FGD tersebut adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pencairan dana/penyaluran dana BOS dan BSM dan sekaligus memberikan langkah-langkah yang strategis dan tepat dalam proses penyaluran/pencairan dana BOS dan BSM. b. Rapat Koordinasi Terkait Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Latar belakang rapat ini merupakan bentuk koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur lingkup Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau terutama masih terdapat proyek yang belum dilakukan kontrak. Tujuan dilakukan rapat ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan langkah-langkah strategis dan tepat
dalam kegiatan
pelaksanaannya. c. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2016 Latar belakang rapat ini merupakan bentuk koordinasi terkait pelaksanaan dan pertangungjawaban kegiatan pembangunan pada sektor Polhukam. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pelaksaan anggaran di bidang penegakan hokum, politik dan keamanan. Rapat ini ditujukan untuk tahap awal evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2016 serta menekankan kembali mengenai target optimalisasi pelaksanaan anggaran. Target optimalisasi pelaksanaan anggaran 2016 adalah (a) penyelesaian program/ kegiatan pada sasaran prioritas (95%); (b) pelaksanaan program/kegiatan dan pembayaran tepat waktu (85%); dan (c) Kepatuhan pada peraturan/tata kelola pelaksanaan anggaran (90%). Target optimalisasi pelaksanaan anggaran tersebut dapat dicapai dengan menggerakkan pencapaian beberapa indikator, yang telah diberitahukan kepada peserta rapat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan perlunya pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 4 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
d. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016 Latar Belakang rapat ini merupakan bentuk pemantauan capaian kinerja pelaksanaan anggaran tersebut dan inventaris daftar permasalahan yang dialami oleh satker terkait pelaksanaan anggaran dan sebagai media komunikasi dan interaksi lintas satker, sehingga dapat saling membagikan pengalaman dalam mengatasi permalasahan terkait pelaksanaan anggaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh satker yang mengakibatkan tidak maksimalnya capaian kinerja pelaksanaan anggaran satker di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dilakukan rapat ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran dan memberikan langkah-langkah strategis dan tepat dalam kegiatan pelaksanaannya. e. Rapat Koordinasi Terkait Realisasi APBN dan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Latar belakang rapat ini merupakan bentuk koordinasi terkait pelaksanaan dan pertangungjawaban kegiatan pembangunan Satuan Kerja lingkup Kementerian Keuangan yang mendapatkan alokasi dana yang signifikan di Provinsi Kepulauan Riau namun penyerapan anggarannya masih rendah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan belanja modal pembangunan infrastruktur gedung/bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin pada 14 (empat belas) Satuan Kerja lingkup Kementerian Keuangan. Tujuan dilakukan rapat ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan langkah-langkah strategis dan tepat
dalam kegiatan
pelaksanaannya.
5 | isi EPA
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2.1. Pagu Anggaran Pagu anggaran adalah alokasi dana atau batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementeriaan Negara/Lembaga untuk setiap program pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan APBN. Pada tahun 2016, seluruh Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau memperoleh alokasi dana sebesar Rp.6.416,15 miliar.
Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau Dekonsentrasi 2.39%
Kantor Daerah 45.51%
Tugas Pembantuan 1.54%
Kantor Pusat 50.56%
Bantuan Sosial 0.11%
Lain-Lain 1.23% Pegawai 20.21%
Modal 31.49%
Barang 46.96%
Kewenangan Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
Pagu (Rp) 3,244,245,021,000 2,920,259,161,000 153,025,468,000 98,620,986,000
Jenis Belanja Pegawai Barang Modal Bantuan Sosial Lain-Lain
Pagu (Rp) 1,296,450,308,000 3,013,153,036,000 2,020,625,456,000 6,935,340,000 78,986,496,000
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Alokasi belanja APBN di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja pada kewenangan Kantor Pusat diikuti oleh kewenangan Kantor Daerah. Berdasarkan jenis belanja, alokasi belanja sebagian besar untuk membiayai
40 BA Lain 25.44%
BA112 27.96%
belanja barang dan belanja modal. Pagu terbesar di Provinsi Kepulauan Riau disusun oleh enam Kementerian Negara/Lembaga. Pagu tersebut memiliki porsi 74,56 persen dari total pagu anggaran di Provinsi Kepulauan
BA012 6.11% BA033 BA015 BA060 15.09% 6.58% 7.66% BA022 11.16%
7 | isi EPA
Riau. Pagu tertinggi adalah pagu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2.2. Realisasi Anggaran Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Negara/Lembaga melakukan realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan/kegiatannya. Di Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dilakukan oleh satuan-satuan kerja dibawah 46 Kementerian Negara/Lembaga.
Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 34.09%
37.73%
51.97%
25.04%
35.69% 24.37% 18.07%
10.81% 8.97%
KANTOR PUSAT
KANTOR DAERAH
Kewenangan Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
Pagu (Rp) 1,105,846,179,845 1,101,748,233,785 38,314,833,796 10,665,026,366
PEGAWAI
BARANG
MODAL
Jenis Belanja Pegawai Barang Modal Bantuan Sosial Lain-Lain
BANTUAN LAIN-LAIN SOSIAL
Pagu (Rp) 673,812,359,319 1,075,505,012,794 492,359,885,120 622,193,500 14,274,823,059
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Realisasi anggaran hingga triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp2.256,57 miliar atau sebesar 34,17 persen. Realisasi satker-satker Kewenangan Kantor Daerah dan Kantor Pusat merupakan realisasi yang cukup tinggi dengan penyerapan di atas 30 persen. Berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai memiliki realisasi tertinggi dengan tingkat penyerapan jauh di atas jenis belanja lain.
8 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau Dekonsentrasi 1.70%
Kantor Daerah 48.82%
Tugas Pembantuan 0.47%
Kantor Pusat 49.01%
Bantuan Sosial 0.03%
Lain-Lain 0.63% Modal 21.82%
Pegawai 29.86%
Barang 47.66%
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Realisasi anggaran hingga triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh realisasi satker-satker Kewenangan Kantor Daerah dan Kantor Pusat. Realisasi kedua jenis kewenangan tersebut menyumbang 97,83 persen dari total realisasi belanja. Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja barang merupakan realisasi terbesar dibanding jenis belanja lainnya diikuti oleh belanja pegawai dan belanja modal. Ketiganya menyumbang 99,34 persen realisasi belanja total di Provinsi Kepulauan Riau.
2.3. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA vs Realisasi Anggaran Hal III DIPA memuat informasi rencana penarikan yang dibuat oleh satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya dijadikan dasar atau standar dalam realisasi dana belanja. Deviasi atas besaran rencana ini akan menjadi indikator buruknya perencanaan anggaran dan tidak disiplinnya satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2016, diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi berkisar 27,11 persen. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Mei 2016 dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah terjadi pada bulan April 2016. Terjadinya deviasi ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya. Tingginya deviasi dipengaruhi oleh kurang baiknya perencanaan pada satuan kerja-satuan kerja pada jenis kewenangan Tugas Pembantuan dan Kantor Pusat.
9 | isi EPA
Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 14.48%
Januari -27.11%
-12.61%
-7.89%
Februari
Maret
-0.85% April
Mei
Jun -32.82%
-96.85%
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Sem-1
Dekonsentrasi
57.89%
6.83%
28.70%
8.15%
-12.43%
-32.82%
-3.85%
Kantor Daerah
18.35%
-6.90%
-14.08%
-0.98%
-11.81%
-33.11%
-12.45%
9.24%
-31.03%
-5.57%
-1.66%
-277.62%
-35.84%
-50.94%
Tugas Pembantuan 100% Sumber: PA Perbendaharaan
-25.77%
81.52%
12.02%
72.85%
72.55%
53.40%
Kantor Pusat
2.4. Revisi Anggaran Implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum optimal diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan anggaran yang masih kurang berkualitas sehingga dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi revisi anggaran (DIPA). Mayoritas revisi DIPA disebabkan oleh perencanaan satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang belum baik, walaupun tidak tertutup kemungkinan terjadi karena sebab yang lain. Perencanaan anggaran yang baik akan mendorong pelaksanaan anggaran yang baik. Oleh karena itulah perencanaan merupakan salah satu indikator kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran. Indikator tersebut menunjukkan apakah satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga serius dan bekerja dengan baik jauh sebelum pelaksanaan anggaran dilaksanakan.
10 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 125 94
94
86
72
9 Januari Februari
Maret
April
Mei
Juni
BA '112 '115 '068 '054 '042 '060 '018 '066 '015 '024 '059 '092 27BA
Satker 1 1 1 8 3 27 15 4 11 11 1 1 196
Revisi 6 4 3 22 8 63 34 9 22 22 2 2 280
Indeks 6.0 4.0 3.0 2.8 2.7 2.3 2.3 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 1.4
Sumber: PA Perbendaharaan
Hingga triwulan II-2016 telah terjadi revisi sebanyak 480 revisi. Revisi DIPA terbanyak terjadi pada bulan Juni. Hampir tiap bulan terjadi revisi dengan jumlah yang cukup banyak dengan jumlah di atas 70 revisi tiap bulannya. Berdasarkan indeks revisi, indeks terbesar terdapat pada BA 112 BP Batam yang memiliki indeks 6. Hal itu menunjukkan bahwa revisi pada BA tersebut sangat banyak yang memberikan gambaran bahwa perencanaan anggaran kurang maksimal sehingga dilakukan beberapa kali perubahan DIPA untuk menyesuaikan kebutuhan pada tahun berjalan.
Tabel 2 Komposisi Revisi DIPA Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau Kewenangan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
-
5
4
5
6
7
27
7
79
69
68
50
97
370
1
7
10
19
13
15
65
Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
Total
1
3
3
2
3
6
18
9
94
86
94
72
125
480
Sumber: OMSPAN
2.5. Pengelolaan UP dan GU Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) setelah digunakan minimal 50 persen. Maksimal pembayaran dengan UP kepada satu penerima paling banyak sebesar Rp.50 juta rupiah kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada akhir hari kerja,
11 | isi EPA
uang tunai yang berasal dari UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50 juta rupiah.
Tabel 3 Rincian Uang Persediaan hingga Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau BA
UP
Satker
44
39,619,809,500
415
GU Nihil
Setoran
231,841,000
61,381,250
Kode Nama Satker Satker 10 320094 Setda Provinsi Kepulauan Riau
BA
Total UP
Sisa UP
Setoran UP
GUP
39,326,587,250 Sisa UP
405
Batas Teguran
50,000,000
-
13 667785 Kanwilkumham Kepulauan Riau
10,000,000
83,250
9,916,750 sudah jatuh tempo
12 344826 Lanud Tanjungpinang
41,822,500
-
41,822,500 sudah jatuh tempo
55 320099 Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
53,000,000
-
53,000,000 sudah jatuh tempo
25 320515 Kantor Kemenag Kab.Kep.Anambas
10,000,000 2,500,000
7,500,000 sudah jatuh tempo
56 431020 Kantor Pertanahan Kab. Bintan
100,000,000
56 431020 Kantor Pertanahan Kab. Bintan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I 33 498585 Provinsi Kepulauan Riau 27 329001 Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
50,000,000 Potong 25%
- 100,000,000 sudah jatuh tempo
80,500,000
-
80,500,000 sudah jatuh tempo
260,000,000
- 260,000,000 sudah jatuh tempo
100,000,000
- 100,000,000 sudah jatuh tempo
Sumber: OMSPAN
Hingga triwulan II tahun 2016 terdapat 415 satker yang mengajukan uang persediaan. Dari seluruh UP tersebut terdapat sembilan UP yang mengalami keterlambatan pertanggung jawaban. Satu UP sudah dikenakan sanksi berupa pemotongan UP 25 persen dan delapan lainnya sudah jatuh tempo namun belum dikenakan sanksi.
Tabel 4 Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Selama Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau BA
013 Kemenkumham 015 Kemenkeu 025 Kemenag 032 Kemen Kelautan Perikanan 033 Kemen PUPR 040 Kemenpar 042 Kemenristekdikti
Satker
TUP
Setoran
Sisa
Status
2
128,455,000
-
128,455,000
OK
1
350,000,000
-
350,000,000
OK
1
65,200,000
-
65,200,000
OK
1
144,350,000
144,350,000
OK
1
258,684,000
1,800
258,682,200
Terlambat
1
200,000,000
-
200,000,000
OK
1
499,999,000
-
499,999,000
OK
8
1,646,688,000
1,800
1,646,686,200
Sumber: OMSPAN
Selama triwulan II tahun 2016 terdapat delapan satker yang mengajukan tambahan uang persediaan dengan total Rp1.646,69 juta. Dari delapan TUP tersebut terdapat satu TUP yang mengalami keterlambatan pertanggungjawaban. TUP tersebut berasal dari BA033 Kemen PUPR pada satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau (495370). TUP diajukan pada 10 Mei 2016 yang seharusnya
12 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
dipertanggungjawabkan pada 10 Juni 2016 namun hingga saat ini baru dilakukan setoran TUP sebesar Rp1.800.
2.6. Data Kontrak dan Penyelesaian Tagihan Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang jasa dan dalam bentuk penetapan keputusan. Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat lima hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatat dalam Kartu Pengawasan Kontrak di KPPN. Total data kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian adalah 705 kontrak. Keterlambatan tersebut terjadi pada 46 Kementerian Negara/Lembaga. Selama triwulan II2016 terjadi keterlambatan penyampaian data kontrak sebesar 60,41 persen. Terdapat sembilan Kementerian Negara/Lembaga yang keseluruhan ADK kontrak terlambat dilaporkan ke KPPN. Selain itu terdapat dua K/L yang keseluruhan ADK kontrak disampaikan ke KPPN sebelum batas akhir pengiriman ADK kontrak berlalu.
Tabel 5 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau BA 019 027
Ter Tidak Data Keter Ter Tidak Data Keter BA lambat Terlambat Kontrak lambatan lambat Terlambat Kontrak lambatan 3 3 100.00% 032 31 20 51 60.78% 5
-
040
5
100.00% 015
69
56
125
55.20%
3
060
76
-
3
100.00% 013
34
30
64
53.13%
-
76
100.00% 024
30
27
57
52.63%
067 089
1
-
1
100.00% 004
2
2
4
50.00%
112
2
-
2
100.00% 023
16
16
32
50.00%
115
7
-
7
100.00% 042
12
14
26
46.15%
2
-
2
100.00% 025
16
20
36
44.44%
116
2
-
2
100.00% 022
95
119
214
44.39%
026
13
1
14
92.86% 012
6
12
18
33.33%
054
24
2
26
92.31% 056
2
5
7
28.57%
010
7
1
8
87.50% 018
9
23
32
28.13%
033
197
48
245
80.41% 075
3
8
11
27.27%
066
3
1
4
75.00% 059
2
6
8
25.00%
092
3
1
4
75.00% 999
4
16
20
20.00%
068
2
1
3
66.67% 029
1
6
7
14.29%
076
2
1
3
66.67% 104
-
2
2
0.00%
005
13
7
20
65.00% 107
-
12
12
0.00%
8 Sumber: OMSPAN
5
13
61.54%
705
462
063
1167 60.41%
13 | isi EPA
2.7. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran masih dialami oleh satuan kerja yang melaksanakan kegiatan sehingga sasaran yang ingin dicapai belum terealisasi dengan maksimal. Beberapa permasalahan yang dialami pada tahun anggaran sebelumnya masih terjadi pada semester I TA 2016. Berbagai permasalahan tersebut
terkait kendala
administratif, koordinasi dengan pihak terkait, pengadaan barang jasa, dan adanya kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran.
2.7.1 Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Sosial Perkembangan umum penyerapan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) selama semester I tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang kurang optimal. Gambaran Umum penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah realisasi yang relatif lambat pada penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) lingkup Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada sekolah Negeri. Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya pencairan dana Bantuan Operasional (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagai berikut: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) a. Terdapat beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama yang ragu-ragu untuk membiayai beberapa kegiatan sekolah karena pemahaman yang kurang komprehensif tentang penggunaan dana BOS. b. Sebagian besar dana BOS baru direalisasikan pada awal Semester II tahun 2016 karena banyak kegiatan operasional sekolah pada awal semester II tahun 2016 yaitu operasional untuk kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. c. Lambatnya pertanggungjawaban dana Tim Manajemen BOS. Dana untuk kegiatan manajemen BOS telah dilaksanakan namun belum dipertanggungjawabkan karena persepsi satuan kerja yang ingin mempertangungjawabkan dana sekaligus untuk menghindari kerepotan dalam menyusun pertanggungjawaban. d. Kemampuan/kompetensi Bendahara pengelola penggunaan dana BOS di sekolah swasta sangat terbatas sehingga proses penyusunan pertanggungjawaban sering terlambat dan sering terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut akan memperlambat pencairan dana pada tahap selanjutnya.
14 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
e. Terdapat dana BOS untuk belanja modal yaitu untuk pengadaan buku kurikulum 2013 yang tidak dapat dicairkan karena pengadaan buku tersebut hanya dilakukan secara terpusat di Jakarta dan sampai saat ini petunjuk teknisnya belum ada dan masih menunggu dari Kantor Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan Siswa Miskin (BSM) a. Persyaratan penerima manfaat BSM adalah siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau orang tua siswa yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Berdasarkan hasil pendataan ulang terhadap siswa/ orang tua siswa, sangat sedikit siswa/orang tua siswa yang memiliki kartu KIP/KKS/KPS. b. Siswa/orang tua siswa tidak memiliki KIP/KKS/KPS dapat menerima BSM namun harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa. Pada praktiknya, Siswa/orang tua siswa enggan/tidak menyiapkan SKTM tersebut. c. Terdapat kendala yang dihadapi sekolah dalam membuka rekening siswa penerima Bansos. Koordinasi dengan siswa/orang tua sudah intensif dilakukan namun siswa/orang tua siswa enggan untuk melakukan pembukaan rekening. d. Kesalahan pemahaman terhadap pencairan dana BSM oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau/MIN/MTsN/MAN. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau/MIN/MTsN/MAN menganggap bahwa pencairan dana BSM dapat dilakukan setelah kuota sejumlah siswa yang ditetapkan harus seluruhnya memenuhi syarat penerima BSM dan selanjutnya baru dilakukan pencairan dana secara lengkap. e. Untuk sekolah-sekolah yang mempunyai Filial, yaitu MAN Tanjungpinang (filial di Tanjung Balai Karimun), MAN Batam (Filial di Batam) dan MTsN Batam (Filial di Batam) mengalami kesulitan dalam mempercepat pengumpulan kelengkapan persyaratan penerima bantuan sosial karena seringnya ditemukan kesalahan dalam dokumen/berkas yang diperlukan sehingga pengiriman berkas sering dilakukan berulang-ulang.
2.7.2 Pembangunan Infrastruktur Perkembangan umum penyerapan alokasi belanja modal khususnya pembangunan infrastruktur hingga triwulan II-2016 relatif masih rendah. Permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran sebagai berikut: Infrastruktur Jalan dan Jembatan a. Keterlambatan proses lelang yang baru dimulai pada bulan Februari akibat perubahan paket kegiatan sehingga kontrak baru dimulai pada bulan April sampai awal Juli 2015.
15 | isi EPA
b. Terdapat 1 (satu) paket pembangunan Fly Over Simpang Kabil (MYC) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau belum dilakukan lelang, dikarenakan menunggu surat rekomendasi/izin dari Kementerian Keuangan. c. Pekerjaan pembangunan rumah susun mahasiswa pada Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau tidak dilaksanakan pekerjaannya karena belum adanya izin dari Bappeda Provinsi Kepulauan Riau. d. Pekerjaan kualitas rumah swadaya 2000 unit, belum dilakukan dikarenakan masih dalam tahap verifikasi dan pendataan masyarakat yang akan menerima bantuan. e. Akibat adanya penghematan anggaran dan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagian pekerjaan pembangunan infrastruktur dibatalkan pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Infrastruktur Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara a. Pekerjaan lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan laut belum dikontrakkan karena anggaran dalam DIPA masih dalam status blokir. Permasalahan lahan untuk pembangunan infrastruktur belum diselesaikan dan belum tercatat sebagai aset daerah oleh Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau). Permasalahan tersebut terjadi pada satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang. b. Akibat adanya penghematan anggaran dan instruksi dari Kementerian Perhubungan, sebagian pekerjaan pembangunan infrastruktur dibatalkan pada Satker Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban. c. Adanya proses jadwal ulang lelang, dikarenakan adanya gagal lelang, permasalahan terjadi pada satker Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Kepri. Infrastruktur Gedung dan Bangunan a. Keterlambatan proses lelang pengadaan akibat tidak sesuai antara perencanaan yang sudah dianggarkan dengan kondisi dilapangan jadi perlu direvisi ulang. b. Pekerjaan pembangunan gedung yang tidak terealisasi (batal) permasalahan pada satker. c. Adanya penghematan pagu anggaran K/L yang berakibat terjadinya perubahan perubahan perencanaan pengadaan dan pembatalan sebagian pekerjaan, permasalahan pada saker. d. DIPA belum bisa direalisasi menunggu penyelesaian revisi self blocking di DJA. e. Pekerjaan proses lelang diulang kembali akibat adanya gagal lelang. f.
Kesiapan SDM melaksanakan kegiatan, dan imbas mutasi pegawai.
16 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
2.7.3 Pelaksanaan Anggaran di Bidang Penegakan Hukum, Politik, dan Keamanan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran sebagai berikut: a. Pertanggungjawaban sisa Hibah Pilkada TA 2015 untuk beberapa satker masih dalam proses. KPU Provinsi Kepri telah menyetorkan sisa dana ke Kas Pemda sebesar Rp18,7 miliar dan mengajukan SP4HL pada tanggal 24 Juni 2016. KPU Natuna dan KPU Lingga masih menjalani proses pertanggungjawaban di KPPN. b. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengalami kekurangan personil sarana prasarana sehingga terdapat kegiatan yang terlambat/terhambat. c. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan proses revisi di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk optimalisasi sisa kontrak, yang memunculkan Keluaran baru sebagai hasil optimalisasi proyek. Berdasarkan revisi tersebut, terdapat pemblokiran terkait pengematan anggaran (self-blocking) senilai Rp268 juta pada kegiatan pengawasan pembangunan. Menurut informasi Eselon I, masih akan dilaksanakan revisi penghematan tambahan. Pembangunan gedung kantor sedikit terhambat karena persetujuan konsultan pengawas yang lambat, sehingga perkembangan fisik baru mencapai 32,5 persen akhir Juni 2016. Kendala lain dalam pelaksanaan anggaran adalah adanya penghematan/ pemotongan anggaran yang menjadikan serapan Belanja Barang berupa perjalanan dinas dilakukan seefisien mungkin. d. Pada tanggal 28 Juni 2016 sudah mengajukan SP2HL ke KPPN untuk pengesahan belanja, namun terkendala penyelesaian di Panwaslu Batam mengingat ada hibah yang belum direvisi. Revisi akan segera diajukan sehingga SP2HL dan SP4HL dapat segera diproses.
2.7.4 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Perkembangan umum penyerapan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selama semester I tahun 2016 menunjukkan gambaran umum penyerapannya relatif rendah/lambat. Permasalahan-permasalahan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyampaikan yang menyebabkan rendahnya pencairan dana pada periode Semester I Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: a. Rendahnya penyerapan anggaran pada satuan kerja karena beberapa kegiatan yang baru terlaksana pada bulan Mei 2016 sehingga pertanggungjawaban baru dilaksanakan pada Semester II tahun 2016. b. Rendahnya penyerapan anggaran semester I tahun 2016 karena dipengaruhi oleh keterlambatan DIPA diterima satuan kerja, dan keterlambatan SK Perubahan Pejabat Perbendaharaan.
17 | isi EPA
c. Terdapat alokasi dana yang diblokir Mandiri (self blocking). d. Beberapa kegiatan masih dalam proses lelang. e. Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan terlambat diterima dari Kantor Pusat Kementerian Negara/Lembaga dan terdapat perubahan pada petunjuk teknis yang sudah diterima. f.
Beberapa kegiatan yang bersifat koordinasi dengan pihak terkait baru dilaksanakan pada Semester II Tahun 2016. Kegiatan koordinasi tersebut berupa pertemuan dalam masalah pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
g. Terdapat Bantuan Sosial yang belum terserap, karena masih adanya tahapan proses identifikasi ulang kepada penerima Bansos.
18 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Bab III. Penutup 3.1. Kesimpulan Setelah dilakukan rapat koordinasi dan focus group discussion terkait pelaksanaan anggaran pada beberapa satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga maka dapat diambil kesimpulan terkait pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. 1. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih mengalami kendala karena pengelola dana BOS pada sekolah negeri dan swasta tidak mempunyai pemahaman yang komprehensif sehingga terkendala dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Permasalahan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) masih terkendala karena sedikit siswa yang dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan untuk memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Program Keluarga Harapan (PKH) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 2. Dana insfrastruktur belum terserap secara optimal karena beberapa kendala yang dialami satuan kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan pelaksanaan lelang dan masih ditemukannya lelang yang dilakukan secara berulang-ulang masih menjadi faktor yang menghambat kelancaran penyerapan anggaran. Di sisi lain, adanya dana blokir dan blokir mandiri (self blocking) memberikan kontribusi tidak maksimalnya penyerapan anggaran infrastruktur. 3. Dana sisa hibah yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2015 belum dipertanggungjawabkan sampai dengan semester I TA 2016. Pertanggungjawaban dana hibah tersebut terkendala dalam proses pengajuan pengesahan belanja (pengajuan SP2HL). 4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan maksimal masih terkendala dengan permasalahan yang masih bersifat koordinasi. Lambatnya penunjukan SK pejabat perbendaharaan, keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan lambatnya pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait masih terjadi pada penyerapan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
19 | isi EPA
3.2. Rekomendasi Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kesimpulan pada kegiatan rapat koordinasi dan focus group discussion, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau memberikan beberapa rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. Rekomendasi tersebut adalah: 1. Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pengelola/manajemen dana BOS agar lebih aktif memberikan bimbingan teknis/penyuluhan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS ke sekolah negeri dan sekolah swasta. Selanjutnya, Pihak sekolah penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) agar meningkatkan koordinasi dengan para siswa, orang tua siswa dan pihak terkait untuk dapat menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menerima Bantuan Siswa Miskin. 2. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau sangat perlu untuk mendorong perkembangan wilayah dan secara langsung akan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu proses pengadaan barang dan jasa agar dilaksanakan dengan lebih cepat dan segera berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) apabila terdapat kendala dalam proses pengadaan. 3. Sisa dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2015 agar segera dipertanggungjawabkan dengan mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL). Apabila terdapat sisa dana hibah yang tidak dipergunakan, maka sisa dana hibah tersebut agar disetorkan ke rekening kas negara atau dikembalikan kepada pemberi hibah sebagaimana telah diatur pada surat perjanjian pemberian hibah. 4. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan aktif berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan dalam mengantisipasi secara dini permasalahan-permasalahan yang akan terjadi.
20 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
