KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT BIRO UMUM
LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D. TRIWULAN III TAHUN 2014
OKTOBER 2014 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1 1
LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D. TRIWULAN III TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pada setiap satuan kerja dan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana kegiatan, serta menindaklanjuti rekomendasi Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Nomor S-6274/PB/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Tindak lanjut pengesahan APBN-P Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014. Laporan ini berisi evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan belanja dan penyelesaian tagihan s.d. Triwulan III pada Tahun 2014. Penyusunan laporan ini ditujukan diantaranya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran; membangun awareness pelaksana kegiatan untuk segera menyelesaikan tagihan yang tertunda atas kegiatan-kegiatan/kontrak yang telah dilaksanakan, dan untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran dan menyusun rekomendasi terkait penyelesaian tagihan. Dengan penyusunan laporan ini diharapkan agar pelaksanaan anggaran dan penyelesaian dokumen pembayaran s.d. akhir tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dengan tetap memperhatikan akuntabilitas belanja yang dilaksanakan dan memperhatikan kualitas belanja yang dilakukan, yaitu dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.
Jakarta, Oktober 2014 Kepala Biro Umum
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Nomor S-6274/PB/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Tindak lanjut pengesahan APBN-P Tahun 2014, telah menyampaikan beberapa rekomendasi berupa langkah-langkah penting yang perlu dilaksanakan dalam rangka memperlancar pelaksanaan anggaran. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja secara rutin s.d. akhir Tahun Anggaran untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana kegiatan. Selain itu, penyusunan laporan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor lainnya, diantaranya rendahnya tingkat penyerapan anggaran, yang s.d. bulan September/ Triwulan III TA 2014 hanya mencapai 38,69%; adanya trend tingkat penyerapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun; dan kemungkinan terulangnya trend penumpukan dokumen tagihan pembayaran pada akhir tahun.
B. TUJUAN Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ini dibuat terutama sebagai alat untuk melakukan diagnosis terhadap pelaksanaan anggaran, sekaligus sebagai laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dengan kata lain laporan ini merupakan laporan manajerial untuk mendukung pengambilan kebijakan, terutama pada aspek pelaksanaan anggaran. Sebagai laporan diagnosis pelaksanaan anggaran, laporan ini menyajikan capaian-capaian dan permasalahanpermasalahan pelaksanaan anggaran. Demikian pula, sebagai laporan monitoring evaluasi, laporan ini menyajikan hasil monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan anggaran merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan pemantauan, pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan data-data pelaksanaan anggaran, serta permasalahan-permasalahannya. Sedangkan evaluasi pelaksanaan anggaran adalah suatu proses kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap penyerapan anggaran diikuti dengan analisis hal-hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Dengan demikian, laporan ini setidaknya dibuat untuk beberapa tujuan di bawah ini: 1. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar tingkat penyerapan dapat optimal. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran; 3. Membangun awareness pelaksana kegiatan untuk segera menyelesaikan tagihan yang tertunda atas kegiatan-kegiatan/kontrak yang telah dilaksanakan. 4. Untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran dan menyusun rekomendasi terkait penyelesaian tagihan.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2 2
C. METODE Metode yang digunakan dalam penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2014 ini adalah deskriptif analitis terhadap belanja. Pelaksanaan belanja disajikan melalui deskripsi atas pagu DIPA 2014, kondisi penyerapan anggaran s.d. Triwulan III pada tahun anggaran 2014, sekaligus menganalisis faktor-faktor penyebab dari rendahnya penyerapan anggaran. Selain itu disajikan pula prognosisi atau proyeksi penyerapan anggaran s.d. akhir tahun 2014 berdasarkan trend yang terjadi s.d. Triwulan III TA 2014.
D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup evaluasi adalah sebatas penelaahan terhadap realisasi belanja dan dokumendokumen pembayaran. Hal ini diperlukan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan proses penyelesaian tagihan yang dilakukan selama tahun 2014 s.d. Triwulan III pada satker-satker di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3 3
BAB II IKHTISAR HASIL REVIU
A. PAGU ANGGARAN Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.
Dari Tahun Anggaran (TA) 2012 s.d. 2014, Belanja Barang menjadi jenis belanja dengan porsi terbesar dari komposisi pagu Kemenko Bidang Perekonomian yaitu rata-rata 80% dari total pagu, sebagaimana terlihat dalam grafik 1. Adapun Modal menjadi jenis belanja dengan komposisi terendah, dengan rata-rata kurang dari 20% dari total pagu.
Total pagu anggaran tersebut terbagi dalam 2 Satuan Kerja (Satker), dimana Satker Menko Bidang Perekonomian(Kode Satker 427752) memberikan sumbangan pagu signifikan terhadap keseluruhan total pagu, yaitu mencapai 96%.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4 4
B. REVISI ANGGARAN Sampai dengan Triwulan III 2014 telah terjadi 20 kali revisi yang terbagi dalam 5 Revisi DIPA untuk Satuan Kerja 427752, dan 2 Revisi DIPA untuk Satuan Kerja 427755. No.
Tanggal
Uraian Revisi
Revisi I
21 Februari 2014
Penambahan anggaran hibah EITI Phase II, pergeseran dalam satu dan/antar keluaran (output) pada satu kegiatan serta penyesuaian akun pada alokasi anggaran Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Revisi II
24 April 2014
Pergeseran anggaran dalam satu dan/antar keluaran (output) dalam satu kegiatan
Revisi III
3 Juni 2014
Pemotongan dana secara mandiri (self blocking) untuk persiapan penetapan APBN-P 2014
Revisi IV
27 Juni 2014
Penambahan anggaran terkait dana hibah EITI
Revisi V
27 Juni 2014
Penetapan DIPA Revisi atas penetapan APBN-P 2014
Adapun untuk Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan dua kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut : 1) Revisi DIPA ke-1 tanggal 3 Juni 2014 Revisi ini mengenai Revisi Anggaran Penghematan Kemenko Bidang Perekonomian untuk Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. 2) Revisi DIPA ke-2 tanggal 27 Juni 2014 Revisi ini mengenai Revisi Buka Blokir Penghematan atau Pemotongan Anggaran untuk Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Dari jumlah 20 revisi pada kedua Satker tersebut, revisi terbesar terjadi pada jenis revisi geser akun perjalanan dinas. Revisi terbanyak dilakukan oleh satker 427752, dengan jumlah mencapai 18 kali, seperti data dalam tabel berikut.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5 5
C.
REALISASI ANGGARAN
C.1. Capaian Realisasi Belanja s.d. Triwulan III TA 2012-2014 Perbandingan capaian realisasi belanja s.d. Triwulan III pada tahun 2012 s.d. 2014 dapat dilihat dalam grafik 2. Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada Triwulan III tahun 2014 merupakan capaian nominal tertinggi realisasi pada Triwulan III dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian secara persentase, capaian persentase realisasi pada Triwulan III Tahun 2014 merupakan capaian persentase yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Hal ini mengingat bahwa nilai pembagi dalam penghitungan persentase realisasi, yaitu besaran pagu pada tahun 2014 merupakan pagu yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
C.2. Trend Capaian Realisasi Belanja per bulan TA 2012-2014 Jika dilihat dari trend capaian realisasi per bulan pada tahun 2012 s.d. 2014, capaian realisasi per bulan pada tahun 2014 (s.d. bulan September 2014) menunjukkan pola yang relatif sama dengan pola capaian realisasi pada tahun 2013, sebagaimana dalam grafik di bawah ini. Pada tahun 2012, peningkatan capaian realisasi per bulan secara signifikan mulai terjadi sejak bulan Juli yang telah dapat mencapai 36,94%, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014, capaian persentase realisasi di atas 35% baru terjadi pada bulan September atau pada akhir Triwulan III.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6 6
C.3. Capaian Realisasi Belanja per Program Pagu anggaran pada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian terbagi dalam 3 program, dengan persentase capaian realisasi terbesar s.d. Triwulan III tahun 2014 adalah program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Satker 427752, yang telah mencapai 79,77%. Adapun untuk program dengan pagu terbesar yaitu Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, masing-masing terealisasi sebesar 33,43% dan 47,84% pada Satker 427752, dan 427755. No. A.
Kode Satker /Program
Uraian Program
Pagu Anggaran
Realisasi Belanja (Neto)
Sisa Pagu
% Realisasi
Satker 427752 (Menko Bidang Perekonomian) 1
427752.KP.01.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
Rp
107.972.678.000 Rp
2
427752.KP.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian
Rp
1.204.300.000 Rp
3
427752.KP.06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Rp
B.
49.416.884.884 Rp
58.555.793.116
45,77%
Rp
243.626.000
79,77%
173.223.155.000 Rp
57.916.796.659 Rp
114.483.426.819
33,43%
10.700.000.000 Rp
5.118.907.747 Rp
5.581.092.253
47,84%
178.863.938.188
38,69%
960.674.000
Satker 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) 1
427755.KP.06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Rp
TOTAL REALISASI BELANJA S.D. 31 AGUSTUS 2014
Rp
293.100.133.000
Rp
113.413.263.290
Rp
C.4. Capaian Realisasi Belanja Per Unit Kerja Untuk capaian realisasi berdasarkan unit kerja, persentase capaian realisasi terbesar adalah pada Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi teknologi, dan Kawasan Ekonomi, yaitu sebesar 54,11%. Hal ini dapat dimaklumi mengingat besaran pagu pada unit tersebut merupakan yang terendah diantara unit-unit kerja lainnya. Capaian persentase realisasi terendah adalah pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
7 7
Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu sebesar 20,88%. Hal ini selain dikarenakan pagu yang relatif besar dibandingkan dengan kedeputian lainnya, juga disebabkan masih belum dapat digunakannya anggaran sebesar Rp 31.221.040.000,00 pada Output Cadangan pada Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta (Kode 2527). Untuk besaran nominal realisasi paling besar dicapai pada unit Sekretariat, dengan capaian persentase realisasi sebesar 46,14%. Sedangkan nominal realisasi terendah adalah pada Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi teknologi, dan Kawasan Ekonomi. Rincian capaian realisasi anggaran per unit kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
1
2
Satuan Kerja 427752 (Menko Bidang Perekonomian)
PAGU ANGGARAN
3
REALISASI REALISASI % PENGEMBALIAN BELANJA s.d. BELANJA S.D. REALISASI SISA ANGGARAN BELANJA SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO) (BRUTO) 7
8
282.400.133.000
108.936.818.907
4
(642.463.364)
5
108.294.355.543
6
38,35%
173.463.314.093
(104.882.795)
50.377.558.884
46,14%
58.694.536.321
4.652.978.471
44,31%
5.847.021.529
1
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
109.176.978.000
50.482.441.679
2
Kedeputian Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter
10.500.000.000
4.652.978.471
3
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
10.600.000.000
4.203.165.624
(4.044.000)
4.199.121.624
39,61%
6.396.834.376
4
Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
23.124.315.000
9.878.791.406
(1.621.035)
9.877.170.371
42,71%
13.245.523.594
5
Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi
6.900.000.000
3.768.255.474
(34.657.300)
3.733.598.174
54,11%
3.131.744.526
6
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan
19.500.000.000
10.836.205.336
(290.562.500)
10.545.642.836
54,08%
8.663.794.664
7
Kedeputian Bidang Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah
86.998.840.000
18.364.312.713
(199.341.823)
18.164.970.890
20,88%
68.634.527.287
8
Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
15.600.000.000
6.750.668.204
(7.353.911)
6.743.314.293
43,23%
8.849.331.796
10.700.000.000
5.299.375.905
(180.468.158)
5.118.907.747
47,84%
5.400.624.095
10.700.000.000
5.299.375.905
(180.468.158)
5.118.907.747
47,84%
5.400.624.095
293.100.133.000
114.236.194.812
(822.931.522)
113.413.263.290
38,69%
178.863.938.188
Satuan Kerja 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) 1
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus TOTAL REALISASI BELANJA s.d. 30 SEPTEMBER 2014
-
D. KETEPATAN RENCANA PENARIKAN DANA Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan selama Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2014, diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana per bulan dengan realisasi, yaitu berkisar 65,49%, dengan tingkat ketepatan tendah yaitu pada bulan Agustus 2014 yang sebesar 42,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya. Jika dilihat tren ketepatan perencanaan penarikan dana tahun 2013 dan 2014 menunjukan pola yang mirip, dimana diperkirakan terjadi deviasi yang sangat besar di akhir tahun anggaran 2014, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2013. Deviasi yang besar pada akhir tahun akan menimbulkan potensi terjadinya penumpukan dokumen pembayaran pada akhir tahun. Hal ini perlu diantisipasi oleh pelaksana kegiatan dalam rangka menghindari tidak terselesaikannya tagihan pada akhir tahun anggaran.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8 8
Dengan meneliti pada akumulasi rencana penarikan kas dengan capaian realisasi anggaran, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata tingkat ketepatan antara rencana dengan realisasi bulanan berkisar 65,25% dengan tingkat ketepatan terendah yaitu pada bulan Januari 2014 yang sebesar 48,22%.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
9 9
E.
PENYELESAIAN DOKUMEN PEMBAYARAN Penyelesaian dokumen pembayaran dapat digunakan untuk mengevaluasi sebaran pertanggungjawaban belanja pada setiap tahun anggaran. Dalam periode tiga tahun terakhir, sebaran dokumen pembayaran per bulan pada tahun 2012 merupakan sebaran yang terlandai peningkatannya, dimana peningkatan dokumen pada bulan Desember 2012 hanya meningkat sebanyak 204 dokumen dibandingkan dokumen pembayaran pada bulan November 2012. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan peningkatan dokumen pembayaran pada bulan Desember 2013, dimana mengalami peningkatan sebanyak lebih dua kali lipat dokumen pada bulan November 2013, dengan peningkatan sebesar 941 berkas. Jika dilihat trend selama 3 tahun terakhir, maka diproyeksikan bahwa pada akhir TA 2014 peningkatan jumlah dokumen pembayaran akan relatif sama dengan pola realisasi pada akhir TA 2013 yakni mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Desember.
Untuk sebaran dokumen pembayaran per satuan kerja s.d. Triwulan III tahun 2014, jumlah dokumen pembayaran per bulan pada Satker 427752 (Menko Bidang Perekonomian) lebih fluktuatif dibandingkan dengan Satker 427755 (Sekretariat Denas KEK), sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Hal ini mengingat banyaknya jumlah kegiatan dan output pada Satker 427752, yaitu 50 Kegiatan, dibandingkan dengan 1 Kegiatan pada Satker 427755.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10 10
F.
WAKTU PEMROSESAN DOKUMEN PEMBAYARAN Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembayaran suatu tagihan dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas dokumen pembayaran s.d. Semester II tahun 2014, rentang waktu yang dibutuhkan antara pelaksanaan kegiatan dengan penyusunan dokumen tagihan pada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan berupa Surat permintaan Pembayaran (SPP) adalah proses yang memakan waktu paling lama, yaitu rata-rata 29,78 hari. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesadaran dari pelaksana kegiatan untuk segera mempertanggungjawabkan dan/atau melengkapi dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan atau belanja yang dilaksanakan.
Hal tersebut didukung dengan bukti lain berupa adanya rentang waktu antara jadwal pembayaran dengan realisasi pembayaran pada tagihan-tagihan kontraktual, diantaranya terlihat dalam tabel berikut.
Sampai dengan laporan ini diturunkan, masih terdapat tagihan-tagihan kontraktual yang belum ditagihkan/dibayarkan, sedangkan jadwal pembayaran yang seharusnya sudah lewat, sebagaimana disampaikan dalam lampiran laporan ini. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11 11
G. PROGNOSIS PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULAN IV TA 2014 Dalam 3 tahun terakhir, capaian realisasi anggaran relatif jauh dibawah target penarikan dana yang disusun. Hal tersebut mengkonfirmasi simpulan bahwa jumlah pagu anggaran jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan penyerapan yang dimiliki.
Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan, proyeksi capaian realisasi anggaran pada akhir tahun 2014 berkisar diantara 80-95%. Namun, berdasarkan prognosis penyerapan yang dilakukan dengan memperhatikan trend yang ada, makan diperkirakan capaian realisasi anggaran pada akhir tahun 2014 akan mencapai di kisaran 70% sebagaimana dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
12 12
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN Ketepatan rencana penarikan kas yang disusun dengan realisasi mengalami deviasi yang sangat besar. Hal ini menunjukkan perencanaan dan penjadwalan kegiatan yang dilakukan masih belum baik. Jika dilihat tren ketepatan rencana penarikan kas, dimana pada tahun 2013 dan 2014 menunjukan pola yang serupa, maka diperkirakan akan terjadi deviasi yang sangat besar di akhir TA 2014. Berdasarkan prognosis yang dilakukan, diproyeksikan capaian realisasi pada bulan Desember 2014 akan mencapai kurang lebih 70%. Deviasi yang besar pada akhir tahun tersebut diperkirakan akan menimbulkan potensi penumpukan dokumen pada bulan Desember 2014. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan mendispersi penyelesaian dokumen tagihan/SPP atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. September 2014 untuk ditagihkan segera pada bulan Oktober dan November 2014. Lebih lanjut d
B. REKOMENDASI Dari hasil reviu dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam laporan ini, baik untuk tahap perencanaan anggaran, maupun tahap pelaksanaan anggaran, yaitu : 1.
Tahap perencanaan Tahun Anggaran 2014 a. Memperhatikan dan memperhitungkan sisa pagu anggaran yang tersedia ketika mengajukan revisi anggaran; b. Tidak melakukan revisi terhadap paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau telah direalisasikan pembayanrannya sehingga terjadi pagu minus; c. Dalam hal terjadi pagu minus, agar dapat segera berkoordinasi dengan Bagian Keuangan.
2. Tahap Pelaksanaan Tahun Anggaran 2014 a. Melaksanakan kegiatan/keluaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam rencana kegiatan dan melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal dalam rencana penarikan dana; b. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa yang masih akan dilaksanakan; c. Mempercepat pelaksanaan kegiatan/keluaran yang tidak terikat waktu dan memastikan ketercapaian target realisasi secara proporsional untuk menghindari penumpukan pembayaran/pencairan dana di akhir tahun; d. Mempercepat proses penyelesaian tagihan dan permintaan pencairan dana atas kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan tetapi belum dipertanggungjawabkan. e. Melaksanakan kegiatan/keluaran secara efektif dan efisien untuk memastikan ketercapaian output. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
13 13
f.
Tetap memperhatikan kualitas belanja yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsipprinsip pengelolaan keuangan negara. Salah satunya dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S-667/MK.02/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Pengendalian dan Penghematan Perjalanan Dinas dan Meeting/konsinyering dalam APBN-P Tahun 2014.
-- **--
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
14 14
LAMPIRAN
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
15 15
LAPORAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BERDASARKAN UNIT ESELON I DAN KODE KEGIATAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 30 SEPTEMBER 2014 (dalam rupiah) UNIT ESELON I
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI BELANJA S.D. SEPTEMBER 2014 (BRUTO)
PENGEMBALIAN BELANJA
1
2
3
4
8
9
2486
Peningkatan Pelayanan Perencanaan
2488
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)
2491
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Sarpras)
2487
Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan
2489
Pengawasan Inspektorat
2490
Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian
6.300.000.000
2.494.205.615
88.272.678.000
41.184.641.868
1.204.300.000
960.674.000
10.000.000.000
4.476.136.482
600.000.000
REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO) 10
-
11
SISA ANGGARAN 12
2.494.205.615
39,59%
3.805.794.385
41.175.061.673
46,65%
47.088.036.132
960.674.000
79,77%
243.626.000
(84.938.900)
4.391.197.582
43,91%
5.523.863.518
203.054.293
(3.362.300)
199.691.993
33,28%
396.945.707
2.800.000.000
1.163.729.421
(7.001.400)
1.156.728.021
41,31%
1.636.270.579
109.176.978.000
50.482.441.679
(104.882.795)
50.377.558.884
46,14%
58.694.536.321
(9.580.195) -
Sekretariat
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kedeputian Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter
2492
Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.900.000.000
689.409.768
-
689.409.768
36,28%
1.210.590.232
2497
Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran
1.600.000.000
577.542.901
-
577.542.901
36,10%
1.022.457.099
2498
Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN
1.100.000.000
618.779.558
-
618.779.558
56,25%
481.220.442
2501
Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah
2.200.000.000
1.230.015.814
-
1.230.015.814
55,91%
969.984.186
2503
Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal
1.100.000.000
654.863.808
-
654.863.808
59,53%
445.136.192
2517
Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
1.500.000.000
486.598.784
-
486.598.784
32,44%
1.013.401.216
2518
Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
1.100.000.000
395.767.838
-
395.767.838
35,98%
704.232.162
10.500.000.000
4.652.978.471
-
4.652.978.471
44,31%
5.847.021.529
Kedeputian Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter
Halaman 1
UNIT ESELON I
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI BELANJA S.D. SEPTEMBER 2014 (BRUTO)
PENGEMBALIAN BELANJA
1
2
3
4
8
9
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi
10
11
SISA ANGGARAN 12
2508
Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan
1.900.000.000
778.393.797
-
778.393.797
40,97%
1.121.606.203
2516
Koordinasi Kebijakan Pangan
2.600.000.000
731.301.213
-
731.301.213
28,13%
1.868.698.787
2524
Koordinasi Kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan
2.100.000.000
984.052.086
-
984.052.086
46,86%
1.115.947.914
2525
Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
2.100.000.000
1.099.033.079
(3.364.000)
1.095.669.079
52,17%
1.000.966.921
2528
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati
1.900.000.000
610.385.449
(680.000)
609.705.449
32,09%
1.289.614.551
10.600.000.000
4.203.165.624
(4.044.000)
4.199.121.624
39,61%
6.396.834.376
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO)
2493
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati
1.000.000.000
364.916.540
-
364.916.540
36,49%
635.083.460
2494
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi
1.000.000.000
448.559.927
-
448.559.927
44,86%
551.440.073
2502
Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan
3.100.000.000
1.131.817.864
1.130.670.904
36,47%
1.968.182.136
2504
Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan
1.600.000.000
523.092.327
523.092.327
32,69%
1.076.907.673
2509
Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi
4.000.000.000
1.724.122.480
1.723.648.405
43,09%
2.275.877.520
2515
Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi
1.600.000.000
781.111.582
-
781.111.582
48,82%
818.888.418
2526
Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara
1.600.000.000
600.158.709
-
600.158.709
37,51%
999.841.291
2502. Hibah
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
9.224.315.000
4.305.011.977
-
4.305.011.977
46,67%
4.919.303.023
Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
23.124.315.000
9.878.791.406
(1.621.035)
9.877.170.371
42,71%
13.245.523.594
2505
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur
1.100.000.000
466.215.793
(631.500)
465.584.293
42,33%
633.784.207
5226
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis
1.400.000.000
880.176.746
(545.700)
879.631.046
62,83%
519.823.254
5227
Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri
1.500.000.000
967.316.784
(4.600.800)
962.715.984
64,18%
532.683.216
5228
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi
1.500.000.000
819.583.860
(22.518.000)
797.065.860
53,14%
680.416.140
Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan
1.400.000.000
634.962.291
(6.361.300)
628.600.991
44,90%
765.037.709
Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi
6.900.000.000
3.768.255.474
(34.657.300)
3.733.598.174
54,11%
3.131.744.526
5229
(1.146.960) (474.075)
Halaman 2
UNIT ESELON I
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI BELANJA S.D. SEPTEMBER 2014 (BRUTO)
PENGEMBALIAN BELANJA
1
2
3
4
8
9
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan
2495
Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW
3.500.000.000
1.232.556.025
2499
Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen
1.200.000.000
961.864.630
2500
Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan
3.200.000.000
1.743.153.178
2521
Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisataan
1.900.000.000
2496
Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
2519
10
12
33,47%
2.267.443.975
961.864.630
80,16%
238.135.370
(12.979.500)
1.730.173.678
54,07%
1.456.846.822
1.244.719.219
(88.319.700)
1.156.399.519
60,86%
655.280.781
3.800.000.000
2.661.497.658
(90.253.200)
2.571.244.458
67,66%
1.138.502.342
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM
1.500.000.000
864.632.746
(5.179.000)
859.453.746
57,30%
635.367.254
2522
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi
1.200.000.000
609.354.595
609.354.595
50,78%
590.645.405
2523
Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)
3.200.000.000
1.518.427.285
(32.620.500)
1.485.806.785
46,43%
1.681.572.715
19.500.000.000
10.836.205.336
(290.562.500)
10.545.642.836
54,08%
8.663.794.664
Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
8.600.000.000
2.651.413.349
(12.866.500)
2.638.546.849
30,68%
5.948.586.651
2507
Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi
6.900.000.000
3.350.483.760
(3.724.271)
3.346.759.489
48,50%
3.549.516.240
2520
Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4.600.000.000
1.600.535.288
(11.985.100)
1.588.550.188
34,53%
2.999.464.712
2527
Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta
33.621.040.000
1.290.150.901
(32.238.166)
1.257.912.735
3,74%
32.330.889.099
2506
(61.210.600)
11
SISA ANGGARAN
1.171.345.425
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan
Kedeputian Bidang Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah
REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO)
-
-
2529
Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas
2.400.000.000
976.546.636
(8.443.900)
968.102.736
40,34%
1.423.453.364
5200
Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
30.877.800.000
8.495.182.779
(130.083.886)
8.365.098.893
27,09%
22.382.617.221
Kedeputian Bidang Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah
86.998.840.000
18.364.312.713
(199.341.823)
18.164.970.890
20,88%
68.634.527.287
Halaman 3
UNIT ESELON I
KEGIATAN
1
2
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
PAGU ANGGARAN
REALISASI BELANJA S.D. SEPTEMBER 2014 (BRUTO)
PENGEMBALIAN BELANJA
3
4
8
9
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
6.300.000.000
1.802.002.804
2511
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia
2.500.000.000
1.499.096.054
2512
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
2.600.000.000
2513
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
2514
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
2510 Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
URAIAN KEGIATAN
5047
REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. SEPTEMBER 2014 BERSIH (NETO) 10
12
1.794.648.893
28,49%
4.497.997.196
-
1.499.096.054
59,96%
1.000.903.946
1.475.127.822
-
1.475.127.822
56,74%
1.124.872.178
1.300.000.000
630.540.072
-
630.540.072
48,50%
669.459.928
2.900.000.000
1.343.901.452
-
1.343.901.452
46,34%
1.556.098.548
Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
15.600.000.000
6.750.668.204
(7.353.911)
6.743.314.293
43,23%
8.849.331.796
Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus
10.700.000.000
5.299.375.905
(180.468.158)
5.118.907.747
47,84%
5.400.624.095
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
10.700.000.000
5.299.375.905
(180.468.158)
5.118.907.747
47,84%
5.400.624.095
293.100.133.000
114.236.194.812
(822.931.522)
113.413.263.290
38,69%
178.863.938.188
TOTAL REALISASI BELANJA s.d. 30 SEPTEMBER 2014
(7.353.911)
11
SISA ANGGARAN
Halaman 4
DATA KONTRAK YANG BELUM TERBAYARKAN S.D. 6 OKTOBER 2014 No.
1
2
3
Supplier
HARRY GUSTARA PAMBUDI-441140480412000
SITA WARDHANI SUPARYONO-678462490421000
LKBN ANTARA-013653225093000
CAN
A/019.2454/0/0
A/019.2458/0/0
A/019.2561/1/0
Nomor Kontrak
SPK-13/PPK.2510. M.EKON/TAYE/KE N/01/2014
SPK-15/PPK.2510. M.EKON/TASE/KE N/02/2014
PERJ-01/PPK.249 2/DATA/01/2014
Uraian Kontrak
Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
Tenaga Ahli Senior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
Penyediaan Jasa Langganan Terminal Data Bloomberg
Nilai Kontrak
30.000.000
40.000.000
330.000.000
4
ACHMAD MUNIR-092633395407000
A/019.2589/0/0
SPK-17/PPK.2510. M.EKON/TASE/KE N/02/2014
Tenaga Ahli Yunior Seniorpada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
40.000.000
5
RIAN NOVATI SANDI-354959926409000
A/019.2452/0/0
SPK-09/PPK.2510. M.EKON/TAYE/KE N/01/2014
Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
30.000.000
6
TUBAGUS N.A. MAULANA-874128903404000
A/019.2453/0/0
SPK-20/PPK.2510. M.EKON/TASE/KE N/02/2014
Tenaga Ahli Senior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
40.000.000
7
DWINDA ANDANINGGAR H349019729008000
A/019.2455/0/0
SPK-07/PPK.2510. M.EKON/TAYE/KE N/01/2014
Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
30.000.000
8
IRFANI FITHRIA-487487688523000
A/019.2457/0/0
SPK-06/PPK.2510. M.EKON/TAYE/KE N/01/2014
Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
30.000.000
9
FADHIL AKBAR PURNAMA-542689096009000
A/019.2459/0/0
SPK-14/PPK.2510. M.EKON/TAYE/KE N/02/2014
Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekoomi Nasional (KEN)
27.000.000
10
HARUBIMO EQUIN-352619605009000
A/019.2461/0/0
SPK-05/PPK.2510. M.EKON/TAYE/KE N/01/2014
Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
30.000.000
11
AUHADILLAH AZIZY-257725341434000
A/019.2482/0/0
SPK-04/PPK.2510. M.EKON/TAYE/KE N/01/2014
Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
30.000.000
12
GINNA AYU PUTERI-674573092404000
A/019.2590/0/0
SPK-12/PPK.2510. M.EKON/TAYE/KE N/01/2014
Tenaga Ahli Yunior Ekonomi pada Komite Ekonomi Nasional (KEN)
30.000.000
13
14
15
PT HALIM BANGUN SARANA INDAH-211358197074000
PT.DELTA SINKRON LESTARI013682687036000
PT ADA UTAMA-313631392003000
A/019.2619/0/0
A/019.3633/0/0
A/019.2287/0/0
SPK-01/PPK.2486/ PA-4/05/2014
PERJ NO.01/K/P2K-DIPA .5200/FOTOCOPY/ 01/2014
PERJ-01/PPK.248 6/SET.M.EKON/CE IC/01/2014
Penyediaan akomodasi rapat Penyusunan Rincian Penghematan dan Pemotongan DIPA TA 2014
Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy 2 Unit
Pengadaan Layanan Langganan Global Database dan Indonesia Premium Database CEIC Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014
50.400.000
Termin
Jadwal pembayaran
Jumlah pembayaran
3 4 5 6 7 8 9
01-04-2014 01-Mei-2014 01-06-2014 01-07-2014 01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
4
01-06-2014
5.000.000
5
01-07-2014
5.000.000
6
01-Agt-2014
5.000.000
7
01-09-2014
5.000.000
8
01-Okt-2014
5.000.000
2
11-07-2014
82.500.000
5
01-07-2014
5.000.000
6
01-Agt-2014
5.000.000
7
01-09-2014
5.000.000
8
01-Okt-2014
5.000.000
7 8 9 5 6 7 8 3 5 6 7 8 9
01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014 01-07-2014 01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014 01-04-2014 01-06-2014 01-07-2014 01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014
3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
6
01-07-2014
3.000.000
7
01-Agt-2014
3.000.000
8
01-09-2014
3.000.000
9
01-Okt-2014
3.000.000
6 7 8 6
01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014 01-07-2014
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
7
01-Agt-2014
3.000.000
8
01-09-2014
3.000.000
9
01-Okt-2014
3.000.000
4 5 6 7 8 9
01-Mei-2014 01-06-2014 01-07-2014 01-Agt-2014 01-09-2014 01-Okt-2014
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
6
01-07-2014
3.000.000
7
01-Agt-2014
3.000.000
8
01-09-2014
3.000.000
9
01-Okt-2014
3.000.000
1
09-07-2014
50.400.000
7
01-Agt-2014
4.000.000
8
01-09-2014
4.000.000
3
01-09-2014
54.747.000
44.668.032
218.988.000