Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2017 Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2017 Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015
Executive Summary Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran berkaitan tentang penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Dalam rangka melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan I-2017, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan APBN dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I-2017 dapat digambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: a. Alokasi APBN di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.5.835,15 miliar dengan penyerapan mencapai 10,81 persen. b. Rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi sebesar 13,26 persen. c. Revisi sebanyak 160 revisi, indeks terbesar Kementerian Perindustrian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. d. Hingga triwulan I tahun 2017 terdapat 274 satker yang mengajukan uang persediaan. e. Total data kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian adalah 292 data kontrak dari 562 data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Berdasarkan indeks kinerja pelaksanaan anggaran selama triwulan I 2017 dapat digambarkan permasalahan pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau adalah:
90,00% Pagu Minus
100,00% Dispensasi SPM
95,40% LPJ
85,00% Retur SP2D
70,00%
100,00% Revisi
Pengembalia n SPM
100,00% UP
48,00% Kontrak
100,00% Deviasi
42,55% Tagihan
Penyerapan
60,00%
Pencapaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Indikasi permasalahan paling dominan di Provinsi Kepulauan Riau adalah terkait tagihan dan kontrak. iii | daftar EPA
Berdasarkan hasil pelaksanaan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah: a. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait penyerapan adalah rendahnya penyerapan pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh: perubahan pejabat perbendaharanan dan pengelola keuangan; pengaruh pihak eksternal seperti pembebasan lahan dan kerjasama dengan pihak lain; peraturan teknis pelaksanaan yang berbeda dengan alokasi/perencanaan semula dan atau terlambat dikeluarkan; aplikasi yang bermasalah; dan perubahan organisasi satker. b. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait kontrak dan penyelesaian tagihan adalah terlambatnya penyampaikan tagihan dan ADK kontrak ke KPPN. Hal ini disebabkan oleh: permasalahan input adk kontrak, pergantian pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan, detil uraian pada SPM yang kurang lengkap, kesalahan pencantuman tanggal kontrak dan belum adanya tagihan dari pihak ketiga, gangguan pada server satker dan terdapat perbedaan arahan dari pengawas internal wilayah dengan koordinator perencanaan wilayah pada satker-satker lingkup Polda Kepri, terkendala aplikasi, pejabat berwewenang tidak selalu di tempat, pembelajaran pengadaan melalui e-Katalog, kurangnya pengetahuan pengelola keuangan terkait cara dan durasi pendaftaran data kontrak, dan banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan kantor pusat. c. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait perencanaan adalah ketidakakuratan antara perencanaan dan realisasi penarikan dana setiap bulan. Hal ini disebabkan oleh: perubahan rencana kegiatan, perubahan nomenklatur satker, keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan. d. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait pembayaran dan pertanggungjawaban adalah kesalahan saat input perubahan data suplier. Hal ini disebabkan seringnya pergantian Pejabat Perbendaharaan dan mutasi di lingkup satker sehingga harus memulai dari awal terkait penyelesaian administrasi SPM. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan saran bahwa: a. Terkait penyerapan, disarankan untuk berkoordinasi dengan pihak intern untuk mempercepat penunjukan Pejabat Perbendaharaan. Selanjutnya, satker harus segera melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan menyusun jadwal untuk meningkatkan ketepatan realisasi perencanaannya, segera berkoordinasi dengan Eselon I untuk meminta persetujuan dari DPR terkait kegiatan yang terhambat masalah adminitratif (blokir). Dan juga segera melakukan koordinasi dengan Eselon I untuk merevisi DIPA terkait perubahan/penyesuaian rencana kegiatan sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan. b. Terkait penyelesaian tagihan dan kontrak, disarankan untuk mempercepat penyampaian data ADK kontrak ke KPPN setelah kontrak ditandatangani, meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan permintaan tagihan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan, peningkatan ketelitian dalam pembuatan kontrak dan tagihan, pemeriksaan e-mail secara berkala agar tidak ada informasi yang terlewatkan dari KPPN terkait pelaksanaan anggaran satker, penyesuaian dengan pengaturan dalam S-2570/PB/2017 agar detil SPM memuat tanggal-tanggal kontrak, BAPP/BAST, dll.
iv | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
c. Terkait perencanaan, satuan kerja dihimbau untuk melakukan update data rencana penarikan dana pada halaman III DIPA secara berkala dengan melakukan revisi halaman III DIPA, pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana dan menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV. d. Terkait pembayaran dan pertanggungjawaban, disarankan meningkatkan ketelitian dalam pengajuan SPM untuk mengurangi resiko pengembalian SPM dan retur SP2D; dan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, segera melaksanakan kegiatan setelah peraturan diterbitkan dan menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV, dapat dilakukan pengurangan UP agar lebih cepat mempertanggung jawabkan mengingat periode GU lebih singkat, satker baru agar berkoordinasi dengan kantor wilayah/koordinator wilayah untuk meminta bimbingan dalam pengelolaan keuangan, serta berkonsultasi dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan,
v | daftar EPA
Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY
III
DAFTAR ISI
VII
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL BAB I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG TUJUAN WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PELAKSANAAN
BAB II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
1 1 2 3 3 7
PAGU ANGGARAN 7 REALISASI ANGGARAN 8 RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA VS REALISASI ANGGARAN 9 REVISI ANGGARAN 9 PENGELOLAAN UP DAN GU 10 DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN TAGIHAN 11 PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN 11 2.7.1 PELAKSANAAN APBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKTOR POLHUKAM 12 2.7.2 PELAKSANAAN APBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKTOR PEREKONOMIAN 13 2.7.3 PELAKSANAAN APBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 15 2.7.4 PELAKSANAAN APBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKTOR DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 16
BAB III. 3.1. 3.2.
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I 2017
IX
PENUTUP
KESIMPULAN REKOMENDASI
19 19 19
vii | daftar EPA
Daftar Gambar dan Tabel Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 7 Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 8 Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 8 Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 9 Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 10 Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan I-2017 3 Tabel 2 Rincian Uang Persediaan hingga Triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau 11 Tabel 3 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau 11
ix | daftar EPA
Bab I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Salah satu keberhasilan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dinilai dari pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik. Hal tersebut mendorong penyelesaian tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dan realisasi anggaran berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai kebijakan reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara telah dilaksanakan. Kebijakan dengan tujuan agar pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan akuntabel. Sistem penganggaran berbasis kinerja, perencanaan kas yang lebih baik, pelaksanaan lelang secara elektronik, perbaikan sistem yang mendukung kelancaran pencairan merupakan berbagai reformasi pengelolaan Keuangan Negara yang dibangun untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi saat ini masih relatif sama dengan periode-periode sebelumnya. Berbagai masalah pelaksanaan anggaran yang masih sering terjadi hingga saat ini antara lain: a) penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun; b) keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan; c) keterlambatan pelaksanaan lelang; d) keterbatasan pengetahuan para pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan; e) penundaan penyelesaian pekerjaan dan masalah pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah maka diperlukan suatu proses pengendalian. Salah satu proses pengendalian dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja penerima APBN. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran sangat penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran dalam periode yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi tersebut akan dilakukan suatu penilaian dan pengukuran terhadap pelaksanaan aggaraan dan diikuti dengan identifikasi serta analisis terhadap permasalahanpermasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ini sangat penting dilakukan sehingga perkembangan pelaksanaan anggaran dapat terlihat dan permasalahan yang timbul dapat teridentifikasi.
1 | isi EPA
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai evaluasi yang dilaksanakan terkait pelaksanaan anggaran adalah terkait penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isuisu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Kegiatan EPA serta pelaporan hasil pelaksanaannya dilaksanakan setiap triwulan. Penyusunan EPA secara Triwulanan dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan lebih cepat. Fokus utama EPA pada Triwulan I adalah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Triwulan I tahun 2017.
1.2. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dalam penyusunan evaluasi tersebut antara lain: a. Identifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan kerja; b. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran; c. Menilai pelaksanaan anggaran. Penilaian mencakup apakah telah dilaksanakan dengan baik, telah mencapai target keluarannya, telah memenuhi tujuannya, telah memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya. d. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif; e. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode berikutnya; Selain tujuan tersebut, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran disusun untuk kepentingan manajerial. Kepentingan manajerial tersebut berkaitan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan APBN, antara lain: a. bagi Kementerian Keuangan, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan anggaran; b. bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bahan perumusan regulasi, strategi pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran;
2 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
c. bagi Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerjanya, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran beserta dengan persiapanpersiapan dalam perencanaan dan penganggaran di waktu yang akan datang; d. bagi Pemerintah Daerah terkait, K/L maupun satker yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan hal-hal teknis pelaksanaan keuangan pusat dan daerah sehingga dapat digunakan untuk mengharmonisasikan kebijakan fiskalnya; e. bagi masyarakat umum, sebagai alat kontrol pelaksanaan APBN yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah; f. bagi pihak Swasta, sebagai informasi terkait keikutsertaan dalam aktivitas pemerintah.
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan pada triwulan I tahun 2017 dilaksanakan dalam beberapa tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan satuan kerja dengan metode rapat koordinasi maupun Focus Group Discussion dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan April 2017.
Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan I-2017 FGD
Waktu
Pelaksanaan Tempat
Peserta
1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Polhukam
Kamis, 13 April 2017
13 peserta
2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Perekonomian
Selasa, 18 April 2017
16 satker
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Kesejahteraan Rakyat
Selasa, 18 April 2017
4. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Rabu, 19 April 2017
Ruang Rapat Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau
10 satker
13 satker
Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau
1.4. Pelaksanaan Pelaksanaan rapat maupun FGD selama triwulan I tahun 2017 telah dilaksanakan selama empat kali. Latar belakang rapat evaluasi ini adalah dalam rangka melaksanakan arahan
3 | isi EPA
Menteri Keuangan yang ditindaklanjuti oleh Surat Ditjen Perbendaharaan S-2570/PB/2017 terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017. Evaluasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja serta optimalisasi belanja pemerintah pada satuan kerja. Pokok bahasan berupa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pada triwulan I yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan rapat koordinasi maupun FGD tersebut adalah: a. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Polhukam Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-0677/WPB.31/BD.0201/2017 tanggal 10 April 2017 tentang undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja satker triwulan I tahun anggaran 2017 lingkup sektor polhukkam. Rapat dilaksanakan dengan mengundang perwakilan dari 13 satker yang tersebar dari lima Kementerian Negara/Lembaga yang teridentifikasi memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terendah dan memerlukan peningkatan, kegiatan dihadiri 12 satker. Evaluasi yang disampaikan adalah terhadap keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran untuk 113 satker lingkup Sektor Polhukkam, dengan fokus paparan pada evaluasi kinerja 12 satker yang hadir. Rapat evaluasi ini ditujukan untuk satker Lapas Batam, Rutan Batam, dan Kanwil Kemenkumham Prov.Kepri pada K/L Kemenkumham RI; satker Balmon Spektrum Frekuensi Radio Batam pada K/L Kemenkominfo; satker Dit.Sabhara Polda Kepri, Ditreskrimsus Polda Kepri, Dit.Pamobvit Polda Kepri, dan Ditpolair Polda Kepri pada K/L Polri; satker BNN Prov.Kepri dan Loka Rehabilitasi Narkoba Batam pada K/L BNN; dan Sekretaris Bawaslu Prov.Kepri pada K/L Bawaslu. b. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Perekonomian Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-0718/WPB.31/BD.0202/2017 tanggal 12 April 2017 tentang undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja satker triwulan I tahun anggaran 2017 lingkup sektor perekonomian. Rapat dilaksanakan dengan mengundang 16 perwakilan satker yang tersebar dari tujuh Kementerian Negara/Lembaga yang teridentifikasi memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terendah dan memerlukan peningkatan, kegiatan dihadiri 12 satker. Evaluasi yang disampaikan adalah terhadap keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran untuk 82 satker lingkup Sektor Perekonomian, dengan fokus paparan pada evaluasi kinerja 12 satker yang hadir. Rapat evaluasi ini ditujukan 4 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
untuk satker PSO DJBC Tanjung Balai Karimun pada K/L Kemenkeu; satker Balai Karantina Pertanian Batam dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Prov.Kepri pada K/L Kementan; satker Perhubungan Darat Prov.Kepri, UPP Tanjung Uban, Bandara Dabo, Pengembangan Kawasan Permukiman Prov.Kepri, Penataan Bangunan dan Lingkungan Prov.Kepri, SNVT Penyediaan Perumahan Prov.Kepri, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Sumber Air Sumatera IV, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov.Kepri pada K/L KemenPUPR; satker BPS Prov.Kepri pada K/L BPS; satker Kanwil BPN Prov.Kepri pada K/L Kemen ATR; dan satker BPOM di Batam. c. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Kesejahteraan Rakyat Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-0719/WPB.31/BD.0203/2017 tanggal 12 April 2017 tentang undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja satker triwulan I tahun anggaran 2017 lingkup sektor kesra. Rapat dilaksanakan dengan mengundang 10 perwakilan satker yang tersebar dari lima Kementerian Negara/Lembaga yang teridentifikasi memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terendah dan memerlukan peningkatan, kegiatan dihadiri delapan satker. Evaluasi yang disampaikan adalah terhadap keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran untuk 86 satker lingkup Sektor Kesra, dengan fokus paparan pada evaluasi kinerja 10 satker yang hadir. Rapat evaluasi ini ditujukan untuk satker LPMP Prov.Kerpi pada K/L Kemendikbud; satker Kanwil Kemenag Prov.Kepri, Kantor Kemenag Kota Tanjungpinang, dan Kantor Kemenag Kota Batam pada K/L Kemenag; satker Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bapelkes Batam dan Poltekkes Tanjungpinang pada K/L Kemenkes; dan satker Umrah dan Poltek Batam pada K/L Kemenristekdikti. d. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-0720/WPB.31/BD.0204/2017 tanggal 12 April 2017 tentang undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja satker triwulan I tahun anggaran 2017 lingkup sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Rapat dilaksanakan dengan mengundang 13 perwakilan satker yang tersebar dari 11 Kementerian Negara/ Lembaga yang teridentifikasi memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terendah dan memerlukan peningkatan, kegiatan dihadiri delapan satker. Evaluasi yang disampaikan adalah terhadap keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran untuk 52 satker lingkup Sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan fokus paparan pada evaluasi kinerja 10 satker
5 | isi EPA
yang hadir. Rapat evaluasi ini ditujukan untuk satker Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Prov.Kepri (DK dan TP) pada K/L Kementan; satker Dispora Prov.Kepri pada K/L Kemendikbud; satker Dinkes Prov.Kepri pada K/L Kemenkes; satker Disnakertrans Prov.Kepri pada K/L Kemenakertrans; satker Dinas Sosial Prov.Kepri pada K/L Kemensos; satker DKP Prov.Kepri pada K/L KKP; satker Dinas PU Prov.Kepri pada K/L Kemen PUPR; satker Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov.Kepri pada KemenPPPA; satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dukcapil Prov.Kepri pada K/L Kemendes PDTT; satker Diperindagkop Prov.Kepri pada K/L Kemendag; dan satker Dispora Prov.Kepri pada K/L Kemenpora.
6 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2017 2.1. Pagu Anggaran Pagu anggaran adalah alokasi dana yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Kementeriaan Negara/Lembaga untuk setiap program pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan APBN. Pada tahun 2017, seluruh Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau memperoleh alokasi dana sebesar Rp.5.835,15 miliar.
Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau Dekonsentrasi 1,72%
Kantor Daerah 55,50%
Tugas Pembantuan 1,34%
Kantor Pusat 41,44%
Bantuan Sosial 0,10%
Lain-Lain 1,47% Modal 25,27%
Pegawai 25,99%
Barang 47,17%
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Alokasi belanja APBN di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja pada kewenangan Kantor Pusat diikuti oleh kewenangan Kantor Daerah. Berdasarkan jenis belanja, alokasi belanja sebagian besar untuk membiayai belanja
40 BA Lain 25,62%
BA112 26,71%
barang dan belanja modal. Pagu terbesar di Provinsi Kepulauan Riau disusun oleh enam Kementerian Negara/Lembaga. Pagu tersebut memiliki porsi 74,28 persen dari total pagu anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. Pagu tertinggi adalah pagu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
BA012 6,52% BA033 BA015 BA060 15,92% 5,92% 8,05% BA022 11,25%
Bebas Batam.
7 | isi EPA
2.2. Realisasi Anggaran Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Negara/Lembaga melakukan realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan/kegiatannya. Di Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dilakukan oleh satuan-satuan kerja dibawah 46 Kementerian Negara/Lembaga.
Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 14,27%
18,02%
10,24%
6,80% 7,41%
4,32%
3,01% 0,06% KANTOR PUSAT
KANTOR DAERAH
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
0,00% PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Realisasi anggaran hingga triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 630,79 miliar atau sebesar 10,81 persen. Realisasi satker-satker seluruh Kewenangan memiliki realisasi di bawah target Nasional 15 persen. Berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai memiliki realisasi tertinggi dengan tingkat penyerapan jauh di atas jenis belanja lain dan di atas target Nasional.
Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau Dekonsentrasi 1,72%
Kantor Daerah 55,50%
Tugas Pembantuan 1,34%
Lain-Lain 1,47%
Kantor Pusat 41,44%
Modal 25,27%
Bantuan Sosial 0,10% Pegawai 25,99%
Barang 47,17%
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Realisasi anggaran hingga triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh realisasi satker-satker Kewenangan Kantor Daerah dan Kantor Pusat. Realisasi kedua jenis kewenangan tersebut menyumbang 99,31 persen dari total realisasi belanja. Berdasarkan jenis 8 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
belanja, realisasi belanja pegawai merupakan realisasi terbesar dibanding jenis belanja lain nya. Ketiganya menyumbang 99,59 persen realisasi belanja total di Provinsi Kepulauan Riau.
2.3. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA vs Realisasi Anggaran Hal III DIPA memuat informasi rencana penarikan yang dibuat oleh satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya dijadikan dasar atau standar dalam realisasi dana belanja. Deviasi atas besaran rencana ini akan menjadi indikator buruknya perencanaan anggaran dan tidak disiplinnya satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran.
Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 29,15%
13,28%
Januari
11,88%
5,93%
Februari
Maret
Sumber: PA Perbendaharaan
Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2017, diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi berkisar 13,26 persen. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Januari 2017 dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah terjadi pada bulan Maret 2017. Terjadinya deviasi ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya. Tingginya deviasi dipengaruhi oleh kurang baiknya perencanaan pada satuan kerja-satuan kerja pada jenis kewenangan Tugas Pembantuan dan Kantor Pusat. Turunnya tingkat deviasi menunjukkan bahwa perencanaan di Kepulauan Riau menunjukkan semakin baik.
2.4. Revisi Anggaran Implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum optimal diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan anggaran yang masih kurang berkualitas sehingga dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi revisi anggaran (DIPA). Mayoritas revisi DIPA disebabkan oleh perencanaan satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang
9 | isi EPA
belum baik, walaupun tidak tertutup kemungkinan terjadi karena sebab yang lain. Perencanaan anggaran yang baik akan mendorong pelaksanaan anggaran yang baik. Oleh karena itulah perencanaan merupakan salah satu indikator kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran. Indikator tersebut menunjukkan apakah satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga serius dan bekerja dengan baik jauh sebelum pelaksanaan anggaran dilaksanakan.
Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau
Pergeseran, 80
Pergeseran
Administrasi, 80
Administrasi
BA 019 067 056 018 024 027 029 059 065 999 022 042 33BA
Satker 1 1 8 15 12 5 4 1 1 1 15 3 270
Revisi 2 2 10 17 12 5 4 1 1 1 13 2 90
Indeks 2,00 2,00 1,25 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,67 0,33
Sumber: PA Perbendaharaan
Hingga triwulan I-2017 telah terjadi revisi sebanyak 160 revisi. Berdasarkan indeks revisi, indeks terbesar terdapat pada BA 019 Kementerian Perindustrian dan BA 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki indeks 2,00. Hal itu menunjukkan bahwa revisi pada BA tersebut sangat banyak yang memberikan gambaran bahwa perencanaan anggaran kurang maksimal sehingga dilakukan beberapa kali perubahan DIPA untuk menyesuaikan kebutuhan pada tahun berjalan.
2.5. Pengelolaan UP dan GU Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) setelah digunakan minimal 50 persen. Maksimal pembayaran dengan UP kepada satu penerima paling banyak sebesar Rp.50 juta kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50 juta.
10 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Tabel 2 Rincian Uang Persediaan hingga Triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau UP
GUP
TUP
PTUP
UP dan TUP
33.046.114.400
64.202.754.898
6.433.144.750
5.296.884.165
39.479.259.150
Sumber: OMSPAN
Hingga triwulan I tahun 2017 terdapat 274 satker yang mengajukan uang persediaan. Dari seluruh UP tersebut tidak terdapat UP yang mengalami keterlambatan pertanggungjawaban.
2.6. Data Kontrak dan Penyelesaian Tagihan Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang jasa dan dalam bentuk penetapan keputusan. Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat lima hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatat dalam Kartu Pengawasan Kontrak di KPPN. Total data kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian adalah 292 data kontrak dari 562 data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Selama triwulan I-2017 terjadi keterlambatan penyampaian data kontrak sebesar 4,68 persen dari 470 tagihan yang diselesaikan.
Tabel 3 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau Tagihan
Tidak Jelas, 248
Penyampaian Data Kontrak Tepat, 200
Terlambat, 22
Terlamb at, 292
Tepat, 270
Sumber: OMSPAN
2.7. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran masih dialami oleh satuan kerja yang melaksanakan kegiatan sehingga sasaran yang ingin dicapai belum terealisasi dengan maksimal. Beberapa permasalahan yang dialami pada tahun anggaran sebelumnya masih terjadi pada triwulan I 2017. Berbagai permasalahan tersebut terkait kendala administratif,
11 | isi EPA
koordinasi dengan pihak terkait, pengadaan barang jasa, dan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran.
90,00%
100,00%
95,40%
85,00%
70,00%
100,00%
100,00%
48,00%
100,00%
42,55%
60,00%
Pencapaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Pencapaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran mencerminkan kondisi pelaksanaan anggaran pada masing-masing indikator. Selama triwulan I 2017, pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh satuan kerja memiliki nilai terendah pada penyelesaian tagihan dan penyampaian data kontrak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan paling dominan di Provinsi Kepulauan Riau selama triwulan I 2017 terkait tagihan dan kontrak. Berdasarkan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja satker triwulan I tahun anggaran 2017 didapatkan beberapa permasalahan yang dikelompokan pada masing-masing sektor.
2.7.1 Pelaksanaan APBN Provinsi Kepulauan Riau Sektor Polhukam Pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2017 pada sektor Polhukam terkendala beberapa permasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagai berikut: Permasalahan Penyerapan Anggaran a. Rendahnya penyerapan belanja barang akibat prioritas pelaksanaan anggaran pada DIPA lain yang dikelola oleh divisi yang sama (1 divisi mengelola 6 DIPA). Menunggu instruksi lanjutan dari Eselon I untuk menjalankan kegiatan, sehingga kegiatan diprioritaskan di DIPA lain. b. Rendahnya penyerapan belanja barang akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari bidang teknis dan revisi yang dilakukan oleh bagian perencanaan menghambat pencairan dana. c. Rendahnya penyerapan belanja modal karena masih menunggu peraturan mengenai maksimum pencairan PNBP yang belum diterbitkan.
12 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
d. Rendahnya penyerapan akibat satker baru dan atau pengelola keuangan yang baru yang memerlukan penyesuaian. Permasalahan Penyelesaian Tagihan dan Kontrak a. Keterlambatan penyampaian adk kontrak karena kesalahan nama dan kesalahan/ pergantian nomor rekening supplier. b. Satker terlambat membuka email pemberitahuan dari KPPN terkait penyampaian ADK kontrak KPPN. c. Keterlambatan penyampaian ADK Kontrak akibat kontrak yang dilelang di pusat dan pergantian pejabat perbendaharaan. d. Kurang jelasnya ketepatan waktu penyelesaian tagihan karena kurang lengkapnya detil uraian pada SPM. e. Keterlambatan penyelesaian tagihan akibat kesalahan pencantuman tanggal kontrak dan belum adanya tagihan dari Pihak Ketiga. f.
Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai terkait pelaksanaan anggaran satker.
g. Terjadinya gangguan pada server satker dan terdapat perbedaan arahan dari pengawas internal wilayah dengan koordinator perencanaan wilayah pada satker-satker lingkup Polda Kepri. Permasalahan Perencanaan a. Tingginya deviasi Halaman III DIPA. b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai terkait perencanaan anggaran satker. Permasalahan Pembayaran dan Pertanggungjawaban a. Banyaknya pengembalian SPM (± 5-9%) dan retur SP2D (± 1-3%). b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai terkait pelaksanaan anggaran satker. c. Pengembalian SPM akibat kesalahan pemilihan jenis SPM kemudian pernahnya petugas FO KPPN lupa memberikan cap perubahan ADK supplier pada berkas SPM.
2.7.2 Pelaksanaan APBN Provinsi Kepulauan Riau Sektor Perekonomian Pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2017 pada sektor Perekonomian terkendala beberapa permasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagai berikut:
13 | isi EPA
Permasalahan Penyerapan Anggaran a. Rendahnya penyerapan belanja modal dalam hal ini pembangunan dermaga (alokasi Rp12,18 miliar atau 10,85% dari total alokasi) mengalami penyesuaian harga pada tahun 2017 setelah terkena blokir pada TA2016. Selama triwulan I masih dalam tahap penilaian ulang sebelum dilakukan lelang. b. Penggunaan e-catalog untuk pengadaan menghambat penyerapan karena banyak satuan kerja yang harus menggunakan e-catalog tapi belum benar-benar menguasainya. c. Keterlambatan penunjukkan PPK sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda. d. Masih adanya reviu ulang dari Itjen Kementerian bersangkutan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan hingga selesainya reviu tersebut. e. Perubahan pengelola keuangan yang baru sehingga memerlukan penyesuaian. f.
Terdapat revisi DJA pada bulan Maret terkait perubahan kegiatan sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah revisi tersebut selesai.
g. Pelaksanaan kegiatan terkendala pembebasan lahan sehingga belum dapat dilaksanakan. h. Beberapa kegiatan/proyek masih dalam proses lelang dan belum kontrak. Kendala yang terjadi sebagian besar merupakan kendala yang tidak dapat diprediksi seperti keadaan cuaca yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah kepulauan. i.
Sebagian besar kegiatan melibatkan instansi-instansi lain sehingga terhambat dalam pelaksanaan karena terkendala penyamaan jadwal kegiatan dengan instansi-instansi tersebut.
j.
Kegiatan yang memiliki nilai besar sebagian besar dilakukan secara bertahap dengan puncak terbesar terealisasi pada triwulan III.
Permasalahan Penyelesaian Tagihan dan Kontrak a. Kurang jelasnya ketepatan waktu penyelesaian tagihan karena kurang jelasnya detil uraian pada SPM. b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai terkait pelaksanaan anggaran satker. c. Rendahnya nilai indikator penyelesaian tagihan sebagian besar diakibatkan karena tidak jelasnya perhitungan norma waktu penyelesaian berdasar data dalam uraian SPM. Uraian hanya terbatas pada karakter sehingga tidak cukup memuat keterangan yang dapat dijadikan dasar perhitungan dalam norma waktu penyelesaian tagihan. d. Terkendala aplikasi terkait data kontrak pada proyek yang memiliki sumber dana SBSN. Sudah berkoordinasi dengan KPPN namun hingga kini belum terselesaikan. e. Pejabat yang berwewenang untuk menandatangani kontrak tidak selalu berada di tempat pada saat kontrak akan di tandatangani;
14 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
f.
Beberapa Satuan Kerja masih mempelajari pengadaan melalui e-Katalog sehingga mengakibatkan penambahan waktu;
g. Kurangnya pengetahuan petugas Satker terkait cara dan durasi pendaftaran data kontrak ke KPPN; h. Pihak ketiga tidak segera mengajukan tagihan ke PPK padahal pekerjaan telah selesai dilaksanakan. i.
Satker tidak mengetahui terkait uraian kelengkapan yang harus dimasukan pada SPM sehingga kinerja penyelesaian tagihan dianggap buruk karena yang tanpa keterangan lengkap dianggap sebagai status tidak jelas bukan dianggap tepat waktu.
Permasalahan Perencanaan a. Tingginya deviasi Halaman III DIPA. b. Masih adanya revisi DIPA pada DJA yang dalam proses sehingga satker belum dapat menyesuaikan halaman III DIPAnya. c. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai terkait perencanaan anggaran satker. Permasalahan Pembayaran dan Pertanggungjawaban a. Banyaknya pengembalian SPM (±4%) dan retur SP2D (± 0.3%). b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai terkait pelaksanaan anggaran satker. c. Pengembalian SPM dan retur SP2D akibat kesalahan pada data suplier dan perubahan status penerima.
2.7.3 Pelaksanaan APBN Provinsi Kepulauan Riau Sektor Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2017 pada sektor Kesejahteraan Rakyat terkendala beberapa permasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagai berikut: Permasalahan Penyerapan Anggaran a. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan karena harus nenunggu instruksi dari Kantor Pusat (Eselon I). b. Realisasi anggaran PNBP dapat dilakukan jika target penerimaannya tercapai. Selama triwulan I pencapaian target tersebut kurang berjalan dengan baik. c. Terjadi perubahan jenis pelatihan yang seharusnya direalisasikan bulan Februari menjadi baru dapat dilaksanakan pada triwulan II.
15 | isi EPA
d. Perubahan perencanaan terkait dengan akreditasi dan adanya pembangunan gedung yang perlu dilakukan review dengan BPKP sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. e. Terdapat penggabungan satker dan perubahan peraturan/juknis dari pusat (eselon I). f.
Perbedaan tahun anggaran dengan tahun akademik sehingga kegiatan baru dilaksanakan di triwulan II.
g. Terkendala dengan aplikasi SAS untuk SPM BLU BP Batam yang baru bisa diupdate bulan April 2017 sehingga pengajuan SPM ke KPPN baru bisa dilakukan pada triwulan II dan terdapat perombakan pejabat di lingkungan BP Batam. Permasalahan Penyelesaian Tagihan dan Kontrak a. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai terkait pelaksanaan anggaran satker. b. Adanya data tagihan yang tidak jelas karena pencantuman data yang tidak lengkap. c. Pihak ketiga tidak segera mengajukan tagihan ke PPK padahal pekerjaan telah selesai dilaksanakan. d. Keterlambatan penyampaian data kontrak terkait dengan e-katalog dimana lokasi penyedia barang/jasa berbeda dengan satker yang bersangkutan Permasalahan Perencanaan Tingginya deviasi Halaman III DIPA.
2.7.4 Pelaksanaan APBN Provinsi Kepulauan Riau Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2017 pada sektor Polhukam terkendala beberapa permasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagai berikut: Permasalahan Penyerapan Anggaran a. Perubahan kegiatan yang harus menunggu persetujuan eselon I. b. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan karena adanya penyesuaian dengan jadwal kegiatan oleh eselon I. c. Terdapat kegiatan yang baru dapat dilaksanakan pada akhir triwulan karena kurangnya koordinasi antar bidang pelaksana kegiatan d. Beberapa kegiatan yang harus mendatangkan narasumber dari kantor pusat terkendala kesibukan narasumber tersebut sehingga kegiatan harus ditunda. e. Pelantikan pejabat eselon III dan IV baru dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017, sehingga berpengaruh pada penunjukan pejabat perbendaharaan.
16 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
f.
SK Penunjukan Pejabat Perbendaharaan baru diterima bulan Maret 2017 karena menunggu penandatangan oleh Gubernur.
g. Perubahan Nomenklatur menyebabkan banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan sehingga menunda pelaksanaan kegiatan. Penyesuaian akibat perubahan SOTK menyebabkan perubahan pada SKPD berupa penyesuaian struktural organisasi, penyesuaian tugas dan fungsi organisasi, dan penyesuaian nomenklatur organisasi dengan nomenklatur pada DIPA. h. Pergantian pengelola keuangan sehingga memerlukan penyesuaian. Permasalahan Penyelesaian Tagihan dan Kontrak a. Keterlambatan penyampaian ADK kontrak ke KPPN karena kesalahan nama dan kesalahan/pergantian nomor rekening supplier. b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai terkait pelaksanaan anggaran satker. c. Banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan kantor pusat sehingga memerlukan keputusan dari kantor pusat termasuk terkait kontrak-kontrak sehingga menimbulkan keterlambatan pengajuan data kontrak ke KPPN. Permasalahan Perencanaan a. Tingginya deviasi Halaman III DIPA. b. Perubahan rencana kegiatan, perubahan nomenklatur satker, keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan perencanaan semula. Permasalahan Pembayaran dan Pertanggungjawaban a. Banyaknya pengembalian SPM (± 13%). b. Terjadi penolakan SPM karena adanya perbedaan Nomenklatur satker. c. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai terkait pelaksanaan anggaran satker. d. Pergantian Bendahara menyebabkan terlambatnya rekonsiliasi dan pelaporan LPJ Bendahara terlambat disampaikan ke KPPN.
17 | isi EPA
Bab III. Penutup 3.1. Kesimpulan Setelah dilakukan rapat koordinasi dan focus group discussion terkait pelaksanaan anggaran pada beberapa satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga maka dapat diambil kesimpulan terkait pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. 1. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait penyerapan adalah perubahan pejabat perbendaharanan dan pengelola keuangan yang menyebabkan perbedaan pengetahuan terkait pelaksanaan anggaran; pengaruh pihak eksternal seperti pembebasan lahan dan kerjasama dengan pihak lain; peraturan teknis pelaksanaan yang berbeda dengan alokasi/perencanaan semula dan atau terlambat dikeluarkan; aplikasi yang bermasalah; dan perubahan organisasi satker. 2. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait kontrak dan penyelesaian tagihan adalah permasalahan input adk kontrak, pergantian pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan, detil uraian pada SPM yang kurang lengkap, kesalahan pencantuman tanggal kontrak dan belum adanya tagihan dari pihak ketiga, gangguan pada server satker dan terdapat perbedaan arahan dari pengawas internal wilayah dengan koordinator perencanaan wilayah pada satker-satker lingkup Polda Kepri, terkendala aplikasi, pejabat berwewenang tidak selalu di tempat, pembelajaran pengadaan melalui e-catalog, kurangnya pengetahuan pengelola keuangan terkait cara dan durasi pendaftaran data kontrak, dan banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan kantor pusat satker. 3. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait perencanaan adalah perubahan rencana kegiatan, perubahan nomenklatur satker, keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan. 4. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait pembayaran dan pertanggungjawaban adalah pergantian pengelola keuanga, kesalahan dan perubahan data suplier.
3.2. Rekomendasi Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kesimpulan pada kegiatan rapat koordinasi dan focus group discussion dan rapat koordinasi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
19 | isi EPA
Provinsi Kepulauan Riau memberikan beberapa rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. Rekomendasi tersebut adalah: Penyerapan 1. Peningkatan intensitas koordinasi dengan pihak intern terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan time frame, dan tidak menumpuk di akhir tahun. 2. Satker harus segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan menyusun jadwal kegiatan untuk meningkatkan ketepatan realisasi perencanaannya. 3. Segera berkoordinasi dengan Eselon I terkait persetujuan dari DPR terkait kegiatan yang yang terhambat masalah adminitratif. 4. Segera melakukan koordinasi dengan Eselon I dan merevisi DIPA terkait perubahan/ penyesuaian rencana kegiatan sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan. Penyelesaian tagihan dan kontrak 5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga untuk mendorong peningkatan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak dan penyelesaian tagihan. Mendorong pihak ketiga untuk segera mengajukan tagihan setelah timbulnya hak tagih pada negara. 6. Peningkatan ketelitian dalam pembuatan kontrak dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan. 7. Pemeriksaan e-mail secara berkala agar tidak ada informasi dari KPPN terkait pelaksanaan anggaran satker bersangkutan yang terlewat. 8. Penyesuaian dengan pengaturan dalam S-2570/PB/2017 agar detil SPM memuat tanggaltanggal kontrak, BAPP/BAST, dll. Perencanaan 9. Satuan kerja dihimbau untuk melakukan update data rencana penarikan dana pada halaman III DIPA secara berkala dengan melakukan revisi halaman III DIPA. 10. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana dan menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV. Pembayaran dan Pertanggungjawaban 11. Meningkatkan ketelitian dalam pengajuan SPM untuk mengurangi resiko pengembalian SPM dan retur SP2D; dan peningkatan koordinasi dengan segenap pihak intern yang terkait. 12. Segera melaksanakan kegiatan setelah peraturan mengenai maksimum pencairan PNBP diterbitkan dan menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV. 13. Mengingat periode GU menjadi lebih singkat, dapat diajukan pengurangan nilai UP PNBP agar dapat lebih cepat mempertanggungjawabkan. 20 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
14. Satker baru agar berkoordinasi dengan kantor wilayah/koordinator wilayah untuk meminta bimbingan dalam pengelolaan keuangan, serta berkonsultasi dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 15. Penyesuaian dengan pengaturan dalam S-2570/PB/2017 agar dilaksanakan revolving UP minimal 1 kali dalam 1 bulan. Satker dapat mengajukan pengurangan nilai UP, jika besaran UP yang harus dipertanggungjawabkan minimal 1 kali dalam 1 bulan tersebut terlalu besar. 16. Peningkatan ketelitian dalam pengajuan SPM, dan agar satker membantu mengingatkan petugas FO jika ada update data pegawai. 17. Terkait ketelitian dalam pengajuan dokumen, satker diingatkan untuk lebih teliti dan memperhatikan detil dalam SPM dan ADK supplier, untuk mencegah pengembalian/ kesalahan SPM yang berisiko untuk mengakibatkan penundaan pencairan dana mengingat perlunya perbaikan SPM.
21 | isi EPA
LAMPIRAN LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I 2017
Lampiran Foto Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan DKS Triwulan I 2017
Rapat EPA dan DKS Sektor Polhukam
Rapat EPA dan DKS Sektor Perekonomian
Rapat EPA dan DKS Sektor Kesra
Rapat EPA dan DKS Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
