Triwulan II. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II

BANK INDONESIA

2015

Laporan Pelaksanaan

2015

Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 Telp: (62 21) 500131 Fax: (62 21) 3861458 Email: [email protected] www.bi.go.id

Triwulan II

Tugas dan Wewenang

Bank Indonesia

www.bi.go.id

Laporan Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang

Bank Indonesia

Triwulan II

2015

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Laporan triwulan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama triwulan II-2015

Inflasi triwulan II-2015 terjaga. Inflasi inti tercatat stabil pada level 5,04% sebagaimana triwulan sebelumnya. Sedangkan inflasi IHK tercatat

7,26% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 6,38% (yoy).

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia relatif terjaga, walaupun

mengalami tekanan pada pasar keuangan yang tercermin dari Indeks SSK

sebesar 0,85, sedikit mengalami peningkatan dari 0,67 pada triwulan sebelumnya.

Nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS dengan volatilitas yang terjaga. Rupiah terdepresiasi 1,94% (ptp)

dari posisi akhir triwulan sebelumnya, sejalan dengan pergerakan mata uang negara lainnya. Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang cenderung bias ketat untuk menjangkar inflas pada

4±1% dan senantiasa mendukung kestabilan makroekonomi.

Transaksi sistem pembayaran berjalan aman dan lancar, didukung upaya peningkatan kehandalan penyelenggaraan

sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI sesuai dengan service level.

kisaran sasaran 2015 sebesar

Surplus transaksi modal dan finansial lebih rendah dari defisit transaksi berjalan,

sehingga Neraca Pembayaran Indonesia mengalami defisit

Transaksi tunai berjalan lancar, ditopang pemenuhan kebutuhan uang kartal dalam jumlah yang cukup dan layak edar.

2,9 miliar dolar AS. Cadangan devisa pada akhir triwulan II-2015 tercatat sebesar

108 miliar dolar AS.

Meski menurun dari triwulan sebelumnya

sebesar 111,6 miliar dolar AS, tetap

Bank Indonesia mengimplementasikan 25 Program Strategis secara cermat guna mencapai visi

dan misi Bank Indonesia 2024.

mampu mendukung ketahanan perekonomian ke depan.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II-2015

iii

Kata Pengantar Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan karuniaNya Bank Indonesia dapat terus menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Satu semester yang dapat kami katakan sebagai periode yang tidak ringan di tahun 2015 ini telah kita jalani bersama. Perekonomian domestik masih melambat ditengah begitu besarnya tekanan eksternal yang mengemuka. Sampai dengan triwulan II-2015, harga komoditas masih terus menurun dan belum dapat mengembalikan laju peningkatan ekspor. Selain itu, dorongan belanja Pemerintah juga masih terkendala beberapa proses penyesuaian pada perangkat pemerintahan. Oleh karena itu, berbagai proyek infrastruktur yang dicanangkan dan diharapkan turut serta menggenjot investasi belum dapat direalisasikan dengan optimal. Di sisi lain, ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat, dinamika krisis Yunani, dan aksi pelonggaran moneter oleh Eropa dan Jepang terus menciptakan gejolak di pasar keuangan yang kemudian memberi tekanan pada nilai tukar Rupiah. Walaupun demikian, kami mencermati bahwa perkembangan laju inflasi terkendali, sebagaimana tercermin pada laju inflasi tahun kalender sepanjang semester I–2015 yang masih berada di bawah 1%. Hal ini memberi keyakinan bagi kami bahwa laju inflasi di akhir tahun 2015 dapat berada di kisaran sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 4±1%. Sejalan dengan itu, upaya-upaya yang konsisten untuk menjaga stabilitas makroekonomi juga tercermin dari menurunnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus neraca perdagangan. Dengan keseimbangan eksternal yang lebih terjaga, kami memandang bahwa perekonomian domestik ke depan dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. Terlebih dalam memasuki turbulensi era likuiditas global yang tidak lagi longgar, tentunya dibutuhkan ketahanan ekonomi domestik yang prima. Bank Indonesia sepanjang triwulan II-2015 menempuh kebijakan moneter yang tetap konsisten untuk dapat mengendalikan inflasi sesuai sasarannya dan membawa defisit neraca transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat bagi perekonomian. Kebijakan tersebut juga terus diikuti dengan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah. Hasil pemantauan dan asesmen yang komprehensif atas kondisi pasar keuangan senantiasa menjadi pijakan kami dalam melakukan stabilisasi nilai tukar yang terukur dan dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa. Sebagai upaya mitigasi risiko nilai tukar ditengah pesatnya pertumbuhan utang luar negeri (ULN) korporasi non-bank, Bank Indonesia juga terus memfasilitasi proses implementasi ketentuan pengelolaan ULN. Kami menyambut baik atas disepakatinya fasilitas lindung nilai antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan beberapa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kami harap menjadi langkah awal

iv


yang baik untuk dapat dipedomani oleh perusahaan lainnya. Kami meyakini pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN, karena selain sebagai upaya mitigasi risiko, juga dapat berkontribusi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Guna memberikan ruang yang lebih luas kepada perbankan untuk mendorong pembiayaan bagi ekonomi, Bank Indonesia merevisi ketentuan makroprudensial terkait Giro Wajib Minimum-Loan to Deposit Ratio (GWM-LDR). Penyesuaian dilakukan dengan mengikutsertakan surat-surat berharga (SSB) sebagai komponen yang diperhitungkan, dan mengganti istilah LDR menjadi Loan to Funding Ratio (LFR). Relaksasi terhadap ketentuan Loan to Value Ratio (LTV) juga dilakukan dengan meningkatkan rasio LTV bagi kredit properti dan menurunkan batas minimal uang muka bagi kredit kendaraan bermotor. Kebijakan makroprudensial yang lebih akomodatif tersebut diharapkan dapat memelihara momentum pertumbuhan dan mengantisipasi potensi perlambatan yang lebih dalam, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang memadai. Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan keandalan, keamanan dan kelancaran penyelenggaraan sistem pembayaran tanah air, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) Generasi II yang diharapkan akan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transfer dana. Selain meningkatkan kualitas layanan dengan pembaharuan sistem, aspek perlindungan konsumen dalam transaksi transfer dana dan kliring juga menjadi fokus pengaturan yang telah disusun. Disamping itu, sejalan dengan standar internasional dan semangat meningkatkan efisiensi serta ketahanan pasar modal Indonesia, Bank Indonesia juga mendukung penuh penggunaan Central Bank Money secara bertahap dalam penyelesaian dana atas transaksi di pasar modal. Langkah ini adalah bentuk sinergi nyata Bank Indonesia dengan otoritas terkait untuk memitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Triwulan II-2015 ini memang menjadi momentum bagi Bank Indonesia untuk semakin mempererat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya dalam menjaga stabilitas perekonomian. Pada Mei 2015, Presiden Republik Indonesia secara langsung memimpin Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) yang dihadiri oleh 432 TPID dari seluruh Indonesia. Disamping koordinasi lintas sektor, Rakornas TPID juga telah memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah untuk secara aktif menjaga aktivitas distribusi, mengembangkan infrastruktur pertanian, dan mempercepat pembangunan konektivitas antar daerah. Strategi menjaga stabilitas harga dengan 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif ) juga menjadi komitmen penting bersama yang diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang mendukung pencapaian inflasi domestik yang rendah dan stabil. Dengan tekad untuk selalu menjaga kualitas pengelolaan makroekonomi, sejumlah upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah telah menumbuhkan optimisme atas prospek perekonomian Indonesia kedepan. Kami menyambut baik revisi outlook rating Indonesia dari Stable menjadi Positive sekaligus afirmasi rating BB+ oleh Standard and Poor’s (S&P) yang merefleksikan kredibilitas kebijakan moneter dan sistem keuangan, serta menggambarkan efektivitas penguatan fiskal Pemerintah yang semakin meningkatkan kualitas prospek perekonomian nasional. Capaian tersebut kami harap akan memacu kerja bersama dan mempererat sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.


v

Menutup pengantar singkat ini, kami ingin menyampaikan kembali bahwa segenap insan Bank Indonesia akan terus mengupayakan yang terbaik bagi terjaganya stabilitas perekonomian nasional. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran akan senantiasa menempuh kebijakan-kebijakan dengan memegang teguh amanat yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Menyongsong periode dengan tantangan yang semakin meningkat, mari kita bersama-sama menyatukan langkah guna mengawal perekonomian menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

Jakarta, 31 Agustus 2015 GUBERNUR BANK INDONESIA

Agus D.W. Martowardojo

vi


Daftar Isi BAB I Ringkasan Eksekutif

02 04

1.1. Kinerja Perekonomian 1.2. Kebijakan yang Ditempuh

BAB II 2.1. Inflasi 2.2. Pertumbuhan Ekonomi 2.3. Neraca Pembayaran 2.4. Utang Luar Negeri 2.5. Nilai Tukar Rupiah 2.6. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing 2.6.1. Pasar Uang Rupiah 2.6.2. Pasar Valuta Asing 2.7. Perkembangan Sistem Keuangan 2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan 2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan 2.7.2.1. Ketahanan Permodalan Industri Perbankan 2.7.2.2. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri Perbankan 2.7.2.3. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan 2.7.2.4. Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko Pasar 2.7.3. Perkembangan Institusi Keuangan Non-Bank 2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga) 2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi 2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga 2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2.9. Perkembangan Sistem Pembayaran 2.10. Perkembangan Pengedaran Uang

10 12 16 17 18 19 19 21 22 22 25 25

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah

25 26 27 28 30 30 31 32 33 36


vii

BAB III Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

viii

3.1. Stabilitas Moneter 3.1.1. Kebijakan Moneter 3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar 3.1.2.1. Pengelolaan Moneter 3.1.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar 3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri 3.1.5. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor 3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung Perumusan Kebijakan 3.2. Stabilitas Sistem Keuangan 3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial 3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial 3.2.1.2. Pengawasan Makroprudensial 3.2.2. Pengembangan Ekonomi Syariah 3.2.3. Pendalaman Pasar Keuangan (Syariah dan Pasar Valas) 3.2.4. Program Keuangan yang Inklusif (Financial Inclusion) 3.2.4.1. TabunganKu dan Basic Saving Account (BSA) dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Menabung (GIM) 3.2.4.2. Perluasan Pelaksanaan Edukasi Keuangan kepada Masyarakat 3.2.4.3. Perluasan Layanan Keuangan Digital (LKD) 3.2.4.4. Perluasan Implementasi Model Government to Person (G to P) dalam Rangka Memperluas Implementasi LKD 3.2.4.5. Pengembangan Informasi Keuangan Inklusif Dalam Rangka Peningkatan Akses Keuangan 3.2.4.6. Penghitungan Indikator Keuangan Inklusif 3.2.5. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 3.2.5.1. Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan dalam Rangka Peningkatan Akses Kredit atau Pembiayaan UMKM 3.2.5.2. Program Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN BI) Dalam Pengembangan UMKM 3.2.5.3. Kerja sama Internasional Terkait Pengembangan UMKM 3.2.6. Pengelolaan Informasi Perkreditan 3.3. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran 3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang


40 40 42 42 44 44 46 46 47 48 49 49 50 52 53 54 55

55 56 56

56 57 57 57

58 59 60 62 63 68

3.4. Kerja Sama Internasional 3.4.1. Kerja Sama Negara G20 3.4.2. Kerja Sama International Monetary Fund (IMF) 3.4.3. Kerja Sama dalam forum Islamic Development Bank (IDB) 3.4.4. Kerja Sama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 3.4.5. Kerja Sama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) + 3 3.4.6. Kerja Sama Bank for International Settlement (BIS) 3.4.7. Kerja Sama Executives’ Meeting East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) 3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan 3.5.1. Komunikasi Kebijakan 3.5.2. Edukasi Kebanksentralan 3.5.3. Komunikasi dengan Investor dan Lembaga Internasional 3.6. Pelaksanaan Program Strategis Bank Indonesia

70 70 73 74 74 75 75 75 76 76 77 79 80

BAB IV 4.1. Tata Kelola Governance 4.2. Manajemen Strategi dan Kinerja 4.3. Manajemen Risiko 4.4. Audit Intern 4.5. Keuangan Intern 4.6. Sistem Informasi 4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 4.8. Aspek Hukum 4.9. Program Sosial Bank Indonesia

86 87 88 90 90 91 92 95 96

Kapabilitas Intern Bank Indonesia

LAMPIRAN Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan II-2015 1. Peraturan Bank Indonesia 2. Surat Edaran Ekstern 3. Peraturan Dewan Gubernur Daftar Istilah Daftar Singkatan

97 98 98 99 100 105


ix

Daftar Tabel BAB II

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%, yoy) Tabel 2.2. Perkembangan Indeks Saham Regional Tabel 2.3. Perkembangan Nilai Rata-Rata Suku Bunga Dasar Kredit Industri Perbankan (%) Tabel 2.4. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Tabel 2.5. Kinerja Korporasi Publik Triwulan I-2014 dan Triwulan I-2015 Tabel 2.6. Nilai Transaksi Pembayaran Tabel 2.7. Volume Transaksi Pembayaran Tabel 2.8. Transaksi Transfer Dana Triwulan II-2015 Tabel 2.9. Transaksi Uang Kertas Asing - Travellers Cheque (UKA-TC) Triwulan II-2015 Tabel 2.10. Perkembangan Uang Yang Diedarkan di Masyarakat dan Perbankan Tabel 2.11. Indikator Pengedaran Uang

BAB III

28 29 31 34 34 35 35 37 38

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia Tabel 3.1. Jumlah Debitur-Fasilitas Triwulan II-2014 – Triwulan II-2015 Tabel 3.2. Permintaan Informasi Debitur Individual Triwulan II 2014 – Triwulan II-2015

x

12 24


61 61

Daftar Grafik BAB II

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Triwulanan Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi Tahunan Grafik 2.3. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (Triwulanan) Grafik 2.4. Ekspektasi Harga Pedagang Eceran Grafik 2.5. Penjualan Kendaraan Bermotor Grafik 2.6. Nilai Tukar Petani Upah Buruh Tani Riil, dan Upah Buruh Bangunan Riil Grafik 2.7. Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 2.8. Indikator Investasi Nonbangunan Grafik 2.9. Pertumbuhan Kredit Investasi Grafik 2.10. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Riil Grafik 2.11. Pertumbuhan Impor Nonmigas Riil Grafik 2.12. Neraca Transaksi Berjalan Grafik 2.13. Neraca Perdagangan Grafik 2.14. Neraca Transaksi Modal dan Finansial Grafik 2.15. Neraca Pembayaran Indonesia Grafik 2.16. Perkembangan Cadangan Devisa Grafik 2.17. Nilai Tukar Rupiah Grafik 2.18. Nilai Tukar Kawasan Grafik 2.19. Volatilitas Rupiah Grafik 2.20. Volatilitas Nilai Tukar (Triwulanan) Grafik 2.21. Perkembangan Transaksi Pasar Uang Antar Bank Grafik 2.22. Perkembangan Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Grafik 2.23. Volume Transaksi Repo (RRH) Grafik 2.24. Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank dan Repo 1 Bulan Grafik 2.25. Total Turnover Transaksi Valas Domestik Triwulanan Grafik 2.26. Rata-rata Harian Transaksi Valas Domestik Grafik 2.27. Perkembangan Transaksi Valas Domestik Triwulanan Grafik 2.28. Perkembangan Komposisi Instrumen Transaksi Valas Triwulanan Grafik 2.29. Yield Obligasi Negara Grafik 2.30. Volatilitas Yield 20 hari Grafik 2.31. Perkembangan & Net Flow Asing di Indeks Harga Saham Gabungan Grafik 2.32. Perkembangan dan Nilai Rata-rata Perdagangan Harian Indeks Harga Saham Gabungan Grafik 2.33. Perkembangan dan Volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan

10 10 11 11 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 16 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24 24


xi

Grafik 2.34. Perkembangan Industri Reksadana Grafik 2.35. Rasio Non-Performing Loan Grafik 2.36. Rasio Non-Performing Loan gross per Jenis Penggunaan Grafik 2.37. Rasio Non-Performing Loan gross per Sektor Ekonomi Grafik 2.38. Pertumbuhan DPK (yoy) Grafik 2.39. Komposisi Alat Likuid Perbankan Grafik 2.40. Alat Likuid dan Non-Core Deposit (NCD) Grafik 2.41. Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan (data hingga Mei 2015) Grafik 2.42. Aset dan Investasi Industri Asuransi Grafik 2.43. Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi Grafik 2.44. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Grafik 2.45. Rasio Non-Performing Financing (NPF) Grafik 2.46. Kegiatan Dunia Usaha Tw II-2015 Grafik 2.47. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 2.48. Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenisnya Grafik 2.49. Non-Performing Loan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Grafik 2.50. Permintaan Informasi dan Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia Grafik 2.51. Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia Berdasarkan Instrumen Grafik 2.52. Permintaan Informasi Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia Berdasarkan Instrumen Grafik 2.53. Uang yang Diedarkan dan Indeks Penjualan Eceran Grafik 2.54. Pertumbuhan Uang Yang Diedarkan dan Produk Domestik Bruto Nominal (yoy) Grafik 2.55. Temuan Uang Rupiah Palsu

25 25 26 26 27 27 27 28 29 29 30 30 31 31 32 33 36 36 36 37 37 38

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

BAB III

Grafik 3.1. Outstanding Operasi Moneter Grafik 3.2. Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter Grafik 3.3. Komposisi Instrumen Operasi Moneter

xii


43 43 43

Daftar Gambar BAB II

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah Gambar 2.1. Peta Inflasi Daerah Triwulan II-2015 (%, yoy) Gambar 2.2. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan II-2015

BAB III

11 15

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia Gambar 3.1. Siklus Pengawasan Makroprudensial

50


xiii

xiv


BAB I Ringkasan Eksekutif


1.1. Kinerja Perekonomian Pertumbuhan ekonomi melambat pada triwulan II-2015, namun diperkirakan akan membaik pada triwulan III-2015 dan IV-2015. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 tercatat 4,67% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,72% (yoy). Perlambatan ini terutama didorong oleh melemahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi Pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan oleh penyerapan belanja Pemerintah yang tidak secepat perkiraan, termasuk realisasi proyek infrastruktur, sejalan dengan reorganisasi beberapa kementerian/lembaga (penyesuaian nomenklatur). Di sisi lain, stabilitas makroekonomi masih terjaga sebagaimana tercermin pada defisit transaksi berjalan yang menurun dan inflasi yang tetap terkendali. Sementara itu, sejalan dengan tingginya ketidakpastian perekonomian global, nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan depresiasi, yang selanjutnya berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi yang sampai saat ini masih terjaga. Inflasi pada triwulan II-2015 tetap terkendali dan mendukung pencapaian sasaran inflasi 2015, yaitu 4±1%. Pada triwulan II-2015, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 1,40% (qtq) atau 7,26% (yoy), terutama didorong oleh kelompok volatile food dan administered prices. Inflasi volatile food tercatat sebesar 2,35% (qtq) atau 8,83% (yoy). Inflasi volatile food pada triwulan II-2015 didorong oleh kenaikan harga aneka cabai, aneka daging, dan bawang merah karena terbatasnya pasokan akibat masuknya musim tanam untuk komoditas tersebut. Keseimbangan eksternal Indonesia triwulan II-2015 membaik, tercermin dari defisit transaksi berjalan yang menurun. Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) (2,1% Produk Domestik Bruto/PDB) pada triwulan II-2015, lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,6 miliar dolar AS (4,3% PDB). Peningkatan kinerja transaksi berjalan terutama ditopang oleh perbaikan neraca perdagangan nonmigas akibat impor nonmigas yang turun tajam seiring dengan melambatnya permintaan domestik. Sementara itu, di tengah pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian, Transaksi Modal dan Finansial triwulan II-2015 masih mencatat surplus sebesar 2,5 miliar dolar AS. Namun, surplus tersebut lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya, terutama karena menyusutnya surplus investasi portofolio dan investasi lainnya yang mengalami defisit. Surplus transaksi modal dan finansial yang menurun tersebut tidak dapat membiayai sepenuhnya defisit transaksi berjalan, sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan II-2015 mengalami defisit sebesar 2,9 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2015 menurun menjadi sebesar 108 miliar dolar AS. Namun demikian, jumlah cadangan devisa ini masih cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri Pemerintah selama 6,8 bulan dan masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, terutama dipengaruhi oleh sentimen eksternal. Pada triwulan II-2015, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 2,47% (qtq) ke level Rp13.131 per dolar AS. Sejalan dengan itu, secara point-to-point rupiah terdepresiasi sebesar 1,94% dan ditutup pada level Rp13.333 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah pada triwulan II laporan dipengaruhi antisipasi investor atas rencana kenaikan suku bunga AS (Fed Fund Rate/FFR), dan Quantitative Easing European Central Bank (ECB), serta dinamika negosiasi fiskal Yunani. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran utang dan dividen sesuai pola musiman pada triwulan II. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh sentimen positif terkait kenaikan outlook rating Indonesia oleh S&P dari stable menjadi positif dan meningkatnya surplus neraca perdagangan.

2



Kondisi sistem keuangan Indonesia relatif terjaga, meski mengalami tekanan terutama yang berasal dari pasar keuangan. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) tercatat 0,85 pada triwulan II-2015, sedikit mengalami peningkatan dari 0,65 pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kondisi industri perbankan, lembaga keuangan non-bank, korporasi, dan rumah tangga tetap terjaga dengan kinerja yang melambat. Ketahanan permodalan industri perbankan pada triwulan II-2015 tetap terjaga. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) industri perbankan (umum) tercatat sebesar 20,35%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 20,98% namun lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2014 yang tercatat sebesar 19,42%. Angka CAR yang turun disebabkan oleh peningkatan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal industri perbankan, namun secara umum CAR ini berada jauh di atas ketentuan minimum 8%. Melambatnya perekonomian berimplikasi terhadap penurunan pertumbuhan kredit perbankan. Pertumbuhan kredit pada triwulan II-2015 tercatat sebesar 10,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 11,28% (yoy). Penurunan penyaluran kredit terjadi pada Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK), sementara Kredit Modal Kerja (KMK) mengalami kenaikan. Sejalan dengan masih melambatnya laju pertumbuhan perekonomian domestik, risiko kredit industri perbankan mulai menunjukkan peningkatan meski masih tercatat pada level yang rendah. Rasio Non Performing Loan (NPL) gross industri perbankan pada triwulan II-2015 sedikit meningkat dari 2,40% menjadi 2,56%. Peningkatan NPL gross yang moderat tersebut diantisipasi dengan upaya perbankan melakukan peningkatan manajemen risiko dan penyesuaian target pertumbuhan kredit dalam rangka memitigasi potensi peningkatan risiko kredit yang lebih besar Kinerja pasar keuangan domestik bervariasi sebagaimana tercermin dari peningkatan yield Surat Berharga Negara (SBN), peningkatan kinerja reksadana, dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sementara risiko di pasar keuangan terpantau menurun ditandai dengan turunnya volatilitas yield SBN. Kinerja sektor korporasi pada triwulan II-2015 terindikasi meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkembangan positif tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit pada sektor korporasi yang meningkat. Kredit pada sektor korporasi pada triwulan II-2015 tumbuh sebesar 4,72% (qtq) dengan nominal sebesar Rp 1.967,90 triliun. Sementara Konsumsi Sektor Rumah Tangga (RT) Indonesia pada triwulan II-2015 melemah dibandingkan triwulan I–2015, namun dengan optimisme terhadap kondisi perekonomian ke depan yang terjaga. Terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan pada periode laporan tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan sistem pembayaran yang berlangsung dengan baik dan lancar. Hal ini tercermin dari ketersediaan dan kemampuan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai setelmen dana, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sebagai setelmen transaksi surat berharga Pemerintah dan Bank Indonesia, serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sesuai dengan service level yang ditetapkan. Di samping itu, ketersediaan uang kartal dalam jumlah yang cukup juga mendukung kelancaran transaksi perekonomian. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik pada triwulan III-2015 dan IV-2015. Sementara itu, inflasi 2015 diperkirakan akan berada di kisaran sasarannya sebesar 4±1%. Terkendalinya inflasi sejalan dengan kebijakan moneter


3


yang konsisten dan koordinasi dengan Pemerintah yang berjalan baik. Di sisi keseimbangan eksternal, defisit transaksi berjalan diperkirakan terkendali dengan struktur yang lebih baik.

1.2. Kebijakan yang Ditempuh Untuk menjaga tetap stabilnya kondisi makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah terbatasnya pertumbuhan ekonomi domestik dan berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Di bidang moneter, kebijakan secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya yakni 4%±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dalam kisaran 2,5-3% terhadap PDB dalam jangka menengah. Kebijakan ini ditempuh melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya. Terkait dengan kebijakan suku bunga, sepanjang triwulan II-2015, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakannya (BI Rate) sebesar 7,50% dan suku bunga operasionalnya, yaitu suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility masingmasing pada level 5,50% dan 8,00%. Sementara terkait dengan nilai tukar, dalam menghadapi tekanan pelemahan nilai tukar yang bersumber dari faktor eksternal maupun domestik, Bank Indonesia memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Upaya tersebut termasuk melakukan intervensi di pasar valuta asing (valas) maupun pembelian SBN di pasar sekunder. Untuk mendukung agar kebijakan suku bunga yang ditempuh dapat ditransmisikan secara efektif ke perbankan, pasar keuangan, dan sektor riil, Bank Indonesia melakukan operasi moneter. Melalui operasi moneter tersebut, likuiditas perbankan pada triwulan laporan tetap terjaga. Dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia di bidang moneter, Bank Indonesia menerbitkan pengaturan mengenai pengaturan dan pengawasan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, memitigasi risiko di bidang moneter, dan memastikan ketentuan di bidang moneter dipatuhi oleh semua pihak. Pendalaman pasar keuangan guna mendukung transmisi kebijakan moneter terus difokuskan pada peningkatan likuiditas dan instrumen di pasar valas. Untuk mendorong transaksi lindung nilai dalam pengelolaan nilai tukar, Bank Indonesia memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggunakan fasilitas lindung nilai yang disediakan oleh bank BUMN. Lebih lanjut, Bank Indonesia merelaksasi ketentuan derivatif valas melalui penyempurnaan ketentuan kewajiban menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum, penyempurnaan pengaturan transaksi Cross Currency Swap, perluasan cakupan underlying transaksi valas, dan penghapusan persyaratan tenor pembelian valas oleh pihak asing. Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, guna memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyaluran kredit guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik guna menjaga agar sistem keuangan tetap stabil, Bank Indonesia menjalankan fungsi surveilans (pemantauan) terhadap sistem keuangan. Surveilans dilakukan terhadap komponen di dalam sistem keuangan meliputi

4



lembaga keuangan, pasar keuangan, sektor korporasi, dan rumah tangga. Untuk menunjang mandatnya sebagai otoritas makroprudensial, Bank Indonesia melakukan stress test sistem keuangan, penilaian peringkat perbankan (banking industry rating), dan penetapan risikorisiko utama yang perlu menjadi perhatian (risk register). Menindaklanjuti hasil asesmen tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada beberapa bank terkait dengan implementasi pengaturan mengenai transaksi valuta asing, pemeriksaan tematik dengan fokus pada ketahanan likuiditas, serta evaluasi kesiapan perbankan domestik terhadap penerapan stress test. Terkait fungsi pengaturan makroprudensial, Bank Indonesia merelaksasi ketentuan makroprudensial yakni ketentuan Giro Wajib Minimum-Loan to Deposit Ratio (GWM LDR) dan ketentuan Loan to Value (LTV) Ratio untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Melalui relaksasi ketentuan tersebut diharapkan akan mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, sekaligus pendalaman pasar keuangan. Selain penyempurnaan ketentuan, Bank Indonesia juga melakukan penyiapan ketentuan baru terkait tambahan modal, guna mengantisipasi terjadinya kondisi prosiklikal yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Pengembangan ekonomi syariah juga masih terus dilakukan oleh Bank Indonesia agar ekonomi syariah dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembiayaan pembangunan sekaligus mendukung kestabilan harga dan sistem keuangan. Terkait dengan hal itu, Bank Indonesia melanjutkan upaya mendorong pemanfaatan zakat untuk sektor produktif dan perbaikan tata kelola lembaga sektor sosial bekerjasama dengan institusi terkait di dalam negeri dan negara Organization of Islamic Cooperation (OIC). Dalam meningkatkan produktivitas pemberdayaan zakat, Bank Indonesia menjalin kesepakatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan asosiasi dan mengimplementasikan pilot project pengembangan bisnis model pemberdayaan dana zakat dan wakaf. Dalam rangka menciptakan pengelolaan zakat yang sehat, baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan road map dan standar wakaf dengan lembaga domestik, serta melanjutkan penyusunan zakat core principles dengan pelaksanaan 3rd meeting International Working Group. Zakat core principles diharapkan akan menjadi pedoman umum bagi regulator atau pengelola zakat dalam merumuskan aturan untuk mengembangkan dan mempersiapkan pengawasan zakat yang efektif. Untuk mendukung perluasan akses keuangan bagi masyarakat guna mendorong kestabilan sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan berbagai program keuangan inklusif. Untuk meningkatkan sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan dalam Gerakan Indonesia Menabung (GIM), Bank Indonesia mengkaji penyempurnaan fitur TabunganKu agar terintegrasi dengan tabungan berkarakteristik Basic Saving Account (BSA). Selanjutnya, dalam rangka perluasan implementasi penggunaan TabunganKu, Bank Indonesia sedang menjajagi pengembangan model bisnis penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan Kementerian dan lembaga terkait. Untuk meningkatkan literasi keuangan, Bank Indonesia secara aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keuangan inklusif, Layanan Keuangan Digital (LKD), Gerakan Nasional Non-tunai (GNNT), serta perencanaan keuangan sederhana. Dalam mendorong kontribusi sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan berbagai penelitian, pengembangan, dan pengaturan guna meningkatkan kapabilitas UMKM dalam mengakses kredit atau pembiayaan. Untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, telah disusun Modul pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) bagi UMK pada bidang


5


usaha tertentu. Dalam rangka lebih mendorong peningkatan akses keuangan kepada UMKM, Bank Indonesia mengatur penerapan insentif/disinsentif bagi bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa minimal 20% secara bertahap. Bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat melalui koordinasi dengan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pengendalian inflasi, mempercepat stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. Komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan percepatan pembangunan infrastruktur diperkuat dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) VI yang dipimpin oleh Presiden didampingi Menteri dan pimpinan lembaga terkait. Arah pengembangan TPID ke depan (Roadmap TPID) diselaraskan dengan arahan Presiden terkait pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi domestik. Implementasi program kerja dan koordinasi pengendalian inflasi daerah yang sinergis dengan pusat diharapkan dapat mencapai sasaran inflasi nasional yang lebih rendah, yaitu sebesar 4±1% pada 2015-2017 dan 3,5±1% pada 2018. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk memantau kondisi makroekonomi dan mengidentifikasi risiko ke depan. Melalui koordinasi tersebut, kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil dapat disinergikan dan saling mendukung satu dengan lainnya guna menjaga kondisi perekonomian dan sistem keuangan Indonesia tetap kondusif. Koordinasi juga dilakukan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui forum tersebut, dilakukan pemantauan kondisi stabilitas sistem keuangan dan dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh masing-masing instansi. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien, didukung koordinasi dengan Pemerintah dan instansi terkait lainnya. Bank Indonesia masih tetap fokus pada upaya untuk menciptakan sistem pembayaran yang lancar, aman, dan efisien. Untuk itu, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan infrastruktur pendukung Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Dengan selesainya tahap akhir pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II, sistem tersebut telah mulai diimplementasikan pada 5 Juni 2015 dengan baik. Selanjutnya, penyelenggaraan SKNBI didukung dengan pengaturan mengenai transfer dana dan kliring berjadwal dan perlindungan nasabah pengguna SKNBI. Sementara itu, untuk memitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas sistem pembayaran yang mungkin timbul dari setelmen dana transaksi di pasar modal, Bank Indonesia bekerjasama dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melakukan implementasi tahap pertama terkait penggunaan Central Bank Money sebagai mekanisme setelmen dana atas transaksi di pasar modal. Mengacu pada roadmap elektronifikasi retail payment 2015-2024 untuk meningkatkan transaksi pembayaran secara nontunai, Bank Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menyusun kajian pemberian insentif pajak bagi transaksi nontunai. Selain itu, menindaklanjuti nota kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan transaksi pembayaran Pemerintah secara nontunai, Bank Indonesia terus melakukan komunikasi dengan beberapa Pemerintah daerah dan berbagai kementerian/lembaga.

6



Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia berupaya agar kebutuhan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terpenuhi dan terlayani dengan baik. Terkait pemenuhan kebutuhan uang tunai menjelang hari raya Idul Fitri, Bank Indonesia meningkatkan layanan kas kepada masyarakat bekerjasama dengan perbankan. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia mengatur pelaksanaan aturan yang telah diterbitkan pada triwulan sebelumnya mengenai kewajiban penggunaan uang Rupiah di wilayah NKRI. Sosialisasi dan komunikasi publik mengenai ketentuan tersebut dilakukan secara intensif di berbagai wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, berbagai respons bauran kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia efektif dalam menjaga kestabilan makroekonomi serta sistem keuangan di tengah berlangsungnya proses penyesuaian ekonomi domestik. Menindaklanjuti pencanangan program transformasi Bank Indonesia di 2014, pada triwulan laporan Bank Indonesia melaksanakan berbagai Program Strategis yang menghasilkan beberapa deliverables yang ditargetkan untuk memperkuat fungsi strategis dan kapabilitas Bank Indonesia baru yang maju, kuat, berorientasi ke depan, menghasilkan kebijakan terbaik, dan merujuk pada praktek-praktek yang terbaik. Dalam melaksanakan tugas utamanya, Bank Indonesia juga didukung dengan penyempurnaan berbagai aspek pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia terkait dengan aspek governance, manajemen strategis, sistem informasi, audit, dan pelaksanaan fungsi hukum.


7


8


BAB II Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengedaran Uang Rupiah

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2015 masih mengalami perlambatan, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan investasi dan konsumsi Pemerintah, serta masih lemahnya kinerja ekspor. Di sisi lain, stabilitas makroekonomi masih terjaga yang ditunjukkan dengan defisit transaksi berjalan yang menurun dan inflasi yang tetap terkendali. Sementara itu, sejalan dengan tingginya ketidakpastian perekonomian global, nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan depresiasi, yang selanjutnya berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi yang sampai saat ini masih terjaga. Lebih lanjut, stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan pada periode laporan tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan sistem pembayaran yang berlangsung dengan baik dan lancar, serta ketersediaan uang kartal di masyarakat.


2.1. Inflasi Inflasi tetap terkendali di tengah meningkatnya harga bahan makanan menjelang bulan Ramadhan dan kenaikan tarif listrik, harga BBM dan LPG. Di 2015, target inflasi sebesar 4±1% diperkirakan dapat tercapai.

Inflasi pada triwulan II-2015 tetap terkendali dan mendukung pencapaian sasaran inflasi 2015, yaitu 4±1%. Pada triwulan II-2015, inflasi IHK mencapai 1,40% (qtq) atau 7,26% (yoy), terutama didorong oleh kelompok volatile food dan administered prices (Grafik 2.1 dan Grafik 2.2).

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00

IHK Inti Administered Prices Volatile Food

4,00 2,00

0,00 -2,00

-4,00 -6,00

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Triwulanan

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Tahunan

Inflasi volatile food tercatat sebesar 2,35% (qtq) atau 8,83% (yoy). Inflasi volatile food pada triwulan II-2015 didorong oleh kenaikan harga aneka cabai, aneka daging, dan bawang merah karena terbatasnya pasokan akibat masuknya musim tanam untuk komoditas tersebut. Sementara kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh kebijakan pembatasan DOC (Day Old Chicks). Selain itu, kenaikan inflasi volatile food pada triwulan ini juga didorong oleh peningkatan permintaan bahan pangan sejalan dengan pola musiman bulan Ramadhan di tengah pasokan yang stabil. Kelompok administered prices mencatat inflasi sebesar 2,53% (qtq) atau 13,14% (yoy). Hal ini didorong oleh kenaikan tariff adjustment listrik golongan rumah tangga dengan daya di atas 2200VA, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) (Premium RON 88) pada 28 Maret 2015, kenaikan harga Liquified Petroleum Gas (LPG) 12 kg pada April 2015, serta kenaikan harga BBM non-subsidi (antara lain Pertamax) pada Juni 2015. Pada triwulan II-2015, inflasi inti relatif terkendali dan rendah akibat perlambatan ekonomi domestik dan penurunan harga komoditas global. Inflasi inti tercatat relatif rendah sebesar 0,73% (qtq) atau 5,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,25% (qtq) atau 5,04% (yoy). Terkendalinya inflasi inti selama triwulan II-2015 didorong oleh penurunan inflasi akibat pelemahan ekonomi domestik dan penurunan harga komoditas global nonmigas yang dapat mengimbangi dampak tekanan inflasi yang bersumber dari nilai tukar. Selain itu, inflasi inti yang relatif terkendali pada triwulan II-2015 turut didukung oleh ekspektasi inflasi yang juga terkendali. Terkendalinya ekspektasi inflasi tersebut tercermin pada Consensus Forecast triwulan II-2015 yang menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan survei pada periode sebelumnya (Grafik 2.3), namun masih berada dalam

10



kisaran sasaran inflasi. Sementara itu, hasil Survei Konsumen (SK) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) 3 bulan yang akan datang menunjukkan penurunan ekspektasi seiring faktor musiman berlalunya bulan Ramadhan dan Idul Fitri (Grafik 2.4).

7,50

7,00

6,50 6,00

5,50

5,6

5,1

5,00 4,7

Quarterly CF Mar 2015

4,50

4,7

Quarterly CF Jun 2015

4,00 3,50

Quarterly CF Des 2014 I

II

III

4,1 IV

I

II

III

IV

Grafik 2.3 Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (Triwulanan)

Grafik 2.4 Ekspektasi Harga Pedagang Eceran

Secara spasial, inflasi IHK pada triwulan II-2015 masih cukup tinggi terutama di wilayah Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah Sumatera mencatat inflasi tahunan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya, terutama karena tingginya inflasi di Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Lampung. Sementara itu, inflasi di wilayah KTI yang tertinggi terjadi di Maluku (Gambar 2.1). Secara umum, tekanan inflasi pada triwulan II-2015 bersumber dari meningkatnya harga komoditas bahan makanan yang didorong oleh meningkatnya permintaan seiring dengan masuknya bulan Ramadhan.

Inflasi Nasional: 7,26% (yoy)

Gambar 2.1 Peta Inflasi Daerah Triwulan II-2015 (%, yoy)


11


Berdasarkan perkembangan inflasi sampai dengan Juni 2015, Bank Indonesia memandang bahwa target inflasi 2015 sebesar 4±1% akan dapat dicapai. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati berbagai risiko yang memengaruhi inflasi, khususnya perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar, penyesuaian administered prices, serta gejolak harga pangan terkait dengan kemungkinan terjadinya El Nino. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, melalui forum Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID), termasuk langkah-langkah strategis dalam mengendalikan tekanan harga pangan, terutama dengan memastikan kecukupan pasokan.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi melambat, didorong masih lemahnya investasi dan konsumsi Pemerintah yang disebabkan penyerapan APBN tidak secepat perkiraan. Dari sisi eksternal, terbatasnya ekspor seiring dengan pemulihan ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi melambat pada triwulan II-2015, namun diperkirakan akan membaik pada triwulan III-2015 dan IV-2015. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 tercatat 4,67% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,72% (yoy) (Tabel 2.1). Perlambatan ini terutama didorong oleh melemahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi Pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan oleh penyerapan belanja Pemerintah yang tidak secepat perkiraan, termasuk realisasi proyek infrastruktur, sejalan dengan reorganisasi beberapa kementerian/lembaga (penyesuaian nomenklatur). Perilaku menunggu (wait and see) investor swasta juga mendorong pelemahan investasi bangunan. Dari sisi eksternal, ekspor tumbuh terbatas seiring dengan pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang masih menurun. Dari sisi spasial, perlambatan ekonomi terutama dialami oleh wilayah Sumatera dan Kalimantan, dengan beberapa propinsi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) migas tumbuh negatif seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Aceh. Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%, yoy)

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2015 melambat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,71% (yoy). Indikasi perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut terlihat pada penjualan kendaraan bermotor yang masih mengalami kontraksi pada triwulan II-2015 (Grafik 2.5). Perlambatan konsumsi rumah tangga didorong oleh penurunan daya beli masyarakat sejalan dengan melemahnya pendapatan yang tercermin dari perkembangan nilai tukar petani (NTP), upah buruh tani riil, dan upah buruh bangunan riil yang masih terkontraksi (Grafik 2.6). Selain itu, melambatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan menurunnya tingkat keyakinan konsumen (Grafik 2.7).

12



Grafik 2.5 Penjualan Kendaraan Bermotor

Grafik 2.6 Nilai Tukar Petani Upah Buruh Tani Riil, dan Upah Buruh Bangunan Riil

Grafik 2.7 Indeks Keyakinan Konsumen

Pada triwulan II-2015 konsumsi Pemerintah tumbuh melambat. Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh sebesar 2,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2015 yang tumbuh sebesar 2,71% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh penyerapan belanja Pemerintah yang tidak secepat perkiraan, khususnya belanja barang, sejalan dengan reorganisasi beberapa kementerian/lembaga (penyesuaian nomenklatur). Pertumbuhan investasi juga tercatat melambat pada triwulan II-2015, terutama didorong oleh perlambatan kinerja investasi bangunan. Investasi tumbuh melambat dari 4,29% (yoy) pada triwulan I-2015 menjadi 3,55% (yoy) pada triwulan II-2015. Pertumbuhan investasi bangunan yang lebih rendah dipengaruhi oleh capaian realisasi infrastruktur Pemerintah yang masih rendah. Perilaku menunggu (wait and see) investor swasta juga mendorong pelemahan investasi bangunan. Sementara itu, investasi nonbangunan masih tumbuh terbatas, tercermin pada investasi mesin yang masih lemah dan penjualan alat berat yang terkontraksi (Grafik 2.8). Terbatasnya kinerja investasi nonbangunan didorong oleh kinerja ekspor dan permintaan domestik yang masih lemah. Selain itu, terbatasnya perbaikan investasi nonbangunan juga sejalan dengan turunnya sentimen bisnis dan pertumbuhan kredit investasi (Grafik 2.9).


13


Grafik 2.8 Indikator Investasi Nonbangunan

Grafik 2.9 Pertumbuhan Kredit Investasi

Dari sisi eksternal, ekspor tumbuh terbatas seiring dengan pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang masih menurun. Ekspor pada triwulan II-2015 mencatat kontraksi 0,13% (yoy), lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-0,85%, yoy). Perbaikan ekspor yang masih terbatas sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang yang lebih rendah dari perkiraan dan harga komoditas ekspor yang turun semakin dalam. Pertumbuhan ekonomi di AS dan Tiongkok, yang merupakan negara mitra dagang utama Indonesia, tidak sekuat perkiraan. Sementara itu, harga komoditas ekspor masih terkontraksi, khususnya harga komoditas tambang (Grafik 2.10). Merespons permintaan domestik dan eksternal yang lemah, impor mengalami kontraksi yang cukup dalam pada triwulan II-2015. Impor tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,85% (yoy), lebih besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,27% (yoy). Penurunan impor didorong oleh rendahnya impor bahan baku merespons pelemahan permintaan domestik dan eksternal (Grafik 2.11). Sementara itu, belanja infrastruktur yang masih terbatas membuat impor barang modal masih terkontraksi. Rendahnya impor barang modal juga didorong oleh kontraksi pada sektor pertambangan akibat turunnya permintaan eksternal.

30

20 Pertanian

20

0 -10

PDB Ekspor

Total Impor Nonmigas

-10

Total Ekspor Nonmigas

Barang Konsumsi

-20

Barang modal

-30

-30

Pertambangan Q1

Q2 Q3

Q4

Q1

Q2 Q3

Q4

Grafik 2.10 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Riil

14

Bahan baku

0

-20

-40

PDB Impor

10 Manufaktur

10


Q1 Q2

-40

Q1

Q2 Q3

Q4

Q1

Q2 Q3

Q4

Grafik 2.11 Pertumbuhan Impor Nonmigas Riil

Q1 Q2


Secara spasial, perlambatan ekonomi terutama dialami oleh wilayah Sumatera dan Kalimantan, dengan beberapa propinsi berbasis SDA migas yang tumbuh negatif seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Aceh (Gambar 2.2). Secara agregat, pertumbuhan ekonomi di Sumatera tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan dipengaruhi terbatasnya peningkatan kinerja ekspor terkait masih rendahnya harga komoditas sehingga berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga. Selain itu, berlanjutnya kontraksi pertumbuhan di Aceh dan Riau akibat turunnya produksi migas turut memengaruhi perekonomian Sumatera secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan juga melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh kinerja ekspor batubara yang masih terbatas karena rendahnya harga di pasar global dan melemahnya permintaan Tiongkok, serta masih terbatasnya penyerapan belanja fiskal daerah. Produksi minyak bumi yang masih cenderung turun bahkan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur kembali mengalami kontraksi. Perkembangan ekonomi di hampir seluruh daerah di Jawa secara agregat juga tumbuh sedikit melambat. Perlambatan ekonomi Jawa terutama bersumber dari terbatasnya kinerja ekspor manufaktur dan investasi. Sementara itu, perekonomian berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) secara keseluruhan membaik dipengaruhi oleh faktor base effect dari ekspor mineral.1

Gambar 2.2 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan II-2015

Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada semester II-2015 akan membaik, didukung oleh meningkatnya implementasi proyek-proyek infrastruktur dan meningkatnya penyaluran kredit perbankan. Selain itu, konsumsi diperkirakan meningkat sejalan dengan ekspektasi pendapatan yg membaik dan dampak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Sementara itu, ekspor diprakirakan membaik secara terbatas seiring dengan belum kuatnya perekonomian negara mitra dagang utama dan masih rendahnya harga komoditas.

1

Ekspor mineral kembali dapat dilakukan secara terbatas pada Triwulan III-2015 setelah implementasi larangan kebijakan ekspor mineral yang mulai berlaku pada Januari 2014.


15


2.3. Neraca Pembayaran Perbaikan kinerja NPI tercermin pada penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Perbaikan kinerja ditopang surplus transaksi modal dan finansial yang menurun.

Keseimbangan eksternal Indonesia triwulan II-2015 membaik, tercermin dari defisit transaksi berjalan yang menurun. Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 4,5 miliar dolar AS (2,1% PDB) pada triwulan II-2015, lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,6 miliar dolar AS (4,3% PDB) (Grafik 2.12). Peningkatan kinerja transaksi berjalan terutama ditopang oleh perbaikan neraca perdagangan nonmigas akibat impor nonmigas yang turun tajam seiring dengan melambatnya permintaan domestik. Sementara itu, meskipun ekspor nonmigas mengalami penurunan (-5,3%, yoy), kinerja ekspor nonmigas secara riil mengalami perbaikan, tercermin dari meningkatnya volume ekspor sebesar 7,7% (yoy). Di sisi migas, defisit neraca perdagangan migas juga tercatat lebih rendah, didukung oleh menyusutnya impor minyak akibat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) (Grafik 2.13). Hal ini merupakan dampak positif dari reformasi subsidi yang telah ditempuh Pemerintah. Perbaikan kinerja transaksi berjalan juga disumbang oleh berkurangnya defisit neraca jasa, didorong oleh menurunnya impor jasa pengangkutan (freight) yang mengikuti turunnya impor barang. Selain itu, menyusutnya defisit neraca pendapatan primer juga turut menyumbang perbaikan kinerja transaksi berjalan. Penurunan defisit neraca pendapatan primer terutama didorong oleh menurunnya pembayaran dividen dan bagian laba investor asing, seiring dengan berkurangnya kepemilikan asing atas saham domestik dan melambatnya kinerja korporasi.

12,00 7,00 2,00

Grafik 2.12 Neraca Transaksi Berjalan

-3,00 -8,00 -13,00

Neraca Nonmigas Neraca Migas Neraca Perdaganga Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1*Q2**

* angka sementara ** angka sangat sementara

Grafik 2.13 Neraca Perdagangan

Sementara itu, di tengah pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian, transaksi Modal dan Finansial triwulan II-2015 masih mencatat surplus sebesar 2,5 miliar dolar AS (Grafik 2.14). Namun, surplus tersebut lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya, terutama karena menyusutnya surplus investasi portofolio dan investasi lainnya yang mengalami defisit. Penyusutan surplus investasi portofolio disebabkan oleh net jual asing atas saham domestik dan lebih rendahnya net beli asing atas surat utang Pemerintah. Sementara investasi lainnya mengalami defisit, terutama karena menurunnya penarikan pinjaman luar negeri oleh korporasi, sejalan dengan moderasi perekonomian domestik, di tengah pembayaran pinjaman yang tetap tinggi sesuai dengan jadwalnya. Selain itu, defisit pada investasi lain juga didorong oleh meningkatnya penempatan aset sektor swasta pada bank di luar negeri. Di sisi lain, arus masuk investasi langsung asing masih cukup tinggi, didorong oleh besarnya

16



penarikan pinjaman dari pihak afiliasi, yang mencerminkan masih positifnya persepsi investor terhadap kondisi fundamental Indonesia.

Surplus transaksi modal dan finansial yang menurun tersebut tidak dapat membiayai sepenuhnya defisit transaksi berjalan, sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan II-2015 mengalami defisit sebesar 2,9 miliar dolar AS (Grafik 2.15). Dengan perkembangan tersebut, posisi

cadangan devisa pada akhir Juni 2015 menurun menjadi sebesar US$108,0 miliar. Grafik 2.14 Namun demikian, jumlah cadangan devisa Neraca Transaksi Modal dan Finansial ini masih cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri Pemerintah selama 6,8 bulan dan masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (Grafik 2.16). Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah serta penggunaan devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Grafik 2.15 Neraca Pembayaran Indonesia

Grafik 2.16 Perkembangan Cadangan Devisa

Ke depan, Bank Indonesia memprediksi kinerja transaksi berjalan akan membaik. Namun, Bank Indonesia tetap mewaspadai risiko terkait kinerja NPI secara keseluruhan dengan melakukan berbagai penguatan bauran kebijakan sehingga keyakinan terhadap prospek perekonomian dan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

2.4. Utang Luar Negeri Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II-2015 tumbuh 6,3% (yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2015 sebesar 7,9% (yoy). Posisi ULN pada akhir triwulan II-2015 tercatat sebesar 304,3 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik


17


Sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik, pertumbuhan ULN menurun dari triwulan sebelumnya terutama pada sektor swasta.

sebesar 134,6 miliar dolar AS (44,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar 169,7 miliar dolar AS (55,8% dari total ULN). Perlambatan pertumbuhan ULN terutama terjadi pada ULN sektor swasta, dari 13,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 9,7% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, debt service ratio (DSR) atau rasio utang terhadap pendapatan ekspor sedikit membaik dari 56,9% pada triwulan I-2015 menjadi 56,3% pada triwulan II-2015. Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (85,0% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada akhir triwulan II-2015 mencapai USD258,7 miliar, tumbuh 8,1% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 9,2% (yoy). ULN berjangka panjang tersebut, terdiri dari ULN sektor publik USD131,3 miliar (97,6% dari total ULN sektor publik) dan ULN sektor swasta USD127,4 miliar (75,1% dari total ULN swasta). Sementara itu, pertumbuhan ULN berjangka pendek tercatat sebesar 2,9% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh 0,7% (yoy). ULN sektor swasta pada akhir triwulan II-2015 terutama terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,3%. Pada triwulan II-2015, pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan, industri pengolahan, dan listrik, gas & air bersih mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, sedangkan ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi. Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan II-2015 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian domestik yang melambat. Bank Indonesia akan terus memonitor perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

2.5. Nilai Tukar Rupiah Nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan, dipengaruhi berbagai faktor global yang memicu penguatan dolar AS antara lain rencana kenaikan suku bunga AS, Quantitative Easing ECB, serta dinamika negosiasi fiskal Yunani.

18

Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, terutama dipengaruhi oleh sentimen eksternal. Pada triwulan II-2015, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 2,47% (qtq) ke level Rp13.131 per dolar AS. Sejalan dengan itu, secara point-to-point rupiah terdepresiasi sebesar 1,94% dan ditutup pada level Rp13.333 per dolar AS (Grafik 2.17). Tekanan terhadap rupiah pada triwulan II tersebut dipengaruhi antisipasi investor atas rencana kenaikan suku bunga AS (FFR), dan Quantitative Easing ECB, serta dinamika negosiasi fiskal Yunani. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran utang dan dividen sesuai pola musiman pada triwulan II-2015. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh sentimen positif terkait kenaikan outlook rating Indonesia oleh S&P dari stable menjadi positif dan meningkatnya surplus neraca perdagangan. Selain rupiah, mayoritas mata uang negara peers juga mengalami pelemahan. Pelemahan rupiah pada triwulan II-2015 relatif lebih rendah dibandingkan Lira Turki, Real Brasil, dan Rand Afrika Selatan (Grafik 2.18).



Grafik 2.17 Nilai Tukar Rupiah

Grafik 2.18 Nilai Tukar Kawasan

Volatilitas rupiah lebih terjaga dibandingkan mayoritas negara peers. Di samping lebih rendah dari triwulan sebelumnya, volatilitas rupiah pada triwulan II-2015 lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas negara peers seperti Real Brasil, Lira Turki, Rand Afrika Selatan dan Ringgit Malaysia (Grafik 2.19 dan Grafik 2.20).

40

35

20

15

Grafik 2.19 Volatilitas Rupiah

Q1-15 Q2-15

25

31,7

30 21,0 21,2 20,5

15,4

10 5 -

YTD-15 17,7 11,8 11,4 13,2 10,3

33,4 21,3 18,5 11,5 11,6 BRL

TRY

8,7 8,8 8,5

9,5 5,0

7,1

5,7

5,7 5,57,2 10,5 7,85,7 5,75,0

ZAR MYR KRW SGD THB

IDR

INR

PHP

Grafik 2.20 Volatilitas Nilai Tukar (Triwulanan)

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa, sejalan dengan reaksi pasar global terhadap keputusan Tiongkok yang melakukan devaluasi mata uang Yuan, hampir seluruh mata uang dunia, termasuk Rupiah, mengalami tekanan depresiasi. Rupiah mencatat pelemahan cukup dalam dan telah berada di bawah nilai fundamentalnya (undervalued). Menyikapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia telah dan akan terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

2.6. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing 2.6.1. Pasar Uang Rupiah Pasar uang Rupiah pada triwulan II-2015 mengalami perkembangan yang positif. Ratarata harian (RRH) volume transaksi pasar uang Rupiah meningkat sebesar 3,25% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp13,35 triliun/hari. Salah satu faktor yang mendorong


19


Kondisi pasar uang Rupiah dan pasar valuta asing relatif stabil seiring dengan terjaganya kondisi likuiditas.

peningkatan tersebut adalah meningkatnya volume transaksi Pasar Uang Antar Bank/ PUAB (uncollateralized). Rata-rata harian volume transaksi PUAB (uncollateralized) pada triwulan II-2015 meningkat sebesar 13% (qtq) dari triwulan sebelumnya menjadi Rp12,2 triliun/hari. Peningkatan volume transaksi terutama terjadi pada tenor lebih dari 1 minggu. Peningkatan volume transaksi tersebut mengakibatkan pangsa volume transaksi PUAB overnight (ON) tercatat turun sebesar 5% dari triwulan sebelumnya menjadi sekitar 57%. Perkembangan tersebut menunjukkan penyesuaian horizon pengelolaan likuiditas pelaku pasar menjadi lebih panjang dan stabil (Grafik 2.21). Peningkatan volume transaksi juga diiringi dengan peningkatan rata-rata frekuensi transaksi PUAB yang meningkat sebesar 10% dari triwulan sebelumnya menjadi 159 transaksi per hari. Sementara itu, jumlah bank pelaku transaksi PUAB pada triwulan laporan relatif stabil, yaitu sebanyak 97 bank. Selama triwulan II-2015, pergerakan suku bunga PUAB relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 2.22). Sementara itu, suku bunga repo bergerak di kisaran 5,66% untuk tenor overnight dan 5,77% untuk tenor 1 minggu.

Grafik 2.21 Perkembangan Transaksi Pasar Uang Antar Bank

Grafik 2.22 Perkembangan Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank

Rata-rata harian volume transaksi repo pada triwulan II-2015 menurun sebesar 30% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp0,54 triliun/hari, terutama disebabkan oleh menurunnya volume transaksi repo dengan tenor di bawah 1 bulan. Penurunan volume tersebut menyebabkan turunnya pangsa volume transaksi repo dengan tenor jangka pendek dari 80% menjadi 66% pada triwulan laporan (Grafik 2.23). Seiring dengan turunnya volume transaksi, frekuensi transaksi juga tercatat turun sebesar 29% menjadi 165 transaksi pada triwulan laporan. Meskipun transaksi repo mengalami penurunan volume dan frekuensi, jumlah pelaku yang melakukan transaksi repo relatif stabil, yaitu sebanyak 24 bank. Sementara itu, pergerakan suku bunga repo pada triwulan laporan sejalan dengan suku bunga PUAB yang tercatat relatif stabil (Grafik 2.24).

20



Grafik 2.23 Volume Transaksi Repo (RRH)

Grafik 2.24 Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank dan Repo 1 Bulan

2.6.2. Pasar Valas Pada triwulan II-2015, kondisi di pasar valas domestik relatif stabil. Total turnover transaksi valas tercatat sebesar 205,66 miliar dolar AS, meningkat tipis dari total turnover di triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 204,96 miliar dolar AS (Grafik 2.25). Secara year-on-year, turnover transaksi valas tercatat tumbuh sebesar 1,64%. Selain itu, peningkatan transaksi juga tercermin dari rata-rata harian turnover yang naik sebesar 2% dari USD3,30 miliar di triwulan I-2015 menjadi 3,37 miliar dolar AS di triwulan II-2015 (Grafik 2.26).

4,00 3,50 3,00 2,50

Option

Others

0,17 0,67

0,20

0,19

0,73

0,84

0,92

2,33

2,23

2,23

2,24

Q3

Q4

Q1

Swap 0,18

Forward

0,16 0,65

0,92

2,09

2,28

Q1

Q2

0,16

2,00 1,50 1,00

Spot

0,50

Grafik 2.25 Total Turnover Transaksi Valas Domestik Triwulanan

-

Q2

Grafik 2.26 Rata-rata Harian Transaksi Valas Domestik

Peningkatan transaksi valas pada triwulan II-2015 cenderung didorong oleh peningkatan transaksi swap dan option. Total turnover transaksi swap naik 7,13% dari 52,3 miliar dolar AS menjadi USD56 miliar, sementara total turnover transaksi option naik 90,38% dari 4,64 juta dolar AS menjadi 8,83 dolar AS (Grafik 2.27). Di sisi lain, terjadi penurunan turnover pada transaksi spot, forward, dan derivatif lainnya. Seiring dengan hal tersebut, porsi turnover transaksi spot melanjutkan tren penurunan sejalan dengan meningkatnya turnover transaksi swap semenjak triwulan I-2014.


21


Dengan perkembangan tersebut, pangsa transaksi spot mengalami penurunan dari sebesar 67,56% pada triwulan I-2015 menjadi 66,57% pada triwulan II-2015, sejalan dengan penurunan pangsa transaksi forward dari 5,96% menjadi 5,70%. Sementara itu, pangsa transaksi swap naik dari 25,49% menjadi 27,22% (Grafik 2.28).

250,00 200,00 150,00

Spot

Swap 10,61

Forward

9,43 39,20

54,03

9,71

Option Others 11,73 12,21 11,14

44,06

52,26

43,04

55,98

100,00 50,00 -

125,39

134,55

139,85

142,58

138,47

136,90

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Spot

Grafik 2.27 Perkembangan Transaksi Valas Domestik Triwulanan

5,24%

4,94%

5,62%

5,96%

5,70%

22,19%

26,70%

22,40%

21,70%

25,49%

27,22%

70,97%

66,49%

71,10%

71,88%

67,56%

66,57%

Q1

Q2

Q4

Q1

Q2

5,34%

Swap

Q3 Forward Option

Others

Grafik 2.28 Perkembangan Komposisi Instrumen Transaksi Valas Triwulanan

Dinamika transaksi valas pada triwulan II-2015 menunjukkan bahwa para pelaku pasar valas mulai aktif dalam melakukan lindung nilai atas kebutuhan valasnya dengan menggunakan transaksi derivatif, khususnya menggunakan transaksi swap dan mengurangi ketergantungan pada transaksi spot untuk memenuhi kebutuhan valasnya.

2.7. Perkembangan Sistem Keuangan Kondisi sistem keuangan Indonesia relatif terjaga, meski mengalami tekanan terutama yang berasal dari pasar keuangan. Indeks stabilitas sistem keuangan (SSK) tercatat 0,85 pada triwulan II-2015, sedikit mengalami peningkatan dari 0,65 pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kondisi industri perbankan, lembaga keuangan non-bank, korporasi, dan rumah tangga tetap terjaga dengan kinerja yang melambat. 2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan Terjaganya kepercayaan investor terhadap kestabilan perekonomian Indonesia tercermin pada kondisi pasar keuangan yang stabil, meskipun dengan kinerja yang bervariasi.

22

Pasar keuangan Indonesia pada triwulan II-2015 dalam kondisi stabil, namun memerlukan kewaspadaan terkait dengan berbagai perkembangan yang terjadi di pasar keuangan global dan domestik. Dari sisi global, risiko pasar keuangan global dan kawasan Asia meningkat ditandai dengan rentannya pasar keuangan Tiongkok dan Eropa. Sementara di domestik, dipengaruhi oleh pembenahan infrastruktur sektor keuangan domestik yang masih memerlukan waktu. Pada triwulan laporan, kinerja pasar keuangan domestik bervariasi sebagaimana tercermin dari peningkatan yield Surat Berharga Negara (SBN), peningkatan kinerja reksadana, dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sementara risiko di pasar keuangan menurun ditandai dengan turunnya volatilitas yield SBN.



Pada triwulan II-2015, yield SBN meningkat dibandingkan akhir triwulan sebelumnya pada semua kelompok tenor. Yield SBN jangka pendek (1-5 tahun) meningkat sebesar 90,54 bps, tenor menengah (6-10 tahun) meningkat sebesar 90,72 bps dan tenor jangka panjang (1130 tahun) meningkat sebesar 77,88 bps. Meski mengalami peningkatan, risiko di pasar SBN menurun. Hal ini tercermin dari turunnya volatilitas yield SBN tenor jangka pendek menjadi 16,34% dari 17,87% pada triwulan sebelumnya, tenor jangka menengah sebesar 20,30% dari 26,85%, dan tenor jangka panjang menjadi 20,65% dari 25,46%. Meski kondisi pasar keuangan bergerak secara bervariasi, masih terdapat inflows dari investor asing sebesar Rp34,38 triliun di triwulan II-2015. Inflows berasal dari penempatan di pasar SBN dan SBI yang masing-masing tercatat sebesar Rp33,66 triliun dan Rp2,41 triliun. Sementara di pasar saham, terjadi outflow sebesar Rp1,68 triliun. Secara keseluruhan, inflows investor asing mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflows sebesar Rp46,46 triliun.

Grafik 2.29 Yield Obligasi Negara

45 40

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

35 30 25 20 15 10 5 0

Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul

Grafik 2.30 Volatilitas Yield 20 hari

Kinerja pasar saham pada triwulan laporan mengalami pelemahan diiringi dengan peningkatan risiko. IHSG menurun 11,02% dari 5518,68 pada akhir triwulan I-2015 menjadi 4910,66 pada akhir triwulan II-2015 (Grafik 2.31). Pelemahan indeks diikuti dengan penurunan rata-rata perdagangan harian sebesar Rp553,47 miliar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 2.32). Rata-rata perdagangan pada triwulan II-2015 tercatat sebesar Rp6,04 triliun. Semenatar nilai kapitalisasi triwulan II-2015 sebesar 375 juta dolar AS menurun sebesar 50 juta dolar AS (-11,87%) dibanding triwulan sebelumnya. Kinerja pasar saham yang melemah diikuti dengan peningkatan risiko. Volatilitas IHSG sepanjang triwulan II-2015 rata-rata mencapai 16,28%, meningkat dibandingkan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 11,61% (Grafik 2.33).


23


Grafik 2.31 Perkembangan & Net Flow Asing di Indeks Harga Saham Gabungan

Grafik 2.32 Perkembangan dan Nilai Rata-rata Perdagangan Harian Indeks Harga Saham Gabungan

Grafik 2.33 Perkembangan dan Volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan

Dibandingkan dengan negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), pasar saham Indonesia mencatatkan kinerja terendah. Kinerja tertinggi di kawasan Asia dicapai oleh pasar saham Tiongkok dan Hongkong ditandai dengan pertumbuhan indeks harga saham (Tabel 2.2). Tabel 2.2 Perkembangan Indeks Saham Regional

24



Kinerja reksadana pada triwulan laporan mengalami perkembangan positif (Grafik 2.34). Net Aktiva Bersih (NAB) reksadana triwulan II-2015 meningkat sebesar 10,46% dari triwulan sebelumnya dan tumbuh lebih 5 kali lipat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ini didukung oleh pertumbuhan produk reksadana dan unit penyertaan yang meningkat. Selama triwulan II-2015, jumlah produk reksadana meningkat sebesar 19,07%, dan meningkat dibanding triwulan I-2015 yaitu sebesar 16,86%. Sementara jumlah unit penyertaan meningkat 2,42%.

Grafik 2.34 Perkembangan Industri Reksadana

2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan 2.7.2.1. Ketahanan Permodalan Industri Perbankan Ketahanan permodalan industri perbankan pada triwulan II-2015 tetap terjaga. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) industri perbankan (tanpa syariah) tercatat sebesar 20,35%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 20,98% namun lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2015 yang tercatat sebesar 19,42%. Angka CAR yang turun disebabkan oleh peningkatan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal industri perbankan, namun secara umum CAR ini berada jauh di atas ketentuan minimum 8%. 2.7.2.2. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri Perbankan Melambatnya perekonomian berimplikasi terhadap penurunan pertumbuhan kredit perbankan. Pertumbuhan kredit pada triwulan II-2015 tercatat sebesar 10,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 11,28% (yoy). Penurunan penyaluran kredit terjadi pada Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK), sementara Kredit Modal Kerja (KMK) mengalami kenaikan. KI melambat dari triwulan I-2015 tumbuh sebesar 13,54% (yoy) menjadi 10,14% (yoy) sejalan dengan penyesuaian rencana bisnis yang dilakukan korporasi terhadap proyeksi ekonomi ke depan dan profil risiko kredit yang meningkat. Sementara itu, pertumbuhan KK turun dari 11,56% (yoy) menjadi 9,92% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan konsumsi masyarakat. Adapun KMK meningkat dari 9,95% (yoy) menjadi 10,77% (yoy). Sejalan dengan masih melambatnya laju pertumbuhan perekonomian domestik, risiko kredit industri perbankan mulai menunjukkan peningkatan meski masih tercatat pada level yang rendah. Rasio Non Performing Loan (NPL) gross industri perbankan pada triwulan II-2015 sedikit meningkat dari 2,40% menjadi 2,56% (Grafik 2.35). Peningkatan NPL gross

Kinerja industri perbankan tetap kuat di tengah perlambatan perekonomian. Fungsi intermediasi berjalan lancarmeski melambat, didukung permodalan yang kuat serta risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang terjaga.

Grafik 2.35 Rasio Non-Performing Loan


25


yang moderat tersebut diantisipasi dengan upaya perbankan melakukan peningkatan manajemen risiko dan penyesuaian target pertumbuhan kredit dalam rangka memitigasi potensi peningkatan risiko kredit yang lebih besar. Penyesuaian target kredit ini telah tercermin pada Survei Perbankan Indonesia dan Rencana Bisnis Bank. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan risiko kredit terjadi pada kredit produktif (KMK dan KI) maupun KK. Dibanding triwulan sebelumnya, rasio NPL gross KMK meningkat dari 2,79% menjadi 2,98%. Sementara rasio NPL gross KI naik dari 2,58% menjadi 2,72%, dan rasio NPL gross KK naik dari 1,59% menjadi 1,68% (Grafik 2.36). Berdasarkan sektor ekonomi, kenaikan risiko kredit terjadi pada seluruh sektor ekonomi dengan level yang bervariasi, kecuali sektor sektor Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa Sosial (Grafik 2.37). Peningkatan rasio NPL gross terjadi pada kredit untuk sektor-sektor yang memiliki pangsa besar dalam perekonomian, seperti sektor perdagangan, konstruksi dan industri pengolahan. Untuk mengatasi peningkatan risiko kredit ke depan, Bank Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan risiko kredit perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia dengan berkoordinasi dengan OJK melakukan evaluasi ketahanan permodalan perbankan dalam menyerap potensi risiko melalui pelaksanaan stress testing secara berkala.

Grafik 2.36 Rasio Non-Performing Loan gross per Jenis Penggunaan

Grafik 2.37 Rasio Non-Performing Loan gross per Sektor Ekonomi

2.7.2.3. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan Di tengah perlambatan ekonomi domestik, sumber likuiditas yang berasal dari Dana Pihak Ketiga masih mengalami peningkatan pada triwulan II-2015, meski tumbuh melambat. DPK secara industri tumbuh sebesar 12,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I-2015 yang tumbuh sebesar 16,04% (yoy) (Grafik 2.38). Perlambatan pertumbuhan DPK perbankan terjadi pada komponen Giro dan Deposito, sementara Tabungan meningkat. Giro dan Deposito tumbuh melambat menjadi 15,87% (yoy) dan 16,39% (yoy) pada triwulan II-2015 dari 17,66% (yoy) dan 23,68% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan Tabungan sedikit meningkat dari 3,99% (yoy) pada triwulan I-2015 menjadi 4,52% (yoy) pada triwulan II-2015. Pangsa Deposito masih mendominasi struktur DPK perbankan dibandingkan pangsa Giro dan Tabungan.

26



Secara keseluruhan, likuiditas industri perbankan pada triwulan II-2015 sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun dalam kondisi yang terjaga. Turunnya likuiditas dipengaruhi oleh penarikan uang kartal sebagai faktor musiman menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Alat likuid yang dimiliki oleh perbankan setelah dikurangi pemenuhan GWM menurun dari Rp893,64 triliun pada triwulan I-2015 menjadi Rp820,74 triliun pada triwulan laporan (Grafik 2.39). Selain itu, penurunan kondisi likuiditas juga ditunjukkan oleh penurunan rasio Alat Likuid (AL)2 terhadap Non-Core Deposit Grafik 2.38 (NCD)3 menjadi sebesar 92,50% dibandingkan Pertumbuhan DPK (yoy) dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 105,05% (Grafik 2.40). Meski demikian, tingkat rasio AL/NCD tersebut masih berada jauh di atas threshold (50%) sehingga menunjukkan risiko likuiditas perbankan yang masih terjaga.

Grafik 2.39 Komposisi Alat Likuid Perbankan

Grafik 2.40 Alat Likuid dan Non-Core Deposit (NCD)

2.7.2.4. Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko Pasar Selama triwulan II-2015, perkembangan suku bunga simpanan perbankan berada dalam tren menurun sejalan dengan penurunan ekspansi kredit perbankan dan kondisi likuiditas yang mencukupi. Sementara itu, suku bunga kredit relatif stabil (Grafik 2.41). Rata-rata suku bunga deposito 1 bulan pada triwulan II-2015 sebesar 7,76%, turun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,31%. Sementara rata-rata suku suku bunga kredit tercapat sebesar 12,98%, tidak jauh berbeda dari rata-rata triwulan sebelumnya sebesar 12,99%.

2 3

Alat Likuid terdiiri dari Kas, Penempatan pada BI, Giro Wajib Minimum, dan excess reserve. Non Core Deposit mencakup 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito.


27


Rata-rata suku bunga deposito 1 bulan pada triwulan I-2015 sebesar 8,31%, turun 27 bps dari triwulan sebelumnya. Berbeda dengan suku bunga deposito, rata-rata suku bunga kredit perbankan pada triwulan laporan meningkat menjadi 12,99%, naik 4 bps dari triwulan IV-2014 yang tercatat 12,95%. Jika dilihat per segmen, rata-rata suku bunga KMK dan KK pada triwulan I-2015 masing-masing naik sebesar 2 bps dan 11 bps dari triwulan IV2014. Adapun rata-rata suku bunga KI turun 4 bps dari triwulan sebelumnya.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang merupakan dasar bagi bank dalam penetapan suku bunga kredit cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan SBDK pada triwulan laporan terjadi pada seluruh segmen meliputi korporasi, ritel, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan non-KPR. Secara triwulanan, SBDK segmen Korporasi mengalami peningkatan, sementara SBDK lainnya mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada segmen KPR yaitu dari sebesar 11,00% pada triwulan II-2015 (Tabel 2.3). Grafik 2.41 Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan (data hingga Mei 2015)

Tabel 2.3 Perkembangan Nilai Rata-Rata Suku Bunga Dasar Kredit Industri Perbankan (%) Seluruh Sampel Segmen Kredit

2012 Mar

2013

2014

2015

Mar'15Jun'15 (qtq)

Jun'14Jun'15 (yoy)

Jun

Sep

Des

Mar

Jun

Sep

Des

Mar

Jun

Sep

Des

Mar

Jun

Korporasi 9,86

9,81

9,75

9,69

9,53

9,65

10,08

10,64

10,59

10,68

10,94

10,91

10,73

10,75

0,02

0,07

Ritel

11,23

11,08

11,03

11,14

10,91

11,03

11,28

11,72

11,89

12,05

12,12

12,19

12,09

12,07

(0,02)

0,02

KPR

10,61

10,50

10,45

10,41

10,33

10,37

10,63

10,83

11,13

11,14

11,19

11,21

11,07

11,00

(0,07)

(0,14)

Non-KPR 11,05

10,99

10,67

10,65

10,62

10,59

11,06

11,55

11,92

11,98

11,99

12,06

11,91

11,87

(0,04)

(0,11)

2.7.3. Perkembangan Institusi Keuangan Non-Bank Kinerja institusi keuangan nonbank terjaga didukung kelancaran fungsi intermediasi sebagaimana tercermin pada penyaluran pembiayaan yang meningkat.

28

Penyaluran pembiayaan ekonomi melalui institusi keuangan non-bank mengalami peningkatan selama triwulan II-2015 jika dibandingkan dengan triwulan I-2015. Menurunnya penyaluran kredit melalui perbankan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi emiten korporasi untuk memperoleh pendanaan baru melalui pasar modal (Tabel 2.4).



Tabel 2.4 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan

Kinerja industri asuransi pada triwulan II-2015 menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan I-2015. Total aset industri asuransi menurun sebesar Rp10,27 triliun (-1,30%) menjadi sebesar Rp777,29 triliun (Grafik 2.42). Penurunan aset asuransi tersebut seiring dengan penurunan kinerja pada produk-produk investasi yang ditempatkan antara lain dalam saham dan beberapa instrumen lainnya di pasar modal. Kondisi ini tidak terlepas dari kinerja pasar saham yang melemah pada triwulan II-2015. Sementara itu ditinjau dari efisiensi, kinerja asuransi mengalami perbaikan. Hal ini dicerminkan dari rasio Klaim Bruto terhadap Premi Bruto yang menurun dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 75,82% menjadi 67,70% (Grafik 2.43).

Grafik 2.42 Aset dan Investasi Industri Asuransi

Grafik 2.43 Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi


29


Pada industri Perusahaan Pembiayaan (PP), kondisi perekonomian yang melambat berdampak terhadap pertumbuhan pembiayaan. Pembiayaan pada triwulan II-2015 tumbuh sebesar 0,03% (qtq) atau sebesar Rp0,09 triliun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2015 sebesar 1,00% (qtq) atau sebesar Rp3,67 triliun. Dari sisi komponen, Pembiayaan Konsumen masih mendominasi yakni 67,38% dari total pembiayaan perusahaan pembiayaan, dan diikuti Sewa Guna Usaha dengan pangsa sebesar 67,38% dan 29,98% (Grafik 2.44). Meski pertumbuhannya melambat, kualitas pembiayaan pada triwulan laporan membaik. Posisi Non Performing Financing (NPF) pada akhir triwulan II-2015 mengalami penurunan menjadi 1,44% dibandingkan akhir triwulan I-2015 yang sebesar 1,55% (Grafik 2.45). Terjaganya kualitas pembiayaan tersebut didukung oleh pengelolaan penyaluran pembiayaan yang berhati-hati sesuai kebijakan yang dikeluarkan otoritas terkait termasuk kebijakan Down Payment (DP) pembiayaan kendaraan bermotor.

Grafik 2.44 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Grafik 2.45 Rasio Non-Performing Financing (NPF)

Dari sisi sumber dana, pendanaan PP pada triwulan II-2015 didominasi pinjaman dalam negeri dan diikuti pinjaman luar negeri, surat berharga, dan modal dengan porsi masingmasing sebesar 38,68%, 34,52%, 15,82%, dan 10,99% terhadap total pendanaan. Kinerja sektor korporasi membaik seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit. Di sisi lain, kinerja sektor rumah tangga menurun seiring masih melambatnya perekonomian, namun dengan optimisme yang terjaga.

30

Pada akhir triwulan II-2015, terdapat 43 PP yang memiliki ULN dengan total outstanding Rp120,26 triliun. Diantara 43 PP tersebut, terdapat tujuh PP yang lebih dari 20% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh bank dengan total outstanding ULN sebesar Rp14,40 triliun. Untuk memitigasi risiko nilai tukar, sebagian PP telah melakukan hedging sehingga risiko rambatannya (contagion risk) terhadap bank yang menjadi induknya relatif terbatas. 2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga) 2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi Kinerja sekor korporasi pada triwulan II-2015 terindikasi meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia menginformasikan membaiknya kinerja tersebut, tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 11,90%, lebih tinggi dari triwulan I-2015 sebesar 4,83%4 (Grafik 2.46). 4

Saldo Bersih Tertimbang adalah hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya. Saldo Bersih adalah selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”.



Perkembangan positif tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit pada sektor korporasi yang meningkat. Kredit pada sektor korporasi pada triwulan II-2015 tumbuh sebesar 4,72% (qtq) dengan posisi nominal sebesar Rp1.967,90 triliun. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan periode triwulan I-2015 yang tumbuh negatif sebesar 0.36% (qtq). Tingkat rasio NPL gross sektor korporasi juga terjaga pada level 2,55%, dibawah batasan NPL yang perlu diwaspadai (5%).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan imbasnya pada kinerja Grafik 2.46 profitabilitas sektor korporasi. Hal ini tercermin Kegiatan Dunia Usaha Tw II-2015 dari indikator utama kinerja korporasi seperti Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Inventory Turn Over, dan solvabilitas yang menurun, serta tingkat utang (Debt to Equity Ratio) yang meningkat pada beberapa sektor perekonomian (Tabel 2.5). Tabel 2.5 Kinerja Korporasi Publik Tw I-2014 dan Tw I-2015

2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga

Hasil Survei Konsumen - Bank Indonesia mengidentifikasi bahwa melemahnya kinerja sektor RT terutama disebabkan oleh rendahnya penyerapan tenaga kerja baru sebagai dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang menunjukkan pelemahan terutama disebabkan oleh perkiraan ketersediaan lapangan kerja serta penghasilan yang menurun. Di sisi lain,

Konsumsi Sektor Rumah Tangga (RT) Indonesia pada triwulan II-2015 melemah dibandingkan triwulan I-2015, namun dengan optimisme terhadap kondisi perekonomian ke depan yang terjaga.

Grafik 2.47 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen


31


konsumen masih menunjukkan optimism dalam melakukan kegiatan usaha 6 bulan mendatang, dengan semakin banyak proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah dan perkiraan tingkat inflasi yang terkendali (Grafik 2.47).

Ditinjau dari penyerapan kredit, kredit perbankan ke sektor RT pada triwulan II-2015 mencapai Rp865,20 triliun atau tumbuh 2,40% (qtq). Pertumbuhan kredit RT tersebut sedikit

meningkat dibandingkan triwulan I-2015 yaitu sebesar 1,46% (qtq). Sebagian besar kredit terutama untuk keperluan pemilikan Grafik 2.48 perumahan (40,78%) dan multiguna (40,28%), Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenisnya kemudian diikuti oleh kredit Kendaraan bermotor (14,37%), kredit RT lainnya (4,33%) serta kredit pemilikan peralatan RT (0,25%) (Grafik 2.48)

Meski meningkat, pertumbuhan kredit RT disertai dengan meningkatnya risiko kredit sektor RT yang ditandai dengan meningkatnya rasio NPL gross dari 1,67% pada triwulan I-2015 menjadi 1,75% pada triwulan II-2015. Namun demikian, rasio NPL gross seluruh jenis penggunaan kredit sektor RT masih terkendali di bawah 5%.

2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Penyaluran kredit UMKM masih melambat dibandingkan periode sebelumnya, dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa yang menurun akibat perlambatan perekonomian.

Penyaluran kredit UMKM pada triwulan II-2015 mencapai Rp746,6 triliun atau 19,7% dari total kredit perbankan. Pertumbuhan kredit UMKM pada Triwulan II-2015 masih mengalami perlambatan sejalan dengan perlambatan yang terjadi pada kredit perbankan. Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dipengaruhi oleh masih rendahnya permintaan kredit masyarakat karena belum membaiknya kondisi usaha debitur serta pembatasan penyaluran kredit baru yang dilakukan oleh bank untuk menekan kecenderungan peningkatan NPL. Perlambatan kredit UMKM didorong oleh kredit Usaha Mikro yang tumbuh menjadi 9,2% (yoy) pada triwulan II-2015 dari 34,1% pada triwulan I-2015. Perlambatan juga terjadi pada kredit Usaha Menengah yang tumbuh menjadi 7,5% (yoy) dari 18,2% pada triwulan I-2015. Sedangkan kredit Usaha Kecil tumbuh meningkat menjadi 3,5% (yoy) dari -1,5% (yoy) pada triwulan I-2015. Dilihat dari sektor ekonomi, perlambatan kredit UMKM pada triwulan II-2015 terutama didorong oleh perlambatan kredit pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Industri Pengolahan yang masing-masing tumbuh 9,1% dan 7,3% (yoy) dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2015 masing-masing sebesar 12,6% dan 17,1% (yoy). Penyaluran kredit UMKM belum merata, terkonsentrasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (51,1%), dan diserap di wilayah pulau Jawa (57,6%) yang menjadi pusat perekonomian nasional. Dari sisi penerima kredit, sebagian besar kredit UMKM disalurkan kepada Usaha Mikro yang mencapai 84,4% dari total penerima kredit UMKM, diikuti Usaha Kecil (12,4%) dan Usaha Menengah (3,2%).

32



Kinerja kredit UMKM pada triwulan II-2015 memburuk dengan NPL sebesar 4,83%, dibandingkan triwulan I-2015 sebesar 4,43%. Peningkatan NPL kredit UMKM dipengaruhi oleh masih belum pulihnya kondisi usaha debitur yang ditandai dengan penurunan kemampuan bayar debitur. Selain itu, rendahnya kualitas asesmen dan monitoring kredit UMKM oleh bank turut mempengaruhi peningkatan NPL. Pemburukan NPL terjadi pada seluruh segmen usaha, namun pendorong utama berasal dari pemburukan NPL kredit Usaha Menengah menjadi 4,61% pada triwulan II-2015 dari 4,12% pada triwulan I-2015. Sementara, rasio NPL kredit UMKM Usaha Mikro dan Kecil mencapai 3,75% dan 6,08% (Grafik 2.49)

Grafik 2.49 Non-Performing Loan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.9. Perkembangan Sistem Pembayaran Secara umum, penyelenggaraan sistem pembayaran selama triwulan II-2015 berlangsung dengan baik dan lancar. Hal ini tercermin dari ketersediaan dan kemampuan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai setelmen dana, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sebagai setelmen transaksi surat berharga Pemerintah dan Bank Indonesia, serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sesuai dengan service level yang ditetapkan. Pada triwulan II–2015, nilai transaksi sistem pembayaran mengalami penurunan sebesar Rp2.007,11 triliun (5,07%), sementara volume transaksi meningkat sebesar 124,75 juta transaksi (9,96%). Penurunan nilai transaksi terutama disebabkan oleh menurunnya nilai transaksi BI-RTGS, sedangkan peningkatan volume transaksi didorong oleh peningkatan transaksi SKNBI (Tabel 2.6 dan Tabel 2.7). Nilai transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS turun sebesar 2,74% yaitu dari Rp28.879,17 triliun menjadi Rp28.089,25 triliun. Penurunan nilai transaksi disebabkan oleh menurunnya volume transaksi transaksi pengelolaan moneter. Sementara volume transaksi meningkat sebesar 3,66% dari 2,81 juta transaksi menjadi 2,92 juta transaksi. Peningkatan volume transaksi disebabkan oleh peningkatan transaksi masyarakat melalui instrumen nontunai.

Transaksi sistem pembayaran Bank Indonesia dan industri berjalan aman dan lancar. Penggunaan instrumen non-tunai di masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya instrumen dan dukungan infrastruktur.

Penurunan nilai transaksi pada periode laporan juga terjadi pada transaksi yang dilakukan melalui BI-SSSS. Tercatat terjadi penurunan nilai transaksi 14,87% yaitu dari Rp8.758,28 triliun pada triwulan I-2015 menjadi Rp7.455,86 triliun pada triwulan laporan. Adapun volume transaksi BI-SSSS mengalami peningkatan sebesar 1,67% (0,76 ribu transaksi) menjadi 46,36 ribu transaksi. Sementara itu, transaksi yang dilakukan melalui SKNBI juga mengalami penurunan nilai transaksi namun mengalami peningkatan dari sisi volume. Nilai transaksi SKNBI tercatat menurun sebesar 1,44% yaitu dari Rp732,49 triliun menjadi Rp743,01 triliun, yang terutama dipengaruhi oleh transaksi kliring debit. Adapun volume transaksi SKNBI meningkat 2,76% dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari 27,12 juta transaksi menjadi 27,87 juta transaksi. Peningkatan volume transaksi SKNBI sebagian besar terjadi pada transaksi transfer kredit antar peserta kliring.


33


Penyelenggaraan transaksi sistem pembayaran yang aman dan lancar juga terjadi pada sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri. Hal ini tercermin dari tidak adanya gangguan yang signifikan dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik pada triwulan II-2015. Transaksi APMK mengalami peningkatan baik secara nominal maupun volume transaksi. Nilai transaksi APMK meningkat sebesar 6,14% sedangkan volume transaksi meningkat sebesar 5,35% dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan nilai dan volume transaksi juga terjadi pada instrumen kartu kredit dan kartu ATM/debet. Berdasarkan proporsi, kartu ATM/debet menyumbang sebesar 93,08% dan 92,43% untuk peningkatan nilai dan volume transaksi APMK tersebut.

Tabel 2.6 Nilai Transaksi Pembayaran

Tabel 2.7 Volume Transaksi Pembayaran Volume (Ribu Transaksi)

2014

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

Q-I

Q-II

Q-III

BI-RTGS - Pengelolaan Moneter - Pemerintah - Masyarakat - Pasar Modal - Valas - PUAB - Lain-lain BI-SSSS SKNBI Debet - Cek - Bilyet Giro - Warkat Debet Lainnya Kredit APMK - Kartu Kredit - Kartu ATM dan ATM/Debet Uang Elektronik Total

4.526,01 18,23 137,38 3.967,10 15,73 16,34 19,12 352,10 32,92 25.179,21 10.012,06 877,50 8.928,40 206,16 15.167,15 992.728,89 61.867,08 930.861,82 36.827,86 1.059.294,88

4.471,34 16,47 134,65 3.940,49 19,96 26,75 20,50 312,53 38,69 26.786,05 10.544,29 903,27 9.436,60 204,43 16.241,76 1.068.963,66 64.241,35 1.004.722,31 44.245,79 1.144.505,53

4.519,95 17,91 134,76 3.974,12 20,36 28,17 19,58 325,06 35,57 27.102,83 9.884,04 863,58 8.818,46 202,00 17.218,79 1.110.647,44 64.236,65 1.046.410,79 51.642,32 1.193.948,10

Sumber data: EDW SP dan EDW LKPBU

34


Q-IV 4.579,95 19,13 148,19 3.990,52 23,96 30,11 17,70 350,35 49,04 28.585,47 10.233,27 915,28 9.116,73 201,25 18.147,64 1.154.251,56 66.681,81 1.087.569,76 69.557,61 1.257.023,63

Total 2014 18.097,25 71,74 554,97 15.872,22 80,01 101,37 76,90 1.340,03 156,22 107.653,56 40.673,66 3.559,63 36.300,19 813,85 66.775,34 4.326.591,55 257.026,88 4.069.564,67 202.273,57 4.654.772,15

2015

naik/(turun)

Q-I

Q-II

QtQ

2.814,82 17,95 141,47 2.328,44 28,62 33,69 19,62 245,04 45,60 27.120,50 9.725,46 873,25 8.651,77 200,44 17.395,05 1.142.496,21 65.662,44 1.076.833,76 80.265,97 1.252.743,10

2.917,79 17,55 136,21 2.439,37 25,63 33,84 20,48 244,72 46,36 27.868,97 9.459,81 840,02 8.434,42 185,37 18.409,16 1.203.569,01 70.286,39 1.133.282,61 143.092,96 1.377.495,09

102,98 (0,40) (5,26) 110,94 (2,99) 0,15 0,86 (0,32) 0,76 748,47 (265,64) (33,22) (217,35) (15,06) 1.014,11 61.072,80 4.623,95 56.448,85 62.826,99 124.751,99

YoY (1.553,55) 1,08 1,56 (1.501,12) 5,67 7,09 (0,02) (67,81) 7,67 1.082,92 (1.084,48) (63,25) (1.002,18) (19,05) 2.167,39 134.605,35 6.045,05 128.560,30 98.847,17 232.989,56

% naik/(turun) QtQ 3,66% -2,21% -3,72% 4,76% -10,46% 0,45% 4,38% -0,13% 1,67% 2,76% -2,73% -3,80% -2,51% -7,52% 5,83% 5,35% 7,04% 5,24% 78,27% 9,96%

YoY -34,74% 6,54% 1,16% -38,09% 28,38% 26,52% -0,11% -21,70% 19,83% 4,04% -10,28% -7,00% -10,62% -9,32% 13,34% 12,59% 9,41% 12,80% 223,40% 20,36%


Untuk transaksi uang elektronik, selama triwulan II-2015 mengalami peningkatan instrumen sebanyak 8,20 juta instrumen atau 7,42% dari posisi akhir triwulan sebelumnya. Sejalan dengan bertambahnya instrumen, nilai dan volume transaksi juga menunjukan pertumbuhan positif yaitu masing-masing sebesar Rp598 miliar (71,25%) dan 62,83 juta transaksi (78,27%). Disamping menyelenggarakan sistem pembayaran Bank Indonesia, Bank Indonesia juga merupakan regulator bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (TD BB) dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Pada triwulan laporan, terjadi peningkatan pada nominal dan volume transaksi Penyelenggara TD BB masing-masing sebesar Rp4,03 triliun (29,71%) dan 0,93 juta transaksi (16,92%). Transaksi transfer dana didominasi oleh transaksi pengiriman uang dalam negeri. Nilai dan volume transaksi tersebut masing-masing mencapai 50,65% dan 69,65% dari nilai dan volume transaksi secara keseluruhan (Tabel 2.8). Tabel 2.8 Transaksi Transfer Dana Triwulan II-2015

Nilai transaksi jual/beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian Traveler’s Cheque (TC) pada triwulan II-2015 mengalami peningkatan sebesar Rp1,22 triliun atau naik sebesar 2,29% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 2.9). Peningkatan ini didominasi oleh mata uang USD, AUD, dan EUR sebagai akibat penurunan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain dan musim liburan yang jatuh pada bulan Juni. Tabel 2.9 Transaksi Uang Kertas Asing - Travellers Cheque (UKA-TC) Triwulan II-2015

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia juga memperhatikan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Bank Indonesia mendorong industri sistem pembayaran menindaklanjuti pengaduan nasabah, serta memfasilitasi pengaduan nasabah. Pada triwulan II-2015 Bank Indonesia menerima 414 pengaduan dan 9.115 permintaan informasi jasa sistem pembayaran (Grafik 2.50). Jumlah pengaduan mengalami penurunan sebanyak 330 pengaduan (44%), sedangkan permintaan informasi jasa sistem pembayaran mengalami peningkatan sebesar 7.382 permintaan (426%). Permintaan informasi meningkat signifikan sehubungan dengan terbitnya pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI5.

5

Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Ekstern No. 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


35


Grafik 2.50 Permintaan Informasi dan Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia

Grafik 2.51 Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia Berdasarkan Instrumen

Grafik 2.52 Permintaan Informasi Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia Berdasarkan Instrumen

UYD meningkat dibandingkan periode sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri.

36

Pengaduan konsumen jasa sistem pembayaran ke Bank Indonesia pada triwulan II-2015 didominasi oleh instrumen kartu kredit sebanyak 295 pengaduan (71%), diikuti oleh transfer dana sebanyak 42 (10%), dan kartu ATM/debet sebanyak 41 pengaduan (9,9%) (Grafik 2.51). Sementara itu, permintaan informasi terkait jasa sistem pembayaran didominasi oleh pertanyaan seputar kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI sebanyak 7.509 permintaan (82%), penyediaan dan/atau penyetoran uang sebanyak 977 permintaan (11%), dan transfer dana sebanyak 148 permintaan (1,6%) (Grafik 2.52).

2.10. Perkembangan Pengedaran Uang Uang Yang Diedarkan (UYD) pada akhir triwulan II-2015 mencapai Rp506,6 triliun, naik Rp44,0 triliun atau 9,5% dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp462,6 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan UYD mencapai 9,0% (yoy) yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,2% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2015 diperkirakan relatif sama dengan triwulan sebelumnya (Grafik 2.54). Sementara itu, pertumbuhan Indeks



Penjualan Eceran (IPE)6 diperkirakan mencapai 18,5% (yoy) atau melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 19,7% (Grafik 2.53). Meningkatnya UYD disebabkan oleh tingginya permintaan uang tunai menjelang hari raya Idul Fitri, yang tercermin dari kenaikan IPE produk makanan dan minuman, peralatan informasi dan komunikasi, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

Grafik 2.53 Uang Yang Diedarkan dan Indeks Penjualan Eceran

Grafik 2.54 Pertumbuhan Uang Yang Diedarkan dan Produk Domestik Bruto Nominal (yoy)

Berdasarkan komponen UYD, uang kartal di luar sistem perbankan (currency outside Bank/CoB) tercatat sebesar Rp409,9 triliun dengan pangsa 80,9%. Sementara persediaan kas perbankan (Cash in Vault/CiV) sebesar Rp96,7 triliun dengan pangsa 19,1%. Pangsa CiV mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,4%, yang dipengaruhi oleh kecenderungan bank meningkatkan persediaan kas untuk memenuhi permintaan uang tunai menjelang hari raya Idul Fitri (Tabel 2.10). Tabel 2.10 Perkembangan Uang Yang Diedarkan di Masyarakat dan Perbankan

Dari sisi pecahan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan uang kecil menjelang hari raya Idul Fitri, komposisi pecahan uang kertas Rp20.000 ke bawah tercatat sebesar 11,2% atau meningkat dibandingkan komposisi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,0%. Sebaliknya komposisi pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 mengalami penurunan dari 90,0% pada triwulan I-2015 menjadi 88,8% pada triwulan laporan. 6

Indeks Penjualan Eceran (IPE) adalah angka indeks yang dihitung dari hasil survei terhadap sekitar 650 pengecer sebagai responden dengan metode purpose sampling di 10 kota yaitu Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Purwekerto, Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Denpasar. Data IPE Mei 2015 angka sementara dan Juni 2015 angka perkiraan.


37


Peningkatan UYD selama triwulan II-2015 juga tercermin dari aliran bersih uang rupiah dari Bank Indonesia ke perbankan (net outflow) sebesar Rp44,0 triliun. Aliran uang rupiah dari Bank Indonesia ke perbankan (outflow) tercatat sebesar Rp148,1 triliun, sementara aliran uang rupiah dari perbankan ke Bank Indonesia (inflow) tercatat sebesar Rp104,2 triliun (Tabel 2.11). Dalam rangka clean money policy, pada triwulan II-2015 Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang rupiah yang tidak layak edar (UTLE) sebesar Rp33,4 triliun. Jumlah pemusnahan UTLE tersebut lebih rendah 18,3% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp40,9 triliun. Meskipun secara nominal jumlah uang yang dimusnahkan menurun, rasio pemusnahan terhadap inflow meningkat dari 29,0% pada triwulan I-2015 menjadi 32,1% pada triwulan laporan. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh menurunnya jumlah inflow pada triwulan laporan. Persediaan uang rupiah di Bank Indonesia selama triwulan II-2015 tetap terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari kemampuan kas Bank Indonesia untuk menjaga kebutuhan penarikan perbankan dan masyarakat yaitu rata-rata 5,4 bulan outflow pada akhir triwulan II-2015, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar rata-rata 5,7 bulan outflow. Tabel 2.11 Indikator Pengedaran uang

Grafik 2.55 Temuan Uang Rupiah Palsu

38


Jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan ke Bank Indonesia selama triwulan II-2015 tercatat sebanyak 40.814 lembar (Grafik 2.55). Laporan tersebut diterima Bank Indonesia dari perbankan dan masyarakat, serta hasil penyidikan Kepolisian RI. Rasio temuan uang palsu pada periode laporan adalah sebesar 15 lembar per satu juta UYD, meningkat dari rasio tahun 2014 yang tercatat sebesar 9 lembar per satu juta UYD. Berdasarkan pecahannya, 97,8% dari uang palsu yang ditemukan adalah pecahan Rp50.000 dan Rp100.000.


Pada triwulan II-2015, untuk menjaga tetap stabilnya kondisi makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah perlambatan ekonomi, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya yakni 4%±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat. Bank Indonesia juga akan meningkatkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan agar proses penyesuaian ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh serta menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pemenuhan uang beredar.


3.1. Stabilitas Moneter Pada triwulan II-2015, bauran kebijakan Bank Indonesia secara konsisten tetap diarahkan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, di tengah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global, serta menjaga pertumbuhan ekonomi melalui implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan melalui koordinasi dengan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga mendukung upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mempercepat realisasi anggaran, termasuk proyek-proyek infrastruktur, dan melanjutkan berbagai kebijakan struktural yang menjadi kunci perbaikan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia hingga triwulan II-2015 berdampak pada masih tetap terjaganya stabilitas moneter, sebagaimana tercermin pada indikator makroekonomi dan efektivitas kebijakan moneter berikut ini.

3.1.1. Kebijakan Moneter Respons kebijakan moneter secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju ke sasarannya yakni 4±1% pada 2015 dan 2016, serta mendukung transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat.

40

Kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia pada triwulan II-2015 masih sejalan dengan stance kebijakan yang telah ditempuh pada triwulan sebelumnya, yakni menjaga agar inflasi berada pada kisaran sasaran inflasi 4±1% di 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dalam kisaran 2,5-3% terhadap PDB dalam jangka menengah. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi di tengah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global dan terbatasnya pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi global masih memperlihatkan kecenderungan yang bias ke bawah dari perkiraan semula, di tengah pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian. Kecenderungan bias ke bawah tersebut terutama disebabkan oleh perkiraan ekonomi AS yang tidak setinggi perkiraan semula dan ekonomi Tiongkok yang masih melambat. Sebaliknya perekonomian Eropa mulai membaik, ditopang oleh permintaan domestik yang meningkat di tengah bergulirnya krisis Yunani. Di pasar keuangan global, ketidakpastian kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) di AS, ketidakpastian krisis Yunani, serta anjloknya harga saham di Tiongkok menunjukkan bahwa risiko di pasar keuangan global masih tinggi.



Sementara di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2015 masih terbatas dan diprakirakan baru akan kembali meningkat pada triwulan III-2015. Konsumsi rumah tangga masih lemah seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang menurun. Selain itu, realisasi belanja Pemerintah juga masih rendah, baik di pusat maupun daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor masih terbatas, sejalan dengan perkembangan ekonomi global yang masih kurang kondusif dan harga komoditas internasional yang masih rendah. Sebagai respons terhadap tantangan eksternal dan domestik tersebut, sepanjang triwulan II-2015 Bank Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan moneter yang menjaga stabilitas makroekonomi, yaitu dengan mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% dengan suku bunga Deposit Facility 5,50% dan Lending Facility pada level 8,00%. Keputusan dipertahankannya BI Rate sepanjang bulan April hingga Juni 2015 tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga agar inflasi berada pada sasaran inflasi 4±1% di 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Pada triwulan II-2015 Bank Indonesia juga terus memperkuat langkah-langkah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, sehingga dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan. Bank Indonesia masih melanjutkan langkah-langkah yang telah ditempuh pada triwulan sebelumnya, yakni melalui langkah intervensi di pasar valas serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Ke depan, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan penggunaan cadangan devisa. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia telah mengatur Pedoman Pelaksanaan Penetapan Jumlah Kecukupan Cadangan Devisa7 yang terkait dengan berlakunya pengaturan sebelumnya mengenai pengelolaan cadangan devisa8. Ketentuan pelaksanaan tersebut mengatur alternatif pendekatan (metodologi) perhitungan dan jumlah kecukupan cadangan devisa yang telah dibuat sebagai acuan dalam penetapan strategi pengelolaan cadangan devisa. Kebijakan pengelolaan cadangan devisa ini terus dilanjutkan selama triwulan II-2014 dalam rangka mengupayakan agar cadangan devisa tetap tersedia dalam jumlah yang dianggap cukup oleh Bank Indonesia dan dikelola secara optimal agar dapat dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia juga telah menerbitkan pengaturan mengenai pengaturan dan pengawasan moneter9. Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia di bidang moneter yang perlu dibarengi dengan pengaturan dan pengawasan di bidang moneter agar kestabilan moneter dapat terjaga, kebijakan moneter dapat lebih efektif, risiko di bidang moneter dapat dicegah dan dikurangi, dan ketentuan di bidang moneter dapat dipastikan untuk dipenuhi oleh setiap pihak baik orang perseorangan dan korporasi serta baik bank maupun non-bank. Secara keseluruhan, berbagai respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia cukup efektif dalam mendukung terkendalinya proses penyesuaian ekonomi selama triwulan II-2015. Hal ini tercermin dari terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, meskipun pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2015 masih terbatas di tengah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global. Stabilitas makroekonomi yang masih

7 8 9

Surat Edaran Bank Indonesia No.17/1/Intern/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Kecukupan Cadangan Devisa. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 16/6/PDG/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Devisa. Peraturan Bank Indonesia No. 17/8/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter.


41


terjaga ditunjukkan dengan perbaikan defisit transaksi berjalan pada triwulan II-2015 yang diperkirakan akan lebih baik dari prakiraan sebelumnya yaitu 2,5% dari PDB, atau lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,9% dari PDB. Selain itu, berdasarkan perkembangan inflasi sampai dengan Juni 2015, Bank Indonesia memandang bahwa target inflasi 2015 sebesar 4±1% akan dapat dicapai. Sementara itu, nilai tukar relatif terkendali meskipun masih mengalami depresiasi seiring penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang dunia. Selain itu, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) merevisi outlook rating Indonesia dari Stable menjadi Positive Outlook dan sekaligus mengafirmasi rating pada BB+. Faktor utama yang mendukung perubahan outlook adalah perbaikan kerangka (framework) kebijakan yang telah berhasil meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dan sistem keuangan. Outlook rating dari S&P tersebut merupakan pengakuan atas ketahanan perekonomian Indonesia sebagai hasil koordinasi kebijakan yang telah ditempuh oleh otoritas perekonomian, meskipun terdapat tekanan baik domestik maupun global. Pada triwulan II-2015, Bank Indonesia juga telah menyelesaikan proses evaluasi dan penyempurnaan kerangka kebijakan moneter terkait dengan transmisi kebijakan moneter. Kajian mengenai transmisi bauran kebijakan moneter telah diterbitkan dalam bentuk Working Paper setelah melalui proses review oleh editorial board. Penyelesaian dan publikasi kajian tersebut diharapkan akan dapat bermanfaat dalam memperkuat pelaksanaan kerangka kerja kebijakan moneter Bank Indonesia. Kajian lainnya yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia terkait dengan kebijakan moneter meliputi Analisis Triangular Trade dan Rantai Nilai di Asia di Era Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, Analisis Spillover Kebijakan Moneter, serta pengembangan model ARIMBI (Aggregate Rational Inflation – Targeting Model for Bank Indonesia). Ketiga kajian tersebut telah melewati proses Seminar Hasil Penelitian pada triwulan laporan. Sementara terkait dengan kebijakan ekonomi daerah, Bank Indonesia masih melanjutkan pelatihan Growth Diagnostic terkait dengan kajian “Identifikasi Kendala Kritikal Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia dalam Rangka Penyusunan Strategi Pertumbuhan Nasional (Growth Diagnostic)”. Pelatihan Growth Diagnostic telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6-10 April 2015, dilanjutkan dengan pelaksanaan serangkaian Focus Group Discussion di Jakarta pada tanggal 22-24 April 2015. Menyusul pelatihan tersebut, Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Banten telah mempresentasikan hasil Growth Diagnostic tahap awal pada tanggal 28 April 2015. Sementara itu, pelatihan lanjutan model CGE (Computable General Equilibrium) juga telah dilaksanakan pada tanggal 25-29 Mei 2015. Bank Indonesia mengoptimalkan pelaksanaan operasi moneter melalui OPT dan standing facilities, untuk mencapai sasaran operasional dan memenuhi likuiditas perbankan secara seimbang.

42

3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar Dalam rangka penguatan pengelolaan moneter dan nilai tukar, Bank Indonesia melanjutkan penyerapan surplus likuiditas harian di sistem perbankan. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya. 3.1.2.1. Pengelolaan Moneter Pengelolaan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga pergerakan sasaran operasional kebijakan moneter sekaligus memenuhi likuiditas perbankan secara seimbang. Bank Indonesia mengelola likuiditas perbankan tersebut melalui operasi moneter (OM), yaitu dengan melakukan operasi pasar terbuka (OPT) dan standing facilities (SF).



Pada triwulan II-2015, posisi instrumen OM BI turun sebesar 28% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp241,24 triliun. Penurunan ini terjadi pada hampir seluruh instrumen OM, antara lain Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Sertifikat Bank Indonesia/Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI/S), Deposit Facility / Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (DF/S) dan FX Swap masing-masing sebesar 49%, 24%, 19% dan 7% yang terutama disebabkan adanya penurunan likuiditas di pasar secara permanen sebagai dampak dari stabilisasi nilai tukar rupiah dan peningkatan permintaan likuiditas rupiah terkait pola musiman Ramadhan. Sedangkan instrumen Reverse Repo (RR) SBN mengalami peningkatan sebesar 31% dibanding triwulan sebelumnya. Pergerakan suku bunga instrumen OM di triwulan II-2015 cenderung stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 3.1 Outstanding Operasi Moneter

Grafik 3.2 Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter

Berdasarkan komposisinya, instrumen OM pada triwulan II-2015 masih didominasi oleh penempatan pada SF, yaitu Deposit Facility (DF) dan FASBIS sebesar 31% dari total posisi OM. Posisi DF-FASBIS tersebut meningkat tipis dari triwulan sebelumnya yang sebesar 30%. Sementara itu proporsi instrumen SDBI, SBI-SBIS, RR SBN, dan FX Swap adalah masingmasing sebesar 15%, 18%, 15% dan -21%.

Grafik 3.3 Komposisi Instrumen Operasi Moneter


43


3.1.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar Bank Indonesia melakukan stabilisasi nilai tukar di pasar domestik secara terukur sesuai nilai fundamentalnya, guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Kebijakan pengelolaan nilai tukar Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Dalam pelaksanaannya Bank Indonesia dapat melakukan intervensi valas di pasar domestik. Pada triwulan II-2015, Bank Indonesia melakukan stabilisasi nilai tukar seiring dengan kuatnya tekanan pelemahan Rupiah yang berasal dari faktor global maupun domestik. Tekanan pelemahan rupiah dari global terutama disebabkan oleh broad appreciation USD. Selain itu, tekanan terhadap rupiah pada triwulan II laporan juga dipengaruhi oleh antisipasi investor atas rencana kenaikan suku bunga AS (Fed Fund Rate/FFR), dan Quantitative Easing ECB, serta dinamika negosiasi fiskal Yunani. Di sisi lain, tekanan pelemahan rupiah dari domestik disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan defisit transaksi berjalan. Sentimen negatif tersebut menambah tekanan pelemahan rupiah di tengah meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran utang dan dividen sesuai pola musiman pada triwulan II-2015. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh sentimen positif terkait kenaikan outlook rating Indonesia oleh S&P dari stable menjadi positif dan meningkatnya surplus neraca perdagangan. Menyikapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia telah dan akan terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Fokus kebijakan Bank Indonesia dalam jangka pendek diarahkan pada langkah-langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global, dengan mengoptimalkan operasi moneter baik di pasar uang Rupiah maupun pasar valuta asing. 3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah

Penguatan koordinasi dengan Pemerintah difokuskan pada sinergi pengendalian inflasi daerah khususnya menjelang Ramadhan dan percepatan pembangunan infrastruktur pangan dan distribusi.

44

Pada triwulan II-2015, kegiatan koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dengan Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah difokuskan pada upaya mempercepat pembangunan terkait infrastruktur pangan yang penting guna meningkatkan kapasitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendukung terjaganya stabilitas harga. Selain itu, upaya untuk membenahi efisiensi pengelolaan logistik pangan dan rantai distribusi juga menjadi perhatian. Koordinasi dengan Pemerintah juga dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) VI pada 27 Mei 2015 di Jakarta guna merumuskan arah strategi pengendalian inflasi di daerah. Rakornas tersebut mengangkat tema Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga di Daerah. Rakornas VI TPID dipimpin langsung oleh Presiden RI dengan didampingi sejumlah Menteri dan pimpinan lembaga terkait, yakni Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, dan Menteri Perhubungan. Rakornas kali ini juga turut dihadiri oleh pimpinan lembaga penegak hukum yakni Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK. Jumlah TPID yang menghadiri Rakornas VI TPID mencapai 432 TPID dari 34 provinsi dan 398 kabupaten/kota. Jumlah TPID ini meningkat cukup tinggi jika dibandingkan Rakornas tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya komitmen bersama Pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga guna mendukung tercapainya inflasi ke level yang lebih rendah dan stabil.



Terdapat tiga hal yang menjadi kesepakatan Rakornas VI TPID, yaitu: (i) mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif ), (ii) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan pangan di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kemudahan perizinan, optimalisasi alokasi APBD, dan melakukan pengawasan intensif pada distribusi sarana produksi pertanian, dan merealisasikan pembenahan rantai distribusi, (iii) melakukan penajaman langkah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, Presiden RI juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam upaya memastikan tercapainya sasaran inflasi nasional yang lebih rendah, yaitu sebesar 4±1% pada tahun 2015-2017 dan 3,5±1% pada 2018. Sejalan dengan roadmap pengendalian inflasi yang disusun di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan program kerja dan koordinasi pengendalian inflasi di daerah dapat lebih bersinergi dengan pusat sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya, menindaklanjuti penyusunan roadmap pengendalian inflasi dan arahan Presiden pada Rakornas TPID, telah disusun roadmap pengendalian inflasi yang diintegrasikan dengan arahan Presiden. Beberapa arahan Presiden terkait pengendalian inflasi volatile food menjadi topik bahasan dalam Rapat TPI/Pokjanas TPID, antara lain: (i) kewajiban membentuk TPID dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga; (ii) perlunya kecermatan dalam mengindentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi; dan (iii) pemberian dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan serta infrastruktur distribusi. Selain memberikan arahan khusus kepada Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pengendalian inflasi pangan, Presiden juga memberikan arahan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam negeri yang sejalan dengan upaya pengendalian inflasi inti dan administered prices yakni: (1) Pemerintah Daerah agar mendorong dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembangnya industrialisasi di daerah; serta (2) agar Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah mendorong percepatan realisasi APBN dan APBD secara tepat dan efektif guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta secara konsisten menempuh kebijakan reformasi energi. Terkait dengan dengan kegiatan koordinasi stabilisasi harga, serangkaian pembahasan dengan Pemerintah telah dilakukan baik dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting maupun yang secara khusus untuk menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Beberapa masukan yang disampaikan terkait rancangan Perpres mencakup aspek legal maupun aspek substantif. Dalam jangka pendek, guna menghadapi atau mengantipasi tekanan inflasi di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2015 yang berlangsung pada triwulan II-2015, peran koordinasi TPID juga terus diperkuat. Berbagai langkah ditempuh di pusat dan daerah untuk dapat memastikan terjaganya stabilitas harga antara lain melalui menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan kerjasama antar daerah, mengefektifkan pemantauan/monitoring di lapangan serta kerja sama dengan pihak terkait, mempercepat/ menjamin kelancaran distribusi, mengendalikan tarif angkutan, menyediakan informasi pangan, memperkuat komunikasi masyarakat, membentuk pos pengaduan, memperkuat koordinasi provinsi-kabupaten/kota dan mempercepat realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah-langkah tersebut, merupakan pengembangan dari 4 langkah strategis pengendalian inflasi (4K).


45


3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri Bank Indonesia memantau perkembangan ULN untuk memitigasi risiko terhadap perekonomian, serta memastikan pembayaran ULN Pemerintah yang aman, akurat, dan tepat waktu.

Untuk mendukung perumusan kebijakan, Bank Indonesia secara berkala melakukan pemantauan perkembangan utang luar negeri (ULN) Indonesia. Pemantauan dilakukan baik terhadap ULN sektor publik maupun ULN swasta. Posisi ULN Indonesia akhir triwulan II-2015 tercatat sebesar 304,3 miliar dolar AS. ULN tersebut terdiri dari ULN sektor publik sebesar 134,6 miliar dolar AS (44,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar 169,7 miliar dolar AS (55,8% dari total ULN). Bank Indonesia menatausahakan penarikan ULN Pemerintah baik untuk membiayai proyek tertentu maupun untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengelolaan portofolio utang dan pembayaran ULN Pemerintah yang jatuh waktu. ULN Pemerintah yang ditatausahakan Bank Indonesia terdiri dari pinjaman multilateral, bilateral, komersial, fasilitas kredit ekspor serta global bond. Penarikan ULN Pemerintah untuk pembiayaan defisit APBN dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Sedangkan penarikan ULN Pemerintah untuk pembiayaan proyek dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (i) pembayaran langsung, (ii) melalui rekening khusus, (iii) pembukaan letter of credit (L/C) dan (iv) pembiayaan pendahuluan. Total penarikan ULN Pemerintah yang ditatausahakan Bank Indonesia pada triwulan II-2015 mencapai 2,2 miliar dolar AS. Penarikan tersebut terutama didominasi oleh penerbitan Sukuk Global sebesar 2,0 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, yang dicatat sebagai ULN Pemerintah (dibeli oleh non-residen) adalah sebesar 1,8 miliar dolar AS. Realisasi pembayaran ULN Pemerintah pada triwulan II-2015 tercatat sebesar 3,1 miliar dolar AS. Pembayaran ULN Pemerintah dilaksanakan berdasarkan perintah pembayaran dari Kementerian Keuangan sesuai rencana pembayaran yang diperoleh dari data administrasi ULN Pemerintah.

Kebijakan penerimaan DHE pada bank devisa diterapkan secara efektif sebagaimana tercermin pada peningkatan pangsa DHE, meskipun dengan nilai yang menurun seiring perlambatan ekonomi.

46

Aspek utama dalam pembayaran ULN Pemerintah adalah terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga yang aman, akurat dan tepat waktu. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap reputasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lender. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus dapat menjamin ketersediaan valuta asing yang diperlukan Pemerintah sesuai dengan valuta pinjaman yang harus dibayarkan. Untuk mendukung kinerja pembayaran ULN yang aman, akurat dan tepat waktu serta menjaga akurasi data realisasi pembayaran ULN Pemerintah, setiap bulan dilakukan rapat koordinasi rekonsiliasi data realisasi pembayaran antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. 3.1.5. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor Perkembangan kebijakan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada triwulan II-2015 menunjukkan peningkatan yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Hal tersebut tercermin dari kenaikan pangsa penerimaan DHE pada bank devisa dalam negeri sampai dengan April 2015 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 90,07% menjadi 94,09%. Kontribusi utama penerimaan DHE ditopang lima komoditas utama yaitu batubara (coal), minyak sawit (palm oil), produk tekstil (textile product), alat-alat listrik (electrical appliances) dan produk kimia (chemical products).



Penerimaan DHE pada bank devisa dalam negeri menunjukkan penurunan seiring dengan perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas ekspor. Hal ini tercermin dari penurunan nominal aliran DHE ke bank devisa dalam negeri sebesar 11.306 juta dolar AS pada April 2014 menjadi 9.256 juta dolar AS pada April 2015. Namun demikian, kebijakan pemantauan penerimaan DHE cukup efektif dalam menarik dana DHE yang disimpan di luar negeri sejalan dengan penurunan aliran DHE yang diterima melalui bank di luar negeri dari sebesar 1.153 juta dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi sebesar 493 juta dolar AS pada April 2015 atau pangsanya turun dari 9,3% menjadi 5,1%. Dari sisi kepatuhan eksportir, Bank Indonesia senantiasa melakukan pengawasan terhadap kepatuhan eksportir terhadap ketentuan DHE. Untuk eksportir yang tidak memenuhi ketentuan, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa denda dan selanjutnya sanksi penangguhan pelayanan ekspor. Pada triwulan II-2015, jumlah eksportir yang dikenakan sanksi administratif berupa denda tercatat 305 eksportir, mengalami kenaikan 3,75% dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 294 eksportir. Namun demikian jumlah eksportir yang dikenakan sanksi penangguhan mengalami penurunan dari 60 eksportir pada triwulan I-2015 menjadi 25 eksportir pada triwulan II-2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 eksportir telah dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan DHE, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Migas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan asosiasi terkait. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan DHE serta menyelesaikan berbagai kendala dalam pemenuhan ketentuan DHE yang dihadapi pelapor, Bank Indonesia telah melaksanakan edukasi dan coaching clinic kepada eksportir dan bank di 16 kota di seluruh wilayah Indonesia. 3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan untuk mendukung perumusan kebijakan, Bank Indonesia melakukan kegiatan statistik, mengumpulkan data dan informasi ekonomi, keuangan dan moneter, menyusun laporan/analisis, serta menyelenggarakan berbagai jenis survei yang terkait dengan kondisi eksternal, keuangan, moneter dan sektor riil. Bank Indonesia secara rutin menyelenggarakan berbagai survei untuk mengetahui kondisi terkini sektor riil dan sektor keuangan. Beberapa survei yang secara rutin dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain adalah Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Perbankan (SBank), Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME), dan Survei Investasi Asing Langsung. Selain survei, Bank Indonesia juga melakukan in-depth interview melalui kegiatan Liaison kepada pelaku bisnis utama (keybusiness persons) untuk memperoleh informasi dan pandangan pelaku bisnis utama terhadap kondisi perekonomian terkini dan ke depan.

Bank Indonesia melakukan berbagai jenis survei di sektor riil dan keuangan, serta mempublikasikan data statistik NPI, PII, ULN, dan cadangan devisa sesuai standar internasional.

Selain melakukan survei-survei yang bersifat rutin, Bank Indonesia juga melakukan survei bertopik khusus yaitu Survei Khusus Sektor Riil (SKSR). Selama triwulan I-2015 dan II-2015, isu terkini di sektor riil yang digali melalui SKSR adalah Perkembangan dan Akses Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Penerbitan Uang Pecahan di atas Rp100.000. Dalam rangka meningkatkan kualitas survei, Bank


47


Indonesia juga melakukan penyempurnaan pengembangan cakupan pelaksanaan SHPR di pasar sekunder wilayah Medan dan Semarang. Selain itu Bank Indonesia juga memperluas cakupan Perkembangan Properti Komersial di wilayah Medan, Semarang dan Surabaya yang telah dimulai pada triwulan I-2015. Di bidang analisis statistik, pada triwulan II-2015 Bank Indonesia telah menyusun beberapa analisis antara lain, analisis sektor moneter dan finansial berupa analisis Perkembangan Uang Primer, Uang Beredar dan faktor yang mempengaruhi antara lain perkembangan dana, kredit, dan suku bunga, analisis Financial Account and Balance Sheet yang menjelaskan keterkaitan antar sektor institusi domestik (Bank Sentral, Perbankan, Pemerintah, Instansi Keuangan Non-Bank/IKNB, Korporasi non-Finansial, dan Rumah Tangga) dan dengan luar negeri dengan menggunakan instrumen finansial, serta analisis sektor fiskal. Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai publikasi statistik sektor eksternal baik melalui edukasi secara langsung maupun dengan memberikan penjelasan melalui media massa. Pada Mei 2015, Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan wartawan di Manado mengenai laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan talkshow melalui Bloomberg TV mengenai perkembangan NPI triwulan I-2015. Sementara pada Juni 2015, diadakan pelatihan mahasiswa di Malang mengenai laporan NPI dan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia, serta talkshow melalui Berita Satu TV mengenai perkembangan Utang Luar Negeri posisi akhir April 2015. Di sektor eksternal, pada triwulan II-2015, Bank Indonesia telah mempublikasikan data statistik NPI triwulan I-2015 (Mei 2015) dan statistik PII Indonesia triwulan I-2015 (Juni 2015) beserta laporan lengkapnya yang menjelaskan secara komprehensif perkembangan sektor eksternal. Selain itu, Bank Indonesia juga mempublikasikan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) untuk data periode Februari - April 2015, serta data posisi cadangan devisa periode Maret s.d. Mei 2015

3.2. Stabilitas Sistem Keuangan Mencermati kondisi pelemahan ekonomi dan kinerja industri keuangan, Bank Indonesia menempuh beberapa kebijakan makroprudensial di triwulan II-2015. Selain itu, Bank Indonesia juga terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia. Berbagai upaya dan langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia hingga triwulan II-2015 mampu meminimalisir potensi risiko di sektor keuangan, sebagaimana terefleksi pada indikator kestabilan sistem keuangan berikut ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Pencapaian Triwulan II-2015

10

48

Rata-rata Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) termasuk indeks pembentuknya meliputi Indeks Stabilitas Institusi Keuangan (ISIK) dan Indeks Stabilitas Pasar Keuangan (ISPK).



3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial Dalam melaksanakan mandat sebagai otoritas makroprudensial, Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Melalui fungsi tersebut, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan memitigasi risiko sistemik di sistem keuangan. 3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial Kegiatan pengaturan makroprudensial di triwulan II-2015 difokuskan pada proses perumusan dan penyempurnaan pengaturan. Sebelumnya, pada bulan Juni 2015 Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian kebijakan makroprudensial terkait dengan kredit dalam ketentuan Loan to Value/Financing to Value dan Uang Muka untuk Kredit Kendaraan Bermotor (Ketentuan LTV/FTV dan Uang Muka)11 serta ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum (GWM). Pada triwulan laporan Bank Indonesia juga melakukan penyiapan ketentuan terkait dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dipersiapkan pula kerangka kebijakan makroprudensial dan penyempurnaan protokol manajemen krisis Bank Indonesia. Pada periode yang sama, Bank Indonesia juga telah memulai pembahasan mengenai countercyclical buffer. Penyempurnaan terhadap Ketentuan LTV/FTV dan Uang Muka bertujuan untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan melalui pelonggaran terhadap ketentuan perkreditan khususnya di sektor properti dan kendaraan bermotor. Bentuk pelonggaran yang diberikan yaitu meningkatkan rasio LTV/FTV untuk kredit properti dan menurunkan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor. Disisi lain, Bank Indonesia menyadari bahwa pelonggaran tersebut juga berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit. Oleh karena itu, sebagai langkah pencegahan agar pelonggaran rasio LTV/FTV tidak meningkatkan potensi risiko kredit atau pembiayaan perbankan, maka implementasi pelonggaran rasio LTV/FTV juga dikaitkan dengan pemenuhan rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pelonggaran rasio LTV/FTV hanya dapat diberikan bila rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah dari bank secara gross kurang dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia merelaksasi ketentuan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit sekaligus pendalaman pasar keuangan, serta menyiapkan ketentuan yang memperkuat aspek kehati-hatian.

Penyempurnaan terhadap ketentuan GWM bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi sekaligus pendalaman pasar keuangan melalui pemberdayaan surat-surat berharga yang diterbitkan bank. Penyempurnaan ketentuan dilakukan khususnya terhadap GWM Loan to Funding Ratio (GWM LFR) dengan memasukkan surat-surat berharga (SSB) yang diterbitkan bank sebagai komponen pendanaan (funding) selain Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor UMKM, kebijakan GWM LFR juga dikaitkan dengan kebijakan insentif dan disinsentif untuk Bank dalam penyaluran kredit ke sektor UMKM. Selain itu, ketentuan GWM saat ini juga mengatur pemenuhan kewajiban GWM untuk berbagai kondisi seperti pada saat hari libur fakultatif di beberapa daerah tertentu, bank dalam kondisi melakukan merger atau konsolidasi, bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah, dan bank yang mendapat izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Terkait ketentuan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek/Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Syariah (FPKP/FPJPS), penyempurnaan ditujukan untuk meningkatkan aspek kehati-hatian 11

Peraturan Bank Indonesia No.17/10/PBI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.


49


dalam proses pemberian FPJP/FPJPS kepada bank dan mengatur koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK. Mekanisme koordinasi tersebut penting agar kedua instansi dapat melaksanakan kerja sama secara efektif dalam menangani bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek akibat mismatch dalam memenuhi kewajibannya. Agar dapat menjalankan peranannya secara optimal, Bank Indonesia juga melakukan pembenahan dan konsolidasi melalui penyempurnaan ketentuan internal. Hal ini antara lain sebagai tindak lanjut dari penerbitan peraturan Bank Indonesia mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial12. Terkait penyempurnaan aturan protokol manajemen krisis, hal ini merupakan tindak lanjut perubahan struktur organisasi Bank Indonesia paska-pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan bank secara mikroprudensial kepada OJK. Pengaturan tambahan modal berupa countercyclical buffer merupakan pengaturan yang relatif baru. Ketentuan ini ditujukan agar bank dapat mengantisipasi terjadinya kondisi prosiklikal yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. 3.2.1.2. Pengawasan Makroprudensial Bank Indonesia melakukan surveilans dan stress test guna mengantisipasi potensi risiko sistemik di sistem keuangan, didukung koordinasi dengan OJK khususnya dalam pemeriksaan bank.

Pengawasan makroprudensial merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap sistem keuangan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui surveillance terhadap sistem keuangan, dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan terhadap bank dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank. Secara umum, siklus pengawasan makroprudensial dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut:

Gambar 3.1 Siklus Pengawasan Makroprudensial 12

50

Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.



Surveilans dilakukan dalam rangka monitoring, identifikasi dan asesmen terhadap potensi risiko sistemik yang mungkin timbul di sistem keuangan. Monitoring terhadap potensi risiko sistemik dilakukan terhadap elemen-elemen di dalam sistem keuangan, seperti lembaga keuangan, pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, maupun kondisi makroekonomi yang dikaitkan dengan siklus keuangan. Dari hasil monitoring akan diidentifikasi pemicu risiko sistemik, antara lain melalui beberapa indikator deteksi dini (early warning indicator) yang mencerminkan kondisi stabilitas sistem keuangan, serta kemungkinan transmisinya ke elemen sistem keuangan. Selanjutnya, dilakukan asesmen/analisis terhadap potensi risiko sistemik dengan berbagai tools seperti bottom up stress test, penetapan peringkat untuk menilai kerentanan industri perbankan (banking industry rating) dengan fokus pada Bank-bank tertentu yang apabila mengalami tekanan berpotensi menimbulkan risiko sistemik (Domestic Systemically Important Bank/D-SIB), dan penetapan risiko-risiko utama yang perlu menjadi perhatian (risk register). Berdasarkan hasil surveilans, apabila dipandang perlu, Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan makroprudensial berupa pemeriksaan tematik maupun kepatuhan. Pemeriksaan tematik merupakan pemeriksaan untuk menilai atau meneliti lebih lanjut kondisi dan praktek yang dilakukan bank yang berdasarkan hasil surveilans memiliki potensi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Adapun pemeriksaan kepatuhan merupakan pemeriksaan untuk menilai dan meyakini bahwa praktek yang dilakukan bank sesuai dengan ketentuan makroprudensial (compliance based). Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap SIB dan/atau bank lainnya yang berpotensi memberikan dampak sistemik, termasuk perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari bank, apabila perusahaan-perusahaan dimaksud dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap bank atau berdampak sistemik. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi dan/atau sanksi kepada bank. Hasil pengawasan makroprudensial juga dapat menjadi bahan rekomendasi dalam perumusan kebijakan Bank Indonesia. Dalam hal terdapat hasil pengawasan makroprudensial yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, Bank Indonesia akan menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan makroprudensial kepada otoritas lain yang juga berwenang terhadap fungsi/ peran stabilitas sistem keuangan Pada triwulan laporan, Bank Indonesia melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pengawasan makroprudensial antara lain: 1. Analisa harian, mingguan, bulanan dan triwulanan atas kondisi likuiditas perbankan, market activity, pelaksanaan fungsi intermediasi dan risiko kredit, risiko pasar, tingkat efisiensi dan resiliensi industri perbankan, serta analisa keterkaitan (interconnectedness) antara bank dan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB). 2. Pengembangan sistem informasi surveilans sistem keuangan dan pengawasan makroprudensial, dalam rangka deteksi dini (early warning indicator) atas kondisi suatu bank dan sistem keuangan. 3. Pengembangan tools yang digunakan dalam pengawasan makroprudensial, seperti stress test individual D-SIB (bottom up stress test) dengan memperhatikan karakteristik bisnis (business model) yang dimiliki oleh D-SIB dan kerentanan (vulnerability) DSIB terhadap dampak guncangan yang berasal dari kondisi makro ekonomi (macro shocks). Proses pengembangan tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sistem pelaporan bank, tingkat kedalaman data (data granularity), dan kesesuaian metodologi stress test yang dapat mencerminkan model bisnis individual D-SIB.


51


4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan makroprudensial, dalam bentuk pendidikan sertifikasi makroprudensial secara berkelanjutan. 5. Pemeriksaan terhadap beberapa bank terkait dengan implementasi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing. Selain itu telah dilakukan pula pemeriksaan tematik likuiditas dengan fokus pada ketahanan likuiditas, serta evaluasi atas kesiapan perbankan domestik terhadap penerapan macro bottom up stress test. 6. Koordinasi dengan otoritas lain khususnya OJK terkait dengan pertukaran informasi hasil pengawasan maupun rencana pemeriksaan lembaga keuangan. 7. Aktif terlibat dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam rangka persiapan dan implementasi Protokol Manajemen Krisis. 3.2.2. Pengembangan Ekonomi Syariah Bank Indonesia terus menjalin kerja sama nasional dan internasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan perbaikan tata kelola lembaga sosial melalui standarisasi zakat dan wakaf.

Komitmen Bank Indonesia untuk mengembangkan perekonomian syariah masih terus dipertahankan dalam batas-batas kewenangan Bank Indonesia, paska pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK. Keterlibatan Bank Indonesia dalam perekonomian Syariah tidak saja bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional, namun juga mempertimbangkan keterkaitan perannya dengan tugas Bank Indonesia untuk mendukung kestabilan harga dan stabilitas sistem keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah adalah dengan mendorong perbaikan tata kelola lembaga sektor sosial melalui penyusunan Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles, serta membantu merumuskan arah pengembangan pengelolaan Wakaf ke depan. Peran serta Bank Indonesia dalam perbaikan tata kelola lembaga sektor sosial bertujuan agar pengelolaan dana zakat dan Wakaf yang sangat besar dapat bermanfaat di dalam mendukung perekonomian nasional, baik melalui perluasan akses keuangan (financial inclusion), pemanfaatan dana murah untuk pemberdayaan UMK, maupun untuk pengelolaan asset-aset produktif yang kelak akan menjadi underlying asset bagi penerbitan Sukuk dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah. Upaya pemanfaatan zakat untuk sektor produktif akan membantu dalam pemecahan tingkat konsentrasi pada sekelompok pihak tertentu melalui penciptaan basis debitur institusi keuangan yang lebih luas. Tingkat konsentrasi yang menyebar akan mempersempit terjadinya peluang instabilitas dalam sistem keuangan sehingga secara keseluruhan dapat membantu kestabilan sistem keuangan. Dampak zakat dan wakaf tidak hanya terbatas pada penciptaan stabilitas sistem keuangan, namun berdampak juga dalam penciptaan stabilitas harga melalui perluasan basis produksi yang akan mendorong tersedianya supply produksi dalam jumlah yang semakin besar dan akan berpengaruh terhadap inflasi. Selain itu, penyediaan supply yang memadai akan membantu memperkecil impor khususnya komoditi primer, sehingga turut membantu dalam menjaga kondisi neraca pembayaran, yang pada akhirnya akan membantu terjaganya nilai tukar yang akan berdampak pada stabilitas harga. Upaya untuk mengelola zakat bagi perekonomian tersebut juga sejalan dengan inisiatif yang dilakukan oleh lembaga internasional. Terkait hal ini, Islamic Development Bank sedang mengembangkan suatu kerangka kerja (framework) untuk menilai kesehatan suatu

52



sistem keuangan di satu negara, yang dikenal dengan Islamic Financial Sector Assessment Program (IFSAP). Dalam IFSAP ini, sektor zakat turut dipertimbangkan untuk menilai kondisi sistem keuangan suatu negara. Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi syariah yang dilaksanakan pada triwulan II-2015 antara lain menjalin kesepakatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), penyusunan road map dan standar wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pelaksanaan workshop incentive based contract and asset liability management yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (capacity buidling) SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah dalam mengembangkan bisnis model yang tepat untuk masing-masing jenis kegiatan ekonomi, serta pelaksanaan pilot project pengembangan bisnis model dengan pemberdayaan dana zakat dan wakaf. Lebih lanjut, pada triwulan II-2015, Bank Indonesia terus menjalin kerjasama dengan lembaga internasional untuk menyusun standar zakat internasional (zakat core principles) dengan mengadakan pertemuan ke-3 working group on Zakat core principles. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan otoritas zakat beberapa negara Organization of Islamic Cooperation (OIC) seperti Malaysia, Singapore, Pakistan, Indonesia, Sudan, Afrika Selatan, dan Saudi Arabia yang dirintis sejak tahun 2014. Zakat core principles diharapkan akan menjadi pedoman umum bagi regulator atau pengelola zakat dalam merumuskan aturan, atau perangkat infrastruktur lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan pengawasan zakat yang efektif, sehingga tercipta pengelolaan zakat yang sehat, baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian. Konsep akhir Zakat core principles yang merupakan hasil dari pertemuan ke-3 ini, telah dikirimkan kepada pihak IRTI-IDB untuk melalui proses Shariah Review, untuk memastikan bahwa Zakat Core Principles yang telah disusun telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3.2.3. Pendalaman Pasar Keuangan (Syariah dan Pasar Valuta Asing) Upaya pendalaman pasar keuangan guna mendukung transmisi kebijakan moneter dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Upaya mendorong pendalaman pasar valuta asing (valas) difokuskan pada peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar valas. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi secara positif terhadap upaya pengelolaan risiko nilai tukar oleh pelaku ekonomi khususnya melalui transaksi lindung nilai. Tuntutan terhadap upaya peningkatan manajemen risiko nilai tukar oleh pelaku ekonomi dengan eksposur valas yang cukup besar, semakin tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada peningkatan fluktuasi nilai tukar. Tidak hanya itu, penerapan transaksi lindung nilai turut bermanfaat bagi ketahanan perekonomian nasional. Beberapa lembaga negara penegak hukum telah menyepakati bahwa konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari transaksi lindung nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan merupakan kerugian negara, sepanjang transaksi tersebut dilakukan secara konsisten, konsekuen dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pada triwulan II-2015, Bank Indonesia memfasilitasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT. Pertamina (Persero) melakukan penandatanganan fasilitas lindung nilai (forex line) dengan 3 Bank Persero, yakni PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penandatanganan fasilitas oleh kedua BUMN tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan penggunaan transaksi lindung nilai oleh BUMN lainnya dan korporasi swasta dalam pengelolaan risiko nilai tukar.

Bank Indonesia mendorong peningkatan transaksi derivatif dengan memfasilitasi kesepakatan lindung nilai BUMN, merelaksasi pengaturan di pasar valas, serta meningkatkan likuiditas transaksi derivatif. Di pasar syariah, Bank Indonesia menyempurnakan pengaturan PUAS.


53


Dalam rangka mendukung upaya peningkatan penggunaan transaksi lindung nilai oleh pelaku ekonomi, Bank Indonesia melakukan sejumlah relaksasi ketentuan di pasar valas terkait transaksi derivatif valas yang dilakukan baik oleh pihak domestik maupun pihak asing melalui penerbitan aturan13. Pokok penyempurnaan ketentuan ini adalah memperluas cakupan underlying yang dapat digunakan dalam bertransaksi valas. Khusus transaksi valas yang dilakukan oleh pihak domestik, perluasan cakupan underlying meliputi pemberian kredit/pembiayaan untuk kegiatan perdagangan dan investasi sebagai underlying. Peningkatan likuiditas transaksi derivatif juga turut dilakukan melalui upaya menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan valas di pasar derivatif. Hal ini dilakukan melalui penghapusan persyaratan tenor terpendek bagi pihak asing dalam pembelian valas. Area lain yang dilakukan adalah melalui penyempurnaan pengaturan transaksi Cross Currency Swap (CCS). Tidak hanya dari sisi pelaku ekonomi, Bank Indonesia turut melakukan penyempurnaan pengaturan transaksi valas di sisi perbankan sebagai lembaga intermediasi di pasar valas. Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar valas secara optimal. Bank Indonesia melakukan relaksasi ketentuan di pasar valas, dengan menyempurnakan ketentuan kewajiban menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum setiap 30 menit melalui penerbitan aturan14. Melalui ketentuan tersebut, Bank Indonesia menghapuskan kewajiban PDN 30 menit oleh bank. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak yang memadai bagi perbankan dalam mengelola eksposur valas dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang handal. Pada akhirnya penyempurnaan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya likuiditas dan efisiensi pasar valas domestik yang sehat. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2015, Bank Indonesia menerbitkan aturan mengenai Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)15. Penerbitan aturan tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan syariah. Penyempurnaan pengaturan PUAS ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mendukung ketahanan industri keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Melalui aturan tersebut Bank Indonesia berupaya untuk menambah alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas perbankan syariah melalui transaksi surat berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali (repurchase agreement) atau disebut juga dengan Transaksi Repo dengan prinsip syariah. Melalui pengaturan Repo Syariah ini, maka jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh bank syariah bertambah, melengkapi instrumen syariah yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA). Dalam kerangka strategi nasional keuangan inklusif, Bank Indonesia melaksanakan berbagai program perluasan akses keuangan melalui sinergi dengan instansi terkait dan implementasi LKD.

54

3.2.4. Program Keuangan yang Inklusif (Financial Inclusion) Sebagai bagian dari upaya mendorong kestabilan sistem keuangan, Bank Indonesia melaksanakan program keuangan yang inklusif. Program ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemanfaatan produk dan jasa keuangan, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

13

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/6/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/ PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik dan PBI No.17/7/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing. 14 Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/ PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. 15 Peraturan Bank Indonesia No. 17/4/PBI/2015 tanggal 27 April 2015 Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).



3.2.4.1. TabunganKu dan Basic Saving Account (BSA) dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Menabung (GIM) Menindaklanjuti yang kegiatan telah dilakukan Bank Indonesia pada triwulan I-2015 untuk menyempurnakan fitur TabunganKu, pada triwulan laporan Bank Indonesia tengah menyusun kajian penyempurnaan fitur TabunganKu yang bersinergi dan terintegrasi dengan tabungan berkarakteristik Basic Saving Account (BSA). Saat ini, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan telah mengembangkan produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat unbanked, berupa tabungan “murah”. TabunganKu dan tabungan berkarakteristik BSA merupakan program yang mendukung pelaksanaan pilar ke-5 dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yakni membuka saluran distribusi guna meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam rangka keuangan inklusif. Penyusunan kajian ini dipandang perlu untuk melakukan sinergi dan integrasi antara TabunganKu dengan tabungan berkarakteristik BSA agar dapat menjadi produk bersama antara Bank Indonesia, OJK, dan perbankan guna mengurangi jumlah unbanked people. Diharapkan dengan adanya produk “murah” tersebut dapat mendukung Gerakan Indonesia Menabung (GIM), karena masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena tingginya biaya administrasi, bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selanjutnya, dalam rangka perluasan implementasi penggunaan TabunganKu, telah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Negara Indonesia mengenai usulan model bisnis penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) ke depan dan rencana pembahasan kendala penyaluran BSM pada high level meeting Bank Indonesia dengan kementerian atau lembaga terkait. 3.2.4.2. Perluasan Pelaksanaan Edukasi Keuangan kepada Masyarakat Dalam rangka implementasi SNKI pilar ke-1, untuk meningkatkan literasi keuangan, Bank Indonesia senantiasa melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat luas. Selama triwulan II, telah dilaksanakan berbagai kegiatan edukasi keuangan, baik terkait keuangan inklusif secara umum, Layanan Keuangan Digital (LKD), Gerakan Nasional Non-tunai (GNNT), serta perencanaan keuangan sederhana termasuk gerakan menabung. Edukasi tersebut telah dilaksanakan di 19 lokasi, dengan rincian sbb: 1. Training of Trainer (ToT) kepada Muslimat NU : 2 lokasi 2. Uji coba modul edukasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : 1 lokasi 3. Edukasi keuangan kepada enumerator Survei Keuangan Inklusif : 10 lokasi 4. Sosialisasi Elektronifikasi : 2 lokasi 5. Sosialisasi Layanan Keuangan Digital (LKD) : 4 lokasi Selain program edukasi keuangan reguler diatas, Bank Indonesia telah menyelesaikan Survei Keuangan Inklusif 2015 secara nasional. Survei tersebut terdiri dari 2 bagian yaitu Survei Edukasi Keuangan Inklusif dan Survei Keuangan Inklusif. Survei edukasi keuangan inklusif bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi dan menganalisis tingkat edukasi keuangan inklusif (awareness, knowledge, attitude dan behaviour); (2) memperoleh gambaran kebutuhan, permasalahan dan harapan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan dan penggunaan atas produk dan jasa keuangan tersebut; (3) mengukur tingkat literasi keuangan yang dapat dibandingkan dengan negara lain. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II-2015

55


Sedangkan survei Keuangan Inklusif bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis tingkat keuangan inklusif di Indonesia mencakup dimensi access, usage dan quality; dan (2) untuk memperoleh baseline data yang dipergunakan sebagai dasar acuan tingkat keuangan inklusif di Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, telah disusun laporan Survei Edukasi Keuangan Inklusif. Kedepan, hasil survei keuangan inklusif tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk: 1. Penyusunan strategi edukasi keuangan inklusif. 2. Penyusunan materi edukasi dan tools monitoring. 3. Penyusunan dan penetapan Key Performance Indicator (KPI) Keuangan Inklusif di Indonesia. 3.2.4.3. Perluasan Layanan Keuangan Digital (LKD) Dalam rangka perluasan LKD, pada triwulan II-2015, Bank Indonesia tengah melakukan penyempurnaan pengaturan dalam rangka perluasan LKD melalui agen individu khususnya perluasan penyelenggaraan LKD oleh Bank Non-Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 4. Untuk mendukung penerapan aspek interoperability dalam LKD, Bank Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Penerbit Uang Elektronik dari industri telekomunikasi dan perbankan untuk membahas tahapan dan standarisasi interoperability. Selain itu, telah dilakukan workshop mengenai implementasi interoperability di Indonesia bekerjasama dengan GSMA (Global System for Mobile Communications Association), yang merupakan asosiasi internasional operator telekomunikasi, khususnya operator telekomunikasi yang bergerak di bidang teknologi Global System for Mobile (GSM). Dari sisi data, berdasarkan laporan bank penyelenggara LKD periode Mei 2015, menunjukkan bahwa jumlah agen LKD adalah sebanyak 33.056 agen dan nasabah pemegang uang elektronik dalam rangka LKD adalah sebanyak 1.029.980 nasabah. 3.2.4.4. Perluasan Implementasi Model Government to Person (G to P) dalam Rangka Memperluas Implementasi LKD Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah menusun laporan hasil implementasi G to P tahap pertama tahun 2015. Dalam laporan tersebut telah disampaikan bahwa penyaluran bantuan Pemerintah tahap pertama masih dilakukan secara tunai, karena belum diperoleh pemenang pada proses lelang yang dilakukan Kementerian Sosial sehingga penyaluran G to P melalui LKD belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya mempertimbangkan bahwa penyaluran bantuan Pemerintah memerlukan koordinasi dari Kementerian/Lembaga terkait, telah dilakukan pertemuan intensif dengan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk membahas rencana penyaluran G to P berikutnya secara non-tunai. Saat ini Bank Indonesia juga tengah menyusun alternatif bisnis model penyaluran G to P menggunakan LKD. 3.2.4.5. Pengembangan Informasi Keuangan Inklusif Dalam Rangka Peningkatan Akses Keuangan Dalam rangka meminimalisir hambatan informasi untuk mendukung peningkatan akses keuangan, Bank Indonesia tengah menyelesaikan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Inklusif (SIKI).

56



Untuk lebih mengoptimalkan sistem dan data yang ada, saat ini tengah dilakukan penyusunan usulan bisnis model yang mendorong optimalisasi pemanfaatan data e-KTP, data yang bersumber dari TNP2K dan BPS dalam rangka perluasan akses keuangan, serta usulan bisnis model Sistem Informasi Petani (SIP) untuk diintegrasikan dengan Sistem Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). 3.2.4.6. Penghitungan Indikator Keuangan Inklusif Dalam rangka penyusunan SNKI yang mencakup juga penghitungan indikator keuangan inklusif, telah disusun laporan yang menyampaikan hasil koordinasi antar Kementerian dan Lembaga yang memiliki program peningkatan keuangan inklusif. Selain itu telah dilakukan pengelolaan data dan monitoring program untuk merumuskan indikator serta tolok ukur (benchmark) yang digunakan. Selanjutnya, Bank Indonesia akan menyusun laporan indikator keuangan inklusif nasional serta Indeks Inklusi Keuangan nasional dan breakdown per Provinsi. 3.2.5. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pentingnya kontribusi sektor riil dan UMKM terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, mendorong Bank Indonesia untuk turut aktif memperkuat sektor riil dan memberdayakan UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penelitian, pengembangan klaster komoditas ketahanan pangan, dan kegiatan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha dan mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM. 3.2.5.1. Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan dalam Rangka Peningkatan Akses Kredit atau Pembiayaan UMKM Bank Indonesia melakukan berbagai penelitian, pengembangan, dan pengaturan guna meningkatkan kapabilitas UMKM dalam mengakses kredit atau pembiayaan. Selama periode triwulan II-2015, telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain: a. Penyelesaian Modul Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) bagi Usaha Mikro dan Kecil Dalam rangka meningkatkan kemampuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), telah berhasil menyusun Modul pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) bagi UMK yang dilengkapi dengan bidang usaha yang spesifik pada sektor-sektor ekonomi yaitu: Sektor Pertanian, Sektor Manufaktur, Sektor Jasa, dan Sektor Perdagangan. Dengan pedoman dan modul yang telah tersusun sebagai bahan pelatihan, diharapkan UMK dapat menyusun laporan keuangan yang terstandar dan sistematis yang mampu menggambarkan kondisi keuangan pada masing-masing bidang usahanya, sehingga membantu lembaga keuangan terutama lembaga pembiayaan bank dan non-bank dalam menganalisis kemampuan keuangan UMK untuk memperoleh kredit mikro dan kecil.

Bank Indonesia mendorong peningkatan akses keuangan kepada UMKM melalui pengaturan insentif dan disinsentif bagi bank umum untuk menyalurkan kredit kepada UMKM.

b. Skema pembiayaan pertanian dengan konsep pembiayaan rantai nilai (value chain financing)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian tentang skema pembiayaan pertanian dengan konsep pembiayaan rantai nilai (value chain financing) yang telah dilakukan tahun 2014, Bank Indonesia melakukan pilot project pembiayaan pertanian dengan skema tersebut. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II-2015

57


Pilot project bertujuan untuk mengimplementasikan model pembiayaan pertanian dengan konsep pembiayaan rantai nilai pada komoditas pangan dan hortikultura, yaitu: beras, cabai merah, dan bawang merah, sehingga diketahui faktor utama keberhasilan (key success factor) model pembiayaan rantai nilai pertanian tersebut agar dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas, serta memberikan rekomendasi bagi Pemerintah dan perbankan dalam menerapkan kebijakan pembiayaan sektor pertanian. Dalam rangka pelaksanaan pilot project tersebut pada Triwulan II-2015, telah dilakukan pertemuan antar lembaga pelaku usaha di wilayah proyek, yaitu: Tasikmalaya (cabai merah), Indramayu (beras), Majalengka (bawang merah), dan Brebes (bawang merah) dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen pelaku rantai nilai. c. Penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Bank Indonesia mendorong pengembangan klaster komoditas pangan dan unggulan daerah, serta mengembangkan wirausaha melalui peningkatan sinergi dalam mengembangkan program inkubator bisnis.

Dalam rangka lebih mendorong peningkatan akses keuangan kepada UMKM, Bank Indonesia pada Triwulan II-2015 telah menerbitkan aturan16. Aturan tersebut antara lain mengatur penerapan insentif/disinsentif bagi bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa minimal 20% secara bertahap. Dalam penyempurnaan PBI tersebut, pencapaian rasio kredit UMKM dikaitkan dengan insentif berupa pelonggaran Giro Wajib Minimum Loan to Funding Ratio (GWM LFR) dan pemberian insentif kepada bank-bank yang menyalurkan kredit UMKM berupa penyediaan pelatihan bagi Pejabat Kredit/Account Officer (AO) UMKM Bank, pelatihan bagi UMK, fasilitasi Pemanfaatan Pemeringkatan Kredit (Credit Rating) untuk UKM, dan publikasi keberhasilan bank, serta pemberian penghargaan (Award) kepada Bank.

3.2.5.2. Program Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN BI) Dalam Pengembangan UMKM 1. Program Klaster BI Salah satu upaya Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi adalah melalui penguatan klaster. Program pengembangan klaster ini berbasis komoditas ketahanan pangan atau komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi. Sampai dengan triwulan II-2015, Bank Indonesia telah mengembangkan 131 klaster yang tersebar di seluruh Indonesia, 96 klaster diantaranya merupakan klaster ketahanan pangan (63 klaster komoditi pertanian, 31 klaster komoditi peternakan, dan 2 klaster komoditi perikanan). Total UMKM yang dibina adalah sebanyak 7.869 unit dan total penyaluran kredit sebesar Rp18,6 miliar. Lima komoditas utama yang dikembangkan dalam program klaster yang dilaksanakan oleh 43 KPwDN tersebut terdiri dari komoditi padi, sapi, cabai, bawang merah, dan jagung. Selanjutnya untuk mendukung pengendalian harga cabai yang cenderung meningkat pada akhir tahun, Bank Indonesia mendukung Gerakan Tanam Cabai Musim Kemarau (GTCK) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian di wilayah Kupang, Pontianak, Tasikmalaya, dan Ternate. Selain empat wilayah tersebut, gerakan ini diperluas ke klaster cabai binaan Bank Indonesia di KPwDN BI Provinsi. Sulawesi Selatan, KPwDN BI Provinsi. Bangka Belitung, dan KPwDN BI Jember. 2. Program Pengembangan Wirausaha Bank Indonesia Pada tahun 2015, program pengembangan wirausaha diarahkan pada upaya untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan wirausaha melalui peningkatan sinergi 16

58

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan atas PBI No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



dengan stakeholders (Kementerian, lembaga/instansi) terkait dengan fokus pada pengembangan program inkubator bisnis. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman mengenai upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren, Bank Indonesia bersama Kementerian Agama telah merumuskan kerangka acuan kerja pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan program kerja yang akan diimplementasikan. Cakupan kegiatan utamanya meliputi pengembangan program wirausaha melalui pengembangan inkubasi bisnis, edukasi pencatatan transaksi keuangan, dan peningkatan penggunaan layanan non-tunai. Pada triwulan II-2015, telah dilakukan pemetaan terhadap pesantren yang akan bertindak sebagai lokasi pilot project pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Pesantren tersebut berada pada wilayah Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM, telah dilaksanakan program pengembangan kewirausahaan bagi warga binaan pemasyarakatan serta peningkatan kapasitas dan perubahan mindset bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sampai dengan triwulan II-2015, implementasi program peningkatan kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan tersebut telah dilaksanakan di Lapas klas II A Pontianak, Lapas klas II A Palangkaraya, Lapas Klas II A Serang, Lapas di wilayah KPwDN Jambi, dan Lapas di wilayah KPw Sulawesi Tenggara (Kendari). Terkait program pengembangan wirausaha, pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholders terkait (Kementerian, Akademisi, dan Praktisi/Profesional) untuk mendorong pemahaman tentang pentingnya mengembangkan ekosistem kewirausahaan di Indonesia. 3.2.5.3. Kerja sama Internasional Terkait Pengembangan UMKM Sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan akses dan kapabilitas UMKM, Bank Indonesia juga aktif dalam berbagai fora internasional yang fokus pada pengembangan UMKM, khususnya peningkatan akses keuangan atau akses kredit bagi UMKM. Pada Triwulan II-2015, Bank Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam beberapa kegiatan antara lain: a. Rangkaian kegiatan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) terkait Financial Literacy & Education, termasuk untuk UMKM di Paris, Perancis, pada 5-7 Mei 2015. Pada kesempatan ini Bank Indonesia berpartisipasi dalam pembahasan program financial literacy untuk wirausaha dan UMKM. Terkait hal ini akan dilakukan survei di masing-masing negara anggota OECD dan negara undangan untuk mendapatkan pedoman dan stocktaking program dan kebijakan financial literacy untuk UKM dan wirausaha. Selain itu, pada “3rd Meeting of the Technical Committee of the OECD INFE”, Indonesia, diwakili oleh OJK dan Bank Indonesia, masing-masing menyampaikan presentasi mengenai program literasi keuangan yang dilakukan oleh masing-masing instansi.

Di tingkat regional, Bank Indonesia melaporkan hasil penelitian mengenai penerapan credit rating bank dan UKM di ASEAN.

b. “The 36th ASEAN SMEWG and Related Meetings” di Bangkok, Thailand, pada 18-22 Mei 2015. ASEAN SMEWG merupakan working group yang dibentuk oleh 10 negara ASEAN yang bekerja sama dengan lembaga donatur dan sektor swasta untuk memastikan pengembangan UKM di kawasan ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian


59


Luar Negeri, Bank Indonesia, dan Universitas Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan presentasi laporan hasil penelitian proyek Developing an ASEAN Benchmark for SME Credit Rating Methodology. Presentasi dimaksud meliputi manfaat credit rating (baik untuk bank maupun UKM), persyaratan yang harus dipenuhi untuk implementasi credit rating di suatu wilayah, tantangan, dan rekomendasi yang diharapkan. Hasil penelitian telah diterima oleh seluruh negara ASEAN dan pihak Japan-ASEAN Intgration Fund (JAIF) yang merupakan sponsor penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian akan ditindaklanjuti dengan action lines pada Strategic Action Plan for SME Development (SAP SMED) periode 2016-2025 yaitu Development of Information System for SME Credit Rating dengan strategic goal : Increase Access to Finance. c. “The 4th AFI SME Finance Working Group (AFI SMEFWG) Meeting”, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 25-27 Mei 2015. Forum AFI SMEFWG merupakan working group yang bertujuan untuk mendorong akses keuangan UMKM dan peer learning program, khususnya terkait SME finance policy and regulatory issues. Bank Indonesia berperan sebagai salah satu co-chair dalam AFI SMEFWG bersama dengan perwakilan dari Afrika Selatan dan Bangladesh. Agenda yang dibahas dalam pertemuan antara lain SME Finance Data Indicators, SME Finance Glossary, SME Finance Policy Catalogue, dan Guideline Note on Role of Central Banks in SME Finance sebagai deliverables AFI SMEFWG. d. “Forum The 8th Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee (8th RCEP-TNC) and Related Meetings/Side Events”, di Kyoto, Jepang pada tanggal 11-13 Juni 2015. RCEP TNC merupakan perjanjian Free Trade Area (FTA) yang dibentuk dengan tujuan menciptakan suatu perjanjian liberalisasi yang modern, komprehensif, dan berkualitas tinggi, yang akan mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan integrasi di antara negara ASEAN dan negara mitra (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, serta India). Dalam RCEP TNC meeting ke-8 tersebut, Bank Indonesia merupakan salah satu delegasi Indonesia bersama dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Kementerian Luar Negeri. Sebagai delegasi, Bank Indonesia memberi kontribusi pemikiran yang terkait dengan tugas Bank Indonesia termasuk untuk kepentingan pengembangan UMKM. Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia dan Bappenas juga melakukan diskusi informal terkait pengembangan UMKM dengan perwakilan Ministry of Economy, Trade and Industry, Government of Japan antara lain untuk kemungkinan kerjasama pengembangan UMKM di negara ASEAN, khususnya dari aspek access to finance. Jepang akan menjajaki bantuan yang dapat diberikan Jepang, misalnya melalui cross-country guarantee/re-guarantee.

Pemanfaatan informasi kredit Bank Indonesia terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah debitur dan fasilitas kredit, guna menjaga pertumbuhan kredit yang sehat.

60

3.2.6. Pengelolaan Informasi Perkreditan Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan sebuah sistem yang mengelola data perkreditan dari lembaga keuangan. Data perkreditan adalah data mengenai pengelolaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Dalam hal ini, terminologi kata “kredit” tidak hanya terbatas pada kredit dalam arti hutang/pinjaman (loan), namun keseluruhan kewajiban keuangan yang timbul dari seorang debitur terhadap lembaga keuangan yang diantaranya meliputi Pinjaman, Bank Garansi, Letter of Credit (LC). Pengelolaan data perkreditan tersebut dalam SID dimaksudkan untuk menyediakan informasi track record debitur dalam mengelola kredit yang dimilikinya. Selanjutnya, informasi track record tersebut digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai dan menganalisa calon debitur yang mengajukan kredit. Berdasarkan hasil analisa tersebut,



lembaga keuangan akan menentukan apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan fasilitas kredit atau tidak, berdasarkan dari profil risiko dan faktor pertimbangan lainnya. Pengelolaan lebih lanjut data perkreditan dapat memberikan dampak positif bagi lembaga keuangan, diantaranya adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan kredit. Dengan ragam informasi perkreditan yang disediakan, lembaga keuangan dapat memberikan kredit kepada debitur dengan tingkat bunga dan jenis agunan yang berbeda antara satu debitur dengan debitur yang lain. Bahkan, apabila diyakini bahwa calon debitur memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kredit dan memiliki risiko yang rendah, lembaga keuangan dapat tidak mewajibkan debitur untuk menyediakan agunan sebagai jaminan atas kreditnya. Selain itu, lembaga keuangan akan dengan lebih mudah melakukan kontrol dan antisipasi terhadap potensi terjadinya gagal bayar dari seorang debitur melalui analisa terhadap data perkreditan yang ada, sehingga hal tersebut dapat mengurangi dampak risiko kerugian bagi lembaga keuangan. Selain itu, data perkreditan juga bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Pemerintah diantaranya Bank Indonesia, OJK, KPK, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain. Khusus bagi Bank Indonesia, beberapa tugas dan fungsi yang didukung oleh data perkreditan mencakup pada penentuan kebijakan dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan diantaranya adalah penentuan Probability of Default (PD), kebijakan Loan to Value (LTV) pada kredit perumahan dan kendaraan bermotor, serta pembatasan jumlah kepemilikan kartu kredit. Sampai dengan triwulan II-2015, jumlah lembaga keuangan yang tercatat sebagai pelapor dalam SID adalah 118 Bank Umum, 1.372 Bank Perkreditan Rakyat, dan 28 Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB). Data perkreditan yang dilaporkan secara rutin setiap bulan oleh pelapor dari lembaga keuangan sepanjang triwulan tersebut mencapai sejumlah 84,6 juta data debitur dan 189,34 juta rekening fasilitas. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,21% (qtq) atau 6,05% (yoy) untuk data debitur dan meningkat sebesar 3,09% (qtq) atau 13,27% (yoy) untuk jumlah rekening fasilitas (Tabel 3.1). Tabel 3.1 Jumlah Debitur-Fasilitas Triwulan II 2014 – Triwulan II-2015

Sejalan dengan semakin bertambahnya data jumlah debitur dan rekening fasilitas yang dikelola dalam SID, terdapat pula peningkatan jumlah pemanfaatan informasi perkreditan Informasi Debitur Individual/IDI) oleh lembaga keuangan. Jumlah permintaan IDI pada triwulan II-2015 yang mencapai 11,65 juta permintaan, meningkat sebesar 33,10% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau meningkat sebesar 12,08% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Tabel 3.2). Peningkatan Tabel 3.2 Permintaan Informasi Debitur Individual Triwulan II 2014 – Triwulan II-2015


61


jumlah permintaan IDI tersebut memiliki korelasi positif terhadap peningkatan jumlah debitur dan peningkatan jumlah fasilitas kredit. Peningkatan jumlah permintaan informasi perkreditan tersebut juga mencerminkan tingkat pentingnya informasi perkreditan bagi lembaga keuangan dalam pengelolaan manajemen risiko perkreditan guna menjaga pertumbuhan kredit yang sehat. Kemudian sebagai tindak lanjut rencana pengembangan Sistem Informasi Perkreditan Nasional (SIPNAS) Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam beberapa aspek pengembangan. Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan mengingat adanya kebutuhan terkait dengan data perkreditan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memerlukan data perkreditan untuk mendukung tugas dan fungsinya di bidang Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan data tersebut untuk mendukung fungsinya di bidang Mikroprudensial. Dalam rangka proses perizinan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang akan beroperasi di Indonesia, OJK akan menjalankan proses perizinan tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa LPIP yang akan beroperasi telah siap secara teknis dan administratif guna memperoleh data dari Bank Indonesia. Selanjutnya, OJK akan menerbitkan surat perizinan bagi LPIP tersebut. Sampai dengan tahun pertengahan 2015, terdapat 3 (tiga) calon LPIP yang telah memperoleh izin prinsip dari OJK dan sedang mempersiapkan untuk pengajuan izin usaha. Dalam rangka pengembangan aspek sistem informasi, Bank Indonesia akan selalu berkoordinasi dengan OJK untuk mengembangkan sistem informasi perkreditan yang andal dan berkualitas baik. Tahap pengembangan sistem informasi ini telah dimulai oleh OJK dan ditargetkan untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2017. Selanjutnya, guna mendukung operasional sistem informasi ini, Bank Indonesia akan mendukung penyediaan data historis yang selama ini dikelola SID oleh Bank Indonesia.

3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan dalam upaya menjaga sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, dan efisien. Bank Indonesia terus berupaya agar penggunaan instrumen pembayaran non-tunai di masyarakat semakin meningkat, antara lain melalui pencanangan Gerakan Nasional Non-tunai (GNNT). Sementara itu, kebijakan pengelolaan uang Rupiah tetap difokuskan pada pemenuhan kebutuhan uang rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, kondisi uang yang layak edar, dan penyediaan yang tepat waktu. Berbagai upaya dan langkah kebijakan yang telah dilakukan Bank Indonesia hingga triwulan II-2015 mampu menjaga kelancaran sistem pembayaran guna menopang transaksi perekonomian, sebagaimana tercermin pada indikator pengelolaan sistem pembayaran dan peningkatan perannya terhadap perekonomian berikut ini.

62



down vendor back-up Internet Payment, Mobile Payment delivery channel Electronic Data Capturemobilephone banking

outflow

outflow

outflow outflow

3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran Guna menjaga dan meningkatkan keamanan, efisiensi dan kelancaran sistem pembayaran, pada triwulan II-2015, Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran antara lain dengan penyiapan sistem pendukung setelmen dana dan surat berharga. Selain itu, Bank Indonesia juga terus berusaha menjaga kepentingan nasional terkait jasa sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, pada triwulan II-2015, Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut: 1. Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II Untuk meningkatkan keandalan, keamanan dan kelancaran operasional sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan pengembangan Sistem BI-RTGS/BI-SSSS Generasi II sebagai infrastruktur setelmen dana dan surat berharga. Sampai dengan triwulan II-2015, telah dilakukan Industrial Test dengan Working Group Sistem BI-RTGS/ BI-SSSS Generasi II, serta pelatihan kepada Peserta Sistem BI-RTGS/BI-SSSS Generasi II terkait operasional penggunaan aplikasi BI-SSSS Generasi II dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP).

Bank Indonesia memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dan memperluas akses penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen.


63


2. Pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II

Pada triwulan II-2015, terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan meliputi: a. Industrial Test

Industrial test merupakan rangkaian uji coba yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi sepenuhnya di lokasi Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Bank Indonesia, di Bank Peserta Kliring, serta dapat memenuhi kebutuhan dalam skala operasional sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Kegiatan industrial test SKNBI Generasi II dibagi menjadi dua bagian, yaitu end-to-end test dan simulation test. Pelaksanaan simulation test melibatkan KPwDN Bank Indonesia dan Peserta yang berada di Kantor Cabang dengan tujuan untuk melakukan simulasi pertukaran warkat. Selama industrial test, sampai dengan sebelum implementasi, telah diselenggarakan IT clinic untuk membantu bank-bank yang masih memiliki permasalahan dalam menjalankan aplikasi dimaksud.

b. Implementasi SKNBI Generasi II

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia diimplementasikan pada 5 Juni 2015 dan secara umum kegiatan operasional sejak awal hingga akhir hari dapat berjalan dengan baik untuk semua layanan (Layanan Transfer Dana dan Layanan Kliring Warkat Debet). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Peserta (138 Peserta termasuk Bank Indonesia) dan seluruh Kantor Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD). Selanjutnya untuk meningkatkan performa SKNBI, telah dilakukan penyempurnaan aplikasi di Sistem Peserta Kliring (SPK) dan Sentral Sistem Kliring (SSK) dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Peserta SKNBI.

3. Penggunaan Central Bank Money (CeBM) untuk Setelmen Dana Transaksi di Pasar Modal

Pada triwulan II-2015, telah dilakukan soft launching implementasi penggunaan Central Bank Money dalam mekanisme setelmen dana atas transaksi di pasar modal tahap pertama. Secara bertahap, bank kustodian melakukan penyelesaian dana dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), terkait dengan transaksi pasar modal dalam Rupiah melalui Sistem BI-RTGS. Soft launching ini diikuti dengan peresmian implementasi penggunaan Central Bank Money pada akhir triwulan II-2015.

4. Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui SKNBI Guna memberikan perlindungan nasabah dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank Indonesia menerbitkan aturan mengenai perlindungan nasabah dalam transaksi transfer dana dan kliring17. Pengaturan tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan dari aturan mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring18. 5. Penerbitan Aturan dan Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia Bank Indonesia senantiasa berusaha memberikan layanan terbaik dalam penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia. Hal ini tercermin dari implementasi pengembangan SKNBI Generasi II dengan dasar hukum aturan Bank 17 Surat Edaran Bank Indonesia No.17/14/DPSP tanggal 5 Juni 2015 tentang Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. 18 Peraturan Bank Indonesia No.17/9/PBI/2015 tanggl 29 Mei 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

64



Indonesia mengenai transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia19. Ketentuan tersebut diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan atas aturan sebelumnya yang terkait20. Materi pengaturan dalam aturan pelaksanaan mencakup empat layanan dalam SKNBI yaitu: (i) Layanan Transfer Dana, (ii) Layanan Kliring Warkat Debit, (iii) Layanan Pembayaran Reguler, dan (iv) Layanan Penagihan Reguler. 6. Perubahan Aturan Pelaksanaan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong Bank Indonesia menyempurnakan penyelenggaraan SKNBI antara lain dengan mengubah layanan kliring warkat debet yang semula desentralisasi menjadi sentralisasi. Dengan adanya penyempurnaan tersebut dilakukan perubahan aturan pelaksanaan21. Pokok perubahan pada aturan tersebut meliputi: a. Mekanisme penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dilakukan Bank melalui kliring; b. Perubahan alamat korespondensi atas pendaftaran Kantor Pusat Daftar Hitam Nasional dan permohonan pembatalan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong kepada Bank Indonesia selaku Penyelenggara; dan c. Perubahan rujukan pengaturan mengenai alasan penolakan Bilyet Giro. 7. Perluasan Penggunaan Nontunai Dalam rangka pelaksanaan roadmap elektronifikasi untuk meningkatkan transaksi pembayaran secara nontunai, selama triwulan II, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan roadmap elektronifikasi retail payment

Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan roadmap elektronifikasi retail payment. Road map dimaksud akan diimplementasi melalui program elektronifikasi secara bertahap dalam kurun waktu 2015 s.d. 2024.

b. Pelaksanaan roadmap elektronifikasi dalam rangka meningkatkan transaksi pembayaran secara nontunai

Dalam rangka mendukung implementasi program elektronifikasi yang dituangkan pada road map elektronifikasi, Bank Indonesia telah menyusun mapping sebaran perangkat EDC pada merchant dan kesiapan infrastruktur pendukung transaksi nontunai. Berdasarkan hasil mapping tersebut saat ini tengah disusun kajian insentif pajak bagi transaksi nontunai bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga terkait program elektronifikasi dan keuangan inklusif, sampai dengan triwulan laporan telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan delapan Kementerian/ Lembaga yaitu: Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, BNP2TKI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Ditjen Pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (NK dan PKS), serta dengan Muslimat Nahdlatul Ulama.

19

Surat Edaran Bank Indonesia No.17/13/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. 20 Peraturan Bank Indonesia No.17/9/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. 21 Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.


65


c. Mapping bisnis proses transaksi pembayaran Pemerintah

Sampai dengan triwulan II-2015, Bank Indonesia telah melakukan penyusunan 16 bisnis model (11 Kementerian dan lima Pemerintah Daerah) dalam rangka pengembangan elektronifikasi pembayaran Pemerintah. Sebagai tindak lanjut NK/ PKS dengan Kementerian/Lembaga terkait serta kajian bisnis model untuk transasi pembayaran Pemerintah, selama triwulan II-2015 telah dilakukan: 1) Knowledge sharing implementasi elektronifikasi pembayaran Pemerintah di Pemerintah Kota Bandung untuk implementasi Bandung Smart Card. 2) FGD dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mendorong elektronifikasi transaksi Person to Government (P2G). 3) Pendalaman kajian mapping bisnis model pada lima Kementerian. 4) Penyampaian hasil pemetaan bisnis model untuk transaksi pembayaran Pemerintah kepada lima Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti oleh masingmasing Pemerintah Daerah dengan penyusunan roadmap dengan KPwDN setempat.

8. Ketentuan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI

Untuk mendukung terwujudnya kedaulatan Rupiah di wilayah NKRI, Bank Indonesia telah menerbitkan aturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia22. Pengaturan tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan atas aturan sebelumnya23. Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam aturan pelaksanaan dimaksud antara lain meliputi penjelasan lebih rinci ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah dan pengecualian kewajibannya, kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah, pengawasan atas kepatuhan terhadap penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, dan tata cara pengenaan sanksi.

9. Pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan pengembangan sistem pembayaran di Indonesia yang lancar, aman, efisien dan andal, telah dipersiapkan pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI). Pembentukan FSPI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, pengaturan dan program kerja tiap kementerian dan otoritas, serta memberikan kesempatan bagi industri untuk berkoordinasi dengan kementerian dan otoritas. Pada periode laporan telah dilakukan roadshow level teknis ke Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan gambaran awal terkait pembentukan FSPI dengan penyerahan Term of References dan Charter FSPI kepada masing-masing institusi.

10. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya di Bidang Sistem Pembayaran

66

Bank Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian mengadakan seminar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dunia maya di bidang sistem pembayaran. Seminar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan peningkatan

22 23

Surat Edaran No. 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



keamanan dalam rangka memitigasi risiko atas tindak kejahatan di bidang Sistem Pembayaran. Seminar dihadiri oleh instansi dan asosiasi terkait serta penyelenggara jasa sistem pembayaran. 11. Upaya Pemberantasan Gesek Tunai

Gesek tunai (Gestun) adalah penarikan dana tunai dengan menggunakan kartu kredit di merchant seolah-olah melakukan transaksi belanja. Praktik Gestun secara ketentuan dilarang dalam aturan Bank Indonesia24. Sebagai upaya pemberantasan gestun, Bank Indonesia memfasilitasi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Kartu Kredit (AKKI) bersinergi dalam mendorong pemberantasan transaksi gestun. Hal ini tertuang dalam Nota Kesepahaman Penutupan Pedagang (Merchant) Penarikan Gesek Tunai pada tanggal 12 Juni 2015. Terkait NK tersebut, Bank Indonesia telah melaksanakan media briefing pada 19 Juni 2015 untuk mensosialisasikan nota kesepahaman dan menegaskan dukungan Bank Indonesia terhadap upaya bank penerbit dan acquirer untuk memonitor, meminta klarifikasi, serta mengedukasi para merchant dan nasabah terkait pemberantasan gesek tunai.

12. Edukasi dan Sosialisasi Instrumen Pembayaran Nontunai dan Perlindungan Konsumen

Dalam rangka memperkenalkan masyarakat pada instrumen pembayaran nontunai dan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia secara aktif melaksanakan edukasi dan sosialisasi di berbagai kegiatan seperti Bank Indonesia Car Free Day. Selain itu, edukasi dan sosialisasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga lain melalui partisipasi pada berbagai acara dan kegiatan seperti Jelajah Nontunai (Kompasiana), Perayaan Hari konsumen Nasional Kementerian Perdagangan, dan Ekspedisi Nusantara Jaya (Kemenko Maritim). Melalui edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran nontunai serta perlindungan konsumen yang pada akhirnya dapat meningkatkan transaksi nontunai Indonesia.

13. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Untuk meningkatkan keamanan, kelancaran, kendalan dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran. Adapun obyek pengawasan meliputi sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun yang diselenggarakan oleh industri seperti Penyelenggara APMK, Uang Elektronik, Transfer Dana Bukan Bank (TD BB), dan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing (KUPVA BB). Pengawasan dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung (onsite) dan pemeriksaan tidak langsung (offsite) melalui laporan yang disampaikan.

Secara umum, hal yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan penyelenggara sistem pembayaran adalah kepatuhan pada ketentuan, penerapan prosedur (termasuk penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), pengendalian internal), dan kesehatan perusahaan. Pada triwulan II-2015, telah dilakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggara APMK, penyelenggara TD dan KUPVA BB. Selain itu, pada periode laporan telah dilakukan juga pemeriksaan bersama (joint audit) dengan PPATK terhadap KUPVA BB yang dilakukan terhadap satu KUPVA BB di Bandung dan enam di Jakarta. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap KUPVA BB yang memiliki jumlah transaksi tinggi.

24 Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009 sebagaimana diubah dengan PBI No. 14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).


67


3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Bank Indonesia memenuhi peningkatan kebutuhan uang Rupiah menjelang Ramadhan, melalui kerja sama distribusi dan layanan kas. Selain itu, untuk mendorong penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, Bank Indonesia mengatur pelaksanaannya disertai komunikasi secara intensif kepada publik.

Kebijakan pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta (iii) layanan kas yang prima. Selama triwulan II-2015, implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar pertama adalah: a. Kerja sama pencetakan uang Rupiah tahun 2015 dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Pada 2015, Bank Indonesia menempatkan pesanan cetak uang Rupiah ke Perum Peruri sebanyak Rp319,2 triliun terdiri dari Rp318,0 triliun atau 9,3 miliar lembar uang kertas dan Rp1,1 triliun atau 1,6 miliar keping uang logam. Pada triwulan II-2015, telah terealisasi rencana cetak sebesar Rp72,3 triliun, terdiri dari Rp72,0 triliun (2,4 miliar lembar) uang Rupiah kertas dan Rp327,8 miliar (432,0 juta keping) uang Rupiah logam. Dengan demikian, selama semester I-2015 rencana cetak telah terealisasi Rp170,5 triliun atau 105,5% dari rencana cetak pada periode yang sama. b. Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Uang Rupiah yang Diduga Palsu dan Pemberian Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Rupiah Palsu Bank Indonesia melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap uang Rupiah yang diduga palsu yang disampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menjadi salah satu alat bukti di pengadilan dalam persidangan tindak pidana kasus pemalsuan uang Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan keterangan ahli uang Rupiah pada kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Pada triwulan II-2015, Kantor Pusat Bank Indonesia telah melakukan delapan kali pemeriksaan laboratorium terhadap uang Rupiah yang diduga palsu atas permintaan Polri dan memberikan delapan kali keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana kasus pemalsuan uang Rupiah oleh Kepolisian RI. c. Sosialisasi dan Edukasi Publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR)

Selama triwulan II-2015, Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) telah melakukan 15 kegiatan sosialisasi ciri keaslian uang Rupiah di beberapa wilayah Indonesia, antara lain Bogor, Bangka Belitung, Cepu, Makassar, Banjarmasin, Kupang, Papua Barat, serta di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai kelompok masyarakat/instansi, antara lain Hakim, Kepala Unit Reserse Kepolisian RI, guru dan pelajar, serta masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi kepada Hakim di Banjarmasin merupakan kerjasama Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Mahkamah Agung RI. Kegiatan sosialisasi CIKUR kepada masyarakat dan perbankan juga dilakukan oleh seluruh kantor Bank Indonesia di daerah.

Implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar kedua adalah sebagai berikut : a. Distribusi uang ke satuan kerja kas Bank Indonesia

68

Distribusi uang dilakukan ke KPBI, 11 KPwDN-BI sebagai Depo Kas yang akan melanjutkan distribusi ke KPwDN-BI dibawah area distribusinya, serta 4 KPw DN BI lainnya. Selama triwulan laporan, realisasi pengiriman uang Rupiah mencapai Rp115,7 triliun dalam berbagai pecahan, terdiri Rp84,3 triliun untuk memenuhi kecukupan persediaan kas KPwDN-BI dan Rp31,4 triliun untuk KPBI.



b. Distribusi Kerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa angkutan terkait distribusi uang

Kerja sama dalam rangka distribusi uang dilakukan dengan PT. Kereta Api Indonesia, PT. PELNI, dan PT. Silkargo untuk menyediakan armada transportasi secara reguler, berupa kereta api, kapal penumpang, dan kapal barang untuk mendukung kelancaran kegiatan distribusi Rupiah ke seluruh Indonesia.

Implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar ketiga adalah sebagai berikut: a. Layanan kas Keliling di tempat keramaian, seperti pasar, stasiun Kereta Api, pameran Kegiatan ini berupa penukaran uang pecahan besar menjadi uang pecahan kecil dan uang rusak/cacat/lusuh dengan uang layak edar. Selama triwulan laporan, telah dilakukan 777 kegiatan kas keliling dengan total jumlah penukaran sebesar Rp485,8 miliar. Frekuensi kegiatan kas keliling tersebut, meningkat sebesar 154 kegiatan dari 623 kegiatan pada triwulan sebelumnya dengan nilai penukaran Rp421,3 miliar. b. Layanan Kas Titipan

Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan di daerah yang sulit atau belum terjangkau oleh layanan Bank Indonesia namun memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi (blank spot area), membuka layanan Kas Titipan. Sampai dengan akhir triwulan II-2015, Bank Indonesia telah bekerjasama dengan 12 bank umum sebagai bank pengelola dengan membuka 31 Kas Titipan pada perbankan yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Jumlah kantor bank sebagai anggota Kas Titipan mencapai 277 kantor.

Penarikan uang oleh bank pengelola Kas Titipan selama triwulan II-2015 tercatat Rp11,3 triliun, naik Rp5,4 triliun (91,9%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Rp5,9 triliun), yang terutama dipengaruhi oleh faktor seasonal periode Ramadhan tahun 2015.

Selain pemenuhan kebutuhan uang tunai di wilayah NKRI, Bank Indonesia juga mendorong implementasi Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI, merupakan bentuk dari penegakan kedaulatan negara, serta dukungan terhadap upaya menjaga stabilitas nilai mata uang Rupiah dan stabilitas perekonomian secara makro. Pada tanggal 1 Juni 2015, Bank Indonesia telah menerbitkan aturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI25. Ketentuan ini merupakan pedoman teknis dari aturan payung sebelumnya26. Sosialisasi dan komunikasi publik mengenai ketentuan tersebut dilakukan secara intensif di berbagai wilayah Indonesia. Kantor Pusat Bank Indonesia juga membuka layanan Call Center pada setiap hari kerja, serta klinik konsultasi pada setiap Selasa dan Kamis. Sejak layanan Call Center dibuka pada 1 April 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, tercatat 7.305 telepon/ email dari stakeholders yang telah dilayani, dan 400 perusahaan yang telah mengikuti klinik konsultasi. Selain itu, telah dilakukan pula kegiatan sosialisasi kepada perbankan seluruh Indonesia (118 bank), berbagai Kementerian/Lembaga Negara, serta Asosiasi Usaha.

25 26

Surat Edaran No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


69


Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian RI untuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dilakukan penandatanganan Pokok-Pokok Kesepahaman (PPK) terkait dengan Kewajiban Penggunaan Rupiah, Pengawalan dan Pengamanan, Pengawasan Badan Usaha Jasa Pengawalan (Cash in Transit/CiT), Kejahatan di bidang Sistem Pembayaran, dan Penanggulangan Pemalsuan Uang Rupiah. PPK tersebut merupakan pedoman teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan Kepolisian RI pada tahun 2014 di tingkat daerah. Sampai dengan triwulan II-2015, penandatanganan PPK telah dilakukan di 11 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Bank Indonesia berperan aktif dalam berbagai fora kerja sama internasional antara lain dengan fokus pada upaya mendukung stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

3.4. Kerjasama Internasional 3.4.1. Kerjasama Negara G20 Sepanjang triwulan II-2015, Bank Indonesia telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum G20. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan Working Group, serta pertemuan tingkat Deputi Menteri Keuangan dan Deputi Gubernur Bank Sentral. Selain itu, BI juga telah melakukan diseminasi dan koordinasi lintas instansi terkait dengan G20 Growth Strategy. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama negara G20 adalah sebagai berikut: a. Pertemuan G20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Washington D.C, AS, 16 – 17 April 2015

Dinamika dan hasil pertemuan yang berlangsung adalah sebagai berikut: (i) Kondisi Perekonomian Global. Para Gubernur dan Menteri Keuangan negara G20 menekankan pentingnya policy coordination mengingat perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Sejumlah negara juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan Global Financial Safety Net. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia mengingatkan potensi risiko vulnerabilitas pasar keuangan yang akan berdampak pada gejolak nilai tukar, terutama di negara emerging. Bank Indonesia juga berpandangan bahwa koordinasi kebijakan global perlu ditingkatkan dan terus melanjutkan kebijakan reformasi struktural. (ii) Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth. G20 menegaskan kembali perannya dalam meningkatkan confidence dan mengurangi vulnerabilities melalui implementasi kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural yang efektif dalam upaya meningkatkan global demand dan potential growth. G20 akan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang fleksibel dengan tetap menjaga rasio utang terhadap PDB. Di sisi moneter, penetapan kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur serta harus dapat dikomunikasikan dengan jelas untuk meminimalisir negative spillovers. Bank Indonesia menyampaikan kebijakan yang telah dilakukan Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan pada satu sisi, dan pada sisi lain telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. (iii) Investasi dan Infrastruktur. Para Gubernur dan Menteri Keuangan menekankan pentingnya kebijakan untuk peningkatan ekosistem investasi, mendorong efisiensi investasi infrastruktur dan mendukung perluasan kesempatan pembiayaan bagi pelaku usaha termasuk UMKM. Mempertimbangkan pentingnya peran swasta dalam investasi infrastruktur, G20 akan melanjutkan upaya penguatan capacity building, menjalankan model Public Private Partnership (PPP).

70



(iv) Reformasi IMF. G20 menyatakan kekecewaan dengan tertundanya the 2010 IMF Quota and Governance Reforms meski sejumlah negara menyampaikan apresiasi atas upaya AS untuk meratifikasi 2010 reforms. G20 juga meminta IMF agar segera mengambil langkah sementara untuk menjembatani gap quota share dari 2010 reform. Indonesia menyampaikan dukungan terhadap upaya mempercepat penerapan The 2010 Reforms, termasuk melalui langkah interim jika diperlukan, dan perlunya memulai persiapan 15th General Quota Review, antara lain dengan mulai melakukan review formula kuota. (v) Regulasi Sektor Keuangan. G20 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat sistem keuangan global. Beberapa isu yang diangkat terkait penguatan sistem keuangan diantaranya penyelesaian Total Loss Absorbing Capacity (TLAC), penyelesaian higher loss absorbency requirements for global systemically important insurances oleh International Association of Insurance Supervisors, penyelesaian kriteria untuk mengidentifikasi sekuritisasi yang simple, transparan dan comparable oleh BCBS – IOSCO27, serta isu shadow banking. Bank Indonesia kembali menyampaikan permintaan agar International Organizations (IOs) memperhatikan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Emerging Market and Developing Countries (EMDCs) dalam implementasi reformasi tersebut sehingga dapat memberi penilaian yang lebih akurat atas compliance EMDCs. (vi) Sistem Perpajakan Internasional. G20 berkomitmen untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam upaya pencapaian sistem perpajakan internasional yang adil dan modern melalui penyelesaian the G20/OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan. b. Pertemuan G20 Framework Working Group di Roma, 28-29 Mei 2015

Dinamika dan hasil pertemuan mencakup beberapa hal sebagai berikut: (i) Terkait dengan kondisi ekonomi global, IMF menyampaikan outlook pertumbuhan ekonomi global yang masih melambat dan tidak merata. Upside risks masih bersumber dari harga minyak yang rendah meskipun sudah mulai bergerak naik. Sementara, sentimen dan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan, potensi secular stagnation dan inflasi yang rendah di negara maju, geopolitik dan apresiasi USD dengan skala yang besar merupakan downside risks. (ii) IMF juga menyampaikan hasil analisa dampak dari Quantitative Easing (QE) yang dilakukan oleh Euro Area yang pada intinya dapat berdampak pada peningkatan investasi dan konsumsi di kawasan Eropa. Hal ini diharapkan juga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi global. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia menyampaikan masukan bahwa dampak QE yang dilakukan oleh Euro Area terhadap perekonomian Indonesia saat ini masih relatif terbatas karena belum ada tendensi peningkatan aliran modal dari Euro Area ke Indonesia secara signfikan. (iii) Pada peer review untuk Adjusted Growth Strategy (AGS), Indonesia menyampaikan presentasi mengenai review terhadap kebijakan makroekonomi yang disampaikan oleh negara anggota G20. Secara umum disampaikan pandangan bahwa dengan memperhatikan tantangan perekonomian global saat ini yang kian meningkat, negara anggota G20 harus mempertimbangkan dengan seksama policy trade-off yang dihadapi dalam mengimplementasikan bauran antara kebijakan nilai tukar, moneter, fiskal maupun makroprudensial. Indonesia juga menekankan pentingnya upaya koordinasi global yang berkelanjutan untuk menciptakan iklim perekonomian global yang kondusif.

27

Basel Committee on Banking Supervision (“BCBS”) and the International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”).


71


(iv) Adapun hasil review OECD dan World Bank terhadap AGS adalah sbb: a. OECD berpendapat bahwa ada 5 area dalam prioritas Going for Growth (GfG) yang belum dicakup dalam Brisbane Growth Strategies dan seharusnya dapat diakomodasi oleh AGS, yaitu: labor policy, public sector efficiency, tax, support for agriculture and Product Market Regulation. b. World Bank menilai ada beberapa negara Emerging Market Economies (EMEs) yang masih kurang responsif dalam mengatasi policy gaps yang dihadapi, yaitu Tiongkok, Saudi Arabia, Afrika Selatan dan Turki (Low Responsiveness). Sementara Indonesia bersama Brazil, India dan Meksiko termasuk dalam kategori MediumHigh. c. Selanjutnya World Bank menyampaikan review umum terhadap AGS negara EMEs. Adapun Indonesia dianggap sudah memperkuat komitmen infrastrukturnya dengan langkah konkrit dan pembiayaan yang lebih jelas. Namun Indonesia masih perlu merumuskan kebijakan yang lebih konkrit dalam bidang tenaga kerja dan kompetisi. Selain itu World Bank juga menyampaikan beberapa policy gaps yang perlu menjadi perhatian Indonesia, yaitu: dukungan perbaikan regulasi dan manajemen investasi publik, penghapusan proteksionisme dalam perdagangan dan investasi serta reformasi pasar tenaga kerja. (v) Sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan kredibilitas G20, maka Framework Working Group (FWG) akan melakukan Accountability Assessment yang akan dilaporkan pada Leaders Summit pada November 2015. c. Pertemuan Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, di Bodrum, Turki, 15-16 Juni 2015

Dinamika dan hasil pertemuan adalah sebagai berikut: (i) Perekonomian Global. Secara umum disepakati beberapa hal untuk menjadi solusi bersama, yaitu: (1) perlunya clear and well calibrated communication, (2) perlunya mendorong structural reform, (3) perlunya penerapan kebijakan lain di masingmasing negara untuk meningkatkan confidence akan outlook yang lebih baik. (ii) Terkait dengan scenario analysis ekonomi global, Bank Indonesia menyampaikan usulan analisa dampak perubahan Fed Fund Rate, penguatan USD dan volatilitas di bond market kepada pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang, dampak komitmen di Framework for Strong, Sustainable Growth (FSSBG) untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta collective action yang perlu dilakukan oleh G20 untuk mendorong pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang. (iii) Untuk memastikan pencapaian collective growth, G20 juga dapat melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan (adjusted growth strategy) dengan memperhatikan kondisi perekonomian terkini dan mendorong pertumbuhan inklusif. Sejumlah Deputi menekankan perlunya menjaga komposisi fiskal yang sehat dan untuk itu diharapkan pertemuan bulan September membahas trade off antara kebutuhan konsolidasi dan kebutuhan stimulus mengemuka dalam upaya mendorong pertumbuhan yang lebih kuat. (iv) Investasi dan Infrastruktur. Pentingnya kolaborasi antara Investment and Infrastructure Working Group (IIWG) dengan Global Infrastructrue Hub (GIH) yang didirikan di Australia serta Global Infrastructure Facilities (GIF) dari World Bank

72



Group. Selain itu, juga ditekankan pentingnya memperhatikan kualitas investasi sebagai wujud deliberasi G20, serta pengembangan PPP Model untuk peningkatan pembiayaan pembangunan infrastruktur. (v) Regulasi Sektor Keuangan. Secara umum dibahas agenda reformasi sektor keuangan global yang akan menjadi deliverable pada Antalya Summit. Terkait hal tersebut, Indonesia dan World Bank menyoroti salah satu agenda building resilient financial institution mengenai revisi kerangka risiko kredit pendekatan standar oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang dianggap memiliki kompleksitas serta analisa dampak dari revisi kerangka kebijakan tersebut terhadap emerging economies. (vi) Bilateral Meeting dengan Bank Sentral Turki (CBRT). Bank Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Bank Sentral Turki (CBRT) untuk membicarakan upaya peningkatan kerjasama antara kedua bank sentral. Kerjasama tersebut dalam bentuk Policy Dialogue (exchange of information), capacity building program dan joint research/joint seminar. d. Kegiatan Seminar dan Focus Group Discussion G20 di Yogyakarta, 7-8 Mei 2015

Dinamika kegiatan yang berlangsung adalah sebagai berikut: (i) Kegiatan bertujuan untuk melakukan diseminasi perkembangan isu dan keterlibatan Indonesia di forum G20, serta mendapatkan masukan dari lintas instansi dan akademisi terkait dengan penyusunan Cetak Biru G20 dan Adjusted Growth Strategy. (ii) Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan seminar: “Peningkatan Peran Indonesia dalam Forum G20 untuk Mendorong Perekonomian Nasional dan Membawa Aspirasi Negara Berkembang”; Expert Group Discussion pada Draft Cetak Biru Indonesia di G20: Perspektif dan Masukan Akademisi; serta Focus Group Discussion: G20 Comprehensive Growth Strategies.

3.4.2. Kerja Sama International Monetary Fund (IMF) Pada triwulan II-2015, Bank Indonesia telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait keanggotaan Indonesia dalam IMF. Salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu menghadiri rangkaian pertemuan IMF-WB Spring Meeting pada April 2015. Selain itu pada triwulan laporan juga terdapat IMF Staff Visit, Kunjungan Deputy Managing Director IMF dan Pembahasan Quota Formula. a) Rangkaian pertemuan yang terdiri dari Joint Meeting IMF-WB SEAVG, Early Warning Exercise IMFC dan IMFC Plennary Meeting menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: •

Perlunya peningkatan potensial dan actual growth serta mendukung upaya pencapaian tujuan pertumbuhan global yang kuat, seimbang sekaligus berfokus pada upaya perluasan lapangan kerja.

•

Menyambut baik program Catastrophe Containment and Relief (CCR) Trust yang digagas oleh IMF termasuk dukungan kepada negara terdampak Ebola.

•

Menyampaikan keprihatinan terhambatnya upaya reformasi kuota IMF.


73


B) IMF Staff Visit dalam rangka persiapan Article IV Mission di Indonesia

IMF melakukan staff visit ke Indonesia pada Juni 2015 dalam rangka surveillance sebelum pelaksanaan Article IV Consultation28 yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melihat perkembangan makroekonomi dan prospek jangka pendek; perkembangan fiskal dan implementasi tata kelola anggaran Pemerintah yang sehat, termasuk modalitas pembiayaan infrastruktur; perkembangan sektor keuangan dan swasta serta progres reformasi legislasi sektor keuangan; dan melakukan pembahasan awal terkait masalah struktural yang akan dibahas secara lebih mendalam pada Article IV Consultation di akhir tahun.

C) Pembahasan Quota Formula – Data Update

IMF pada bulan Juni 2015 menyusun paper mengenai quota formula update yang menyampaikan perhitungan kuota dengan menggunakan data terkini, yaitu data tahun 2013 dibandingkan dengan simulasi sebelumnya yang menggunakan data tahun 2012. Hasil dari perhitungan tersebut menghasilkan terjadinya pergeseran pangsa kuota EMDC meningkat sebesar 1,3% sehingga pangsa kuota EMDC menjadi 48,7%.

Bank Indonesia masih melihat pentingnya kelanjutan upaya untuk memperbaiki formula kuota dengan pertimbangan bahwa perbaikan formula kuota tidak hanya untuk meningkatkan pangsa kuota EMDC, namun pada prinsipnya bertujuan untuk memperolah formula kuota yang dapat merepresentasikan peran relatif masing-masing negara anggota dalam perekonomian global. 3.4.3. Kerja Sama dalam forum Islamic Development Bank (IDB) Pertemuan tahunan IDB Group 1436 H pada Juni 2015, memiliki arti penting mengingat pertemuan menjadi langkah awal dalam rangka persiapan Indonesia menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan annual meeting IDB tahun 2016, serta melakukan bilateral meeting dengan IDB dalam membahas beberapa agenda, seperti rencana peluncuran Zakat Core Principles (ZCP), pembentukan International Islamic Inclusive Financial Service Board (IIFSB), pembentukan Mega Islamic Infrastructure Bank atau World Islamic Investment Bank (WIIB) di Jakarta, dan lainnya. 3.4.4. Kerja Sama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Sektor keuangan ASEAN dipandang merupakan salah satu bagian yang terpenting dari ASEAN Economic Community (AEC). Terkait dengan hal tersebut menindaklanjuti mandat Pemimpin ASEAN tentang penyusunan AEC Vision Post-2015, visi integrasi sektor keuangan ASEAN paska 2015 (ASEAN Financial Integration Vision Post-2015) telah diintegrasikan kepada ASEAN Attendant Document (ASEAN AD). Selanjutnya, ASEAN memandang bahwa seluruh visi yang diartikulasikan dalam ASEAN Economic Community Blueprint 2015 (AEC Blue print 2015) masih sangat relevan. Untuk itu, kerangka kerja baru yang mencakup rencana 10 tahun kedepan (new 10-year framework of AEC 2025) disusun berdasarkan AEC Blueprint yang saat ini berlaku yang terdiri dari pilar-pilar kebijakan tingkat ASEAN yang saling terkait yaitu: (i) Highly Integrated and Cohesive Economy; (ii) Competitive, Innovative and Dynamic ASEAN; (iii) Enhancing Economic

28 Kegiatan bilateral surveillance IMF di setiap negara yang dilakukan satu tahun sekali. Misi ini bertujuan untuk melakukan asesmen terhadap kebijakan moneter, fiskal dan nilai tukar, serta risiko kerentanan yang muncul dari volatilitas aliran modal, disamping juga isu kelembagaan dan struktural di negara yang bersangkutan.

74



Connectivity and Sectoral Integration; (iv) Resilient, Inclusive and People-Oriented, PeopleCentred ASEAN; and (v) a Global ASEAN. Seluruh pilar ini menjadi landasan bagi ASEAN untuk bergerak kedepan menuju pencapaian visi pasca 2015. 3.4.5. Kerja Sama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) + 3 Kerja sama ASEAN+3 masih terus difokuskan pada upaya penguatan resiliensi kawasan dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut. Dalam triwulan II-2015, upaya ini antara lain dilakukan melalui penguatan ASEAN+3 Macroeconomy and Research Office (AMRO) sehingga siap menjadi organisasi internasional. Terkait hal ini, penandatanganan AMRO Agreement telah selesai dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014 (back-to-back dengan IMF-World Bank Annual Meeting) di Washington DC, Amerika Serikat. Selanjutnya, penguatan AMRO dilakukan melalui peningkatan kapasitas organisasi AMRO antara lain melalui penyelesaian AMRO Strategic Business Plan (AMRO SBP) dimana Bank Indonesia berkontribusi dominan dalam memberikan sumbangan pemikiran. Selain itu, telah disetujui perangkat organisasi AMRO yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur, 2 (dua) orang Deputi Direktur, dan 1 (satu) orang Chief Economist. 3.4.6. Kerja Sama Bank for International Settlement (BIS) Pada triwulan II-2015, BIS menitikberatkan pandangan para Gubernur bank sentral negaranegara emerging tentang kesiapannya menghadapi kemungkinan dampak negatif dari normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju. Selanjutnya BIS memberi penekanan pada pentingnya reformasi regulasi keuangan di negara-negara anggota, mengingat melalui hasil kajiannya, BIS memandang bahwa reformasi regulasi keuangan global akan memiliki manfaat berupa sistem keuangan yang lebih aman, pergeseran hubungan harga aset dengan suku bunga kebijakan, dan penurunan aktivitas arbitrase di pasar uang. 3.4.7. Kerja Sama Executives’ Meeting East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) Isu ekonomi dan keuangan di EMEAP yang mengemuka pada triwulan II-2015 adalah masih belum meratanya pertumbuhan ekonomi dunia dan divergensi kebijakan moneter di advanced economies yang berdampak pada peningkatan volatilitas global, meski dipandang bahwa fundamental ekonomi negara anggota EMEAP dinilai masih cukup kuat. Lebih lanjut, kawasan juga perlu mewaspadai risiko pada sektor keuangan akibat adanya peningkatan interconnectedness antar perbankan di kawasan sebagai dampak regulatory reforms yang mendorong perbankan negara maju, khususnya Eropa, mengurangi financing di kawasan. Dampak reformasi regulasi OTC derivatives market (OTC DM) di kawasan juga masih menjadi perhatian EMEAP pada triwulan II-2015. Reformasi regulasi OTC DM sebagai implikasi dari Global Financial Crises (GFC) 2008, khususnya yang diterapkan oleh negara maju, dipandang mempengaruhi aktivitas institusi keuangan di kawasan EMEAP.


75


3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan 3.5.1. Komunikasi Kebijakan Komunikasi kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter dilaksanakan untuk membentuk ekspektasi pasar dalam rangka pencapaian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Sementara komunikasi kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran dilaksanakan untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Secara umum, komunikasi kebijakan Bank Indonesia bertujuan untuk menunjang efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia agar kebijakan Bank Indonesia dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan pergeseran demografi di Indonesia saat ini, Bank Indonesia menyelaraskan strategi komunikasi. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan satu arah (one way communication), kini dilakukan dua arah secara proaktif. Bank Indonesia berinisiatif untuk melakukan dialog, diskusi, dan penyebaran informasi mengenai kebijakannya sejak dini dan terencana melalui berbagai jalur komunikasi yang dimiliki, mulai dari media tradisional hingga media sosial. Media mainstream yang digunakan antara lain berupa surat kabar (pemuatan advertorial/ display terkait kebijakan), televisi (talk show, iklan layanan masyarakat), radio (talk show, iklan, pengumuman). Sementara itu, penggunaan media sosial antara lain melalui pemanfaatan twitter, youtube, flipboard, flickr. Website Bank Indonesia juga terus dikembangkan dari segi konten, desain dan layout untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pemangku kepentingan. Optimalisasi komunikasi Bank Indonesia dilakukan pula dengan pengembangan instrumen komunikasi, antara lain infografis dan videografis. Infografis adalah representasi data dan informasi dalam bentuk visualisasi grafis yang menarik dan mudah dimengerti. Infografis disusun untuk mempermudah pemahaman khususnya masyarakat umum terhadap materi kebijakan yang sarat dengan muatan ekonomi. Adapun videografis adalah visualisasi dalam bentuk animasi. Selain itu, beberapa instrumen komunikasi lainnya disusun dengan memanfaatkan channel yang ada, antara lain video liputan dan live tweet. Peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat juga terus dilakukan. Pelayanan melalui contact center Bank Indonesia (BICARA 131) selama triwulan II-2015 tercatat sebanyak 25.346 permohonan informasi melalui media telepon, Visitor Center, datang langsung (walk-in), surat maupun melalui email. Dari hasil Customer Satisfaction Index yang dilakukan kepada 3.293 sampel (Visitor Center, Email dan Telepon), hasilnya menunjukkan bahwa 94,6% responden menyatakan puas terhadap pelayanan BICARA. Meningkatnya layanan kepada masyarakat tercermin dari keberhasilan Contact Center Bank IndonesiaBICARA 131 meraih penghargaan tertinggi untuk kategori korporat sebagai The Best Operation di ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2015, dengan perolehan medali platinum. Selain komunikasi langsung dengan masyarakat umum, komunikasi yang lebih intens dan terarah dengan pengamat ekonomi, akademisi, pelaku pasar keuangan, Pemerintah juga dilakukan untuk sosialisasi kebijakan sekaligus memperoleh masukan dari pemangku kepentingan. Komunikasi dengan Pemerintah dan lembaga negara lainnya terus diperkuat untuk menciptakan sinergi kebijakan. Di bidang moneter, salah satu komunikasi kebijakan utama yang dilakukan adalah mengenai tingkat suku bunga kebijakan (BI Rate), sebagai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan. Pengumuman tingkat suku bunga disertai pula dengan analisis perkembangan perekonomian terkini serta prospek perekonomian di masa mendatang, yang menjadi latar belakang pertimbangan penentuan BI Rate. Hasil RDG disajikan secara popular dalam publikasi infografis di media cetak nasional, media sosial dan website Bank Indonesia. Selain komunikasi mengenai BI Rate, Bank Indonesia juga mengkomunikasikan langkahlangkah pengendalian inflasi kepada Pemerintah dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim

76



Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) VI yang dipimpin langsung oleh Presiden RI pada 27 Mei 2015. Selain itu, Bank Indonesia juga mengkomunikasikan hasil koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendorong ekonomi maritim pada 25 Mei 2015 di Ambon. Dalam rangka mendorong penerapan hedging (lindung nilai), Bank Indonesia melakukan sosialisasi mengenai penyempurnaan ketentuan transaksi valuta asing dan posisi devisa netto. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong penerapan hedging oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui sosialisasi kesepakatan hedging yang sukses dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT. Pertamina dengan perbankan. Bank Indonesia juga mendorong sosialisasi mengenai revisi outlook rating Indonesia dari Stable menjadi Positive oleh Standard and Poor’s (S&P) pada 21 Mei 2015. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan sentimen positif investor kepada Indonesia. Dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, Bank Indonesia mengembangkan beberapa program komunikasi kreatif, antara lain lomba infografis dengan tema Laporan Perekonomian Indonesia 2014 dan Video Youtube Competition dengan tema Inflasi. Program tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan tingginya partisipasi masyarakat pada lomba tersebut. Di bidang stabilitas sistem keuangan, sosialisasi terkait pelonggaran kebijakan makroprudensial yakni penyesuaian besaran uang muka kredit properti dan kendaraan menjadi salah satu fokus komunikasi kebijakan Bank Indonesia pada triwulan II-2015. Selain itu, pada triwulan ini Bank Indonesia juga melaksanakan launching Kajian Stabilitas Keuangan No. 24. Kajian tersebut mengemukakan perkembangan kondisi sistem keuangan Indonesia, respons kebijakan Bank Indonesia dan arah ke depan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Bank Indonesia di bidang makroprudensial/stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga merilis Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) yang akan diterbitkan setiap triwulan. Di bidang sistem pembayaran, komunikasi difokuskan pada kebijakan Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sosialisasi dilakukan secara masif baik melalui metode above the line maupun below the line. Komunikasi melalui media massa dilakukan melalui konferensi pers, media briefing, maupun pemasangan iklan/advertorial di media cetak. Komunikasi dengan stakeholders melalui pertemuan langsung baik dengan Pemerintah dan pelaku usaha dilakukan beberapa kali untuk meningkatkan pemahaman sekaligus untuk mendapatkan masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan. Sosialisasi bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan aturan di bidang sistem pembayaran juga dilakukan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi terkait implementasi Sistem Kliring Nasional Generasi II yang mulai berjalan 5 Juni 2015. 3.5.2. Edukasi Kebanksentralan Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang ilmu kebanksentralan sebagai landasan guna membangun pemahaman tentang peran dan fungsi bank sentral kepada stakeholders Bank Indonesia, Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan edukasi kebanksentralan yang mencakup pengajaran kepada kalangan akademisi, serta pelaksanaan seminar dan diskusi terfokus dengan profesional yang melibatkan lintas instansi baik domestik maupun internasional dalam rangka sharing hasil riset dan diskusi isu terkini di bidang kebanksentralan.


77


Dalam rangka mengembangkan ilmu kebanksentralan sekaligus meningkatkan perhatian akademisi terhadap pentingnya stabilitas makroekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi dan keuangan global, Bank Indonesia menyelenggarakan Lomba Karya Ilmiah Antar Perguruan Tinggi-Campus Knowledge Competition (CKC) 2015. Setelah diumumkannya lomba tersebut melalui website Bank Indonesia pada triwulan I-2015, peneliti mulai dapat mengirimkan karya-karya tulisnya yang belum pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri hingga triwulan II-2015, sebelum memasuki masa seleksi dan penjurian naskah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman di kalangan akademisi mengenai kelembagaan bank sentral dan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia melaksanakan 17 program pengajaran (dosen tamu) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sejumlah universitas yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama bidang Pengembangan Edukasi Kebanksentralan. Selain edukasi kepada kalangan akademisi di perguruan tinggi, Bank Indonesia juga menyelenggarakan program edukasi kebanksentralan kepada Guru SMA/SMK. Sepanjang April-Juni 2015, telah diselenggarakan 2 (dua) Lokakarya Kebanksentralan Guru SMA/SMK Bidang Studi Ekonomi di provinsi Flores, Palembang, Kalimantan Barat, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan wilayah Jabodetabek. Guru sebagai pendidik diharapkan dapat meneruskan pemahaman yang diperoleh kepada siswa-siswi anak didik masing-masing. Program peningkatan pengetahuan di kalangan profesional dilakukan melalui Bank Indonesia Central Banking Courses (BI-CBC) 2015. Workshop Financial Programming and Policies (FPP) diselenggarakan di dua tempat yakni Palangka Raya dan Pekanbaru. Workshop bertujuan meningkatkan capacity building para regional economists dalam rangka memahami keterkaitan antar sektor riil, sektor fiskal, sektor moneter dan sektor eksternal. Program diadopsi dari pelatihan IMF di berbagai negara terkait dengan proses penyusunan financial program secara sistematis dan pengambilan kebijakan yang komprehensif dan terukur dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan. Selain itu, Bank Indonesia bersama dengan the United Nations-The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) menyelenggarakan seminar Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2015 pada 20 Mei 2015 yang memaparkan hasil survei indeks multidimensi pertumbuhan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan pembangunan. Indeks tersebut dapat menjadi masukan untuk melakukan review kebijakan dan memantau kemajuan pertumbuhan yang inklusif. Secara umum, UNESCAP memaparkan potensi pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik khususnya Indonesia, yang menghadapi kendala baik terkait infrastruktur, ketergantungan pada komoditas ekspor, maupun masalah sosial dan kependudukan. Untuk menjamin pertumbuhan berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi berkualitas tidak hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas sumber daya termasuk manusia sebagai modal dasar pembangunan ekonomi. Dalam meningkatkan pemahaman mengenai kondisi perekonomian nasional, Bank Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional “Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat Reformasi Struktural untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi” pada 30 April 2015 di Semarang. Dalam rangka merekam sejarah perjalanan perekonomian nasional dan meningkatkan pemahaman publik, dalam seminar tersebut diluncurkan pula Buku “Sejarah Bank Indonesia periode VII: Indonesia Menghadapi Globalisasi Keuangan”. Buku tersebut merupakan serial perkembangan kelembagaan bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan perbankan, penyelenggaraan sistem pembayaran serta perkembangan kondisi global dan Indonesia selama periode 2004 hingga 2011.

78



3.5.3. Komunikasi dengan Investor dan Lembaga Internasional Salah satu kegiatan utama Investor Relation Unit (IRU) pada Triwulan II-2015 adalah pelaksanaan asesmen tahunan lembaga rating Standard and Poor’s (S&P) sebagai satusatunya lembaga yang belum memberikan peringkat layak investasi (investment grade) kepada Indonesia. Dalam asesmennya, Indonesia dinilai telah berhasil melakukan perbaikan dalam beberapa aspek sehingga S&P memberikan perbaikan outlook rating Indonesia dari stable menjadi positive. Beberapa aspek dimaksud antara lain adalah perbaikan framework kebijakan yang berhasil meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dan sistem keuangan. Hal ini dipandang akan berdampak kepada prospek pertumbuhan ekonomi dan ketahanan eksternal. Revisi outlook yang diberikan oleh S&P mencerminkan adanya kemungkinan peningkatan rating Indonesia ke peringkat investment grade dalam waktu 12 bulan ke depan. S&P bahkan mengindikasikan adanya peluang untuk melakukan review kembali atas rating Indonesia dalam 6 (enam) bulan kedepan, khususnya setelah persetujuan APBN 2016 serta melihat perkembangan implementasi berbagai program reformasi struktural terutama pengeluaran belanja modal Pemerintah. Sejumlah kegiatan lain dalam rangka meningkatkan persepsi positif perekonomian Indonesia juga dilaksanakan oleh IRU, baik dalam bentuk investor briefing, investor conference call, dan non-deal roadshow selama periode laporan. IRU telah melaksanakan investor briefing untuk memberikan update atas kondisi perekonomian terkini dan respon kebijakan otoritas kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Macquarie, dan perwakilan Pemerintah Kanada di Singapura. IRU juga secara rutin melakukan pengkinian data dan informasi ekonomi Indonesia melalui website IRU dalam kerangka diseminasi informasi kepada stakeholders IRU (lembaga rating, investor, dan opinion maker). Sementara itu, Investor Conference Call dengan tema “Indonesian Recent Economic Development QI-2015, Policy Update and 2015 Outlook” juga telah dilaksanakan pada Mei 2015. Pelaksanaan conference call memperoleh respon sangat positif ditandai dengan tingginya jumlah peserta yang mencapai 145 investor baik dari kawasan Asia maupun Eropa dan diharapkan mampu meningkatkan market confidence pelaku pasar internasional terhadap ekonomi Indonesia. Bank Indonesia juga menjadi bagian dari delegasi RI pada Non-Deal Roadshow (NDR) dalam rangka update informasi kepada investor Sukuk di Timur Tengah, investor potensial yang diharapkan membeli obligasi Pemerintah Indonesia berdenominasi Yen (Samurai Bond), serta investor potensial di kawasan Eropa berturut-turut pada awal April serta awal dan akhir Mei 2015. Upaya peningkatan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia oleh IRU juga melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPwLN) yang berada di London, New York, Singapura dan Tokyo. Sepanjang triwulan II-2015 seluruh KPwLN telah melaksanakan sejumlah kegiatan hubungan investor khususnya dengan lembaga rating dan investor utama. Seluruh KPwLN juga telah melaksanakan pertemuan dengan sejumlah investor utama yang memegang surat-surat berharga Pemerintah Indonesia serta dengan mitra strategis lain di wilayah kerjanya. Sepanjang triwulan II-2015 beberapa concern utama yang dapat diidentifikasi terkait kegiatan hubungan investor a.l. (i) perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 dan outlook pertumbuhan ekonomi pada 2015, (ii) pelemahan nilai tukar dan dampaknya kepada inflasi dan perekonomian secara umum, (iii) ketergantungan ekonomi Indonesia pada pergerakan harga komoditas, (iv) rendahnya penyerapan APBN pada triwulan I-2015 termasuk untuk implementasi program infrastruktur; (v) perkembangan implementasi berbagai program reformasi struktural, dan (vi) penerapan ketentuan Bank Indonesia terkait kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Indonesia. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II-2015

79


3.6. Pelaksanaan Program Strategis Bank Indonesia Bank Indonesia mengimplementasikan dan memantau progress pelaksanaan 25 Program Strategis secara intensif dan terukur, sesuai target yang telah disepakati.

Sebagai tindak lanjut pencanangan program transformasi Bank Indonesia pada 2014 untuk mencapai Visi Bank Indonesia 2024, dilaksanakan 25 program strategis Bank Indonesia. Perkembangan program-program strategis tersebut pada triwulan II-2015 adalah sebagai berikut: 1. Program Strategis #1: Merumuskan kerangka kerja yang terkoordinasi antara kebijakan Moneter (termasuk kebijakan nilai tukar), kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah

Program strategis ini bertujuan untuk: (i) meningkatkan koordinasi kebijakan moneter, makroprudensial serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah dan (ii) memastikan kejelasan komunikasinya untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan Bank Indonesia di mata stakeholders. Dalam rangka memperkuat kerangka kerja kebijakan Bank Indonesia yang terkoordinasi, telah disetujui pokok-pokok pengaturan tentang (i) Visi, Misi dan Strategi Bank Indonesia, dan (ii) Strategi Kebijakan Utama Bank Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter serta telah diselesaikan kajian tentang kecukupan cadangan devisa dan potensi trade off nilai tukar sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. 2. Program Strategis #2: Mengembangkan strategi operasional untuk kerangka kebijakan moneter dan kerangka kebijakan makroprudensial

Program strategis ini bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia yang kuat. Penguatan operasi moneter dilakukan melalui (i) koordinasi penyusunan desain strategi operasi moneter, sejalan dengan kerangka kebijakan moneter dan penguatan pengelolaan ekses likuiditas di sistem perbankan, dan (ii) pemetaan cakupan pengawasan pengaturan moneter dan pasar uang dalam rangka penyusunan framework surveillance guna memantau implementasi pengaturan moneter.

Untuk mendukung penguatan operasi moneter dan penyusunan framework surveillance, telah dilakukan pemetaan cakupan pengawasan pengaturan pasar uang. Sementara dalam rangka penguatan stabilitas nilai tukar, telah dilakukan review strategi pengelolaan nilai tukar. 3. Program Strategis #3: Memperkuat proses pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan

80

Tujuan program strategis ini untuk menyempurnakan proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia sehingga dapat menghasilkan kebijakan bank sentral yang lebih efektif serta untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia. Dalam rangka memperkuat transparansi komunikasi kebijakan dan memastikan konsistensi pesan kebijakan untuk membangun kredibilitas telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: (i) mempublikasikan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) untuk stakeholder eksternal, (ii) publikasi pidato Anggota Dewan Gubernur (ADG) dalam dua bahasa di situs www.bi.go.id, (iii) kesepakatan perolehan dan/atau pertukaran data dengan PT. Bursa Efek Indonesia dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia guna memperkuat informasi data keuangan emiten dan transaksi keuangan di pasar modal dan (iv) laporan pelaksanaan komunikasi kebijakan yang dilakukan ADG setiap bulan.



4. Program Strategis # 4: Mengembangkan National and Regional Financial Balance Sheet

Program Strategis ini bertujuan untuk menyediakan nasional dan regional balance sheet serta indikator financial imbalances untuk menganalisa likuiditas, financial imbalances, dan risiko sistemik intersektoral nasional dan regional. Kegiatan yang telah dilakukan, meliputi: (i) pemetaan kebutuhan data, (ii) penyusunan konsep dan metodologi financial imbalances (iii) penguatan kapabilitas internal terkait Sistem Informasi dengan konsep dari Australian Bureau of Statistics (ABS), dan (iv) terlaksananya pelatihan mengenai pengenalan konsep dan metodologi, serta petunjuk teknis praktis.

5. Program Strategis #5: Membangun Center of Excellence di area pengawasan institusi keuangan dan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran

Program Strategis ini bertujuan untuk membangun pengawasan yang komprehensif, terarah, dan efisien serta monitoring terhadap risiko sistemik yang diprioritaskan. Dalam rangka membangun pengawasan yang komprehensif, terarah, dan efisien serta monitoring terhadap risiko sistemik prioritas, telah diselesaikan : (i) model Probalility of Default dan Loss Given Default khusus Domestic Systemically Important Bank, (ii) modul pengawasan makroprudensial level 2-3, (iii) Standard of Procedure (SOP) dan Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Makroprudensial level 2, (iv) kesepahaman pedoman dan SOP Pemeriksaan Tematik Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, ( (iv) implementasi Bank Industry Rating untuk memperkuat pengawasan off site.

6. Program Strategis #6: Memperbaiki Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan Tujuan program strategis ini untuk memperkuat perencanaan dan kesiapan Bank Indonesia dalam memastikan keberlangsungan tugas operasional Bank Indonesia pada saat insiden/bencana, pemulihan kegiatan dan proses penyelenggaraan kegiatan sebagaimana kondisi normal. Pada periode laporan telah dilakukan penyempurnaan pokok-pokok pengaturan Manajemen Kelangsungan Kegiatan (MKT). Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan tugas kritikal dalam kondisi normal, kondisi siaga insiden, dan kondisi insiden. 7. Program Strategis #7: Optimalisasi Kapasitas Percetakan Uang

Program strategis ini bertujuan untuk memastikan pasokan uang layak edar yang stabil, dengan denominasi dan waktu yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Sampai dengan semester I-2015, telah disepakati rencana perbaikan proses bisnis percetakan uang di Perusahaan Percetakan Negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia, serta kajian dalam rangka penyusunan model bisnis untuk mengoptimalkan kapasitas cetak uang di Indonesia.

8. Program Strategis #8: Mengembangkan sentralisasi jaringan distribusi uang (cash distribution network)

Program strategis ini bertujuan untuk mengembangkan jaringan distribusi uang dan layanan kas yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin ketersediaan uang rupiah yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka penyempurnaan Masterplan Centralized Cash Network Planning (CCNP) sampai dengan semester I-2015, telah dilakukan riset terkait model bisnis dan evaluasi pengembangan jaringan distribusi uang dan layanan kas, serta rekomendasi jalur distribusi uang.

9. Program Strategis #9: Memperkuat manajemen risiko, governance dan pengendalian intern Program strategis ini bertujuan untuk memperkuat implementasi governance, manajemen risiko, dan pengendalian intern Bank Indonesia guna meningkatkan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II-2015

81


akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memperkuat proses implementasi governance, manajemen risiko, dan pengendalian intern, kegiatan yang telah dihasilkan antara lain : (i) persetujuan atas pokok-pokok pengaturan Governance Bank Indonesia, (ii) Peraturan Dewan Gubernur tentang Manajemen Risiko Bank Indonesia, dan (iii) risk management guideline (RMG) sebagai dasar pengelolaan risiko. 10. Program Strategis #10: Memperkuat kantor regional

Program strategis ini bertujuan untuk melakukan transformasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) menjadi unit terdepan Bank Indonesia terutama dalam memahami ekonomi daerah dan memberikan advis terkait isu-isu ekonomi kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan semester I-2015, telah dilakukan pembukaan KPw Provinsi DKI Jakarta.

11. Program Strategis #11: Meningkatkan strategi internasional Bank Indonesia untuk menjalankan peran kepemimpinan di regional

Program strategis ini bertujuan untuk memperkuat strategi kebijakan internasional Bank Indonesia untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dan kepentingan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan kepemimpinan Bank Indonesia di kawasan. Dalam rangka penguatan strategi kebijakan internasional Bank Indonesia, telah disetujui: (i) pokok-pokok pengaturan kerangka kebijakan internasional Bank Indonesia, (ii) mekanisme koordinasi Regional Investor Relation Unit (RIRU) dan Global Investor Relation Unit (GIRU) yang menyempurnakan peran keterlibatan internasional Bank Indonesia baik di regional maupun di dunia internasional.

12. Program Strategis #12: Memperkuat mekanisme protokol manajemen krisis

Program strategis ini bertujuan untuk memitigasi ketidakseimbangan sistem keuangan dan risiko sistemik melalui kebijakan antar institusi yang efektif dan selaras (melalui penguatan mekanisme manajemen krisis). Sampai dengan semester I-2015, kegiatan yang telah dilakukan adalah: (i) perumusan pokok-pokok pengaturan crisis management protocol (CMP) dan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP), (ii) penyampaian secara mingguan, one page analysis (OPA) terkait CMP nilai tukar kepada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan (iii) evaluasi pelaksanaan koordinasi BI-OJK.

13. Program Strategis #13: Mempercepat pendalaman pasar keuangan

Program strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman dan tingkat likuiditas pasar keuangan Indonesia. Sampai dengan semester I-2015, untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan pasar keuangan untuk 10 tahun ke depan, draft awal penyempurnaan blueprint pengembangan pasar keuangan telah diselesaikan. Sementara untuk memperkuat infrastruktur pasar keuangan, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan dan melakukan berbagai upaya pengembangan pasar uang. Pengembangan tersebut dilakukan antara lain dengan menyempurnakan ketentuan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), dan ketentuan repo syariah untuk pasar uang syariah.

14. Program Strategis #14: Mengembangkan perekonomian syariah melalui penguatan koordinasi antar lembaga

82

Program strategis ini bertujuan untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi dan Keuangan syariah di Indonesia. Sampai dengan semester I-2015, telah diperoleh



kesepahaman terkait peran masing-masing instansi sesuai roadmap dan arsitektur keuangan syariah. Mendukung hal tersebut, perumusan grand design awal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah diselesaikan. 15. Program Strategis #15: Mendorong keuangan Inklusif dan elektronifikasi instrumen pembayaran

Program strategis ini bertujuan untuk mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi. Selain itu program strategis ini bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik kepada masyarakat secara luas terutama kepada unbanked people dan UMKM. Dalam upaya implementasi roadmap elektronifikasi serta mewujudkan keuangan inklusif dan mendorong transaksi keuangan secara elektronik, telah disusun pokok penyempurnaan ketentuan terkait pengembangan model bisnis Layanan Keuangan Digital (LKD) dan bisnis model Government to People (G to P) yang menggunakan LKD. Selain itu, dengan adanya Memoraundum of Understanding antara Bank Indonesia dengan delapan lembaga dan usulan rekomendasi penerbitan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif, diharapkan program ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak sehingga masyarakat dapat menikmati jasa sistem keuangan.

16. Program Strategis #16: Mengembangkan National Payments Gateway (NPG) dan Platform Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP) Program strategis ini bertujuan untuk menyediakan interkoneksi dan akses untuk semua instrumen pembayaran dan menciptakan pelayanan terpadu untuk bill presentment dan payment. Kegiatan utama program strategis ini meliputi tahapan proses pengembangan NPG hingga siap diimplementasikan. Sampai dengan semester I-2015, tengah disusun conceptual design NPG yang antara lain mencakup framework, infrastruktur, dan policy option. 17. Program Strategis #17: Membangun Bank Indonesia Academy Program strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pusat pendidikan, riset dan pengembangan kepemimpinan dalam bidang kebanksentralan, ekonomi dan keuangan yang berkelas dunia. Untuk mewujudkan pusat pendidikan, riset dan pengembangan kepemimpinan dalam bidang kebanksentralan, ekonomi dan keuangan yang berkelas dunia, telah dilakukan soft launching BI Institute. 18. Program Strategis #18: Mengembangkan Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Rekrutmen

Program strategis ini bertujuan untuk membangun strategi perencanaan dan rekrutmen yang terintegrasi. Sampai dengan semester I-2015, telah dilaksanakan rekrutmen tenaga spesialis yang selaras dengan framework perencanaan SDM.

19. Program Strategis #19: Menyusun jalur karir baru, pergerakan talenta, sistem penilaian jabatan (job grading system) yang selaras dengan sistem remunerasi

Program strategis ini bertujuan untuk menyusun jalur karir, pergerakan talenta, dan sistem penilaian jabatan (job grading system) dan kaitannya terhadap sistem remunerasi. Sampai dengan semester I-2015, telah disusun (i) sistem jalur karir baru untuk pegawai Bank Indonesia dari entry level sampai dengan jabatan karir tertinggi di Bank Indonesia serta (ii) konsep awal rekomendasi sistem grading.


83


20. Program Strategis #20: Menyempurnakan sistem manajemen kinerja Bank Indonesia

Program strategis ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem manajemen kinerja pegawai khususnya di 3 area performance management yaitu: goal setting (penetapan IKI/Indikator Kinerja Individual), performance feedback, dan performance appraisal. Sampai dengan semester I-2015, telah dilakukan penyusunan mekanisme penilaian kinerja, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan performance dialogue, coaching, career counseling dan performance appraisal kepada line manager.

21. Program Strategis #21: Membangun Leadership Engine Bank Indonesia dan Talent Management Bank Indonesia Program strategis ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan profesional khususnya pada aspek kompetensi teknis, kompetensi perilaku, dan kepemimpinan para pegawai yang berpotensi di level menengah ke atas untuk memenuhi kebutuhan SDM di posisi krusial (critical position). Sampai dengan semester I-2015, telah dilakukan identifikasi kandidat yang berpotensi untuk diikutkan dalam pilot program leadership engine dan talent management. 22. Program Strategis #22: Melakukan Reorganisasi di Seluruh Satuan Kerja Berdasarkan Roadmap Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI)

Program strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi, memperkuat tata kelola, dan menyelaraskan dengan strategi, termasuk dalam rangka pendalaman kemampuan dan kapabilitas. Sampai dengan semester I-2015, telah dilakukan penyempurnaan organisasi tahap II.

23. Program Strategis #23: Memanfaatkan Big Data Untuk Mendukung Proses Pengambilan Keputusan di Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan

Program strategis ini bertujuan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan di sektor moneter dan stabilitas sistem keuangan melalui penggunaan big data dalam rangka perbaikan kualitas data dan proses analisis. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia terkait pengembangan big data terus dilakukan dengan pelaksanaan workshop dan knowledge sharing.

24. Program Strategis#24: Pengembangan Information System Enterprise Architecture dan Roadmap, Reorganisasi Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, dan Implementasi Proyek Sistem Informasi Strategis Program strategis ini bertujuan untuk: (i) memiliki information system enterprise architecture yang ramping dengan jumlah aplikasi sekitar 30 sistem dengan kapabilitas yang “best-in-class”, dan (ii) memiliki kapabilitas pengelolaan data dan layanan yang excellent dalam mendukung riset, pengambilan kebijakan, dan operasional. Sampai dengan semester I-2015 telah dilakukan : (i) analisa proses bisnis untuk seluruh proses sistem keuangan Bank Indonesia (SKBI), (ii) term of reference (ToR) user requirement Human Resource Information System (HRIS), (iii) business and technical solution serta penyusunan TOR data warehouse. 25. Program Strategis #25: Penguatan Governance dalam proses sistem informasi

84

Program strategis ini bertujuan memperkuat governance dalam proses sistem informasi. Sampai dengan semester I-2015, telah disusun pedoman/SOP pengembangan kapabilitas (power workshop) dan pelaksanaannya bagi pegawai yang akan bertindak sebagai demand manager dan super user.


BAB IV Kapabilitas Intern Bank Indonesia

Dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia yang berlandaskan tata kelola organisasi yang baik, selama triwulan II-2015, Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan strategic support yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik.


4.1. Tata Kelola (Governance) Selain meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas ADG Ex-Officio, Bank Indonesia memperkuat tata kelola secara menyeluruh melalui penyiapan ketentuan implementasi tata kelola dan penguatan komitmen SDM dalam menjunjung etika dan aturan yang berlaku.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan tata kelola (governance) dalam berbagai aspek pengelolaan organisasi. Sesuai prinsip governance Bank Indonesia, pelaksanaan tugas Bank Indonesia berlandaskan pada asas independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam memenuhi aspek akuntabilitas Bank Indonesia sesuai Undang-Undang, pada triwulan II-2015 Bank Indonesia telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I-2015 kepada DPR-RI dan Pemerintah. Melengkapi penyampaian laporan dimaksud, Bank Indonesia juga memberikan penjelasan langsung kepada DPR-RI terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan kewenangan Bank Indonesia. Dalam rangka memperkuat mekanisme pelaksanaan tugas dan akuntabilitas Anggota Dewan Gubernur (ADG) yang memangku jabatan ex-officio di lembaga lain, Bank Indonesia telah menerbitkan pedoman mengenai pelaksanaan tugas ADG Ex-Officio29. Pedoman tersebut mengatur mengenai (i) mekanisme penunjukan ADG Ex-Officio, (ii) tugas dan wewenang ADG Ex-Officio, (iii) hak dan kewajiban ADG Ex-Officio, (iv) mekanisme kerja ADG Ex-Officio, dan (v) unit kerja pendukung ADG Ex-Officio di Bank Indonesia. Pedoman ini akan digunakan sebagai acuan bagi ADG Ex-Officio dalam melakukan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan instansi khususnya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sementara itu, penerapan dan penegakan governance di Bank Indonesia ditujukan untuk menghasilkan output secara efektif dan efisien dengan cara-cara yang memenuhi aturan perundang-undangan, memerhatikan standar praktek yang umum, dan sesuai ekspektasi stakeholders terhadap akuntabilitas dan transparansi. Untuk meningkatkan implementasi governance sebagai bagian dari program transformasi guna mencapai visi 2024, Bank Indonesia telah menetapkan pokok-pokok pengaturan Tata Kelola (Governance) Bank Indonesia untuk selanjutnya diterbitkan sebagai ketentuan Bank Indonesia. Sebagai pedoman/acuan bagi penerapan dan penegakan governance di Bank Indonesia, pengaturan tersebut menetapkan kerangka kerja (framework) yang mengintegrasikan seluruh elemen tata kelola mencakup pondasi awal hingga tujuan akhir yang akan dicapai, serta penjabaran aturannya dalam pedoman umum (guideline) untuk memandu penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia agar sejalan dengan prinsip tata kelola. Sesuai pedoman umum governance yang telah disusun, komitmen Bank Indonesia terhadap penerapan dan penegakan tata kelola antara lain direfleksikan dengan panduan etika dan perilaku yang diberlakukan bagi seluruh sumber daya manusia Bank Indonesia tanpa pengecualian. Guna mengintegrasikan pengaturan kode etik dan menyelaraskan pengaturan etika dan perilaku terhadap Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia yang baru, serta mengacu pada standar praktek umum, Bank Indonesia telah menyempurnakan pokokpokok pengaturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia untuk selanjutnya diterbitkan sebagai ketentuan Bank Indonesia. Aturan etika dan perilaku tersebut diperlukan untuk menghindarkan perilaku tidak etis yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi, hukum, dan mempengaruhi kredibilitas lembaga. Pengaturan tersebut juga sejalan dengan program transformasi Bank Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia Bank Indonesia yang berkinerja tinggi, berintegritas, jujur, dan profesional.

29

86

Peraturan Dewan Gubernur No. 17/5/PDG/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Gubernur Ex-Officio.



Guna menjaga dan meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia sebagai lembaga yang berkinerja tinggi, bersih, dan menjunjung etika, diperlukan peningkatan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Guna mengikutsertakan peran masyarakat dan pegawai di lingkungan Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menetapkan pokok-pokok pengaturan Whistle Blowing System Bank Indonesia (WBS-BI) untuk selanjutnya diterbitkan sebagai ketentuan Bank Indonesia. WBS-BI merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang baik internal maupun eksternal untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika, serta perilaku menyimpang lainnya yang dilakukan oleh sumber daya manusia Bank Indonesia. Melengkapi rangkaian penyempurnaan aturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia serta penyusunan aturan WBS-BI, diperlukan penyesuaian pengaturan disiplin pegawai. Pengaturan tersebut mengatur mengenai mekanisme dan tata cara penegakan serta pertanggungjawaban dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku serta pelanggaran sistem dan prosedur kerja Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan pokok-pokok pengaturan Disiplin Bank Indonesia untuk selanjutnya diterbitkan sebagai ketentuan Bank Indonesia. Melalui pengaturan disiplin yang berlaku secara menyeluruh, Bank Indonesia mendorong tegaknya aturan yang telah ditetapkan dan sekaligus memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap pegawai dan Anggota Dewan Gubernur. Dalam memenuhi aspek transparansi, Bank Indonesia menginformasikan berbagai aspek mengenai pelaksanaan tugas dan kebijakannya secara langsung kepada masyarakat antara lain melalui publikasi laporan dan siaran pers di website Bank Indonesia.

4.2. Manajemen Strategis dan Kinerja Mengacu pada arah strategis dan rencana kerja Bank Indonesia yang telah ditetapkan oleh Dewan Gubernur pada 2014, seluruh Satuan Kerja Bank Indonesia melaksanakan program kerja dengan dukungan sumber daya intern untuk mencapai sasaran kinerja yang telah disepakati. Pada triwulan II-2015 dilakukan serangkaian kegiatan monitoring dan pengendalian atas kinerja Bank Indonesia secara keseluruhan dan kinerja masingmasing Satuan Kerja yang dinilai melalui indikator kinerja utama (IKU). Selain monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran oleh masing-masing Satuan Kerja, dilakukan pula review secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja seluruh Satuan Kerja oleh Anggota Dewan Gubernur. Untuk meningkatkan eksekusi rencana kerja Bank Indonesia yang ditetapkan secara tahunan, pelaksanaan review difokuskan untuk mencari alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program kerja. Pemantauan realisasi anggaran program kerja satuan kerja juga dilakukan untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran sesuai dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI). Pelaksanaan review secara lebih intensif diterapkan terhadap 25 Program Strategis Bank Indonesia oleh Program Management Office (PMO). Keseluruhan proses pemantauan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk memastikan bahwa rencana kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan secara tepat, terukur dan terfokus guna mendukung program transformasi untuk mencapai visi Bank Indonesia 2024.

Bank Indonesia mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja 2015 untuk memastikan pelaksanaan program kerja dan anggaran sesuai ATBI guna mewujudkan Visi 2024.

Dengan penyesuaian siklus tahunan Sistem Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia (SPAMK) Bank Indonesia guna mewujudkan perencanaan yang berkesinambungan, proses perencanaan program kerja dan anggaran Bank Indonesia 2016 dilakukan dalam Rapat Kerja Tahunan (RKT) yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2015


87


sebelum penyampaian rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016 kepada DPR RI. Pada triwulan II-2015, proses program kerja, anggaran, dan rencana investasi oleh satuan kerja telah mulai dilakukan dengan mengacu kepada Arahan Tahunan GBI (ATGBI).

4.3. Manajemen Risiko Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pengendalian risiko strategis dan operasional yang meliputi risiko pasar, kredit, dan likuiditas, pada level yang sesuai dengan risk appetite Bank Indonesia.

Bank Indonesia terus melakukan penguatan peran dan fungsi manajemen risiko secara terintegrasi untuk menjaga kredibilitas kebijakan, kesinambungan keuangan, serta efisiensi dan efektivitas proses bisnis Bank Indonesia. Penerapan manajemen risiko Bank Indonesia diawali dengan penguatan organisasi melalui integrasi fungsi manajemen risiko yang mencakup fungsi manajemen risiko strategis lembaga, fungsi manajemen risiko pengelolaan devisa, fungsi manajemen risiko pengelolaan moneter, serta fungsi koordinator manajemen keberlangsungan tugas (business continuity management). Penerapan fungsi manajemen risiko strategis lembaga dilakukan berdasarkan penyempurnaan terhadap kerangka kerja manajemen risiko Bank Indonesia yang mengacu kepada best practises pengelolaan risiko sebagaimana Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko antara lain dilakukan melalui penyusunan Risk Appetite Statement (RAS), penetapan metodologi Key Risk Indicators (KRIs), dan diseminasinya kepada satuan kerja di Bank Indonesia. Pada triwulan II-2015, RAS telah selesai disusun untuk memperoleh persetujuan Dewan Gubernur. Sementara, untuk penyusunan KRI saat ini dalam tahap identifikasi sekaligus penetapan batasan threshold. Penguatan organisasi fungsi manajemen risiko masih akan terus ditingkatkan sampai akhir tahun 2015. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tujuan manajemen risiko dalam mendukung kredibilitas kebijakan, kesinambungan keuangan, serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis Bank Indonesia. Penerapan fungsi manajemen risiko pengelolaan devisa dilaksanakan antara lain mencakup manajemen risiko pasar, manajemen risiko kredit, manajemen risiko likuiditas, dan manajemen risiko operasional. Pada manajemen risiko pasar, mitigasi risiko dilakukan dengan menetapkan batasan-batasan eksposur risiko nilai tukar dan risiko suku bunga. Batasan ditetapkan berdasarkan alokasi mata uang beserta deviasinya, batasan tracking error (TE), dan batasan durasi. Selain itu, juga dilakukan pengukuran Value at Risk (VaR) agar memberikan gambaran risiko pasar secara menyeluruh dengan analisa skenario dan stress testing untuk mengantisipasi tail risk di pasar keuangan. Sepanjang triwulan II-2015, profil risiko pasar pengelolaan devisa cukup terjaga. Hal ini tercermin dari pergerakan TE dan VaR yang relatif stabil dalam batasan yang diperkenankan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pada manajemen risiko kredit, mitigasi risiko dilakukan dengan menetapkan batasanbatasan eksposur risiko kredit meliputi risiko gagal bayar (default) dan risiko penurunan peringkat kredit (credit rating downgrade). Adapun batasan ditetapkan antara lain meliputi batasan minimum credit rating, batasan issuer dan counterparty. Pemantauan perkembangan issuer dan counterparty dilakukan secara rutin guna mengantisipasi potensi timbulnya risiko kredit. Pada triwulan II-2015, profil risiko kredit issuer relatif terjaga dengan weighted average rating portofolio internal berada pada level AA+. Sementara itu, profil risiko kredit counterparty masih relatif terjaga dengan komposisi credit rating counterparty sebagian besar masih berada pada level A.

88



Pada manajemen risiko likuiditas, mitigasi risiko dilakukan dengan menetapkan batasanbatasan eksposur risiko likuiditas yang meliputi risiko aset liability mismatch dan risiko liquidity shrinkage. Adapun batasan yang ditetapkan antara lain meliputi batasan remaining life, batasan minimum issue size, dan batasan maksimum penempatan per issuance per jenis issuer. Selain itu, secara rutin dilakukan pemantauan profil risiko likuiditas melalui parameter Liquidity Cost Score (LCS) dan High Quality Liquid Asset (HQLA). Pada periode laporan, profil risiko likuiditas relatif terjaga sebagaimana tercermin dari maturity profile dengan jumlah aset jatuh tempo sebagian besar berjangka pendek yaitu di tahun 2015, 2016, dan 2017. Pada manajemen risiko operasional, mitigasi risiko dilakukan dengan menetapkan batasan-batasan eksposur risiko operasional. Adapun batasan yang ditetapkan antara lain meliputi batasan maksimum nominal transaksi pengelola portofolio, serta batasan jumlah transaksi pengelola portofolio. Untuk itu, pengujian dilakukan secara rutin guna memastikan kehandalan sistem pemantauan kepatuhan (compliance manager) yang digunakan pada tahap pre-trade checking oleh pengelola portofolio. Sejak tahun 2015, risk & control self assessment (RCSA) dilakukan satuan kerja pengelola devisa secara triwulanan. Hasil pengujian terhadap sistem compliance manager dan RCSA menunjukkan profil risiko operasional yang terjaga aman. Penerapan fungsi manajemen risiko moneter dilaksanakan melalui pemantauan kepatuhan kegiatan operasi moneter, pembelian SBN pasar sekunder, transaksi valas non lelang, dan pemantauan terhadap portofolio SBN BI. Pemantauan kepatuhan dilakukan guna mendukung kesesuaian antara kegiatan operasi moneter dengan ketentuan berlaku yang mengatur agar risiko operasional dapat diminimalkan. Upaya mitigasi risiko tersebut berupa pemantauan terhadap transaksi pembelian SBN di pasar sekunder30, transaksi valas terhadap rupiah yang dilakukan secara non lelang terutama spot, dan transaksi valas melalui lelang seperti Term Deposit valas konvensional dan syariah, serta FX Swap USD/IDR. Hasil pemantauan pada triwulan II-2015 menunjukkan bahwa seluruh transaksi operasi moneter telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mitigasi risiko kredit dilakukan melalui pemantauan secara harian meliputi penetapan counterparty, penetapan limit counterparty, dan evaluasi transaksi. Untuk mengantisipasi risiko pasar, pemantauan portofolio SBN BI dilakukan melalui monitoring harga pasar seri SBN yang dimiliki BI. Portofolio SBN BI cenderung dimiliki sampai jatuh waktu karena digunakan sebagai instrumen operasi moneter yaitu reverse repo SBN. Dengan kepemilikan sampai jatuh waktu, kerugian SBN telah tercermin dalam yield pada saat SBN tersebut dibeli, dimana yield lebih rendah dibanding kupon. Namun untuk kehati-hatian, mitigasi risiko pasar tetap dilakukan melalui pemantauan secara harian meliputi monitoring Marking to Market (MTM), Value at Risk (VAR), durasi SBN, dan porsi kepemilikan maksimal terhadap SBN. Penerapan fungsi koordinator manajemen keberlangsungan tugas dilakukan melalui penyusunan kebijakan prinsipil dan strategis untuk memastikan kesinambungan penyelesaian tugas kritikal Bank Indonesia. Penentuan tugas kritikal dilakukan berdasarkan business impact analysis (BIA) terhadap seluruh tugas yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dari seluruh tugas dimaksud diperoleh 12 (dua belas) tugas kritikal yang harus dijaga kesinambungannya untuk memenuhi kebutuhan stakeholder baik internal maupun eksternal.

30 Pemantauan terhadap pembelian SBN di pasar sekunder dimaksudkan untuk meminimalkan munculnya risiko pasar dan risiko operasional. Dalam hal ini perlu disadari bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dilakukan sebagai instrumen kebijakan yaitu bagian dari stabilisasi nilai tukar melalui mitigasi tekanan jual SBN di pasar sekunder.


89


Guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas yang dimandatkan oleh UndangUndang kepada BI, telah disusun bussiness continuity management (BCM) secara sistimatis mengacu pada best practice yaitu proses Plan-Do-Check-Act (PDCA). Proses PDCA diyakini dapat menjamin pelayanan kepada stakeholder secara terus menerus dengan meminimalkan terjadinya gangguan signifikan sesuai waktu yang disepakati antara BI dengan satuan kerja.

4.4. Audit Intern Untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan, Bank Indonesia melakukan audit intern terhadap 12 satuan kerja di berbagai bidang tugas Bank Indonesia.

Fungsi audit intern di Bank Indonesia mengacu pada standar International Professional Practices Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Kegiatan fungsi audit intern tersebut meliputi audit dan konsultansi yang ditujukan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan proses governance, proses manajemen risiko, dan proses pengendalian dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Audit dilakukan terhadap kegiatan operasional Bank Indonesia, sedangkan konsultansi audit dilakukan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan guna meningkatkan pengendalian dan governance. Pada triwulan II-2015, telah dilakukan audit pada 12 satuan kerja Bank Indonesia di kantor pusat dan daerah. Obyek audit yang dilakukan meliputi (i) bidang moneter, yaitu pengelolaan cadangan devisa, pelaksanaan survei perekonomian, pelaksanaan kegiatan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah, pengembangan UMKM, pengelolaan rekening Pemerintah, (ii) bidang stabilitas sistem keuangan, yaitu pelaksanaan surveillance terhadap lembaga keuangan, (iii) bidang sistem pembayaran, yaitu operasional pengelolaan kas, dan (iv) bidang manajemen intern, yaitu penyelesaian kredit Bank Indonesia, pengelolaan logistik, penatausahaan aset, dan keuangan intern. Hasil temuan audit tersebut segera ditindaklanjuti perbaikannya oleh satuan kerja dan menjadi umpan balik untuk penyempurnaan peraturan/kebijakan. Dalam rangka tetap menjaga mutu pelaksanaan fungsi audit intern, kegiatan audit intern secara terus menerus dilakukan asesmen secara periodik oleh konsultan ekstern independen. Sejauh ini hasil asesmen terhadap kegiatan audit intern menunjukkan kesesuaian terhadap standar yang berlaku global. Di sisi lain, kepada para auditor intern secara teratur diberikan pembekalan dan penyegaran keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan audit intern dan hal-hal yang menjadi concern bank sentral.

4.5. Keuangan Intern Sebagai wujud akuntabilitas keuangan, Bank Indonesia kembali memperoleh opini terbaik “Wajar Tanpa Pengecualian” atas audit LKTBI 2014 yang dilakukan oleh BPK RI.

90

Pelaksanaan kebijakan manajemen keuangan intern diarahkan dalam upaya meningkatkan good governance dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Secara umum, kondisi keuangan Bank Indonesia hingga triwulan II-2015 terjaga, baik dari aspek modal, penerimaan, maupun pengeluaran. Rasio modal Bank Indonesia tercatat sebesar 9,20% atau melampaui target minimum sebesar > 3,00%. Rasio modal tersebut telah meningkat sebesar 1,46% dibandingkan posisi Desember 2014. Surplus Bank Indonesia (sebelum pajak) mencapai Rp34,763 miliar atau 63,09% dibanding surplus (sebelum pajak) 2014 yang sebesar Rp55.099 miliar. Besarnya surplus tersebut terutama dipengaruhi oleh besarnya penerimaan dari selisih kurs transaksi valuta asing dan pendapatan bunga masing-masing sebesar 65,15% dan 28,19% dari total penerimaan.



Sedangkan dari sisi beban, pelaksanaan kebijakan moneter masih mendominasi sebesar 59,84% dari keseluruhan beban pengeluaran Bank Indonesia. Sesuai Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2015 yang telah ditetapkan, Bank Indonesia merealisasikan, memantau realisasi, dan mengendalikan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan tetap berlandaskan pada prinsip transparansi, efektivitas, dan kepatutan. Hingga triwulan II-2015, realisasi ATBI Pengeluaran Operasional mencapai Rp3.834 miliar (94,16% dari RPPB atau 46,79% dari rencana), sedangkan realisasi ATBI Pengeluaran Kebijakan mencapai Rp16.870 miliar (68,98% dari RPPB atau 34,04% dari rencana). Sementara itu, realisasi Rencana Investasi tercatat sebesar Rp188.250 juta, 70,92% dari RPPB atau 12,30% dari rencana. Sebagai bentuk pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI). Proses audit LKTBI 2014 telah diselesaikan pada Mei 2015 dengan opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)31. Opini WTP yang diperoleh secara berkesinambungan selama 12 tahun terakhir mencerminkan kesungguhan dan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa transparan dan akuntabel. Selanjutnya, LKTBI Tahun 2014 tersebut telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa dan website Bank Indonesia. Berbagai program kerja dalam rangka mendukung sustainabilitas, transparansi, dan akuntabilitas keuangan Bank Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Melanjutkan implementasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) sebagai standar akuntansi keuangan bank sentral dan melakukan komunikasi secara intensif dan berkesinambungan kepada stakeholders. Sejalan dengan KAKBI, saat ini sedang dilakukan penyusunan ketentuan pelaksanaan akuntansi lindung nilai (hedge accounting) dan kerja sama penelitian dengan Sout East Asian Central Banks (SEACEN) mengenai pelaporan keuangan bank sentral di kawasan ekonomi SEACEN. 2. Penyempurnaan konsep Asset and Liabilities Management (ALMA) Bank Indonesia telah mencapai tahapan penyusunan framework implementasi dan penetapan metodologi pengukuran ALMA sebagai early warning bidang keuangan Bank Indonesia. 3. Implementasi capital budgeting di Bank Indonesia telah dilakukan sebagai upaya peningkatan governance dalam proses penyusunan Rencana Investasi Bank Indonesia 2016. Capital budgeting tersebut digunakan untuk menganalisis usulan Rencana Investasi baru yang bernilai di atas Rp10 miliar.

4.6. Sistem Informasi Pada triwulan II-2015, pelaksanaan fungsi Sistem Informasi (SI) difokuskan untuk mendukung 5 tema Program Transformasi Bank Indonesia yakni: Policy Excellence; Outstanding Execution; Institusional Leadership; Motivated Organization dan State of The Art Technology. Transformasi di bidang Sistem Informasi ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan pendekatan mutakhir secara inovatif. Beberapa program yang akan dilakukan meliputi penerapan teknologi big data guna mendukung proses pengambilan keputusan, penyusunan end state Information System Architecture dan implementasi proyek SI strategis, serta perbaikan tata kelola (governance) SI. 31

Surat BPK RI Nomor: 39/S/IV-XV/04/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2014.

Bank Indonesia mengarahkan transformasi sistem informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, implementasi proyek strategis, serta penguatan arsitektur dan governance sistem informasi.


91


Pada triwulan II-2015 telah disusun berbagai pedoman terkait perencanaan program kerja, penyusunan kebutuhan user, dan pengelolaan vendor (vendor management). Selain itu, telah dimulai penyusunan kebutuhan penerapan teknologi big data dan pengembangan proyek strategis seperti sistem manajemen sumber daya manusia, sistem keuangan Bank Indonesia, sistem treasury, dan datawarehouse. Dukungan SI juga dilakukan melalui pengembangan treasury (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) guna melengkapi DC yang telah dimiliki saat ini agar kualitas ketersediaan layanan SI dapat dijaga. Terkait hal itu, pada triwulan laporan telah dimulai proses migrasi aplikasi dari DC lama ke DC baru. Selain dukungan pada pelaksanaan program transformasi BI, SI juga memiliki peranan yang cukup besar dalam mendukung pelaksanaan tugas/operasional di Bank Indonesia. Pada periode laporan, telah diselesaikan pengembangan aplikasi survei perbankan, sistem informasi monitoring ekspor, dan pengembangan sistem pelaporan harian bank umum. Di sektor Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) telah dikembangkan aplikasi terkait fungsi makroprudensial dan fungsi pendalaman pasar keuangan. Sementara itu, untuk mendukung pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia juga sedang mengembangkan beberapa sistem informasi kredit UMKM. Dukungan SI di sektor Sistem Pembayaran (SP) dilakukan melalui pengembangan aplikasi baik untuk mendukung sistem pembayaran non-tunai maupun tunai. Pada triwulan II2015 telah dilakukan implementasi Sistem Kliring Nasional Generasi 2. Sistem ini telah menggunakan teknologi terkini dan mengadopsi proses bisnis terkini sehingga diharapkan dapat memberikan layanan transfer dana yang lebih realibel dibandingkan sistem lama. Sementara itu pengembangan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) Generasi II telah mencapai tahap pengujian yang melibatkan industri selaku peserta layanan RTGS. Sistem RTGS Generasi II ini direncanakan dapat diimplementasikan pada triwulan III-2015. Di sektor Manajemen Intern, telah dilakukan pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola Bank Indonesia yang lebih baik seperti aplikasi Whistle Blower System (WBS). Pengembangan sistem keuangan Bank Indonesia terus dilakukan dan diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap hingga tahun 2017. Sementara itu, untuk mengoptimalkan SDM yang dimiliki Bank Indonesia, saat ini juga tengah dilakukan penyempurnaan terhadap sistem manajemen sumber daya manusia.

Sesuai Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia yang baru, penyempurnaan organisasi dilakukan dengan pembentukan BI Institute, KPwDN Provinsi DKI Jakarta, dan fungsi Whistle Blowing System.

92

Selain memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas/operasional, SI juga menerapkan inovasi dalam rangka meningkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan seperti penerapan metode file sharing dan kolaborasi yang aman pada berbagai rapat. Selain itu penerapan wifi diperluas di seluruh area kerja guna meningkatkan kemudahaan penyelesaian pekerjaan. Keseluruhan perangkat SI dilindungi perangkat pengamanan guna meminimalkan terjadinya kebocoran informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang.

4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) a. Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia

Terkait dengan penyempurnaan organisasi Bank Indonesia, pada triwulan II-2015 telah dilakukan penyempurnaan Fungsi dan Organisasi antar lain berupa: Pendirian Institut Bank Indonesia, Pembukaan Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Pembentukan fungsi Whistle Blowing System dan investigasi pelanggaran kode etik dan kode perilaku Bank Indonesia, Penyempurnaan organisasi terkait pengelolaan operasional kliring dalam rangka mendukung implementasi Sistem Kliring Nasional Generasi II. Selain



itu, juga telah dilakukan pemetaan isu dan desain awal rancangan penyempurnaan organisasi seluruh satuan kerja di Bank Indonesia tahun 2015. b. Pemenuhan dan Pengembangan SDM Pemenuhan SDM secara internal dilakukan melalui pelaksanaan seleksi promosi pegawai melalui Staf Development Program (SDP) tahun 2015. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan SDM melalui jalur eksternal dilakukan melalui tahapan penyusunan rekomendasi jumlah (skenario perhitungan) kebutuhan SDM kedalam desain perencanaan SDM serta rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan sebagai dampak Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia. Di sisi pengembangan SDM, sampai dengan triwulan II-2015 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang meliputi 6 (enam) area pengembangan yaitu (1) On Boarding; (2) Leadership Development Program (LDP); (3) Competency Development Program (CDP); (4) Program Tugas Belajar (PTB); (5) Attachment/Technical Assistance and Assignment Program; dan (6) Coaching dan Mentoring Program, serta pengembangan pegawai atas inisiatif organisasi (BI-Wide) dan Kerja sama Internasional. 1. On Boarding

Merupakan program pengembangan yang ditujukan bagi calon pegawai baru yang akan bekerja di Bank Indonesia. Pada periode laporan telah dilakukan program On Boarding sebagai berikut: -

Pelatihan dan pembekalan bagi calon pegawai Asisten Kasir sebanyak 84 orang.

- Pelatihan dan pembekalan bagi calon pegawai Kasir Yunior sebanyak 225 orang. - Pendidikan calon pegawai setingkat Pelaksana Yunior, Pelaksana Yunior, Pelaksana Yunior-Sekretaris dan Asisten Satpam untuk KPw DKI Jakarta sebanyak 8 orang. 2. Leadership Development Program (LDP)

Merupakan Program Pengembangan Kepemimpinan pegawai Bank Indonesia. Pada triwulan II-2015, pelaksanaan LDP dalam proses yakni berupa Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) bagi pegawai yang akan di promosikan menduduki jabatan sebagai Direktur; Program Kepemimpinan Bank Indonesia (PKBI) bagi pegawai yang akan di promosikan menduduki jabatan Deputi Direktur dan Asisten Direktur.

3. Competency Development Program (CDP)

Merupakan Program Meningkatkan Kompetensi bagi pegawai Bank Indonesia baik yang bersifat In House Training (IHT) maupun Peningkatan Mutu dan Ketrampilan (PMK) retail. Sampai dengan triwulan II-2015 telah dilaksanakan CDP sebagai berikut: -

Sebanyak 54 kelas pelatihan IHT yang diikuti oleh 1.820 orang pegawai (KP dan KPw BI),

-

Sebanyak 333 pegawai dengan level Staf s.d Deputi Direktur telah mengikuti kegiatan Peningkatan Mutu dan Keterampilan (PMK).


93


4. Program Tugas Belajar (PTB) Merupakan program pengembangan pegawai melalui beasiswa penuh Bank Indonesia kepada pegawainya yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Master (S2) dan Doktor (S3). Sampai dengan triwulan II-2015, jumlah pegawai yang saat ini tengah mengikuti Program Tugas Belajar (PTB) adalah: 9 pegawai yang masih menjalani pendidikan S2 Dalam Negeri; 46 pegawai menjalani S2 luar negeri; serta 13 pegawai masih menjalani studi S3 luar negeri. Sementara itu, jumlah pegawai yang mengikuti PTB-Atas Inisiatif Sendiri sejak 2013 hingga Juni 2015 tercatat sebanyak 30 orang untuk jenjang S2 dan 4 orang untuk jenjang S3. 5. Attachment/Technical Assistance and Assignment Program

Sampai dengan triwulan II-2015, pegawai yang mengikuti attachment dan technical assistance tercatat 28 pegawai. Jumlah pegawai penugasan dilembaga lain tercatat sebanyak 15 orang yaitu 1 orang pegawai di International Monetary Fund/IMF, 13 orang pegawai di Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan/PPATK dan 1 orang pegawai di ASEAN+3 Macroeconomic Research Office/AMRO.

6. Coaching, Counseling and Mentoring Program coaching dan counseling secara rutin dilakukan kepada para pegawai khususnya dari Line Manager kepada bawahannya. Sampai dengan triwulan II-2015 telah dilaksanakan 3 gelombang pelatihan Coaching, Mentoring for Performance Dialogue untuk 89 pegawai dengan level Manejer s.d Asisten Direktur. Sementara itu, pelatihan Mentoring bagi pegawai setingkat Asisten Direktur s.d Deputi Direktur telah diikuti oleh sebanyak 126 pegawai. 7. Pengembangan Pegawai Atas Inisiatif Organisasi (BI-Wide)

Sampai dengan triwulan II-2015 telah dilakukan pengembangan pegawai atas inisiatif organisasi (BI-Wide) berupa pelatihan Pra Purnabakti bagi pegawai yang akan memasuki usia pensiun kepada 169 pegawai.

8. Seminar Internasional

Sampai dengan triwulan II-2015 telah dilaksanakan 7 kegiatan seminar Internasional, bekerja sama dengan The SEACEN Center, Bundesbank dan Departemen Stabilitas Sistem Keuangan (DSSK).

c. Transformasi Budaya Kerja Bank Indonesia

94

Pelaksanaan program internalisasi Nilai-Nilai Strategis (NNS) Bank Indonesia untuk tahap awareness telah selesai dilakukan, sebagaimana tercermin dari hasil survey pada bulan Juni yang menunjukkan nilai indeks pemahaman yang melebihi target yakni mencapai nilai indeks 5,07 dari skala 6 (target sebesar 4,5).

Tahap internalisasi selanjutnya, yaitu tahap implementasi ke dalam perilaku pegawai dan aktivitas kerja sehari-hari. Disain Change Program Generik “135”, yaitu One Information a Day, Three R- Better-Faster-Cheaper, dan Five Minutes Before, telah dipertajam untuk semakin mendorong penerapan NNS ke dalam perilaku sehari-hari (living the values).

Program perubahan juga telah dipertajam untuk semakin mendorong peran Pimpinan Satuan Kerja selaku Change Leader, untuk menjadi contoh terdepan (role model) dan teladan perubahan. Selama triwulan II-2015, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:



1. Workshop Transformasi Budaya Kerja Bank Indonesia untuk memberikan pembekalan teknis Change Management, Komunikasi Persuasif dan pemanfaatan media komunikasi kreatif kepada Change Coordinators dan Change Agents. 2. Survey Tingkat Internalisasi NNS dilakukan secara online yang melibatkan 2.048 orang responden dari seluruh satuan kerja Kantor Pusat, Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Luar Negeri. 3. Kegiatan komunikasi internal melalui media cetak internal yang mengangkat topik mengenai penguatan peranan Performance Dialogue untuk memacu kinerja pegawai dalam transformasi Bank Indonesia. 4. Melakukan kegiatan talkshow dan bedah buku terkait SDM yaitu mengenai motivasi dan kreativitas. 5. Mengadakan kegiatan Leadership Forum yang mengangkat nilai-nilai kepemimpinan Bapak Rachmat Saleh dari bukunya Legacy Sang Legenda. 6. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Change Program dalam rangka mendukung program strategis Motivated Organization. 7. Pembuatan beberapa konten komunikasi Change Program berupa video film pendek dan video animasi untuk sosialisasi tentang Change Program generik 135 dan Perubahan Mindset Kritikal.

4.8. Aspek Hukum Pelaksanaan fungsi hukum di Bank Indonesia dimaksudkan agar setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank Indonesia dapat senantiasa memenuhi aspek governance, serta sejalan dengan prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat posisi Bank Indonesia dalam perspektif hukum, proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan operasional Bank Indonesia didukung oleh opini/advis hukum. Guna memberikan kontribusinya dalam pembangunan hukum nasional, Bank Indonesia terlibat aktif dalam penyiapan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam hal terdapat permasalahan hukum, Bank Indonesia menempuh proses litigasi dan alternative dispute resolution/ADR, dengan dukungan penelitian hukum dan pemberian bantuan hukum kepada pelaksana tugas kedinasan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas sebagai bank sentral. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia secara efektif, Bank Indonesia menerbitkan produk hukum terutama dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Surat Edaran Bank Indonesia (SE) Ekstern dan Intern. Pada triwulan II-2015, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan baik yang berlaku untuk pihak eksternal maupun pihak internal, yang berjumlah 40 peraturan (sebagaimana terlampir), yang terdiri atas 9 Peraturan Bank Indonesia (PBI), 2 Peraturan Dewan Gubernur (PDG), 12 Surat Edaran Ekstern (SE Ekstern), dan 17 Surat Edaran Intern (SE Intern).

Bank Indonesia menghasilkan 40 ketentuan yang terdiri dari 9 PBI, 12 SE Ekstern, 2 PDG, dan 17 SE Intern di bidang moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran, dan kapabilitas intern.

Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia secara efektif guna merespons tantangan perekonomian global dan domestik terkini, pelaksanaan tugas Bank Indonesia perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia senantiasa


95


berpartisipasi dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Beberapa pembahasan RUU yang terkait langsung dengan Bank Indonesia antara lain RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, RUU Perbankan, dan RUU Bank Indonesia. Dalam rangka koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia juga menjadi anggota Panitia Antar Kementerian untuk pembahasan RUU tentang Bea Materai dan RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal. Sedangkan partisipasi Bank Indonesia dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pada triwulan II-2015 antara lain adalah RPP tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi dan/atau Lembaga Swasta serta RPP Perlindungan Data Elektronik Strategis.

4.9. Program Sosial Bank Indonesia Sesuai tema PSBI, dilaksanakan 122 program di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi pertanian terintegrasi, komoditas unggulan, dan ketahanan pangan, serta kepedulian sosial.

Bank Indonesia melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial kepada lingkungannya. Tema PSBI tahun 2015 yaitu “Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Kuat, Berkesinambungan dan Inklusif” dengan empat sub tema yaitu (i) Pertanian Terintegrasi, (ii) Komoditi Unggulan, (iii) Ketahanan Pangan serta (iv) Komunitas Kebanksentralan dan Literasi Keuangan. Selain program yang bersifat strategis tersebut, Bank Indonesia juga melaksanakan PSBI Kepedulian Sosial untuk merespon kebutuhan sosial masyarakat, dengan cakupan di bidang pendidikan, musibah dan bencana alam, keagamaan, kebudayaan, lingkungan hidup dan kesehatan. Pada triwulan II-2015, Bank Indonesia melaksanakan 122 program di berbagai wilayah Indonesia dengan anggaran sebesar Rp16.273.968.000,-. Sesuai sub tema PSBI, program yang dilaksanakan terdiri dari (i) 30 program Pertanian Terintegrasi, (ii) 38 program Komoditas Unggulan, dan (iii) 54 program Ketahanan Pangan. Selain pelaksanaan program sesuai sub tema PSBI, pada triwulan laporan Bank Indonesia juga melaksanakan PSBI Kepedulian Sosial di seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut sebagian besar disalurkan di bidang keagamaan. Program lainnya disalurkan di bidang pendidikan di luar beasiswa, kesehatan, musibah dan bencana alam, serta kebudayaan. Bantuan yang diberikan antara lain dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana fisik penunjang gedung maupun kegiatan penyuluhan atau bantuan lainnya. Sampai dengan triwulan II-2015, realisasi anggaran PSBI masih relatif rendah, yaitu sebesar 34,7% dari total anggaran Rp93,7 miliar. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut sejalan dengan siklus pelaksanaan PSBI pada semester I-2015 yang diawali dengan tahap perencanaan/survei dan/atau pengikatan komitmen, terutama untuk program yang bersifat strategis dan memiliki anggaran yang besar. Sementara itu, pelaksanaan PSBI dan anggarannya mulai dilaksanakan pada semester II-2015. Sementara itu, untuk mendukung peran PSBI dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai Bank Indonesia, telah dicanangkan tiga program champion, yaitu (i) Indonesia Cerdas, (ii) Pemberdayaan Perempuan, dan (iii) Indonesia Terang. Program Indonesia Cerdas 2015 menargetkan pembentukan 100 BI Corner di berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Program Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Wirausaha Mikro dan Youthpreneur dan Program Urban Farming yang saat ini dalam proses penjajakan dengan pihak terkait. Program Indonesia Terang dilakukan melalui pemanfaatan energi terbarukan (renewable energy) untuk mendorong produktivitas di wilayah perbatasan dan terdepan.

96


Lampiran Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan II - 2015


97

1. PERATURAN BANK INDONESIA No

Nomor PBI

Tanggal

Perihal

1

17/4/PBI/2015

27 April 2015

Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah

2

17/5/PBI/2015

29 Mei 2015

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003

Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

3

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 Tentang

17/6/PBI/2015

29 Mei 2015

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik

4

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 Tentang

17/7/PBI/2015

29 Mei 2015

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing

5

17/8/PBI/2015

29 Mei 2015

Pengaturan dan Pengawasan Moneter

6

17/9/PBI/2015

29 Mei 2015

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

7

17/10/PBI/2015

18 Juni2015

Rasio Loan To Value Atau Rasio Financing To Value Untuk Kredit Atau

Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan

Bermotor 8

17/11/PBI/2015

25 Juni 2015

9

17/12/PBI/2015

25 Juni 2015

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan valuta Asing Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang

Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam

rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2. SURAT EDARAN EKSTERN No

Nomor SE

Tanggal

1

17/7/DPM

14 April 2015

Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/16/DPM Tanggal 31 Maret 2008 Perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Melalui Lelang

2

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/23/DPM tanggal 24

17/8/DPM

20 Mei 2015

Desember 2014 perihal Operasi Pasar Terbuka

3

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/13/DPM tanggal 24 Juli

17/9/DPM

20 Mei 2015

2014 perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (Term Deposit) Syariah dalam

Valuta Asing

4

17/10/DKMP

29 Mei 2015

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

5

17/11/DKSP

1 Juni 2015

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

6

17/12/DPSP

5 Juni 2015

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

7

17/13/DPSP

5 Juni 2015

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh bank Indonesia

8

17/14/DPSP

5 Juni 2015

Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal

melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

9

Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM Perihal Transaksi

17/15/DPM

12 Juni 2015

10

17/16/DPM

12 Juni 2015

Valuata Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/15/DPM perihal Transaksi Valuta

Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing

11

Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valutas Asing

17/17/DKMP

26 Juni 2015

12

98

Perihal

17/18/DKEM

30 Juni 2015

Bagi Bank Umum Konvensional Perubahan atas Surat Edaran Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014

perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri

Korporasi Nonbank


3. PERATURAN DEWAN GUBERNUR No

Nomor PDG

Tanggal

Perihal

1

17/3/PDG/2015

24 April 2015

Manfaat Pensiun Pegawai Bank Indonesia

2

17/4/PDG/2015

15 Mei 2015

Tunjangan Akhir Masa Jabatan Bagi Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia


99

Daftar Istilah

Administered prices :

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik.

BI Rate

:

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

:

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Bank Indonesia – Scripless Securities : Settlement System (BI-SSSS)

Cadangan Devisa

100

Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System, merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS. :

Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Capital Adequacy Ratio :

Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.

Countercyclical Buffer :

Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dana Pihak Ketiga

:

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Defisit Transaksi Berjalan

:

Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara defisit/surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/surplus pada neraca jasa-jasa.

Deposit Facility :

Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.


Devisa Hasil Ekspor

:

Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.

Emerging Market :

Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.

Financial Inclusion/(Keuangan : Inklusif)

Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem : Keuangan

Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Giro Wajib Minimum

:

Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto)

:

Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Hedging :

Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (fair value) aset atau kewajiban.

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan :

Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.

Inflasi :

Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (costpush) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (demand-pull).

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)

:

Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.

Inflasi Inti

:

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

Inflation Targeting Framework :

Kerangka kebijakan moneter forward-looking yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan kepada publik.

Investment Grade :

Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.


101

:

Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR.

Kliring :

Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing).

Layanan Keuangan Digital (LKD)

:

Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.

Lender of The Last Resort :

Salah satu fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian yakni dengan pemberian kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana.

Lending Facility :

Fasilitas penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

:

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank umum.

Likuiditas :

Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity).

Makroprudensial :

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.

Mikroprudensial :

Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) :

Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Neraca Transaksi Berjalan

:

Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara.

Non-Performing Loan (NPL)

:

Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Non-Performing Financing (NPF) :

Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)

102


:

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).

Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N) :

Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight).

Repurchase Agreement (Repo)

:

Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

:

Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

:

Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

Stress test :

Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas.

Surat Utang Negara (SUN)

:

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

Surat Berharga Negara (SBN)

:

Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Swap :

Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Systemically Important Bank :

Suatu bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagaian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apbila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Tim Pemantauan dan Pengendalian : Inflasi Daerah

Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.

Transaksi Reverse Repo :

Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Uang Kartal

Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Operasi Moneter

:


103

104

Uang Kartal yang Diedarkan

:

Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan.

Wajar Tanpa Pengecualian

:

Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Volatile Food :

Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional.

Yield :

Imbal hasil.


Daftar Singkatan ADG : Anggota Dewan Gubernur AFSBI : Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia APMK : Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations ATBI : Anggaran Tahunan Bank Indonesia ATM : Anjungan Tunai Mandiri BI : Bank Indonesia BI-RTGS : Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement BI-SSSS : Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System BPS : Badan Pusat Statistik bps : Basis Point BUMN : Badan Usaha Milik Negara CAR : Capital Adequacy Ratio CIKUR : Ciri Keaslian Uang Rupiah DF : Deposit Facilities DHE : Devisa Hasil Ekspor DPK : Dana Pihak Ketiga DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia D-SIB : Domestic Sistemically Important Bank DSR : Debt Service Ratio DXY : US Dollar Index ECB : European Central Bank EMEAP : Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks FASBIS : Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah FKSSK : Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan FPJP : Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FSPI : Forum Sistem Pembayaran Indonesia GDP : Gross Domestic Product GNNT : Gerakan Nasional Non-Tunai GWM : Giro Wajib Minimum IDB : Islamic Development Bank IDI : Informasi Debitur Individual IHK : Indeks Harga Konsumen IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan IKNB : Industri Keuangan Non Bank IKU : Indikator Kinerja Utama IMF : International Monetary Fund IRU : Investor Relations Unit


105

ITF : Inflation Targeting Framework JIBOR : Jakarta Interbank Offered Rate KI : Kredit Investasi KK : Kredit Konsumsi KMK : Kredit Modal Kerja KPR : Kredit Perumahan Rakyat KPwDN BI : Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia KPwLN BI : Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia KUPVA BB : Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank LDR : Loan to Deposit Ratio LKD : Layanan Keuangan Digital LKNB : Lembaga Keuangan Non Bank LKTBI : Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia LTV : Loan to Value MRBI : Manajemen Risiko Bank Indonesia NAB : Nilai Aktiva Bersih NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia NPI : Neraca Pembayaran Indonesia NPL : Non Performing Loan OIC : Organization of Islamic Cooperation OJK : Otoritas Jasa Keuangan OM : Operasi Moneter OPT : Operasi Pasar Terbuka PBI : Peraturan Bank Indonesia PDB : Produk Domestik Bruto PDG : Peraturan Dewan Gubernur Perum Peruri : Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia PIHPS : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PLN : Pinjaman Luar Negeri PP : Perusahaan Pembiayaan PSBI : Program Sosial Bank Indonesia PTD BB : Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank PUAB O/N : Pasar Uang Antar Bank Overnight qtq : quarter to quarter RDG : Rapat Dewan Gubernur Repo : Repurchase Agreement ROA : Return on Asset ROE : Return on Equity SBI : Sertifikat Bank Indonesia SBIS : Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBN : Surat Berharga Negara SDBI : Sertifikat Deposito Bank Indonesia SE : Surat Edaran SF : Standing Facilities SHPR : Survei Harga Properti Residensial

106


SID : Sistem Informasi Debitur SK : Survei Konsumen SKBI : Sistem Keuangan Bank Indonesia SKDU : Survei Kegiatan Dunia Usaha SKNBI : Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia SKSR : Survei Khusus Sektor Riil SNKI : Strategi Nasional Keuangan Inklusif SOP : Standard Operating Procedure SSK : Stabilitas Sistem Keuangan SULNI : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia SUSPI : Statistik Utang Sektor Publik Indonesia TD : Term Deposit TMF : Transaksi Modal dan Finansial TPI : Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi TPID : Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah UKM : Usaha Kecil dan Menengah ULE : Uang Layak Edar ULN : Utang Luar Negeri UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah UTLE : Uang Tidak Layak Edar UU : Undang-Undang UYD : Uang Kartal yang Diedarkan Valas : Valuta Asing yoy : year on year


107

Triwulan II. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Recommend Documents