BAB II TUGAS DAN WEWENANG LURAH

BAB II TUGAS DAN WEWENANG LURAH

A. Tugas dan Fungsi Pemerintah Secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara mendasari cara negara (pemerintah) dalam mendefinisikan perannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Apakah negara harus terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, ataukah negara hanya melibatkan diri sebatas pada bidang-bidang diluar kemampuan masyarakat? Apakah segala urusan harus dikendalikan pemerintah pusat, atau sejauh mungkin dilaksanakan oleh pemerintah lokal, kecuali hal-hal fundamental yang menyangkut kepentingan umum masyarakat negara? Hal-hal tersebut merupakan persoalan-persoalan yang signifikan. Antara Pemerintah dan Swasta. Perbedaan cara pandang pelaksanaan fungsi pemerintah itu digambarkan oleh Pratikno, dari perspektif liberal dan perpektif sosialis. Dari perspektif pertama bahwa negara tidak perlu melakukan campur tangan dalam penyediaan pelayanan masyarakat, sementara dari perspektif terakhir diyakini bahwa kehadiran itu mutlak diperlukan. Dalam perspektif liberal, kehadiran pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga keamanan. Fungsi utama pemerintah hanyalah kepolisian sementara fungsi-fungsi lainnya menjadi wewenang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun pengusaha swasta. Perspektif ini membatasi fungsi pemerintahan sebagai fungsi “sisa” yaitu fungsi-fungsi penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh unit tingkat bawahnya atau pihak-pihak di luar pemerintah. Artinya pemenuhan kebutuhan hidup diawali dari tanggungjawab individu, naik ke tingkat kelompok atau unit sosial yang kecil, pemerintah lokal yang paling rendah selanjutnya bergulir ke atas. Besarnya keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik dianggap mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kesempurnaan mekanisme pasar yang dipercaya akan mampu mencapai efisiensi, akan terganggu. Kedua, dianggap memperkecil kebebasan individu dan kelompok-

19 Universitas Sumatera Utara

20

kelompok

masyarakat

untuk

menentukan

kepentingan

dan

pilihannya

29

sendiri, pada akhirnya dianggap membahayakan demokrasi.

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Sedangkan perspektif sosialis menganggap bahwa penetrasi pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa keperluan individu dan masyarakat mutlak dibutuhkan. Bagi mereka mekanisme pasar tidak bisa diandalkan menjamin tercapainya efisiensi. Mereka berasumsi bahwa persaingan

bebas dalam

mekanisme pasar meciptakan ketimpangan distribusi kesejahteraan, sebab kemampuan setiap orang untuk bersaing berbeda-beda. Akibatnya mereka yang kuat memenangkan persaingan dan akan memunculkan kemungkinan terjadinya praktek eksploitasi. Terlepas dari perdebatan tersebut, dalam pelaksanaan fungsi pencapaian tujuan negara yang pada dasarnya pelayanan (dalam arti luas) kepada masyarakat, peran pemerintah sangat diperlukan, apalagi di dalam masyarakat yang modern. Antara Pusat dan Daerah. Perbedaan cara pandang dari dua perspektif sebagaimana tersebut di atas mempunyai implikasi yang cukup luas terhadap keberadaan pemerintahan daerah. Hal itu menyangkut persoalan desain kebijakan pemerintahan daerah sehingga diharapkan mampu mentransformasikan fungsifungsi sesuai cara pandang suatu rezim. Logika itu dapat dipahami dengan dukungan realitas yang ada bahwa pemerintah daerah merupakan sub-komponen geografis dari suatu negara berdaulat, sehingga ia berfungsi memberikan 29

http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html, diakses tanggal 1 Juni 2014

Universitas Sumatera Utara

21

pelayanan umum pada suatu wilayah tertentu. Secara operasional refleksi perbedaan itu teraplikasi dalam prinsip pengorganisasian pemerintahan daerah yang bernuansa administratif atau politis.

Secara empiris model-model

pemerintahan daerah ala Rusia dan pemeritahan daerah model Inggris dapat dipandang sebagai reprensentasi keadaan tersebut. Dalam sistem pemerintahan model Rusia, semua lembaga pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari birokrasi pemerinahan nasional, peraturan di setiap tingkat didominasi oleh kebijakan partai tungal. Sedangkan pemerintahan daerah model Inggris, mempunyai karakteristik otonomii yang besar, semua kekuatan bertumpu pada dewan, menggunakan komite secara luas. Pemerintahan daerah model Rusia sangat bernuansa administratif, berdasar prinsip-prinsip pencapaian fungsi secara efektif dan efisien dengan mengesampingkan nilai-nilai demokratis. Sementara pemerintahan daerah model Inggris sangat bernuansa politis, sangat memperhatikan nilai-nilai demokratis, sehingga pemerintahan daerah di desain untuk keseimbangan keinginan negara dan masyarakat lokal. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak. Pemerintah memiliki dua macam fungsi, yaitu:30 1. Fungsi Primer Fungsi Primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, fungsi ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka fungsi ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, fungsi ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Pemerintah akan tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya. Yang termasuk fungsi ini adalah sebagai berikut:

30

http://dedetzelth.blogspot.com/2013/02/fungsi-pemerintah.html, diakses tanggal 1 Juni

2014


22

a) Fungsi Pelayanan (Serving) Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya. Masyarakat mebutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Fungsi pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang. b) Fungsi Pengaturan ( Reguling) Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh yang diperintah (powerless). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.

2.

Fungsi Sekunder Fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan situasi dan

kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan apabila semakin integrative masyarakat, maka fungsi sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam fungsi sekunder adalah: a) Fungsi Pembangunan (development) Fungsi ini dikatagorigan sekunder, karena fungsi ini dilakukan apabila sikon masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya. b) Fungsi Pemberdayaan (Empowerment) Fungsi ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus


23

mampu mebawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakuan pemberdayaan. Pemeberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemeberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang. Jadi, pemerintah tidak memiliki suatu pekerjaan yang berat untuk mencapai visi dan misi organisasi.

B. Tugas dan Wewenang Lurah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, struktur organisasi Kelurahan terdiri dari : 1. Pimpinan adalah Lurah 2. Pembantu Pimpinan adalah Sekertaris kelurahan 3. Pelaksana adalah seksi-seksi dengan struktur organisasi Kelurahan

merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala

kelurahan disebut Lurah dan bertanggungjawab kepada Camat. Lurah beserta para jajarannya

mempunyai

tugas

melakukan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Lurah yaitu a. Tugas Pokok Lurah adalah mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan, pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka urusan pemerintahan umum atas penyelenggaraan pemerintahan umum, dan urusan pemerintah daerah diwilayah kerjanya. b. Fungsi Lurah : 1) Menyusun rencana dan program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai pedoman kerja.


24

2) Membagi petunjuk dan arahan kepada sekertaris, Seksi dan bawahan lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai tujuan yang hendak dipakai 3) Membagi tugas kepada sekertaris, Seksi dan bawahan lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing agara pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 4) Menilai hasul kerja Sekertaris Seksi dan Bawahan lainnya dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 6) Melaksanakan usaha dalam rangka menggerakkan dana menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan usaha gotong royong masyarakat untuk mempererat rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan sesuai denagn ketentuan yang berlaku 7) Melaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai denga progaram yang ditetapkan guna meningkatkan 8) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam wilayah Kelurahan 9) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam ranglka penggalian potensi di Wilayah Kelurahan guna meningkatkan pendapatan asli Daerah 10) Memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan di wilayah Kelurahan 11) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat 12) Melaksanakan funsi-fungsi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan untuk menunjang tercapainya tujuan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan


25

13) Melakukan pembinaan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang ,meliputi

pembinaan

keagamaan,

pendidikan,

keterampilan

masyarakat, kesehatan masyarakat, dan sarana sosial kemasyarakatan lainnya 14) Melakukan

pembinaan

kebersihan,

keindahan

dan

pelestarian

lingkungan hidup bagi masyarakat 15) Melaksanakan pembinaan administrasi bidang umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 16) Memberikan saran alternatif kepada Camat untuk kelancaran pelaksanaan tugas 17) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Lurah a. Tugas pokok Sekertaris Lurah adalah menyusun rencana dan program, melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Umum dam membuat laporan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab b. Fungsi Sekertaris Lurah : 1) Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugasnya 2) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 3) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 4) Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier 5) Melaksanakan dan engolah manajemen kesekretariatan Kelurahan untuk kelancaran tugas 6) Melaksanakan Administrasi kepegawaian, keuangan daministrasi umum untuk menunjang tugas pokok dan fungsi


26

7) Memberikan layanan Teknis Administrasi kepada Lurah, Seksi-seksi dan seluruh staf untuk kelancaran tugas 8) Menginventarisasi,

mengelola

dan

mengevaluasi

data

baik

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta informasi untuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum, penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan 9) Memberikan saran alternatif kepada Lurah untuk kelancaran pelaksanaan tugas 10) Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban dan evaluasi pelaksanaan tugas 11) Mengkoordinasikan tugas-tugas seksi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya

3. Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan a. Tugas pokok Kasi Pemerintahan adalah menyusun rencana dan program atas penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Kelurahan, Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mebuat laporan atas pelaksanaan tugas kepada atasan. b. Fungsi Kasi Pemerintahan 1) Menyusun rencana dan program sebagai pedoman kerja 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugasnya 3) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 4) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 5) Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier 6) Mempersiapkan bahan dan data untuk penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Kelurahan 7) Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban


27

8) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku 9) Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 10) Membantu kelancaran pelaksanaan dan pengawasan penyelenggraan pemilihan umum 11) Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil 12) Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga 13) Melaksanakan pembinaan idiologi Negara Kesatuan bangsa dan peningkatan partisipasi politik masyarakat 14) Memberikan saran alternatif kepada Lurah untuk kelancaran pelaksanaan tugas 15) Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

4. Tugas dan Fungsi Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat a. Tugas Pokok Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah menyusun rencana dan program kerja dalam rangka pembinaan pelaksanaan pembangunan fisik, penataanlingkungan hidup, pembinaan perekonomian dan peningkatan rakyat serta membuat laporan atas pelaksanaan tugas kepada atasan. b. Fungsi Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat : 1) Menyusun rencana dan program sebagai pedoman kerja 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugasnya 3) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 4) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 5) Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier


28

6) Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pembangunan 7) Melakukan kegiatana pembinaan terhadapa perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya 8) Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan 9) Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup dan pemeliharaan kebersihan 10) Membantu membina dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan Musbang di Kelurahan 11) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat yang sesuai ketentuan yang berlaku 12) Melakukan

pembinaan

dalam

bidang

kesehatan,

keagamaan,

pendidikan, Keluarga Berencana dan pendidikan kemasyarakatan sesuia ketentuan yang berlaku 13) Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kesejahteraan keluarga 14) Membantu pelaksanaan kegiatan karang taruna 15) Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5. Tugas dan Fungsi Kasi Pelayanan Umum a. Tugas Pokok Kasi Pelayanan Umum adalah menyusun rencana dan program, dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum dan perizinan serta membuat laporan pelaksanaan tugas. b. Fungsi Kasi Pelayanan Umum adalah : 1) Menyusun rencana dan program sebagai pedoman kerja 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugasnya 3) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar


29

4) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 5) Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier 6) Melaksanakan pembinaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 7) Melaksanakan kegiatan administrasi dn pelayanan bidang perizinan dan rekomendasi kepada masyarakat 8) Memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan 9) Melaksanakan sosialisasi setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan umum 10) Membantu tugas-tugas di bidang pajak bumi dan bangunan dan retribusi Daerah 11) Membuat lapotan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

6. Kepegawaian Reformasi di bidang kepegawaian yang merupakan konsekuensi dari perubahan di bidang politik, ekonomi dan sosial yang begitu cepat terjadi sejak paruh pertama tahun 1998 ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian. Peraturan perundang-undangan yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dengan pokok bahasan yang sama tersebut, kemudian diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, baik yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan Presiden (Keppres), untuk menjamin terlaksananya Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 ini secara baik dan terarah. Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara manapun mempunyai tiga peran yang serupa. Pertama, sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah.Untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat diperlukan.Kedua, melakukan fungsi manajemen pelayanan publik.Ukuran


30

yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan PNS. Apabila tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga desentralisasi dan otonomi terpusat pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, maka PNS pada daerahdaerah tersebut mengerti benar keinginan dan harapan masyarakat setempat. Ketiga, PNS harus mampu mengelola pemerintahan. Artinya pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap PNS sehingga dapat dilaksanakan dan disosialisasikan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Dalam hubungan ini maka manajemen dan administrasi PNS harus dilakukan secara terpusat, meskipun fungsi-fungsi pemerintahan lain telah diserahkan kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dalam rangka otonomi daerah yang diberlakukan saat ini. Otonomi daerah yang telah berlangsung selama lebih dari delapan tahun ini tentunya memberikan implikasi tertentu pada sistem kepegawaian di Indonesia. Pada mulanya, sebelum dilaksanakannya era otonomi, sistem kepegawaian terpusat dalam arti segala kebijakan kepegawaian ada pada pemerintah pusat, daerah hanya menerima jatah dari pemerintah pusat sesuai dengan permintaan dan ketersediaan pegawai yang ada di pusat. Dan pegawai dari satu tempat dapat berpindah ke tempat lain sesuai dengan keputusan atasan, dan hal ini tentunya sangat berbeda dengan adanya kebijakan desentralisasi yaitu pegawai sulit berpindah antar satu tempat dengan tempat yang lain. Kebijakan kepegawaian yang demikian tentu saja memberikan implikasi yang positif maupun negatif bagi sistem kepegawaian dan kinerja organisasi pada khususnya. Kinerja

dan

keberhasilan

Pemerintahan

Kabupaten/kota

dalam

melaksanakan Visi, Misi dan berbagai fungsi Pembangunan, peningkatan kemandirian pemerintahan daerah serta menggali berbagai sumber daya alam maupun manusia dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sangat dipengaruhi oleh arus informasi yang terjadi secara lintas organisasi, internal organisasi maupun eksternal organisasi pemerintahan. Informasi yang tersedia secara tepat waktu, tepat tempat dan tepat


31

guna merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pembuatan keputusan dalam berbagai bidang yang merupakan tugas pokok pemerintahan. Kepegawaian dalam era otonomi daerah merekomendasikan manajemen kepegawaian

yang

diarahkan

untuk

menjamin

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada era otonomi daerah ini ditegaskan sistem pembinaan karir tertutup dalam arti negara. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil dilihat sebagai satu kesatuan, yang hanya berbeda tempat pekerjaannya. Dalam sistem ini dimungkinkan perpindahan dari suatu departemen/lembaga/provinsi/ kabupaten/ kota ke departemen/ lembaga /provins i/ kabupaten / kota lainnya. Berhasilnya suatu proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sangat bergantung pada unsur manusia yakni pegawai yang memimpin dan yang melaksanakan tugas-tugas serta kegiatan-kegiatan kebijakan dalam usaha yang bersangkutan.


BAB II TUGAS DAN WEWENANG LURAH

Recommend Documents