BAB II PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA KE OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

15

BAB II PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA KE OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

2.1 Pembentukan OJK 2.1.1 Latar Belakang terbentuknya OJK Keinginan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya terlihat dari beberapa perubahan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang telah terjadi. Salah satunya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang yang terbentuk berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI). Didalam ketentuan tersebut, pemerintah diamanatkan membentuk suatu lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan pembentukan lembaga ini antara lain adalah makin komplek dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan pembentukan OJK karena Pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, dimana sebanyak 16 bank dilikuidasi

Skripsi

KEPAILITAN BANK PASCA LAHIRNYA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

PUTRI SASKY ANGGRAINI


16

pada saat itu.13 Contoh yang paling aktual adalah gagalnya Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Century. Timbul kecaman pedas karena bailout Bank Century yang oleh banyak pihak dianggap tidak masuk akal. Bank Indonesia dianggap tidak mampu bertindak tegas atau tidak mampu menjatuhkan hukuman yang keras kepada bank yang dinilai melakukan kejahatan dibidang perbankan.14 Selain itu, tujuan OJK dibentuk antara lain adalah sebagai berikut:15 a) Agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Disamping itu, tujuan dari dibentuknya OJK adalah agar Bank Indonesia fokus terhadap pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank karena bank merupakan sektor perekonomian.16 Fuad Rahmany selaku ketua Tim Penyusun RUU OJK menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Beliau mencontohkan Bapepam-LK yang dia pimpin tidak hanya mengawasi tetapi juga membuat peraturan untuk perusahaan sekuritas atau efek. Hal ini berpotensi menimbulkan abuse of power sehingga pengaturan dan pengawasan harus dipisahkan. Meskipun OJK

13 Afika Yumya, Skripsi Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008, h.28 14 Kusdarwanto, Tesis Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengawasan Perbankan setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h.23 15 http://www.ojk.go.id/visi-misi 16 Afika Yumya, Op.Cit, h.29

Skripsi




17

memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih sebab OJK terdiri atas 7 (tujuh) dewan komisioner. Ketua Dewan Komisioner akan membawahi tiga anggota dewan komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Kewenagan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan.17 Apabila dilihat dalam konsideran UU OJK menyatakan bahwa: a.

b.

c.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor Jasa Keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap disektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan

pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU BI. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang. Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen harus dibentuk. Bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya pada 31 Desember 2002. Hal tersebut yang dijadikan landasan 17

Skripsi

Kusdarwanto, Op.Cit, h.24




18

dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan, akan tetapi dalam prosesnya sampai dengan tahun 2010. Perintah untuk pembentukan lembaga pengawasan ini, yang kemudian dikenal dengan OJK. 18 Dengan terbentuknya OJK, diharapkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kepentingan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. 2.1.2 Tujuan dibentuknya OJK Salah satu alasan terbentuknya OJK adalah semakin komplek dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglemerasi perusahan jasa keuangan. Disamping itu alasan lain dari dibentuknya OJK adalah pemerintah Indonesia telah melihat dan menganggap bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Setelah keluarnya UU OJK yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011, maka munculnya OJK. Dengan diundangkannya UU OJK tersebut, maka pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia beralih kepada OJK. Bukan hanya pada sektor perbankannya saja, namun juga pada sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam penjelasan UU OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga 18

Skripsi

Ibid, h.28




19

dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.19 Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU OJK menjelaskan bahwa "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini" Selain itu, OJK juga merupakan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.20 OJK ini dibuat oleh pemerintah bukan tanpa sebab, melainkan memiliki tujuan yakni, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:21 a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b.Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, tujuan dari pembentukan OJK lainnya adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dimana mengingatkan pada pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Good Corporate Governance) yang terdiri dari lima (5) prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:22 1. Transparency (Keterbukaan Informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. 2. Accuntability (Akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistim, kejelasan akan hak 19

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum Ibid, pasal 1 angka 1 21 Ibid, pasal 4 22 Bisdan Sigalinggi, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013 h.107 diakses melalui http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39487/3/Chapter%20II.pdf diunduh tanggal 9 Oktober 2014 20

Skripsi




20

dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada. 3. Responsibility (Pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk pembayaran pajak, hubungan Industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. 4. Independency (Kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun termasuk yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Fairness (Kesetaraan atau Kewajaran) Prinsip ini menurut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan lain dari pembentukan OJK ini antara lain adalah agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam konsep berkelanjutan dimaksud adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Sebagaimana menurut The World Business Council of for Sustainable Development (WBSCDS) yang menggambarkan sebagai "Business commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their, the local community, and society at large to improve their quality if life" yaitu suatu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerjasama dengan pegawai,

keluarganya,

komunitas

lokal

dan

masyarakat

luas

untuk

meningkatkan kualitas hidup bersama.23 2.1.3 Tugas dan Wewenang OJK Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan dari 23

Skripsi

Ibid, h.108




21

pemerintah untuk melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan yang mulai melemah. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini timbul dalam sektor jasa keuangan terutama pada sektor perbankan. Dengan terbentuk dan berlakunya UU OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:24 a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b.Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sebagaimana ketentuan huruf a di atas untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, OJK memilki kewenangan sebagai berikut:25 a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 24 25

Skripsi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6 Ibid, Pasal 7




22

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa, b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,

kualitas aset,

rasio

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. sistem informasi debitur; 4. pengujian kredit (credit testing); dan 5. standar akuntansi bank; c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 1. Manajemen risiko; 2. Tata kelola bank; 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. Pemeriksaan bank. Dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 UU OJK, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:26 a. b. c. 26

Skripsi

Menetapkan peraturan pelaksaan Undang-Undang ini; Menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan; Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

Ibid, Pasal 8




23

d. e. f.

Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; Menetapkan kebijakan mengenai pelaksaan tugas OJK; Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

g. h. i.

Dan dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 UU OJK, OJK memiliki wewenang sebagai berikut: a. b. c.

d. e. f. g.

h.

Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; Melakukan penunjukan pengelolahan statute; Menetapkan penggunaan pengelolahan statute; Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan Memberikan dan/atau mencabut: 1. Izin usaha; 2. Izin orang perseorangan; 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. Surat tanda terdaftar; 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. Pengesahan; 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. Penetapan lain; Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor

jasa keuangan. 2.1.4 Asas-asas OJK

Skripsi




24

Dalam Naskah Akademik Pembentukan OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan weewenangnya OJK harus berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:27 a. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. b.Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. c. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. d.Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Asas integrasi, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. f. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam penjelasan umum UU OJK juga dikemukakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK berlandaskan asas-asas sebagai berikut:28 a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. d.Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 27

Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip dalam: Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia edisi kedua, Kencana, Jakarta, 2005, h.222-223 28 Penjelasan Umum UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Skripsi




25

tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoirtas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa asas-asas OJK yang dimuat dalam Lampiran Penjelasan UU OJK pada hakikatnya mengacu dalam Naskah Akademik Pembentukan OJK. 2.2 Bank Indonesia Sebelum terbentuknya OJK dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan 2.2.1 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia lahir setelah berlakunya UU BI pada 1 Juli 1953. Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, didalam bidang perbankan, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sekaligus bertugas untuk mengawasi bank-bank (khususnya mengenai urusan kredit). Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap Urusan Kredit, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likuidasi badan-badan kredit

Skripsi




26

tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan Bank yang tepat. Tugas Bank Indonesia tersebut dilakukan atas nama Dewan Moneter.29 Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU BI mengatur bahwa tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini merupakan tujuan tunggal (single target) bagi Bank Indonesia, tetapi pada hakikatnya mempunyai dimensi ganda yakni, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapa diukur dari perkembangan laju inflasi, sedangkan ketsabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah menjadi faktor yang sangat penting untuk

mendukung

pembangunan

ekonomi

yang

berkelanjutan

dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat.30 Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) bidang tugas utama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU BI, yaitu: a. Menetapkan dan melaksakan kebijakan moneter; b. Menagtur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. Mengatur dan mengawasi Bank Tugas Bank Indonesia tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, oleh sebab itu harus dilakuan dengan saling mendukung untuk mencapai tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan 29

Kusdarwanto, Op.cit, h.42 Arief Wind Kuncahyo, Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Indepedensi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, h.13 30

Skripsi




27

dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bungan dalam perekonomian. Untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sistem pembayaran yang demikian hanya dapat dilaksanakan oleh sistem perbankan yang sehat.31 Sebab, kebijakan moneter banyak dilakukan melalui sistem perbankan.

2.2.2 Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan perbankan Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dalam hal pengawasan dan pengaturan perbankan, Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang dalam hal melakukan pengaturan dan pengawasan bank memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan Bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.32 Bank Indonesia mempunyai beberapa kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank, yaitu:33 a. Kewenangan memberikan izin b. Kewenangan mengatur c. Kewenangan untuk mengawasi d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi Dalam hal kewenangan memberikan izin (right to license), yang dimaksud adalah kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan

31 32 33

Skripsi

Ibid, h.14 Kusdarwanto, op.cit, h.51 http://www.bi.go.id/id/perbankan/




28

pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bak, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.34 Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi awal terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Pada umumnya persyaratan pendirian bank menyangkut pada tiga aspek, yaitu: (a) akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, (b) kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank, dan (c) kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank.35 Kewenangan untuk mengatur (right to regulate) adalah menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa dalam rangka menciptakan perbankan yang diinginkan masyarakat.36 Didalam kewenangan mengawasi, Bank Indonesia membaginya dalam 2 pengawasan, yaitu:37 a. Pengawasan bank secara langsung (on-site supervision) Terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha Bank. 34

Bank Indonesia, Bookled perbankan Indonesia 2010, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indoneisa, Jakarta, 2010, h.11-12 35 Hermansyah, Op.cit, h.175-176 36 Bank Indonesia, op.cit.., h.11-12 37 Ibid

Skripsi




29

b. Pengawasan tidak langsung (off-site supervision) Pengawasan melalui alat pemantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Sedangkan kewenangan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap Bank apabila suatu Bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.38 Dalam hal menjalankan tugas pengawasan bank, Bank indonesia melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu:39 1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksaan pengawasan bank berdasarkan risiko; 2. Pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision) yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawasan bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan engawasan yang sesuai dan tepat waktu. Berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia sebagai bank sentral berwenang:40 a. b.

38 39 40

Skripsi

Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha tertentu dari bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.

Ibid Ibid., h.12-14 Hermansyah, Op.cit, h.177-178




30

c.

d.

e.

f.

g. h.

i.

Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung melalui penyampaian laporan, keterangan oleh bank serta hasil pemeriksaan terhadap bank, secara berkala ataupun setiap waktu jika diperlukan. Menugaskan kepada pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperbolehkan. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan. Melakukan tindakan tertentu sebagai akibat dari penilaian Bank Indonesia terhadap suatu bank atas kegiatan yang dapat membahayakan usaha bank tersebut dan/atau sistem perbankan secara keseluruhan. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independentI, dan dibentuk dengan undang-undang. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Mengenakan sanksi terhadao bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian itu

bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien. Oleh karena itu, peraturan di bidang perbankan tersebut harus didukung pula dengan sanksi yang adil serta harus disesuaikan pula dengam standar yang berlaku secara Internasional.41 2.3 Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Setelah terbentuknya OJK Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 UU BI

dalam mengemban

tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan dan mencabut izin pendirian bank, menetapkan peraturan,

41

Dirdjosisworo dan Soedjono, Hukum Perbankan di Indonesia: Bank umum, Bandung, Mandar maju, 2003, h.135

Skripsi




31

mengawasi,

sampai

memberikan

sanksi

kepada

bank

sesuai

dengan

perundang-undangan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa Bank Indonesia bukan hanya berwenang saja dalam mengatur dan mengawasi sistem perbankan nasional. Namun, Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang utuh dalam melakukan pembinaan kepada bank, baik dengan cara represif maupun prefentif. Dengan adanya pembentukan OJK, kewenangan Bank Indonesia yang semula memegang penuh dalam sistem perbankan nasional kini dibatasi oleh pemerintah. Sebab, didalam ketentuan Pasal 6 huruf a UU OJK telah menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Selain itu, di dalam ketentuan selanjutnya yakni pada Pasal 7 UU OJK juga telah disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang:42 a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, dan 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa b. Pengaturan dan pengawasan mengennai kesehatan bank yang meliputi: 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. Sistem informasi debitur; 4. Pengujian kredit (credit testing); dan 42

Skripsi

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan




32

5. Standar akuntasi bank; c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 1. Manajemen risiko; 2. Tata kelola bank; 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. Pemeriksaan bank Apabila kita melihat pada UU BI maka kewenangan yang beralih tersebut adalah, antara lain:43 a. b.

c. d.

e.

Mengatur dan mengawasi bank; Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian; Berkaitan dengan kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24: (a) memberikan dan mencabut izin usaha bank; (b) memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank; (c) memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; (d) memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu; Melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud pasal 24, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung; Dengan adanya UU OJK, maka pengawasan perbankan tidak lagi berada

ditangan Bank Indonesia melainkan berada pada tangan OJK. Meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, namun peranan Bank Indonesia terhadap pengwasan bank tidak dapat dikesampingkan. Sebab lemabaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan kordinasi yang baik dengan Bank Indonesia, diantaranya menyangkut keterangan dan data perbankan yang ada. Dengan telah terbentuknya OJK, Bank Indonesia akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan 43

Skripsi

Afika Yumya, Op.cit, h.60.




33

memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bungan.44

2.4 Pergeseran Tugas dan Wewenang Bank Indonesia ke OJK Berikut adalah tabel wewenang Bank Indonesia yang telah beralih ke OJK: Beralih ke No.

OJK

Kewenangan Bank Indonesia

1.

Keterangan

Ya

Tidak

kebijakan

-

√

UU BI

Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan

-

√

UU BI

-

√

UU BI

juga

-

√

UU BI

pembiayaan

-

√

UU BI

-

√

UU BI

Menetapkan

dan

melaksanakan

moneter a.

memperhatikan

sasaran

laju

inflasi

yang

ditetapkannya b.

Melakukan

pengendalian

moneter

dengan

menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2. Penetapan tingkat diskonto; 3. Penetapan cadangan wajib minimum;

4. Pengaturan kredit atau pembiayaan. c.

Melakukan

pengendalian

moneter

berdasarkan prinsip syariah d.

Memberikan

kredit

atau

berdasarkan prinsip syariah untuk jangga waktu 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan

jangka

pendek

bank

yang

bersangkutan. e.

44

Skripsi

Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan

Ibid., h.63




34

sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. f.

-

√

UU BI

-

√

UU BI

Mengatur dan menjaga sistem pembayaran

-

√

UU BI

Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan

-

√

UU BI

-

√

UU BI

Mengelola cadangan devisa, melaksanakan berbagai

jenis

transaksi,

dan

menerima

pinjaman luar negeri. g.

Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktudiperlukan yang dapat bersifat makro

dan

mikro

untuk

mendukung

pelaksanaan tugas BI 2. a.

izin

atas

penyelenggaraan

jasa

sistem

penyelenggara

jasa

sistem

menyampaikan

laporan

pembayaran b.

Mewajibkan pembayaran

untuk

tentang kegiatannya c.

Menetapkan penggunaan alat pembayaran

-

√

UU BI

d.

Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata

-

√

UU BI

-

√

UU BI

-

√

UU BI

-

√

UU BI

Tugas Mengatur dan mengawasi Bank

√

-

UU BI

Menetapkan peraturan perbankan:

√

-

UU BI

uang rupiah dan atau valuta asing e.

Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembiayaan antar bank dalam mata uang rupiahdan atau valuta asing

f.

Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah

e.

Satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnakan uangan dimaksud dari peredaran

3. a.

Menetapkan

ketentuan-ketentuan

perbankan

yang memuat prinsip kehati-hatian

Skripsi




35

b.

Kewenangan dibidang peizinan:

√

-

UU BI

√

-

UU BI

√

-

UU BI

√

-

UU BI

√

-

UU BI

√

-

UU BI

√

-

UU BI

(a) Memberikan dan mencabut izin usaha bank (b) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank (c) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank Memberikan

izin

kepada

bankuntuk

menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu c.

Pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung

d.

Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan

e.

Mewajibkan: (a) bank

untuk

menyampaikan

laporan,

keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (b) Apabila diperlukan, kewajiban tersebut diatas juga dikenakan kepada perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi oleh bank f.

Memeriksa: (a) bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan (b) Apabila diperlukan, pemeriksaan tersebut diatas juga dikenakan kepada perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi oleh bank, dan debitur bank

g.

Menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan diatas

h.

Memerintahkan: (a) Bank

untuk

sebagian

atau

menghentikan seluruh

transaksi

sementara tertentu

apabilamenurut penilaian BI terhadap suatu

Skripsi




36

transaksi patut diduga merupakan tindak pidana dibidang perbankan (b) BI wajib mengirim tim pemeriksa untuk menelitih kebenaran atas dugaan tersebut Apabila dari hasil pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup, BI pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi i.

(a) Mengatur dan mengemban sistem informasi

√

-

UU BI

√

-

UU BI

√

-

UU

antar bank (b) Sistem informasi dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain dibidang keuangan Penyelenggaraan sistem informasi tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Bi dan atau pihak lain dengan persetujuan BI j.

Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian

Bank

Indonesia

membahayakan

kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi

kesulitan

perbankan

yang

membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia sebagaimana

dapat diatur

melakukan dalam

tindakan

undang-undang

tentang perbankan yang berlaku 4.

Menetapkan ketentuan perihal Bank Umum: a.

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan

Perbankan

kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah b.

melakukan kegiatan dalam valuta asing

√

-

UU Perbankan

c.

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan,

√

-

UU Perbankan

seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan

Skripsi




37

d.

Melakukan

kegiatan

penyertaan

modal

√

-

sementara untuk mengatasi akibat kegagalan

UU Perbankan

kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya e.

Wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan

dan

pembiayaan

√

-

berdasarkan

UU Perbankan

prinsip syariah 5.

Menetapkan

ketentuan

mengenai

batas

√

-

maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan jaminan,

prinsip

syariah,

penempatan

UU Perbankan

pemberian

investasi

surat

berhargaatau hal lain yang serupa, yang dapat dilaukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada

perusahaan-perusahaan

dalam

kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan (batas maksimum tidak boleh melebihi 30%) 6.

Menetapkan

ketentuan

mengenai

batas

maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan jaminan,

prinsip

syariah

penempatan

,

√

-

UU Perbankan

pemberian

investasi

surat

berhargaatau hal lain yang serupa, yang dapat dilaukan oleh bank kepada: a. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor ke bank; b. Anggota dewan komisaris; c. Anggota direksi; d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; e. Pejabat bank lainnya; f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya

Skripsi




38

terdapat

kepentingan

dari

pihak-pihak

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e 7.

Untuk

menunjang

pelaksanaan

program

√

-

peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan

koperasi,

usaha

kecil

UU Perbankan

dan

mengengah, Pemerintah bersama BI dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum 8.

Menetapkan ketentuan perihal Usaha BPR

√

-

menyediakan pembiayaan dan penempatan dana

UU Perbankan

berdasarkan prinsip syariah 9.

Setiap

pihak

yang

melakukan

kegiatan

√

-

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan

wajib

terlebih

UU Perbankan

dahulu

memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari pimpinan BI, kecuali apabila kegiatan tersebut diatur pada UU tersendiri 10.

Menentukan persyaratan dan tatacara perizinan

√

-

bank 11.

UU Perbankan

Hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan

√

-

BI apabila:

UU Perbankan

a. Membuka kantor cabang Bank Umum; b. Membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya diluar negeri; c. Membuka kantor cabang BPR 12.

Pembukaan kantor dibawah kantor cabang

√

-

Bank Umum wajib dilaporkan kepada BI 13.

Menentukan ketentuan mengenai pesyaratan

UU Perbankan

√

-

dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum

UU Perbankan

dan BPR 14.

Memberikan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan

√

-

UU Perbankan

dari suatu bank yang berkedudukan diluar

Skripsi




39

negeri (hanya pimpinan BI yang berwenang memberikan izin tersebut) 15.

Menetapkan ketentuan mengenai persyaratan

√

-

pendirian yang wajib dipenuhi pihak - pihak

UU Perbankan

yang mendirikan Bank Umum 16.

Perubahan kepemilikan Bank wajib dilaporkan

√

-

kepada BI 17.

Perbankan

Memberikan izin merger, konsolidasi, dan

√

-

akuisisi (hanya Pimpinan BI yang berwenang) 18.

UU

Melakukan pembinaan dan pengawasan bank

UU Perbankan

√

-

UU Perbankan

19.

Menetapkan ketentuan yang wajib di penuhi

√

-

oleh baank dalam hal:

UU Perbankan

a. Memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, dan lainnya. Serta wajib melakukan kegiatan

usaha

berdasarkan

prinsip

kehati-hatian; b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menumpuh cara yang tidak merugikan bank dan nasabah; c. Menyediakan kemungkinan

informasi timbulnya

risiko

mengenai kerugian

sehubungan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. 20.

Bank wajib memberikan kepada BI segala

√

-

keterangan dan penjelasan mengenai usahanya

UU Perbankan

menurut tatacara yang ditetapkan BI. 21.

Memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank dan berhak memperoleh bantuan

√

-

UU Perbankan

bank dalam hal memperoleh segala kebenaran dari keterangan, dokumen dan penjelasan yang

Skripsi




40

dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. 22.

Melakukan pemeriksaan terhadap baik baik

√

-

secara berkala maupun setiap waktu apabila

UU Perbankan

diperlukan. 23.

Menugaskan akuntan publik untuk dan atas

√

-

nama BI melaksanakan pemeriksaan terhadap

UU Perbankan

Bank. 24.

Menetapkan

persyaratan

dan

tatacara

√

-

pemeriksaan bank 25.

UU Perbankan

Bank wajib menyampaikan kepada Bank

√

-

Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi

UU Perbankan

tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 26.

Bank

wajib

mengumumkan

neraca

dan

√

-

perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk

UU Perbankan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 27.

Menetapkan

pengecualian

dari

ketentuan

√

-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)

UU Perbankan

bagi Bank Perkreditan Rakyat. √

28. a.

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan

-

UU Perbankan

yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar : a. pemegang saham menambah modal; b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank; c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;

Skripsi




41

g. bank menjual sebagian atau seluruh harta d an atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. b. Apabila: a. tindakan sebagaimana diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. c. Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan

RUPS,

Pimpinan

√

-

UU Perbankan

√

-

Bank

UU Perbankan

Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan

penetapan

yang

berisi

pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 29.

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi

kesulitan

Perbankan

√

-

yang

UU Perbankan

membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan BI,Pemerintah setelah berkonsultasi kepada DPR RI dapat membentuk badan khusus yang

bersifat

sementara

dalam

rangka

penyehatan Perbankan. 30.

Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan

√

-

direksi wajib dilaporkan kepada BI. 31.

UU Perbankan

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan BI atas permintaan Menteri Keuangan berwenang

√

-

UU Perbankan

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar

memberikan

memperlihatkan surat-surat

Skripsi

keterangan

bukti-bukti

mengenai

tertulis

keadaan

dan serta

keuangan




42

Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

32.

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah

√

-

diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan

UU Perbankan

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan BI memberikan izin kepada pejabat Badan

Urusan

Piutang

dan

Lelang

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur. 33.

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara

√

-

pidana, Pimpinan BI dapat memberikan izin kepada

polisi,

jaksa,

atau

hakim

UU Perbankan

untuk

memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. 34.

Menetapkan ketentuan mengenai tukar menukar

√

-

informasi antar bank, direksi bank dapat

UU Perbankan

memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. 35.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana BI

√

-

dapat menetapkan sanksi administratif kepada

UU Perbankan

bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU ini, atau Pimpinan BI dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. 36.

menetapkan sanksi administratif kepada Pihak

√

-

Terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya

UU Perbankan

sebagaimana ditentukan dalam UU ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan. 37.

Skripsi

Menilai pihak terafilisasi untuk turut serta


√

-

UU



43

nenpengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau

Perbankan

UUS, baik langsung maupun tidak langsung,

Syariah

antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarga, keluarga komisaris, dan keluarga direksi. 38.

Memberikan izin kepada setiap pihak yang akan

√

-

melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau

Perbankan

UUS. 39.

Syariah

Memberikan izin kepada bank koncensional yang

akan

mengubah

kegiatan

√

-

usahanya

Bank

Umum

UU Perbankan

berdasarkan Pinsip Syariah. 40.

UU

Syariah

Konvensional

yang

akan

√

-

UU

melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Perbankan

Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat

Syariah

Bank dengan izin BI 41.

Memberikan izin pembukaan kantor cabang

√

-

Bank Syariah dan UUS

UU Perbankan Syariah

42.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang,

√

-

wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan

Perbankan

setelah mendapatkan surat penegasan dari BI 43.

Pengangkatan anggota direksi dan komisaris

UU

Syariah √

-

harus mendapatkan persetujuab BI


44.

RUPS Bank Syariah harus menetapkan tugas

√

-

manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan

pertanggungjawaban

UU Perbankan

tahunan,

Syariah

penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan

laba,

dan

hal

lainnya

yang

ditetapkan dalam PBI 45.

Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam PBI

Skripsi


√

-




44

46.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan,

√

-

UU

bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta

Perbankan

pendirian dan kepemilikan Bank Syariah diatur

Syariah

dengan PBI 47.

Besarnya

modal

disetor

minimum

untuk

√

-

mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam PBI


48.

UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah

√

-

tersendiri setelah mendapatkan izin dari BI


49.

Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum

√

-

Syariah diatur dengan PBI


50.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

√

-

Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat

Perbankan

izin dari BI 51.

Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah didalan

√

-

UU wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

BI

UU

dan

ketentuan

UU Perbankan

peraturan

Syariah

perundang-undangan 52.

Menyediakan produk atau melakukan kegiatan

√

-

usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan

Perbankan

Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan BI 53.

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan

UU

Syariah √

-

UU

penghimpunan dana dalam bentuk simpanan

Perbankan

atau investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa

Syariah

izin terlebih dahulu dari BI 54.

Fatwa yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)

√

-

dituangkan dalam PBI


55.

Dalam rangka penyusunan PBI tentang Fatwa, BI membentuk komite Perbankan Syariah

√

-


Skripsi




45

56.

Calon pemegang saham pengendali Bank

√

-

Syariah wajib lulus uji kemampuan dan

Perbankan

kepatutan yang dilakukan oleh BI 57.

Ketentuan

lebih

lanjut

UU

Syariah

mengenai

uji

√

-

kemampuan dan kepatutan diatur dengan PBI


58.

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas,

√

-

UU

kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain

Perbankan

yang menyangkut dewan komisaris dan direksi

Syariah

Bank Syariah dalam anggaran dasar Bank Syariah diatur dengan PBI 59.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk

√

-

memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan

ketentuan

BI

dan

UU Perbankan

peraturan

Syariah

perundangan-undangan lainnya diatur denngan PBI 60.

Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib

√

-

lulus uji kemampuan dan kepatuhan yang

Perbankan

dilakukan oleh BI 61.

Uji

kemampuan

UU

Syariah dan

kepatuhan

terhadap

√

-

UU

komisaris dan direksi yang melanggar integritas

Perbankan

dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh

Syariah

BI 62.

Ketentuan mengenai uji kemampuan dan

√

-

kepatuhan komisaris dan direksi diatur dengan

Perbankan

PBI 63.

UU

Syariah

Pengangkatan pejabat eksekutif oleh direksi

√

-

diatur dengan PBI


64.

Ketentuan

mengenai

pembentukan

Dewan

√

-

Pengawas Syariah diatur dengan PBI


65.

Skripsi

Tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam


√

-

UU



46

Bank Syariah dilakukan sesuai ketentuan PBI

Perbankan

dan peraturan peruundang-undangan 66.

Syariah

Ketentuan mengenai tata kelola Perbankan

√

-

Syariah diatur dengan PBI


67.

Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan

√

-

UU

epada BI laporan keuangan berupa neraca

Perbankan

tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta

Syariah

penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur PBI 68.

Menetapkan maksimum Prinsip

ketentuan penyaluran

Syariah,

mengenai dana

batas

√

-

berdasarkan

pemberian

UU Perbankan

jaminan,

Syariah

penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada: a. nasabah penerima fasilitas; b. perusahaan dalam kelompok yang sama dengan

Bank

Syariah

dan

UUS

yang

bersangkutan; c. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih modal yang disetor Bank Syariah dan keluarga; d. Anggota dewan komisaris dan keluarga; e. Anggota direksi dan keluarga; f. Pejabat bank lainnya; g. Perusahaan

yang

didalamnya

terdapat

kepentingan dari pihak yang bersangkutan 69.

Ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan resiko diatur dengan PBI

Skripsi


√

-

UU Perbankan



47

Syariah 70.

Ketentuan mengenai pembelian agunan diatur

√

-

dengan PBI


71.

Untuk

kepentingan

penyidikan

pidana

√

-

perpajakan, BI atas perintah Menteri Keuangan berwenang

mengeluarkan

perintah

UU Perbankan

tertulis

Syariah

kepada Bank agar memberikan eterangan dan memperlihatkan mengenai

bukti

keadan

tertulis keuangan

serta

surat

Nasabah

Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak 72.

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara

√

-

UU

pidana, pimpinan BI dapat memberikan izin

Perbankan

kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain

Syariah

yang diberi wewenang berdasarkan UU untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan

atau

investasi

tersangka

atau

terdakwa pada Bank 73.

Ketentuan mengenai tukar menukar informasi

√

-

antarbank diatur dalam PBI


74.

Melakukan pembinaan dan pengawasan Bank

√

-

Syariah dan UUS


75.

Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang

√

-

wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS

Perbankan

diatur dengan PBI 76.

Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan

UU

Syariah √

-

UU

segala keterangan dan penjelasan mengenai

Perbankan

usahanya kepada BI menurut tata cara yang

Syariah

ditetapkan dengan PBI 77.

Skripsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan,


√

-

UU



48

BI berwenang:

Perbankan

a. Memeriksa dna mengambil data/dokumen

Syariah

daro setiap tempat yang terkait dengan Bank; b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh terhadap Bank; c. Memerintahkan

Bank

melakukan

pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan 78.

Dapat menugasi kantor akuntan publik atau

√

-

pihak lainnya untuk dan atas nama BI,

Perbankan

melaksanakan pemeriksaan 79.

UU

Syariah

Persyaratan tatacara pemeriksaan diatur dengan

√

-

PBI


80.

Melakukan tindak lanjut proses pengawasan antara lain:

√

-

UU Perbankan

a. Membatasi kewenangan RUPS, komisaris,

Syariah

direksi, dan pemegang saham; b. Meminta

pemegang

saham

menambah

pemegang

saham

mengganti

modal; c. Meminta

anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah; d. Meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran

dana

memperhitungkan

yang kerugian

macet Bank

dan Syariah

dengan modalnya; e. Meminta

Bank

Syyariah

melakukan

penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain; f. Meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang

Skripsi

bersedia

mengambil

alih

seluruh




49

kewajibannya; g. Meminta

Bank

Syariah

menyerahkan

pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Ban Syariah kepada pihak lain; dan/atau h. Meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain 81.

Menyatakan

Bank

Syariah

tidak

dapat

√

-

UU

disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke

Perbankan

LPS untuk diselamatkan atau tidak bisa

Syariah

diselamatkan 82.

Atas permintaan LPS, mencabut izin usaha

√

-

Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut

Perbankan

dilakukan oleh LPS 83.

Syariah

Atas permintaan Bank Syariah, BI dapat

√

-

mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank

Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara

Syariah √

-

pencabutan izin usaha Bank Syariah diatur

UU Perbankan

dengan PBI 85.

UU Perbankan

Syariah menyelesaikan kewajibannya 84.

UU

Syariah

Menetapkan sanksi administratif kepada Bank

√

-

UU

Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris,

Perbankan

anggota Dewan Pengawas Syariah direksi,

Syariah

dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi

dan/atau

tidak

melaksanakan

Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya, serta yang melanggar ketentuan dalam UU Perbankan Syariah 86.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam PBI

√

-


Sumber: UU BI, UU Perbankan, dan UU Perbankan Syariah

Skripsi




50

Selain dalam tabel tersebut, terdapat pula kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam UU KPKPU yakni tentang wewenang Bank Indonesia untuk mengajukan permhohonan pailit kepada bank. Namun dalam hal kewenangan pengaturan dan pengawasan telah berpindah ke Bank Indonesia, bagaimanakah dengan kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit kepada bank ini, apaakah ikut berpindah menjadi kewenangan dari OJK atau kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan dari Bank Indonesia. Hal tersebut yang akan di bahas dalam BAB selanjutnya.

Skripsi



BAB II PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA KE OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Recommend Documents