WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI PENGAWAS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh PAULUS RAMOTAN SIBARANI NIM : 120200513 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016 i Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan pertolonganNya Penulis mampu untuk menjalankan perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini.Skripsi ini berjudul “WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI PENGAWAS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN”.Judul ini diangkat karena ketertarikan Penulis untuk mengetahui bagaimana cakupan wewenang OJK dlam mengawasi program JKN oleh BPJS Kesehatan.Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang banyak membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk semua ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting., S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin, S.H., M.H., D.F.M., sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK Saidin.S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Ibu Windha, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
ii Universitas Sumatera Utara
6. Bapak Prof.Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mengayomi dan telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini. 7. Ibu Tri Murti Lubis S.H M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak membimbing, memberi nasihat dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini. 8. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Kedua orang tua, Basar Sibarani dan Rama Vivera Situmorang, Kakak Vivi dan Yoyo buat doa dan dukungannya selama pengerjaan skripsi 10. Kepada Maria teman dari awal hingga akhir kuliah buat doa dan dukungannya selama masa perkuliahan terutama dalam pengerjaan skripsi . 11. Kepada seluruh anggota UKM KMK UP Hukum USU , teman bertumbuh dalam Kristus, terutama Bang Paul, Deisy , Regina , Reinold , Bintang, terima kasih buat doa dan dukungan kalian . 12. Kepada R5 Rawady , Roni , Roby , William , terima kasih buat hiburan dan canda tawa kalian selama masa perkuliahan, Semoga sukses buat kalian semua . 13. Kepada seluruh anak grup F dan Hukum Ekonomi terutama anak Study Tour Imahmi dan nama lainnya yang tidak bisa satu persatu disebut Medan, 21 April 2016 Penulis
Paulus Ramotan Sibarani
iii Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI PENGAWAS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN Paulus Ramotan Sibarani* Bismar Nasution** Tri Murti Lubis* Kesehatan adalah hak dari setiap orang dan semua warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut program JKN) merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya.Program JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.Dengan adanya program JKN ini, maka diharapkan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera akan tercapai. Program JKN akan menghimpun dana kapitasi dari masyarakat yang tentu saja mempunyai potensi kejahatan keuangan . Untuk itu Undangundang BPJS mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) , Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan OJK sebagai lembaga independen untuk mengawasi program JKN. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Salah satu tujuan didirikannya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.OJK mengawasi BPJS untuk mewujudkan pengelolaan program jaminan sosial yang transparan, berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan masyarakat terutama pada sektor kesehatan keuangan . Dengan adanya pengawasan dari OJK, maka diharapkan pengelolaan keuangan pada BPJS dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari potensi kejahatan keuangan. Namun benturan wewenang antara OJK dan lembaga pengawas lain rawan terjadi sehingga diperlukan koordinasi antar lembaga. Kata Kunci : Wewenang, Otoritas Jasa Keuangan, Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial * Mahasiswa * Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II
iv Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..............................................................................
i
DAFTAR ISI .............................................................................................
iv
ABSTRAKSI.............................................................................................
vii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................
1
B. Perumusan Masalah ..............................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................
7
D. Keaslian Penulisan ................................................................
8
E. Tinjauan Kepustakaan ..........................................................
9
F. Metode Penulisan..................................................................
12
G. Sistematika Penulisan ...........................................................
16
BAB II KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA A. Latar Belakang Pembentukan OJK .......................................
18
B. Status Otoritas Jasa Keuangan ..............................................
27
C. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ................................................................
33
BAB III PENGATURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL A. Latar Belakang Terbentuknya Program Jaminan Kesehatan Nasional ................................................................................
38
B. Tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional .....................
42
v Universitas Sumatera Utara
C. Prinsip Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
48
D. Mekanisme Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional ................................................................................
53
E. Efektifitas Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ................................................................................
59
BAB IV WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN A. Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan
70
B. Ruang Lingkup Pengawasan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan .................................
78
C. Wewenang dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan ....................................................................
84
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ...........................................................................
93
B. Saran .....................................................................................
95
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
96
vi Universitas Sumatera Utara
