BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK, BANK INDONESIA, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN 2.1 Bank 2.1.1 Pengertian Bank Pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal ini penyaluran dana kepada masyarakat, tidak dapat dikesampingkan lagi peranan lembaga perbankan. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Kemajuan negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.1 Berkaitan dengan pengertian bank, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa : “Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik negara, badan-badan usaha swasta, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.
1
H Melayu S. P. Hasibuan, 2011, Dasar-Dasar Perbankan, Cet.IX, Bumi Askara, Jakarta,
h.1.
26
27
Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to te other, eventhough they should supply the new money ( bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang kertas atau logam).2 Menurut Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan, Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.3 Menurut O.P Simorangkir, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alatalat pembayaran berupa uang giral.4 Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank sangat berperan penting untuk mendorong perekonomian suatu bangsa karena bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan 2
Ibid, h. 2. H Melayu S. P. Hasibuan, loc.cit. 4 Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Perbankan, Cet.II, CV. Mandar Maju, Bandung, h.1. 3
28
hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran.5
1.1.2
Jenis-Jenis Bank
Keberadaan Bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Bank merupakan sistem keuangan dari suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis kelembagan bank ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan menurut fungsinya, jenis bank dapat dibedakan atas:
5
H Melayu S. P. Hasibuan, op.cit, h.3.
29
a. Bank Umum, adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank menurut kegiatan usaha, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas:6 a. Bank Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. -
Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
-
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b. Bank Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. -
Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
-
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 6
Gazali, Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, h.151.
30
Jenis bank berdasarkan kepemilikkannya, dapat dibedakan atas:7 a. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah. b. Bank Milik Swasta -
Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia
-
Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan.
c. Bank Campuran, artinya bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Bank dilihat dari segi operasionalnya dibedakan menjadi:8 a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. b. Bank Nondevisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. 7
H. Malayu S.P. Hasibuan, op.cit, h.27. Ibid, h.26.
8
31
1.1.3
Fungsi dan Tujuan Bank Di Indonesia, bank memiliki fungsi yaitu sebagai agen pembangunan.
Bank sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Fungsi perbankan dapat dilihat dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: “Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” Dari ketentuan ini, fungsi bank sebagai peraturan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dalam hal ini penghimpun dana masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana pada bank merupakan modal utama bank. Selain sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat, bank juga berfungsi sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak. Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan paling penting adalah Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas. Tugas Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Fungsi Bank Sentral di negara manapun selalu memegang peranan yang sangat
32
penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di negaranya, begitu pula dengan tugas Bank Sentral di Indonesia yang diemban oleh Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah, dunia keuangan dan perbankan.9 Dan adapun tujuan dari bank untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.10
1.2 Bank Indonesia 1.2.1
Pengertian Dan Fungsi Bank Indonesia
Pengertian mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-Undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.11 Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa Bank Indonesia merupakan Bank Sentral, yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu 9
Kasmir, 2013, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.235. 10 H. Melayu S.P Hasibuan, op.cit, h.3. 11 Bank Indonesia, 2016, “Tentang Bank Indonesia”, http://www.bi.go.id/id/tentangbi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx, diakses tanggal 27 Juli 2016.
33
negara, merumuskan sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia tugas Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia.12
1.2.2
Tujuan dan Kewenangan Bank Indonesia
Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksud untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.13 Secara garis besar ada tiga tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah:14
12
Kasmir, 2014, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 156. 13 Bank Indonesia, 2016, “Tentang Bank Indonesia”, http://www.bi.go.id/id/tentangbi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx, diakses tanggal 27 Juli 2016. 14
Kasmir, op.cit, h.159.
34
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang: a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbata pada: -
Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas
-
Penetapan tingkat diskonto
-
Penetapan cadangan wajib minimum
-
Pengaturan kredit pembayaran
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pemabayaran Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang: a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan atas izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. b. Mewajibkan
penyelenggaraan
jasa
sistem
pembayaran
untuk
menyampaikan laporan tentang kegiatannya. c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. d. Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
35
1.3 Otoritas Jasa Keuangan 1.3.1
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu.15 Secara yuridis, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dirumuskan bahwa : “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola bagi lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.16 Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintahan, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi
15
Sentosa Sembiring, op.cit, h.79. Hermansyah, op.cit, h.217.
16
36
bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Pengaturan dan pengawasan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi untuk menciptakan suatu transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, serta menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.
1.3.2
Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan
Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada 3 hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Krisis pada tahun 1997-1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang kacau karena krisis tersebut mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami masalah sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan
37
lembaga dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.17 Pada prinsipnya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan secara garis besar didasarkan pada tiga landasan, yaitu:18 1. Landasan Filosofis Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. 2. Landasan Yuridis a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang 3. Landasan Sosiologis a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidan teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara subsector keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsector keuangan menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. 17
Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, h47. 18 Kasmir, op.cit, h.325.
38
c. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan dan pengawasan
sektor perbankan yang
semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan.19 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Artinya dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar, sehingga tidak merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahan tersebut. Pada 18 Oktober 2013, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menandatangani Naskah Keputusan Bersama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang “Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan”. Keputusan Bersama ini merupakan landasan untuk lebih memperlancar dan mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kedua lembaga sehubungan dengan akan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013.
19
H.Zainal Asikin, op.cit, h.50.
39
Keputusan
Bersama
ini
menjadi
sangat
relevan
terutama
saat
perekonomian Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari ketidakpastikan perekonomian global seperti saat ini. Melalui kerjasama yang baik dan koordinasi yang optimal antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, berbagai langkah baik yang bersifat antisipatif maupun korektif dapat dilakukan secara sistematis dan terkoordinir dalam menjaga ketahanan dan kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh
keseimbangan
yang
tepat
terkait
bauran
kebijakan
antara
makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Secara umum ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi cakupan dari Naskah Keputusan Bersama ini:20 1. Pertama, yakni terkait dengan kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas kedua institusi. Bentuk kerjasama dan koordinasi yang akan dilakukan antara lain mencakup penyusunan dan penerbitan kebijakan/peraturan di bidang pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial di industri keuangan khususnya perbankan, pertukaran informasi hasil pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan macro-surveillance, penyusunan kajian dan penelitian bersama, koordinasi dalam menetapkan stance Indonesia atas isuisu fora internasional, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. 2. Kedua, terkait dengan pertukaran data dan informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan lembaga jasa keuangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Cakupan kerjasama ini diperlukan 20
Bank Indonesia, 2013, “Keputusan Bersama Antara Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia”, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_153913_dkom.aspx, diakses tanggal 6 Agustus 2016.
40
untuk memudahkan kedua lembaga dalam melakukan akses menyeluruh terhadap data dan informasi disertai dengan koordinasi sistem pelaporan yang diperoleh dari lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank. 3. Ketiga adalah terkait dengan penyediaan/penggunaan aset dan kekayaan Bank Indonesia. 4. Keempat, penyediaan/penggunaan sumber daya manusia yang akan ditugaskan untuk membantu Otoritas Jasa Keuangan. Dukungan dari Bank Indonesia baik dalam bentuk penyediaan/penggunaan aset maupun sumber daya manusia ini sangat diperlukan, terutama dalam masa transisi pengalihan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan agar sistem keuangan dapat tetap berjalan normal. Lembaga keuangan yang memegang kepercayaan dari dana yang dititipkan masyarakat harus dijaga. Tujuannya jangan sampai merugikan masyarakat sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan. Di samping masyarakat, pemerintah juga mengalami kerugian karena tidak mampu melindungi masyarakatnya. Dan yang paling merugi sebenarnya adalah perusahaan itu sendiri, karena telah melakukan praktik-praktik yang tidak terpuji akhirnya tidak dipercaya masyarakat. Lebih dari itu dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan maka praktik-praktik penipuan atau kejahatan di bidang keuangan dapat diminimalkan atau dihilangkan. Oleh karena itu, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sangat penting.21
21
Ibid.
41
1.3.3
Kewenangan dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
Setiap lembaga yang didirikan tentu telah memiliki kewenangan dan tujuan yang ingin dicapai. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan dan tujuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan utama Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yaitu:22 a. b. c. d. e. f. g. h.
Perbankan; Pasar Modal Asuransi; Dana Pensiun; Lembaga Pembiayaan; Pegadaian; Lembaga Pinjaman; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan : 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, 3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
22
Kasmir, op.cit, h322.
