BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN LIKUIDASI BANK. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN LIKUIDASI BANK 2.1 Bank Secara Umum 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Bank Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.53 Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.54 Di Indonesia pengertian atau definisi bank diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan yang dimaksud : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan

pengertian

diatas

bank

dapat

berfungsi

sebagai

“Financial

53

Adrian Sutedi, 2007, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika,Jakarta, hal. 1 54

Zulkarnian Sitompul,2002, Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia,FHUI ,Jakarta, hal. 2

40

Intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. “Kata bank berasal dari bahasa Italy ‘banca’ yang berarti ‘bence’ yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.”55 Pengertian Bank Menurut Prof G. M. Verryn Stuart, sebagaimana dikutip dari buku “Bank Politik “mengatakan Bank adalah: “suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alatalat penukar baru berupa uang giral”.56 Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pengertian Bank adalah “Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dengan memanfaatkan dana-dana dari sumber 55

A. Abdurrahman,1993, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita,Jakarta, hal. 80. 56

Thomas Suyatno, dkk,1997, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 8

41

manapun, baik dari pihak Ketiga maupun dari modal para pemilik bank sendiri untuk membangun kesejahteraan rakyat pada khususnya dan Negara pada umumnya sesuai dengan kebijaksanaan ekonomi dan moneter yang digariskan oleh pemerintah”. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (Banking Law) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugaspetugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut57. 2.1.2 Fungsi dan jenis usaha Bank Dengan demikian, perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia:58 1. Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. 57

Munir Fuady ,1999, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998 Buku Kesatu,PT Citra Aditya Bakti,Bandung, hal. 14 58

Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 61-62

42

2. Penghimpunan

dan

penyaluran

dana

masyarakat

tersebut

bertujuan

menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara yakni: a.

menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of development).

b.

dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni: - meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. - meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi

segolongan

pertumbuhan

ekonomi

orang seluruh

atau

perseorangan;

rakyat

Indonesia,

melainkan termasuk

pertumbuhan ekonomi yang diserasikan. - meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. - meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja.

43

3. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan cara: a. efisien, sehat, wajar, dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia. menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif. 4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Secara lebih spesifik, fungsi bank dapat sebagai berikut:59 1. Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsure kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur 59

Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat,Jakarta, hal. 6

44

tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 2. Agent of Development Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 3. Agent of Services Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasajasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman

45

uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary institution saja. Fungsi perbankan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, perbankan Indonesia harus selalu mengacu pada tujuan perbankan tersebut. Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.60 Selain itu, tujuan perbankan dinyatakan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.61 Dalam ekonomi modern, bank dan lembaga keuangan lainnya mempunyai peranan yang amat penting dalam proses transfer dana yang diperlukan oleh unit-unit produksi dalam sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat untuk ekspansi. sebagian besar peminjaman bank diarahkan ke arah meningkatkaan manajemen ekonomi, kebijakan, dan institusi dalam wujud penyesuaian yang 60

Pasal 3 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) 61

Ibid, pasal 4

46

meminjamkan. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam buku berjudul “the world Bank and agenda 21”yang menyatakan : “much of the bank's lending is directed toward improved economic management, policies, and institutions in the form of adjustment lending”. 62 Mengenai asas bank, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu terdapat asas kepercayaan (Fiduciary Principle) yang menyatakan bahwa bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, asas kerahasiaan (Confidential Principle) yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan, dan asas kehati-hatian (Prudential Principle) yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya 63 Undang-undang Perbankan mengatur bahwa kelembagaan bank dibedakan dengan tatanan struktur yang lebih sederhana, yaitu menurut jenisnya. Pembagian 62

The Internasional Bank for Reconstruction and Development/The world Bank, 2002, “the world Bank and Agenda 21 a Draft Discussion Paper, Washington, DC, USA. Hal. 8 63

Rachmadi Usman, Op.Cit Hal. 16-18

47

jenis bank menurut UU Perbankan tersebut hanya berdasarkan pada segi fungsi bank, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.64 Jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 65 (1) Kegiatan Bank Umum Kegiatan Bank Umum di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah meliputi: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b) Memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang baik surat pengakuan utang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat

64

Muhammad Djumhana, Op. Cit., hal. 86

65

Hermansyah, 2005,Op Cit. hal. 20

48

pengakuan utang yang berjangka pendek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 100 sampai 229 adalah yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), yaitu promes dan wesel. Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit. c) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya atas surat-surat wesel, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, syarat pengakuan utang, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. d) Memindahkan uang, meminjamkan dana dan menerima pembayaran. e) Kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan lainnya.66 (2) Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat di dalam Pasal 13 Undang-undang Perbankan yang telah diubah meliputi: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, atau yang dipersamakan dengan itu. b) Memberikan kredit. c) Menyediakan pembiayaan dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito atau tabungan pada bank 66

Kasmir, Op Cit . hal. 62-64.

49

lain. KUH Perdata. Menurut hukum benda hak tagih merupakan benda bergerak tak bertubuh dan sebenarnya dapat dijaminkan dalam bentuk gadai menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1153 KUH Perdata.67 Baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Adapun bank konvensional yakni bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsipprinsip konvensional yang menggunakan dua metode, yakni 68: 1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based. 2.1.3 Kewajiban Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak dari kepercayaan para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari

67

Indrawati Soewarso. 2002. Aspek Hukum Jaminan Kredit. Institut Bankir Indonesia : Jakarta.hal. 100 68

Martono, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonosia, Yogyakarta, hal. 30

50

eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.69 Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat sehingga usaha untuk menggerakkan perekonomian nasional dapat berjalan lancar. Menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Perbankan dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-hatian, dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhatihati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di Bidang Perbankan berdasarkan Profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 diatas. Dapat ditemukan pasal lain di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehatihatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat 2 mengemukakan bahwa :

69

Adrian Sutedi, Op. Cit , hal. 1

51

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal,kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” Berdasarkan ketentuaan pasal 29 Ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tingi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor.selengkapnya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa : Pasal 29 ayat (3) “Dalam memberukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.” 52

Ketentuan pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) diatas tentu berhubungan erat dengan ketentuan pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya, adapaun ketentuan tersebut menyatakan bahwa : Pasal 29 ayat (4) : “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank” Didalam menjalankan roda perbankan maka bank diwajibkan untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan yaitu dengan mengikutsertakan para nasabah dalam program asuransi perbankan seperti Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga hal tersebut sedikit tidaknya dapat memberikan rasa aman bagi setiap nasabah yang akan menitipkan uangnya di bank. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 37 ayat(B) disebutkan bahwa :

Pasal 37 B 1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. 2.

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia. 53

4.

Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.4 Pengertian Nasabah Penyimpan Nasabah adalah pihak yang mengunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, keduanya melakukan kegiatan penghimpunan dana.70 Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undangundang yang berlaku” Dana nasabah bank adalah segala bentuk simpanan nasabah bank yang dipercakan kepada bank berdasarkan sistem perjanjian. Dana dapat berupa simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditari dengan cek. 70

Muhammad Djumhana,Op.Cit, Hal 291

54

Nasabah penyimpan dana (kreditur) yaitu sebagai giran, deposan, penabung ataupun pembeli surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Bank selaku penerima dana nasabah sebagai simpanan dikelola oleh bank yaitu menggunakannya untuk ditanamkan

sebagai

aktiva

produktif

tanpa

mengurangi

kewajiban

untuk

menyediakan dana yang sewaktuwaktu atau pada tanggal jatuh temponya penarikan dana oleh nasabah yang bersangkutan. Penyediaan dana tersebut merupakan penanaman dalam alat likuid, yaitu kas, giro pada bank Indonesia ataupun bank lain.

2.1.5 Perlindungan Hukum Nasabah Dalam kerangka berpikir yuridis, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hak-hak nasabah. Perlindungan ini diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada pihak yang melanggar hak tersebut yakni bank dan pihak ketiga. Dalam kacamata hukum positif perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah seharusnya diatur dalam undang-undang. Perlidungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu: 1. Perlindungan Tidak Langsung Adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang ditimbulkan dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hak ini adalah suatu upaya atau tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh pihak bank bersangkutan seperti: 55

a. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya serta tetap konsisten dan tunduk terhadap peraturan yang telah ada dan memiliki itikad baik. b. Penetapan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian dari nasabah pada bank yang bersangkutan. c. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba-rugi yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kesehatan bank tersebut d. Melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing. 2. Perlindungan langsung Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Mengenai perlindungan secara langsung dapat dikemukakan dalam 2 hal yaitu : -

Hak Preferan nasabah penyimpan dana

Hak preferan adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia,nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, 56

dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban. -

Lembaga asuransi deposito

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan Negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi

gangguan-gangguan

terhadap

perekonomian

nasional

yang

disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Perbankan.71 Menurut sistem perbankkan Indonesia, Perlindungan terhadap Nasabah Penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni : b.

Perlindungan secara Implisit (Implicit depsit Protection), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui: -

Peraturan perundang-undangan dibidang Perbankan (UU No.7 taham 1992) sebagaimana diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998;

-

Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

-

Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankkan pada umumnya.

-

Memelihara tingkat kesehatan bank;

-

Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian;

71

Hermansyah.Op. Cit.Hal. 154

57

c.

-

Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;

-

Menyediakan informasi resiko pada nasabah,72 Perlindungan secara Eksplisit (Explicit Deposit Protection), yaitu perlindungan diperoleh

melalui

pembentukan

lembaga

yang

menjamin

simpanan

masyarakat. Pengertian perlindungan secara Implisit adalah, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.73 Undang-Undang Perbankan, telah mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit dan eksplisit. Dalam undang-undang Perbankan tersebut, pada dasarnya perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindugan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tetap tangguh dalam persaingan dunia perbankan yang semakin ketat dewasa ini, hanyalah bank yang mampu menjaga kesehatannya dengan baik. Suatu

72

Marulak Pardede, Op. Cit, hal.133-134.

73

Hermansyah (2), Makalah Tinajaun Yuridis Nasabah Penyimpanan Dana Terhadap Bank Yang Dilikuidasi, (http//www.google.co.id-USU digital library). hal. 5, diakses tanggal 17 Maret 2011

58

bank tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dan bank yang sehat dengan sendirinya mendukung terbentuknya sistem perbankan yang sehat. Apabila bank tidak mampu lagi mempertahankan tingkat kesehatannya dan harus dilikuidasi maka disini peranan Lembaga Penjamin Simpanan, sebagai pelindung bagi nasabah penyimpan dana untuk mendapatkan hak-haknya yang telah dipercayakan kepada Bank.

2.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2.2.1 Pengertian, Fungsi Dan Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Landasan Hukum BPR adalah Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang

No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam

Undang-Undang Perbankan tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. 1 Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR •

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

•

Memberikan kredit; 59

•

Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.74

2 Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR •

Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

•

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia);

•

Melakukan penyertaan modal;

•

Melakukan usaha perasuransian;

•

Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada butir 1.75 Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan BPR

dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin (right to license), kewenangan untuk mengatur (right to regulate), kewenangan untuk mengawasi (right to control) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction). Pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi BPR sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pedesaan. 74

Pasal 13 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) 75

Ibid Pasal 14

60

Dengan demikian pengaturan dan pengawasan BPR yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional BPR namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

2.2.2 Keberadaan BPR Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. Sesuai dengan Pasal 23 UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Pemberian izin untuk mendirikan BPR melalui dua tahapan: a) Kesatu, yakni tahap persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. b) Tahapan kedua berupa pemberian izin usaha., yakni izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. Dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat diperlukan adanya izin prinsip dan izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Permohonan izin prinsip untuk Bank 61

perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta melampirkan :76 a) Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. b) Data kepemilikan berupa : daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan Terbatas/ Perusahaan-perusahaan daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. c) Daftar susunan dewan komisaris dan Direksi d) Rencana dan susunan organisasi e) Rencana kerja untuk tahun pertama, yang memuat : hasil penelaahan mengenai peluang pasar, dan potensi ekonomi; rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran danan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut; rencana kebutuhan pegawai; dan proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi. f) Bukti pelunasan modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dalam bentuk fotocopy bilyet Deposito pada bank umum di Indonesia dan atas nama Direksi

76

Hermansyah, 2009, Op.Cit. hal 36

62

Bank Indonesia c.q.salah seorang calon pemilik Bank perkreditan Rakyat yang bersangkutan g) Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan /atau pihak lain di Indonesia atau tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum. Hal-hal yang diuraikan diatas merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon dalam rangka permohonannya untuk memperoleh izin prinsip, dan Bank Indonesia berkewajiban untuk menangani permohonan tersebut apabila kelangkapan persyaratan dari pemohon telah dipenuhi. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dituntut harus memberikan pernyataan atas permohonan persetujuan prinsip tersebut baik disetujui maupun ditolak.77 Sedangkan untuk memperoleh izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka permohonan yang diajukan oleh si pemohon harus memenuhi persyaratan

77

Ibid, hal. 37

63

sebagaimaana diatur dalam pasal 9 surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat yaitu :78 1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 2. Data kepemilikan berupa : Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan Terbatas/ Perusahaan-perusahaan daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. 3. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia. 5. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk fotokopi Bilyet deposito. 6. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa : daftar aktifa tetap dan inventaris; bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kontor; foto gedung kantor dan tata

78

Ibid

64

letak ruangan; contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasionaal bank; Nomor Wajib Pajk dan Tanda Daftar Perusahaan. 7. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. 8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) bank lain atau sebagai anggota Direksi pada Bank Umum. 9. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota Direksi sabagai anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif lainnya pada lembaga perbankan, perusahaan,atau lembaga lain. 10. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menjadi direksi selama sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun sejak Bank Perkreditan Rakyat beroprasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bank Indonesia.

65

11. Surat Pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami istri, juga dengan Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anank, dan suami istri. Hal-hal yang diuraikan diatas merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon dalam rangka pengajuan permohonan izin usaha bank, dan Bank Indonesia berkewajiban untuk segera menangani permohonan tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan permohonan izin usaha tersebut, maka bank Indonesia selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterimanya secara lengkap dituntut memberikan pernyataan disetujui atau ditolak. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia terlebih dahulu akan melakukan penelitian : atas kelengkapan dan kebenaran dokumen serta wawancara dengan pemilik; anggota Dewan Komisaris dan direksi dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan, namun bila tidak ada penggantian, maka tidak diperlukan wawancara lagi.79 Dengan dikeluarkannya izin usaha oleh Bank Indonesia, maka Bank yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 60(enam 79

Ibid, hal. 39

66

puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu tersebut lewat namun bank belum melakukan kegiatan usahanya, maka Direksi Bank Indonesia akan membatalkan izin yang telah dikeluarkannya.80 Ketentuan

khusus

untuk

Bank

Perkreditan

Rakyat

yang

akan

beroperasi dengan sistem bagi hasil permohonan prinsip harus melampirkan rancangan anggaran dasar dan rencana kerja yang secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Sementara itu untuk mendapatkan izin usaha, pemohon wajib melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, susunan organisasi berikut sistem, dan prosedur kerja, bukti pelunasan kekurangan modal disetor, dan bukti kepemilikan penguasaan atas gedung kantor.Persetujuan atas permohonan itu harus mendapat Izin dari Pimpinan Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diterima secara lengkap. BPR dapat didirikan di ibukota kabupaten, atau kotamadya sepanjang di tempat tersebut belum terdapat BPR. Pendirian kantor cabang BPR, dapat diajukan ke Pimpinan Bank Indonesia.

80

Ibid

67

2.2.3 Bentuk Hukum BPR Bentuk hukum bank haruslah jelas karena berkaitan dengan status kekayaan, pengesahan pendirian, pengurus yang berwenang mewakili bank serta pengelolaan dari bank tersebut. Bentuk hukum bank tidak terbatas pada bentuk perseroan terbatas saja, namun juga dimungkinkan bentuk hukum lainnya. Bentuk hukum bank sebagaimana terdapat dalam UU Perbankan 1992 mengalami perubahan dengan berubahnya pengaturan perbankan dalam UU Perbankan 1998. Dalam pasal 21 UU Perbankan dinyatakan bahwa bentuk hukum bank Perkreditan Rakyat terdiri atas: 2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari : a. Perusahaan Daerah ; b. Koperasi ; c. Perseroan Terbatas ; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. a. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Kata ’perseroan’ menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata ’terbatas’ menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.81Perseroan terbatas dapat dibedakan berdasar besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya menjadi PT Tertutup maupun PT Terbuka. Begitu pula dengan Bank yang berbentuk PT dapat berbentuk PT Tertutup maupun PT Terbuka.

81

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja,2003, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Cet. 3, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1

68

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan mengenai perseroan terbatas terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) menyebutkan bahwa, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berbeda halnya dengan KUHD yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam UUPT dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai ’manusia’. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut sebagai legal entity. Oleh karena itu, maka disebut ’artificial person’ atau manusia buatan, atau ’person in law’ atau ’legal person/rechtpersoon’.82 Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah ’separate legal personality’ yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Hal ini dengan sebutan Corporate Personality,

82

I.G. Rai Widjaya, 2007, Hukum Perusahaan, Cet. 7, Kesaint Blanc,Jakarta, hal. 127

69

yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya.83 Dari pengertian perseroan terbatas tersebut, maka konsekuensinya:84 1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan melakukan beberapa hal sebagai berikut:85 a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. b. langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. c. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. d. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. 2. Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Artinya, perseroan yang bergerak di bidang perbankan maksud dan tujuannya harus sesuai, baik dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Perbankan maupun undang-undang perubahannya. Dengan demikian, apabila suatu perseroan terbatas 83

Ibid., hal. 131

84

Muhammad Djumhana, Op. Cit., hal. 185

85

Pasal 3 ayat 2, Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

70

akan bergerak di bidang usaha perbankan, harus menjalankan kegiatannya sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya.86 Organorgan tersebut, yakni sebagai berikut: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar.87

86

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal. 77

87

Ibid., hal. 78

71

2. Direksi Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum sehingga adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Direksi PT bertindak mewakili PT sebagai badan hukum.88 Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.89 Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Namun, khusus untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.90 Oleh karena itu, untuk bank berbentuk perseroan terbatas yang merupakan penghimpun dan pengelola dana masyarakat wajib memiliki 2 (dua) orang anggota direksi.

88

Nindyo Pramono, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 5 No. 3 (Desember 2007), hal. 15 89

Ibid., hal. 97

90

Pasal 92 ayat 3 dan4 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007,

.

72

3. Komisaris Undang-undang Perseroan Terbatas menugaskan komisaris untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi perseroan. Pada umumnya, dalam praktek kegiatan perseroan, komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakantindakan tertentu yang akan dilakukan oleh direksi perseroan, termasuk untuk menyetujui Laporan Tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam RUPS Tahunan perseroan. Selain itu, membuka kemungkinan bagi komisaris untuk dalam hal-hal tertentu untuk bertindak mewakili perseroan dan bertindak untuk dan atas nama perseroan.91 b. Bentuk hukum Koperasi Koperasi merupakan badan hukum. Subjek hukum yang telah mempunyai status sebagai suatu badan hukum, cakap untuk memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan; sehingga baik pendiri maupun pengurus dari badan hukum tersebut statusnya hanya merupakan salah satu organ dari badan hukum tersebut. Semua aktivitas yang dilakukan oleh para pengurus atas nama badan hukum tersebut merupakan tanggung jawab dari badan hukum yang bersangkutan.92 Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh

91

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal. 123

92

R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma,2002, Hukum Koperasi Indonesia, Cet. 2, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hal. 1

73

pemerintah.93 Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dengan demikian, anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi tersebut. Usaha yang dilakukan koperasi selain dikaitkan langsung

dengan

kepentingan

anggota

untuk

meningkatkan

usaha

dan

kesejahteraannya, juga dapat menjalankan kegiatan usaha lain termasuk dalam kegiatan perbankan sehingga koperasi mampu berperan di segala bidang kehidupan ekonomi. Dalam hal kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi ini pun tujuan utamanya, yaitu tetap menyejahterakan anggotanya sekaligus menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.94

93

Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, Kencana, Jakarta, hal. 77 94

Muhammad Djumhana,Op.Cit , hal.188

74

c. Bentuk hukum Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang mempunyai sifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Ketiga sifat tersebut untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat sepanjang tidak termasuk dalam bidang usaha yang diselenggarakan Pemerintah Pusat. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, menyatakan bahwa: “ Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undangundang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undangundang” 2.3 Likuidasi Bank 2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Dalam Kamus besar Black’s Law Dictionary, disebutkan pengertian “Liquidation”: 1. the act of determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as a debt or damages) that before was uncertain. 75

2.

the act of settling a debt by payment or other satisfaction.

3.

the act or process of converting assets into cash, especially to settledebts.”95 Pengertian Likuidasi menurut Para Sarjana adalan sebagai berikut :

-

Menurut Asikin, "likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum".96

-

Menurut Racmadi Usman, “Pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (outbinding) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (verifying) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.”97

-

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, “Likuidasi ialah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau asset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva) suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan.”98. Bahwa apabila melihat berbagai pengertian mengenai likuidasi sebagaimana

telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa likuidasi merupakan suatu proses

95

Bryan A. Garner, Op. Cit., hal. 950

96

Zainal Azikin,1997, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, PT Persada, Jakarta. hal 79 97

Raja Grafindo

Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 167

98

Sutan Remy Sjahdeini, Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana, tanpa tahun, hal. 1

76

yang diawali dengan pencabutan izin usaha dari suatu perusahaan atau bank, dilanjutkan dengan pernyataan pembubaran (outbinding) yang selanjutnya diikuti dengan tindakan penyelesaian atau pemberesan (vereffening) seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tampak bahwa likuidasi mencakup lembaga pembubaran dan pemberesan. Tindakan penyelesaian atau pemberesan ini meliputi penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang di antara pemilik perusahaan atau bank. Pembubaran ini tidak berarti bahwa keberadaan perusahaan atau bank tersebut berakhir. Eksistensi perusahaan atau bank tersebut secara yuridis masih ada tetapi dalam status likuidasi. Hak dan kewajiban yang dimiliki bersifat terbatas yakni khusus untuk membereskan hak dan kewajiban terhadap para kreditur. Dalam hukum Anglo Saxon, pembubaran perseroan mengacu kepada dissolution. Sedangkan likuidasi mengacu kepada winding up atau liquidation. Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2008

tentang

Likuidasi

Bank,

“Likuidasi

Bank

adalah

tindakan

penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.” Di dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Pasal 56 tidak secara tegas dipergunakan istilah “likuidasi” untuk berakhirnya suatu perusahaan, tetapi dipergunakan istilah “pembubaran” dan “pemberesan”. Dalam Burgerlijke 77

Wetboek (BW) Belanda Pasal 19 dipergunakan istilah Outbinding (pembubaran) dan Verifying (pemberesan). Sedangkan dalam sistem hukum common law dipergunakan istilah “winding up” di samping “liquidation”99 Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum. Adapun alasan-alasan pembubaran suatu perusahaan adalah100: 1. Jika Perseroan Terbatas (PT) telah melanggar kepentingan umum sehingga PT itu dibubarkan oleh menteri Kehakiman (Pasal 37 KUHD) 2. Jika Perseroan Terbatas (PT) itu telah menyimpang dari Anggaran Dasarnya AD) sehingga dibubarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat dan saran dari Mahkamah Agung (Pasal 37 Alenia 4) 3. Jangka Waktu Perseroan Terbatas telah berakhir (Pasal 46 KUHD) 4. Jika Perseroan Terbatas telah menderita kerugian 75% dari jumlah modal yang ditetapkan (Pasal 37 KUHD) 5. Telah adanya keadaan Insolvensi sebagaimana yang dimagsud dalam Pasal 168 ayat 1 Peraturan Kepailitan 6. Berdasarkan kehendak dari Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 56 KUHD)

99

Zainal Asikin, Op.Cit, hal 79

100

Ibid hal 79

78

Ada beberapa pengertian likuidasi yang dapat dikemukakan yaitu: a) Kamus Besar Bahasa Indonesia “Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero)”. b) Kamus Hukum Ekonomi Elips “Liquidation adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau uang antara para pemegang saham”. c) Kamus Perbankan “Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemilik”101 . Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memberikan perumusan untuk istilah “likuidasi” yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat(3) Namun, jika diteliti secara cermat ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang diubah tersebut, maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (outbinding) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan

101

Riduan Tobing, Nikholaus-Fanuel, 2003, Kamus Istilah Perbankan, PT. Atalya Rilemi Sudeco,Jakarta, hal. 124

79

(verifying) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut102 Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas istilah likuidasi diartikan bahwa "Dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi". Dalam ketentuan PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, ada tercantum mengenai pengertian Likuidasi Bank yaitu sesuai dengan pasal 1 ayat 4 menyebutkan “Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank” Setelah melihat hal-hal tersebut diatas, maka pengertian likuidasi adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban suatu badan hukum akibat dari pembubaran badan hukum yang bersangkutan. Istilah likuidasi tersebut sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi diambil (diadopsi) dari sistem anglo saxon. Untuk likuidasi bank berlaku ketentuan yang berlaku bagi badan hukum secara umum, yakni Pasal 56 KUHD dan Peraturan Kepailitan. Prosedur pembubaran dan pemberesan bank mengikuti ketentuan dalam pasal 56 KUHD yang berbunyi: 102

Rachmadi Usman, 2003, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, hal 167

80

"Tiap-tiap perseroan yang dibubarkan harus dibereskan oleh para pengurusnya, kecuali dalam akte telah diatur suatu cara pemberesan yang lain." Hal tersebut pada umumnya dirumuskan dalam anggaran dasar bank dengan memuat pasal mengenai likuidasi. Sebagai contoh dari perumusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut : "Bilamana perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir atau karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena perseroan dipailitkan setelah “insolvent” atau karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 47 KUHD, maka likuidasi dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan lain. 2.3.2

Syarat Bank Untuk Dilikuidasi Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan di Indonesia hanya

dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina yang mengadakan pengamatan gerak dan kegiatan Bank. Banyak bank-bank baru yang saat ini bermunculan. Sayangnya bank-bank yang baru tersebut belum dapat menyesuaikan gaya manajemen, strategi dan perkembangan . yang ada, termasuk mentaati ketentuan-ketentuan yang digariskan 81

Bank Sentral. Jika ada yang melanggar, tentu akan mendapat peringatan dari Bank Indonesia. Jika tetap melanggar maka bank tersebut dapat dilikuidasi. Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya akan mendapat pengawasan khusus dari Bank Indonesia. Adapun kriteria suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dapat dilihat pada penjelasan pasal 37 ayat 1 UU Perbankan. Berdasar penjelasan pasal 37 ini, keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia yaitu apabila Rasio KPMM kurang dari 4% dan atau Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%. 103 Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan maksimal selama 6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penetapan status BPR dalam pengawasan khusus dari BI dan tidak dapat diperpanjang. BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pengawasan khusus wajib memperbaiki

103

Hasil Wawancara dengan Bapak. Yogie.H.SE, Jabatan Pengawas Bank Pertama, Kantor Bank Indonesia Cabang Denpasar, tanggal 13 Mei 2011

82

kondisi keuangan sehingga rasio KPMM meningkat paling sedikit 25% dari selisih untuk mencapai Rasio KPMM sebesar 4 % dan Rasio KPPM lebih besar dari 0%. Apabila BPR tidak dapat memenuhi kondisi tersebut, maka BPR dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dan Bank Indonesia akan mengumumkan larangan dimaksud kepada masyarakat. Bank yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak bisa lagi dibantu oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dapat dicabut izin usahanya dan dapat dilikuidasi104 UU Perbankan mengatur mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usaha dan/atau tindakan likuidasi. Langkah-langkah ini dilakukan dalam rangka mempertahankan menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah yang dimaksud berdasarkan pasal 37 ayat 1 UU Perbankan yakni sebagai berikut : 1. Pemegang saham menambah modal 2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank 3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya 4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain

104

Ibid

83

5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban 6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain 7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk ) yang berkaitan dan memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Faktor CAMELS tersebut yakni sebagai berikut:105 1. Aspek Permodalan (Capital) Penilaian pertama adalah aspek permodalan, dimana aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu perbandingan antara Modal dengan Aktiva Terimbang Menurut Resiko.

105

Kartika Sari, “Kompilasi Lembaga Keuangan Perbankan,” , Diakses 20 April 2011

84

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif (Asset Quality) Aktiva produktif atau productive assets atau sering disebut dengan earning assets adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Empat macam jenis aktiva produktif tersebut yaitu kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan dana pada pihak lain, dan penyertaan. 3. Aspek Kualitas Manajemen (Management) Untuk menilai kualitas manajemen akan diajukan 250 pertanyaan yang menyangkut manajemen bank yang bersangkutan. Kualitas ini juga akan melihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. 4. Aspek Rentabilitas (Earning) Penilaian aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian ini meliputi ROA atau Rasio Laba terhadap Total Aset, dan perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO). 5. Aspek Likuiditas (Liquidity) Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain itu bank harus

85

mampu memenuhi permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian dalam aspek ini meliputi: a. Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, Giro, Tabungan, Deposito, dan lain-lain. c. Aspek Sensitivitas terhadap Resiko Pasar (Sensitivity to Market Risk) d. Penilaian ini didasarkan pada kemampuan modal bank untuk menutupi e. potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar dan kecukupan penerapan manajemen resiko pasar. Beberapa alasan akhirnya suatu BPR dicabut izin usahanya oleh BI adalah karena : a. Tindakan penyelamatan yang diminta oleh BI terhadap BPR yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi BPR. b. Menurut penilaian BI keadaan suatu BPR dapat membahayakan sistem perbankan. c. Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham BPR.

86

2.3.3 Pembentukan Tim Likuidasi Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP No. 25 Tahun 1999, menyebutkan bahwa : “Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha”. Berdasarkan PP No. 25 Tahun 1999 terdapat dua cara pembentukan Tim Likuidasi setelah pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan, yang pertama yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 5 ayat (1), kemudian yang kedua melalui penetapan pengadilan (Pasal 6 ). Dalam pembentukan Tim Likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Bank Indonesialah yang mempunyai peran yang sama sebagai hakim komisaris sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepailitan, yaitu sebagai pengawas atas pelaksanaan pembubaran badan hukum bank dan likuidasi bank (pasal 9 ) PP No. 25 Tahun 1999). Sedangkan Pembentukan Tim Likuidasi berdasarkan penetapan pengadilan, dapat ditunjuk seorang hakim pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan dapat melakukan tugas dan wewenangnya sama dengan tugas dan wewenang yang dimiliki hakim komisaris, hakim tersebut bersama-sama dengan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Tim Likuidasi. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip bahwa pembubaran suatu badan hukum dilakukan oleh lembaga tertinggi dalam badan hukum yang bersangkutan.

87

Berkaitan dengan Tim Likuidasi sebagaimana dibentuk oleh RUPS atau dengan penetapan Pengadilan dimaksud, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 secara rinci mengatur antara lain : -

Susunan Tim Likuidasi Sebagaimana diatur dalam pasal 7 PP No. 25 tahun 1999, Tim Likuidasi dapat terdiri atas: Pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham; atau Campuran antara pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dengan satu atau beberapa anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham sepanjang jumlah anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham tersebut tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.. Berdasarkan keterangan Bapak IB. Putu Siwa Adnyna , SE sebagai Pengawas

Bank Muda Bank Indonesia Cabang Denpasar mengatakan bahwa ketentuan yang membatasi jumlah Direksi/Dewan Komisaris dan pemegang saham yang dapat duduk dalam susunan Tim Likuidasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas pelaksanaan likuidasi. Adapun pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum, ahli komputer, dan/atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan likuidasi bank. Keanggotaan Tim Likuidasi yang ditetapkan oleh RUPS wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Demikian pula, Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan penetapan Pengadilan ditunjuk berdasarkan usulan dari Bank Indonesia. 88

Disamping itu, dalam kapasitasnya sebagai pengawas pelaksanaan likuidasi bank, Bank Indonesia dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi apabila terdapat anggota Tim Likuidasi yang karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya. 106 Jangka waktu likuidasi ditetapkan sebagai berikut : a. Pelaksanaan likuidasi BPR paling lama 5 tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi. b.

Apabila melebihi 5 tahun, penjualan aset dilakukan melalui lelang dalam jangka waktu 180 hari sejak berakhirnya pelaksanaan likuidasi BPR.107

2.3.4

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang-undang No 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU LPS) yang memuat aturan hukum perlindungan nasabah bank. Kewenangan LPS dalam likuidasi bank mencakup pula wewenang LPS untuk mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Dengan pemberian wewenang ini kepada LPS, diharapkan agar LPS dapat menjalankan proses pemberesan aset dan penyelesaian kewajiban dari bank yang dicabut izin usahanya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat mengoptimalkan tingkat

106

Hasil Wawancara dengan Bapak. IB. Putu Siwa Adnyna , SE , Jabatan Pengawas Bank Muda, Kantor Bank Indonesia Cabang Denpasar, tanggal 13 Mei 2011 107

Ibid

89

pengembalian dana penjaminan yang telah dikeluarkan oleh LPS, tanpa intervensi dari pemegang saham. LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya LPS adalah badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden Fungsi : 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan (untuk itu, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan melaksanakan penjaminan simpanan) 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (untuk itu, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik). -

Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.

-

Melaksanakan penjaminan simpanan.

90

-

Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

-

Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.

-

Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.108 LPS selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat juga

diberikan kewenangan melakukan penanganan suatu bank serta melakukan likuidasi terhadap bank. Semenjak berlakunya UU LPS, maka kewenangan untuk melakukan likuidasi bank kini berada di tangan LPS. Kewenangan LPS ini berlaku bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tampak bahwa LPS mempunyai independensi dan kewenangan yang luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh UU LPS. Kewenangan LPS ditujukan untuk dapat berlaku bagi ketiga macam bentuk hukum bank yang diakui di Indonesia yakni Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah. wewenang -

Menetapkan dan memungut premi penjaminan.

-

Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.

-

Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 108

Pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin

Simpanan

91

-

Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

-

Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.

-

Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.

-

Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.

-

Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.

-

Menjatuhkan sanksi administratif. 109 Bahwa Perpu No.66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang

Dijamin LPS atas UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan berlaku 13 Oktober 2008. Perppu tersebut menambahkan satu ayat, yakni ayat 4 pada pasal 11. Isinya, menaikkan nilai yang dijamin LPS menjadi paling banyak Rp 2 miliar atau naik 20 kali dari yang dijamin sebelumnya. Besaran nilai yang dijamin LPS tersebut sebenarnya belum mencerminkan rasa keadilan bagi nasabah karena dana nasabah tidak dijamin sepenuhnya oleh LPS dan pengaturan besaran jaminan LPS dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa melihat konsekuensi kerugian yang timbul dalam likuidasi bank bila simpanannya melebihi jaminan LPS 109

Ibid Pasal 6

92