BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK UMUM, JASA PERBANKAN DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. 2.1 Tinjauan Bank Umum, Fungsi dan Jenis-jenis Bank

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK UMUM, JASA PERBANKAN DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

2.1 Tinjauan Bank Umum, Fungsi dan Jenis-jenis Bank 2.1.1.

Pengertian Bank dan Dasar Hukum Perkembangan era globalisasi saat ini

untuk

memenuhi

sistem

keuangan dan sistem pembayaran pada suatu negara memerlukan bank sebagai lembaga keuangan yang berada di dalamnya. Pada kegiatan sehari-hari lembaga keuangan, yaitu bank melayani masyarakat dalam bentuk menerima simpanan, menukar uang, memindahkan uang dan menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran lainnya. Untuk itu, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya yang menaruh kepercayaan dana dan jasa-jasa lainnya melalui bank tersebut dan masyarakat luas pada umumnya.1 Secara terminologi bank berasal dari bahasa Italia banca yang memiliki arti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk atau uang.2 Hal ini memiliki pengertian bahwa pada zaman pertengahan dahulu, para pihak bankir yang berasal dari Italia yang memberikan pinjaman dalam melakukan kegiatan usahanya dengan duduk pada bangku-bangku di halaman pasar. Dalam perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak

1 2

Adrian Sutedi, op.cit, h.1. Djoni S. Gozali & Rachmadi Usman, op.cit, h. 134.

sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usahausaha perusahaan.3 Pengertian yang hampir sama dan lebih sempurna dalam perkembangannya, menyebutkan bahwa istilah bank berubah menjadi suatu jenis kegiatan keuangan, yang melakukan kegiatan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa keuangan yang banyak bentuknya, seperti mengedarkan mata uang, menyimpan uang, memberikan kredit pinjaman, melakukan pengawasan terhadap peredaran mata uang, sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha dalam perusahaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perbankan.4 Dalam Black’s Law Dictionary, pengertian bank adalah Bank is an institution,of great value in commercial world, empowered to receive deposits of money to make loans and issue its promissory notes (designed to circulate as money, to make loans and commonly called “bank notes” or “bank bills”) or to perform anyone or more of these functions.5 Sepaham dengan pengertian dalam Black’s Law Dictionary, menurut Kamus besar bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam kamus lainnya menyebutkan bahwa “bank” diartikan sebagai : 1.

Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fundfund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank

3 Munir Fuady, 2003, Hukum Perbankan Modern : Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung,(selanjutnya disebut Munir Fuady II), h. 13 4 Ibid, h.135. 5 Bryan A.Garner,2004, Black’s Law Dictionary,8th edition,Thomson West,St.Paul, Minesota, p. 350.

memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga. 2.

Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.

3.

Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.6

Beberapa pakar hukum memberikan pendapatnya mengenai definisi dari bank. Hermansyah pada dasarnya menyatakan bahwa bank adalah “badan usaha yang

menjalankan

kegiatan

menghimpun

dana

dari

masyarakat

dan

menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”7 R. Tjipto Adinugroho memberikan pendapat bahwa, “bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya.”8 O.P Simorangkir dalam buku Hukum Perbankan karangan Sentosa Sembiring memberikan pengertian, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.9 Berdasarkan beberapa pengertian mengenai bank yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa usaha bank lebih terarah, tidak semata-mata memutar uang

6

Munir Fuady II, op.cit., h. 13-14 Hermansyah,op.cit, h. 8 8 R.Tjipto Adinugroho, 2000, Perbankan dan Masalah Permodalan Dana Potensial, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 15 9 Sembiring, Sentosa, 2012, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, h. 1 7

untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil guna, bagi kepentingan masyarakat. Dasar hukum mengenai pemberlakuan sistem hukum perbankan di Indonesia yaitu bersumber pada tempat ditemukannya hukum dan perundangundangan perbankan, yakni hukum positif. Sumber hukum tersebut berupa ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II tentang Kebendaan dan Buku III tentang Perikatan. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.10 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa bank memiliki fungsi sebagai perantara keuangan dengan usaha utama menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang pada wajarnya dilakukan oleh bank dalam ruang lingkup pembayaran. Kegiatan awal bank dalam ruang lingkup perbankan adalah mencari dana dari masyarakat umum secara luas atau disebut dengan kegiatan funding dilakukan dengan cara membeli. Tahapan pembelian dana dari masyarakat ini merupakan salah satu strategi bank untuk menarik minat masyarakat untuk menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Untuk menarik minat tersebut, bank menerapkan program berupa balas jasa yang akan diberikan oleh masyarakat yang menyimpankan dananya pada bank tersebut. Balas jasa tersebut bentuknya dapat berupa hadiah, bagi hasil, pelayanan yang baik dan optimal dan balas jasa lainlainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan oleh pihak bank, maka akan menambah minat para masyarakat untuk menyimpan uangnya.

10

Santoso AZ.,Lukman, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Jakarta, h. 25-26

2.1.2. Fungsi dan Jenis-jenis Bank Fungsi dan peran bank umum dalam perekonomian sangat penting dan strategis, dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter. Fungsi bank umum seperti yang diuraikan di bawah ini menunjukkan pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern: (1) penciptaan uang, (2) mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, (3) penghimpunan dana simpanan, (4) mendukung kelancaran transaksi internasional, (5) penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, (6) pemberian jasa-jasa lainnya. Perbankan nasional mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu: 1. Bank sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.11 Fungsi bank sebagai financial intermediary adalah sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran. Dua fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bank juga bertindak sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Wujud utama fungsi bank sebagai financial intermediary pada bank-bank swasta tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya antara lain :

11

Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, op.cit, h. 141

a. Menerima titipan pengiriman uang, baik dalam maupun luar negeri; b. Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui safe deposit box; c. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito; d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit. e. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya; f. Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang trade financing letter of credit. g. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa. 2. Bank memiliki fungsi sebagai penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yakni: 1. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apabila perseorangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of development). 2. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni: 1) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

2) Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

nasional,

bukan

pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan. 3) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yakni meningkakan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan atau perseorangan saja. 3. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka

perbankan

Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan oleh masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan cara : a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia. b.

Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bukan konsumtif.

4. Bank juga memiliki fungsi untuk peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.12

12

Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, op.cit, h. 142

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa fungsi perbankan nasional tidak hanya sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau antara penabung dan peminjam (investor), tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Disamping fungsinya yang amat penting, disamping untuk mendapatkan keuntungan bagi institusi bank itu sendiri, bank mempunyai potensi yang mesti diperhitungkan kualitas sistemik bank. Faktanya adalah tindakan bankbank besar dapat membahayakan seluruh sistem.13 Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang dalam mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Secara umum, bank dalam menjalankan tugasnya memiliki 5 fungsi pokok, yaitu: 1. Menghimpun dana Bank dalam menghimpun dana berasal dari 3 sumber, yaitu: a. Berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito, bank garansi, simpanan giro, wesel, dana endapan L/C, dan lain sebagainya. b. Berasal dari lembaga penanaman modal, yaitu seperti koperasi, dana pensiun, reksa dana, asuransi dan lain sebagainya. c. Berasal dari dunia usaha dan masyarakat lain 2.

Pemberian kredit Bank dalam menjalankan fungsinya, sehubungan dengan pemberian kredit, harus cermat melihat dan memperhitungkan likuiditas agar tidak

13

Rethel, Lena, and Sinclair, Timothy J., 2012, Problem with Banks, Zed Books, London, GBR:, 2012. ProQuest ebrary. Web. 11 June 2016, p. 123

membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah, jika sewaktuwaktu diperlukan. 3.

Memperlancar ruang lingkup pembayaran Fungsi ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu dalam hal pengiriman uang, pemberian jaminan bank, pembukaan L/C dan inkaso.

4.

Media kebijakan moneter Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagi lembaga yang memiliki kemampuan untuk menciptakan uang.

5.

Penyedia

informasi,

pemberian

konsultasi,

dan

bantuan

penyelenggaraan administrasi. Informasi suku bunga, konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek dan lain sebagainya sudah sering dilakukan oleh bank-bank pada saat ini. 6.

Bank memiliki fungsi sebagai agen dalam pembangunan baik untuk menunjang pembangunan nasional maupun pembangunan pada daerah dan bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan.

7.

Bank dalam menjalankan fungsinya mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Menurut O.P Simorangkir, tiga tugas yang dilakukan oleh lembaga perbankan, adalah operasi perkreditan secara aktif (bank menciptakan/memberikan

kredit), operasi perkreditan secara pasif (bank menerima simpanan masyarakat) dan bank sebagai perantara pemberi kredit.14 Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, perbankan Indonesia juga memiliki tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan bahwa “perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jenis-Jenis bank dapat dilihat dari bidang usahanya, dari segi kepemilikannya dan dari segi operasionalnya. Melihat dari bidang usahanya bank dibagi menjadi bank umum, bank perkreditan rakyat, dan khusus. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.15 Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan usaha bank umum meliputi: pemberian kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, sertifikat deposito, tabungan, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya, menerbitkan surat pengakuan utang membeli,menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan

14 Simorangkir,O.P, 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.11 15 Sentosa Sembiring, op.cit. h. 5.

atas perintah nasabahnya. Sama halnya dengan bank umum, bank syariah, menjalankan dan menjamin kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, melakukan kegiatan anjak usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, serta melakukan kegiatan lain yang wajar dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siswanto Sutojo dalam kepustakaan hukum perbankan mengemukakan bahwa kegiatan utama bank umum adalah menunjang kelancaran mekanisme pembayaran di masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan kredit koorporasi, menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional, menyediakan jasa pialang surat berharga, dan menyediakan jasa penitipan barang berharga dan surat bernilai.16 Sesuai dengan perkembangannya usaha bank umum dalam melaksanakan tugasnya berkembang selaras dengan perkembangan masyarakat dan bisnis. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa bank perkreditan rakyat adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap bank umum dengan BPR, kecuali dalam hal bidang pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya diberikan kepada bank umum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa bidang usaha BPR, yaitu:

16

Ibid, h. 7.

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposit berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Perbankan menetapkan bahwa BPR dilarang, yaitu: a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; c. melakukan penyertaan modal; d. melakukan usaha perasuransian; e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Jadi, dapat dilihat bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan oleh BPR tidak seluas bidang usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum. Disamping adanya bank umum dan BPR, selanjutnya terdapat bank khusus. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perbankan menetapkan bahwa “bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.” Pengertian yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam waktu jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan. Adapula jenis Bank menurut kegiatannya, yaitu : a.

Corporate Bank, adalah bank yang pelayanannya berskala besar

b.

Retail Bank, adalah bank yang pelayanannya berskala kecil

c.

Retail Corporate Bank, adalah bank yang pelayanan berskala besar dan kecil

Dari segi kepemilikannya, dikenal adanya bank milik negara, dalam arti modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bank milik negara sering juga dikenal dengan istilah bank milik pemerintah. Selanjutnya, adalah bank milik swasta, yang dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: a. Swasta nasional adalah modal bank yang bersangkutan dimiliki oleh warga negara Indonesia secara individual dan/atau badan hukum Indonesia. b. Swasta asing adalah modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing. c. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Dilihat dari segi operasionalnya ruang lingkup bidang usahanya dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: a. Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat keputusan dari bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing. b. Bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta asing.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menetapkan bahwa “setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh bank Indonesia.” Keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa meliputi : tujuan transaksi, nilai dan jenis transaksi, pelaku transaksi dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Jadi, menurut segi operasionalnya dan penjelasan diatas bahwa bank merupakan lembaga yang dapat melayani transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan devisa dan bank harus mengikuti setiap ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perkembangan dunia perbankan menawarkan jasa yang paling utama adalah penghimpunan dana. Dana yang dihimpun berasal dari masyarakat, menjadi dasar pokok dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan penghimpunan dana dari masyarakat dihimpun dalam bentuk simpanan, yaitu tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk penghimpunan dana yang lain yang dipersamakan dengan itu. Namun BPR hanya dapat menghimpun dana hanya dalam bentuk deposito berjangka sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Perbankan. Kegiatan usaha dalam kegiatan perbankan memiliki jasa-jasa yang wajib dilakukan oleh setiap bank, yaitu:

a. Pemberian kredit Kata kredit berasal dari bahasa latin creditus yang merupakan bentuk past participle dari kata credere yang berarti to trust atau faith (kepercayaan).17 Dalam hubungan kredit ini bahwa kreditur dengan kreditur mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dan dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan. Achmad Anwari memberikan pengertian tentang kredit, yaitu suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip eknomi, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat keuntungan.18 Indonesia sebagai negara yang sedang membangun tujuan utama kredit untuk mensukseskan pembangunan. Oleh karena itu, terdapat beberapa program kredit berupa bantuan yang berasal dari pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat

17 Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, Hukum Perjanjian Kredit, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 178. 18 Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Laksbang Grafika, Yogyakarta, (Selanjutnya disebut Rudyanti Dorotea Tobing II), h. 102.

untuk ikut berperan serta di dalam pembangunan. Bank dalam memberikan jaminan kredit harus memenuhi persyaratan yang baik atau ideal sebagaimana menurut R. Subekti, yaitu:19 1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan; 2. Jaminan tidak melemahkan potensi si pencari kredit untuk melakukan usahanya; dan 3. Jaminan tersebut memberikan kepastian kepada si pemberi kredi dalam arti jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi adalah bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit. Jaminan yang diberikan debitur harus dibuat perjanjian antara debitur dan pemilik barang yang disebut dengan pengikatan jaminan. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accesoir yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensita atau keberadaanya tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang dikontruksikan sebagai perjanjian accesoir mempunyai akibat hukum, yaitu: eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit, Hapusnya tergantung perjanjian kredit, Jika perjanjian kredit batal, maka jaminan ikut menjadi batal, jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjan jaminan dan jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian tanpa adanya penyerahan khusus.20 Apabila suatu perjanjian kredit

19 20

Ibid, h. 109. Sutarno, 2005,Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, h. 148.

berakhir karena kreditnya telah dilunasi maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. b. Jasa pengiriman uang (transfer) Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Menurut bank dunia dan Bank for International Settlements dalam General Principles for International Remittance Service Consultative Report March 2006 menetapkan bahwa kegiatan pengiriman uang dilakukan tanpa adanya kompensasi imbal balik berupa barang atau jasa dari penerima kepada pengirim atau sebaliknya. 21 Hal ini berarti penyelenggara tidak harus membuktikan apakah pengiriman uang yang dilakukan terdapat kompensasi atau imbal balik barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 6 huruf e Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa jasa pengiriman uang merupakan salah satu kegiatan usaha perbankan. Jasa pengiriman uang melalui bank memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah, yaitu: 1. Bagi nasabah akan mendapatkan pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening dan prosedur mudah dan murah; dan 2. Bagi bank akan memperoleh biaya kirim, biaya provisi dan komisi dalam pelayanan kepada nasabah.

21

Djoni S Gazali & Rachmadi Usman, op.cit, h. 377.

c. Jasa Inkaso Inkaso adalah kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat atas surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperi cek, kuitansi, surat aksep, dan lain-lain.22 Inkaso dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1. Inkaso

berdokumen,

yaitu

apabila

surat-surat

berharga

yang

diinkasokan itu disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan, seperti konosemen, faktur, polis asuransi, dan lainlain. 2. Inkaso tak berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang dinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang. Inkaso memberikan manfaat bagi nasabah, yaitu nasabah pengirim tidak perlu menagih sendiri atau mendatangi sendiri pihak yang ditagih, yang berada ditempat lain, cukup dengan menyerahkan surat tagihan tersebut kepada bank dan nasabah dapat mengemat tenaga biaya serta keamanan pun terjamin. d. Bank Garansi Menurut ketentuan dalam bank Indonesia yang dimaksud dengan bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan atau perusahaan), apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji.23 Manfaat bank garansi adalah sebagai

22 23

Hermansyah, op.cit, h. 85. Djoni S Gazali & Rachmadi Usman, op.cit, h. 404.

sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa dan penerima jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin melalaikan kewajiban karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi (pembayaran) dari bank. Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada penerima jaminan adalah24 Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi; 1. Bagi pemegang jaminan bank garansi untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian apabila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan; 2. Menumbuhkan rasa saling percaya antar pemberi jaminan, yang dijaminkan dan yang menerima jaminan; 3. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya; dan 4. Bagi bank disamping keuntungan yang diatas, juga akan memperoleh dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Direksi

Bank

Indonesia

Nomor

23/88/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991, terdapat 3 kelompok bank garansi, yaitu: 1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank; 2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya suratsurat berharga, seperti aval dan endosemen dengan hak regres garansi lainnya karena perjanjian bersyarat; dan 3. Garansi lainnya karena perjanjian bersyarat. e. Jasa penyimpanan barang dan surat berharga (safe deposit box) Safe deposit box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk

24

Ibid, h. 406.

menyimpan barang berharga dengan jangka waktu tertentu, nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut.25 Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan dalam kotak pengaman adalah terbatas pada barang-barang, sebagai berikut, yaitu: 1. Mata uang, barang-barang berharga, logam mulia. 2. Kertas berharga, sertikat atau dokumen penting lainnya. 3. Barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis. Dalam safe deposit box memiliki 2 anak kunci yang satu berupa kunci cadangan yang disimpan oleh pihak bank dan kunci yang satu lagi disimpan oleh penyewa. f. Kartu Kredit Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkan pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit untuk menguangkan kepada bank penerbit. 26Kartu kredit diterbitkan oleh pihak bank untuk kepentingan nasabah dan dapat digunakan oleh pemilik kartu kredit sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Menurut Muhammad Djumhana berdasarkan cara pembayarannya terdiri dari 2 bentuk yaitu:27

25

Hermansyah, op.cit, h. 89. Ibid, h. 90. 27 Ibid, h. 92. 26

1. Change card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran

pelunasan

tagihannya

yang

dilakukan

secara

keseluruhan saat tagihan itu datang. Pemegang kartu diberi keleluasaan untuk memakainya tidak terbatas, akan tetapi ia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dengan jangka waktu tertentu sejak ia menggunakannya sampai tagihan datang. 2. Credit card, yaitu: kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, dan kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit biasanya bervariasi tergantung kepada kemampuan financial pemegang kartu dan kepercayaan penerbit. Seiring perkembangan zaman, selain kedua jenis kartu diatas terdapat debit card, yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis sebagai pengganti uang tunai, yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan, dimana setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu. 2.1.3

Hubungan Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Setiap orang yang menyimpan uangnya di bank secara umum, disebut

dengan nasabah penyimpan. Sementara dalam arti yuridis, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan “Nasabah Penyimpan” adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka),sertifikat

deposito,

tabungan

dan/atau

bentuk

lainnya

yang

dipersamakan dengan itu. Dasar hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak. Akan tetapi dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan bentuk perjanjian penyimpanan (simpanan). Akan tetapi sebagai suatu bentuk kontrak (perjanjian), maka sudah tentu perjanjian penyimpanan (simpanan) ini tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan Pasal 1319 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Sudah cukup lama masalah lembaga atau bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menjadi perdebatan antara para pakar hukum. Perdebatan ini terjadi karena hubungan antara bank dengan nasabah merupakan suatu hubungan yang sangat kompleks. Seperti yang diungkapkan Alan Ltyree dalam bukunya Banking Law in Australia, bahwa hubungan antara bank dan nasabah dapat terlihat

dalam beberapa macam segi atau katagori, tidak mustahil hubungan ini dibakukan dalam satu macam segi. Hubungan ini akan muncul apabila ada perselisihan, yang mana harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan dapat memuaskan para pihak. J Milnes Holden dalam bukunya The Law and Practise of Banking berpendapat, bahwa hubungan kontraktual yang ada antara bank dengan nasabah tersebut adalah hubungan yang kompleks yang pada mulanya terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan. Banyak dari kebiasaankebiasaan tersebut kemudian diakui oleh pengadilan sehingga harus dianggap sebagai syarat-syarat yang selalu tersirat dalam setiap perjanjian antara bank dengan nasabah. Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan kepada suatu kepercayaan yang diikat dalam perjanjian atau kontrak. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata menetapkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.” Para pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah akibat hukum yang timbul dengan ditandatanganinya suatu perjanjian. Asas yang mengikat para pihak terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak harus mematuhi setiap perjanjian dibuat karena sebagai undang-undang dan dalam perjanjian tersebut terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam hubungan antara bank dengan nasabah, pihak bank perlu mengenal nasabah tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, menerapkan prinsip mengenal nasabah yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang digunakan sebagai sarana kejahatan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Untuk mendukung pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, Bank wajib membentuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, bank wajib membentuk unit kerja penerapan prinsip mengenal nasabah (UKPN) atau menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah. Tugas pokok UKPN, yaitu: 1. Memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan; 2. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001; 3. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait; 4. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait; 5. Menyusun laporan transaksi yang mencurigakan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia; 6. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training prinsip Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan staff Bank. Dalam rangka mengoptimalkan prinsip mengenal nasabah ketentuan SEBI terdapat pedoman tentang: 1. Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain: identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan Bank, informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

2. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. 3. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. 4. Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronis. 5. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah. 6. Menolak calon nasabah yang tidak memenuhi kelengkapan informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung lainnya dan/atau diragukan kebenarannya. Bank wajib memiliki kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan SEBI tersebut yang mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 1. Penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, termasuk perantara dan/atau kuasa pihak lain (beneficial owner), dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening; Penatausahaan dokumen untuk nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank (walk-incustomer) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak transaksi dilakukan. 2. Pengkinian (up-dating) data dalam hal terdapat perubahan dokumen yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas; 3. Pengembangan sistem informasi yang secara efektif dapat membantu petugas Bank dalam melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sistem informasi ini memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction), baik untuk keperluan intern Bank dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

4. Pemeliharaan profil nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai: Identitas nasabah, Pekerjaan atau bidang usaha, Jumlah penghasilan, Rekening yang dimiliki, Aktivitas transaksi normal; dan Tujuan pembukaan rekening. 5. Pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagaimana telah disebutkan diatas mengacu pada landasan hukum perjanjian. Hal ini berarti bahwa bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah sebagai badan usaha mempunyai hak dan kewajiban. Bank memiliki kewajiban, yaitu:28 1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain; 2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; 3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian; 4. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga; 5. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di Bank. Bank memiliki hak untuk, yaitu:29

28 29

Sentosa Sembiring, op.cit, h. 180 Hermansyah,loc.cit.

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah; 2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama; 3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak; 4. Pemutusan rekening nasabah; dan 5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro buku tabungan kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening. Kewajiban dan hak bank sudah disebutkan diatas, selanjutnya kewajiban dan hak dari nasabah, yaitu:30 1. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah; 2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank; 3. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank; 4. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank; dan 5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet, tabungan. Nasabah memiliki hak, yaitu: 1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu anjungan tunai mandiri; 2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank; 3. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia bank;

30

Ibid, h. 181.

4. Mendapatkan agunan kembali, apabila kredit yang dipinjam telah lunas; dan 5. Mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar. 2.2. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2.2.1 Konsep Dan Dasar Hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN ASEAN Economic Community (AEC) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah bentuk kerjasama ekonomi di kalangan negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Pada saat pertemuan di Bali pada tahun 2003 yang dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN, merupakan langkah awal, gagasan untuk mewujudkan cita-cita kawasan yang memiliki integritas ekonomi kuat dan diprediksikan akan dimulai pada tahun 2020. Namun pada pertemuan di Filipina yang diselenggarakan pada 13 Januari 2007, para negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di tahun 2020, integrasi kekuatan ekonomi kawasan ASEAN ini diharapkan mampu mengimbangi kekuatan ekonomi regional lainnya dan mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai upaya mewujudkan integrasi perekonomian kawasan tadi, dibutuhkan suatu rencana yang terstruktur dengan waktu yang jelas. Selain itu negara-negara anggota ASEAN pun harus berkomitmen dalam menjalankan kesepakatan untuk menyelenggarakan perekonomian kawasan dengan terbuka, inklusif dan berorientasi pasar. The AEC is the realisation of the end goal of economic integration as espoused in the Vision 2020, which is based on a convergence of interests of ASEAN Member Countries to deepen and broaden

economic integration through existing and new initiatives with clear timelines. In establishing the AEC, ASEAN shall act in accordance to the principles of an open, outward-looking, inclusive, and market-driven ecomony consistent with multilateral rules as well as adherence to rules-based systems for effective compliance and implementation of economic commitments.31 Empat hal yang menjadi karakter MEA adalah : 1).Pasar dan basis produksi tunggal. (Kebebasan perpindahan barang, jasa, investasi, tenaga kerja, modal, integrasi sector prioritas, pangan, agrikultur dan kehutanan). 2).Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif (kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, e-commerce). 3).Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata (pengembangan UKM, inisiatif untuk integrasi ASEAN). 4).Kawasan yang terintegrasi secara utuh ke dalam ekonomi global (pendekatan

koheren

terhadap

hubungan

ekonomi

eksternal,memperkuat artisipasi dalam jaringan suplai global). Namun demikian, integrasi ekonomi kawasan pun juga dapat menimbulkan permasalahan. Sebagai salah satu contoh, integrasi masyarakat ekonomi Eropa dapat menjadi hambatan bagi Portugal, Italia, Yunani dan Spanyol (PIGS), ketika nilai tukarnya tidak menggambarkan kondisi negara-negara tersebut. Artinya,

31

Plummer,Michael G, 2009, Realizing the ASEAN Economic Community A Comprehensive Assessment, Institute of Asian Studies, Singapore, p.18

kekuatan ekonomi Eropa dapat mempertahankan nilai Euro terhadap mata uang lain, namun dari sisi negara-negara yang memiliki masalah keuangan sangat membutuhkan peluang ekspor dan akan sangat menghambat ketika nilai mata uang mereka menguat sehingga produk mereka menjadi tidak bersaing karena mahal. Oleh karena itu, Indonesia perlu waspada dalam mengantisipasi integrasi ekonomi kawasan dimana Indonesia perlu senantiasa menjaga daya saing produk dan jasanya. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dilatarbelakangi oleh persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta menghadapi persaingan global terutama dari China dan India. Percepatan keputusan negara ASEAN untuk membentuk MEA yang pada awalnya akan dimulai pada tahun 2020 menjadi 2015 menggambarkan tekad ASEAN untuk segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing antar sesama negara anggota ASEAN untuk menghadapi persaingan global. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang juga akan membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di Asia Tenggara. Dalam kesepakatan tersebut terdapat lima hal yang tidak boleh dibatasi peredarannya di seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia, yaitu Arus barang, Arus jasa, Arus modal, Arus investasi dan Arus tenaga kerja terlatih. Dasar hukum yang mendasari terbentuknya MEA adalah ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors, ASEAN Trade in

Goods Agreement, dan Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods. Berdasarkan article 1 Tujuan ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors adalah untuk mengidentifikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan, dengan jadwal yang jelas, dan saling menguntungkan. Oleh negara anggota sehubungan dengan sektor prioritas yang teridentifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) dari Persetujuan ini sehingga memungkinkan integrasi progresif, cepat dan sistematis sektor ini di ASEAN. Sektor prioritas yang dimaksud dalam perjanjian ini antara lain sebagaimana dijelaskan dalam Article 2 ayat (1) dan (2), yaitu: produk berbasis agro, perjalanan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan; kesehatan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, produk berbasis kayu dan atau sektor lainnya yang menurut pemerintah dapat berkontribusi bagi integritas ekonomi ASEAN. Negara-negara anggota wajib menghilangkan semua Effective Preferential Tariff umum untuk ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) dalam kaitannya dengan tarif produk sebagaimana ditetapkan dalam Article 4. Berdasarkan the CEP-AFTA negara-negara anggota diberi waktu 5 sampai 8 tahun untuk mengurangi tarif terhadap produk-produk yang ditentukan hingga kurang dari 20% dan juga ditetapkan bahwa negara anggota diberi tambahan waktu 7 tahun untuk mengurangi tariff hingga 5% atau kurang.32Akan tetapi dalam perjanjian ini tidak ditetapkan pemotongan tarif secara khusus. Meskipun negara-negara anggota didorong untuk mengurangi tingkat tarif tahunannya, namun mereka bebas untuk membuat rancana individualnya masingmasing untuk mengurangi bea masuk. Dalam bidang investasi berdasarkan article

32

Huala Adolf, 2011, Hukum Ekonomi Internasional, K.Eni Media, Bandung, h. 108

6 huruf d menetapkan bahwa mempromosikan proses manufaktur di ASEAN untuk mengambil keuntungan kekuatan komparatif dengan melakukan efisiensi fasilitas ASEAN bersama dan langkah-langkah promosi untuk mempromosikan investasi asing langsung secara berkelanjutan. Tidak ada dalam persetujuan ini mencegah negara anggota dari mengambil tindakan dan mengadopsi langkah-langkah yang dianggap perlu untuk perlindungan keamanan nasional, perlindungan moral publik, perlindungan manusia, hewan atau tumbuhan hidup dan kesehatan, dan perlindungan artikel artistik,nilai sejarah dan arkeologi. Indonesia meratifikasi ketentuan peraturan ini ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement for The Integration of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas) Setelah dikeluarkannya ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors selanjutnya terdapat pengaturan, yaitu ASEAN Trade in Goodsy Agreement bertekad untuk mewujudkan tujuan pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan aliran bebas barang,jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal yang lebih bebas dipertimbangkan dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi tentang Ekonomi ASEAN Blueprint masyarakat ditandatangani oleh Pimpinan pada tanggal 20 November 2007 di Singapura. Berdasarkan article 1 menetapkan bahwa tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mencapai aliran bebas barang di ASEAN sebagai salah satu sarana utama untuk mendirikan pasar tunggal dan basis produksi untuk integrasi ekonomi yang lebih dalam dari daerah menuju terwujudnya AEC pada tahun 2015. Indonesia juga

meratifikasi ketentuan peraturan ini ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang). Untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam beberapa perjanjian perdagangan barang ASEAN dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN lalu ditetapkan pengaturan Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods. Berdasarkan article 3 menetapkan bahwa Setiap Negara Anggota wajib menghapuskan bea impor pada produk-produk Sektor Integrasi Prioritas sesuai dengan Pasal 19(2)(a)(i) dan Pasal 19(2)(c) sesuai Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.” Indonesia juga meratifikasi ketentuan peraturan ini ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang). 2.2.2 Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Konsekuensi dari kesepakatan Asean Economi Community (AEC) atau (MEA) itu membuka lebar pasar ekonomi di kawasan regional ASEAN. Oleh karenanya, jika ingin terlibat dan diperhitungkan, Indonesia harus berbenah. Semua sektor industri harus dilengkapi kemampuan untuk bisa bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Tujuan yang ingin dicapai melalui MEA, adalah adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. Dalam penerapannya, MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas yang disebut free

flow of skilled labor (arus bebas tenaga kerja terampil). Ke-12 sektor terampil itu adalah untuk perawatan kesehatan (health care),turisme (toursm), jasa logistic (logistic services) e-ASEAN, jasa angkutan udara (air travel transport) produk berbasis agro (agrobased products) barang-barang electronic (electronics) perikanan (fisheris) produk berbasis karet (rubber based products) tekstil dan pakaian (textiles and appareles) otomotif (otomotive) dan produk berbasis kayu (wood based products). Peluang Indonesia untuk bersaing di pasar bebas ASEAN, sebenarnya cukup besar. Paling tidak bagi Indonesia ada beberapa faktor yang mendukung seperti peringkat Indonesia yang berada pada rangking 16 dunia dalam besaran skala ekonomi dengan 108 juta penduduk. Dimana, jumlah penduduk ini merupakan kelompok menengah yang sedang tumbuh. Sehingga berpotensi sebagai pembeli barang-barang impor (sekitar 43 juta penduduk). Kemudian perbaikan peringkat investasi Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia, dan masuknya Indonesia sebagai peringkat ke 4 prospective destination berdasarkan UNCTAD world investement report. Dan, pemerintah sendiri telah menerbitkan aturan (Keputusan Presiden) No.37/2014 yang memuat banyak indikator yang harus dicapai dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi MEA. Setiap negara di ASEAN yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, perlu menciptakan sebuah wadah atau badan dimana mereka saling berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan hal ini lah yang menjadi sebab, adanya tujuan dari sebuah organisasi. Tujuan dicerminkan oleh sasaran yang harus dilakukan baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Adapun tujuan umum dari MEA, yaitu:

1. Untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan akan bisa mengatasi masalah-masalah dalam bidang perekonomian antar negara ASEAN. 2. Terciptanya kawasan pasar bebas ASEAN. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di negara ASEAN. Persaingan produk dan jasa antar negara ASEAN akan diuji di sini. Bagi pelaku usaha dan jasa hendaknya mulai sekarang meningkatkan kualitas produk. Bagaimana produk itu agar dicintai konsumen. Dengan membuat produk yang berkualitas serta harga terjangkau pasti akan bisa bersaing dengan produk dari negara ASEAN lainnya. Perbankan Indonesia bisa segera mempercepat integrasi ke dalam pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Integrasi ini sudah menjadi agenda prioritas yang telah diakomodasi melalui Kerangka Kerja Keuangan ASEAN (ASEAN Financial Integration Framework/AFIF).

Meskipun sebenarnya kesepakatan

integrasi perbankan di ASEAN itu baru akan disepakati pada 2020, masih 4-5 tahun lagi. Namun mengingat manfaat hubungan ekonomi yang lebih bagus, kerjasama dan integrasi ini menjadi sangat mendesak. OJK mendorong industri perbankan dalam negeri mempercepat ekspansi di pasar MEA, masing-masing bank wajib tetap mengacu kepada kesepakatan yang telah disepakati oleh otoritas keuangan sejumlah negara di ASEAN, yakni Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework/ABIF). Untuk mendukung hal ini pun, OJK siap

membantu dalam hal aspek legalitas yang melindungi bank tersebut. Untuk sementara ini, bank-bank di dalam negeri bisa memakai mekanisme bilateral agreements sebagai pengikat antara bank dengan negara tujuan. Sementara kita menunggu implementasi AFIF yang masih lama. Di antara negara yang sudah siap bisa melakukan apa yang disebut bilateral agreements. Jadi tidak pada multilateral tapi diusulkan kepada bilateral kalau kita merasa sudah siap berhubungan dengan salah satu negara ASEAN. Tak hanya itu, perjanjian bilateral itu juga mesti ditambahkan dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara negara satu dengan negara lainnya. Walau bilateral tapi tidak semerta-merta dibuat aturan baru, tetap dalam konteks bilateral mengacu kepada frame ABIF. Bank-bank yang merasa sudah mampu berekspansi itu meski memikirkan prinsip resiprositas yang nantinya bisa menjadi jalan masuk untuk bank asing melebarkan pasarnya di dalam negeri. Di satu sisi, OJK perlu membentengi industri perbankan dalam negeri, namun di sisi lain, OJK terus mendorong agar bank-bank di dalam negeri bisa melebarkan ekspansi bisnisnya di luar Indonesia. Industri perbankan dalam negeri tidak perlu cemas dengan terjadinya ‘pertukaran’ dikarenakan perjanjian bilateral dan pelaksanaan prinsip resiprositas tersebut. Sebab, dalam ABIF guidelines diatur mekanisme dimana bank di suatu negara ASEAN tidak semerta-merta bisa masuk dan membuka cabang di Indonesia. Cabang asing itu wajib mengedepankan prinsip keseimbangan yang telah diatur dan disepakati dalam ABIF guidelines.

Selain itu, jika bank asing dengan bank dalam negeri belum memiliki kesamaan kedudukan, maka masing-masing bank belum bisa melakukan dan mengajukan Qualified ASEAN Banks (QABs) untuk beroperasi di negara yang melakukan perjanjian bilateral teresebut. Atas dasar itu, perbankan Indonesia mesti memanfaatkan kesepakatan yang diakomodir dalam ABIF itu. Sebab, dengan dibukanya MEA, bank-bank dalam negeri akan punya peluang yang sangat besar. Misalnya, dahulu bank di dalam negeri hanya melirik pasar yang ada di Malaysia dan Singapura, nantinya saat MEA dimulai, negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Filipina, atau Vietnam bisa dijajaki perbankan Indonesia. ABIF ini merupakan jalur bay pass. Peningkatan perbankan harus terus dilakukan baik ada atau tidak ada MEA. 2.2.3

Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN Bagi Sektor Perbankan MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di

kawasan Asia Tenggara. Manfaat MEA yang pertama adalah dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan ECommerce. Oleh karena itu, dapat tercipta iklim persaingan yang adil, terdapat

perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi

akses

mereka

terhadap

informasi

terkini,

kondisi

pasar,

pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan

membangun sebuah sistem untuk

meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global. Untuk Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dinilai bakal membuka peluang bisnis lebih besar bagi perbankan. Integrasi melalui MEA membuka peluang besar urusan dalam bisnis cash management dan pembayaran. Akan banyak perusahaan yang berbisnis ke luar negeri, mareka butuh

pengelolaan dana yang baik. Implementasi MEA bakal membuat hubungan perusahaan dan perbankan semakin erat, termasuk integrasi dalam pelayanan cash management. Indonesia sebagai salah satu negara besar di ASEAN seharusnya diuntungkan dengan perjanjian seperti MEA. Selain memiliki wilayah geografis yang luas peran Indonesia khususnya dalam hal ekonomi selama ini cukup besar. Kalangan perbankan harus mempersiapkan diri dengan lebih baik khususnya implementasi teknologi baru, produk dan solusi yang ditawarkan akan semakin efektif dengan dukungan teknologi yang mumpuni. MEA menyentuh seluruh lapisan perindustrian tak terkecuali industri perbankan. Seperti kita ketahui meskipun sesungguhnya MEA untuk sektor perbankan dimulai tahun 2020, namun MEA 2016 ini harus dijadikan masa pembenahan diri perbankan nasional hingga kurun waktu 4-5 tahun ke depan agar dapat memiliki daya saing dengan bank-bank regional asing. Segala bentuk usaha selalu memiliki kompetitor, tidak terkecuali bidang perbankan. Bank-bank dalam negeri berusaha untuk terus bersaing dengan bank asing regional yang masuk ke Indonesia. Kebijakan pemerintah di bidang perbankan dalam pembelian saham bank umum yang diatur dalam PP No.29 Tahun 1999, sebagaimana kita ketahui, investor asing boleh memiliki hingga 99% aset bank mengakibatkan semakin banyaknya bank asing yang beroperasi di Indonesia.. Sulit menemukan aturan sebebas itu di negara lain. Kita termasuk yang paling bebas. Sayangnya, keberadaan bank asing di Indonesia tidak banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini perbankan nasional sudah didominasi oleh bank asing dan bank lokal yang dimiliki orang asing, sehingga diberlakukannya MEA

sesungguhnya tidak menciptakan kondisi berbeda bagi perbankan nasional, karena perbankan dalam negeri kita sudah terbiasa dengan adanya persaingan dengan bank-bank asing yang masuk ke sini. Jadi tidak akan terlalu sulit bagi perbankan kita jika hanya ingin jadi tuan rumah di negeri sendiri saja. Tapi perbankan nasional kita harus memiliki target untuk mendominasi MEA 2020 dalam sektor perbankan. Dimulainya MEA 2015 ini diharapkan dijadikan deadline waktu bagi perbankan nasional untuk menyusun strategi khusus menghadapi ketatnya persaingan dengan perbankan asing regional. Strategi khusus tersebut dapat berupa penguatan, bisa dalam bentuk penguatan modal dan teknologi, hal ini belum terlambat jika menjadi fokus perbankan sebelum MEA 2020. Di sisi lain, perbankan nasional saat ini masih dipersulit untuk membuka cabang di luar negeri, termasuk ASEAN. Sementara itu, MEA sendiri menyebabkan kompetisi di segala bidang di antara negara ASEAN meningkat. Untuk itu, perbankan nasional dirasa perlu lebih mengedepankan langkah strategis dalam perkembangan perbankan nasional ke depannya, karena bank-bank asal Indonesia masih sedikit sekali yang buka kantor cabang di negaranegara ASEAN lainnya. Kalau pun ada yang punya cabang itu pun hanya di Malaysia dan Singapura. Dalam hal ini harus ada keberpihakan dan fasilitas pemerintah yang membantu agar bank-bank Indonesia juga dapat membuka kantor cabang diluar Indonesia. MEA perbankan 2020 nantinya, mungkin saja hanya bankbank besar yang bisa bersaing namun seperti kita ketahui jumlah bank yang ada di Indonesia terlalu banyak sehingga kurang efektif. Untuk itu, tidak hanya dari sisi permodalan perbankan, Bank Sentral pun harus mampu berupaya meningkatkan porsi kredit produktif perbankan, sebagai tantangan Indonesia lima tahun ke depan.

Apapun upaya yang akan ditempuh nantinya, kita semua berharap perbankan nasional dapat mempersiapkan diri secara maksimal dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, agar perbankan kita dapat mendominasi persaingan dengan perbankan asing dalam MEA 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu merancang peta jalan atau roadmap perbankan Indonesia. Adapun pembuatan roadmap tersebut secara terperinci dapat berupa arah yang lebih jelas dalam hal konsolidasi perbankan dalam negeri, guna memperbesar size suatu bank. Perbankan nasional, khususnya bank BUMN juga harus berperan aktif mengantisipasi pemberlakuan MEA. Era pasar bebas ini, dipastikan akan membuka alur lalu lintas barang dan jasa serta pasar semakin lebar.Karenanya, pertumbuhan ekonomi regional harus terintegrasi dengan ekonomi global. Dengan demikian, perbankan nasional memerlukan kesamaan pandang dalam melihat pertumbuhan ekonomi regional. Dengan kesamaan pandang regional itu, diharapkan perbankan Indonesia akan dapat menyelesaikan rencana, strategi, sasaran yang tepat bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Jika ingin terlibat aktif dan tidak terlindas dalam era bebas pasar ASEAN, peran institusi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga penting guna meningkatkan Good Corporate Government (GCG) pada industri perbankan di Indonesia. Konsep GCG secara resmi diperkenalkan pada tahun 1999 ketika pemerintah membentuk Komite Nasional Corporate Governance (NCCG).33 Sebuah kode nasional tata kelola

33 Miko Kamal,2010, ‘Corporate Governance and State-owned Enterprises: A Study of Indonesia’s Code of Corporate Governance’, Journal of International Commercial Law and Technology, 2010, 5, h. 1

perusahaan34 yang diikuti pada tahun 2000 dan direvisi pada tahun 2006. Sebelumnya, kebijakan atau aturan-aturan yang ada masih lemah dan tidak adanya pengawasan yang memadai.35 Beberapa tahun terakhir, Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dalam hal kebijakan dn legislasi yang secara konsisten menerapkan prinsip dan standar praktik GCG yang bertandar internasional.36 Meskipun demikian, perkembangan terhadap legislasi yang ada terkait tata kelola perusahaan yang baik (GCG) masih perlu lebih banyak ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Mengingat GCG ini sebagai suatu kebutuhan dalam dunia perbankan, perbankan nasional juga perlu mengajak stake holder, seperti Perhimpunan Bankbank Nasional (PERBANAS) dan Institute Bankir Indonesia (IBI) untuk menstimulasi semakin baiknya GCG bank menghadapi pasar bebas ekonomi ASEAN. Bagaimanapun beratnya tantangan industri perbankan regional, upaya mendorong efisiensi sektor perbankan yang berdaya saing tinggi harus terus dilakukan. Hingga kini perbankan di Indonesia masih dinilai boros di biaya

34

Lihat : Joni Emirson, 2007, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, h. 89 Menurut OECD corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. 35 Legal academics, such as Professor Keneth Scott, confirm that at that time, duty of care and duty of loyalty rules (as established under equity and enshrined in Australian corporations’ legislation) either did not exist, or were not enforced. In addition, the capital market was weak, the regulatory framework was almost non-existent and lacked supervisory robustness. Lihat : Frank Partnoy,2000, ‘Why markets crash and what law can do about it’, University of Pittsburgh Law Review,2000, 61, 741, h. 32 36 Gingerich, Duane J & Sri Indrastuti Hadiputranto, 2002, Good Corporate Governance – Indonesia, International Financial Law Review, suppl. The IFLR Guide to Corporate Governance 2002, h. 41-43.

operasional. Audit terhadap tingkat efisiensi bank terutama bank BUMN yang memimpin pasar di industri keuangan nasional ini, juga menjadi indikator keberhasilan perbankan dalam mengelola rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) nya. Semakin rendah maka kekuatan daya saingnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi efektivitas perbankan, semakin kuat juga perbankan nasional untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, sehingga akan menambah kuat kemampuan diri dalam menyongsong era pasar bebas ASEAN. Kompetisi bisnis perbankan sangat ketat, tidak hanya di industri domestik, industri perbankan regional dan global jauh lebih menantang. Perbankan di regional ASEAN memiliki tingkat kesehatan yang sangat tinggi. Dari sisi efisiensi serta tingkat kehati-hatiannya, Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding negara ASEAN lainya. Untuk bisa mensejajarkan diri dengan kemampuan perbankan dilingkup regional ASEAN, perbankan nasional harus bisa mengejar ketinggalannya mulai dari sisi efisiensi dan efektifitas tadi hingga kemampuan berekspansi. Meskipun saat ini sudah ada perbankan nasional yang beroprasi di negara ASEAN lainya, tidak sepadan dengan jumlah bank asing (dari sama negara ASEAN lainnya). Untuk itu pemerintah harus bisa menyeimbangkan kedudukan industri perbankan nasional dengan perbankan regional dikawasan ini. Prinsip dasar perbankan yang mengacu pada aturan terkini, sudah menjadi konsekuensi untuk diikuti semua industri perbankan global. Dan, aturan itu harus sudah diadaptasi untuk bisa ikut berkecimpung di kancah pasar global. Peran perbankan dalam menciptakan produk dan jasa yang berdaya saing menjadi sangat vital. Perbankan yang memiliki fungsi sebagai lembaga

intermediasi diharapkan mampu menyediakan kredit kepada sektor-sektor produktif dengan suku bunga yang bersaing, apalagi di beberapa negara ASEAN memiliki suku bunga yang sangat rendah seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Selain itu, peran perbankan sebagai penyedia sistem pembayaran dapat dioptimalkan. Langkah-langkah menciptakan

inklusi keuangan (financial

inclusion)

uang

seperti

menciptakan

layanan

elektronik,

sistem

pembayaran/transaksi online melalui jaringan elektronik, layanan perbankan tanpa cabang melalui agen dan lain-lain. Dengan demikian, perbankan akan mampu menyerap setiap aktivitas ekonomi dari masyarakat sehingga mampu mempercepat perputaran ekonomi. Perbankan diharapkan mampu menciptakan bisnis-bisnis di wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara ekonomi. Peran perbankan lainnya adalah sebagai lembaga keuangan yang mampu memberikan edukasi kepada para nasabahnya dalam mengelola keuangan, maupun memberikan pendidikan/pelatihan/pendampingan dalam menjalankan usaha. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat menopang pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan. Peran ini sangatlah penting dimana Bank berupaya menjaga ketahanan usaha mikro dan kecil dari gempuran produk dan jasa negara tetangga. Dalam menghadapi MEA, perbankan Indonesia harus memiliki daya saing (competitive advantage) yang komparatif dan tidak mudah ditiru oleh para kompetitor sehingga menghasilkan kinerja terbaik yang berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu mengelaborasi seluruh kompetensi yang dimilikinya, mengkompilir kelemahan, melihat kesempatan maupun ancaman. Selain

itu

moral dan etika memegang peranan yang amat penting dalam meminimalisir

masalah dalam moral hazard.37 Karena kompetensi tanpa moral dan etika akan membuat kita jauh dari tujuan yang diharapkan. Perbankan Nasional harus berupaya menyiapkan jaringan kerja elektronik (termasuk produk dan layanan) sebagai alat pembayaran. Selain itu, juga harus mampu membaca arah gerak kebijakan pemerintah terhadap komitmen gerakan nasional non tunai. Dalam implementasinya pemerintah akan menyiapkan berbagai bentuk layanan dan bantuan yang berbasis non tunai. Dalam melakukan inovasi penyediaan layanan perbankan khususnya system pembayaran, perlu memahami pola atau gaya hidup setiap segmen yang menjadi sasarannya. Sebagai contoh adalah trend sosial media pun wajib masuk dalam

pemantauan

karena

tren

media

massa

pun

telah

berubah.

Selain melakukan penetrasi di dalam negeri, perbankan nasional juga perlu membangun jaringan bisnis di luar negeri sebagai langkah pengembangan bisnis di wilayah kawasan ASEAN. Dengan semakin dibukanya perdagangan antarnegara ASEAN tentunya frekuensi penggunaan produk dan layanan perbankan akan semakin tinggi dan sangatlah disayangkan jika tidak mengambil kesempatan ini. Dalam melakukan ekspansi bisnis dapat dilakukan dengan merger/akuisisi atau membuka unit kerja. Selain itu, langkah ekspansi ke luar negeri juga merupakan langkah antisipatif ketika pasar domestik menjadi jenuh. Walaupun saat ini data menunjukkan bahwa terdapat 55 jutaan usaha UMKM dan yang terlayani

37

Howorth C, Moro A, 2006,Trust Within Entrepreneur Bank Relationship: Insight from Italy, Entrepreneurship Theory and Practice, 5(2), p. 26-40. Dalam, Alphonso Van Aardt Smit and Olawale Olufunso Fatoki,2012, Debt financing to new small ventures in South Africa: The impact of collateral, ethics and the legal system African, Journal of Business Management Vol. 6(3), pp. 1136-1146, 25 January, 2012 Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM DOI: 10.5897/AJBM11.2582 ISSN 1993-8233 ©2012 Academic Journals h.1140

masih berkisar 12 jutaan, namun perlu ditelusuri potensi pasar yang sesungguhnya karena tidak semua usaha feasible dan perlu campur tangan pemerintah. Langkah menyatukan rantai bisnis melalui anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi perlu dilakukan untuk mencapai cost efficiency atau menangkap potensi bisnis sebagai tautan bisnis utama maupun menyediakan one stop service bagi para nasabahnya. Analisis konglomerasi sebagaimana arahan OJK untuk melakukan konsolidasi pengelolaan risiko terhadap perusahaan induk, anak perusahaan maupun perusahaan terafiliasi dapat dijadikan analisis awal akan kebutuhan bank membangun konglomerasi bisnisnya. Tren perkembangan perbankan yang semakin modern di tengah likuiditas yang ketat memaksa perbankan untuk lebih kreatif lagi dalam menciptakan peluang bisnis baru dan perlu terus menciptakan peluang-peluang bisnis baru untuk meningkatkan porsi pendapatan berbasis komisi (FBI) sehingga mampu menekan suku bunga kredit. Disamping itu, MEA dengan segenap peluang dan tantangannya perlu mendapat perhatian perbankan nasional dalam menetapkan strateginya. Daya saing yang komparatif serta strategi yang tepat agar bisa menjadi pemenang pasar ASEAN.